makalah manajemen kontruksi - perbedaan (perubahan) pepres no 10 th.2010 dan pepres no.70 th.2012
DESCRIPTION
Perubahan Peraturan Presiden (Pepres) No 54 tahun 2010 dan Perubahannya Pepres No 70 Tahun 2012TRANSCRIPT
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE
PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA NO. 70
TAHUN 2012 TUGAS MANAJEMEN KONTRUKSI
Bukan Umam
3/21/2015
DOSEN:
EDWAR RIZKI, ST,.MT
FAKULTAS TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE - 2015
i | U m a m P o r a - F i l e s
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga makalah tentang PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERUBAHANNYA NO. 70 TAHUN
2012 dapat diselesaikan.
Adapun isi dari makalah ini adalah memuat tentang Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 yang mengatur tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan
Perubahannya No. 70 Tahun 2012 dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut.
Makalah ini sangat menunjang nantinya untuk rekan – rekan mahasiswa agar lebih
memahami mengenai pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah, selaku yang
akan terlibat didalam lingkup tersebut nantinya.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi teman – teman sekalian. Akhir kata, penulis
mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala
usaha kita. Amin.
P e n u l i s
ii | U m a m P o r a - F i l e s
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ….ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................... 2
1.3 Tujuan ....................................................................................... 2
BAB II TINJUAN PUSTAKA .......................................................................... 3
2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .......................................... 3
2.2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 .................................... 4
2.3 Perubahan No. 70 Tahun 2012.................................................. 6
BAB III PENUTUP ........................................................................................... 10
3.1 Kesimpulan ............................................................................... 10
3.2 Saran ......................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1.1. Latar Belakang
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu
didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan
Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa im
Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan
rendahnya penyerapan belanja modal.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dim
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan
anggaran.
Makalah ini memuat tentang hal
yang mengatur tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan
Perubahannya No. 70 Tahun 2012.
1 | U m a m p o r a
BAB I
PENDAHULUAN
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu
didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan
rendahnya penyerapan belanja modal.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan
multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan
n demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan
Makalah ini memuat tentang hal-hal mengenai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
yang mengatur tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan
Perubahannya No. 70 Tahun 2012.
U m a m p o r a - F i l e s
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu
melalui Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
plementasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan
aksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar
), dan menghilangkan
multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan
n demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan
hal mengenai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
yang mengatur tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan
1.1. Rumusan Masalah
Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010?
Perbedaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2012?
1.2. Tujuan
Dalam penyusunan makalah berjudul “Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan
Perubahannya No. 70 Tahun 2012” ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi
penulis sendiri maupun pembaca dan masyarak
berikut:
Bagi Penulis
Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen
Konstruksi yang di bimbing oleh Bapak Edward Rizky A., ST., MT.
Makalah ini dibuat agar penulis lebih memahami mengenai pen
barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
Bagi Pembaca dan Masyarakat
Makalah ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja isi dan perubahan pepres
no. 57 tahun 2010 dan pepres no 70 tahun 2012
2 | U m a m p o r a
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010?
erbedaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya No. 70 Tahun
Dalam penyusunan makalah berjudul “Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan
Perubahannya No. 70 Tahun 2012” ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi
penulis sendiri maupun pembaca dan masyarakat luas. Adapun tujuan berikut adalah sebagai
Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen
Konstruksi yang di bimbing oleh Bapak Edward Rizky A., ST., MT.
Makalah ini dibuat agar penulis lebih memahami mengenai pen
barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum
lah ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja isi dan perubahan pepres
no. 57 tahun 2010 dan pepres no 70 tahun 2012
U m a m p o r a - F i l e s
2010 dan Perubahannya No. 70 Tahun
Dalam penyusunan makalah berjudul “Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan
Perubahannya No. 70 Tahun 2012” ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi
at luas. Adapun tujuan berikut adalah sebagai
Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen
Konstruksi yang di bimbing oleh Bapak Edward Rizky A., ST., MT.
Makalah ini dibuat agar penulis lebih memahami mengenai pengadaan
lah ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja isi dan perubahan pepres
2.1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk
mendapatkan barang dan jasa. Tahap
prakualifikasi yaitu : (Keppres No 54, 2010)
1. pengumuman prakualifikasi
2. pengambilan dokumen prakualifikasi
3. pemasukan dokumen prakualifikasi
4. evaluasi dokumen prakualifikasi
5. penetapan hasil prakualiflkasi x
6. pengumuman hasil prakualifikasi
7. masa sanggah prakualifikasi
8. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
9. pengambilan dokumen lelang umum
10. penjelasan
11. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
12. pemasukan penawaran
13. pembukaan penawaran
14. evaluasi penawaran
15. penetapan pemenang
16. pengumuman pemenang
17. masa sanggah
3 | U m a m p o r a
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk
mendapatkan barang dan jasa. Tahap-tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan
prakualifikasi yaitu : (Keppres No 54, 2010)
pengumuman prakualifikasi
mbilan dokumen prakualifikasi
pemasukan dokumen prakualifikasi
evaluasi dokumen prakualifikasi
penetapan hasil prakualiflkasi x
pengumuman hasil prakualifikasi
masa sanggah prakualifikasi
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
dokumen lelang umum
penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
U m a m p o r a - F i l e s
Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk
tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan
18. penunjukan pemenang
19. penandatanganan kontrak
2.2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) merupakan peraturan tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu
Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta peratura
beberapa perbedaan mendasar mengenai ketentuan ketentuan yang diatur didalam peraturan
presiden ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu metode pengadaan, klasifikasi
pengadaan barang/jasa, organisasi pengadaan dan b
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini
ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta
menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa
penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk meningkatkan ownership Pemerintah
Daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilak
bersama (cofinancing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Perpres No 54 Tahun 2010 mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa sebagai
berikut:
A. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
1. Pelelangan Umum, metode pelelangan umum
dilakukan untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek
pengadaan pekerjaan konstruksi..
4 | U m a m p o r a
penandatanganan kontrak
raturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) merupakan peraturan tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu
Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta peraturan-peraturan perubahannya. Ada
beberapa perbedaan mendasar mengenai ketentuan ketentuan yang diatur didalam peraturan
presiden ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu metode pengadaan, klasifikasi
pengadaan barang/jasa, organisasi pengadaan dan beberapa hal lainnya.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini
ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta
menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan
penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk meningkatkan ownership Pemerintah
Daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan
bersama (cofinancing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Perpres No 54 Tahun 2010 mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa sebagai
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pelelangan Umum, metode pelelangan umum merupakan yang paling sering
dilakukan untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek
pengadaan pekerjaan konstruksi..
U m a m p o r a - F i l e s
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) merupakan peraturan tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu
peraturan perubahannya. Ada
beberapa perbedaan mendasar mengenai ketentuan ketentuan yang diatur didalam peraturan
presiden ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu metode pengadaan, klasifikasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini
ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta
dengan mengutamakan
penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk meningkatkan ownership Pemerintah
ukan melalui skema pembiayaan
Perpres No 54 Tahun 2010 mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa sebagai
merupakan yang paling sering
dilakukan untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek
2. Pemilihan Langsung, metode untuk memilih penyedia jasa untuk proyek yang
maksimal bernilai 200 juta.
3. Pengadaan Langsung
termasuk kebutuhan operasional dan bernilai paling tinggi 100 juta.
4. Pelelangan Terbatas, dilakukan jika pekerjaan yang dibutuhkan dianggap kompleks
dan penyedianya terbatas.
5. Penunjukkan Langsung, dila
persetujuan dari jajaran di instansi pemerintah terkait.
B. Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya
1. Pelelangan Umum, paling umum dilakukan untuk dalam proyek pengadaan barang
dan jasa pemerintah
2. Pelelangan Sederhana, dila
dan tidak bersifat kompleks.
3. Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek yang ada berupa pengadaan barang/jasa
operasional yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan bernilai maksimal 100
juta.
4. Penunjukkan Langsung,
5. Kontes/ Sayembara. Kontes dilakukan dengan memperlombakan gagasan, kreativitas
maupun inovasi tertentu yang telah ditentukan harga/biaya satuannya., sedangkan
Sayembara dilakukan untuk kriteria yang belum ditentukan harga/nilai satua
pasaran. Biasanya kontes diaplikasikan untuk pengadaan barang, dan sayembara
untuk pengadaan jasa.
5 | U m a m p o r a
Pemilihan Langsung, metode untuk memilih penyedia jasa untuk proyek yang
maksimal bernilai 200 juta.
Pengadaan Langsung, digunakan untuk proyek pengadaan jasa konstruksi yang
termasuk kebutuhan operasional dan bernilai paling tinggi 100 juta.
Pelelangan Terbatas, dilakukan jika pekerjaan yang dibutuhkan dianggap kompleks
dan penyedianya terbatas.
Penunjukkan Langsung, dilakukan untuk proyek konstruksi tertentu dengan
persetujuan dari jajaran di instansi pemerintah terkait.
Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya
Pelelangan Umum, paling umum dilakukan untuk dalam proyek pengadaan barang
Pelelangan Sederhana, dilakukan jika proyek yang ada bernilai paling tinggi 200 juta
dan tidak bersifat kompleks.
Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek yang ada berupa pengadaan barang/jasa
operasional yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan bernilai maksimal 100
Penunjukkan Langsung,
Kontes/ Sayembara. Kontes dilakukan dengan memperlombakan gagasan, kreativitas
maupun inovasi tertentu yang telah ditentukan harga/biaya satuannya., sedangkan
Sayembara dilakukan untuk kriteria yang belum ditentukan harga/nilai satua
pasaran. Biasanya kontes diaplikasikan untuk pengadaan barang, dan sayembara
untuk pengadaan jasa.
U m a m p o r a - F i l e s
Pemilihan Langsung, metode untuk memilih penyedia jasa untuk proyek yang
, digunakan untuk proyek pengadaan jasa konstruksi yang
Pelelangan Terbatas, dilakukan jika pekerjaan yang dibutuhkan dianggap kompleks
kukan untuk proyek konstruksi tertentu dengan
Pelelangan Umum, paling umum dilakukan untuk dalam proyek pengadaan barang
kukan jika proyek yang ada bernilai paling tinggi 200 juta
Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek yang ada berupa pengadaan barang/jasa
operasional yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan bernilai maksimal 100
Kontes/ Sayembara. Kontes dilakukan dengan memperlombakan gagasan, kreativitas
maupun inovasi tertentu yang telah ditentukan harga/biaya satuannya., sedangkan
Sayembara dilakukan untuk kriteria yang belum ditentukan harga/nilai satuannya di
pasaran. Biasanya kontes diaplikasikan untuk pengadaan barang, dan sayembara
C. Pengadaan Jasa Konsultasi
1. Seleksi Umum, merupakan metode paling utama untuk memilih penyedia jasa yang
akan menangami penyedian jasa konsultasi peme
2. Seleksi Sederhana, dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi untuk proyek yang
bernilai maksimal 200 juta.
3. Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek pengadaan jasa bernilai tidak lebih dari
50 juta
4. Penunjuk Langsung
5. Sayembara
Perpres 54/2010 sudah mengalami dua kali perubahan dengan dikeluarkannya Perpres
35/2011 (perubahan pertama) dan Perpres 70/2012 (perubahan kedua).
2.3. Perubahan No. 70 Tahun 2012
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran
serta menghilangkan multi tafsir yang masih ada pada
sifatnya yang strategis, maka banyak perubahan yang ada dalam Perpresini, baik yang bersifat
perubahan, integrasi dari aturan lain, maupun penambahan aturan baru yang sebelumnya belum
ada dalam Perpres 54 Tahun 2010.
Perpres ini merupakan perubahan
Nomor 35 Tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama.
Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan
bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terl
arah reformasi kebijakan pengadaan, yang meliputi :
6 | U m a m p o r a
Seleksi Umum, merupakan metode paling utama untuk memilih penyedia jasa yang
akan menangami penyedian jasa konsultasi pemerintah.
Seleksi Sederhana, dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi untuk proyek yang
bernilai maksimal 200 juta.
Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek pengadaan jasa bernilai tidak lebih dari
mengalami dua kali perubahan dengan dikeluarkannya Perpres
35/2011 (perubahan pertama) dan Perpres 70/2012 (perubahan kedua).
Perubahan No. 70 Tahun 2012
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
r 54 Tahun 2010 bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran
serta menghilangkan multi tafsir yang masih ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
sifatnya yang strategis, maka banyak perubahan yang ada dalam Perpresini, baik yang bersifat
perubahan, integrasi dari aturan lain, maupun penambahan aturan baru yang sebelumnya belum
ada dalam Perpres 54 Tahun 2010.
Perpres ini merupakan perubahan kedua yang sebelumnya telah didahului dengan Perpres
Nomor 35 Tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama.
erubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan
dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas
arah reformasi kebijakan pengadaan, yang meliputi :
U m a m p o r a - F i l e s
Seleksi Umum, merupakan metode paling utama untuk memilih penyedia jasa yang
Seleksi Sederhana, dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi untuk proyek yang
Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek pengadaan jasa bernilai tidak lebih dari
mengalami dua kali perubahan dengan dikeluarkannya Perpres
tentang Perubahan Kedua atas
r 54 Tahun 2010 bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran
Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Karena
sifatnya yang strategis, maka banyak perubahan yang ada dalam Perpresini, baik yang bersifat
perubahan, integrasi dari aturan lain, maupun penambahan aturan baru yang sebelumnya belum
kedua yang sebelumnya telah didahului dengan Perpres
erubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan
ambat dan memperjelas
Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran
a. Kewajiban setiap K/L/D/I membuat
penarikan
b. Kewajiban melaksanakan peng
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
c. Memperluas penggunaan e
harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertan
padi/jagung, dan sejenisnya. Saat ini LKPP telah membuat e
bermotor.
d. Menaikkan nilai pengadaan langsung
lainnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ya
100.000.000 (seratus juta rupiah). Menaikan nilai pelelangan sederhana untuk
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) yang semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
e. Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website
untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
f. Penambahan metode pelelangan
g. Mengubah persyaratan konsultan internasional
h. Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk
keatas atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi
persyaratan bersertifikat.
i. Memperpendek waktu pelelangan sederhana
semula 14 hari kerja.
7 | U m a m p o r a
percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang :
Kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana
melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan
harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit
padi/jagung, dan sejenisnya. Saat ini LKPP telah membuat e-katalog untuk kendaraan
Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa
lainnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ya
100.000.000 (seratus juta rupiah). Menaikan nilai pelelangan sederhana untuk
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) yang semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
angsung harus diumumkan di website masing
untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang.
persyaratan konsultan internasional.
Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk PPK yang dijabat Eselon II
atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi
persyaratan bersertifikat.
Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 hari kerja
U m a m p o r a - F i l e s
, dibuat ketentuan baru tentang :
rencana umum pengadaan dan rencana
anggaran sebelum Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
barang yang spesifikasi dan
ian, alat berat, bibit
katalog untuk kendaraan
untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa
lainnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang semula Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah). Menaikan nilai pelelangan sederhana untuk
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) yang semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
masing-masing K/L/D/I
PPK yang dijabat Eselon II
atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi
menjadi paling kurang 12 hari kerja
j. Pendelegasian menjawab sanggah b
Eselon I/II.
k. Menaikan jaminan sanggah banding
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% dari nilai HPS.
l. Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak
nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka.
m. Penghapusan larangan
Dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir
a. Memperjelas keberadaan ULP
provinsi/kabupaten/kota;
b. Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP
proses pemilihan adalah Pokja ULP).
c. Memperjelas adanya
tahap.
d. Memperjelas bahwa y
penawaran.
Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan
e. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala
f. Mempertegas adanya mainstream
g. Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.
Perpres 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012.
Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54
8 | U m a m p o r a
Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I
Menaikan jaminan sanggah banding semula 2 0/00 (dua per seribu) maksimum Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% dari nilai HPS.
Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 20% dari
nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka.
Penghapusan larangan bagi Peserta yang terafiliasi.
memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir, yaitu :
Memperjelas keberadaan ULP di Daerah adalah 1 ULP untuk 1
provinsi/kabupaten/kota;
Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab
proses pemilihan adalah Pokja ULP).
Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metoda dua
bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan
reformasi kebijakan pengadaan
Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN);
Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasin
Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.
Perpres 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012.
Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54
U m a m p o r a - F i l e s
dari Pimpinan K/L/D/I ke pejabat
semula 2 0/00 (dua per seribu) maksimum Rp.
maksimum sebesar 20% dari
, yaitu :
rah adalah 1 ULP untuk 1
(penanggung jawab
dengan metoda dua
ang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan
(dengan persetujuan Menteri PPN);
Direct Purchasing;
Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.
Perpres 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012.
Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54
Tahun 2010. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya
Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak
Perpres 70 Tahun 2012 langsung dinyatakan berlaku sejak diundangkan, yang berarti
sudah berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012. Untuk lebih memahami perbedaan antara Perpres
70 Tahun 2012 dengan Perpres 54 Tahun 2010, akan dimuat susunan matriks perbedaan antara
Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Keppres No. 80 Tahun 2003
(Lampiran).
9 | U m a m p o r a
0. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya
Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak
Perpres 70 Tahun 2012 langsung dinyatakan berlaku sejak diundangkan, yang berarti
anggal 1 Agustus 2012. Untuk lebih memahami perbedaan antara Perpres
70 Tahun 2012 dengan Perpres 54 Tahun 2010, akan dimuat susunan matriks perbedaan antara
Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Keppres No. 80 Tahun 2003
U m a m p o r a - F i l e s
0. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya
Perpres 70 Tahun 2012 langsung dinyatakan berlaku sejak diundangkan, yang berarti
anggal 1 Agustus 2012. Untuk lebih memahami perbedaan antara Perpres
70 Tahun 2012 dengan Perpres 54 Tahun 2010, akan dimuat susunan matriks perbedaan antara
Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Keppres No. 80 Tahun 2003
3.1. Kesimpulan
1. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk
mendapatkan barang dan jasa. Tahap
prakualifikasi
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari peraturan
sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta peraturan
perubahannya.
3. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Per
Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah
ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai
perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan
barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi
dalam PB/JP. Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan
menghilangkan bottlenecking
terlambat dan memperjel
3.2. Saran
Pengadaan barang dan jasa pemerintah
ditentukan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidaklengakapan
persyaratan ini dapat menjadi penyebab
penunjukan oleh instansi terkait.
10 | U m a m p o r a
BAB III
PENUTUP
Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk
mendapatkan barang dan jasa. Tahap-tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) merupakan peraturan
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari peraturan
sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta peraturan
Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah
ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai
perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan
jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi
dalam PB/JP. Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan
bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran
terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.
aan barang dan jasa pemerintah diharuskan memenuhi kriteria tertentu yang
ditentukan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidaklengakapan
persyaratan ini dapat menjadi penyebab tidak diakuinya penyedia barang/jasa dalam lelang atau
U m a m p o r a - F i l e s
Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk
tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan
(Perpres 54/2010) merupakan peraturan
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari peraturan
sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta peraturan-peraturan
ubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah
ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai
perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan
jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi
dalam PB/JP. Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan
dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran
diharuskan memenuhi kriteria tertentu yang
ditentukan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidaklengakapan
tidak diakuinya penyedia barang/jasa dalam lelang atau
http://lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670
pemerintah
http://www.mudjisantosa.net/
http://ulp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Konsolidasi
http://www.khalidmustafa.info/2012/0
perpres-no-54-tahun-2010.php
https://nherdiyanto.wordpress.com/2010/08/
tentang-pengadaan-barangjasa
http://www.rejanglebongkab.go.id/matriks
perpres-no-70-tahun-2012/
11 | U m a m p o r a
Daftar Pustaka
http://lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang
content/uploads/2013/10/Konsolidasi-Perpres-54-th-2010.pdf
http://www.khalidmustafa.info/2012/08/08/perpres-no-70-tahun-2012-perubahan
2010.php
https://nherdiyanto.wordpress.com/2010/08/28/peraturan-presiden-nomor-54
barangjasa-pemerintah/
http://www.rejanglebongkab.go.id/matriks-perubahan-perpres-no-54-tahun
U m a m p o r a - F i l e s
barang-dan-jasa-
2010.pdf
perubahan-kedua-
54-tahun-2010-
tahun-2010-menjadi-
LAPMPIRAN
12 | U m a m p o r a U m a m p o r a - F i l e s
13 | U m a m p o r a U m a m p o r a - F i l e s
14 | U m a m p o r a U m a m p o r a - F i l e s
15 | U m a m p o r a U m a m p o r a - F i l e s