makalah pembangunan
DESCRIPTION
masalah pembangunan untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Penguatan Sektor UMKM Untuk Perluasan Lapangan Pekerjaandalam rangka pengentasan kemiskinan daerah sekitar malangTRANSCRIPT
MAKALAH
SEMINAR MASALAH-MASALAH/ISU-ISU PEMBANGUNAN
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Penguatan Sektor UMKM Untuk Perluasan
Lapangan Pekerjaan
(Studi Kasus Pada Kota Malang)
Disusun Oleh :
Gandjar Wiyono 105030100111135
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam sebuah Negara seperti Indonesia, masalah kemiskinan akan selalu menjadi tema
dan agenda utama pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Berbagai program digulirkan
semenjak era Orde Baru sampai sekarang. Dari mulai program IDT, P2KP, Raskin, BLT, sampai
ke PNPM. Namun, ketika kita berusaha untuk mengevaluasi setiap program pemerintah tersebut,
dalam realitanya, jumlah orang miskin di Indonesia tidak berubah secara signifikan. Ketika pun
terjadi penurunan, maka jumlahnya tidak begitu menggembirakan.
Biasanya kemiskinan banyak terjadi di kota-kota besar, itu dikarna kan masyarakat yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena harga kebutuhan yang tinggi dan lapangan
pekerjaan yang semakin terbatas akibat ada nya kepadatan penduduk dan mengakibat kan banyak
pengganguran dikota-kota besar akibat banyak dari mereka kalah nya bersaing, akhirnya
kemiskinan pun terjadi. Oleh sebab itu perlakuan pemerintah untuk menanggulangi masalah
kemiskinan disetiap daerah berbeda namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah walaupun
berbeda tapi perlakuan nya adil dan merata untuk mengatasi masalah kemiskinan di setiap
daerah.
Pengangguran menjadi masalah yang krusial bagi Indonesia. Meningkatnya angka
pertumbuhan tidak dengan serta mertamengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, harus diakui
bahwa gambaran perekonomian kita kedepan dalam waktu singkat masih tampak suram.
Investasi skala besar, yang pada masa sebelum krisis menjadi salah satu andalan pertumbuhan
dan penyerapan tenaga kerja, masih sulit diharapkan. Dengan kondisi semacam itu, tidaklah
mengherankan jika banyak pihak kemudian beralih pada pengembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah ( UMKM). Bagi para pendukung usaha kecil, baik praktisi maupun akademisi,
kondisi sekarang dilihat sebagai saat pembuktian bahwa perekonomian berbasis UMKM lebih
baik karena usaha ini terbukti mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap krisis, lebih banyak
menyerap tenaga kerja, dan lebih bisa memberikan kesejahtaeraan bagi rakyat kecil.
Dan sejak ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan akibat krisis, UMKM menjadi
primadona bagi banyak pihak, baik donor, pemerintah, maupun lembaga-lembaga swadaya
masyarakat untuk menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kecenderungan ini terlihat antara
lain dari tercantumnya secara spesifik rencana pengembangan iklim usaha yang kondusif serta
peningkatan daya saing UMKM.
Keinginan untuk memberdayakan UMKM sebagai salah satu upaya dalam mengurangi
angka pengangguran, harus didasarkan pada pendekatan yang digerakkan oleh pasar. Target dari
pendekatan ini adalah pada penguatan sector usaha kecil menengah agar bisa menjadi motor
penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
Usaha kecil menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian
Indonesia, terutama dengan jumlahnya yang sangat besar. UMKM memainkan peran dinamis
yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan
mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, dan meningkatkan kesempatan kerja
dan hasil produksi ( Iwan T. dan Ahmad E.Y, 2003).
Tingkat pengangguran di kota Malang masih dalam kategori yang cukup
memprihatinkan. Pengangguran dapat diatasi dengan menempatkan penganggur pada lapangan
pekerjaan. Untuk mempekerjakan para tenaga penganggur tersebut harus diciptakan lapangan
kerja baru. Namun semakin hari jumlah penganggur terus meningkat lebih cepat dari
peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Walaupun demikian kita masih harus tetap optimis
masalah angkatan kerja yang tinggi dapat dicarikan solusinya. Salah satu hal yang mungkin bisa
dijadikan solusi dari pengurangan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja adalah
dengan mengembangkan sektor UMKM ( Sudrajad, 2000).
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan program penguatan UMKM di Kota Malang?
2. Apa kontribusi program penguatan UMKM bagi perluasan lapangan pekerjaan di Kota
Malang?
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kemiskinan
Berbagai definisi tentang kemiskinan sudah diberikan oleh para ahli di bidangnya.
Menurut Todaro (2002), salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang terbilang paling sahih
(valid) mengenai penduduk miskin adalah bahwasannya mereka pada umumnya bertempat
tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan
kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Pengertian
kemiskinan itu sangat luas, dimana Arsyad (1997) mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi
2 macam, yaitu.
1) Kemiskinan Absolut, yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan
dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang,
pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan
pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang
dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatn dibawah kebutuhan
minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin.
2) Kemiskinan Relatif, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur
ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini, seseorang yang telah mampu memenuhi
kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau
keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan
yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin.
Dengan kata lain, kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut
tinggal.
Kemudian Dilihat dari segi penyebabnya (Baswir :1997) kemiskinan dapat dibagi menjadi,
1) Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin.
Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang
memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya
pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya
menadapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural adalah kemiskinan
yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau
karena bencana alam
2) Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat
yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa
hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini
tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk
memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka
rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
3) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan
manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak
merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan
kelompok masyarakat tertentu.
Menurut Djojohadikusumo (1994) kemiskinan muncul sebagai akibat kesenjangan yang
mengandung dimensi ekonomis sosiologis dan berdimensi ekonomi regional. Kemiskinan ini
terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok diantara golongan-
golongan pelaku ekonomi, dimana pengusaha besar cenderung mengandalkan kekuatan
sumberdayanya untuk merebut suatu kedudukan di pasar barang dan jasa. Selain dari dimensi
ekonomi dan non ekonomi, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh dimensi geografis, sebuah
rumah tangga miskin diwilayah yang mendukung dapat memiliki kesempatan yang lebih besar
untuk keluar dari kemiskinan, sementara rumah tangga miskin yang berada pada wilayah yang
tidak mendukung, cenderung menjadi stagnan dan bahkan menjadi sangat miskin. Kebijakan
yang memperhatikan ketimpangan geografis memberikan sumberdaya (tenaga kerja dan modal)
di wilayah miskin menjadi lebih produktif kemudian menstimulasi pertumbuhan yang pro orang
miskin (Rusastra dan Napitupulu, 2006).
B. Penyebab Kemiskinan (Potret Pembangunan di Indonesia)
Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain :
Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah
perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari
penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan
belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga
miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di
daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama
di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya
pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan
sangat rendah produktivitasnya.
Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar
seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi
di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan
bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan
cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan
sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan
kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
Ketiga, harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga
mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi terakhir, di mana dunia sedang di landa
dua krisis besar yakni krisis pangan dan krisis energi, juga turut mempengaruhi lonjakan jumlah
rakyat miskin
C. Program Penanggulangan Kemiskinan
1. Program JPS dan OPK
Program JPS (jaring Pengaman Sosial) adalah salah satu program penanggulangan
kemiskinan yang digulirkan pemerintah pada masa krisis ekonomi. Diantaranya ditujukan
untuk bidang pendidikan dan kesehatan, yang diikuti dengan program lainnya, baik dari
LSM lokal maupun dari lembaga keuangan internasional. Beberapa diantaranya masih
berlangsung sampai sekarang, walaupun telah beberapa kali mengalami perubahan nama
dan pergantian orientasi.
Salah satu contohnya adalah OPK (Operasi Pasar Khusus) yakni bantuan pangan yang
dioperasionalkan sejak tahun 1998 sebagai bagian dari program JPS dalam rangka
meminimalisasi dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2001, dengan tujuan untuk
mempertajam penetapan sasaran, program ini berubah nama menjadi Raskin (Beras untuk
Keluarga Miskin).
2. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) / SLT (Subsidi Langsung Tunai)
Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan
sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 lalu. BLT/SLT ini
disalurkan secara langsung dan tunai melalui cabang-cabang PT Pos Indonesia, dengan
alokasi anggaran untuk setiap rumah tangga miskin mendapatkan jatah Rp 100.000,00
per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
3. Program P4K (Pembinaan Pendapatan Petani Nelayan Kecil)
Program P4K ini merupakan program hasil kerjasama Departemen Pertanian dengan BRI
yang dimulai sejak tahun 1979-2005. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah
tumbuh dan berkembangnya KPK (Kelompok Petani-nelayan Kecil), dimana mereka
diupayakan untuk menjadi kelompok mandiri yang ditandai dengan pengurus dan
anggota yang aktif, dana bersama yang terus berkembang, dan terintegrasikannya
program P4K ke dalam program pembangunan daerah. Namun demikian, dari berbagai
literatur dan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya pedoman mengenai bagaimana
indikator-indikator keberhasilan tersebut bisa tercapai dan bagaimana strategi
pengakhiran programnya.
4. PPK dan P2KP
PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan) adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis
masyarakat yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia ,
dan diluncurkan dalam kurun waktu 1998-1999 dengan tujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan sarana perkotaan (P2KP) dan pedesaan (PPK).
5. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar
dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan
pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-
undang. Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya yang
dapat menimbulkan defenisi usaha kecil dari beberapa segi.
Macam-macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha kecil dan menengah dapat digolongkan menurut bentuk, jenis, serta kegiatan yang
dilakukannya. Bentuk dan jenis UMKM dapat kita perinci dari beberapa segi antara lainsebagai
berikut :
1. Ditinjau dari hakikat dan penggolongannya
a. Industri kecil
b. Perusahaan berskala kecil
c. Sektor informal
2. Ditinjau dari bentuknya
a. Usaha perseorangan
b. Usaha persekutuan/ partnership
3. Ditinjau dari jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang
dilakukan
a. Usaha pertanian
b. Usaha industry
c. Usaha jasa
E. Landasan Hukum yang Mengatur UMKM
Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UMKM :
1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2) PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3) PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4) Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5) Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan
Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha
Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6) Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan
Menengah
7) Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8) Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara
9) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Program Penguatan UMKM di Kota Malang
Dalam upaya program penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Malang ini,
pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan instansi terkait dan dengan pihak non-
Government yang mempunyai perhatian khusus bagi perkembangan dunia usaha kecil di Kota
Malang. Model pemberdayaan yang dipakai dalam usaha penguatan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kota Malang adalah pemberdayaan Partisipatoris yaitu pemerintah bersama
masyarakat dalam hal ini pihak di luar pemerintah mengupayakan pemberdayaan kepada Usaha
Kecil dan Menengah. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, mediator, dan
pengayom.
1. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan memberi bantuan sarana dan prasarana
pendukung bagi pihak pelaku UMKM dan juga bagi pihak pemberi kredit yang
bersedia untuk membantu UMKM. Seperti menyediakan tempat pelatihan dan
pengembangan, mendata UMKM yang ada di Kota Malang untuk mencari tahu
kondisi dan perkembangannya, serta mencari pokok permasalahan yang dihadapi
UKM tersebut untuk kemudian dicari solusi yang tepat oleh pemerintah yang
bekerjasama dengan pihak di luar pemerintah, dll.
2. Sebagai mediator, peran pemerintah adalah mempertemukan pelaku UMKM yang
akan dibina oleh pihak non-government yang akan membantu membina UMKM.
Disini pemerintah berperan mensosialisasikan program-program yang ditawarkan
oleh pihak non-government tersebut kepada pelaku UMKM. Pemerintah juga
membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan modal dan ikut
mempromosikan UKM mana yang layak untuk mendapatkan bantuan modal.
3. Dan sebagai pengayom, pemerintah berperan melindungi UMKM dengan membuat
peraturan hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban UMKM. Seperti
UU Antimonopoli yang bertujuan untuk melindungi UMKM dari intervensi yang
sifatnya langsung dan tidak berdasarkan pasar seperti program “bapak angkat”,
kemitraan yang dipaksakan atau kredit subsidi.
3.2 Penerapan Program :
Di Kota Malang tenaga kerja yang berasal dari pendidikan formal masih banyak yang
belum bekerja. Bahkan banyak tenaga kerja yang terdidik bekerja di tempat yang tidak sesuai
dengan pendidikannya. Bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, salah satu
alternatifny adalah berusaha di bidang UMKM. Hal ini didukung oleh Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur, BAB III tentang Agenda-Agenda
Pembangunan Jawa Timur Tahun 2006-2008, Angka 3.3 yang khusus menguraikan tentang
Agenda Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan
Memacu Kewirausahaan di Jawa Timur. Salah satu prioritas pembangunan diletakkan pada
kegiatan bidang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.
Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan
produktivitas pekerja dilaksanakan dengan memperbarui program-program perluasan
kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum,
kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, Pemkot Malang bertekad akan mengoptimalisasi upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kebijakan itu sendiri akan dilakukan dengan
sebaik-baiknya dan memanfaatkan secara maksimal aset atau objek milik Pemkot Malang
dan/atau Kota Malang secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat Kota Malang tidak memiliki dampak yang
terlalu signifikan di dalam kerangka peningkatan capaian PAD. Artinya, Pemkot Malang
mengambil langkah-langkah yang tidak akan membebankan dan memberatkan upaya ini kepada
masyarakat, seperti peningkatan retribusi dan pajak daerah yang terlalu tinggi.
Berbagai kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memamerkan hasil
industri UMKM. Antara lain: kegiatan bazaar yang bertujuan memperkenalkan produk UKM
pada masyarakat yang diadakan setiap hari Minggu pagi. Dalam bazar yang biasa dikenal dengan
”Pasar Minggu” itu melibatkan sekitar lebih dari 50 usaha kecil dan menengah (UKM) se Kota
Malang.
Dengan menggelar bazaar “Pasar Minggu” itu, diharapkan produk atau kerajinan para
UKM di Kota Malang lebih dikenal masyarakat. Bahkan acara bazar tersebut sengaja di gelar di
sepanjang Jalan Ijen, yang diprediksi selalu ramai pengunjung diakhir pekan. Selain bisa
berolahraga di pagi hari, masyarakat juga melihat pameran dan membeli dagangan yang
dipamerkan para pengusaha. Pameran ini membawa dampak yang sangat positif bagi
pertumbuhan ekonomi daerah bahkan saat ini pendapatan perkapita di Kota Malang. Jenis
dagangan yang dipamerkan dalam kampung UMKM ini, diantaranya, batik, mebel, souvenir,
makanan dan minuman ringan. Selain meningkatkan perekonomian, pameran/bazaar ini juga
menyerap tenaga kerja , dengan membuka lapangan usaha baru sama artinya dengan membuka
kesempatan kerja. Sehingga dengan membuka kesempatan kerja maka akan terjadi penyerapan
tenaga kerja.
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang terencana secara sistematis
untuk memberdayakan potensi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu. Program tersebut
berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.
3.3 Kontribusi Program Penguatan UMKM Bagi Perluasan Lapangan Pekerjaan Di Kota
Malang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah
strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian
besar penduduk Kota Malang, khususnya melalui penyediaan perluasan lapangan pekerjaan dan
mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.
Dengan program penguatan UMKM yang meliputi pembinaan UMKM, kemitrausahaan,
bantuan pendanaan serta melihat penerapan program penguatan tersebut, faktanya memberikan
kontribusi tersendiri terhadap perluasan lapangan pekerjaan yang tentunya meningkatkan pula
PAD Kota Malang.
Seiring berkembangnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Malang ,
bertambahnya unit-unit UMKM yang muncul atau meningkatnya jumlah orang yang bekerja di
sektor ini, bisa jadi merupakan respon dari adanya program penguatan UMKM. Sektor informal
yang dahulunya kurang bisa menyerap tenaga kerja, kini dengan adanya program penguatan
UMKM tersebut menjadi salah satu sektor yang strategis dalam menyerap tenaga kerja, terbukti
dengan munculnya unit-unit UMKM baru di Kota Malang.
Selain itu, program Kredit Modal Kerja yang dilaksanakan Pemkot Malang bekerjasama
dengan Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Bank Indonesia (BI) memberi pengaruh positif dalam memberikan kontribusi perluasan lapangan
kerja.
Dari sisi pasokan, yakni mendorong bank dalam pemberian kredit kepada UMKM.
Bentuknya, regulasi kepada perbankan, kemitraan strategis, dan penguatan lembaga penunjang.
Yang juga dilakukan BI, kerja sama denhgan pemerintah dan lembaga internasional sehingga
UMKM mempunyai akses ke kredit seluas-luasnya. Dampaknya terjadi pertumbuhan UMKM
dan sektor riil.
Kredit yang digunakan sebagai modal awal untuk membuka usaha, dengan membuka
lapangan usaha baru sama artinya dengan membuka kesempatan kerja. Sehingga dengan
membuka kesempatan kerja maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja.
Hal ini berhubungan dengan ulasan di atas, bahwasanya dengan adanya usaha-usaha baru
berbentuk unit-unit UMKM maka lapangan usaha baru akan terbuka lebar. Sehingga tenaga kerja
yang tidak bisa bekerja di sektor formal, bisa beralih ke sektor informal. Dengan demikian dapat
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan ulasan di atas bisa disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia
sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengangguran. Khususnya di Kota Malang
jumlah pengangguran cukup memprihatikan. Tenaga kerja yang berasal dari pendidikan formal
banyak yang belum tertampung pada sektor formal. Salah satu alternative adalah berusaha di
sektor UMKM.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran di Kota
Malang, maka Pemkot Kota Malang melakukan pengembangan penguatan UMKM yang
bekerjasama dengan pihak luar pemerintah agar usaha UMKM bisa berkembang dan dapat
menyerap tenaga kerja pengangguran.
Program-program bantuan ini meliputi bantuan Kredit Usaha Kecil (KUK), pelatihan dan
pembinaan aspek produksi dan aspek pemasaran UMKM, pendampingan dan perlindungan
hukum melalui pembuatan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil.
Harapan yang besar terletak di sektor UMKM untuk menyerap tenaga kerja, tidak hanya
besar dari sisi kuantitas tetapi juga mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada
orang-orang yang bekerja didalamnya. Kontribusi yang diberikan pun juga signifikan, yaitu
dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang artinya juga memberikan kesempatan kerja bagi
para tenaga kerja pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita dan PAD Kota Malang yang
disebabkan oleh potensi UMKM yang ada di Kota Malang.
4.2 Saran
1. Pemerintah seharusnya terus mencatat data tentang kelahiran dan kematian UMKM yang
ada di Kota Malang dan membandingkan dengan tingkat tenaga kerja yang terserap pada
beberapa titik waktu.
2. Pemerintah juga perlu meningkatkan usahanya demi keberlanjutannya program pengurangan
kemiskinan di kota malang ini.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin.1997. Ekonomi Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
YKPN.Yogyakarta
Baswir, Revrisond. 1997. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. Perspektif Perekonomian Indonesia Jangka
Panjang. LPFE.UI, Jakarta
Kartasasmita, Ginanjar, 1995. Perencanaan Pembangunan Nasioanal, Malang: Universitas
Brawijaya
Pranaka AMW dan Prijono Onny S, 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implemintasi,
Jakarta: CSIS
Pratomo Titik S. & Abd. Rachman S. 2002. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi.
Jakarta: Ghalia Indonesia
Rusastra, I Wayan dan Togar A.Napitupulu, 2006.”Karakteristik Wilayah dan
Keluarga Miskin di Pedesaan : Basis Perumusan Intervensi
Kebijakan”. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Bogor.
Todaro, Michael. 2002. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1.
Erlangga.Jakarta
Sumber lain :
Deperindag Kota Malang, 2004/2006
Malang Dalam Angka Tahun 2009
Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2010
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur Tahun 2010
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010
Data Survey Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Malang
Tahun 2009/2010
Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2006/2010