DANA PENSIUNBUKAN UNTUK JAMINAN PINJAMAN

MAPANMANDIRI DAN AMAN DI HARI DEPAN 31 JULI 2015

GUNAKAN DANA PENSIUN ANDA DENGAN BIJAK DAN PASTIKAN ANDA #JADIANDALAN ORANG-ORANG YANG ANDA CINTAI!

Mengingat pentingnya manfaat dana pensiun untuk mencip-takan masa depan yang cerah dan terarah, pemerintah bahkan telah mengatur penyelenggaran dana pensiun dengan mene-tapkan Undang-Undang Tentang Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal 20 ayat (1) di atas, dijelaskan bahwa manfaat pensiun diharapkan berfungsi sebagai penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya. Untuk menca-pai maksud tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 mela-rang penggunaan hak pensiun sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang atau disita, yang dapat mengganggu kelancaran penghasilan peserta.

Atas dasar inilah, para pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya dalam program pensiun dan karyawan yang menja-

di peserta dana pensiun, perlu memahami bahwa saat karyawan didaftarkan sebagai anggota program dana pensi-un, karyawan tersebut memiliki hak untuk memperoleh manfaat dana pensiun tersebut, dan dana tersebut tidak dapat dijadikan jaminan atas pinjaman atau hutang, serta tidak dapat dialihkan maupun disita.

Sanksi atas penyalahgunaan pembayaran manfaat pensiun secara tegas diatur pada pasal 58 UU No. 11 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-un-dang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Pengaturan yang sangat jelas ini memang sengaja dibuat untuk kebaikan Anda sebagai pekerja, yakni menjamin agar Anda dan orang yang Anda cintai dapat tetap memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan yang sama seperti yang Anda peroleh di masa produktif Anda. Mari maksimalkan perencanaan program dana pensiun Anda, dan selalu ingat bahwa dana pensiun Anda bukan diperuntukkan sebagai jaminan pinjaman apa pun.

Gunakan dana pensiun Anda dengan bijak dan pastikan Anda #JadiAndalan orang-orang yang Anda cintai!

MENGENAL LEBIH JAUHPROGRAM JAMINAN PENSIUN (JP)

INFO EMPLOYEE BENEFIT 2

Efektif 1 Juli 2015, Pemerintah mulai memberlakukan program Jaminan Pensiun (JP). Besaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) adalah 3%, dengan rincian 2% ditang-gung pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja. Program JP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga bentukan Pemerintah yang dulu bernama Jamsostek. Jami-nan Pensiun menjadi momentum untuk menyejahterakan pekerja di Indonesia.

Lalu, apakah perbedaan antara program Jaminan Pensiun (JP) dengan Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah ada? Apakah program baru ini akan mempengaruhi program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang sudah kita miliki sebelumnya?

Secara sederhana, program JP merupakan program wajib yang baru saja ditetapkan Pemerintah. Untuk memahami program Jaminan Pensiun (JP), ada beberapa hal yang perlu diketahui pemberi kerja/pelaku usaha dan para pekerja di Indonesia.

1. Program JP dengan iuran 3% merupakan program yang bersifat MANFAAT PASTI, bukan program iuran pasti. Batas maksimal (cap) gaji sebagai acuan perhitungan iuran JP adalah sebesar Rp 7 juta per bulan. Artinya, pekerja dengan gaji di atas Rp 7 juta per bulan hanya akan membayar iuran JP sebesar 3%. Manfaat pensiun berkala (bulanan) yang diperoleh pekerja dihitung secara aktuaria dan dipengaruhi oleh faktor masa kepesertaaan, besaran gaji, dan usia pensiun. Berapapun besar iuran, manfaat pensiun berkala yang diperoleh akan tetap sama.

2. Program Jaminan Pensiun (JP) berbeda dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah ada dengan iuran 5,7%. Program JHT bersifat IURAN PASTI, yang berarti manfaat hari tua/pensiun yang diperoleh merupakan akumulasi iuran yang disetor ditambah dengan hasil

pengembangan. Pembayaran JHT juga akan dilakukan secara sekaligus (lumpsum) dan tidak berkala.

3. Program JP dan JHT merupakan PROGRAM WAJIB yang ditetapkan Pemerintah sesuai UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), termasuk program wajib lainnya seperti Jaminan Kema-tian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola seluruhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

4. Program wajib lainnya yang harus dipenuhi pemberi kerja/pelaku usaha adalah program PESANGON sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagaker-jaan. Program pesangon merupakan kewajiban pemberi kerja sebagai pembayaran imbalan pasca kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Pendanaan program pesangon dapat dilakukan melalui DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) melalui Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang bersifat pooled fund atas nama pemberi kerja dan dibayarkan secara lumpsum.

5. Untuk mengoptimalkan kesejahteraan pekerja, juga tersedia program sukarela, seperti program pensiun yang diselenggarakan DPLK atau DPPK yang bersifat iuran pasti atau manfaat pasti sesuai amanat UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun.

Mengacu pada hal-hal tersebut program wajib seperti JP, JHT, dan Pesangon menjadi sebuah keharusan untuk di implementasikan oleh pemberi kerja/pelaku usaha dan pekerja untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan pekerja di hari tua atau masa pensiun. Di samping program JP dan JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, program PESANGON yang dikelola oleh DPLK pun menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan dana pesangon pemberi kerja, khususnya pada saat diper-lukan. Karena manfaat pensiun dari DPLK dapat dikompensasikan terhadap Imbalan Kerja sesuai UU No.

13/2003, program DPLK yang telah dimiliki tetap dapat dijalankan dan tidak terpengaruh program JP. Program DPLK baik yang alllocated fund (reguler) maupun yang pooled fund (kompensasi pesangon) dapat berjalan seperti biasa.

Patut diketahui pula, seluruh program wajib maupun sukare-la untuk kesejahteraan pekerja patut diberdayakan untuk mencapai tingkat replacement income atau Tingkat Peng-hasilan Pensiun (TPP) yang dianggap wajar dan memadai yaitu sebesar 70%-80% dari gaji terakhir.

Untuk lebih jelasnya, silakan lihat grafik Skema Kesejahter-aan Pekerja di Indonesia sebagai bahan referensi Anda.

Program Jaminan Pensiun (JP) memang memiliki banyak dampak positif dan merupakan salah satu kinerja pemerin-tah yang patut kita apresiasi. Meski begitu, masih banyak “pekerjaan rumah” yang perlu dikerjakan untuk memaksi-malkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia, antara lain: 1) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pent-ingnya #SadarPENSIUN; 2) Peningkatan jumlah peserta JP, JHT, dan Pesangon; 3) Penyesuaian terhadap Usia Pensiun Normal (UPN) pekerja di Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 55 tahun (padahal di beberapa negara maju sudah bergerak mencapai usia 67-68 tahun); dan 4) Mekanisme pengawasan dan transparansi tata kelola program JP dan JHT.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupakan adalah inisiatif pribadi untuk memahami dengan lebih baik setiap program Jaminan Pensiun dan regulasi mengenai kese-jahteraan pekerja di Indonesia. Kepedulian kita sendirilah yang akan memastikan kita mendapat semua hak yang memang patut kita terima.

SKEMA KESEJAHTERAANPEKERJA DI INDONESIA

INFO EMPLOYEE BENEFIT 3

SukarelaWajib

Sistem Jaminan Sosial Nasional UU SJSN No. 40/2004

Sumber: Materi Presentasi Steven Tanner, Aktuaris

Ketenagakerjaan UUK No. 13/2003

Dana PensiunUU No. 11/1992

AsuransiUU No. 40/2004

ProgramAsuransi

Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)

JaminanPensiun

(JP)

JaminanHariTua

(JHT)

JaminanKematian

(JKM)

JaminanKecelakan

Kerja(JKK)

ProgramPensiun

UangPesangon

(UP)

UangPenghargaanMasa Kerja(UPMK)

UangPenggantian

Hak(UPH))

BPJSKetenagakerjaan

BPJSKesehatan

Ketentuan yang Berlaku

PENYESUAIAN TERHADAP USIA PENSIUN NORMAL (UPN) PEKERJA DI INDONESIA YANG SAAT INI MASIH BERADA DI KISARAN 55 TAHUN, SEDANGKAN DI BEBERAPA NEGARA MAJU SUDAH BERGERAK MENCAPAI USIA 67-68 TAHUN

Efektif 1 Juli 2015, Pemerintah mulai memberlakukan program Jaminan Pensiun (JP). Besaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) adalah 3%, dengan rincian 2% ditang-gung pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja. Program JP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga bentukan Pemerintah yang dulu bernama Jamsostek. Jami-nan Pensiun menjadi momentum untuk menyejahterakan pekerja di Indonesia.

Lalu, apakah perbedaan antara program Jaminan Pensiun (JP) dengan Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah ada? Apakah program baru ini akan mempengaruhi program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang sudah kita miliki sebelumnya?

Secara sederhana, program JP merupakan program wajib yang baru saja ditetapkan Pemerintah. Untuk memahami program Jaminan Pensiun (JP), ada beberapa hal yang perlu diketahui pemberi kerja/pelaku usaha dan para pekerja di Indonesia.

1. Program JP dengan iuran 3% merupakan program yang bersifat MANFAAT PASTI, bukan program iuran pasti. Batas maksimal (cap) gaji sebagai acuan perhitungan iuran JP adalah sebesar Rp 7 juta per bulan. Artinya, pekerja dengan gaji di atas Rp 7 juta per bulan hanya akan membayar iuran JP sebesar 3%. Manfaat pensiun berkala (bulanan) yang diperoleh pekerja dihitung secara aktuaria dan dipengaruhi oleh faktor masa kepesertaaan, besaran gaji, dan usia pensiun. Berapapun besar iuran, manfaat pensiun berkala yang diperoleh akan tetap sama.

2. Program Jaminan Pensiun (JP) berbeda dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah ada dengan iuran 5,7%. Program JHT bersifat IURAN PASTI, yang berarti manfaat hari tua/pensiun yang diperoleh merupakan akumulasi iuran yang disetor ditambah dengan hasil

pengembangan. Pembayaran JHT juga akan dilakukan secara sekaligus (lumpsum) dan tidak berkala.

3. Program JP dan JHT merupakan PROGRAM WAJIB yang ditetapkan Pemerintah sesuai UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), termasuk program wajib lainnya seperti Jaminan Kema-tian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola seluruhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

4. Program wajib lainnya yang harus dipenuhi pemberi kerja/pelaku usaha adalah program PESANGON sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagaker-jaan. Program pesangon merupakan kewajiban pemberi kerja sebagai pembayaran imbalan pasca kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Pendanaan program pesangon dapat dilakukan melalui DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) melalui Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang bersifat pooled fund atas nama pemberi kerja dan dibayarkan secara lumpsum.

5. Untuk mengoptimalkan kesejahteraan pekerja, juga tersedia program sukarela, seperti program pensiun yang diselenggarakan DPLK atau DPPK yang bersifat iuran pasti atau manfaat pasti sesuai amanat UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun.

Mengacu pada hal-hal tersebut program wajib seperti JP, JHT, dan Pesangon menjadi sebuah keharusan untuk di implementasikan oleh pemberi kerja/pelaku usaha dan pekerja untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan pekerja di hari tua atau masa pensiun. Di samping program JP dan JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, program PESANGON yang dikelola oleh DPLK pun menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan dana pesangon pemberi kerja, khususnya pada saat diper-lukan. Karena manfaat pensiun dari DPLK dapat dikompensasikan terhadap Imbalan Kerja sesuai UU No.

13/2003, program DPLK yang telah dimiliki tetap dapat dijalankan dan tidak terpengaruh program JP. Program DPLK baik yang alllocated fund (reguler) maupun yang pooled fund (kompensasi pesangon) dapat berjalan seperti biasa.

Patut diketahui pula, seluruh program wajib maupun sukare-la untuk kesejahteraan pekerja patut diberdayakan untuk mencapai tingkat replacement income atau Tingkat Peng-hasilan Pensiun (TPP) yang dianggap wajar dan memadai yaitu sebesar 70%-80% dari gaji terakhir.

Untuk lebih jelasnya, silakan lihat grafik Skema Kesejahter-aan Pekerja di Indonesia sebagai bahan referensi Anda.

Program Jaminan Pensiun (JP) memang memiliki banyak dampak positif dan merupakan salah satu kinerja pemerin-tah yang patut kita apresiasi. Meski begitu, masih banyak “pekerjaan rumah” yang perlu dikerjakan untuk memaksi-malkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia, antara lain: 1) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pent-ingnya #SadarPENSIUN; 2) Peningkatan jumlah peserta JP, JHT, dan Pesangon; 3) Penyesuaian terhadap Usia Pensiun Normal (UPN) pekerja di Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 55 tahun (padahal di beberapa negara maju sudah bergerak mencapai usia 67-68 tahun); dan 4) Mekanisme pengawasan dan transparansi tata kelola program JP dan JHT.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupakan adalah inisiatif pribadi untuk memahami dengan lebih baik setiap program Jaminan Pensiun dan regulasi mengenai kese-jahteraan pekerja di Indonesia. Kepedulian kita sendirilah yang akan memastikan kita mendapat semua hak yang memang patut kita terima.

INFO EMPLOYEE BENEFIT 4

SUDAHKAH ANDA MEMPERBAHARUI DATA PRIBADI ANDA?

Susunan Redaksi PT Asuransi Jiwa Manulife IndonesiaSampoerna Strategic Square, South Tower | Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930Customer Contact Center 021-25557777 menu 0 3, Toll Free 0-800-1-606060(khusus di luar area Jakarta)

Penanggung Jawab : Nur Hasan KurniawanRedaksi : Rita Marlina, Septiana A, Bona NoveandreCorporate : Jeane Carolina, Diah IntanCommunication

EB Click Layanan Perorangan E-Statement

SMS Notifikasi MiAccount

Seiring dengan komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh nasabah DPLK & Group Saving Manulife Indonesia, pada awal tahun 2015 DPLK Manulife Indonesia meluncurkan sejumlah layanan elektronik baru, antara lain:

Untuk dapat menikmati seluruh layanan elektronik terbaru dari DPLK Manulife, pastikan Anda melakukan peng-kinian data pribadi dengan mendaftarkan alamat email dan nomor telepon selular Anda melalui email ke cs_d-plk-gs_id@manulife.com dengan format:

Nama Peserta (Spasi) Nomor Peserta (Spasi) Alamat Email (Spasi) Nomor telepon selular

To :

Bcc :Cc :

Subject : Pengkinian Data

cs_dplk-gs_id@manulife.com,

This message will be sent with a digital signature.

Azwin Indra 123456 azwin_indra@manulife.com 08123456789

1 2

3 4