mdgs

MAKALAH Millennium Development Goals (MDGs)

Oleh :

Agustya Dwi Ariani

0718011041

Atika Damayanti

0618011011

Ayu Kesuma Wardhani 0718011008

Deby Purwanto

0418011010

Eka Ririn Marantika

0618011011

Trio Wicaksono

0718011088

KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN KOMUNITAS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2013

A. Latar Belakang1. Sejarah MDGs (Millennium Development Goals)Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari pembangunan di setiap negara, agar keadaan bumi yang aman, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah deklarasiMillenium Development Goals (MDGs)atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals).

Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Di dalam KTT Milenium tersebut juga dihasilkan konsensus yang merangkai upaya-upaya untuk mencapai tujuan MDGs dengan perhatian utama pada hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, demokratisasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.

Pada mulanya, MDGs merupakan sebuahreviewatas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD-DAC pada pertengahan tahun 1990 dan kemudian dimasukkan kedalam Tujuan Pembangunan Internasional (Internasional Development Goals) tahun 2000 dan direvisi menjadi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada KTT Milenium. Setiap tujuan (goal) dari MDGs memiliki satu atau beberapa target dengan beberapa indikatornya. MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.

Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target. Selain Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, serta KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. MDGs tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDGs itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDGs adalah sebagai berikut: 1. MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggungjawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. 2. Tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara objektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan3. Tujuan-tujuan dalam MDGs saling terkait satu dengan yang lain.4. Dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua target. 5. Delapan belas target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015Sekalipun MDGs merupakan sebuah komitmen global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan. Dalam sidang umum PBB yang ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005, dilakukan juga evaluasi pelaksanaan lima tahun MDGs. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040. Sehingga hingga kini, MDGs masih menjadi suatu perdebatan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam MDGs, sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana cara pencapaian MDGs.2. Keikutsertaan Indonesia dalam MDGsSejak Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis Indonesia banyak telibat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000 dan menandatanganiMillenium DevelopmentGoals (MDGs), menjadikan Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDGs sebagai komitmen global. Indonesia menyadari bahwa MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Penggunaan indikator MDGs akan merangsang lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan upaya pembangunan. Sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang menguntungkan rakyat banyak. Karena persatuan dan kesatuan yang terjadi pada tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (grass root level) memerlukan pelayanan manusiawi dan dikemudian hari bisa menikmatinya, merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan.

B. Deskripsi MDGs (Tujuan, Target, dan Indikator) GOAL 1Menanggulangi Kemiskinan dan KelaparanTARGET 1 Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 (PPP) per hari menjadi setengahnya antara 1990-2015

INDIKATOR 1Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Konsep dan definisiProporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran). Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

ManfaatSetiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.

Metode PerhitunganGaris kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut:

Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.

Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.

Menghitung nilai pengeluaran per kapita non makanan.

Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.

Menghitung proporsi penduduk miskin (Po) dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase), yang diformulasikan sebagai berikut:Po = Banyaknya penduduk miskin X 100%

Jumlah penduduk

INDIKATOR 2Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari

Konsep dan definisiProporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.

ManfaatIndikator ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.

Metode PerhitunganPenghitungannya menggunakan formula sebagai berikut:Po (dolar PPP) = Banyaknya penduduk miskin dengan pendapatan di bawah $ 1 PPP X 100%

Jumlah penduduk

Sumber data:Dihitung oleh Bank Dunia berdasarkan hasil survei dari setiap Negara

INDIKATOR 3 Rasio kesenjangan kemiskinan

Konsep dan definisiRasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk.

ManfaatIndikator ini digunakan untuk mengukur "defisit kemiskinan" sehingga dapat diketahui besar dana per kapita yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin ke garis kemiskinan.

Metode PerhitunganRasio kesenjangan kemiskinan:

Po=

dimana:

PG= Rasio kesenjangan kemiskinan (proverty gap)

Z= garis kemiskinan

q= jumlah penduduk miskin

Y1= pendapatan individu penduduk miskin

n= jumlah penduduk

Sumber data:BPS (Modul Susenas)

INDIKATOR 4 Kontribusi kuantil termiskin terhadap konsumsi nasional

Konsep dan definisiKontribusi penduduk kuantil termiskin (Km) adalah proporsi konsumsi dari 20 persen lapisan penduduk berpendapatan terendah terhadap konsumsi nasional

ManfaatIndikator ini memberikan informasi mengenai ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, dan disebut juga "ukuran" ketimpangan relatif.

Metode PerhitunganPendapatan (konsumsi) setiap rumah tangga diperoleh dari survei. Pendapatan ini dibagi dengan banyaknya anggota setiap rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan (konsumsi) per kapita. Selanjutnya penduduk diurutkan menurut besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan 20 persen penduduk paling rendah dijumlahkan dan dihitung persentasenya terhadap total pendapatan (konsumsi).

Rumus yang digunakan:

K m = Jumlah pendapatan (konsumsi) penduduk kuantil termiskin (20 persen terendah) X 100%

Total pendapatan (konsumsi) penduduk

Sumber data:BPS (Susenas)TARGET 2 Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara 1990-2015

INDIKATOR 5 Prevalensi balita kurang gizi (BKG) Konsep dan definisiBKG adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Kategori status gizi ditentukan dengan menggunakan standar NCHS-WHO, yang dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan Z-score yaitu:

(1) gizi lebih (Z-score >= +2)(2) gizi normal (-2 < Z-score < +2)(3) gizi kurang (-3 < Z-score < -2)(4) gizi buruk (Z-score 140 sangat tinggi, antara 71 140 sedang dan < 20 rendah.

ManfaatIndikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Akaba kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Mengingat kegiatan registrasi penduduk di Indonesia belum sempurna sumber data ini belum dapat dipakai untuk menghitung Akaba. Sebagai gantinya Akaba dihitung berdasarkan estimasi tidak langsung dari berbagai survei. Brass.

Metode PerhitunganRumus yang digunakan:

Akaba = Banyaknya penduduk yang meninggal pada usia kurang dari 5 tahun X 1000

Banyaknya balita

Sumber data:BPS (SP, SDKI, Kor Susenas) dan Departemen Kesehatan

INDIKATOR 18 Angka kematian bayi (AKB)

Konsep dan definisiAKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (hard rock), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan, dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan.

ManfaatIndikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada Akaba. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Metode PerhitunganRumus yang digunakan:AKB = Banyaknya kematian bayi (di bawah 1 tahun) selama tahun tertentu X 1000

Banyaknya kelahiran hidup

Sumber data:BPS (SP, SDKI, Kor Susenas) dan Departemen Kesehatan

INDIKATOR 19 Proporsi imunisasi campak (PIC) pada anak yang berusia 1 tahun (12-23 bulan) Konsep dan definisiPIC adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima paling sedikit satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator ini merupakan suatu ukuran cakupan dan kualitas sistem pemeliharaan kesehatan anak di suatu wilayah. Imunisasi adalah unsur penting untuk mengurangi kematian balita.


PIC = Banyaknya anak usia 12-23 bulan yang telah diimunisasi campak sekurang-kurangnya 1 kali X 100%

Jumlah anak yang berumur 12-23 bulan

Sumber data:BPS (SDKI, Kor Susenas), dan Departemen Kesehatan

GOAL 5Meningkatkan Kesehatan Ibu

TARGET 6 Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar Tiga Perempatnya Antara tahun 1990-2015

INDIKATOR 20 Angka kematian Ibu (AKI)

Konsep dan definisiAKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100 000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan.

ManfaatIndikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.


AKI = Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu X 100000

Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama

Metode alternatif adalah mereview semua kematian wanita pada usia reproduksi (Reproductive Age Mortality Survei atau RAMOS).

Sumber data:BPS (SP, SDKI, Supas, Kor Susenas), dan Departemen Kesehatan

INDIKATOR 21 Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (TKT) Konsep dan definisiPPK oleh TKT adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase.

ManfaatMengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.


PPK-TKT = Banyaknya kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih X 100%

Jumlah persalinan seluruhnya pada periode yang sama

Sumber data:

BPS (SDKI, Kor Susenas), dan Departemen Kesehatan

INDIKATOR 22 Angka pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS) Konsep dan definisiKB pada PUS adalah perbandingan antara PUS yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi dengan jumlah PUS biasanya dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.


KB = Banyaknya PUS yang memakai salah satu kontrasepsi X 100%

Jumlah PUS

Sumber data:BPS (SDKI, Supas, Kor Susenas), dan BKKBN

GOAL 6Memerangi HIV/AIDS, Malaria, & Penyakit Menular Lainnya

TARGET 7 Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan Mulai Menurunnya Jumlah Kasus Baru pada 2015

INDIKATOR 23Prevalensi HIV/AIDS ibu hamil (PHIV-BUMIL) yang berusia antara 15-24 tahun

Konsep dan definisiHIV-bumil yang berusia 15-24 tahun adalah perbandingan antara ibu hamil berusia 15-24 tahun yang hasil tes darahnya positif mengidap HIV/AIDS terhadap semua ibu hamil pada kelompok usia yang sama yang dites sampel darahnya, dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator ini digunakan untuk mengukur penyebaran epidemi HIV/AIDS. Akses terhadap pengobatan masih sangat jarang dan belum ada vaksin yang tersedia. Prevalensi HIV dimonitor pada kelompok dengan perilaku berisiko tinggi sangat sulit oleh sebab itu digunakan proksi indikator HIV-bumil


HIV-Bumil = Banyaknya ibu hamil berusia 15-24 tahun yang dites sampel darahnya posi tif mengidap HIV/AIDS X 100%

Semua ibu hamil pada kelompok umur yang sama yang dites darahnya

Sumber data:Departemen Kesehatan

INDIKATOR 24Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi

Konsep dan definisiPenggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi adalah perbandingan penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks paling akhir dengan pasangan tidak tetap menggunakan kondom pada 12 bulan terakhir terhadap banyaknya penduduk pada usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap, dinyatakan dalam persentase.

ManfaatPenggunaan kondom yang konsisten dengan pasangan tidak tetap akan mengurangi risiko penularan HIV/AIDS saat berhubungan seks. Penggunaan kondom merupakan suatu ukuran untuk proteksi terkena HIV/AIDS.


PK-HSBT = Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang memakai kondom saat berhubungan seks paling akhir dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir X 100%

Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap pada 12 bulan terakhir


INDIKATOR 25Angka penggunaan kondom Konsep dan definisiAngka penggunaan kondom adalah perbandingan antara PUS yang memakai kondom pada saat melakukan hubungan seks terhadap semua PUS yang dinyatakan dalam persentase.

ManfaatAngka penggunaan kondom digunakan untuk memonitor kemajuan penghambatan dan pembalikan penyebaran HIV/AIDS sebab pemakaian kondom adalah metode kontrasepsi yang efektif mengurangi penyebaran HIV/AIDS. Karena angka penggunaan kondom diukur hanya pada wanita, maka pendekatan ini perlu di suplemen dengan indikator penggunaan kondom dalam hubungan seks dengan pasangan yang berisiko tinggi.


Angka penggunaan kondom = Banyaknya PUS yang memakai kondom X 100%

Jumlah PUS

Sumber data:BPS, BKKBN dan Departemen Kesehatan

INDIKATOR 26Persentase penduduk berumur 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (PPK-HIV/AIDS) Konsep dan definisiPPK-HIV/AIDS adalah perbandingan penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS terhadap penduduk kelompok usia yang sama, dan dinyatakan dalam persentase. Pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS, meliputi bahaya penyakit yang merusak kekebalan tubuh dan cara pencegahan penularannya.

ManfaatIndikator ini dapat digunakan untuk mengukur efektifitas keberhasilan penyebarluasan informasi, pendidikan, program komunikasi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS.


PPK-HIV/AIDS = Banyaknya penduduk berumur 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS X 100%

Jumlah penduduk berumur 15-24 tahun

Sumber data:BPS (SDKI, SSP)

INDIKATOR 27Rasio kehadiran sekolah anak yatim piatu (RKS-YP) terhadap kehadiran sekolah anak bukan yatim piatu berusia 10-14 tahun Konsep dan definisiRKS-YP terhadap kehadiran sekolah anak bukan yatim piatu berusia 10-14 tahun adalah perbandingan banyaknya anak sekolah yatim piatu yang kehilangan ibu atau bapak atau keduanya karena HIV/AIDS sebelum berusia 15 tahun terhadap anak sekolah pada kelompok umur yang sama yang tidak yatim piatu, dan dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator kehadiran sekolah anak yatim piatu dapat digunakan untuk memonitor program bantuan pendidikan untuk anak-anak yang yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban HIV/AIDS.


RKS-YP = Angka kehadiran sekolah anak usia 10-14 tahun yatim piatu karena HIV/AIDS X 100%

Angka kehadiran sekolah anak yatim piatu pada usia 10-14 tahun

TARGET 8 Mengendalikan Penyakit Malaria dan Mulai Menurunnya Jumlah Kasus Malaria dan Penyakit Lainnya

INDIKATOR 28Prevalensi malaria dan angka kematiannya

Konsep dan definisiPrevalensi malaria adalah banyaknya kasus malaria per 100.000 penduduk. Angka kematian yang disebabkan ole h malaria adalah banyaknya kematian per 100.000 penduduk.

ManfaatDigunakan untuk memonitor daerah yang mengalami endemi tinggi malaria yang disinyalir meningkat pada dua dekade terakhir karena sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, migrasi dan pemindahan penduduk


AMI/API = Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu X 100.000

Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

AKM = Banyaknya kematian karena malaria pada tahun tertentu X 100.000

Jumlah penduduk pada pertengahan tahun


INDIKATOR 29Persentase balita yang tidur dengan menggunakan kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida Konsep dan definisiCara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria adalah memakai kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida. Indikator ini dihitung dengan membagi banyaknya balita yang pada malam sebelum survei tidur menggunakan kelambu dengan jumlah balita, dinyatakan dalam persen.

ManfaatMengukur cakupan pemakaian kelambu yang terbukti efektif untuk mencegah penyebaran penyakit malaria di daerah yang berisiko tinggi epidemi malaria terutama pada balita.


Balita pakai kelambu = Banyaknya balita yang pada malam sebelum survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida X 100%

Jumlah balita

Sumber data:BPS (SDKI)

INDIKATOR 30 Persentase balita yang mendapat penanganan malaria secara efektif Konsep dan definisiPersentase balita yang mendapat penanganan malaria secara efektif adalah banyaknya balita yang dalam dua minggu sebelum pelaksanaan survei sakit malaria dan menerima obat anti malaria (chloroquin, kina, atau vansidar) dibagi dengan jumlah balita yang sakit malaria.

ManfaatUntuk mengukur tingkat penanganan yang cepat dan efektif bila terjadi kasus ke fasilitas kesehatan terdekat serta tingkat pemberian obat anti malaria.


PME = Banyaknya balita yang sakit malaria dan memperoleh pengobatan X 100%

Jumlah balita yang sakit malaria

INDIKATOR 31 Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT

Konsep dan definisiPrevalensi TBC adalah banyaknya kasus TBC per 100.000 penduduk. Angka kematian karena TBC adalah banyaknya kematian karena TBC per 100.000 penduduk. Kasus TBC didefinisikan sebagai pasien yang secara klinis telah positif terdiagnosis mengidap TBC.

ManfaatMendeteksi dan mengobati TBC merupakan kunci intervensi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Prevalensi dan kematian karena TBC merupakan indikator yang lebih sensitif dibanding dengan kasus baru.


Prevalensi TBC (PTBC) = Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) X 100.000

Jumlah penduduk

Angka kematian TBC (AKTBC) = Banyaknya kematian karena TBC X 100.000

Jumlah penduduk


Persentase penemuan kasus tuberkulosis dan pengobatan melalui directly observed treatment short course (DOTS) MDG Nasional memilah indikator ini menjadi 2 yaitu: Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru Angka kesembuhan pendertia tuberculosis

INDIKATOR 32 Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru

Konsep dan definisiAngka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru adalah persentase penderita baru tuberkulosis yang diobati melalui directly observed treatment short course( DOTS).

ManfaatIndikator ini memberikan informasi tentang perkembangan penderita tuberkulosis dan penanganan pengobatannya yang tuntas atau tidak. Penyakit tuberkulosis berjangkit melalui udara. Pengawasan yang efektif melalui penemuan dan penanganan kasus infeksi akan membatasi risiko penyebarannya. Pendekatan yang direkomendasikan untuk pengawasan adalah melalui strategi DOTS sebuah strategi murah dan dapat mencegah jutaan penderita dari kematian.

Metode PerhitunganAngka penemuan kasus baru tuberkulosis:

APTBC = Banyaknya kasus positif baru TBC yang mendapat pengobatan melalui DOTS pada suatu tahun X 100%

Banyaknya perkiraan kasus positif baru TBC yang timbul pada tahun tersebut


INDIKATOR 33Angka kesembuhan penderita tuberkolosis (AKP-TBC)

Konsep dan definisiAKP tuberkulosis adalah persentase kasus penderita baru yang tercatat positif terinfeksi tuberkulosis yang berobat sendiri atau berobat melalui strategi DOTS secara lengkap dan selesai. Angka keberhasilan pengobatan dapat secara langsung dipantau serta akurat dalam kontrol pasien yang diobati melalui DOTS.

ManfaatPengawasan yang efektif melaui penemuan dan penanganan kasus infeksi akan membatasi risiko penyebarannya. Pendekatan yang direkomendasikan untuk pengawasan melalui strategi DOTS sebuah strategi murah dan dapat mencegah jutaan penderita dari kematian.


AKP-TBC = Banyaknya kasus TBC positif baru yang tercatat sembuh X 100%

Jumlah kasus TBC positif baru


GOAL 7Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

TARGET 9 Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan Kebijakan dan Program Nasional serta Mengembalikan Sumber Daya Lingkungan yang HilangINDIKATOR 34 Proporsi luas lahan yang tertutup hutan (PLH)

Konsep dan definisiPLH adalah perbandingan antara luas lahan yang tertutup hutan terhadap luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah. Merujuk pada UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannnya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

ManfaatIndikator ini menyajikan informasi tentang ukuran relatif pentingnya hutan di suatu wilayah. Perubahan lahan yang tertutup hutan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.


PLH = Luas lahan yang tertutup hutan X 100%

Total luas daratan

Sumber data:Departemen KehutananINDIKATOR 35 Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah Konsep dan definisiSuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kawasan hutan antara lain: Kawasan hutan: Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Lindung: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan koservasi: RKL terhadap luas wilayah adalah perbandingan antara luas kawasan yang secara nasional dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas daratan dan lautan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif

ManfaatIndikator ini dapat digunakan untuk mengukur upaya melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati serta upaya meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk setempat.


RKL = Luas kawasan wilayah yang dilindungi X 100%

Total luas wilayah

Sumber data:Departemen Kehutanan dan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup

INDIKATOR 35 Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah Konsep dan definisiSuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kawasan hutan antara lain: Kawasan hutan: Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Lindung: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan koservasi: RKL terhadap luas wilayah adalah perbandingan antara luas kawasan yang secara nasional dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas daratan dan lautan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif

ManfaatIndikator ini dapat digunakan untuk mengukur upaya melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati serta upaya meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk setempat.


RKL = Luas kawasan wilayah yang dilindungi X 100%

Total luas wilayah

Sumber data:Departemen Kehutanan dan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup

INDIKATOR 36Energi yang dipakai (setara barel dalam metrik ton) per PDB (juta rupiah) Konsep dan definisiEnergi yang dipakai (setara barel dalam metrik ton) per PDB (juta rupiah) adalah penggunaan energi komersil yang disetarakan dengan satuan minyak (barel) per satuan PDB (misalnya dalam jutaan rupiah untuk Indonesia).

ManfaatIndikator ini digunakan untuk mengukur intensitas pemakaian energi (sebagai kebalikan dari efisiensi energi). Perbedaan rasio pemakaian antar waktu mencerminkan perubahan struktur ekonomi dan perubahan efisiensi pemakaian pada sektor ekonomi tertentu. Semakin rendah rasionya semakin baik/efisien penggunaannya.

Metode PerhitunganKonsumsi energi komersil dikonversi dalam matrik ton setara minyak memakai tabel standar. Data PDB dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pada tabel standar PDB yang disajikan adalah nilai output. Data yang diperlukan adalah nilai input yang dihitung dari berbagai jenis energi yang dipakai dan telah disetarakan dengan satuan minyak


RET = Input energi yang dipakai X 100%

PDB

Sumber data:BPS

Emisi carbon Dioxida (CO 2) per kapita, dan konsumsi zat perusak ozon CFCs (ODP Tons) MDG Nasional memilah indikator ini menjadi 2 yaitu: Emisi Carbon Dioxida (CO 2)per kapita Jumlah Konsumsi Zat Perusak Ozon (metrik ton)INDIKATOR 37Emisi carbon dioxida (CO2) per kapita

Konsep dan definisiEmisi CO 2 per kapita adalah jumlah CO 2 yang dilepaskan di suatu daerah sebagai kosekwensi kegiatan produksi dan konsumsi dibagi dengan jumlah penduduk. Emisi CO 2 berasal antara lain dari konsumsi bahan bakar padat, cair dan gas. Emisi CO 2 sebagian besar merupakan produk sampingan dari kegiatan produksi energi dan penggunaannya serta mempunyai kontribusi pada gas rumah kaca dan peningkatan pemanasan global.

ManfaatIndikator ini memberikan informasi seberapa besar komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi CO 2 dan kemajuan yang dicapai setelah ratifikasi Protokol Montreal.


ECO2 = Banyaknya emisi CO2 di suatu daerah

Jumlah penduduk

Sumber data: Kementerian Negara Lingkungan Hidup

INDIKATOR 38Jumlah konsumsi zat perusak ozon (metrik ton)

Konsep dan definisiKonsumsi Ozon Depleting Chlorofluora Carbons (CFCs) dalam metrik ton (ozon depleting potential) adalah merupakan penjumlahan konsumsi/pemakaian zat perusak ozon dalam metrik ton dari setiap individu atau kelompok. Ozon depleting substances adalah setiap zat yang mengandung chlorine atau bromine yang merusak lapisan ozon di stratosfir

ManfaatIndikator ini memberikan informasi mengenai komitmen pemerintah untuk menghilangkan secara bertahap konsumsi zat perusak ozon. CFCs merupakan indikator yang lebih representatif digunakan sebagai upaya untuk mengukur, menghilangkan penggunaan zat perusak ozon.

Metode PerhitunganKonsumsi CFCs = produksi dalam negeri + import ekspor kuantitas CFCs yang dihancurkan penggunaan stock untuk setiap jenis CFCs.


CFCs = Jumlah berat (konsumsi) tertimbang dalam ton X Estimasi potensi produksi zat perusak ozon) dari setiap jenis CFCs

Sumber data:Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan BPS

INDIKATOR 39Proporsi penduduk atau rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat untuk memasak

Konsep dan definisiBahan bakar padat adalah kayu bakar, arang, batu bara, sekam, batang padi, tandan kelapa, tempurung kela pa, dll.

ManfaatIndikator ini untuk mengetahui polusi dalam ruangan dan pengurangan sumber daya hutan karena pemakaian bahan bakar padat.


PPMKA = Jumlah penduduk atau rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat untuk memasak X 100%

Jumlah penduduk atau rumah tangga

Sumber data:BPS (Kor Susenas)

TARGET 10 Menurunkan Separuh Proporsi Penduduk Tanpa Akses terhadap Sumber Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada 2015

INDIKATOR 40 Proporsi penduduk ataurumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi

Konsep dan definisiAir minum terlindung adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.


Fasilitas air minum = Banyaknya penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum terlindung X 100%



INDIKATOR 41 Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak Konsep dan definisiFasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase.

ManfaatSanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah urban maupun rural, meskipun risikonya lebih besar di daerah urban karena lebih sulit menghindari kontak dengan pembuangan kotoran. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.


Fasilitas sanitasi = Banyaknya penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak X 100%



TARGET 11 Mencapai Perbaikan yang Berarti dalam Kehidupan Penduduk Miskin di Permukiman Kumuh pada Tahun 2020

INDIKATOR 42Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan status rumah tetap dan terjamin

Konsep dan definisiStatus rumah tetap dan terjamin adalah rumah dengan status milik sendiri, sewa atau kontrak. Indikator ini dihitung dari perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap tempat tinggal tetap dan jumlah penduduk atau rumah tangga, yang dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator ini untuk memperoleh gambaran umum tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia (papan).Metode Perhitungan Rumus yang digunakan:

Fasilitas tempat tinggal = Banyaknya penduduk atau rumah tangga dengan status milik sendiri atau sewa/kontrak X 100%

Jumlah rumah tangga

sumber data:BPS (Kor Susenas)INDIKATOR 43 Proporsi penduduk dengan akses tempat tinggal yang tetap dan terjamin di daerah perkotaan

Konsep dan definisiDi daerah perkotaan, tempat tinggal yang tidak tetap dan terjamin adalah tempat tinggal yang terletak di daerah kumuh dan rawan penggusuran. Permukiman kumuh adalah kawasan yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Daerah rawan penggusuran antara lain adalah bantaran sungai, pinggir rel kereta api, dan jalur hijau, termasuk permukiman liar, baik membayar sewa atau tidak, dan lahan yang kepemilikannya ilegal.

ManfaatIndikator ini memberikan gambaran mengenai kondisi tempat tinggal dan bangunan fisik yang tetap dan terjamin.


RTLH = 1 ( Banyaknya rumah tangga di kawasan kumuh dan rawan penggusuran di perkotaan ) X 100%

Banyaknya rumah tangga di perkotaan

Sumber data: BPS (Podes), BPSINDIKATOR 44 Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Konsep dan definisiProporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari BPN adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki status hukum kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh BPN berupa sertifikat kepemilikan terhadap seluruh jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persentase.

ManfaatIndikator ini digunakan untuk mengetahui gambaran status hukum resmi kepemilikan tanah.


Sertifikat kepemilikan tanah = Banyaknya rumah tangga yang memiliki sertifikat tanah dari BPN X 100%

Jumlah rumah tangga

Sumber data:Badan Pertanahan Nasional

GOAL 8Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

TARGET 12 Mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan yang jelas, terprediksi, tidak diskriminatif, komit pada tata pemerintahan, pembangunan dan pengurangan kemiskinan yang baik secara nasional dan internasional

TARGET 13 Menanggapi kebutuhan khusus negara-negara belum berkembang termasuk akses bebas tarif dan kuota ekspor mereka, meningkatkan penghapusan utang bagi negara-negara penghutang berat, pembatalan utang bilateral resmi dan menyediakan bantuan pembangunan lebih besar terhadap negara-negara yang komit pada pegurangan kemiskinan

TARGET 14 Menanggapi kebutuhan khusus negara-negara yang hanya berbatasan dengan daratan dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang melalui program aksi untuk pembangunan berkelanjutan

TARGET 15 Menyelesaikan secara menyeluruh masalah utang negara-negara berkembang melalui berbagai upaya nasional dan internasional agar utangnya dapat dilunasi den dikelola secara berkelanjutan dalam jangka panjang

INDIKATOR45.ODA neto sebagai persentase GNP harga berlaku negara-negara donor OECD/ DAC.

46.Proporsi ODA yang dialokasikan oleh negara-negara donor OECD/DAC terhadap pelayanan sosial pokok yang meliputi pendidikan dasar, layanan kesehatan promer, gizi, air dan sanitasi.

47.Proporsi ODA bilateral dari donor OECD/DAC yang bersifat tidak mengikat.

48.Proporsi ODA yang diterima oleh negara-negara yang hanya berbatasan dengan daratan (laud lock) terhadap GNP mereka.

49.Proporsi ODA yang diterima oleh negara-negara kepulauan kecil terhadap SDP mereka.

50.Proporsi nilai impor negara-negara maju (tidak termasuk senjata) dari negara-negara berkembang dan negara-negara belum berkembang (LDCs).

51.Rata-rata tarif dan kouta yang dikenakan oleh negara-negara maju terhadap (ekspor) produk pertanian, tekstil dan pakaian jadi negara-negara berkembang.

52.Persentase subsidi hasil-hasil pertanian negara-negara OECD terhadap GDP mereka.

53.Proporsi ODA yang disediakan untuk membantu kapasitas perdagangan.

54.Proporsi utang bilateral resmi negara-negara miskin penghutang berat (HIPC) yang dibatalkan.

55.Proporsi ODA yang digunakan untuk melunasi hutang.

56.Rasio hutang terhadap nilai ekspor barang dan jasa.

TARGET 16 Bekerja Sama dengan Negara-negara berkembang untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi lapangan kerja yang layak dan produktif bagi generasi muda

INDIKATOR58. Proporsi penduduk yang dapat mengakses obat-obatan esensial (penting) dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.

TARGET 18 Bekerja sama dengan sektor swasta memperluas pemanfaatan teknologi baru khususnya teknologi informasi dan komunikasi

INDIKATOR59.Banyaknya pelanggan saluran telepon per 1 000 penduduk.

60.Banyaknya pengguna personal computer (PC) per 1 000 penduduk.

61.Banyaknya pengguna internet per 1 000 penduduk.C. Strategi Dan Inovasi Pencapaian Mdgs 2015 Di Indonesia

Tujuan setiap warga negara terhadap kehidupannya adalah mendapatkan kehidupan yang layak tercapai seperti apa yang di cita-citakan sebagai sebuah bangsa. Tujuan keluarga tentunya menginginkan keluarga yang sehat dan bahagia, dimana setiap anggota keluarganya mendapatkan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Harapan hidup lainnya tentunya mendapatkan sandang dan pangan yang berkecukupan serta memiliki sebuah rumah yang layak untuk di huni oleh seluruh anggota keluarganya.

Saat ini Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara berpanghasilan menengah. Dikatakan seperti itu karena penghasilan masyarakat Indonesia berdasarkan Gross national Index (GNI), yang dihitung dari nilai pasar total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, maka penghasiln perkapita Indonesia tahun 2007 adalah $ 1.650. Nilai ini setara dengan Rp. 1.250.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia masuk urutan ke-142 dari 209 negara di dunia (UNDP, 2008).

Delapan tujuan MDGs yang harus di laksanakan oleh setiap negara yang mendeklarasikannya yaitu;

1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,

2. mencapai pendidikan dasar untuk semua

3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. menurunkan angka kematian anak

5. meningkatkan kesehatan ibu

6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

7. memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan

8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam mendeglarasikan tujuan MDGs memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk mencapai target MDGs dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaian.

Upaya pencapaian MDGs merupakan sebuah rangkaian proses jangka panjang berkesinambungan. Hal ini bukan merupakan hal yang mudah, terutama pada saat Indonesia masih berada pada masa transisi memulihkan diri dari krisis multidimensional yang diawali dengan krisis ekonomi-moneter pada tahun 1997, menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan melaksanakan reformasi dihampir seluruh bidang kehidupan. Hal ini membutuhkan kerjasama dari semua lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia politik, dan institusi akademis.

Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per-hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dan dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya 8 10 persen pada tahun

2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015.

Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/2009 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Padatingkat sekolah dasar (SD/MI) acara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen.

Usaha untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah dicapai dan hasilnya telah meningkatnya kesetaraan gender disemua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki disekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melekm huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 98,85.

Menurunkan angka kematian anak telah menunjukkan angka yang signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 doperkirakan dapat tercapai. Target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai.

Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per-1000 penduduk manurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target.

Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak terus di lakukan melalui investigasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggungjawab dalam penggelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana.

Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sector swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009.

Program-program pencapaian MDGs di Indonesia

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan dan perdesaan

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan

PNPM Mandiri dilaksanakan hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target- target MDGs tersebut.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Program ini juga di jadikan sebagai salah satu program yang menunjang pencapaian MDGs pada tahun

2015.

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

Inovasi Pencapaian MDGs

Beberapa target dari Tujuan MDGs yang perlu dilaksanakan dengan kerja keras antara lain adalah penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. Masih belum menunjukkan perubahan pada tahun 1990 sebesar 15,1 persen pada tahun 2010 sebesar 15,4 persen. Ini merupakan tantangan dalam pencapaian MDGs tahun 2015. Target penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Balita menghadapi kendala karena penurunannya sangat lambat.

Keberhasilan pelaksanaan berbagai upaya pencapaian MDGs sangat ditentukan oleh terlaksananya good governance di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki otonomi dan tanggung jawab sangat besar dalam era desentralisasi ini.

Keberhasilan pencapaian tujuan MDGs di Indonesia, perlu diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk ikut aktif dalam melaksanakan kebijakan yang mengarah kepada pencapaian MDGS. Bentuk penghargaan sebagai sebuah keberhasilan adalah wujud penghargaan dari sebuah Kinerja. Bisa di lakukan dalam bentuk AWARDS MDGs, atau memfasilitasi dengan anggaran atau pembiayaan inovasi pelaksanaan MDGs.

D. Capaian MDGs

TUJUAN 8 Mengembangkan Kemitraan Global

Salah satu target yang menjadi bagian tujuan ke-8 MDGs adalah lebih jauh mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berbasis peraturan, mudah diperkirakan, dan tidak disriminatif. Singkat kata, ini berarti perdagangan yang berkeadilan dan WTO adalah tempat di mana masalah-masalah tersebut semestinya ditangani. Sayangnya, perundingan putaran terakhir, yang disebut Putaran Doha (Doha Round), gagal terutama karena negara-negara maju ingin memberikan proteksi terlalu banyak pada petani mereka sendiri. Ke depan, perundingan-perundingan tersebut mungkin bisa berlanjut. Namun Indonesia, serta banyak negara-negara berkembang lainnya, yakin bahwa kita sudah cukup banyak memberikan konsesi. Kini, gilirannya negara-negara kaya untuk merespon. Selain itu, negara-negara kaya didorong untuk memberikan bantuan luar negeri. Hal ini, sesuai dengan janji mereka untuk memberikan bantuan sebesar 0,7% dari total pendapatan nasional dalam bentuk bantuan pembangunan resmi (ODA; Of_ cial Development Assistance) untuk Negara-negara miskin.

Hampir tidak ada yang mencapai angka tersebut, meskipun beberapa secara perlahan mulai meningkatkan sumbangan mereka. Di masa lalu, banyak pengeluaran pembangunan negeri ini, tergantung pada bantuan luar negeri, yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya36. Pada Gambar 8.1, terlihat bahwa kita biasanya menerima bantuan setara dengan 40% pengeluaran pembangunan kita. Bahkan di tahuntahun tertentu, bantuan yang kita terima lebih besar dari angka tersebut.DAFTAR PUSTAKABadan Pusat Statistik

http://www.undp.or.id/pubs/docs/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs%20-%20ID.pdfhttp://ryoshiromibu.blogspot.com/2013/01/delapan-tujuan-mdgs-millenium_4557.html

mdgs

Documents