measuring the effectiveness of the indonesian corruption eradication commission (indonesian version)

Mengukur Efektivitas Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK)

Deutsche Asienforschungszentrum 2013, Volume 3, Issue 5

1

Case Study

Volume 3 2013 Issue 5

10 Tahun: Mengukur Efektivitas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Indonesia

NOT FOR PUBLIC CIRCULATION WITHOUT WRITTEN AND

EXPLICIT PERMISSION OF THE AUTHOR

Copyright ©2013 Deutsche Asienforschungszentrum. All rights reserved.



2

Mengukur Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

“In a state where corruption abounds, laws must be very numerous.”

Tacitus

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebuah survei terbaru di Indonesia1 yang meninjau tingkat korupsi di Indonesia menimbulkan

pertanyaan besar mengapa lembaga seperti KPK dan kasus-kasus korupsi kelas kakap tidak

jua menekan tingkat korupsi?

Menurut survei, 71% dari mereka yang disurvei percaya bahwa korupsi itu lebih jamak

dibanding tahun 2011 dan tidak percaya pada partai politik negara, legislatif, pegawai negeri

sipil, peradilan, dan polisi. Mereka yang disurvei juga menganggap bahwa korupsi telah

meningkat tajam. Jajak pendapat menyatakan, "Sebanyak 86% mengatakan partai-partai

politik di negara ini korup – secara spesifik, 89% untuk legislatif, 86% untuk peradilan, dan

79% untuk layanan sipil." Sebuah tren yang lebih mengganggu adalah bahwa media (dijuluki

"Negara Keempat") dianggap tidak lurus di mana 19% penduduk Indonesia curiga dan

percaya media dipengaruhi oleh kepentingan yang kuat, baik dari dalam dan luar negeri2.

Sebanyak 68% dari mereka yang disurvei berpendapat pemerintah berkuasa saat ini tidak

efektif dalam menjinakkan korupsi.

Annual Edelman Trust Barometer 2013 menyatakan kepercayaan masyarakat Indonesia

terhadap bisnis mencapai 27 poin lebih tinggi daripada kepercayaan pada pemerintah3.

Korupsi dan kebijakan yang adalah salah satu alasan utama hilangnya kepercayaan pada

pemerintah. Demikian juga kepercayaan publik terhadap LSM Indonesia turun menjadi hanya

51% dari tahun sebelumnya4.

5Laporan Edelman menyatakan bahwa LSM di sini adalah

organisasi "barisan depan" yang ceroboh untuk kepentingan pribadi tetapi, memperoleh

dana yang besar dari LSM internasional, jelas ada tantangan besar bagi para LSM agar

1 http://www.irrawaddy.org/archives/39785; Survey lays waste to Indonesia’s Fight Against Corruption by the

Jakarta Globe, 11 July 2013; accessed on 14 July 2013 2 The 2013 Edelman Trust Barometer shows a drop by 3 % to 77 % from the previous year.

http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-barometer-16086761; slide 18; accessed on 3 May 2013 3 http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-barometer-16086761; slide 11

(Indonesian data point); accessed on 26 July 2013 4 http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-barometer-16086761;

accessed on 26 July 2013 5 In comparison to the lack in government and officialdom, the Edelman report that academics or experts (69

%), technical expert in the company (67 %) and “a person like yourself” (61 %) is getting the highest marks in public perception of being a “trusted source and credible spokesperson.”

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/tacitus153816.html

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/tacitus.html

http://www.irrawaddy.org/archives/39785

http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-barometer-16086761





3

mampu terlibat dalam masyarakat yang selama ini hubungannya tidaklah baik. 6Bahkan

organisasi non-pemerintah pro-KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan,

bahwa KPK harus konsisten dalam memainkan perannya sebagai mekanisme pemicu

sekaligus sebagai instrumen untuk memulihkan penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan

dengan sektor-sektor kasus yang ditangani oleh KPK, mekanisme pemicu tidak mungkin

bekerja atau tidak akan efektif karena masalah penyuapan yang menyangkut para aparat

peradilan.7 Masyarakat, bagaimanapun, siap untuk terlibat dalam memerangi korupsi. Pada

tahun 20098 di salah satu kunjungannya ke media, Presiden Indonesia mengatakan, "Terkait

KPK, saya serius mengingatkan Anda. KPK telah memegang kekuatan yang luar biasa.

Tanggung jawab hanya kepada Tuhan. Berhati-hatilah." Disebut-sebut sebagian masyarakat

KPK memiliki kuasa yang berlebihan9,

10KPK tetap menjadi titik gesekan terus menerus

dalam dunia politik.

Laporan Edelman menyatakan lebih lanjut, "Meskipun ada kebulatan suara yang

menganggap badan-badan pemerintahan tidak lurus, responden tidak merasa haknya hilang.

Sekitar 81% dari mereka yang disurvei percaya bahwa "orang biasa" bisa membuat

perbedaan dalam memerangi korupsi dan 41% mengatakan mereka akan bergabung dalam

gerakan protes." Tapi ini bukan persepsi Indonesia yang unik. Transparency International11

,

dalam wawancara dengan BBC baru-baru ini, menyatakan bahwa jajak pendapat

menunjukkan korupsi semakin parah. 12

Apakah ini kegagalan dari proses anti-korupsi?

Apakah para pembuat kebijakan di Indonesia, politisi, aparat penegak hukum, dan

masyarakat pada umumnya perlu memikirkan ulang peran lembaga negara? Ini memengaruhi

kinerja pemerintah, profitabilitas ekonomi, dan masyarakat pada umumnya.

Temuan-temuan suram ini memunculkan pertanyaan yang sulit: Jika ternyata korupsi terus

meningkat, apakah lembaga-lembara negara itu efektif dalam pekerjaan mereka? Lagipula,

ICW sendiri menyatakan, Di sisi lain, KPK ... tidak pernah mencoba untuk mengambil

6 http://issuu.com/edelmanapac/docs/trust_in_asia_pacific_germany?e=7100583/2232497; page 26;

accessed on 22 July 2013 7 http://bukuicw.files.wordpress.com/2008/10/kpkroadmap2007-2011english.pdf; KPK Roadmap 20072011

Towards More Effective Corruption Eradication; ICW publications; accessed on 30 June 2013 8 http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/independentreportofUNCACimplementationinindonesiaqatar09.pdf; accessed on 7 June 2013; the conference presenters, most of them activists from the Indonesian Corruption Watch, a dutch-NGO (HIVOS) sponsored organization quoted, KOMPAS, 25 June 2009, “It is dangerous the big power without control”. [referening to the extra-ordinary powers of the KPK] http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/0300544/berbahaya.kekuasaan.yang.terlalu.besar.dan.tanpa.kontrol. 9 http://ikhasu.blogspot.sg/2009/11/kpk-must-be-criminalized.html; 12 November 2009; accessed on 2 August

2013 10 http://www.controlrisks.com/Oversized%20assets/indonesia_whitepaper_2013.pdf; accessed on 1 August

2013 11 http://www.dw.de/siemens-told-to-tread-carefully-by-transparency-international/a-2263565; 7 December

2006; Transparency International, a German based NGO, heavily funded by the German government was itself at the center of a serious corruption issue involving Siemens;accessed on 20 July 2013; 12 http://www.bbc.co.uk/news/business-23227382; Corruption getting worse, says polls; 9 July 2013; accessed

21 July 2013

http://issuu.com/edelmanapac/docs/trust_in_asia_pacific_germany?e=7100583/2232497

http://bukuicw.files.wordpress.com/2008/10/kpkroadmap2007-2011english.pdf

http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/independentreportofUNCACimplementationinindonesiaqatar09.pdf


http://ikhasu.blogspot.sg/2009/11/kpk-must-be-criminalized.html

http://www.controlrisks.com/Oversized%20assets/indonesia_whitepaper_2013.pdf

http://www.dw.de/siemens-told-to-tread-carefully-by-transparency-international/a-2263565

http://www.bbc.co.uk/news/business-23227382



4

tindakan hukum terhadap pelaku korupsi yang melibatkan aparat lembaga penegak hukum,

misalnya hakim, jaksa atau polisi. Dengan pendekatan ini, KPK gagal mencapai dua tujuan,

untuk mengaktifkan mekanisme pemicu dan memulihkan penegakan hukum13

.

Sebuah studi penting pada tahun 1965 menyatakan bahwa kejahatan ekonomi hampir selalu

diabaikan. Federal "Komisi Kriminal" di AS menetapkan bahwa dampak ekonomi dari

kejahatan sebesar hampir 15 miliar USD, sementara mendekati 21 miliar USD dihabiskan

untuk menekan kejahatan (pengeluaran publik, polisi, kejaksaan dan pengadilan, penjara, dan

keamanan swasta). Dengan kata lain, 48 tahun yang lalu, pada tahun 1965, Pemerintah

Federal AS mengalami defisit keuangan dalam upaya untuk melawan kejahatan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah strategi penghukuman yang kita lihat ternyata gagal

adalah strategi yang tepat dan satu-satunya atau jika sudah waktunya untuk

mempertimbangkan dan meninjau peran dan efektivitas KPK dan memperkenalkan model

bersifat sosial yang berbeda, yang bisa menekan korupsi pada skala yang lebih besar

dibanding laporan Transparency International yang sarankan .

Konteks teoritis sering berfokus pada teori sosial, contohnya Teori Negara Kleptokratis14

(Andreski 1968, Olson 1993, Rose-Ackerman 1997:117). Teori ini berpendapat bagi negara-

negara kuat guna memaksimalkan pendapatannya sendiri, mereka mencapainya dengan

membebankannya kepada masyarakat (Lenski & Lenski: 194). Hal ini juga menyalahkan

mantan Presiden Soeharto dalam konteks keluarga dan antek-anteknya sebagai penyebab dari

semua korupsi di Indonesia. Tak satu pun dari argumen-argumen itu, meskipun secara teoritis

benar, mengatasi masalah spesifik di Indonesia dari kesenjangan pendapatan, kurangnya

kohesi kepemimpinan nasional, dan ketidakpahaman yang tidak mumpuni pada tingkatan

pendapatan terhadapa layanan sipil dan pejabat negara. "Setiap orang harus membayar

seseorang" bukan sekadar frase tetapi merupakan elemen penting dari masyarakat untuk

mendapatkan kemajuan jika pintu masuk tidak dapat dicapai berdasarkan manfaat.

Arifianto "mengidentifikasi aturan yang tidak menguntungkan seperti pembatasan

perdagangan, represi keuangan dan perizinan ekonomi menjadi hambatan yang signifikan

untuk bisnis di Indonesia." Oleh karena itu, pengelakan kondisi ekonomi yang tidak

menguntungkan tidak hanya koneksi kepada kekuasaan tetapi kondisi akan kebutuhan dan

pemikiran akan pelanggaran.

Ada juga kebutuhan untuk individu dalam bisnis untuk memberikan solusi terhadap masalah

menghadapi bisnis. Sebagai contoh, seorang pejabat pajak menggunakan kekuasaannya untuk

menentukan pajak yang terutang kepada negara dengan meminta suap. Pejabat perusahaan

kemudian dipaksa untuk memberikan solusi dan setuju untuk suap guna menghindari

hukuman pinalti yang bisa mencapai 100%. Kedua belah pihak pun masuk ke dalam proses

13 http://bukuicw.files.wordpress.com/2008/10/kpkroadmap2007-2011english.pdf; KPK Roadmap 20072011

Towards More Effective Corruption Eradication; ICW publications;(page 14); accessed on 30 June 2013 14 http://people.brandeis.edu/~cerbil/AlexCorruption.pdf; Corruption in Indonesia: Causes, History, Impacts,

and Possible Cures; Alexander Arifianto; accessed on 20 July 2013


http://people.brandeis.edu/~cerbil/AlexCorruption.pdf



5

yang disepakati yang bersifat ilegal, atau penyuapan yang hanya menyangkut kepentingan

pribadi, merupakan hambatan moral yang seharusnya dapat diterapkan oleh kesadaran sosial.

Teori Becker mengenai kejahatan dan hukuman berlaku dalam konteks Indonesia sebagai

realita. Korupsi dalam kantor pajak, polisi, dan sistem peradilan yang dalam dan luas,

menjadikannya budaya, institusional dan sistemik. Harus diakui, meskipun dihindari dalam

studi-studi, korupsi di Indonesia merupakan bagian dari pertahanan institusional. Misalnya,

pejabat Indonesia sederhananya adalah orang-orang miskin dan sebenarnya tidak mampu

jujur. Contoh orang-orang Afrika berlaku pada lingkungan Indonesia di mana negara

memberikan kondisi untuk korupsi. Ekonomi yang tidak seimbang juga mendorong korupsi.

Misalnya, pembayaran kepada seorang polisi dipandang sebagai upah yang pantas karena

berhasil menyelesaikan suatu kasus. Bayaran karena telah mengecap atau mengurus dokumen

resmi dipandang sebagai apresiasi budaya. Ini adalah bagian integral lateral dan vertikal dari

masyarakat Indonesia. Korupsi telah menjadi sebuah industri ekonomi dan karena itu

merupakan lapisan dari struktur masyarakat.

Untuk memberikan contoh perbedaan budaya, orang yang kehilangan dompetnya di

Singapura memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan dan mendapatkan asetnya kembali

utuh. Sikap budaya, pendidikan, dan mekanisme berada di tempat yang memungkinkan

anggota masyarakat untuk tetap jujur. Sebagai contoh, banyaknya counter hilang dan

ditemukan menunjukkan bahwa pencari mungkin tidak bergantung pada isi dompet

ditemukan untuk kelangsungan hidup mereka. Di Indonesia tidak ada kondisi ini. Kurangnya

pendidikan sosial, sikap terhadap mengembalikan "menemukan dompet," dan tidak adanya

"sistem kehormatan" (yaitu counter hilang dan ditemukan) menciptakan adanya budaya dan

sistemik kejujuran. Temuan dompet berisi uang dianggap keberuntungan karena sistem tidak

mengizinkan bagi individu untuk dinyatakan maju dalam masyarakat. Meskipun ini adalah

perspektif sosial sederhana, menyentuh pada dasar-dasar masyarakat yang rentan terhadap

korupsi yang menembus semua lapisan negara dan masyarakat.

Bukti menunjukkan bahwa bisnis yang menolak suap ditargetkan oleh petugas pajak dan

lainnya untuk tidak "memahami budaya". Bukti anekdotal lain menunjukkan negara

menggunakan ekstraksi pembayaran dari bisnis untuk mengatasi kegagalan administrasi

untuk mengelola sumber daya negara yang sama. Arifianto lebih lanjut menyatakan, "Bahkan

setelah Indonesia telah meliberalisasi ekonominya, negara masih memainkan peran utama

dalam ekonomi dan perilaku perburuan sewa terus terjadi bahkan ketika perekonomian

liberalisasi" (King 2000; Robertson-Snape 1999).

Ini adalah penyederhanaan kebutuhan dasar lebih sederhana untuk suap-pencari bahwa

kebutuhan dasar manusia sejak "negara" (yaitu majikan) tidak mampu memberikan manfaat

ekonomi kepada pelaku menuntut suap yang akan mengatasi ekonomi mendasar kebutuhan

dan menghindari kebutuhan untuk mencari penghasilan alternatif. Bahkan dengan kenaikan

30% pada awal pendapatan PNS kesenjangan ekonomi antara pegawai negeri dan realitas

pasar tetap terlalu luas margin untuk memungkinkan PNS untuk memenuhi kebutuhan dasar



6

untuk bertahan hidupnya. Meskipun secara keseluruhan ekonomi di Indonesia makmur,

pegawai negeri sipil tetap berada di tepi garis kemiskinan.

Negara itu intinya berkontribusi terhadap budaya suap sebagai bagian dari konteks sosial

budaya hubungan hamba-tuan dan paradigma kekuasaan yang menyediakan kehilangan

haknya dengan kekuatan untuk mengamankan penghasilan tambahan sebagai imbalan atas

kebutuhan memeras individu atau perusahaan. Penolakan untuk melakukan hal ini akan

berarti pejabat negara akan disebut "birokrat tidak berhasil" atau "bodoh" (Jakarta Post

2000/11/27). Ini adalah sebuah narasi berdasar studi University of Gothenburg studi berjudul,

The Failure of Anti-Corruption Policies A Theoretical Mischaracterization of the Problem.

Narasi yang dijahit dengan prasangka terhadap individu atau perusahaan dan berlaku untuk

campuran beragam membuat percaya dipegang oleh penggagas suap.

Sebuah pandangan umum yang diselenggarakan oleh suap-pencari adalah korban "bisa

membelinya." Seringkali narasi yang lebih rasial disuntikkan seperti "orang Cina kaya."

Ketakutan pembalasan dan kerugian bisnis yang dikenal dan dimanfaatkan oleh suap-pencari

yang mengekstrak suap. Secara keseluruhan, sangat sedikit pejabat dari departemen pajak

telah dituntut untuk manipulasi tersebut.

Sedangkan KPK adalah penegakan, pedang hukuman negara, tapi alat ini semakin dipolitisasi.

Pertanyaan tentang fungsi pencegahan dan efisiensi biaya muncul sebagai suara perlawanan

takut KPK menjadi "Gestapo"-seperti lembaga yang dirancang untuk melaksanakan

kepentingan domestik dan asing sering mengakibatkan perburuan penyihir dan fitnah

daripada pencegahan dan kontribusi kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan

apakah KPK akan segera "memakan kemudaanya sendiri," seperti yang digambarkan oleh

keyakinan pembunuhan kursi KPK sebelumnya dan skandal lain yang melibatkan petugas

dari KPK. Keangkuhan seperti menggambarkan seberapa cepat kekuasaan korup, bahkan di

antara pejabat KPK berjuang melawan korupsi15

.

Kita harus bertanya apakah aset negara yang ditugaskan ke KPK sedang menyia-nyiakan

untuk memajukan penyebab individu. Setiap kasus menghabiskan biaya negara sekitar 1,5-2

juta USD dengan negara hanya pulih sebagian dari kerugian yang diklaim. Selain itu, kita

harus bertanya apakah Indonesia sekarang melihat bentuk yang lebih canggih dari korupsi

dengan mantan komisaris melayani KPK sebagai anggota dewan beberapa perusahaan,

dengan demikian menimbulkan argumen bahwa KPK hanya lembaga lain yang melayani

kepentingan politik dan tidak rakyat Indonesia.

Baru-baru ini, suara-suara keras muncul di publik menuduh KPK menggunakan dana publik

untuk membayar ICW (Indonesian Corruption Watch)16

. ICW mengaku menerima bantuan

15 http://en.tempo.co/read/news/2013/07/20/055498154/KPK-To-Arrest-Anas-and-Andi-Mallarangeng-Soon;

KPK To Arrest Anans and Andi Mallarangeng Soon; Tempo.co 20 July 2013; accessed on 21 July 2013 16 http://www.thejakartaglobe.com/news/kpk-brushes-off-house-suspicion-regarding-indonesia-corruption-

watch-funds/; KPK Brushes Off House Suspicion Regarding Indonesia Corruption Watch Funds; 8 July 2013; accessed on 21 July 2013

http://en.tempo.co/read/news/2013/07/20/055498154/KPK-To-Arrest-Anas-and-Andi-Mallarangeng-Soon

http://www.thejakartaglobe.com/news/kpk-brushes-off-house-suspicion-regarding-indonesia-corruption-watch-funds/

http://www.thejakartaglobe.com/news/kpk-brushes-off-house-suspicion-regarding-indonesia-corruption-watch-funds/



7

asing dari entitas seperti Basel Institute on Governance (BIG) dan GIZ Jerman17

. Bukti Oleh

karena itu menunjukkan berdiri interaksi panjang dengan berbasis Swiss Basel Institute on

Governance memberikan pelatihan dan masukan ke KPK18

. Transparency International

Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan, dan Komisi Eropa disebut dalam Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan

(UNODC) publikasi sebagai donor ke KPK, sehingga memberikan suara-suara kritis

kepercayaan.

Basel Institute on Governance menikmati dukungan dana yang besar dari Danzas Foundation

(sebelumnya dikenal sebagai DHL Danzas Air & Ocean dan sekarang DHL Global

Forwarding), yang juga diwakili dalam Dewan Yayasan19

, UK DFID, Badan Swiss untuk

Pengembangan dan Kerjasama, serta Principality of Liechtenstein. Para penyandang dana

proyek termasuk siapa yang kerja untuk pendanaan LSM20

, termasuk Wolfsberg Group,

United Nations Global Compact, Bank Dunia, Transparency International, IMF, Interpol, dan

Bank Eropa21

. Sebuah pencarian cepat dari Basel Institute on Governance menunjukkan situs

rekrutmen reguler dan penempatan ahli asing dengan KPK.

Dalam proyek UNODC kantor Indonesia publikasi tanggal November 2009-November 2012

pendanaan proyek asing oleh Pemerintah Norwegia tercatat di 3.045.350 USD untuk

Penguatan Kapasitas Lembaga Anti-Korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga yang menerima

bantuan keuangan yang tercantum adalah: Kantor KPK, Kejaksaan Agung, Kebijakan

Nasional Indonesia, Mahkamah Agung, Laporan Transaksi Keuangan & Analisis Pusat

(PPATK / PPATK), dan organisasi masyarakat sipil (mitra keenam). Hal ini membuat

organisasi organisasi disponsori asing sejak ICW menerima dana dan terdaftar di dokumen

asing sebagai mitra untuk proses KPK. Pada Juni 2013, PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

menuduh ICW dari sensationalizing pelaporan dan bahwa di balik ICW berdiri LSM asing

17 http://www.baselgovernance.org/index.php?id=450; The Basel Institute on Governance received a grant

from the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) to provide capacity building assistance to Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK) in support of their prevention work. Notably, the focus will be on strengthening their capacity to monitor prevention activities on the one hand, and on developing and implementing a multimedia approach to reach out to communities with corruption advocacy and education measures on the other hand. The project was officially launched with GIZ and the Indonesian KPK in November 2012 and a second mission was conducted in January 2013. The programme continues through May 2013. Accessed on 21 July 2013 18 http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2010/02/basel-anti-corruption/eng/story.html; Base

Institute on Governance and UNODC conduct Training Needs Assessment of Indonesian Anti- Corruption Agencies; 17February 2010; the program was funded by the European Union and Norwegian Government; accessed on 20 July 2013 19 http://www.baselgovernance.org/big/foundation-board/; Dr. Thomas Christ, Managing Director DHL

Logistics (Switzerland) AG: accessed on 22 July 2013 20 http://www.baselgovernance.org/big/funding/; accessed on 15 July 2013 21

http://www.baselgovernance.org/big/partners/

http://www.baselgovernance.org/index.php?id=450

http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2010/02/basel-anti-corruption/eng/story.html

http://www.baselgovernance.org/big/foundation-board/

http://www.baselgovernance.org/big/funding/

http://www.baselgovernance.org/big/partners/



8

untuk memperoleh pendanaan luar negeri untuk menutupi biaya operasional. Setelah laporan

atau artikel berita yang diterbitkan ICW menerima dana tersebut22

.

Ini adalah tuduhan serius yang menggunakan ICW untuk memanipulasi opini publik dan

mendistorsi penyajian fakta. Dalam pertemuan Juli 2011 antara pejabat ICW dan anggota

masyarakat lingkungan dengan link ke militan, penampilan "mengejar bisnis besar dan

menemukan / menciptakan bukti yang sesuai agenda" diciptakan. Hal ini menciptakan

pertanyaan retoris apakah penggunaan ICW itu berkontribusi pada kestabilan industri dan

berangkat dari tujuan mendidik masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia enggan untuk mendukung KPK karena mereka

melihat komisi sebagai pesaing. Perasaan ini adalah hasil dari ketidakefisienan tertanam,

keengganan, dan kegagalan kelembagaan untuk diri mengatur kepolisian korup. Apakah KPK

larutan organik Indonesia untuk masalah serius pemerintahan atau KPK solusi jangka pendek

sebanding dengan Untouchables memerangi sindikat alkohol hanya untuk dihapuskan sejak

larangan pada akhirnya dianggap tidak berkelanjutan? Dengan kata lain, KPK telah berjalan

dengan sendirinya?

Tidak diragukan lagi penuntutan dan keyakinan dari para pejabat korup metode yang

digunakan oleh negara untuk mengekang masalah kriminal. Tetapi negara tidak memiliki

solusi yang komprehensif untuk mengurangi korupsi dapat diterima 5%23

. Dalam hal ini

peringatan 10 tahun KPK terlihat menjadi kegagalan institusional karena tidak mencapai efek

jera terhadap masyarakat, tidak membangun kepercayaan terhadap institusi negara, dan tidak

mengurangi korupsi. Tentu saja kita mengakui implikasi yang lebih luas dari pernyataan ini.

Solusinya, seperti masalah sosial lainnya, harus melibatkan masyarakat dan harus

memberikan metodologi untuk reformasi dan restitusi serta penegakan hukum. Proses harus

mencakup pendidikan untuk memulai pergeseran perilaku masyarakat yang memicu

kelembagaan, kebijakan, dan perubahan politik.

Catatan Penelitian

KPK dibentuk dengan maksud mengungkapkan membawa perubahan positif dalam upaya

anti-korupsi nasional stagnan. Pemberantasan korupsi adalah dengan tidak berarti sebuah

konsep baru di Indonesia, karena kegiatan-kegiatan anti-korupsi sebenarnya telah ada sejak

1950-an. Sebagai contoh, sebuah operasi militer pada tahun 1957, Tim Pemberantasan

Korupsi pada tahun 1967, pelaksanaan operasi lagi pada tahun 1977, dan Tim Negara

22 http://berita2bahasa.com/berita/01/22182806-fahri-icw-cari-nafkah-di-kpk-agar-masuk-koran-untuk-

dikliping; Fahri: ICW for “living” at the commission in order to be News; Rizki Saleh, 28 June 2013; accessed on 21 July 2013 23 http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/becker.1968.pdf; Crime and Punishment: An

Economic Approach; Becker argues that annihilation of crime although possible to be eradicated completely, it is not economically feasible to be reduced below 5 % as it would be too costly for society outweighing the benefit; accessed on 20 July 2013

http://berita2bahasa.com/berita/01/22182806-fahri-icw-cari-nafkah-di-kpk-agar-masuk-koran-untuk-dikliping

http://berita2bahasa.com/berita/01/22182806-fahri-icw-cari-nafkah-di-kpk-agar-masuk-koran-untuk-dikliping

http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/becker.1968.pdf



9

Optimasi Penerimaan Pajak pada tahun 1987. Upaya ini tidak sangat efektif di bawah rezim

mantan Presiden Soeharto.

Menentukan keberhasilan KPK biasanya dilakukan dengan memeriksa kasus itu telah

memutuskan untuk mengejar atau mengambil melihat lebih dekat pada pengurangan

keseluruhan korupsi. Dan memang, dengan meninjau kasus komisi memang memiliki

sejumlah kisah sukses. Namun, KPK tidak menangani semua hal mengenai korupsi, seperti

KPK hanya berfokus pada masalah korupsi pejabat tingkat tinggi. Atau sepertinya begitu.

Jelas, tidak dapat mengatasi mereka yang tidak dilaporkan atau kurangnya bukti yang

memberatkan. Pada akhirnya KPK hanya satu aktor institusional di antara banyak dalam

pertempuran melawan korupsi. Apalagi jika efektivitas KPK diukur dalam hal korupsi secara

keseluruhan di Indonesia, gambar itu akan muncul suram. Untuk tujuan kesederhanaan, kita

akan fokus pada kasus-kasus yang ditangani oleh KPK sambil menunjukkan sejumlah

provisos seperti faktor sistemik, sumber daya kelembagaan, dan sistem insentif yang

merugikan.

Kami akan memberikan sejumlah hipotesis pemikiran dan novel itu, mudah-mudahan, tidak

akan ditolak mentah-mentah oleh pembaca cerdas tetapi akan memungkinkan dia / dia untuk

memahami lebih jelas logika korupsi dan bagaimana untuk muncul sebagai pemenang dalam

pertempuran melawan itu.

Laporan ini didasarkan pada wawancara dengan Tama Satria Langkun, Divisi Investigasi dan

Publikasi di Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tanggal 15 Mei 2013 dekstop penelitian.



10

TABLE OF CONTENTS

1. The Komisi Pemberantasan Korupsi, Its Beginnings

2. The Legal Framework & Structures of the KPK

3. Performance of the KPK A Critical Review

4. Corruption Cases Since 1998 Not Involving the KPK

5. Performance of Other State Actors in the Eradication of Corruption

6. Non-State Actors

7. Alternative Approaches to Combat Corruption

8. Conclusion



11

1. THE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, PERMULAANNYA

Posisi dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia, sesuai dengan UU No 30/2002, secara de facto - tapi tidak de jure - independen

dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Tujuan dari KPK sesuai namanya adalah:

memberantas korupsi. Namun, KPK hanya menangani kasus-kasus yang telah menyebabkan

pemerintah kehilangan lebih dari Rp 1 miliar (sekitar 100.000 USD) dan yang melibatkan

pegawai pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK bekerja sama dengan polisi dan Kejaksaan Agung.

Dengan demikian, pemberantasan - atau lebih realistis memerangi - korupsi bukanlah tugas

KPK saja, lembaga lain juga terlibat. Organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption

Watch (ICW), yang menyediakan KPK dengan informasi tentang kasus-kasus korupsi, dan

media massa Indonesia memiliki peran penting seperti pengwasan, whistle blower, dan

lembaga investigasi. Mereka semua mendukung KPK dalam mengungkap korupsi dan

meningkatkan tekanan publik pada sistem hukum untuk berhasil membawa pelaku korupsi ke

pengadilan.

KPK sendiri kekurangan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pencegahan. Dibentuk pada

tahun 2002, KPK telah memiliki pasang dan surut dan banyak terus meragukan efektivitasnya.

Tentu saja, sejauh mana KPK dapat dikatakan efektif tergantung pada definisi efektivitas itu

sendiri. Dalam hal kasus KPK telah bekerja pada, ada memang telah sejumlah keberhasilan.

Tapi dalam hal sistem politik Indonesia secara keseluruhan, diragukan apakah instalasi KPK

dan peningkatan mempolitisasi sistem pengaduan telah benar-benar mengurangi praktik

korupsi. Hanya dengan membandingkan jumlah karyawan KPK kepada sejumlah pejabat

pemerintah di seluruh Indonesia, kita dapat mengatakan bahwa pengaruh KPK tentu harus

dibatasi.

Meskipun demikian, karena dipimpin oleh Antasari Azhar, KPK telah memiliki keberanian

untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan

bahkan kerabat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Misalnya, kasus Century, di

mana banyak Demokrat terlibat, dan kasus Bank Indonesia, yang melibatkan Aulia Pohan,

ayah mertua dari putra Presiden SBY. Abraham Samad, yang merupakan KPK kepala ketiga,

telah mencoba untuk membuat jera dengan menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang,

yang memungkinkan untuk penyitaan properti.

2. KERANGKA HUKUM & STRUKTUR OF THE KPK

2.1 Struktur Organisasi

KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen

dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pemberantasan korupsi. Fungsi dan tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengawasan instansi yang



12

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan korupsi, pencegahan korupsi, memantau pelaksanaan hukum

negara. Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Pemimpin No PER-08/XII/2008,

diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2008, menetapkan struktur organisasi.

Chart. 1: Organizational Structure of the KPK

Chairman Councilman

Deputy Prevention Board

DeputyEnforcement Board

DeputyInformation & Data

Board

Deputy Internal Supervision & Public

Report Board(PPIM)

General Secretary

Deputy SecretaryPrevention Board

Directorate forRegistration &

Inspection for state officials wealth

disclosure forms (LHKPN)

Directorate of Gratification

Directorate of Education & Public

Service

Directorate of Research &

Development

Deputy SecretaryEnforcement Board

Directorate of Investigation

Directorate of Re-Investigation

Directorate of Prosecution

Work Unit of Coordination &

Supervision

Task Forces

Task Forces

Task Forces

Deputy SecretaryInformation & Data

Board

Directorate of Information & Data

Processing

Directorate of Development

Networks Interagency

Commission & Instance

Directorate of Monitoring

Secretary Deputy of PPIM

Directorate of Internal Supervision

Directorate of Public Report

Planning & Financial Bureau

Human Resources Bureau

Legal Bureau

Public RelationBureau

General Bureau

Chairman Secretariat

Untuk mengisi setiap staf tingkat jabatan organisasi, KPK dibantu oleh tim konsultan

independen. Anggota tim ini biasanya direkrut dari lembaga pendidikan seperti Universitas

Indonesia untuk pemilihan kandidat awal. Seleksi awal terdiri dari tiga langkah: tes psikologi

dan pengetahuan umum, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara dengan orang-

orang yang lolos dari FGD. Setelah diperiksa, calon lanjutkan ke wawancara akhir. Jika

berhasil, calon akhirnya harus menjalani izin medis.

Proses rekrutmen dijelaskan di atas juga berlaku untuk pemilihan kandidat di tingkat

pimpinan. Perbedaannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Panitia Seleksi

(Panitia Seleksi - Pansel KPK) perlu - menurut UU No 30 Tahun 2002 Pasal 30 Ayat 2 -

untuk memilih calon ketua KPK. Presiden memilih 13 orang untuk menjadi anggota KPK



13

Pansel. Panitia seleksi ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Komposisi Pansel

KPK mewakili pemerintah dan masyarakat juga. Dari sisi masyarakat, mereka bisa menjadi

akademisi, hakim pensiunan, pensiunan polisi, atau politisi.

Tugas Panitia Seleksi KPK termasuk menerima aplikasi, seleksi calon, dan penyampaian

hasil kepada presiden. Setelah Panitia Seleksi KPK menerima pelamar, proses selanjutnya

adalah pemeriksaan administrasi. Hasilnya diterbitkan di media agar publik memiliki

kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang calon saat mereka melanjutkan melalui

tahap administrasi. Langkah berikutnya adalah proses klarifikasi, penulisan makalah di

tempat, dan penilaian profil. Langkah terakhir adalah konfirmasi oleh Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Proses seleksi di DPR adalah sedikit rumit, sebagai kepala potensi KPK

akhirnya bisa menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi yang sangat yang

menempatkan dia di kantornya.

KPK tidak menyimpan penyidik sendiri pada staf. Melainkan detik penyidik dari polisi dan

kantor kejaksaan. Kurangnya peneliti proprietary telah memberikan kontribusi untuk

ketidakmampuan KPK untuk memaksimalkan tindakannya. Pada 2012, dengan revisi

Peraturan Pemerintah (PP) No 63/2005 tentang Sumber Daya Manusia (SDM) PP No

103/102, yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

akhir Desember 2012, KPK memperoleh kebebasan untuk melakukan rekrutmen penyidik

sendiri. Dengan PP, independensi KPK dalam pengadaan penyidik sudah disetujui dan KPK

tidak lagi tergantung pada lembaga peradilan lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung.

Tahun ini KPK merekrut penyidik sendiri dalam sebuah program yang disebut "Indonesia

Memanggil," sebuah program lowongan kerja tahunan yang dilakukan oleh KPK.

Dalam melakukan tugasnya, KPK bergantung pada kepastian hukum, transparansi,

akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK juga menyediakan untuk warga

informasi tentang dugaan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Kasus tersebut termasuk

yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat negara, dan lain-lain sehubungan dengan

tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat negara dan

kerugian keuangan negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Jika KPK menentukan kasus memenuhi persyaratan yang diuraikan di atas, ia memiliki

kekuatan dan hak untuk menyelidiki dan menuntut dugaan korupsi. Hal ini juga dapat

membangun sistem pelaporan, meminta informasi tentang kegiatan korupsi kepada instansi

terkait, dan meminta instansi terkait untuk mencegah laporan korupsi.

Banyak yang mengkritik kemampuan KPK untuk melaksanakan tugas dan mengatakan itu

overacts dalam menindaklanjuti kasus. Pandangan ini biasanya diungkapkan oleh tersangka

korupsi, pengacara para tersangka, dan politisi dari partai yang anggotanya terlibat dalam

kasus korupsi. Salah satu contoh adalah sejumlah politisi dan pengacara yang menyarankan

bahwa hukum KPK perlu direvisi sehingga KPK diperlukan untuk mengamankan surat

perintah dari hakim sebelum menekan percakapan telepon orang yang diduga korupsi. Ini

adalah masalah krusial karena penyadapan atau ekstraksi informasi elektronik tanpa surat

perintah dari hakim akan menimbulkan tuduhan bahwa KPK sedang digunakan untuk tujuan

politik dan telah menjadi negara dalam negara. Bahwa beberapa berkuasa yang

merekomendasikan hukum KPK direvisi merupakan indikasi kemampuan KPK untuk bekerja

secara efektif dan independen untuk menyelidiki korupsi.

Jumlah ini KPK karyawan - termasuk penyidik - puncak pada 750. Mantan ketua Komisi



14

Independen Anti Korupsi (ICAC) di Hong Kong, Bertrand de Speville, pernah berkomentar

bahwa KPK komprehensif bisa menuntut kasus korupsi hanya jika itu cukup tenaga kerja.

Dengan lebih dari 5 juta PNS, 500.000 petugas polisi, dan lebih dari 200 juta warga, adalah

mustahil untuk pertempuran - apalagi memberantas - korupsi di Indonesia dengan hanya 750

orang. Hong Kong, dengan populasi 25 juta, mempekerjakan 1.300 staf ICAC. Dalam rangka

untuk membuat kemajuan yang signifikan, KPK memerlukan setidaknya 2.500 pekerja dan

kebutuhan untuk melakukan penyesuaian, termasuk untuk menyelidiki setiap kasus korupsi

yang dilaporkan oleh masyarakat dan untuk membuka kantor perwakilan di 33 negara

provinsi.

Tama Satria Langkun, staf Divisi Investigasi dan Publikasi di Indonesia Corruption Watch

(ICW), menggemakan kata-kata dari pejabat Hong Kong dengan menunjukkan bahwa jumlah

penyidik KPK jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kasus korupsi dan KPK menerima

setidaknya 30 laporan dugaan korupsi dalam satu hari. Tama menambahkan kurangnya

sumber daya manusia di KPK tidak dapat dipisahkan dari kurangnya dana dan anggaran

masih jauh dari jumlah ideal untuk KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Masalah lainnya

adalah infrastruktur yang tidak memadai KPK. Kembali ke Bertrand de Speville, ia

berpendapat bahwa negara yang mampu memberantas korupsi berhasil mendedikasikan

setidaknya 0,5% dari total anggaran negara untuk tugas.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Adian Napitupulu, aktivis reformasi yang mengatakan

bahwa pada tahun 2010 anggaran untuk KPK sebesar Rp 458 miliar (USD 44.426.000)

ditambah hibah luar negeri sebesar Rp 77 miliar (USD 7.469.000). Dana hibah asing

termasuk bantuan teknis, ahli asing, dan program pelatihan. Para pemberi termasuk Jerman

Kerjasama Internasional (GIZ), Badan Pembangunan Internasional Denmark, Masyarakat

Ekonomi Eropa, Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA), Bank Dunia, dan

USAID24

. Dengan anggaran sebesar Rp 535 miliar (USD 51.895.000), KPK hanya mampu

mengeksekusi 35 kasus per tahun. Jika ini memang akurat, biaya rata-rata menangani kasus

korupsi tunggal dari investigasi untuk eksekusi adalah sekitar Rp 15 miliar atau Rp 1.455.000.

Ini tidak muncul untuk menjadi hasil yang sangat baik pada uang. Dengan anggaran tahunan

sebesar Rp 535 miliar KPK, di bawah kepemimpinan Abraham Samad, adalah hanya mampu

mengganti negara Rp 175 miliar (USD 16.975.000). Berdasarkan data ini, Adian menyatakan

bahwa ketika menghitung rasio antara biaya yang dikeluarkan dan uang negara dikembalikan,

KPK muncul mewah dan tidak efisien. Tellingly, Parlemen menyetujui anggaran untuk KPK

pada tahun 2013 adalah sekitar Rp 662.400.000.000 (USD 64.252.800), drastis lebih rendah

dari anggaran yang diminta sebesar Rp 706.500.000.000 (USD 68.530.500). Ini adalah

proposisi mahal yang memberikan kepercayaan kepada kejahatan dan hukuman argumen

bahwa kejahatan berhenti adalah proposisi kerugian bagi setiap negara (Becker, 1968).

2.2 UU Korupsi

Dalam rangka pemberantasan korupsi KPK terutama bergantung pada UU No 31/1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30/2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Hukum pertama menyatakan definisi korupsi, tanggung jawab

pidana dalam kasus-kasus korupsi, dan jenis kalimat yang dapat dijatuhkan terhadap

24 http://news.okezone.com/read/2013/07/06/339/832848/bantuan-asing-masuk-kpk-bukan-berupa-uang ;

http://news.detik.com/read/2010/04/22/182318/1343714/10/dpr-izinkan-kpk-cairkan-hibah-rp-276-m?nhl

http://news.okezone.com/read/2013/07/06/339/832848/bantuan-asing-masuk-kpk-bukan-berupa-uang

http://news.detik.com/read/2010/04/22/182318/1343714/10/dpr-izinkan-kpk-cairkan-hibah-rp-276-m?nhl



15

terpidana. Hukum kedua menekankan fungsi KPK sebagai lembaga negara dalam

menjalankan tugas dan mengatakan pihak berwenang bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun. UU itu juga menyebutkan tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk mengawasi instansi

yang berwenang, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi, untuk

committ dengan tindakan pencegahan korupsi, dan untuk memantau pelaksanaan pemerintah

negara bagian.

Di bawah kepemimpinan baru Abraham Samad, KPK kini juga menerapkan UU Nomor

8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan untuk penuntutan baik

individu maupun korporasi. Mereka dihukum di bawah undang-undang ini akan dikenakan

hukuman pidana dan penyitaan properti oleh negara.

Selain tiga hukum di atas, KPK memiliki alat hukum lainnya yang dapat digunakan untuk

menindak korupsi.

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bersih dan Free State Penegakan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan

Pemberian reward dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Revisi UU Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia di KPK

• Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

• Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di KPK

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian25

2.3 Aktor Negara di Penuntutan Korupsi

Polisi dan Jaksa Agung adalah lembaga negara yang paling bertanggung jawab untuk

memberantas korupsi sebelum KPK telah dibuat. Polisi telah membayar perhatian besar

untuk memerangi korupsi dengan mengelola direktorat khusus untuk menangani kasus-kasus

korupsi, Direktorat 3/Corruption Direktorat (TPK) di bawah Departemen Investigasi

Kriminal (Bareskrim). Selain itu, Jaksa Agung memiliki Sub-Direktorat Korupsi (TPK), yang

merupakan bagian dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

(Jampidsus).

Setelah KPK didirikan, polisi dan Kejaksaan Agung terus menjadi terlibat sebagai mitra

dalam penyelidikan. KPK sebenarnya memiliki hak untuk melakukan penyelidikan sendiri

tanpa tergantung pada Polisi dan Jaksa Agung dan sejak Presiden Susilo Bambang

25 Article 31, paragraph (1) stated: The authorized Minister/ Immigration Officer withdraws or revocation of

ordinary passport, travel documents, and cross-border document had been issued. In paragraph (3) letter stated: the withdrawal of passport might be executed in condition of the passport holder's is on the prevention list



16

Yudhoyono menyetujui Peraturan Pemerintah Nomor 103/2012, ia dikodifikasikan bahwa

KPK dapat merekrut penyidik secara mandiri. Di antara revisi dalam peraturan tersebut

adalah ketentuan bahwa memungkinkan KPK untuk memperpanjang masa jabatan penyidik

polisi diperbantukan ke komisi hingga 10 tahun dari delapan tahun sebelumnya dan

kewajiban oleh polisi untuk mulai berkoordinasi dengan KPK setidaknya enam bulan

sebelum dengan tenor masing-masing peneliti berakhir. Revisi tersebut diperkenalkan dalam

upaya untuk mencegah Polri dari tiba-tiba menarik personelnya dari KPK.

Selain KPK, yang mencakup anggota polisi dan Jaksa Agung, pemerintah berinisiatif untuk

membuat pengadilan khusus korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Hal ini

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009. Aspek penting dari undang-undang ini meliputi:

1. TIPIKOR adalah pengadilan umum khusus.

2. Pengadilan TIPIKOR berada di setiap ibukota Kabupaten / Kota yang daerah hukumnya

meliputi daerah pengadilan hukum yang relevan.

3. TIPIKOR adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili

kasus-kasus: korupsi, pencucian uang relaterd korupsi, dan / atau tindak pidana secara tegas

dalam undang-undang lain yang didefinisikan sebagai korupsi.

3. KINERJA KPK, PANDANGAN KRITIS

3.1 Kinerja KPK

KPK menerima sedikitnya 32 laporan korupsi dalam satu hari. Namun, sejak berdirinya pada

tahun 2002 sampai 2011, KPK hanya mampu menangani 285 kasus. Kasus-kasus ini

melibatkan tersangka dari anggota DPR dan DPRD, menteri / kepala lembaga, duta besar,

komisioner / dosen, gubernur, bupati / walikota dan wakil-wakil mereka, eselon I, II dan III,

hakim, jaksa, dan pejabat perusahaan swasta.

Table 3.1.1 Kasus korupsi yang ditangani dari 2004 hingga sekarang26

Offender

Case State Losses

Fine

Prison Sentence

Ismeth Abdullah

Riau Islands

Governor, mark-up on

procurement of fire

trucks

(2004-2005)

Rp 5.5 billion

Rp 100 million

2 years

Wahyudi Purnomo

KPU Chairman in East

Java, deliver the

balance money from

the procurement of

ballots in 2004 to his

colleagues

Rp 7.9 billion Rp 50 million 2 years

Angelina Sondakh Corruption defendant

in Wisma Atlet in

Palembang (2011)

Rp 2 billion Rp 250 million 4.5 years (The

Jakarta Corruption

Court (Tipikor)

sentenced her to

4.5 years behind

26

The corruption cases received considerable public and media attention



17

bars. She appealed

but

the Supreme

Court Judge

upheld the ruling.

Offender

Case State Losses

Fine

Prison Sentence

Hartati Murdaya Bribed to get rights to

cultivate oil palm

plantations in Buol,

Central Sulawesi

(2012)

- TBA TBA

Zulkarnaen Djabar Convicted in graft

case related to the

procurement of Koran

at the Religious

Affairs Ministry

(2012)

Rp 35 billion Rp 300 million 15 years

Nazaruddin Graft convicted in

Wisma Atlet Project

(2012)

- - 4 years

Nunun Nurbaeti Bribed legislative

member (DPR) 1999-

2004 in selecting

Senior Governor

Deputi Bank Indonesia

2004

- Rp 150 million 2.5 years

Gayus Halomoan

Partahanan

Tambunan

Graft convict of tax

evasion (2007)

+/- Rp. 570 million,

USD 700,000, USD

20,000,

Rp 500 million

12 years

Al Amin Nasution Bribery in conversion

of protected forest in

Bintan, Riau Islands

(2004)

Rp 2.957 billion

Rp 250,000,000

8 years

Dedy Kusnidar

Andi Mallarangeng

Anas Urbaningrum

Convicted in

Hambalang graft case

(2012)

Rp 243 billion TBA TBA

Djoko Susilo Driving simulator

procurement case

Rp 21 billion - TBA

- Bail out Bank

Century

(2008)

Rp 6.76 trillion - -

Lutfi Hasan Ishaq

Ahmad Fathana

Beef Import Bribery

scandal

- TBA TBA

Seperti yang kita lihat, pelaku dinyatakan bersalah harus membayar ganti rugi yang jauh lebih

sedikit daripada kerugian yang mereka terjadi pada negara. Oleh karena itu, Ketua KPK

Abraham Samad mengatakan KPK akan menerapkan strategi baru untuk tingkat lapangan

bermain. Strategi baru akan fokus pada pelaksanaan UU Nomor 15 Pencucian Uang dan

merebut aset dari pelaku.



18

3.2 Individual KPK Members

KPK telah berubah kepemimpinan empat kali sejak didirikan pada tahun 2002. Awalanya

memimpin, Antasari Azar, kini mendekam di penjara untuk kasus pembunuhan Nasrudin

Zulkarnaen (2009).

3.2.1 KPK Chapter 1 (2003 – 2007)

No Name Position Background

1 Taufiqurrahman Ruki

Chairman Worked in the police since 1970, with his last position

Head of Police in Malang (1992 - 1997) and DPR RI-

Commision III (Law) member represented TNI Polri

(1992 – 1997)

2 Erry Riyana Hardjapamekas

Deputy President Commissioner of PT Agrakom (January

2000-December 2003)

Commissioner cum Chairman of the Audit Committee

of PT Pembangunan Jaya Ancol (March 2001-

December 2003)

Advisor & Member of the Audit Committee of PT

Unilever Indonesia, Tbk. (2001-2003)

Adviser to Commissioner (since 2001) and

Independent Commissioner of PT Semen Cibinong

Tbk. (April 2002-December 2003)

Audit Committee (Jan 2002-December 2003) and

Independent Commissioner of PT Kabelindo Murni

Tbk (June 2002-December 2003)

Chairman of the Audit Committee and Independent

Commissioner of PT Hero Supermarket Tbk

(September 2002-December 2003)

Independent Commissioner of PT Kaltim Prima Coal

(March-October 2003)

President Director of PT Timah Tbk (1994-2002)

Finance Director of PT Timah Tbk (1991-1994)

Director of PT Tambang Coal Bukit Asam (Persero)

(1982-1991)

Head of Accounting for Housing Housing (1979 -

1982)

Alico Administrative Assistant Finance NV (1977-

1979)

Commissioner (1996-1998)

President Commissioner of PT Jakarta Stock

Exchange (1998-2001)

3 Tumpak Hatorangan

Panggabean27

Deputy District Attorney in Pangkalan Bun (1991-1993)

Attorney General Assistant for Intelligence in Central

Sulawesi (1993-1994)

District Attorney in Dili (1994-1995)

Attorney General Assistant for Intelligence in DKI

Jakarta (1997-1998)

District Attorney Maluku (1999-2000)

District Attorney in South Sulawesi (2000-2001)

Secretary of the Attorney General for Special Crimes

(2001-2003)


4 Amien Sunaryadi

Deputy Senior Manager in Dispute Analysis Unit and

Investigations in PT PricewaterhouseCoopers FAS

27

The AG Intelligence Unit is considered one of the most secretive and professional units of the Indonesian Intelligence Community (IIC). The unit is well respected by foreign intelligence agencies.



19

(October 2000- December 2003)

Program Director of Research Institute of Good

Governance (LPGG) 1999- 2004

5 Sjahruddin Rasul Deputy Auditor Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan

Negara (1967-1972)

Kepala Perwakilan Pengawas Anggaran Negara

(1972-1976)

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pendapatan dan

Kas Negara (1976 – 1983)

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Akuntabilitas, BPKP (2001 - 2003)

3.2.2 KPK Chapter 2 (2007-2011)


1 Antasari Azhar28

Chairman Worked for 20 years in Attorney General’s office,

with his last position as Director of Prosecutions for

General Crimes (1987- 2007)

2 M. Busyro Muqoddas

Chairman

Replaced

Antasari

Azhar

Director of the Institute for Legal Aid and

Consultancy Faculty of Law Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta (1983-1986)

Chairman of the Judicial Commission (2005-2010)

3 Bibit Samad Rianto

Deputy Police Chief in region of North Jakarta, Central

Jakarta, East Java, and East Kalimantan (1970-2000)

Lecturer and Rector of the University Bhayangkara

(2000-2007)

4 Chandra M. Hamzah Deputy Established the Center for Indonesian Law and Policy

Studies (1998)

Lawyer at several law firms, including Erman

Radjaguguk & Associates, Hamzah Tota Mulia, Lubis

Ganie Surowidjojo, and Assegaf Hamzah & Partners

Member of Joint Team for Corruption Eradication

(TGPTPK) 2000-2001

5 Mochammad Jasin Deputy Head of Planning Division of Wealth Audit for State

Officials Commission (2000)

6 Haryono Umar

Deputy Worked for 23 years in Financial and Development

Supervisory Agency (BPKP), with last position as

Chairman of Planning Division

Chairman of the Indonesian Institute of Accountants

Public for Public Sector of Accounting Compartment

3.2.3 KPK Ad Interim


1 Tumpak Hatorangan

Panggabean

Chairman Member of the Board of Commissioners of PT Pos

Indonesia (2008)

2 Mas Achmad Santosa

Deputy Team Selection Committee KPK Chapter II in 2007

Attorney General Coordinator Expert

Environmental lawyer; founded the Indonesian Center

for Environmental Law (ICEL)

Chairman of the Board of Trustees, specialization

Environmental Law, Good Governance, Law Reform

28

Arrested for organizing the murder of Nasruddin Zulkarnain, the former director of PT Putra Rajawali Banjaran, who was killed on his way home from Taman Modern Golf course in early 2009. Antasari was sentenced to 18 years.



20

and Conflict Resolution.

3 Waluyo

Deputy Deputy of Prevention Division of KPK (October 2004

- March 2008)

Human Resources Director of PT. Pertamina

3.2.4 KPK Chapter 3 (2011-2015)


1 Abraham Samad

Chairman Legal counsel, Founder and Coordinator of the Anti-

Corruption Committee (ACC) in South Sulawesi,

Defense Team Legislative Oversight Committee

(KOPEL) Sulawesi

Chairman of the Board of Trustees, specialization

Environmental Law, Good Governance, Law Reform

and Conflict Resolution.

2 Zulkarnain

Deputy Worked in Attorney General’s office since 1980, with

his last position as Attorney General Expert Staff

3 Bambang Widjojanto

Deputy Chairman of the Indonesian Legal Aid Foundation

Founder of the Law Reform Consortium (KRHN),

KONTRAS, and Indonesian Corruption Watch

(ICW)

Was awarded the Robert F Kennedy Human Rights

Awards as consistently defended the rights of

Papuans.

Commission Attorney Selection Committee members

conducted by the Attorney General (2005)

Member of the Ad Hoc Selection Committee

Corruption conducted by the Supreme Court (2005)

Selection Committee members conducted by the Chief

Justice of the Judicial Commission (2007)

Experts in the Field of the Attorney General Reform

(2006-2009)

4 Adnan Pandu Praja

Deputy Secretary of General of the National Police

Commission (Kompolnas)

Deputy General Secretary of the Association of

Capital Market Legal Consultants

Editorial Journal of Law and Development Faculty of

Law, University of Indonesia

KPK telah berubah kepemimpinan empat kali sejak didirikan pada tahun 2002. Seorang

pemimpin, Antasari Azar, adalah dirinya sekarang berada dalam penjara untuk 2009

pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.From daftar pimpinan KPK atas kita dapat melihat bahwa

mereka berasal dari pemerintah yang beragam dan latar belakang sipil. Hal ini sesuai dengan

Pasal 29 UU No 30/2002 tentang KPK, yang menetapkan persyaratan untuk pimpinan KPK.

Di antara persyaratan tersebut adalah: calon harus warga negara Indonesia; percaya pada

Tuhan, memegang gelar di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan dengan

setidaknya 15 tahun pengalaman kerja, setidaknya 40 tahun dan tidak lebih dari 65 tahun,

tidak memiliki catatan kriminal, tidak menjadi partai politik resmi.



21

4. KASUS KORUPSI SEJAK 1998 SEBELUM KPK BERDIRI29

Offender Case State losses

Fine

Prison

sentence Syahril Sabirin Power abuse when he

was Governor of BI;

mandated to pay the

claim from PT Bank

Bali to BDNI against

Program Penjaminan

Pemerintah

(1999)

Rp 900 billion Rp 15 million 2 years

Joko Tjandra

Sherny Kojongian

And another 23

bankers who are

still wanted

Abuse the Liquidity

Aid Fund of Bank

Indonesia (1996)

Rp 60 trillion - -

Bukti menunjukkan tingkat keberhasilan KPK pemberantasan korupsi oleh lembaga negara

seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan pengadilan tidak memiliki track record yang sangat baik.

Misalnya, kasus nomor satu yang terlibat Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia,

yang kalimat itu tidak adil dengan negara kehilangan dia menyebabkan. Kasus nomor dua

masih dalam proses. Di bawah kepemimpinan mantan Presiden Megawati pemerintah

memiliki win-win solution, sebagai pelanggar diberi kebebasan mereka jika mereka membuat

restitusi. Sejak itu, sebagian besar pelaku telah melarikan diri ke luar negeri.

5. KINERJA PELAKU NEGARA LAIN DI PEMBERANTASAN KORUPSI

5.1 Pengadilan dan Hakim

Dalam upaya untuk memerangi korupsi, pemerintah memiliki instrumen sendiri, Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009. Pada awalnya, Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan yurisdiksinya

mencakup seluruh wilayah negara. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 46 tahun

2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi.

Sayangnya, kinerja Pengadilan Korupsi di tingkat regional merusak upaya anti-korupsi dan

banyak terdakwa korupsi yang dibebaskan. Salah satu contoh adalah Walikota Bekasi

Mochtar Mohammad yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung bebas dan jelas

setelah dijatuhi hukuman 12 tahun untuk empat kasus yang berbeda dari korupsi. Pengadilan

ini sama dirilis seorang pejabat setempat di Subang, begitupun Semarang Tipikor. Sebanyak

14 terdakwa korupsi dibebaskan dari Samarinda Pengadilan Tipikor dan 21 di Pengadilan

Tipikor Surabaya. Menurut ICW, setidaknya 71 terdakwa korupsi dibebaskan oleh

Pengadilan Korupsi lokal. Secara keseluruhan, Jakarta Pengadilan Tipikor sendiri memiliki

catatan kinerja yang baik.

29 The corruption cases above drew considerable public attention.



22

5.2 Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Agung memiliki Sub-Direktorat Korupsi (TPK), yang merupakan bagian dari

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Berdasarkan

UU No.16 tahun 2004, kasus ekonomi (korupsi) yang ditugaskan untuk jaksa segera. Hal ini

berbeda dengan kasus pidana umum seperti pembunuhan, penipuan, dan sebagainya, yang

pertama kali diselidiki oleh polisi dan kemudian ditransfer ke jaksa penuntut umum. Selama

dua tahun periode 2001-2013 hanya 21 orang dari 124 kasus yang diselesaikan dengan

Jampidsus, hanya 16% dari jumlah total laporan yang diterima.

Menurut ICW, 1999-2004 25 kasus korupsi besar yang disimpulkan oleh jaksa dengan

menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Salah satu dari kasus ini

melibatkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri

Pertambangan dan Energi, pada Kontrak Bantuan Teknis, yang mengalami kerugian

diperkirakan mencapai 24,8 juta USD. Kasus lain yang signifikan yang terlibat pengusaha

Robby Tjahjadi yang dituduh pemberian kredit dari Bapindo ke Kanindotex, yang

menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp 300 miliar.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung tidak bertindak transparan dalam

memproses SP3 dalam kasus korupsi. Ini pasti akan menimbulkan persepsi negatif dari

kemampuan lembaga untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, ada

kecurigaan bahwa SP3 dikeluarkan karena alasan politik dan ekonomi.

Sejak berdirinya KPK, peran jaksa dalam bidang pemberantasan korupsi mendapat dukungan

dari pemerintah setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Korupsi. Instruksi ini memerintahkan Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya

penyidikan dan penuntutan serta meningkatkan kerjasama dengan polisi, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK), dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum . Meskipun demikian,

jaksa belum menunjukkan peningkatan kinerja. Jumlah kasus korupsi yang dilaporkan

ditangani oleh jaksa pasca-pembentukan KPK 2004-2010 adalah 486. Kasus korupsi Mantap

nomor 91, tingkat keberhasilan hanya 18%.

Selain jaksa kurang dari kinerja bintang, pola pikir individu jaksa juga merupakan masalah.

Sebagai contoh, kasus pemerasan terhadap kepala daerah adalah seperti masalah besar itu

mendorong Komite Tetap DPR untuk merevisi UU No 16 Tahun 2004. Parlemen masih

mempelajari laporan dari 70 kepala daerah yang merasa seolah-olah mereka sedang

digunakan sebagai anjungan tunai mandiri oleh jaksa. Jaksa Agung belum mengambil

tindakan apapun namun dalam menanggapi masalah ini, tetapi Urip Tri Gunawan dan Sistoyo

merupakan contoh buruk pengacara yang pemerasan tindakan yang terungkap oleh KPK.

Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara karena menerima suap dari 660.000 USD dari

Artalyta Suryani dan Sistoyo dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena menerima suap

sebesar Rp 99.900.000.



23

5.3 Kepolisian Republik Indonesia

Polri telah memberikan perhatian yang besar untuk memerangi korupsi dengan mengelola

direktorat khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, Direktorat 3/Corruption Direktorat

(TPK) di bawah Departemen Investigasi Kriminal (Bareskrim). Kemampuan TPK untuk

menyelesaikan kasus-kasus korupsi masih rendah. Dari 2001 sampai 2003 unit ditutup hanya

22 dari total 125 kasus yang dilaporkan, hanya 17%. Jumlah kasus yang tidak pernah

melanjutkan ke penuntutan bernomor 11,20% dan jumlah kasus yang belum terpecahkan

adalah 82,40%.

Alasan utama untuk tingkat penutupan rendah bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan para

peneliti tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk mengejar kasus ke tingkat

berikutnya penyelidikan. Salah satu contoh kasus seperti itu adalah proyek panas bumi

Karaha Bodas di Garut, Jawa Barat. Tersangka dalam kasus ini adalah Vincent T. Radja,

mantan kepala Divisi PLN Geothermal, berdasarkan LP/128/V/2002/Siaga-III tertanggal 1

Mei 2002. Radja dituduh menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar. Meskipun

kasus ini sudah 20 tersangka, proses hukum dihentikan oleh penyidik karena tidak cukup

bukti. Sebelum KPK dibentuk, Bareskrim mengalami kesulitan dalam memahami unsur-

unsur klausa korupsi sehingga penanganan tindak pidana korupsi dialihkan ke kegiatan

kriminal seperti penipuan atau penggelapan.

Meskipun dalam beberapa kasus polisi menunjukkan kinerja yang lebih baik dari KPK,

stigma lembaga ini tetap bahwa itu adalah lembaga negara yang paling korup di Indonesia.

Kesan ini dikonfirmasi dalam Barometer Korupsi Global (GBC) 2013 survei yang dilakukan

oleh Transparency International (TI). Faktanya adalah kita memang bisa melihat beberapa

jenderal di kepolisian yang terlibat dalam kasus korupsi. Contohnya adalah Djoko Susilo,

yang terlibat dalam kasus pengadaan simulator senilai Rp 21 miliar, Samuel Ismoko di BNI

kasus suap senilai Rp 1,3 miliar (perkiraan 1 juta USD), dan Susno Duadji dalam kasus suap.

Ini tidak bahkan mulai untuk mengatasi rekening bank yang mencurigakan banyak polisi.

6. PELAKU NON-NEGARA

6.1 Indonesia Corruption Watch

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) yang

memiliki misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik tentang tindakan korupsi di

Indonesia. ICW awalnya dipimpin oleh Teten Masduki, bersama pengacara Todung Mulya

Lubis, ekonom Faisal Basri, dan beberapa orang lain. ICW aktif mengumpulkan data

mengenai korupsi pejabat negara dan mengumumkan data tersebut kepada publik. Jika perlu,

ICW memulai gugatan class action terhadap pejabat.

Pada akhir Oktober 2011, ICW telah menerima 370 tuduhan korupsi dari masyarakat. Dari

jumlah tersebut, 149 memiliki unsur-unsur yang sah dari korupsi dan 15 dilaporkan kepada

pihak berwenang. ICW setiap tahunnya mengajukan setidaknya 20 kasus korupsi ke KPK,

50% dari yang rutin diselidiki dan dibawa ke pengadilan. Beberapa kasus dikirimkan



24

termasuk Endowment Komunitas kasus-kasus korupsi Dana Keagamaan (DAU) di

Departemen Agama. Ini ditunjukkan korupsi di Departemen Pekerjaan Umum Langkat

(tahun fiskal 2008 sampai 2011), rekening gendut-belakang polisi, dan dugaan korupsi dalam

penyelenggaraan haji oleh Departemen Agama.

ICW telah menerima dana dari sejumlah LSM dan yayasan, baik lokal maupun asing.

Pemberi termasuk Bloomberg Initiative, Asia Foundation, dan Yayasan Ford. ICW memiliki

hubungan erat dengan KPK karena salah satu pendirinya, Bambang Widjojanto, juga

merupakan Wakil Ketua KPK. Hubungan ini menimbulkan keraguan tentang kemerdekaan

ICW vis-a-vis KPK.

6.2 Media

Berita tentang korupsi telah meningkat secara dramatis di media sejak berdirinya KPK.

Sebuah studi KPK melihat fenomena korupsi di media menemukan bahwa pada bulan Juli

1995 hanya ada 15 kasus korupsi kata disebutkan. Tapi pada bulan Juli 2012 kata ini

digunakan 2.308 kali - peningkatan 5.000%. Studi KPK juga menemukan berita itu terutama

difokuskan pada penuntutan kasus-kasus korupsi, sementara berita tentang tindakan KPK

untuk mencegah korupsi sangat minim.

Di sisi lain, analisis isi media yang dilakukan oleh Founding Fathers Rumah (FFH)30

selama

periode 28 Oktober 2011 hingga 22 Oktober 2012 menunjukkan bahwa korupsi adalah yang

paling disorot kasus di kalangan masyarakat dan cerita berita di media. Tujuh dari berita-

frekuensi tinggi 10 ditemukan menjadi sekitar suap dan korupsi. FFH mempelajari 28.971

artikel berita di 12 outlet media cetak, enam saluran TV, dan tujuh situs media online.

Meskipun frekuensi berita korupsi di media telah meningkat, Indonesia Media Watch (IMW)

menemukan bahwa liputan media yang seimbang korupsi tidak dapat disampaikan kepada

publik secara keseluruhan karena alasan politik atau hubungan erat antara pemilik media dan

para koruptor. Ada bahkan telah contoh staf penuntutan menghambat upaya wartawan untuk

melaporkan berita. Hal ini terjadi di Sidoarjo mana pengacara setempat secara rutin terhalang

akses jurnalis ketika mereka berusaha untuk menutupi kasus korupsi di parlemen Sidoarjo,

yang menyebabkan negara kehilangan sekitar Rp 20,3 miliar selama 1999-2004.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang menyatakan pers bahwa kebebasan pers dijamin sebagai

hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, melarang, atau

pelarangan penyiaran. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan

menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan wartawan memiliki hak untuk menolak

bertanggungjawab karena cakupan mereka di bawah hukum.

Terlepas dari banyak laporan tentang korupsi, media tampaknya telah gagal untuk mendorong

masyarakat untuk menghindari pelaku seperti yang akan terjadi di Jepang, Cina atau Amerika

Serikat, di mana kerabat bahkan dekat dari pelaku cenderung dijauhi oleh media dan publik.

30 http://pendiribangsa.com/home; Founding Fathers House (FFH) comprises individuals who have an ideal of

a united Indonesia. This organization is based on research and policy-oriented studies, dialogue and public debate.

http://pendiribangsa.com/home



25

Menariknya, respon sosial yang diterima oleh orang yang dekat dengan pelaku jauh berbeda

dengan di Indonesia di mana asosiasi dan pelaku sama-sama mungkin mendapatkan tawaran

untuk tampil di sebuah wawancara khusus. Pelanggar dalam posisi ini biasanya menggunakan

kesempatan sebagai momen pertahanan diri atau untuk meningkatkan kasihan publik. Dengan

kata lain, setiap eksposur media eksposur media yang baik. Contohnya termasuk wawancara

oleh Anas Urbaningrum di Metro TV atau wawancara istri ketiga Ahmad Fathona, Sefti

Sanustika, pada beberapa saluran TV seperti TV One dan Metro TV. Ini menunjukkan

bagaimana berlebihan media Indonesia adalah dalam cara itu mencakup kasus-kasus korupsi.

7. PENDEKATAN ALTERNATIF UNTUK MEMERANGI KORUPSI

7.1 Kerangka Kontekstual

Pada tahun 2010, University of Gothenburg mempelajari masalah kegagalan kebijakan anti-

korupsi31

. Meskipun berfokus pada contoh Afrika, analisis mengungkapkan bahwa sementara

reformasi anti-korupsi kontemporer didasarkan pada konseptualisasi korupsi sebagai masalah

principal-agent, dalam konteks Afrika korupsi lebih tampak menyerupai masalah tindakan

kolektif, membuat biaya jangka pendek pemberantasan korupsi lebih besar daripada

manfaatnya. Kami berpandangan bahwa banyak daerah yang diidentifikasi berlaku untuk

konteks Indonesia. Akibatnya, bahkan jika sebagian besar individu moral menyetujui korupsi

dan sepenuhnya menyadari konsekuensi negatif bagi masyarakat luas, sangat sedikit pelaku

menunjukkan kesediaan berkelanjutan untuk melawannya. Hal ini, pada gilirannya,

menyebabkan kerusakan setiap reformasi anti-korupsi yang dibangun di atas kerangka

principal-agent.

7.2 Masalah Masyarakat & “Pengumpul Pajak"

Dalam terang rincian ini, negara cenderung memilih untuk jangka pendek, respon represif

dengan harapan bahwa ketakutan, hukuman, atau pengaduan masyarakat akan memberantas

korupsi. Dalam konteks studi Indonesia dan baru pada ketidakpercayaan oleh masyarakat

Indonesia dari para pemimpin Indonesia, pengurangan korupsi hanya akan terbentuk jika

perubahan sosial dan perubahan dalam kepemimpinan politik berlangsung. Seperti pepatah

lama, tidak masuk akal untuk menjadi satu-satunya pemain yang jujur dalam permainan

busuk karena ini tidak akan mengubah permainan32

. Tidak ada yang ingin menjadi

"pengisap" (Levi 1988; Rothstein 2005). Logika ini adalah baik ditangkap oleh Swedia

Gunnar Myrdal pemenang Nobel di 1968 penting karyanya tentang apa yang ia sebut "lunak

negara" masalah di Asia. Menurut Myrdal (1968: 409), aktor kepentingan pribadi - termasuk

para pejabat pemerintah pada setiap tingkat hirarki, serta warga biasa - akan alasan seperti ini:

"Nah, jika semua orang tampaknya korup, mengapa tidak saya akan korup."

Karena semua aktor sosial yang terlibat dalam beberapa bentuk korupsi sebagai masalah gaya

hidup/pilihan dan posisi adat, Ackerman/Klitgaard teori utama pada korupsi didefinisikan

31 http://www.sida.se/PageFiles/39460/Failure%20Anti_Corruption%20policy%20(2).pdf; The failure of Anti-

Corruption Policies A Theoretical Mischaracterization of the Problem; June 2010; (A. Persson, J. Teorell, Bo Rothstein); accessed on 1 July 2013 32 Ibid. Karklins 2005

http://www.sida.se/PageFiles/39460/Failure%20Anti_Corruption%20policy%20(2).pdf



26

sebagai model principal-agent mungkin hanya sebagian berlaku. Alasan lain menunjukkan

bahwa aktor manapun yang paling mungkin untuk memilih - dan harus diharapkan untuk

sangat bergantung pada - berapa banyak individu lain dalam masyarakat yang sama

diharapkan akan korup. Dalam konteks Indonesia penelitian Afrika berlaku, karena

masyarakat merasa bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk memperoleh hasil dari

korupsi. Akibatnya, dalam konteks di mana korupsi adalah perilaku yang diharapkan ada

hanya akan ada aktor bersedia untuk mengambil peran mengendalikan korupsi. Korupsi

adalah industri jasa.33

Dua dasar dari model principal-agent didefinisikan sebagai: 1) Bahwa konflik ada antara

tujuan yang disebut pelaku (yang biasanya diasumsikan untuk mewujudkan kepentingan

umum) dan agen (yang diasumsikan memiliki preferensi dalam mendukung transaksi korup

sepanjang manfaat transaksi tersebut lebih besar daripada biaya), dan; 2) Bahwa agen

memiliki informasi lebih dari kepala sekolah, yang menghasilkan sebuah asimetri informasi

antara dua kelompok aktor (Klitgaard 1988; Williams 1999).

Misalnya, pemungut cukai sering lebih banyak informasi mengenai potensi pendapatan dari

basis pajak tertentu dibandingkan adalah manajemen puncak Departemen Keuangan. Hal ini,

pada gilirannya, membuka untuk kesempatan untuk penyuapan34

. Di Indonesia pejabat pajak

tetap pada tingkat atas lembaga pemerintah yang korup dan tidak efisien.

Dengan demikian, dalam konteks di mana korupsi adalah perilaku yang diharapkan,

pelaksanaan reformasi anti-korupsi berubah menjadi masalah tindakan kolektif dari urutan

kedua (Ostrom 1998). Dalam kondisi seperti ini, perangkat monitoring dan rezim hukuman

harus diharapkan menjadi sangat tidak efektif karena ada hanya akan ada aktor bersedia

untuk mengadakan pejabat korup akuntabel. Dalam konteks Indonesia akuntabilitas ini agak

berlangsung tetapi penggunaan KPK dan lembaga anti korupsi lainnya adalah semakin

tunggal, solusi linier untuk masyarakat persyaratan perubahan-kebutuhan yang kompleks.

Penelitian Swedia membahas konteks adat / budaya korupsi, yang dalam konteks KPK

relevan. Pada tahun 2006, korupsi oleh pejabat publik terdaftar sebagai "tidak salah sama

sekali," "salah, tapi dimengerti," atau "salah dan dihukum." Dalam konteks Indonesia hasil

yang sama diharapkan dalam terang masalah adat seputar keseimbangan antara

perkembangan dan revitalisasi feodalisme35

.

7.3 Anti-Korupsi Industri Global & Kriminalisasi Isu Non-Korupsi

Perbandingan kolektif diterapkan pada kebijakan Indonesia dan lembaga penegak hukum

dengan pemerintah asing memberikan tindakan anti-korupsi prioritas utama dalam lingkaran

kebijakan di seluruh dunia. Tekanan ini rekan telah mencapai skala industri. Bahkan, dalam

beberapa tahun terakhir perang melawan korupsi telah menjadi industri besar, yang

33 Aidt 2003; Lui 1986; Cadot 1987; Andvig & Moene 1990; Acemoglu 1995; Mishra 2006 34 Ibid. Page 4 35 http://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2004/06/emerging-indigenous-peoples-movement-in-

indonesia.html; June 2004 ; accessed on 20 June 2013

http://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2004/06/emerging-indigenous-peoples-movement-in-indonesia.html

http://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2004/06/emerging-indigenous-peoples-movement-in-indonesia.html



27

melibatkan semua organisasi internasional, termasuk Transparency International (TI), Bank

Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , Uni

Eropa (UE), Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO), dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)

(Mungiu-Pippidi 2006; Médard 2002).36

Apa yang harus menjadi perhatian adalah bahwa LSM asing, termasuk kelompok-kelompok

lingkungan, yang mengkriminalisasi setiap aspek agenda mereka dengan menghubungkan

kampanye non-korupsi dugaan korupsi yang menodai persepsi publik dari perusahaan yang

ditargetkan. Hubungan simbiosis antara aktor-aktor non-negara dan inisiatif pemerintah

mengaburkan perbedaan karena industri anti-korupsi didominasi Barat lebih tertarik pada

penuntutan, dan penghapusan (dirasakan) kekuasaan versus realitas.

7.4 Demokrasi dan Kegagalan Reformasi Anti-Korupsi

Studi Swedia menemukan dalam contoh Afrika bahwa sementara, pada tingkat retorika,

banyak yang telah dikatakan tentang pas reformasi anti-korupsi ke pengaturan negara tertentu,

pendekatan yang paling sering memiliki hingga saat ini telah menggunakan "toolkit" ide-ide

yang diberikan oleh masyarakat internasional sejalan dengan logika "satu untuk semua"

(Kpundeh 2004: 127). Umumnya, sementara pemberantasan korupsi disajikan sebagai

pertarungan kejahatan ekonomi37

tapi pendekatan ini adalah strategi yang gagal.

Secara keseluruhan, reformasi anti-korupsi kontemporer dalam konteks Indonesia memiliki

lebih

track record membosankan ketika itu benar-benar datang untuk mencegah penyebaran

korupsi. Bahkan, sepertinya reformasi anti-korupsi kontemporer tidak hanya gagal

mencegah kegigihan kegiatan korupsi, namun dalam beberapa kasus mereka bahkan

tampaknya telah menciptakan peluang baru dan insentif untuk korupsi, bahkan jika mereka

telah menghapus beberapa lama38

.

Fakta ini diakui oleh Riley (2000) yang berpendapat bahwa: "(...) dalam berbagai bentuk

korupsi yang dinamis dan sering terselesaikan. Seperti diketahui, upaya reformasi dapat

benar-benar menghasilkan bentuk-bentuk baru korupsi." Contoh memberikan argumen

bahwa bentuk saat KPK tidak mungkin berkontribusi terhadap pengurangan korupsi dalam

pelayanan politik dan sipil sejak reformasi kelembagaan dan sosial yang hilang.

Kutipan studi, "[d]onors memiliki cetak biru berbentuk sebagian besar untuk privatisasi dan

reformasi ekonomi. Tapi tren liberalisasi yang melanda wilayah tersebut pada era pasca-

Perang Dingin, meskipun dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan

tata kelola, telah menyajikan peluang tersendiri bagi korupsi."39

Salah satu tanggapan umum

oleh anggota masyarakat Indonesia adalah pandangan sinis terhadap korupsi di negara 36 Ibid. Page 6 37 http://www.ginareinhardt.com/wp-content/uploads/2012/01/Seligson-Impact-of-Corruption-on-Regime-

Legitimacy.pdf; page 409; accessed on 23 June 2013 38 Ibid. Doig & Riley 1998 39 Ibid. Warigi (2001

http://www.ginareinhardt.com/wp-content/uploads/2012/01/Seligson-Impact-of-Corruption-on-Regime-Legitimacy.pdf




28

berkembang menjadi kurang direstui dari korupsi pejabat menerima hadiah untuk layanan

yang disediakan oleh agen untuk memotong inefisiensi sistem.

Secara khusus, tampaknya seperti pengenalan pemilu yang demokratis dan meningkatkan

transparansi dalam banyak kasus menyebabkan peningkatan tingkat korupsi bukan

sebaliknya. Studi empiris lintas negara secara konsisten menemukan negara yang paling

korup terletak di tengah antara otoritarianisme dan demokrasi (Montinola & Jackman 2002;

Sung 2004; Bäck & Hadenius 2008). Dengan kata lain, institusi demokrasi baru yang

diperkenalkan sekarang merupakan salah satu arena utama untuk kegiatan korupsi di

banyak negara berkembang. Temuan ini membawa kita pada jalur genting pasukan otokratis

yang "kuat" dan "mengenang masa lalu" menjadi semacam pesanan untuk publik bersatu.

Pada intinya keseimbangan antara industri anti-korupsi, agenda global, dan kepentingan

terbaik bagi negara harus ditemukan. Proses ini harus tetap proses organik, nasional. Hasil

penelitian Swedia menyatakan:

Peneliti dan pembuat kebijakan sekarang tampaknya setuju bahwa kegagalan reformasi anti-

korupsi kontemporer tidak begitu banyak hasil dari kurangnya sumber daya seperti tidak

adanya pemangku kepentingan - termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-

pemerintah, dan warga negara biasa - bersedia untuk bertindak sebagai "kepala" dan,

dengan demikian, menegakkan hukum dan kebijakan yang ada40

. Pandangan ini sejalan

dengan pernyataan umum bahwa tanpa kemauan politik yang kuat, reformasi anti-korupsi

pasti akan gagal.41

Selain itu, politisi korup sering berdiri kesempatan yang baik untuk pemilihan kembali (lihat,

misalnya, Chang et al. 2007). Artinya, cukup bertentangan dengan apa kerangka principal-

agent mengasumsikan, daripada menghukum politisi korup di jajak pendapat, pemilih

tampaknya "menampilkan relatif ketidakpedulian terhadap kesalahan moral pejabat terpilih"

(ibid: 3). Argumen yang sama telah dibuat oleh calon presiden di Indonesia dan muncul

populis kiri berargumen bahwa lebih dari 50% dari politisi provinsi berada di penjara karena

korupsi. Sebuah keyakinan yang menjadi lambang keberanian bukan kecaman publik sejak

lembaga dari negara yang dipercaya oleh publik dan dianggap korup (terutama dalam kasus

dugaan penggelapan pajak).

7.5 Reformasi Indonesia Sangat Dibutuhkan, Terlalu Terlambatkah?

Sedangkan penuntutan oleh pejabat negara yang korup sedang berlangsung, perangkap sosial

yang diatur oleh sistem KPK akan tidak diatasi sejak akuntabilitas politik untuk organisasi

korup seperti pengadilan, polisi, dan kantor-kantor pajak sebagian besar masih belum

tersentuh. Ini penuntutan akan menciptakan reaksi di masyarakat, masyarakat, dan

kepemimpinan politik yang akan memberikan kontribusi pada ketidakpercayaan terhadap

lembaga. Pada dasarnya kegagalan KPK adalah dalam pembuatan sebagai masyarakat akan

40 Ibid , Riley 1998; Robinson 1998; Kpundeh 1998, 2004; Johnston 2005; Amundsen 2006; World Bank 1994 41 Ibid . Williams and Doig 2004; Brinkerhoff 2000; Kpundeh 1998; Johnston and Kpundeh 2004; UNDP 2004;

World Bank 2000



29

menolak perannya. Meskipun penelitian di Inggris mendukung teori bahwa pemantauan

jangka pendek dan skema insentif keuangan eksplisit bekerja dalam jangka pendek, jangka

panjang program ini kurang efektif.42

KPK dalam bentuk yang sekarang tidak efektif.

Reformasi layanan sipil, khususnya, reformasi ditargetkan untuk mengurangi kebijaksanaan

pejabat publik melalui privatisasi dan deregulasi adalah salah satu jenis yang paling mudah

dari reformasi. PNS harus menerima struktur gaji ditingkatkan membawa pendapatan mereka

ke tingkat keterjangkauan dan upah hidup yang realistis. Kompensasi keuangan bagi PNS

adalah manifestasi dari rasa hormat oleh negara. Jika negara tidak menghormati (dengan cara

gaji) PNS yang melayani masyarakat umum, bagaimana bisa negara mengharapkan untuk

menerima rasa hormat dari karyawan?

Dalam kasus Singapura, peningkatan gaji untuk pegawai negeri sipil telah memberikan

kontribusi terhadap lingkungan yang bebas korupsi relatif, peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, dan menciptakan semacam kepercayaan masyarakat Indonesia kebutuhan.

Laboratorium sosial yang diciptakan oleh industri anti-korupsi global harus membuat jalan

bagi perubahan institusional daripada media yang menyambar dan pendekatan jangka pendek

kosmetik.

Meskipun elite politik adalah salah satu target utama KPK, banyak pejabat korup melarikan

diri. Tidak ada petugas pajak, hakim, atau polisi (dengan beberapa pengecualian) telah

dituntut sejauh ini. Kasus Polisi Lalu Lintas hanyalah salah satu dari banyak contoh dengan

KPK tidak hanya ditolak oleh lembaga tetapi juga tercemar dalam persepsi publik tentang

efektivitas KPK sejak persepsi korupsi mencapai semua tingkat polisi, pajak, dan yuridis

kepemimpinan.

Industri global telah menciptakan pengawas masyarakat sipil, yang tidak memiliki

kredibilitas dalam argumen dan kualitas dalam pelaporan43

. Meskipun pembangunan

kelompok masyarakat sipil 'didorong, beberapa tanda-tanda di Indonesia menimbulkan

kekhawatiran pada pengawasan dan arah LSM yang berafiliasi KPK. Para aktivis sudah

mulai rumor bahwa ICW secara aktif terlibat dengan LSM 44

untuk target perusahaan dengan

membawa masalah ke tingkat nasional.

Pada 2013 KPK dipaksa untuk membantah tuduhan bahwa mereka disponsori ICW45

. Pada

awal Juli 2013 anggota DPR mengancam akan menuntut LSM untuk pencemaran nama baik

42 http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/SystematicReviews/Anti_corruption_2011Hanna.pdf; July 2011;

accessed in 1 February 2013 43 Ibid. Ivanov 2007; Lawson 2009 44 A 2010 document prepared by ICW staff the front page shows HIVOS, a Dutch NGO sponsoring the NGO

since 1998; http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/independentreportofUNCACimplementationinindonesiaqatar09.pdf; Weakening Of Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia”; 9 – 13 November 2009; accessed on 26 July 2013 45 http://en.tempo.co/read/news/2013/07/08/055494518/KPK-Denies-Giving-Fund-to-Indonesia-Corruption-

Watch; 8 July 2013; accessed on 23 July 2013

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/SystematicReviews/Anti_corruption_2011Hanna.pdf



http://en.tempo.co/read/news/2013/07/08/055494518/KPK-Denies-Giving-Fund-to-Indonesia-Corruption-Watch

http://en.tempo.co/read/news/2013/07/08/055494518/KPK-Denies-Giving-Fund-to-Indonesia-Corruption-Watch



30

atas tuduhan korupsi.46

ICW ditantang pada beberapa kesempatan47

48

dan sering dianggap

sebagai upaya oleh "koruptor" untuk merusak pekerjaan KPK dan lengan LSM-nya, ICW.

Kita harus, bagaimanapun, mengadopsi perspektif yang lebih kritis tentang masalah tersebut.

Sedangkan desentralisasi adalah intervensi yang menjanjikan, terutama ketika pra-

implementasi meliputi pembangunan kapasitas para pejabat lokal dan infrastruktur, mungkin

dengan dukungan dari LSM lokal dipercaya dan berpengetahuan49

. ICW mungkin bukan

pilihan yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut.

Meskipun aktor non-negara yang cepat untuk memanggil pada penekanan kebebasan

berbicara, kita melihat sedikit bukti untuk penindasan yang disponsori negara dari suara-suara

kritis di Indonesia. Kampanye oleh International Federation of Journalists International (IFIJ)

dan Yayasan Ford50

disponsori Perhimpunan Indonesia untuk Pengembangan Media secara

aktif berkampanye untuk mengubah undang-undang untuk mengangkat fitnah kriminal51

,

yang dalam konteks hukum Indonesia berlaku untuk semua pihak. Sedangkan upaya untuk

mengubah hukum pidana dipandang sebagai proses demokratisasi, tingkat akurasi dan

keterlibatan dalam agitasi terstruktur harus dibangkitkan dalam konteks KPK dan perannya

dengan aktor non-negara.

Seperti banyak kegiatan non-negara lain dan sponsor asing KPK, kabur dari garis dan

keberangkatan dari konsep KPK asli menciptakan kerugian tandingan untuk pemahaman

masyarakat tentang kebijakan anti-korupsi.

Sedangkan studi di Swedia berpendapat untuk liberalisasi ekonomi, deregulasi,

penyederhanaan pajak, pajak liburan, hukuman administrasi / permukiman dinegosiasikan,

de-monopolisasi, dan stabilitas makro-ekonomi seperti beberapa pilihan yang tersedia untuk

negara, kabur dari garis-garis penting membebaskan Pasukan anti-demokrasi dan

mempromosikan anti-liberalisasi, anti-pembangunan52

dan memberikan latar belakang untuk

revitalisasi feodalisme dan menciptakan serangan balik oleh masyarakat Indonesia. Korupsi

46 http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/01/top-house-members-fume-over-icw-graft-list.html; 1

July 2013; accessed on 25 July 2013 47 http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/14/libel-suspects-disregard-summons.html; 14 October

2009; accessed on 14 June 2013 48 http://www.frontlinedefenders.org/node/2204; 20 October 2009; accessed on 18 June 2013 49 http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/SystematicReviews/Anti_corruption_2011Hanna.pdf; page 48;

accessed on 23 May 2013 50 http://www.fordfoundation.org/grants/grantdetails?grantid=113459; The Ford Foundation sponsored the

Indonesian Association for Media Development with 439.613 USD (2009-2011 grant period) 51 https://blogs.worldbank.org/publicsphere/radio-development-and-indonesias-democratic-transition; the

program is supported by different EU countries, including Belgium; last accessed on 22 May 2013 52 http://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=dwa_student&sei-

redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dhow%2520to%2520reduce%2520corruption%2520scholars%26source%3Dweb%26cd%3D47%26ved%3D0CE8QFjAGOCg%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fscholar.oxy.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1008%2526context%253Ddwa_student%26ei%3Dry7pUbvPHsWxrge484CQBg%26usg%3DAFQjCNHi8ZJBi3tpRYnCELe5ZninjoDtWA%20-%20search=%22how%20reduce%20corruption%20scholars%22; Substantive Progress or Neoliberalism in Disguise? An Analysis of the World Bank’s Discourse on Corruption since 1995; Megan Lang; 16 April 2013; accessed on 27 June 2013

http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/01/top-house-members-fume-over-icw-graft-list.html

http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/14/libel-suspects-disregard-summons.html

http://www.frontlinedefenders.org/node/2204


http://www.fordfoundation.org/grants/grantdetails?grantid=113459

https://blogs.worldbank.org/publicsphere/radio-development-and-indonesias-democratic-transition

http://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=dwa_student&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dhow%2520to%2520reduce%2520corruption%2520scholars%26source%3Dweb%26cd%3D47%26ved%3D0CE8QFjAGOCg%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fscholar.oxy.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1008%2526context%253Ddwa_student%26ei%3Dry7pUbvPHsWxrge484CQBg%26usg%3DAFQjCNHi8ZJBi3tpRYnCELe5ZninjoDtWA%20-%20search=%22how%20reduce%20corruption%20scholars%22








31

sebagai sarana untuk memajukan agenda neoliberal oleh Bank Dunia (Megan Lang: 2013)

adalah merayap ke dalam argumen pendukung pandangan para pengalihan agenda global dari

argumen inti memerangi korupsi untuk kepentingan masyarakat tetapi muncul sebagai agenda

politik oleh institusi global.53

Terutama, George Mason University 2013 studi menemukan

bahwa, kita tidak menemukan bukti kuat atau meyakinkan bahwa reformasi dana kampanye

negara mengurangi korupsi publik54

dan menyatakan bahwa kepemimpinan politik akan

menentukan tingkat korupsi.

Kami dari pendapat peran KPK dan lembaga anti korupsi lainnya, termasuk aktor-aktor

masyarakat sipil, merupakan bagian dari lembaga negara untuk memberantas korupsi, namun

reformasi dan pengawasan penting lama tertunda oleh parlemen diperlukan untuk

menghindari ekses sebelumnya oleh KPK.

Sebagai presiden keluar dari Indonesia tepat menunjukkan, " terlalu besar kekuasaan

berbahaya," reformasi hukum seperti penguatan peradilan, dan dengan mendorong

pengawasan publik melalui parlemen55

disarankan untuk diperluas ke KPK dan struktur non-

negara sebagai bagian dari holistik strategi anti-korupsi.56

8. KESIMPULAN

Seperti yang kami telah tunjukkan, korupsi tidak hanya merusak ekonomi negara tetapi juga

merugikan tatanan masyarakat. Sementara KPK diciptakan dengan tujuan mulia, dalam Surat

10+ tahun keberadaannya telah terbukti tidak efektif. Tentu saja, penangkapan dan

penuntutan tanda telah memberikan kesan bahwa KPK mencapai sesuatu.

Tapi bila dilihat dalam konteks budaya mencakup segala korupsi di Indonesia kasus ini hanya

setetes di ember pepatah. Sementara beberapa studi akademis optimis menunjukkan

keberhasilan jangka pendek, dalam jangka panjang KPK tidak dapat berhasil sampai

perubahan sosial yang mendasar terjadi. Pandangan ini dianut oleh mantan kepala Hong

Kong ICAC, Tony Kwok, yang mengatakan, lembaga ini [KPK] harus memiliki kekuatan.

Jika tidak, hal itu tidak bisa berfungsi. Tentu saja, harus ada pertimbangan terhadap

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan

tersebut diperlukan. Di Hong Kong, kami memiliki unit pengawasan yang terdiri dari orang-

orang di luar institusi. Mereka adalah tokoh masyarakat yang bertugas untuk memantau

kegiatan ICAC57

. Pertanyaan tentang berapa besar daya yang dibutuhkan tetap, berdasarkan

kinerja KPK, dipertanyakan. Mekanisme lain harus berada di tempat untuk memungkinkan

53 Ibid.page 6 54 http://mercatus.org/sites/default/files/Milyo_CampaignFinanceReforms_v2.pdf; Do State Campaign

Finance Reforms Reduce Public Corruption? Adriana Cordis, Jeff Milyo; April 2013; accessed on 1 July 2013 55 Ibid. World Bank 2000; Transparency International 2000; UN 2004; UNDP 2004 56 Ibid. Langseth et al. 1999; Galtung 1998 57 http://www.jimwes.com/integrity/id58.html; Tony Kwok former head of anti-corruption agency in Hong

Kong (ICAC); accessed on 1 August 2013

http://mercatus.org/sites/default/files/Milyo_CampaignFinanceReforms_v2.pdf

http://www.jimwes.com/integrity/id58.html



32

perubahan sosial untuk mengambil tempat itu harus mencakup industri, individu dan semua

sektor masyarakat.

Budaya korupsi begitu mendarah daging dalam jiwa Indonesia yang berusaha un-

melakukannya dengan membalik sikap yang kini telah menjadi norma budaya akan menjadi

tugas raksasa yang akan memerlukan perubahan mendasar dalam pola pikir dari beberapa,

sektor yang berbeda dari masyarakat. Paling pasti suatu review kelembagaan dari sistem anti-

korupsi di Indonesia diperlukan.

Namun, karena makalah ini, karena tidak semua referensi utama yang tercantum dalam

penelitian ini termasuk publikasi LSM, reformasi menyeluruh harus mencakup perubahan

sosial agar efektif untuk menghindari "Denunziantentum"58

(denuciators, informan)

menciptakan lagi basis kekuatan politik untuk politik kekuatan untuk menyalahgunakan

maksud organisasi. Sejarah struktur tersebut cukup dan termasuk Gestapo, Stasi59

, dan

menindas, hak asasi manusia lainnya melanggar organisasi dirancang untuk menindas

masyarakat bawah dalih dipertanyakan.

Hal ini terutama berlaku jika pemerintah mensponsori memiliki catatan buruk dalam

memerangi korupsi. Sebagai contoh, menurut laporan 2012 US peringkat di tempat ke-19 dan

pada tahun sebelumnya peringkat 2460

. Selama rentang waktu yang sama, Jerman

ditempatkan di 1361

. Jika setiap negara adalah pengukuran keberhasilan Asia menerapkan

sikap anti-korupsi itu adalah Singapura. Singapura menyediakan iklim sosial dan budaya dari

mekanisme anti korupsi yang mencakup kombinasi holistik struktur sosial, pendidikan, dan

kepemimpinan politik. Emosional "pemicu" harus diganti dengan pendekatan kebijakan

pragmatis yang menguntungkan negara.

Untuk kembali lagi ke publikasi ICW, Pembentukan KPK memiliki tujuan strategis yang

dapat dikategorikan ke dalam tiga hasil besar. Pertama, kehadirannya bertujuan untuk

memulihkan penegakan hukum yang tidak efektif. Dengan kata lain, KPK ditantang untuk

mempromosikan normalisasi sistem peradilan dan budaya di negeri ini, yang telah rusak,

dengan memposisikan diri sebagai mekanisme pemicu. [Penekanan ditambahkan]

Sementara berhenti dan mencerminkan sering dianggap sebagai kelemahan oleh pandangan

nihilistik tentang korupsi, [menyelaraskan] strategi dan menetapkan perubahan sosial yang

dibutuhkan menjadi gerak harus dipertimbangkan.

58 http://www.zeit.de/1993/37/deutschland-deine-denunzianten; Deutschland, deine Denunziaten, Gerhard

Paul 59 http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/217/articles/96JMHGellatelyGestapoStasi.pdf;

Denunciations in Twentieth-Century Germany: Aspects of Self-policing in the Third Reich and the German Democratic Republic; Robert Gellately; accessed on 20 June 2013; Note. Germany is ranked only 13

th place;

Hong Kong 12th

place; Singapore listed at 5th

place providing the cultural, governance and legislative & structural argument for an anti-corruption ‘societal-cultural climate’ within society 60 http://www.huffingtonpost.com/2012/12/05/corruption-perception-index-2012_n_2244558.html; 12 May

2012; accessed on 1 June 2013 61 http://www.transparency.org/cpi2012/results; Transparency International Global Corruption Index 2012;

accessed on 28 July 2013

http://www.zeit.de/1993/37/deutschland-deine-denunzianten

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/217/articles/96JMHGellatelyGestapoStasi.pdf

http://www.huffingtonpost.com/2012/12/05/corruption-perception-index-2012_n_2244558.html

http://www.transparency.org/cpi2012/results



33

REFERENSI

The failure of Anti-Corruption Policies A Theoretical Mischaracterization of the Problem;

2010 University of Gothenburg;


Criminal Defamation And Democracy In Indonesia: Regulating Or Relegating Free

Expression? Arjuna Dibley; http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Dibley-

Arjuna.pdf;

Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia;

(The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia); Achmad Badjuri;

Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 84 – 96

Roadmap Kpk 20072011 Towards More Effective Corruption Eradication; http://bukuicw.fil

es.wordpress.com/2008/10/kpkroadmap2007-2011english.pdf;

Do State Campaign Finance Reforms Reduce Public Corruption?

http://mercatus.org/sites/default/files/Milyo_CampaignFinanceReforms_v2.pdf;

The effectiveness of anti-corruption policy What has worked, what hasn’t, and what we don’t

know;

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/SystematicReviews/Anti_corruption_2011Hanna.pdf;

Bribes and Ballots: The Impact of Corruption on Voter Turnout in Democracies;

http://sp.uconn.edu/~scruggs/ipsr11.pdf

Contextual Choices in Fighting Corruption: Lessons Learned;

http://www.oecd.org/countries/zambia/48912957.pdf

Substantive Progress Or Neoliberalism In Disguise? An Analysis Of The World Bank’s

Discourse On Corruption Since 1995; Megan Lang;

http://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=dwa_student&sei-

redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q

%3Dhow%2520to%2520reduce%2520corruption%2520scholars%26source%3Dweb%26cd

%3D47%26ved%3D0CE8QFjAGOCg%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fscholar.oxy.edu

%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1008%2526context%253Ddwa_studen

t%26ei%3Dry7pUbvPHsWxrge484CQBg%26usg%3DAFQjCNHi8ZJBi3tpRYnCELe5Zninj

oDtWA#search=%22how%20reduce%20corruption%20scholars%22

The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin

American Countries’ Mitchell A. Seligson;

http://www.ginareinhardt.com/wp-content/uploads/2012/01/Seligson-Impact-of-Corruption-

on-Regime-Legitimacy.pdf;

Corruption: Causes, Consequences And Cures;

http://www.unescap.org/drpad/publication/journal_7_2/myint.pdf


http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Dibley-Arjuna.pdf

http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Dibley-Arjuna.pdf



http://mercatus.org/sites/default/files/Milyo_CampaignFinanceReforms_v2.pdf


http://sp.uconn.edu/~scruggs/ipsr11.pdf

http://www.oecd.org/countries/zambia/48912957.pdf

http://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=dwa_student&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dhow%2520to%2520reduce%2520corruption%2520scholars%26source%3Dweb%26cd%3D47%26ved%3D0CE8QFjAGOCg%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fscholar.oxy.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1008%2526context%253Ddwa_student%26ei%3Dry7pUbvPHsWxrge484CQBg%26usg%3DAFQjCNHi8ZJBi3tpRYnCELe5ZninjoDtWA#search=%22how%20reduce%20corruption%20scholars%22









http://www.unescap.org/drpad/publication/journal_7_2/myint.pdf



34

The Causes Of Corruption: A Cross-National Study;

http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/Papers/causes.pdf

The War Against Corruption As A Poverty Reduction Agenda in Africa;

http://www.eacc.go.ke/docs/War-Against-Corruption-Poverty-Reduction-Africa.pdf

Embedded Autonomy or Crony Capitalism?Explaining Corruption in South Korea, Relative

to Taiwan and the Philippines, Focusing on the Role of Land Reform and Industrial Policy;

http://irps.ucsd.edu/assets/003/5292.pdf

Anti-Corruption Policy Implementation In Korea;

http://www.nacf.org.za/global_forum5/CVs/009%20e%20Song.pdf

Deviance and Corruption;

http://samples.jbpub.com/9780763771386/Ross_71386_CH09_131_148.pdf

Reserch on Corruption and Its Control; The State of the Art

http://www.improvinggovernance.be/upload/documents/wharton_proceedings_nocrop.pdf

Denunciations in Twentieth-Century Germany: Aspects of Self-policing in the Third Reich

and the German Democratic Republic Robert Gellately Huron College, University of Western

Ontario;

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/217/articles/96JMHGellatelyGestapoSta

si.pdf

http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/Papers/causes.pdf

http://www.eacc.go.ke/docs/War-Against-Corruption-Poverty-Reduction-Africa.pdf

http://irps.ucsd.edu/assets/003/5292.pdf

http://www.nacf.org.za/global_forum5/CVs/009%20e%20Song.pdf

http://samples.jbpub.com/9780763771386/Ross_71386_CH09_131_148.pdf

http://www.improvinggovernance.be/upload/documents/wharton_proceedings_nocrop.pdf



measuring the effectiveness of the indonesian corruption eradication commission (indonesian version)

Documents