memahami kemiskinan secara multidimensional

Memahami Kemiskinan secara Multidimensional

121

PENGANTARPada dekade terakhir ini, kemiskinan menjadi

topik yang dibahas dan diperdebatkan di berbagaiforum nasional maupun internasional, walaupunkemiskinan itu sendiri telah muncul ratusan tahunyang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yangtelah dilakukan belum mampu meredammeningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia,khususnya negara-negara berkembang.

Diperkirakan ada yang kurang tepat dalamperumusan dan implementasi kebijakan untukmemberantas kemiskinan dan memberdayakanpenduduk miskin. Selama ini kemiskinan lebihsering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karenadimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur,dan diperbandingkan. Padahal kemiskinanberkaitan juga dengan berbagai dimensi antara laindimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan(alam dan geografis), kesehatan, pendidikan,agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinansecara multidimensional sangat diperlukan untukperumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.

SELINTAS DATA SITUASI KEMISKINANSetiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun ada

kemiskinan di sekitar kita. Disadari atau tidak,kemiskinan dan kemakmuran seringkaliberdampingan di suatu wilayah bahkan di dalamsuatu negara yang makmur (kaya) sekalipun.

MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL

UNDERSTANDING MULTIDIMENSION OF POVERTY

Chriswardani SuryawatiFakultas Kesehatan Masyarakat dan

Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro,Semarang, Jawa Tengah

ABSTRACT

Poverty is a human development problem in developing countries. Million peoples in theworld live under poverty line. They are hungry, homeless, jobless, powerless, dependent, isolatedand marginalized not only because of internal factors, but also external factors, like economy,socio cultural, socio politics, geography, health and education system. Human poverty shouldbe understood in multidimension. To empower poor community from poverty trap, many policiesfrom all dimensions should be implemented simultaneously. But most policy makers do notunderstood the multidimensions of poverty. The understanding of multidimensional povertywould lead to better pro poor policies arrangement and subsequently the poverty trap will bebroken. This paper aimed to explain what is poverty, poverty data, the causes of poverty andeconomies, health, socio cultural, socio politics and education dimensions.

Keywords : poverty, empowerment, development, health status

JMPK Vol. 08/No.03/September/2005

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedangberkembang dan secara konsisten telah melakukanpembangunan nasional mulai zaman Orde Baru(tahun 1966 sampai dengan 1998) dan dilanjutkandengan Orde Reformasi (1998 sampai sekarang)tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Jumlahpenduduk miskin di tahun 1970 berjumlah 70 jutajiwa (60%) turun menjadi 22 juta jiwa (11%) padatahun 1997, tetapi meningkat pesat menjadi 80 jutajiwa (naik sekitar 400%) pada tahun 1998 ketikakrisis ekonomi melanda Indonesia (Tabel 1).1

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskindi Indonesia Tahun 1970 – 2004

Sumber: Kompas 9 April 20051

Tahun Jumlah (juta jiwa) Persentase

1970 70,0 60,0 1976 54,2 40,4 1980 43,2 28,6 1984 35 21,6 1987 30 17,4 1990 27,2 15,1 1993 25,9 13,7 1996 22,5 11,3

1996 (revisi metode)

34,5 17,5

1998 80 42,1 1999 47,9 23,4 2002 38,4 18,4 2003 37,4 17,4 2004 36,1 16,7

122


Pada rentang tahun 1981 sampai dengan2001 jumlah penduduk miskin di dunia turun dari1,5 milyar orang (40%) menjadi 1,1 milyar orang(21%). Angka ini merupakan statistik Bank Duniayang mengukur garis kemiskinan berdasarkanpendapatan seseorang kurang dari US$1 per hari(setara Rp8.500,00 per hari).2

PENGERTIAN KEMISKINANDalam arti proper kemiskinan dipahami

sebagai keadaan kekurangan uang dan baranguntuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam artiluas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional.3

Chambers (dalam Nasikun)3 mengatakanbahwa kemiskinan adalah suatu integrated conceptyang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan(proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3)kerentanan menghadapi situasi darurat (state ofemergency), 4) ketergantungan (dependence), dan5) keterasingan (isolation) baik secara geografismaupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidupdalam kekurangan uang dan tingkat pendapatanrendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkatkesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adildalam hukum, kerentanan terhadap ancamantindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapikekuasaan, dan ketidakberdayaan dalammenentukan jalan hidupnya sendiri.3 Kemiskinandapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:3

a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untukmemenuhi pangan, sandang, kesehatan,perumahan, dan pendidikan yang diperlukanuntuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karenapengaruh kebijakan pembangunan yangbelum menjangkau seluruh masyarakat,sehingga menyebabkan ketimpangan padapendapatan.

c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalansikap seseorang atau masyarakat yangdisebabkan oleh faktor budaya, seperti tidakmau berusaha memperbaiki tingkatkehidupan, malas, pemboros, tidak kreatifmeskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yangdisebabkan karena rendahnya akses terhadapsumber daya yang terjadi dalam suatu sistemsosial budaya dan sosial politik yang tidakmendukung pembebasan kemiskinan, tetapiseringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy4

kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotansebagai penyebab tumbuh dan berkembangnyaketiga kemiskinan yang lain.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadidua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinanbuatan (artificial).5

a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengankelangkaan sumber daya alam dan prasaranaumum, serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkanoleh sistem modernisasi atau pembangunanyang membuat masyarakat tidak dapatmenguasai sumber daya, sarana, dan fasilitasekonomi yang ada secara merata.

Skema 1. Perangkap Kemiskinan (Poverty Trap ) 5

Penduduk miskin (Sosial ekonomi rendah) à pendapatan rendah

Daya beli barang dan jasa umum serta (termasuk gizi dan pelayanan kesehatan) rendah

• Pangan • Kesehatan • Perumahan

(Lingkungan) • Pendidikan

(rendah / tidak layak)

Produktivitas masyarakat dan negara (rendah)

• Hasil (output) • Prestasi sekolah

• Partisipasi (rendah) • Absensi (meningkat) • Kecerdasan dan

keterampilan (rendah)

Morbiditas Mortalitas (tinggi)

Status kesehatan dan status gizi rendah


123

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1)rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiriseperti tanah, modal, peralatan kerja, danketerampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikanyang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusahasendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal),setengah menganggur atau menganggur (tidakbekerja), 4) kebanyakan berada di pedesaan ataudaerah tertentu perkotaan (slum area), dan 5)kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalamjumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok,pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, airminum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi,dan kesejahteraan sosial lainnya.6

Strategi untuk mengatasi kemiskinan tidaklepas dari strategi pembangunan yang dianut suatunegara. Program-program yang telah dilakukanuntuk memerangi kemiskinan seringkali tidakmemberikan hasil yang menggembirakan karenaadanya perangkap kemiskinan (poverty trap) yangtidak berujung pangkal, seperti tercantum padaSkema 1 (modifikasi).6

PENYEBAB KEMISKINANNasikun2 menyoroti beberapa sumber dan

proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:a. Policy induces processes: proses pemiskinan

yang dilestarikan, direproduksi melaluipelaksanaan suatu kebijakan (induced ofpolicy) diantaranya adalah kebijakanantikemiskinan, tetapi realitanya justrumelestarikan.

b. Socio-economic dualism: negara ekskolonimengalami kemiskinan karena pola produksikolonial, yaitu petani menjadi marjinal karenatanah yang paling subur dikuasai petani skalabesar dan berorientasi ekspor.

c. Population growth: perspektif yang didasaripada teori Malthus bahwa pertambahanpenduduk seperti deret ukur sedangpertambahan pangan seperti deret hitung.

d. Recources management and the environment:adanya unsur mismanagement sumber dayaalam dan lingkungan, seperti manajemenpertanian yang asal tebang akan menurunkanproduktivitas.

e. Natural cycles and processes: kemiskinanterjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujanakan terjadi banjir tetapi jika musim kemarauakan kekurangan air, sehingga tidakmemungkinkan produktivitas yang maksimaldan terus-menerus.

f. The marginalization of woman: peminggirankaum perempuan karena perempuan masihdianggap sebagai golongan kelas kedua,

sehingga akses dan penghargaan hasil kerjayang diberikan lebih rendah dari laki-laki.

g. Cultural and ethnic factors: bekerjanya faktorbudaya dan etnik yang memeliharakemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtifpada petani dan nelayan ketika panen raya,serta adat istiadat yang konsumtif saat upacaraadat atau keagamaan.

h. Explotative intermediation: keberadaanpenolong yang menjadi penodong, sepertirentenir (lintah darat).

i. Internal political fragmentation and civil stratfe:suatu kebijakan yang diterapkan pada suatudaerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapatmenjadi penyebab kemiskinan.

j. International processes: bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dankapitalisme) membuat banyak negara menjadisemakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebabkemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaandisebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki,yaitu: 2

a. Natural assets: seperti tanah dan air, karenasebagian besar masyarakat desa hanyamenguasai lahan yang kurang memadai untukmata pencahariannya.

b. Human assets: menyangkut kualitas sumberdaya manusia yang relatif masih rendahdibandingkan masyarakat perkotaan (tingkatpendidikan, pengetahuan, keterampilanmaupun tingkat kesehatan dan penguasaanteknologi).

c. Physical assets: minimnya akses keinfrastruktur dan fasilitas umum sepertijaringan jalan, listrik, dan komunikasi dipedesaan.

d. Financial assets: berupa tabungan (saving),serta akses untuk memperoleh modal usaha.

e. Social assets: berupa jaringan, kontak danpengaruh politik, dalam hal ini kekuatanbargaining position dalam pengambilankeputusan-keputusan politik.

KEMISKINAN DALAM DIMENSI EKONOMIDimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan

sebagai kekurangan sumber daya yang dapatdigunakan untuk meningkatkan kesejahteraansekelompok orang, baik secara finansial maupunsemua jenis kekayaan yang dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskinbilamana seseorang atau keluarga tidak dapatmemenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti:sandang, pangan, papan, kesehatan, danpendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan

124


nilai rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkatinflasi rupiah.7 Kemelaratan dan batas ini ditentukanoleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhibagi kehidupan yang sederhana.

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi palingmudah untuk diamati, diukur, dan diperbandingkan.Ada beberapa metode pengukuran tingkatkemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu:a. Biro Pusat Statistik (BPS)6: tingkat kemiskinan

didasarkan pada jumlah rupiah konsumsiberupa makanan yaitu kurang dari 2100 kaloriper orang per hari (dari 52 jenis komoditi yangdianggap mewakili pola konsumsi pendudukyang berada di lapisan bawah), dan konsumsinonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanansesuai kesepakatan nasional dan tidakdibedakan antara wilayah pedesaan danperkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori iniberlaku untuk susunan umur, jenis kelamin,dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, beratbadan, serta perkiraan status fisiologispenduduk.

b. Sayogyo6: tingkat kemiskinan didasarkanjumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yangdisetarakan dengan jumlah kilogram konsumsiberas per orang per tahun dan dibagi wilayahpedesaan dan perkotaan.Daerah pedesaan:a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih

kecil daripada 320 kg nilai tukar beras perorang per tahun.

b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluargalebih kecil daripada 240 kg nilai tukarberas per orang per tahun.

c. Paling miskin: bila pengeluaran keluargalebih kecil daripada 180 kg nilai tukarberas per orang per tahun.

Daerah perkotaan:a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih

kecil daripada 480 kg nilai tukar beras perorang per tahun.

b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluargalebih kecil daripada 380 kg nilai tukarberas per orang per tahun.

c. Paling miskin: bila pengeluaran keluargalebih kecil daripada 270 kg nilai tukarberas per orang per tahun.

c. Bank Dunia2: Bank Dunia mengukur gariskemiskinan berdasarkan pada pendapatanseseorang kurang dari US$1 per hari (setaraRp8.500,00 per hari)

d. Badan Koordinasi Keluarga BerencanaNasional (BKKBN)8: mengukur kemiskinan

berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera(Pra KS) dan Keluarga Sejahterara I (KS 1).Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yangtidak mempunyai kemampuan untukmenjalankan perintah agama dengan baik,minimum makan dua kali sehari, membeli lebihdari satu stel pakaian per orang per tahun, lantairumah bersemen lebih dari 80%, dan berobatke Puskesmas bila sakit. Kriteria KeluargaSejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidakberkemampuan untuk melaksanakan perintahagama dengan baik, minimal satu kali perminggu makan daging/telor/ikan, membelipakaian satu stel per tahun, rata-rata luaslantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidakada anggota keluarga umur 10 sampai 60tahun yang buta huruf, semua anak berumurantara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu darianggota keluarga mempunyai penghasilanrutin atau tetap, dan tidak ada yang sakitselama tiga bulan.

Penetapan pengukuran dan kriteriakemiskinan secara nasional sangat sulit. Masihdiperlukan kajian yang dapat mengakomodasi-kan permasalahan kemiskinan yang kompleksbaik dari segi ekonomi, budaya, sosial,psikologik, dan geografik yang sangatbervariasi di Indonesia. Hampir semuapendekatan dalam mengkaji kemiskinan masihberporos pada paradigma modernisasi(modernisation paradigm) yang dimotori olehBank Dunia. Paradigma ini bersandar padateori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik(orthodox neoclassical economics) dan modelyang berpusat pada produksi (production-centred model). Sejak pendapatan nasional(GNP) mulai dijadikan indikator pembangunantahun 1950-an, para ilmuwan sosial selalumerujuk pada pendekatan tersebut manakalaberbicara masalah kemiskinan satu negara.Pengukuran kemiskinan kemudian sangatdipengaruhi oleh perspektif income povertyyang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan.9

Di bawah kepemimpinan ekonom asalPakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990-an UNDP memperkenalkan pendekatanHuman Development yang diformulasikandalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia(Human Development Index) dan IndeksKemiskinan Manusia (Human Poverty Index).Dibandingkan dengan pendekatan yangdipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatiflebih komprehensif karena bukan hanyamencakup dimensi ekonomi (pendapatan),melainkan juga pendidikan (angka melek


125

huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup).Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporospada paradigma pembangunan populis ataukerakyatan (popular development paradigm)yang memadukan konsep pemenuhankebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teorikapabilitas yang dikembangkan peraih Nobelekonomi 1998, Amartya Sen.9

KEMISKINAN DALAM DIMENSI KESEHATANBanyak data dan hasil penelitian yang

membuktikan bahwa kemiskinan sangatberhubungan dengan tingginya angka kesakitandan kematian. Tingkat pendapatan di bawah gariskemiskinan dan rendahnya kesempatanmemperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosialakan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluanpangan bergizi atau kemampuan untuk menangkispenyakit, sehingga tidak mengherankan apabila dilingkungan mereka tingkat kematian bayi tinggi.Berbagai macam penyakit mengancam mereka,seperti: malaria, tuberkulosis, penyakit mata,kwasioskor, dan lainnya sebagai akibat lemahnyadaya resistensi. Hal ini menyebabkan usia harapanhidup mereka pendek dan tingkat kematian merekatinggi.6

Dari Skema 2 dapat diketahui bahwa apabilapembangunan kesehatan dan gizi berhasil, makastatus kesehatan dan status gizi akan meningkatyang kemudian berakibat pada peningkatan kondisifisik, mental, dan kecerdasan, sehingga output danpartisipasi lebih baik yang ditunjukkan dengan

rendahnya absensi kerja dan sekolah. Hal tersebutmenyebabkan peningkatan kemampuan,keterampilan, dan kecerdasan, sehinggapendapatan individu, masyarakat, dan negarameningkat. Pendapatan ini menjadi salah satusumber daya pembangunan kesehatan dan gizi.Tentu saja sebaliknya, hal tersebut tidak akanterjadi jika pembangunan kesehatan dan gizi tidakberhasil.10

Dalam hal kesehatan, ketika berhadapandengan kemiskinan seperti yang terjadi pada masakrisis ekonomi, reaksi masyarakat bermacam-macam, seperti: orang miskin cenderungmenghindari fasilitas rawat jalan, menundapelayanan RS, menghindari penggunaan jasaspesialis yang mahal, cenderung memperpendekrawat inap, membeli separo atau bahkan sepertigaobat yang diresepkan sehingga tidak menjalanipengobatan total, mencari pengobatan lokal yangkadang-kadang dapat menimbulkan efekberbahaya, para ibu cenderung melahirkan dirumah dengan bantuan dukun yang memperbesarrisiko persalinan, penyakit menjadi kronis karenamenghindari pengobatan yang mahal. Pasien gagalginjal cenderung menunda, membatalkan ataudibatalkan dari pengobatan, pasien cenderungmengobati sendiri yang berakibat terjadi komplikasi,tingkat pengguguran kandungan meningkat karenabiaya dan implikasi sosial ekonomi, pasien menolakatau menunda prosedur operasi karena ketiadaanbiaya.11

Skema 2. Keterkaitan antara Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi 10

Pembangunan gizi (berhasil)

Status gizi (meningkat)

Kondisi fisik, mental dan kecerdasan (lebih baik)

Output partisipasi (meningkat) Absensi kerja dan sekolah (turun)

Morbiditas, mortalitas (turun)

Status kesehatan (meningkat) Kemampuan,

keterampilan kecerdasan, SDM. (meningkat)

Pembangunan kesehatan (berhasil)

Kemampuan masyarakat dan pemerintah (pendapatan, SDM) (meningkat)

Pembangunan nasional semua bidang (meningkat)

126


Krisis ekonomi yang telah melanda Indonesiapada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000memberikan dampak yang tidak kecil pada statusgizi. Di beberapa daerah kejadian ini diperburukdengan adanya bencana kekeringan (El Nino) dankebakaran hutan, sehingga berkurangnyapersediaan bahan pangan. Kesemuanyamengakibatkan seluruh harga bahan makanantermasuk bahan makanan pokok naik. Hasilpenelitian di beberapa wilayah di Indonesiamemperlihatkan penurunan daya beli danketersediaan bahan makanan di tingkat keluarga,terutama mereka yang tinggal di daerahperkotaan.12 Masalah gizi utama yang telahmenurun dalam tahun-tahun terakhir Repelita IV,mulai meningkat kembali. Survei nasional tahun1995 telah memperlihatkan prevalensi KEP total(<80% BB/U) yang turun dari 47,8% pada tahun1989 menjadi 35% pada tahun 1995.12 Pada kasusyang sama di salah satu provinsi yaitu SulawesiSelatan, berdasarkan hasil pemantauan status gizianak balita di Posyandu, prevalensi KEP nyata(<70% BB/U) sebesar 5,3% pada tahun 1997menjadi 14,7% pada tahun 1998.12 Hasil penelitiansenada juga ditemukan oleh Thaha, dkk.,12 diprovinsi yang sama, persentase anak balita yangmenderita malnutrisi akut (berdasarkan beratbadan per tinggi badan) sebesar 9,9% pada tahun1997 menjadi 14,4% pada tahun 1999. Hasilpenelitian Helen Keller International (HKI), Depkes,dan Universitas Diponegoro di Provinsi JawaTengah tahun 1998 untuk masalah micronutrienseperti defisiensi zat besi dan vitamin A setelahkrisis ekonomi terjadi (Juni-Agustus 1998)menunjukkan kenaikan yang berarti di berbagaidaerah penelitian di Jawa Tengah dibandingkansebelum krisis (Juni–Agustus 1996).13,14

Berikut ini beberapa hasil penelitian tentangketerkaitan kesehatan dengan kemiskinan dinegara maju. Hubungan antara beberapa outcomekesehatan dengan pemerataan distribusipendapatan di antara 50 negara bagian di AmerikaSerikat pada data tahun 1980 dan 1990menunjukkan bahwa pendapatan di negara bagiansemakin tidak merata. Hal ini menyebabkan tingkatkematian per kelompok umur, jumlah bayi BeratBayi Lahir Rendah (BBLR), angka bunuh diri, angkakriminalitas, ketidakmampuan bekerja, jumlahpengeluaran untuk pelayanan medis danperlindungan keamanan oleh polisi, serta angkamerokok semakin besar. Tingkat pengangguran,jumlah orang terhukum (narapidana), penerimabantuan pendapatan dan pangan gratis, angkapenduduk yang tidak terasuransi kesehatannya,serta outcome pendidikan lebih tinggi seiringmeningkatnya angka ketimpangan distribusipendapatan.15

Kemiskinan yang ditandai denganpengangguran mempunyai banyak dimensi yangakan berkaitan dengan masalah kesehatan.Review terhadap beberapa hasil penelitian yangdilakukan oleh Bartley16 menyimpulkan bahwauntuk memahami keterkaitan sosial, psikologi, danbiologi antara pengangguran dengan kesakitan dankematian perlu ditelaah dengan empat mekanismeyaitu peran dari kemiskinan relatif, isolasi sosial,hilangnya rasa percaya diri, serta perilaku yangberhubungan dengan kesehatan.

Studi case control pada 293 keluarga darikelompok miskin yang tidak mempunyai rumahtinggal (kelompok pertama) dan 334 orang denganpendapatan rendah tetapi mempunyai rumahtinggal (kelompok kedua), keduanya mempunyaianak usia 3 bulan sampai dengan 17 tahun danibunya di Worchester negara bagianMassachussets Amerika Serikat menunjukkanbahwa kelompok pertama mempunyai jumlahgejala penyakit akut yang lebih tinggi termasukdemam, infeksi telinga, diare, dan asma, sehinggakelompok ini memakai pelayanan gawat daruratdan pelayanan rawat jalan lebih tinggi dibandingkankelompok kedua. Kelompok pertama mempunyaistatus kesehatan lebih buruk 2,83 kali dibandingkankelompok kedua dan mempunyai 1,71 kali lebihbanyak mempergunakan pelayanan rawat jalan,serta mempunyai 1,21 kali lebih banyak dalammemanfaatkan pelayanan gawat darurat. Stresemosi pada ibu berhubungan dengan gejala sakityang akut, serta frekuensi penggunaan pelayananrawat jalan dan gawat darurat. Pentingnyaintervensi untuk meningkatkan akses ke pelayananprimer bagi anak-anak dari keluarga miskin yangtidak bertempat tinggal.17

Keterkaitan kemiskinan dengan status giziyang rendah dibuktikan oleh Gelberg18 yangmeneliti 457 orang dewasa dari kelompok miskinyang tidak bertempat tinggal dan menunjukkanhasil sebanyak 33,3% mempunyai status gizirendah (diukur dari berat, lingkar bahu atas, dantriceps skinfold). Status gizi rendah berkaitandengan penggunaan obat yang lebih besar,tingginya subsidi pangan (gratis), pendapatan yangrendah, dan berjenis kelamin pria.

Dari penelitian ini direkomendasikanpentingnya peningkatan program bantuan pangansecara gratis, program perawatan kecanduan obat,dan peningkatan pendapatan bagi kelompok ini.

KEMISKINAN DALAM DIMENSI SOSIAL DANBUDAYA

Dimensi sosial dari kemiskinan diartikansebagai kekurangan jaringan sosial dan strukturyang mendukung untuk mendapatkan kesempatan


127

agar produktivitas seseorang meningkat.Kekurangan jaringan tersebut disebabkan oleh duafaktor penghambat yaitu dari diri seseorang ataukelompok (misalnya karena tingkat pendidikan atauhambatan budaya), dan hambatan dari luarkemampuan seseorang (misalnya karena birokrasiatau peraturan resmi yang dapat mencegahmereka memanfaatkan kesempatan yang ada).7

Pada masyarakat di negara maju, prosesperalihan dari masyarakat tradisional menujumasyarakat modern berhasil dilakukan. Tetapi padamasyarakat di negara sedang berkembang (duniaketiga), ketika menuju modernitas merekamenghadapi hambatan sosial budaya berupa nilai-nilai tradisional yang sangat kuat dalam segalaaspek kehidupan. Hal tersebut menyebabkanmereka hidup dalam keterbelakangan, tidak maju,dan miskin.19 Kuatnya nilai-nilai budaya tradisionalmenyebabkan kondisi kehidupan masyarakatmenjadi statis, belum mengalami deferensiasistruktural sehingga perkembangan politik, sosial,ekonomi, dan budaya tidak mengalami kemajuanyang berarti.19 Pada masyarakat tradisional ditandaidengan struktur keluarga yang rumit dan tidakteratur, terdiri dari berbagai generasi, dan jumlahanggota keluarga sangat banyak. Keluargabertanggung jawab pada kelangsungan keturunan,ekonomi rumah tangga, pendidikan, dankesejahteraan.

Pada keluarga modern biasanya dicirikandengan anggota keluarga sedikit dan lebih produktifkarena lembaga masyarakat yang ada telahberperan pada penyelenggaraan fungsi-fungsidalam keluarga, seperti pendidikan, pelayanankesehatan, ekonomi, dan keagamaan.

Mc. Cleland20 dalam studinya menyimpulkanbahwa nilai-nilai budaya tradisional turutmembentuk sikap mental masyarakat di negarasedang berkembang. Nilai budaya tradisonaltersebut adalah mentalitas masyarakat yang belumsiap membangun (tidak memiliki sikap mental needfor achievement) dalam segala aspek.

Kemiskinan muncul sebagai akibat nilaibudaya yang dianut kaum miskin itu sendiri, yangberakar dari kondisi lingkungan yang serba miskindan diturunkan dari generasi ke generasi (culturalof poverty).21 Kaum miskin telah memasyarakatkannilai dan perilaku kemiskinan secara turun-temurun.Akibatnya, perilaku tersebut melanggengkankemiskinan mereka, sehingga masyarakat yanghidup dalam kebudayaan kemiskinannya sulit untukmembebaskan diri dari kemiskinan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aspekbudaya dan etnik juga berpengaruh memeliharakemiskinan.4 Pola hidup konsumtif pada petani dannelayan ketika panen raya, adat istiadat yang

konsumtif juga banyak mewarnai masyarakatpedesaan seperti berbagai pesta rakyat atauupacara perkawinan, kelahiran, dan bahkankematian yang dibiayai di luar kemampuan karenaprestise dan keharusan budaya. Hal ini seringkalimengakibatkan suatu keluarga terlibat rentenir ataumenjual harta bendanya untuk mendapatkan danapenyelenggaraan pesta.

KEMISKINAN DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIKDimensi sosial politik dari kemiskinan lebih

menekankan pada derajat akses terhadapkekuatan yang mencakup tatanan sistem sosialpolitik yang dapat menentukan alokasi sumberdaya untuk kepentingan sekelompok orang atautatanan sistem sosial yang menentukan alokasipenggunaan sumber daya. Kemiskinan politikmerupakan gejala yang secara tidak langsungberpengaruh pada pengembangan kreativitasmanusia dan masyarakat, yang pada gilirannyaberpengaruh pada kualitas manusia.7

Kebijakan pemerintah dalam kerangka sosialpolitik disengaja atau tidak, sebagian di antaranyajustru menyebabkan kemiskinan. Hal ini sesuaidengan pendapat para teoritisi bahwa masyarakatatau negara miskin itu bukan karena mereka miskin(a country is a poor because it is poor), tetapi karenakebijakan pemerintah yang salah (a country is poorbecause of poor policies). Beberapa kebijakanekonomi yang memberi andil menciptakankemiskinan di Indonesia, antara lain: kebijakanpenetapan harga dasar gabah yang rendah,pemberian subsidi impor beras dan bahanmakanan lain, mengakibatkan gairah petani untukmenanam padi menjadi turun. Strategiindustrialisasi yang tidak terarah denganmengabaikan sektor pertanian atau kebijakanekonomi yang tidak memperhatikan keterkaitanantara pertumbuhan sektor pertanian dan industri,pembangunan lebih berkonsentrasi padaperkotaan, subsidi modal untuk sektor modern danpengusaha papan atas padahal sektor ini bukantempat usaha orang miskin, dan lain-lain.3,4

Di sisi lain, banyak negara sedangberkembang menggunakan isu kemiskinan danpengentasan kemiskinan sebagai kartukemenangan pemilihan umum (pemilu), walaupunpada kenyataannya setelah menang, isu tersebutbelum tentu diwujudkan dalam program kerjanya.

KEMISKINAN DALAM DIMENSI PENDIDIKAN,AGAMA, DAN BUDI PEKERTI

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikansangat besar karena pendidikan memberikankemampuan untuk berkembang lewat penguasaanilmu dan keterampilan. Pendidikan juga

128


menanamkan kesadaran akan pentingnyamartabat manusia. Mendidik dan memberikanpengetahuan berarti menggapai masa depan. Haltersebut seharusnya menjadi semangat untuk terusmelakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidakterkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikanharus diperjuangkan dan seharusnya pemerintahberada di garda terdepan untuk mewujudkannya.

Penduduk miskin dalam konteks pendidikansosial mempunyai kaitan terhadap upayapemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dankepercayaan diri, maupun kemandirian. Pendidikannonformal perlu mendapatkan prioritas utamadalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan,dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikaninformal dalam rangka pendidikan sosial dengansasaran orang miskin selaku kepala keluarga(individu) dan anggota masyarakat tidak lepas darikonsep learning society adult education experiencelearning yang berupa pendidikan luar sekolah,kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan danlatihan, penataran atau bimbingan, dan latihan.22

Pendidikan agama dan budi pekerti sangatpenting untuk penanaman nilai-nilai agamawi danbudi pekerti terutama bagi anak-anak dan pemuda.Strategi pengentasan kemiskinan seharusnya tidakterpaku pada aspek ekonomi dan fisik saja, tetapiaspek nonfisik (rohaniah) juga perlu mendapatkanporsi yang cukup dalam kebijakan ini.

KEMISKINAN DALAM DIMENSI PERDAMAIANDUNIA

Millenium Development Goals on Developmentand Eradication of Poverty in 2015 telahdideklarasikan oleh para pemimpin negara-negaradi dunia pada tahun 2000. Para pemimpin duniaberjanji bekerja sama untuk mencapai target dalampembangunan dan mengurangi kemiskinan di tahun2015. Komitmen global tersebut mengamanatkansemua negara anggota PBB agar berusaha lebihkeras untuk meningkatkan pendapatan yang selamaini tidak layak, kelaparan, ketimpangan jender,kerusakan lingkungan, hambatan untukmendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan,dan air bersih. Termasuk di dalam kesepakatanglobal tersebut adalah mengurangi beban hutang,meningkatkan bantuan, perdagangan, dan transferteknologi kepada negara-negara miskin.23

Delapan tujuan dan 18 target telahdicanangkan dalam Kesepakatan Global UntukPembangunan dan Memerangi Kemiskinan.Delapan tujuan tersebut yaitu: 1) memerangi

kemiskinan dan kelaparan (eradicate poverty andhunger), 2) mencapai pendidikan dasar bagiseluruh dunia (achieve universal primaryeducation), 3) meningkatkan kesetaraan genderdan memberdayakan perempuan (promote genderequality and empower women), 4) menurunkanangka kematian anak (reduce child mortality), 5)meningkatkan kesehatan ibu (improve maternalhealth), 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, danpenyakit-penyakit lainnya (combat HIV/AIDS,malaria and other diseases), 7) mewujudkanlingkungan yang berkelanjutan (ensureenvironmental sustainability), 8) mengembangkankemitraan dunia untuk pembangunan (develop aglobal partnership for development).23

Pada bulan Maret 2002 DeklarasiJohannesburg untuk pembangunan berkelanjutandan Deklarasi Johannesburg untuk rencanaimplementasi berhasil menyusun kerangka kerjauntuk meningkatkan kemitraaan antara negara-negara kaya dan miskin. Memerangi kemiskinanseharusnya tidak bertentangan dengan upayauntuk mewujudkan perdamaian dunia walaupunancaman perang dan konflik, serta terorismesedang berlangsung di berbagai kawasan dunia.Sebaliknya memerangi kemiskinan akanmenyumbang terwujudnya perdamaian dunia.7

Direktur Millennium Project Jeffrey D. Sachsmenyatakan dalam paparannya kepada pesertapertemuan regional tingkat menteri se-Asia Pasifikdi Jakarta tanggal 4 Agustus 2005 yang membahasMillennium Development Goals (MDGs) bahwaperdamaian dunia tidak akan tercapai tanpadibarengi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,harus ada gerakan internasional untuk memerangikemiskinan dalam rangka menciptakanperdamaian dunia. “Tanpa global development, kitatidak mungkin mencapai global security, karenatidak ada perang terhadap teroris tanpa memerangikemiskinan”.24

PENUTUPKemiskinan akan menjadi topik dalam

berbagai diskusi dan perdebatan di masa datangkarena secara global telah ada kesepakatan untukmembangun dunia dengan memerangi kemiskinanguna menciptakan perdamaian dunia. Masihdiperlukan kebijakan yang komprehensif dan terus-menerus (konsisten) untuk memerangi kemiskinandalam berbagai dimensi, termasuk dimensikesehatan dengan kebijakan jaminanpemeliharaan kesehatan bagi orang miskin.


129

KEPUSTAKAAN1. Kompas. Ironi Kemiskinan di Negeri Kaya. 9

April 2005.2. Surat Kabar Suara Pembaharuan. 24 April

2004.3. Nasikun. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan

Penanggulangan Kemiskinan. MagisterAdministrasi Publik. Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta. 2001.

4. Jarnasy, Owin. Keadilan, Pemberdayaan danPenanggulangan Kemiskinan. Belantika.Jakarta. 2004.

5. Mas’oed, M. Politik, Birokrasi danPembangunan. Pustaka Pelajar Offset.Yogyakarta.1997.

6. Salim, E. Pembangunan Ekonomi danPemerataan. Idayu. Jakarta.1980.

7. Ellies, S. The Dimension of Poverty. KumarianPress. 1994.

8. Departemen Kesehatan RI, PedomanPelaksanaan Program Jaring PerlindunganSosial Bidang Kesehatan (JPSBK). 1999.

9. Suharto, E. Paradigma Baru Studi Kemiskinan,diakses dari CVDEDEMnew.htm

10. Karjadi, D. Makalah pada Lokakarya EkonomiKesehatan, Perumusan dan Aplikasi IlmuEkonomi Kesehatan di Indonesia. Cimacan 9– 11 Oktober 1989.

11. Soendoro, T. Jaring Pengaman Sosial BidangKesehatan: Tindakan Strategis untukMengurangi Dampak Krisis di SektorKesehatan. Medika. Edisi Khusus September1999.

12. Hadju, V., Razak Thaha,A., Djunaidi, M.,Dahlan, dan Ramli. Status Gizi Anak Balitapada Keluarga Miskin di Provinsi SulawesiSelatan, Majalah Medika. Edisi KhususSeptember 1999.

13. Hellen Keller International (HKI), Reemergingof the Threat of Vitamin A Deficiency. CrisisBulletin. 1998;1(2/October).

14. Hellen Keller International (HKI). Alarming Riseof Iron Deficiency Anemia may Herald “LostGeneration”. Crisis Bulletin. 1998;1 (3/October).

15. Kaplan, G.A., Pamuk, E.R., Lynch, J.W.,Coden, R.D., Balfour, J.L., Inequity in Incomeand Mortality in the United States: Analysis ofMortality and Potential Pathways. BritishMedical Journal. 1996;312(7041):1253.

16. Bartley. M, Unemployment and Ill Health:Understanding the Relationship. Journal ofEpidemiology and Community Health.1994; 48(4):333–37.

17. Weinreb, L., Goldberg, R., Bassuk, E., Perloff,L, Determinants of Health and Services UsePatterns in Homeless and Low Income HousedChildren. Journal of Pediatrics.1998;102(3):554–62.

18. Gelberg, L., Stein, J.A., Neumann, C.G.Determinants of Undernutrition AmongHomeless Adults. Public Health Report.1995;110(4):448–54.

19. Smelser, Neil. Toward Theory of Modernizationdalam Amitai Etzioni dan Eva Etzioni (Ed),Social Change. Basic Books. NewYork.1964:268–84.

20. Mc. Clelland, The Achieving Society. VanNostrandt Reinhald Co. New York. 1961.

21. Lewis, Oscar. Kebudayaan Kemiskinan dalamParsudi Suparlan. Kemiskinan di Perkotaan.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1996:7-11.

22. Supriatna, Tjahya. Birokrasi Pemberdayaandan Pengentasan Kemiskinan. HumanioraUtama Press. Bandung.1997.

23. United Nations Declaration. MilleniumDevelopment Goals: a Compact amongNations to End Human Poverty in 2015. 2000.

24. Tempo. Jeffrey Sachs: Perangi Kemiskinanuntuk Perdamaian Dunia. 4 Agustus 2005.

memahami kemiskinan secara multidimensional

Documents