portofolio & analisis investasi dana pensiunJuly 30th, 2008 by bamb2882

1.1 PERKEMBANGAN DANA PENSIUN Krisis moneter dan ekonomi yang mulai melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dan masih berlangsung hingga saat ini, ternyata juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah Dana Pensiun. Hal ini terlihat dari adanya 5 (lima) Dana Pensiun yang telah membubarkan diri karena Pendirinya tidak sanggup memenuhi kewajibannya lagi (untuk Pemberi Kerja yang menggaji karyawannya dalam bentuk mata uang asing ataupun karena Pendirinya sejak awal didirikan tidak pernah mengiur). Disamping kelima Dana Pensiun tersebut masih ada Dana Pensiun lain yang saat ini dalam proses pembubaran diri karena Pendirinya dilikuidasi. Restrukturisasi perbankan yang mengharuskan bank-bank yang tidak sehat dan memiliki total aset dibawah batas minimal yang ditentukan Pemerintah untuk melakukan merger, juga menyebabkan berkurangnya jumlah Dana Pensiun. Namun demikian, umumnya Dana Pensiun menikmati terjadinya krisis moneter ini karena deposito berjangka, yang merupakan andalan investasi bagi Dana Pensiun selama ini, memberikan tingkat bunga yang begitu tinggi. Salah satu dampaknya, banyak Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mengalami surplus dalam pendanaannya ( 32,6 % dari 319 Dana Pensiun yang menyampaikan Laporan Keuangan 1997, termasuk Yayasan Dana Pensiun). Dari sejumlah Dana Pensiun yang mengalami surplus tersebut, Pemberi Kerjanya tidak perlu lagi membayar iuran yang menjadi kewajibannya untuk jangka waktu tertentu. Sampai dengan Oktober 1998 tercatat 306 Dana Pensiun Pemberi Kerja dan 25 Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan, namun 5 dari DPPK telah membubarkan diri (4 dari DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan 1 DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.). Sementara itu masih terdapat 72 permohonan pembentukan Dana Pensiun maupun penyesuaian Yayasan Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun yang masih dalam proses. Grafik 1 Perkembangan Jumlah DPPK, DPLK, YDP050100150200250300350199519961997Okt 1998DPLKYDPDPPKGrafik 1 menunjukkan bahwa jumlah Yayasan Dana Pensiun semakin berkurang. Pengurangan ini disebabkan sebagian dari Yayasan Dana Pensiun telah menyesuaikan diri menjadi Dana Laporan Tahunan Dana Pensiun 1997 | 1 Pensiun dan sebagian lagi membubarkan diri karena Pemberi Kerjanya menyerahkan pengelolaan program pensiun bagi karyawannya kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, atau karena Pemberi Kerjanya tidak sanggup memenuhi kewajibannya lagi. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199519961997Okt 1998Grafik 2 Perbandingan Jumlah PPMP, PPIPPPMPPPIPTabel 1 Perkembangan Jumlah Dana Pensiun 1995 1996 1997 Okt 1998YDP 118 61 33 18 DPPK 170 240 278 301 PPMP 147 209 242 263 86% 87% 87% 87% PPIP 23 31 36 38 14 % 13 % 13 % 13 % DPLK 18 22 23 25 Cikal Dana Pensiun DPPK 275 162 111 71 DPLK 4 4 3 1 Total 279 166 114 72 DPPK bubar 5 Sumber : Direktorat Dana Pensiun Pada Grafik 2 terlihat bahwa Program Pensiun Manfaat Pasti masih merupakan jenis program yang paling diminati oleh masyarakat. Untuk posisi per Oktober 1998 terdapat 87 % Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, sedangkan DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti hanya 13 %. Perkembangan jumlah

Dana Pensiun dari tahun 1995 sampai dengan Oktober 1998 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 1.2 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA PENSIUN Seiring dengan iklim reformasi yang melanda Indonesia, Pemerintah juga memandang perlu untuk melakukan reformasi perundang-undangan Dana Pensiun guna memacu perkembangan industri Dana Pensiun. Pemerintah menyadari betapa pentingnya peranan Dana Pensiun sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat yang dapat membantu pembiayaan pembangunan nasional. Peranannya menjadi lebih penting lagi apabila sumber pembiayaan dalam negeri untuk pembangunan semakin ditingkatkan atau Pemerintah bertekad untuk mengurangi peranan bantuan dari luar negeri. Pada tahun 1998 Pemerintah telah menerbitkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan baru. Ketiga keputusan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri terdahulu, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan dan mengefisienkan administrasi Dana Pensiun serta sekaligus mengurangi beban Dana Pensiun. Adapun ringkasan ke tiga Keputusan Menteri tersebut adalah : 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 658/KMK.017/1997 tanggal 30 Desember 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun. Keputusan ini mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan dua Kantor Akuntan Publik yang berbeda yang mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun. Keputusan Menteri ini merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/KMK.017/1993 tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun. Keputusan ini memungkinkan karyawan yang pensiun pada atau setelah tanggal 13 Juli 1998 dan jumlah Manfaat Pensiun kurang dari Rp 300.000,00 per bulan, untuk rumus bulanan atau lebih kecil dari Rp 36.000.000,00 untuk rumus sekaligus, menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. Keputusan ini juga menghilangkan batasan maksimum dari Penghasilan Dasar Pensiun. 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 227/ KMK.017/1993 Tanggal 26 Pebruari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Keputusan ini menghilangkan beberapa dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, yaitu: Fotokopi NPWP Dana Pensiun; Daftar Riwayat Hidup Anggota Pengurus termasuk dokumen pendukungnya; Daftar Riwayat Hidup Anggota Dewan Pengawas termasuk dokumen pendukungnya. Posted in Uncategorized | No Comments

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Metode PemotongannyaJuly 30th, 2008 by bamb2882

Seperti kita ketahui bersama, formula penghitungan pasal 21 secara umum adalah sebagai berikut :

Penghasilan bruto = xxxxx Pengurang : a. Biaya jabatan b. Iuran pensiun c. Jamsostek = (xxxxx) Penghasilan netto = xxxxxx Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) = (xxxxx) Penghasilan kena pajak (PKP) = xxxxxx Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang = xxxxxx Dalam tax payroll method, kita ketahui terdapat 3 macam metode pemotongan pajak, yaitu : 1. Net method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. 2. Gross Method, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. 3. Gross-up method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dalam artikel ini, penulis tidak akan membahas lebih jauh, point a dan b di atas, akan tetapi lebih menitikberatkan pada point c yaitu Gross-up method. Gross Up Method Sejalan dengan pengertian gross up itu sendiri, pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode gross up hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjungan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Secara sederhana gross up dapat digambarkan sebagai berikut : Penghasilan = Y Tunjangan Pajak (misalkan) = 5,000 Total penghasilan bruto = Y+ 5,000 Pengurang : a. Biaya jabatan b. Iuran pensiun c. Jamsostek = (xxxxx) Penghasilan netto = xxxxxx Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) = (xxxxx) Penghasilan kena pajak (PKP) = xxxxxx Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang = 5,000

Dengan demikian gross up dapat diartikan : jumlah tunjangan pajak sama besar dengan jumlah pajak yang akan terhutang. Formula/Rumus Gross up PPh Pasal 21 Formula gross up PPh pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressive). Lapisan I : untuk PKP antara Rp. 23,750,000 hingga Rp. 1 Tunjangan PPh = PKP setahun () Rp. 0 x 5/95 (+) 0 Lapisan II : untuk PKP antara Rp. 46,250,000 hingga >Rp. 23,750,000 Tunjangan PPh = PKP setahun () Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000 Lapisan III : untuk PKP antara Rp. 88,750,000 hingga >Rp. 46,250,000 Tunjangan PPh = PKP setahun () Rp. 46,250,000 x 15/85 (+) 3,750,000 Lapisan IV : untuk PKP antara Rp.163,750,000 hingga >Rp. 88,750,000 Tunjangan PPh = PKP setahun () Rp. 88,750,000 x 25/75 (+) 11,250,000 Lapisan IV : untuk PKP diatas Rp.163,750,000 Tunjangan PPh = PKP setahun () Rp. 163,750,000 x 35/65 (+) 36,250,000 Posted in Uncategorized | No Comments

Metode Perhitungan PersediaanJuly 30th, 2008 by bamb2882

Pengukuran Persediaan Untuk mendekati permasalahan pengukuran persediaan, dalam hal penunjukkan biaya setiap item, ada empat metode perhitungan (FIFO. LIFO, Rata-rata, dan idetifikasi khusus) yang dikembangkan dan disetujuin oleh GAAP (Prinsip Akuntansi yang diterima secara Umum). Tabel 5.1 menunjukkan perbadingan 3 metode pertama dengan penjelasan untuk identifikasi khsusus yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Tabel 5.1 Tanggal Jenis transaksi Unit Unit cost Total 1/1 Persediaan 100 $ 6 $ 600 10/3 Pembelian 150 $ 8 $ 1,200 6/6 Pembelian 200 $ 9 $ 1,800 4/10 Pembelian 250 $ 10 $ 2,500 Siap untuk Dijual 700 $ 6,100 Ini dapat diterima bahwa perhitungan fisik persediaan pada hari terakhir periode akuntansi (31/12) menunjukkan 320 unit ada di tangan. Oleh karena itu 380 unit terjual selama setahun.

Penetapan Biaya Persediaan: FIFO FIFO = First In First Out (Masuk Pertama Keluar Pertama) Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terjual karena pesanan adalah barang yang mereka beli. Oleh karenanya, barang-barang yang dibeli pertama kali adalah barang-barang pertama yang dijual dan barang-barang sisa di tangan (persediaan akhir) diasumsikan untuk biaya akhir. Karenanya, untuk penentuan pendapatan, biaya-biaya sebelumnya dicocokkan dengan pendapatan dan biaya-biaya yang baru digunakan untuk penilaian laporan neraca. Metode ini konsisten dengan arus biaya aktual, sejak pemilik barang dagang mencoba untuk menjual persediaan lama pertama kali. FIFO merupakan metode yang paling luas digunakan dalam penilaian persediaan dalam pembahasan ini. Contoh 5.5 Pada metode FIFO, barang-barang keluar pada akhir periode berdasarkan pertimbangan penerimaan terakhir. Karenanya, 320 unit yang ada di tangan pada 12/31 akan dibiayakan sebagai berikut: Pembelian terbaru (10/4) 250 Unit@ $ 10 = $ 2,500 Pembelian terbaru berikutnya (6/6) 70 Unit@ $ 9 = $ 630 Persedian akhir 320 Unit 3,130 Biaya terakhir dari persediaan terdiri dari 250 unit @ $ 10. Bagaimanapun, sejak persediaan akhir berjumlah 320 unit, kita harus menunjuk kepada pembelian terbaru berikutnya dan termasuk 70 unit @ 9. Oleh karena itu, anda dapat mengatakan bahwa proses penetapan biaya setiap unit di tangan melibatkan pekerjaan dibelakang mulai dari pembelian sampai adanya kuantitas yang cukup untuk memenuhi perhitungan persediaan akhir. Lalu, persediaan akhir akan dinilai $ 3.130 dengan menggunakan metode perhitungan FIFO. Harga pokok penjualan dapat ditentukan dengan cara mengurangi nilai persediaan akhir dari nilai persediaan awal ($ 6,100 - $ 3,130 = $ 2.970). Harus dicatat bahwa sebagai metode yang menunjukkan biaya-biaya, FIFO dapat digunakan tanpa memperhatikan fisik aktual dari barang dagang. Dalam periode kenaikan harga inflasi, contohnya metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan tertinggi, kemudian menghasilkan pendapatan bersih dalam jumlah terbesar. Sebaliknya, metode FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah karena biaya awal terendah ditetapkan kepada harga pokok penjualan. Karena FIFO menunjukkan pembebanan ongkos terbaru persediaan, maka nilai persediaan akhir ditutup dengan biaya penggantinya. Penetapan Biaya Persediaan: LIFO LIFO = Last In First Out (Masuk Terakhir Keluar Pertama)

Metode LIFO mengasumsikan bahwa pembelian terbaru item adalah akan menjadi yang pertama dijual dan sisa persediaan akhir terdiri item yang pertama kali dibeli. Dengan kata lain, pesanan yang barangnya dujual adalah kebalikan dari pesanan yang dibeli. Tidak seperti FIFO, metode LIFO mengkhusukan bahwa biaya persediaan ditangan (persediaan akhir) ditentukan oleh pekerjaan di awal dari persediaan awal juga pembelian sampai dengan terpenuhinya unit yang diperoleh untuk memperoleh persediaan akhir, tepat berlawanan dengan metode FIFO. Posted in Books | No Comments

Tentang hukum 72July 30th, 2008 by bamb2882

Berikut akan dibahas hukum 72, dari sisi perhitungan yang sederhana, bagi yang kurang suka hitung-hitungan yang agak rumit, sebaiknya lang seung baca kesimpulanya saja. Dalam menghitung investasi, kita sering mendengar cara menghitung tingkat pengembalian yang mudah dengan hukum 72. dimana investasi kita akan menjadi 2 kali lipat dengan membagi bilangan 72 dengan persen bunga atau tingkat pengembalian investasi per tahun. Waktu investasi agar mendapatkan 2 kali lipat dari nilai investasi = 72 / % Bunga Misalnya dino meletakan uangnya sebesar Rp. 1.000.000 di deposito berjangka dengan bunga 12% pertahun. Maka uang dino akan menjadi 2 juta dalam waktu 72/12 = 6 tahun Tapi sebenarnya penghitungan denagn rumus praktis tersebut kurang akurat, adapun rumus sebenarnya yang digunakan untuk menghitung waktu investasi adalah sebagi berikut FV = U (1 + i)^n (superscript maksudnya) n = log (FV/U),i (notasi logaritma eropa, lihat id.wkipedia.com/logaritma U = jumlah uang yang diinvestasikan FV = nilai uang di masa depan / hasil investasi i = tingkat bunga n = masa investasi (tahun) Jadi masa investasi (n) dapat dihitung dengan rumus diatas, bila kita ingin masa yang digunakan, agar investasi menjadi 2 kali lipat berarti FV/U = 2, maka rumusnya menjadi n = i log 2 Untuk menguji tingkat ketelitian rumus 72 berikut kami sajikan tabel penghitungan tingkat pengembalian investasi KESIMPULAN Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum 72 dapat digunakan untuk nilai investai antara 5 15 persen karena nilainya masih akurat, untuk selebihnya akan selisih 0,2 0,3 , walaupun kecil teteap saja tidak akurat, dan dengan pertimbangan selisih 0,2 berarti (0,2 X 1tahun = 2,4 bulan) 2, 4 bulan , selisih tersebut cukup material dalm

pengambilan keputusan investasi. Sedangkan untuk nilai yang lebih kecil dari 5 persen akan terdapat selisih yang cukup besar da tabel terlihat selisih untuk bunga 1 perssen sebesar 2,34 tahun. Sebaiknya menggunakan hukum 72 untuk perhitungan kasar saja, karena hukum 72 tidak cukup akurat, dan terdapat selisih yang cukup besar untuk perhitungan yang sesungguhnya.