mk-anadia syifa ul af idah fahmiyati.pdf
TRANSCRIPT
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Good Corporate Governance (GCG) sebagai Pilar Implementasi Program
Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia)
Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati dan Wahyuni Pudjiastuti
Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
Kampus UI Depok Jalan Lingkar Kampus Raya, Depok, 16424, Indonesia
Abstrak
Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip yang mengendalikan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan
pertanggungjawabannya kepada para shareholders dan stakeholders. Empat prinsip GCG
yang dijadikan pedoman, yaitu Responsibility (Pertanggungjawaban), Accountability
(Akuntabilitas), Fairness (Keadilan), dan Transparancy (Transparansi). Dalam upaya
pelaksanaan prinsip responsibility dari GCG tersebut, PT. KAI melaksanakan program
Corporate Social Responsibility (CSR). Prinsip responsibility mempunyai hubungan yang
dekat dengan CSR sebagai sarana pencapaian daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi
stakeholders. Berdasarkan analisis studi literatur pada Annual Report PT. KAI, tertulis bahwa
program CSR PT. KAI bertajuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang
mencakup pengembangan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Pelaksanaan PKBL
PT. KAI memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep Triple Bottom Lines CSR, yaitu profit,
people, dan planet. Penerapan GCG pada program CSR PKBL juga sudah memenuhi kriteria
sebagai perusahaan pelaksana GCG terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh
PT. KAI. Tata kelola perusahaan dan kebijakan lain yang menyangkut CSR sebagai pedoman
pelaksanaan PKBL. Artinya, prinsip GCG merupakan salah satu pilar utama dalam
implementasi CSR pada PKBL PT. KAI. CSR PKBL PT. KAI secara keseluruhan dinilai
sudah baik aktivitasnya sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi CSR dan juga prinsip
GCG.
Kata Kunci: CSR; GCG; PKBL; PT. KAI.
Good Corporate Governance (GCG) as Pillar Program Implementation of Corporate
Social Responsibility (CSR) (Study on the “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”
PT. Kereta Api Indonesia)
Abstract
Good Corporate Governance (GCG) is a concept that controls the company in order to achieve a balance
between the strength and authority of the company in providing accountability to its shareholders and
stakeholders. Four GCG guiding concept, namely Responsibility (Responsibility), Accountability
(Accountability), Fairness (Justice), and Transparency (Transparency). In efforts to implement the concept of
responsibility of GCG, PT. KAI implement Corporate Social Responsibility (CSR). The concept of
responsibility has a close relationship with CSR as a means of achieving sustainable competitiveness in line with
expectations of stakeholders. Based on the analysis of literature on the Annual Report PT. KAI, that the CSR
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
program PT. KAI entitled “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),” which includes the development
of internal and external relations. Implementation of CSR PT. KAI has associated with the concepts of Triple
Bottom Lines CSR, namely profit, people, and planet. Implementation of GCG on PKBL CSR program also
match the criteria as a GCG company which is proved by the executor of the policies applied by PT. KAI.
Corporate governance and other policies concerning CSR as CSR implementation guidelines. That is, the
concept of corporate governance is one of the main pillars in the implementation of CSR in the PKBL PT. KAI.
PKBL CSR on PT. KAI overall has been good activities according to the stages of implementation of the
concept of CSR and GCG.
Keywords: CSR; GCG, PKBL, PT. KAI.
Pendahuluan
Saat ini, di Indonesia telah banyak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berkembang
seiring dengan pertumbuhan perekonomian negara. Di lain pihak, BUMN membantu
pemerintah dalam usaha menekan angka pengangguran dan menambah lahan pekerjaan bagi
masyarakat serta berkontribusi menambah pendapatan devisa negara. Salah satu contoh
BUMN di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). PT. KAI merupakan BUMN
yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang khusus melayani jasa transportasi darat
untuk melayani masyarakat dalam bidang transportasi kereta.
PT. KAI bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan nasional khususnya di
bidang transportasi kereta yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta
api. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkeretaapian Nomor 13 Tahun 1992, bahwa
transportasi mempunyai peranan penting dan peranan untuk memantapkan perwujudan
wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar
bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Sebuah BUMN, terutama BUMN besar seperti PT. KAI telah memberi pengaruh yang sangat
besar kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat luas. PT. KAI dan masyarakat luas adalah
satu kesatuan yang saling tergantung satu sama lain. PT. KAI memberikan peluang kerja dan
menyediakan kebutuhan masyarakat dengan jasa transportasinya. Sedangkan masyarakat
menggunakan jasa transportasinya, menyediakan tenaga kerja, dan sebagainya. Seiring
dengan semakin besar dan luasnya pengaruh PT. KAI terhadap kehidupan masyarakat, sudah
seharusnya PT. KAI bertanggung jawab terhadap keseluruhan lingkungan, baik internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi perusahaan dan tata kelola yang baik
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
guna menyinergikan antara kebutuhan perusahaan dengan stakeholders-nya, prinsip strategi
dan tata kelola tersebut dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG).
GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan
pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada
umumnya. Terdapat empat prinsip GCG yang dijadikan pedoman, yaitu Responsibility
(Pertanggungjawaban), Accountability (Akuntabilitas), Fairness (Keadilan), dan
Transparancy (Transparansi) (Tunggal, 2007).
Salah satu bagian dari GCG yang akan dibahas adalah prinsip pertanggungjawaban
(responsibility), yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa
dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini PT. KAI harus
memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), keamanan lingkungan, dan
kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat seperti yang telah
tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009
(knkg-indonesia.com). Oleh karena itu, PT. KAI harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap
gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.
Dalam upaya pelaksanaan prinsip responsibility dari GCG, salah satunya dapat didukung
dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini disebabkan
prinsip responsibility merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR.
Selain itu, Daniri (2005) mengatakan bahwa, Tranformasi GCG perusahaan yang awalnya
bermigrasi dari Corporate Governance Commitment (CGC), menuju kepada Good Governed
Corporation (GGC), dan akhirnya perusahaan hadir sebagai Good Corporate Citizen (GCC)
dengan pendekatan Triple Bottom Line—yang sejalan dengan konsep CSR yaitu Profit,
Planet, People (3P)—sebagai sarana pencapaian daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi
stakeholders.
Dapat dikatakan bahwa, adanya GCG berawal dari komitmen PT. KAI dalam melakukan tata
kelola perusahaan, mengatur tata kelola di perusahaan, mengatur perusahaan agar dapat
berjalan dengan baik. Selain itu juga menciptakan dukungan stakeholders terhadap
perusahaan sehingga tercipta keberhasilan perusahaan yang mampu membangun kultur
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
perusahaan berbasis etika bisnis serta mampu membangun tanggung jawab terhadap sosial
lingkungan dengan pendekatan pada basis keuntungan, manusia, dan lingkungan.
CSR telah menjadi kewajiban PT. KAI berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang tertuang dalam pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Sebagai kewajiban, sehingga harus dikelola dengan baik agar dana yang
dikeluarkan efektif sesuai dengan tujuan dan sasarannya serta memberikan social benefit bagi
PT. KAI sendiri.
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung
jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam
jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen (GCC). Sedangkan
Pedoman Pokok Pelaksanaannya meliputi : (1) Organ Perusahaan harus berpegang pada
prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws); (2) Perusahaan harus melaksanakan
tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian
lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan
yang memadai (Zarkasyi, 2008).
Prinsip responsibility lebih mencerminkan stakeholders driven, karena lebih mengutamakan
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. CSR yang baik memadukan
kepentingan shareholders dan stakeholders, dan tidak hanya berfokus pada hasil yang ingin
dicapai (profit). Implementasi GCG terhadap Prinsip CSR merupakan pelaksanaan GCG yang
mengarah atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta secara konsekuen
patuh terhadap tata nilai, aturan dan rambu-rambu yang disepakati oleh internal perusahaan
(Suharto, 2007). Oleh karena itu, CSR dapat menjadi „senjata pamungkas‟ bagi PT. KAI
dalam rangka upaya untuk mendukung pelaksanaan GCG terutama yang berkaitan dengan
hubungan kerjasama dengan stakeholder.
Pelaksanaan CSR PT. KAI
Keberadaan Public Relations (PR) di PT. KAI dalam melaksanakan CSR mempunyai tujuan
yaitu sebagai upaya menciptakan saling pengertian antara PT. KAI dan publiknya. CSR
memiliki peranan dalam suatu konsep bahwa organisasi, khususnya PT. KAI memiliki suatu
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan
dalam segala aspek operasional PT. KAI dan lain-lain. Oleh karena itu, PR PT. KAI
menggunakan Program CSR dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan para
stakeholders.
Program CSR merupakan investasi untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan
(sustainable development). Penerapan program CSR merupakan salah satu upaya pendukung
pencapaian konsep tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Diperlukan tata kelola
perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk
dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders yang dapat dipenuhi secara
proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan
memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Post,
Lawrance, dan Weber, 2005).
Dalam implementasi program CSR, Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai peran
penting, terlebih dalam konteks pembentukan citra PT. KAI. Dalam pelaksanaannya, Humas
terlibat sejak proses pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman,
aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap perusahan
(Cutlip, Center, dan Broom, 2006). Tujuan dari implementasi program CSR adalah dalam
rangka memperkuat keberlanjutan PT. KAI di masing-masing kawasan, mengingat kawasan
PT. KAI sendiri berada dimana-mana, PT. KAI perlu membangun kerjasama antar
stakeholders dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya.
Secara konsisten, PT. KAI melaksanakan program CSR, yang difokuskan pada Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Program CSR PT.
KAI dilaksanakan sesuai kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan asas manfaat,
keadilan, efisiensi dan efektivitas serta sumber dana yang tersedia. PT. KAI melaksanakan
Program CSR berdasarkan Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/III/6/KA-
2009 tanggal 31 Maret 2009 Tentang “Organisasi dan Tata Laksana Di Lingkungan Kantor
Pusat PT. Kereta Api (Persero)” dan KEP.U/OT.003/VI/I/KA-2009 tanggal 5 Juni 2009
Tentang “Perubahan dan Tambahan (P&T) Kedua atas Keputusan Direksi Nomor
EP.U/OT.003/III/6/KA-2009 tanggal 31 Maret 2009 Tentang Organisasi dan Tata Laksana di
lingkungan Kantor Pusat PT. Kereta Api (Annual Report PT. KAI 2012).
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Secara garis besar, program CSR sejalan dengan misi PT. KAI yaitu menyelenggarakan bisnis
perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi
terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian
lingkungan berdasarkan 4 pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan
Kenyamanan. Sebagai perusahaan negara yang wilayah operasionalnya berdampingan dengan
kehidupan masyarakat, PT. KAI senantiasa memelihara hubungan baik dengan komunitas
masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah Daerah Operasi, dan ikut
meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Tanggung jawab sosial perusahaan di PT. KAI terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Bina
Lingkungan (BL) dan Program Kemitraan (PK). Kedua bagian ini tidak dapat terpisahkan satu
sama lain, karena keduanya sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat di luar
lingkungan perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Besarnya
dana PKBL berasal dari perhitungan Laba tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) (Annual Report PT. KAI 2014).
1. Program Kemitraan
Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar
menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Sasaran Program Kemitraan adalah para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di
sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan jasa.
Selain menyalurkan dana kemitraan, Perseroan juga melakukan pembinaan, pelatihan
dan sharing antar mitra binaan dalam hal produksi dan pemasaran produk untuk
peningkatan pengetahuan dan kreativitas dalam bentuk gathering kemitraan. Selain itu,
bantuan promosi produk mitra juga diberikan dengan mengikutsertakan pada pameran
produk kerajinan.
2. Program Bina Lingkungan
Bina Lingkungan atau dapat disebut juga dengan Community Relations Management
merupakan bagian dari CSR yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas
pengelolaan hubungan internal dan eksternal yang fokus pada pembinaan komunitas.
Dalam hal ini Community Relations Management sebagai bagian tanggung jawab sosial
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
perusahaan. Kegiatan community relations pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha
perusahaan untuk mengirimkan pesan kepada stakeholder tentang tindakan-tindakan
yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Kegiatan
community relations merupakan refleksi atas munculnya konflik sosial antara kapitalis
dengan kelompok lain (seperti pekerja, kelompok pecinta lingkungan, konsumen, dan
lainnya).
Kegiatan Bina Lingkungan difokuskan kepada:
a. Internal Relations Management
Internal Relations yang dilakukan PT. KAI adalah berupa pembinaan komunitas
internal, dalam hal ini adalah karyawan perusahaan. kegiatan pembinaan kepada
komunitas internal/pegawai perusahaan melalui kegiatan rutin, seperti kegiatan
olahraga dan kesenian, peringatan hari raya keagamaan & pelatihan/pendidikan bagi
pegawai.
Kegiatan internal relations yang paling rutin dilaksanakan adalah Badan Pembina
Olah Raga & Kesenian (Baporseni). Kegiatan Baporseni bertujuan memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai, serta untuk menampung
minat dan bakat para pegawai khususnya dalam bidang olahraga dan kesenian,
dengan harapan pegawai dapat menjaga kekompakan kerja serta menjaga kesehatan
tanpa mengganggu kewajibannya dalam bekerja. Baporseni dilaksanakan di luar jam
kerja, dengan kegiatan antara lain bulutangkis, catur, futsal, sepakbola, tenis
lapangan, tenis meja, voli, jantung sehat, dan donor darah. Selain Baporseni,
pembinaan pegawai oleh unit Human Resources Development, CSR/Bina
Lingkungan juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP)
(Annual Report PT. KAI 2012).
Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah Berbuka Puasa Bersama Anak
Yatim dan Dhuafa. Dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan berbagi
kebahagiaan dengan anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Kemudian kegiatan
internal relations yang terakhir adalah kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ibu
setiap tanggal 22 Desember bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi
untuk para wanita, khususnya para ibu/karyawati, agar senantiasa bisa
menyeimbangkan antara keluarga dan karir. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh
karyawati Kantor Pusat dan dimeriahkan dengan berbagai macam perlombaan, yaitu
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Lomba MC, Peragaan Busana Nasional dan Cerdas Cermat (Annual Report PT. KAI
2013).
b. Eksternal Relations Management
External Relations yang dilakukan PT. KAI adalah pembinaan komunitas eksternal
ditujukan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha dan atau masyarakat yang ada
hubungan langsung/tidak langsung dengan bisnis Perusahaan seperti membantu
korban bencana alam, pelestarian lingkungan hidup, bakti sosial, serta penelitian &
survei.
Kegiatan External Relations yang telah dilaksanakan oleh PT. KAI menurut Annual
Report PT. KAI tahun 2012 adalah:
1. Program One Billion Indonesia Trees (OBIT)
Program ini dicanangkan oleh Kementerian BUMN dalam bidang lingkungan.
Untuk tahun 2012 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan jatah
penanaman pohon baru sejumlah lebih kurang 62.900 pohon yang tersebar di
seluruh Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa dan Balai Pelatihan
(Annual Report PT. KAI 2012).
2. Program Bakti Sosial
Program bakti sosial ini meliputi pengobatan gratis dan khitanan masal. Pada
tahun 2012 dilaksanakan di seluruh Daop & Divre dalam rangka HUT KA ke-
67. Sasaran diberikan kepada warga sekitar stasiun dan sekitar rel. Dalam
program Bakti Sosial dilakukan sosialisasi untuk ikut menjaga kelancaran
perjalanan kereta api dan menjaga aset-aset PT. KAI (Annual Report PT. KAI
2012).
3. Community Development
Community development merupakan bukti nyata kepedulian PT. KAI terhadap
masyarakat yang tinggal di wilayah stasiun maupun sekitar rel. Community
development lebih ditujukan ke daerah yang memiliki kerawanan gangguan
operasional kereta api yang tinggi. Community development dilaksanakan
dengan tujuan untuk mengurangi gangguan perjalanan kereta api yang
diakibatkan pelemparan ke arah kereta yang sedang berjalan maupun
pengrusakan atau pencurian sarana dan prasarana kereta api. Dari kegiatan ini
diharapkan masyarakat sekitar rel dapat membantu atau ikut serta menjaga
keamanan sarana dan prasarana perkeretaapian, juga memberi pengertian kepada
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
anak-anak untuk tidak melakukan pelemparan ke arah kereta yang sedang
berjalan (Annual Report PT. KAI 2012).
4. Penelitian/Survei
Kegiatan survei dilakukan dalam rangka:
a. Sosialisasi pembentukan CSR daerah dengan harapan agar daerah lebih
memahami fungsi CSR dalam perusahaan.
b. Mengumpulkan informasi mengenai kondisi masyarakat di daerah yang
sering mengalami rawan gangguan kamtibmas.
c. Melaksanakan pelestarian lingkungan hidup berupa peninjauan ke daerah
yang akan melaksanakan penghijauan, menjelang musim hujan.
d. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa bantuan bak sampah
dan gerobak sampah.
The Triple Bottom Line CSR PT. KAI
Salah satu perkembangan besar CSR dikemukakan oleh John Eklington (1997) yang terkenal
dengan “The Triple Bottom Line” dimuat dalam buku “Cannibals with Gorks, the Triple
Bottom Line of Twentieth Century Business”. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa jika perusahaan
ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit, namun juga harus
dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga
kelestarian lingkungan (planet) (Wibisono, 2007). Sebagaimana disampaikan pada gambar
berikut:
Sumber: Eklington dalam Wibisono 2007
Dalam gagasan tersebut perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak
pada Single Bottom Line yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan
saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.
Sosial (People)
Lingkungan (Planet) Ekonomi (Profit)
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama setiap kegiatan usaha. Tak heran
bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau
mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Dan
pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin
keberlangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk
mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi
biaya.
People, dalam hal ini masyarakat adalah stakeholder yang penting bagi perushaaan. Karena
tanpa dukungan dari masyarakat, perusahaan tidak akan mampu menjaga keberlangsungan
usahanya. Perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dan
melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Bagian terpentingnya
adalah, bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan harus didasari dengan niat yang tulus,
bukan karena keterpaksaan.
Planet adalah unsur yang sangat perlu diperhatikan. Jika suatu perusahaan ingin tetap
mempertahankan keberadaannya maka harus disertakan tanggung jawab lingkungan, karena
lingkungan sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan hubungan antara lingkungan
dengan manusia bersifat sebab akibat, yaitu jika manusia menghargai lingkungan dengan cara
merawat dan memeliharanya, maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada manusia.
Namun masih banyak manusia yang masih tidak peduli dengan lingkungan, karena
beranggapan tidak ada keuntungan di dalamanya. Padahal dengan melestarikan dan merawat
lingkungan, manusia akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dalam bidang
kesehatan, kenyamanan, dan sumber daya alam.
Penerapan Triple Bottom Line mengajarkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada
peningkatan keuntungan saja, tapi juga harus tetap memberikan aspek lainnya. Ibarat organ
tubuh yang tidak dapat dipisahkan, perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan (profit)
saja, tetapi manusia/sosial (people), dan lingkungan (planet) juga perlu diperhatikan oleh
perusahaan.
Pelaksanaan PKBL PT. KAI memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep Triple Bottom Lines
CSR, yaitu profit, people, dan planet. Pertama adalah profit, dimana PT. KAI sebagai pelaku
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
usaha tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk
beroperasi dan terus berkembang. Hal tersebut cukup jelas diketahui bahwa PT. KAI yang
beroperasi di bidang jasa transportasi umum, tentunya berorientasi pada keuntungan, baik
melalui penjualan tiket maupun franchise dari perusahaan-perusahaan yang ingin membuka
usahanya di area milik PT. KAI.
Selanjutnya adalah people, yaitu perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap
kesejahteraan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal tersebut tercermin dalam
program CSR-nya yang bertajuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimana
sasarannya adalah publik internal maupun eksternal seperti UKM, pegawai, kelompok pecinta
lingkungan, konsumen, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Tujuan PKBL yang
berhubungan dengan konsep people disini adalah menyelaraskan nilai-nilai perusahaan
dengan nilai-nilai sosial di masyarakat, menghindari tekanan dari kelompok tertentu,
meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, menunjukkan prinsip-prinsip manajerial, serta
menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (Annual Report PT. KAI 2012).
Terakhir, konsep planet dalam CSR yaitu peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan
keragaman hayati. Konsep tersebut berkaitan dengan kegiatan penanaman pohon bertajuk One
Billion Indonesia Trees (OBIT), pelestarian lingkungan hidup berupa peninjauan ke daerah
yang akan melaksanakan penghijauan, dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat
berupa bantuan bak sampah dan gerobak sampah dalam program eksternal Bina Lingkungan.
Seluruh rangkaian pelaksanaan PKBL PT. KAI telah dirangkum dan dipublikasikan dalam
laporan pertanggungjawaban tahunan PT. KAI yang dapat diakses oleh publik melalui website
resminya. Hal tersebut dilakukan mengingat kepentingan masyarakat yang perlu mengetahui
apa saja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. KAI berkaitan dengan
stakeholder-nya. Masyarakat sendiri yang akan menilai PT. KAI, apakah program-program
kegiatannya dilakukan secara efektif, dapat diandalkan, dan bermanfaat untuk kehidupan
masyarakat atau tidak.
Berdasarkan pelaksanaan PKBL PT. KAI dan kaitannya dengan konsep Triple Bottom Line
CSR, maka dapat dikatakan bahwa, terdapat kecenderungan (trend) meningkatnya tuntutan
publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi good
corporate governance (GCG). Salah satu implementasi dari penerapan GCG di perusahaan
adalah penerapan CSR. Dalam era globalisasi, kesadaran akan penerapan CSR menjadi
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang)
yang ramah lingkungan.
CSR PT. KAI Menuju Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Surat Edaran Meneg PM & P.BUMN No. S.106/M.PMP BUMN/2000 tanggal 17
April 2000 tentang kebijakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) menyatakan
bahwa, GCG adalah suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang
bersumber dari Budaya Perusahaan, Etika, Nilai, Sistem, Proses Bisnis, Kebijakan dan
Struktur Organisasi Perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung
pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien, efektif
dan pertanggungjawaban perusahaan perusahaan pada pemegang saham dan stakeholders
lainnya (Tunggal, 2007).
GCG bagi PT. KAI merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas
lagi dimasa yang akan datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih
terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham, sekarang menjadi lebih luas dan
untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders. Akibat
yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan
masalah CSR.
Kebijakan dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang harus lebih memperhatikan
kebutuhan dari para stakeholders (Murtanto, 2005). Pengungkapan terhadap aspek ekonomi
(economic), lingkungan (environmental), dan sosial (social) sekarang ini menjadi cara bagi
perusahaan untuk mengomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada stakeholders. Hal ini
dikenal dengan nama sustainability reporting atau triple bottom line reporting yang
direkomendasikan oleh Global Reporting Initiative (GRI) (globalreporting.org, 2011).
Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan
perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju
tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang
harus diperhatikan dalam Corporate Governance, yaitu:
1. Transparency (Keterbukaan)
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus
dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai
sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap
risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya informasi akan membatasi
kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari
perubahan modal (vitality of capital).
2. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan
perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan,
yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya
yang diwakili oleh dewan direksi. Selanjutnya dewan direksi bertanggung jawab untuk
melakukan pengawasan.
3. Fairness (Kesetaraan)
Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam
memenuhi hak-hak stakeholders. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada
kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak
yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk
melindungi hak-haknya.
4. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan
keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang
kondusif bersama masyarakat seperti pelaksanaan CSR, dan sebagainya. Dengan
menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan
operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada
shareholder juga kepada stakeholders lainnya.
Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam implementasi CSR PT KAI dapat dilihat
sebagai berikut:
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
1. Transparency (Keterbukaan)
Perusahaan jasa seperti PT. KAI mempunyai tujuan yaitu menjalankan prinsip
transparency dengan menyediakan dan memberikan informasi laporan
pertanggungjawaban yang diberikan dan dikomunikasikan secara material dan relevan
berdasarkan waktu yang tepat, memadai, jelas, akurat, lengkap, dapat diandalkan, dapat
diverifikasi, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Laporan pertanggungjawaban
tersebut dari tahun ke tahun terunggah dalam website resmi PT. KAI lengkap dengan
laporan anggaran dan rincian program masing-masing divisi dalam manajemen. Adanya
laporan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai
apa saja yang telah dilakukan perusahaan serta agar perusahaan dapat mengambil
keputusan yang lebih tajam dan kualitas yang lebih baik untuk masa depan perusahaan
kedepannya sehingga mencapai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
2. Accountability (Akuntabilitas)
Pada prinsip akuntabilitas ini, PT. KAI melakukan kegiatan bisnisnya secara transparan
dan wajar dengan dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
stakeholders. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti PT. KAI
berbeda dengan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, yang dihasilkan
adalah produk, dan seringkali proses pembuatan produk menghasilkan limbah industri
yang lebih banyak dibanding perusahaan jasa. Hal ini menyebabkan, CSR pada
perusahaan manufaktur lebih banyak ditekankan pada pengolahan limbah dibanding
perusahaan jasa. Sebaliknya perusahaan jasa, khususnya jasa transportasi seperti PT. KAI,
lebih banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga program CSR lebih
banyak dilakukan dengan masyarakat secara langsung sebagai bentuk tanggung jawabnya
terhadap masyarakat sekitar. Upaya tersebut jelas telah dilakukan oleh PT. KAI dalam
program Bina Lingkungan yang menyentuh lapisan masyarakat seperti pegawai, UKM,
kelompok pecinta lingkungan, konsumen, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.
3. Fairness (Kesetaraan)
PT. KAI dalam prinsip ini juga melakukan kegiatan CSR berdasarkan kesetaraan dan
kewajaran maupun keadilan dengan senantiasa memperhatikan pemegang saham dan
stakeholders sehingga menjadi prioritas utama dalam mendapatkan informasi atau
memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut juga sesuai dengan kebijakan maupun
peraturan perundang-undangan BUMN dan Perkeretaapian yang berlaku berdasarkan
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
prinsip kesetaraan dan kewajaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam annual
report PT. KAI, program PKBL PT. KAI telah dilakukan secara adil dan setara, sesuai
dengan kepentingan stakeholders-nya, baik internal maupun eksternal. Sehingga
pemegang saham juga tidak merasa rugi untuk menginvestasikan dananya pada PT. KAI
agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Prinsip responsibility yang dilakukan oleh PT. KAI yaitu melaksanakan program-program
CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab
terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dilakukan demi terpeliharanya
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good
Corporate Governance. Selain melaksanakan CSR untuk menaati peraturan peundang-
undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persereoan
Terbatas, PT. KAI juga melakukan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dengan
penerapan-penerapan CSR dalam PKBL dan juga memberlakukan ISO 26000 dalam
pelaksanaannya.
Secara keseluruhan, pelaksanaan PKBL PT. KAI yang ditujukan kepada stakeholders internal
memang terlihat telah cukup sesuai dengan ekspektasi stakeholders-nya, khususnya bagi
pegawai-pegawai PT. KAI itu sendiri. Namun di sisi lain, dalam kegiatan yang ditujukan bagi
stakeholders eksternal, masih dinilai kurang memuaskan bagi stakeholders-nya. PT. KAI
seperti membuka mata bagi masyarakat tertentu, namun juga menutup mata bagi masyarakat
lain. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat kecil yang tidak tersentuh. Hal tersebut
sempat menuai kontroversi pada peristiwa penggusuran pedagang asongan di sekitar stasiun
yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 (tempo.co, 2013). Banyak pedagang yang dahulu
berjualan di sekitar stasiun kehilangan tempat untuk mencari nafkah dengan alasan PT. KAI
yang ingin menertibkan dan membuat kenyamanan bagi penumpang. Seharusnya hal ini
menjadi perhatian penting PT. KAI mengingat pedagang di sekitar stasiun juga merupakan
salah satu stakeholders bagi PT. KAI karena mereka mencari nafkah dari kereta api.
Selain itu, program-program CSR yang dilaksanakan PT. KAI sepertinya masih dalam ranah
karitas dan pelayanan, dan belum pada perwujudan investasi sosial. Dengan kata lain,
pelaksanaannya masih belum menjawab permasalahan sosial. Sedangkan untuk pelaksanaan
program-program PKBL juga masih belum maksimal. Terbukti secara teknis SDM yang
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
menangani bidang ini pun belum terstruktur secara organisasional dan masih dititipkan
bersama bagian perusahaan yang lain. Sementara itu untuk rangkaian progam-progam CSR
dalam PKBL ini pada dasarnya masih dalam satu frame yang sama. Oleh karena itulah kedua
progam ini sebaiknya disinergikan untuk saling mengisi satu sama lain dalam mencapai citra
posistif perusahaan di mata masyarakat.
Kesimpulan
CSR kini semakin populer. Berbagai tuntutan tanggung jawab sosial di dunia industri
mendorong CSR semakin diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan yang baik melaksanakan
CSR berdasarkan prinsip Triple Bottom Line (profit, people, planet) serta sejalan dengan
prinsip GCG (transparency, accountability, fairness, responsibility).
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan CSR PKBL PT. KAI, disimpulkan
bahwa:
1. Prinsip GCG merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi CSR pada PKBL PT.
KAI, terlihat dari hasil Annual Report PT. KAI dari tahun ke tahun.
2. Penerapan CSR PKBL pada PT. KAI merupakan bentuk nyata dari komitmen PT. KAI
untuk melakukan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat sekitar. Tanggung jawab
sosial tersebut disalurkan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (profit,
people, planet).
3. Penerapan GCG pada program CSR PKBL sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan
pelaksana GCG, dimana hal tersebut terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan
oleh PT. KAI. Tata kelola perusahaan dan kebijakan lain yang menyangkut CSR sebagai
pedoman pelaksanaan PKBL.
4. Penilaian CSR PKBL pada PT. KAI secara keseluruhan sudah baik dimana aktivitasnya
sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi CSR dan juga prinsip GCG sehingga sudah
cukup efektif.
Dalam praktik CSR PKBL di PT. KAI, secara umum prinsip-prinsip GCG telah diterapkan
dengan baik pada setiap program. Dari prinsip transparency sudah memenuhi prinsip GCG,
prinsip accountability pada setiap program sudah diterapkan dengan struktur yang jelas.
Prinsip responsibility melalui program-program CSR PKBL yang telah dilaksanakan sehingga
telah terlaksana pula tanggung jawab PT. KAI terhadap stakeholders, shareholders,
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
masyarakat dan lingkungan sekitar serta PT. KAI yang senantiasa mengikuti peraturan yang
telah diterapkan pemerintah pusat maupun daerah setempat serta peraturan menjadi sebuah
BUMN yang baik. Prinsip fairness, PT. KAI memperhatikan shareholders maupun
stakeholders sebagai wujud keadilan yang dilakukan tanpa memandang status maupun jabatan
yang ada namun kurang bermanfaat bagi banyak orang karena dalam prinsip ini hanya untuk
kalangan tertentu yang disiapkan oleh PT. KAI.
Saran
Upaya-upaya yang telah dilakukan agar prinsip-prinsip GCG yang ada dapat meningkatkan
implementasi CSR PKBL PT. KAI yaitu:
1. Mengintegrasikan CSR dalam misi dan nilai yang dimiliki oleh PT. KAI.
2. Meningkatkan komitmen dari pihak manajemen PT. KAI.
3. Membangun CSR sesuai dengan risk management.
4. Meningkatkan CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan dan mengawasinya.
5. Mengarahkan seluruh stakeholder PT. KAI untuk ikut serta dalam pelaksanaan CSR
PKBL PT. KAI.
Perlu juga dilakukan sosialisasi aktif mengenai penyelenggaraan CSR yang sejalan dengan
prinsip GCG dan merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh PT. KAI kepada masyarakat
sekitar. Mereka perlu mengetahui secara detail tentang program-program yang dilaksanakan.
Selain itu, CSR PKBL PT. KAI juga perlu lebih meningkatkan lagi ke dalam isu lingkungan,
bukan berarti selama ini tidak ada program terhadap kepedulian lingkungan dan alam yang
efektif. Hanya saja perlu lebih diperbanyak, lebih ditingkatkan lagi, serta lebih inovatif untuk
isu lingkungan, karena dampak pemanasan global seperti banjir yang menggenang di
beberapa titik sekitar rel kereta api yang saat ini menjadi masalah penting bagi keselamatan
lingkungan juga bisa menjadi salah satu wacana yang patut dipertimbangkan. PT. KAI dapat
membuat tanggul di sekitar rel kereta api untuk mencegah banjir tersebut. Terakhir, PT. KAI
harus tetap menerapkan prinsip-prinsip GCG secara terus-menerus dalam pengelolaan
perusahaan, khususnya CSR.
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016
Daftar Referensi
Buku:
Cutlip, Scott M., Center, Allen H., dan Broom, Glen M. (2006). Effective Public Relations.
Edisi 9. Terjemahan. Jakarta: Kencana.
Daniri, Mas Achmad. (2005). Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya
dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia.
Murtanto. (2005). Sistem Pengendalian Internal untuk Bisnis. Jakarta: Hecca Mitra.
Post, James E., Lawrence, Anne T., dan Weber, James. (2005). Business and Society:
Stakeholder, Ethics, Public Policy. Edisi 11. Singapore: Mc. Graw-Hill.
Suharto, Edi. (2007). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial
Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Bandung: Refika Aditama.
Sutedi, Adrian. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
Tunggal, Amin Widjaja. (2007). Corporate Governance (Suatu Pengantar). Jakarta:
Harvindo.
Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social
Responsibility). Gresik: Fascho Publishing.
Zakarsyi, H. Moh. Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance pada Badan Usaha
Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.
Website:
Global Reporting Initiative. (2011). GRI Sustainability Reporting Guidelines G3. Dalam
www.globalreporting.org. (Diakses pada tanggal 13 April 2016).
Good Corporate Governance. Dalam knkg-indonesia.com. http://knkg-
indonesia.com/home/news/95-good-corporate-governance.html (Diakses pada tanggal 13
April 2016).
Tirta, Ilham. (2013). Penggusuran Kios PT. KAI Dinilai Langgar UU. Dalam tempo.co edisi
4 Januari 2013. https://m.tempo.co/read/news/2013/01/04/083452047/penggusuran-kios-pt-
kai-dinilai-langgar-uu (Diakses pada tanggal 25 April 2016).
Lain-lain:
Annual Report PT. KAI Tahun 2012, 2013, dan 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.
Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016