Menurut Arendt Lijphart model demokrasi itu ada dua macam yaitu model demokrasi

Westminster dan model demokrasi konsesus.

Model Demokrasi Westminster

Dasar dari model Westminster adalah majority rule. Model ini dapat dilihat sebagai solusi

yang paling nyata mengenai dilemma apa yang kita maksud “rakyat (the people)” dalam

definisi demokrasi. Siapa yang akan memerintah dan pada kepentingan siapa pemerintah

merespon ketika rakyat tidak setuju dan mempunyai pilihan berbeda? Jawabannya adalah

the majority of the people. Manfaat besar dari jawaban yang lain, seperti syarat kebulatan

suara hanya salah satu jawaban, memerlukan minority rule-atau sekurang-kurangnya hak

suara minoritas (minority veto)-dan pemerintahan oleh mayoritas dan sesuai dengan

keinginan mayoritas lebih dekat pada demokrasi yang ideal, lalu pemerintahan lebih

dekat dan mau mendengarkan minoritas. Alternatif jawaban untuk dilemma ini adalah

sebanyak orang dimungkinkan. Dasar dari model konsesus.

Model Westminster terdiri dari sembilan elemen :

1. Kosentrasi kekuasaan eksekutif : Satu partai dan kabinet yang mayoritas.

2. Perpaduan kekuasaan dan kabinet dominasi.

3. Bikameralisme Asimetris

4. Sistem dua partai

5. Suatu dimensi sistem partai

6. Sistem pemilihan yang plural

7. Kesatuan dan pemerintahan terpusat

8. Konstitusi yang tidak tertulis dan kedaulatan parlemen.

9. Demokrasi yang secara eksklusif representatif

Model demokrasi Konsensus

Dari pandangan mayoritas definisi dasar demokrasi berarti “pemerintahan oleh mayoritas

orang ( the majority of the people). Mempunyai argumen bahwa mayoritas seharusnya

memerintah dan minoritas seharusnya menjadi oposisi. Pandangan ini ditentang oleh

model demokrasi konsensus. Menurut Sir Arthur Lewis mengatakan majority rule dan

pemerintahan melawan pola pemerintahan oposisi mengakibatkan pandangan tidak

demokrasi karena adanya prinsip menghilangkan (principles of exclusion). Lewis

mengatakan bahwa arti utama demokrasi adalah bahwa “semua yang mempengaruhi

sebuah keputusan seharusnya diberikan kesempatan partisipasi dalam pembuatan

keputusan, baik secara langsung atau melalui representatif yang terpilih. Maksud kedua

kehendak mayoritas dapat berlaku. Jika dalam maksud ini partai pemenang boleh

membuat semua keputusan pemerintahan dan pihak yang kalah mengkritisi tetapi tidak

memerintah, Lewis berargumen dua arti tidak cocok : “meniadakan kelompok yang kalah

dari partisipasi pembuatan keputusan jelas-jelas melanggar arti pentingya demokrasi.

Adanya dua situasi dimana demokrasi dan majority rule tidak sepenuhnya tidak cocok .

Pertama, meniadakan minoritas bisa dikurangi jika wakil-wakil mayoritas dan minoritas

ada di pemerintahan-bahwa, jika hari ini minoritas mungkin akan menjadi mayoritas di

pemilihan nanti bahkan menjadi oposisi permanen.

Suatu yang masuk akal mengenai argumen bahwa demokrasi dan majority rule tidak

berkonflik karena kehadiran kondisi kedua : fakta bahwa Inggris dan New Zealand relatif

masyarakat homongen dan partai utama mereka selalu tidak jauh terpisah dalam

pandangan kebijakan mereka karena mereka cenderung tetap dekat dengan pusat politik.

Satu partai terpisah dari kekuasaan yang mungkin tidak demokrasi bagian dari kriteria

”pemerintahan oleh rakyat”, tetapi jika kepentingan pemilih dan pilihan mempunyai

alasan baik melayani kebijakan partai lain dalam pemerintahan, kurang lebih sistem

”pemerintahan untuk rakyat” mendefinisikan demokrasi.

Dalam masyarakat plural, walaupun, majority rule berarti kedidaktoran mayoritas dan

perselisihan sipil dari pada demokrasi. Apa masyarakat ini membutuhkan rejim

demokrasi menekankan konsensus daripada oposisi, termasuk daripada meniadakan

konsensus dan mencoba memaksimalkan ukuran aturan mayoritas daripada memuaskan

dengan mayoritas nyata : demokrasi konsensus.

Model Konsensus : Delapan Elemen mengendalikan mayoritas

1. Pemisahan kekuasaan eksekutif : koalisi agung.

2. pemisahan kekuasaan, formal dan informal.

3. Perimbangan bikameralisme dan representatif minoritas.

4. Sistim multi partai

5. Sistem partai multidimensi

6. Wilayah dan bukan wilayah federalisme dan desentralisasi

7. Konstitusi tertulis dan suara minoritas

Pertama dan perbedaan terpenting antara model demokrasi Westminster (mayoritas) dan

model demokrasi konsensus mengenai luas partisipasi pemerintah, khususnya pihak

eksekutif, dengan representatif rakyat. Model demokrasi Westminster terkonsentrasi pada

kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan didukung relatif kecil mayoritas parlemen,

dimana model konsensus mendukung koalisi besar dimana semua partai politik yg

signifikan dan perwakilan kelompok utama dalam komunitas berbagi kekuasan eksekutif.

Pemerintahan mayoritas nyata dan koalisi agung adalah tipe ideal tetapi dalam

prakteknya berbagai bentuk lanjutan dapat ditemukan, seperti sebesar tetapi tidak koalisi

agung (grand coalition) dan kabinet minoritas.

Koalisi akan membentuk sistem parlementer. Lima terpenting prediksi teori ini

berdasarkan beberapa macam koalisi :

1. Koalisi pemenang minimal (prinsip ukuran)

2. Koalisi ukuran minimum

3. Koalisi dengan jumlah terkecil partai (proposisi tawar menawar)

4. Koalisi jarak minimal

5. Minimal berhubungan dengan pemenang koalisi

Perbedaan kedua antara model demokrasi Westminster dan konsensus berkaitan dengan

hubungan antara eksekutif dan legeslatif dalam pemerintahan. Model Westminster

(mayoritas) suatu dominasi eksekutif, dimana model konsensus, berkarakteristik

hubungan yang lebih berimbang eksekutif-legeslatif. Dalam kehidupan politik

sebenarnya, keanekaragaman pola antar perimbangan sempurna dan ketidakseimbangan

seringkali terjadi.

Berdasarkan Pendapat di atas maka sistem pemerintahan itu ada dua yaitu sistem

pemerintahan parlementer dan sistim pemerintahan presidensil. Duverger[1] kemudian

memperkenalkan bentuk pemerintahan ketiga, sistem semipresidensial.

(1) Sistem parlementer.

Sistem parlementer sebagaimana diterapkan di Inggeris tidak mengenal pemisahan

kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Pada abad XVI sebagai reaksi terhadap

kekuasaan Raja James I yang hampir absolut, terbentuklah pemerintahan parlementer

diawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yangbsecara bertahap

mengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetap

berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan eksekutif Raja mulai

diserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat dari antara anggota-anggota badan

perwakilan. Karena para menteri harus betanggunjawab kepada badan perwakilan, lambat

laun kekuasaan badan perwakilan bertambah besar dan ditetapkan sebagai pemegang

kedaulatan negara. Para menteri secara kolektif, atau Kabinet, harus betanggungjawab

kepada badan legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistem

parlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah fusion of power antara

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem parlementer

adalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif

dalam suatu lembaga pemengang kedaulatan rakyat yang bernama Parlemen.

Pada sistem parlementer cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Raja

dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan Perdana

Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Kepala

Negara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan,

Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif,

karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (primus inter pares)

sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya

perdana menteri selalu memilki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri. Perdana

menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektif

bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis

bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yang

terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepala

pemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkan

parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh

sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di

atas badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistem

parlementer pemerintah tidak berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badan

perwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah.

Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat,

pemerintah parlementer hanya bertanggungjawab secara tidak langsung kepada pemilih.

Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antara

rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yang

dipilih oleh rakyat. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan

pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika

hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif. Dalam

parlemen ini lah kader-kader pimpinan bangsa digembleng sebelum suatu hari mendapat

kesempatan menjadi pemimpin negara.

(2) Sistem presidensial

Dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan dan didorong oleh keinginan yang kuat untuk

menentang sistem parlementer yang dipandang sebagai budaya negara kolonial Inggris,

sistem presidensial Amerika memisahkan secara tegas tiga cabang kekuasaan. Karena itu

karakteristik pertama sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki

supremacy of parliament karena lem baga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan

negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara

langsung atau melalui perwakilan, untuk masa kerja tertentu, dan presiden memengang

sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan

dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-

menteri negara, yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan

eksekutif dalam bidang masing-masing. Dalam sistem presidensial, kabinet tidak

bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggungjawab secara

individual kepada presiden. Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif tidak

boleh merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat eksekutif tidak boleh

merangkap menjadi anggota badan legislatif.

3. Sistem Semipresidensial

Sistem semi-presidensial adalah bentuk pemrintahan negara yang mencoba mengatasi

kelemahan-kelemahan sistem parlementer mau pun sistem presidensial. Kelemahan

pokok sistem parlementer ialah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saat

pemerintah, baik seluruh kabinet mau pun setiap menteri, dapat menerima mosi tidak

percaya dari parlemen. Sistem presidensial mengandung kecenderungan konflik

permanen antara cabang legislatif dan cabang eksekutif, terutama bila presiden terpilih

tidak didukung oleh partai mayoritas yang berkuasa di parlemen. Padahal negara-negara

baru yang tradisi demokrasinya belum terkonsolidasi dengan mantap selalu menghadapi

kondisi seperti ini. Selain itu, kekuasaan yang besar ditangan presiden

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, selalu menggoda presiden untuk

memperpajang masa jabatannya, yang kemudian berkembang menjadi kekuasaan otoriter.

Ekses seperti itu dialami oleh banyak negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia termasuk

Indonesia yang menggunakan sistem presidensial. Untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan kedua sistem tersebut, pada awal Abad 20 berkembang model ketiga sistem

pemerintahan yang oleh Duverger disebut sistem semi-presidensial. Sistem politik ketiga

ini memiliki beberapa karakteristik sistem parlementer dan sistem presidensial. Ciri

utama sistem semipresidensial adalah sebagai berikut: (a) pusat kekuasaan berada pada

suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi; (b) penyelenggara

kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majjelis

perwakilan; (c) presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan

tertentu dan bertanggungjawab kepada majlelis perwakilan; (d) para menteri adalah

Studi Kasus

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami Pasang Surut. Indonesia telah

mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan, hal ini bertujuan untuk menyusun

suatu sistim pemerintahan dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan

pembangunan ekonomi serta notion Building, dengan partisipasi rakyat seraya

menghindari timbulnya ditaktor, apakah ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Menurut Arendt Lijphart model demokrasi itu ada dua macam yaitu model demokrasi

Westminster dan model demokrasi Konsensus. Kedua model demokrasi ini bisa

menghasilkan pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem

pemerintahan semi presidensial.

Menurut Mirriam Budiarjo[2] di lihat dari perkembangan demokrasi sejarah Indonesia

dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan

peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi

parlementer.

2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dalam banyak aspek

telah menyimpang dari demokrasi konstitusionil yang secara formil merupakan

landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan

demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil.

Pada Masa sistem parlementer (model demokrasi konsensus) yang berdasarkan UUD

1949 dan 1950, kurang cocok untuk Indonesia , karena umumnya kabinet dalam masa

pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama

dari rata-rata, delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik

oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya.

Pada masa demokrasi terpimpin mempunyai ciri dominasi presiden, hal ini dapat dilihat

ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hidup

telah membataskan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh undang-undang dasar.

Pada tahun 1960 Sukarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum,

padahal penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa

presiden tidak mempunyai wewenang berbuat demikan.

Pada masa Orde Baru saya melihat kekuasaan eksekutif begitu kuat sehingga pada masa

ini Suharto menjadi penguasa yang otoriter, hal ini terlihat lemahnya peranan Dewan

Perwakilan Rakyat pada waktu itu sebagai lembaga legeslatif yang tidak bisa menandingi

dominasi badan eksekutif.

Pada masa Reformasi ini kita melihat perimbangan kekuatan antara eksekutif dan

legeslatif, menurut saya mungkin terjadi perpaduan sistem parlementer dan presidensial

di Indonesia. Menurut mantan Ketua DPR Akbar Tandjung[3] sistem pemerintahan saat

ini mengarah ke sistem parlementer karena Presiden mengakomodasi kekuatan dari

lembaga lain, seperti yang sering terjadi pada sistem parlementer. Sehingga menimbulkan

pertanyaan model demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia?

B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945, beserta penjelasannya

ialah :

a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan

belaka (Machtsstaat).

b. Sistim konstitusional.

Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan tidak

terbatas (absolutisme);

c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR);

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.

Kedaulatan rakyat di pegang oleh suatu badan bernama ”Majelis Permusyawaratan

Rakyat”, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan

Negara. Majelis ini mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (Wakil

Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang

Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah

ditetapkan oleh majelis tunduk dan bertangung jawab kepada majelis. Ia adalah

”mandataris” dari majelis. Ia wajib menjalankan putusan-putusan majelis.

e. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan

negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam

menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan

Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

f. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden harus

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang dan untuk menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja

bersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden harus bekerja bersama-sama dengan

DPR, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan

Presiden tidak tergantung dari DPR.

g. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; menteri negara tidak bertanggung jawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu

tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung pada DPR, akan

tetapi tergantung pada Presiden.

h. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia

buakn ”diktaktor” artinya kekuasaan tidak terbatas. Di atas telah di tegaskan, bahwa ia

bertangung jawab kepada MPR. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh

usaha DPR.

Kedudukan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainan

dengan sistem parlementer). Kecuali itu, anggota-anggota DPR semuanya merangkap

menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-

tindakan presiden, dan jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar

haluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau oleh MPR, maka

majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya bisa minta pertanggung

jawaban kepada Presiden.

C. Pembahasan

Bila kita melihat model demokrasi menurut Arendt Lijphart, ada dua yaitu model

demokrasi westminster dan model demokrasi konsensus. Menurut saya yang lebih cocok

di Indonesia adalah model demokrasi konsensus, hal ini dikarenakan jumlah penduduk

Indonesia sekitar 185 juta dan terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), maka

peranan kelompok minoritas juga penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga

kelompok minoritas mempunyai perwakilan di parlemen. Karena penduduk Indonesia

yang heterogen maka diperlukan sistim multipartai, supaya aspirasi kelompok minoritas

mempunyai perwakilan di parlemen. Seperti menurut Lijphart dalam model demokrasi

konsensus bahwa mayoritas yang memerintah dan minoritas menjadi oposisi.

Sebenarnya adanya partai oposisi melekat kuat dengan sistem dua partai (two-party

system) dan sistem banyak partai (multi-party system), bukan dengan “sistem satu partai”

(”one party system”) yang contradictio in terminis dan otoriter-totaliter. Kedua sistem

dua partai dan sistem banyak partai sama-sama mensyaratkan adanya partai oposisi (the

party in opposition) secara jelas dan tegas serta lugas, kalau tidak begitu maka pada

hakikatnya sama saja dengan “sistem satu partai” meskipun bisa saja terdapat jumlah

(struktur, format) lebih dari adanya hanya satu partai. Menurut KPU[4], sistem

multipartai yang dianut Indonesia saat ini dinilai berdampak negatif terhadap kesuksesan

sebuah demokrasi. Terpilihnya sosok dengan suara terbanyak semakin sulit dicapai,

karena penyebaran suara pemilih di beberapa partai.

Akan tetapi dalam UUD 1945 lebih condong ke model Westminster yaitu dengan

kekuasaan eksekutif yang dominan. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) tegas menyebutkan

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya pemerintahan yang

kita anut adalah sistem presidensial. Ciri dari sistem presidensial adalah, pertama,

kekuasaannya kuat karenanya konstitusi kita menegaskan Presiden dipilih secara

langsung oleh rakyat. Kedua, masa jabatannya pasti selama lima tahun. Ketiga, tidak

mudah dijatuhkan, meskipun tidak berarti tidak boleh diberhentikan (impeachment).

Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem

pemerintahan negara Indonesia lebih condong ke sistem presidensial. Perubahan tersebut

ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan

dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi.

Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem

presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam

Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem presidensial

tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara

dipisahkan (separation of power) ke tiga cabang yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif,

yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu. Presiden dan

wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan

oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan

Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-

pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Sebaliknya, sistem Presidensial (yang lebih condong ke model demokrasi westminster).

dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut

mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflik

berkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidak

dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir. Ketiga, cara pemilihan “winner

takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat

demokrasi.[5]

Indonesia yang baru merdeka akan menggunakan “sistem sendiri“ sesuai usulan Dr.

Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo, Ketua Panitia Kecil

BPUPK. Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan

sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidensial,

Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem

MPR. Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem

presidensial (lebih condong ke dalam model demokrasi westminster) dan parlementer

(lebih condong ke dalam model demokrasi konsensus) disebut sistem semi-presidensial.

Saya melihat sistim semi-presidensial ini merupakan campuran antara model demokrasi

westminster dan konsensus. Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh para

perancang UUD 1945 mengandung beberapa ciri model demokrasi westminster dan

konsensus. “Sistem sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara

cabang legislatif dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan,

Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat

diperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan

bertanggungjawab kepada Presiden, adalah ciri dari sistem presidensial. Sistem

pemerintahan khas Indonesia juga mengandung karakteristik sistem parlementer,

diantaranya MPR ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi

kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer.

Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang oleh MPR sebagai perwujudan seluruh

rakyat. Pada masa-masa awal negara Indonesia, para perancang memandang pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung masih belum dapat dilakukan mengingat

tingkat pendidikan masih rendah serta infrastruktur pemerintahan belum tersedia. Karena

itu ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung oleh lembaga

perwujudan seluruh rakyat yaitu MPR Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif

adalah mandataris MPR, sedangkan DPR adalah unsur dari MPR yang menjalankan

kekuasaan legislative (legislative councils). Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR,

sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPR

menyusun undang-undang.

Melihat ciri-ciri diatas yang semuanya diatur dalam perubahan kesatu, kedua, ketiga dan

keempat UUD 1945, kiranya sistem presidensial (lebih condong ke model demokrasi

Westminster) menjadi kompatibel bagi upaya untuk mensejahterakan rakyat, karena roda

pemerintahan relatif dapat lebih stabil dan terjamin dalam pelaksanaannya. Dalam praktik

pemerintahan presidensial yang berlangsung selama ini terutama sebelum perubahan

UUD 1945 diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan menempatkannya sebagai hak

prerogatif Presiden, akibatnya semua berjalan dengan landasan Keppres, seperti

pembentukan kabinet, pengangkatan menteri, duta, konsul, grasi, amnesti, abolisi,

rehabilitasi, pemberian gelar, kesemuanya tidak ada kontrol yang “cukup” dari lembaga

negara lainnya. Catatan sejarah politik ketatanegaraan kita jelas membuktikan apabila

penggunaan hak-hak prerogatif yang pernah dipraktikkan di masa lalu, malah

menyebabkan timbulnya model kekuasaan politik yang tidak terkontrol. Terlepas dari

polemik model kepemimpinannya, di era Orde Lama, Presiden Sukarno hampir

terjerumus ke “lobang” kekuasaan yang diktatorialisme, karena penggunaan hak

prerogatif yang berlebihan. Demikian juga di era kepresidenan Soeharto yang

berlangsung hampir 32 tahun, hak prerogatif yang dimilikinya secara akumulatif justru

menjatuhkan kekuasaannya, akibat desakan gerakan reformasi di tahun 1998, yang

intinya tuntutan demokrasi dan tegaknya hukum. Jadi, tidak ada jaminan penggunaan hak

prerogatif yang berlebihan terhadap stabilitas jalannya roda pemerintahan. Belajar dari

pengalaman sejarah inilah, maka penggunaan hak prerogatif memang harus dibatasi.

Namun, akan lebih efektif lagi apabila penguatan sistem presidensial juga dilakukan

dengan membuat payung hukum yang melindungi efektivitas kinerja lembaga

kepresidenan. Karenanya, kehadiran UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan

Pertimbangan Presiden dan pembentukan UU Kementerian Negara serta wacana untuk

menerbitkan UU Lembaga Kepresidenan menjadi mutlak perlu, sebagai langkah

operasional dari amanat UUD 1945. Kehadiran UU ini semua akan memberikan jaminan

yang pasti terhadap stabilitas roda pemerintahan didalam sistem pemerintahan

presidensial. Sekaligus memberi kepastian atas kelangsungan pelayanan publik, yang

dibutuhkan rakyat dan segenap stakeholdernya.

Masa Demokrasi Pancasila tahun 1965-1998 sesungguhnya merupakan demokrasi

konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dengan kekuasaan eksekutif yang

besar maka demokrasi pancasila mengunakan model demokrasi westminster. Dengan

sistem Demokrasi ini terjadi pemisahan kekuasaan yang wajar, pemerintah lebih stabil

sehingga pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak bisa berjalan lebih baik.

Suasana keamanan lebih stabil sehingga rakyat merasa lebih nyaman dan bisa bekerja

dengan lapangan kerja yang memadai. Daya beli rakyat bertambah baik, dan

pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak bisa berjalan. Kritik yang muncul

adalah bahwa Pak Harto, yang muncul kepermukaan karena jasanya dalam perjuangan

mempertahankan kemerdekaan dan dalam menumpas G30/PKI dianggap terlalu kuat

sehingga hampir semua kekuatan lain tidak bisa menyatakan pendapat dengan bebas dan

hampir tidak mungkin menggantikan kekuasaannya.

Nurcholish Madjid[6] berpendapat Indonesia mengunakan model demokrasi westminster,

meskipun tidak sempurna, para pendiri negara kita ingin meniru model Amerika. Banyak

segi sistem Amerika yang ditinggalkan, tetapi unsur paling utama, yaitu penjabaran ide-

ide dasar kenegaraan sebagai titik temu (common platform) semua unsur bangsa, sistem

pemerintahan presidensial periodik dan bahkan motto kenegaraan, mereka tiru dan ambil

alih. Ide-ide dasar kenegaraan mereka tuangkan dalam suatu dokumen yang sekarang

menjadi Mukadimah UUD 45 (sebanding dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika),

sistem pemerintahan presidensial periodik atau model demokrasi westminster sedikit

mereka ubah dari empat tahun menjadi lima tahun, dan motto kenegaraan yang amat

fundamental, yaitu E Pluribus Unum mengilhami digunakannya ungkapan Sansekerta,

Bhinneka Tunggal Ika. Kedua motto itu menunjuk kepada pengertian yang amat penting,

yaitu “persatuan dalam perbedaan” (unity in diversity), dengan kandungan makna

toleransi, pluralisme, dan inklusifisme. Sekalipun menghasilkan sebuah tiruan tidak

sempurna, namun Indonesia adalah negara pertama di dunia yang ingin menerapkan

model Amerika, yang kemudian disusul oleh yang lain-lain, seperti Filipina, Taiwan, dan

Korea Selatan. Para bapak pendiri negara, dipelopori oleh Bung Karno, mencoba

mewujudkan cita-cita modern nation state Indonesia tersebut segera setelah proklamasi

kemerdekaan. Tetapi mereka segera terbentur kepada kenyataan belum tersedianya

prasarana sosial-budaya pada bangsa kita guna mendukung ide-ide negara modern itu.

Rentetan coba-salah yang mereka lakukan akhirnya berujung pada malapetaka politik

1965, hanya 20 tahun setelah proklamasi.

C. Penutup

Kita tidak bisa begitu saja mengunakan model demokrasi westminster ataupun model

demokrasi konsensus di Indonesia, karena model demokrasi yang sesuai bagi Indonesia

serta didukung oleh mayoritas rakyatnya, adalah model demokrasi yang sejalan/sesuai

dengan nilai-nilai dasar bersama yang hidup dan dianut oleh segenap (mayoritas)

rakyatnya, apakah itu nilai-nilai dasar bersama yang bersumber pada Pancasila ataupun

dari sumber yang lainnya. Bila melihat keadaan penduduk Indonesia yang heterongen dan

multi partai maka yang cocok adalah model demokrasi konsensus, akan tetapi bila

berdasarkan UUD 1945 maka lebih condong ke model westminster karena memberikan

kekuasaan yang begitu besar kepada eksekutif. Bila dikaitkan kondisis saat ini Indonesia

mengunakan model demokrasi campuran antara westminster dan konsensus. Hal ini dapat

di lihat dengan posisi eksekutif dan legeslatif yang sama-sama kuat. Tetapi menurut saya

Indonesia bisa mengunakan model demokrasi apa saja, yang terpenting dapat

mensejahterakan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Mirriam . Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara Jakarta, 2002.

Lijphart, Arendt.Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in

Twenty-One Century. New Haven dan London : Yale University Press,1924