Modul 06 Sistem Manajemen Mutu

(MODUL- 06)

SISTEM MANJEMEM MUTU

PELATIHAN PELAKSANAAN / PENGAWASAN AIR BAKU DASAR

(2017)

Modul 06 Sistem Manjemen Mutu

Modul 06 Sistem Manjemen Mutu

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Modul Sistem Manajemen Mutu sebagai Materi Substansi dalam Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Air Baku Tingkat Dasar. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang sumber daya air.

Modul Sistem Manajemen Mutu disusun dalam 4 (empat) bab yang terbagi atas Pendahuluan, Materi Pokok 2 (dua) Bab dan Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta pelatihan dalam memahami Peraturan Perundangan . Penekanan orientasi pembelajaran pada modul ini lebih menonjolkan partisipasi aktif dari para peserta.

Modul Sistem Manajemen Mutu disusun oleh PT. Binatama Wirawredha Konsultan dengan Koordinator Penyusun Modul Adalah DR. Ir. F.J. Putuhena. akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan Narasumber, sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi ASN di bidang sumber daya air.

Bandung, Oktober 2017

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Air dan Konstruksi

Ir. K. M. Arsyad, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiPETUNJUK PENGGUNAAN MODUL…. ivBAB I PENDAHULUAN11.1.Latar Belakang11.2.Deskripsi singkat21.3.Tujuan Pembelajaran21.3.1.Hasil Belajar21.3.2.Indikator Hasil Belajar21.4.Materi Pokok dan Sub Materi Pokok2

BAB II PENERAPAN RMU, RMP, DAN RMK 42.1.Umum42.2.Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)62.3.Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan(RMP)…………………………………..... 72.4.Rencana Mutu Kontrak (RMK) 82.5.Latihan102.6.Rangkuman11

BAB III ADMINISTRASI PENERAPAN MUTU KONSTRUKSI123.1.Penerapan Inspeksi dan Tes123.1.1.Umum123.1.2.Dokumentasi SMM Konstruksi123.1.3.Prosedur Inspeksi dan Test143.2.Pengendalian Catatan Mutu173.2.1.Umum173.2.2.Pengertian Catatan Mutu183.2.3.Pengendalian Catatan Mutu Dalam SMM Konstruksi193.2.4.Prosedur Pengendalian Catatan Mutu203.3Latihan213.4Rangkuman21

BAB IV PENUTUP224.1Simpulan224.2Tindak Lanjut23

DAFTAR PUSTAKA26GLOSARIUM25KUNCI JAWABAN26

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Deskripsi

Dalam Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Air Baku Tingkat Dasar, mata pelatihan Sistem Manajemen Mutu menjelaskan tentang Manajemen Mutu yang terdiri dari Rencana Mutu Unit Kerja (RMU), Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP), dan Rencana Mutu Kontrak (RMK), serta Dokumen Administrasi dalam lingkup kementerian PUPR, dan objek dari pengawasan adalah pelaksanaan bangunan infrastruktur air baku.

Persyaratan

Dalam mempelajari modul pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat memahami dengan baik materi yang merupakan bagian penting bagi jaminan mutu pengawasan pelaksanaan air baku. Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan dapat membaca terlebih dahulu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang sistem manajemen mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.

Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator, adanya kesempatan tanya jawab, curah pendapat, diskusi, dan latihan

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/proyektor, Laptop, white board dengan spidol dan penghapusnya, bahan tayang, serta bahan ajar.

Tujuan Kurikuler Khusus

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, para peserta diharapkan mengetahui, memahami dan dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang tertuang dalam RMU, RMP, RMK dan memahami serta menyusun Dokumen Administrasi, sehingga mampu menjamin mutu kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi i

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi iv

BAB IPENDAHULUAN

Latar Belakang

Modul Sistem Manajeman Mutu merupakan bagian dari Modul Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Air Baku Tingkat Dasar, yang perlu diketahui oleh para peserta pelatihan, untuk memberikan wawasan dalam memberikan jaminan mutu pada kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana pekerjaan umum. Sistem Manajemen Mutu ini berkaitan dengan modul-modul lain, guna melengkapi kurikuler pelatihan.

Dalam modul Sistem Manajemen Mutu ini diuraikan tentang Rencana Mutu Unit, Rencana Mutu Proyek, dan Rencana Mutu Kontrak, dimana kedua rencana mutu yang terakhir, harus dipatuhi oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan daftar dari modul-modul dalam pelatihan ini adalah:

1. Modul Pelatihan Perubahan Mindset

1. Modul Pelatihan Peraturan Perundang-undangan

1. Modul Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)

1. Modul Pelatihan Manajemen Pengelolaan Air Baku Berbasis Wilayah Sungai

1. Modul Pelatihan Pemahaman Dokumen Kontrak

1. Modul Pelatihan Sistem Manajemen Mutu

1. Modul Pelatihan Pengawasan Bangunan Pengambilan Dari Sungai

1. Modul Pelatihan Pengawasan Bangunan Pengambilan Dari Mata Air

1. Modul Pelatihan Pengawasan Bangunan Pengambilan Dari Waduk

1. Modul Pelatihan Pengawasan Bangunan Tampungan/Lumbung Air

1. Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Embung

1. Modul Pelatihan Pengawasan Konstruksi Jaringan Transmisi

1. Modul Pelatihan Pengawasan Bangunan Rumah Pompa

1. Modul Pelatihan Pengawasan Pompa dan Penggerak Pompa

1. Modul Pelatihan Studi Kasus Lapangan dan Workshop

Deskripsi singkat

Pelatihan Sistem Manajemen Mutu bagi Petugas/ Pengawas Pelaksanaan Bangunan Air Baku, diperlukan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan pengawas lapangan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu disusunlah Modul Pelatihan ini, yang dapat dipakai sebagai pegangan bahan ajar bagi Pengajar, maupun bagi Peserta Pelatihan.

Disamping itu, bahan dari Modul ini, diharapkan dalam pelatihan ada pembahasan tentang rencana mutu unit kerja, rencana mutu pelaksanaan kegiatan, dan rencana mutu kontrak.

Tujuan Pembelajaran

1.

1.1.

1.2.

1.3.1 Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, para peserta mengetahui, memahami dan dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang tertuang dalam RMU, RMP, RMK dan memahami serta menyusun Dokumen Administrasi, sehingga mampu menjamin mutu kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku.

1.3.2 Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan Sistem Manajemen Mutu:

1.Peserta mampu menerapkan RMU;

2.Peserta mampu menerapkan RMP;

3.Peserta mampu menerapkan RMK; dan

4.Peserta mampu menerapkan Sistem Dokumentasi Manajemen Mutu

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

a) Materi Pokok 1 : Penerapan RMU, RMP, dan RMK

1) Umum

2) Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

3) Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

4) Rencana Mutu Kontrak (RMK)

5) Latihan

6) Rangkuman

7) Evaluasi

8) Umpan Balik dan Tindak Lanjut

b) Materi Pokok 2 : Penerapan Administrasi Mutu Konstruksi

1) Penerapan Inspeksi dan Test

2) Pengendalian Catatan Mutu

3) Latihan

4) Rangkuman

5) Evaluasi

6) Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 27

BAB IIPENERAPAN RMU, RMP, DAN RMK

2.1 Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04 / KPTS / M / 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR), menjadi Pedoman bagi seluruh jajaran di Departemen PUPR dalam rangka menjamin mutu kegiatan departemen, dengan selalu mengutamakan manfaat bagi masyarakat , serta pemenuhan terhadap perencanaan program Pemerintah.

Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM, adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dilakukan untuk mengakomodasi semua sistem yang terkait dengan penjaminan mutu. Dengan dengan antara lain mengacu juga pada:

2.1.1SNI Nomor 19-9001-2001 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan;

2.1.2.SNINomor19-19011-2003tentangPedomanPengauditanSistemManajemenMutudanSistemManajemen Lingkungan;

Seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum wajib melaksanakan SMM dengan cara mendokumentasikan, menerapkan secara efektif dan memelihara secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, serta secara terus-menerus meningkatkan keefektifannya, termasuk Penyedia Jasa yang terikat kontrak pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi wajib melaksanakan SMM tersebut.

Dalam menerapkan SMM, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terdiri dari persyaratan umum dan dokumentasi SMM.

Sebagai persyaratan umum, setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen PekerjaanUmum harus :

a. Memahami dan mengidentifikasi proses kegiatan yang ada di masing-masing UnitKerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan;

b. Menetapkan urutan proses kegiatan serta interaksinya;

c. Menetapkan kriteria dan metode agar proses kegiatan tersebut, agar dapat dilaksanakan secara terkendali, efektif dan efisien;

d. Menjamin tersedianya sumber daya dan informasi untuk melaksanakan dan memonitor proses-proses kegiatan tersebut;

e. Memonitor, mengukur dan menganalisa kesesuaian proses-proses kegiatan tersebut dengan sasaran yang telah ditetapkan;

f. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam upaya mencapai hasil yang telah direncanakan, serta upaya perbaikan berkesinambungan proses-proses kegiatan tersebut;

g. Dalam hal proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib mengendalikan proses kegiatan yang dapat mempengaruhi kesesuaian persyaratan hasil pekerjaan.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerapan SMM, yaitu :

1) Kebijakan Mutu;

2) SMM Departemen Pekerjaan Umum;

3) Manual Mutu;

4) Sasaran Mutu;

5) Prosedur Mutu;

6) Dokumen lainnya, seperti Petunjuk Pelaksanaan, dan Instruksi Kerja; dan

7) Rekaman.

Dalam penyelenggaraan SMM, setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, dan Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Rencana Mutu, dimana Dokumen Rencana Mutu dibedakan sebagai berikut :

(a) Rencana Mutu Unit Kerja (RMU), merupakan dokumen rencana penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu;

(b) Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen SMM Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS, dan PPK dalam rangka menjamin mutu;

(c) Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen SMM yang disusun oleh PenyediaBarang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu.

2.2 Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

Isi Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) adalah:

a) Penetapan Kinerja tahunan dari rencana kegiatan tahunan pada Unit Kerja guna mendukung pencapaian RENSTRA Departemen;

b) Program Tahunan terdiri dari Rincian Program Tahunan berjalan;

c) Kebutuhan Sumber Daya (antaralain:sumberdaya manusia,prasarana dan sarana, informasi dan teknologi, keuangan);

d) Disusun setelah DIPA ditandatangani, untuk menjamin mutu kegiatan/hasil pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penanggung Jawab RMU:

a) Pimpinan Puncak Eselon I sampai Eselon II bertanggung jawab untuk menyusunRMU;

b) Atasan Langsung masing-masing Eselon betanggung jawab atas pengesahan dan pemantauan pelaksanaan RMU;

c) PimpinanPuncakUnitKerjabertanggungjawabmelakukansosialisasiRMUkepada seluruhjajarannya;

d) Pimpinan Puncak Unit Kerja harus menjamin bahwa RMU yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

RMU digunakan sebagai panduan pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan programtahunan.

2.3 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP)

Isi Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan adalah:

a) Informasi Kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama dan kode kegiatan, sumberdana, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan;

b) Sasaran Mutu Kegiatan;

c) Persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, SNVT, SKS, dan PPK;

d) Struktur Organisasi yaitu bagan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan;

e) Tugas, tanggung jawab dan wewenang yaitu uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing kedudukan personil yang ada dalam struktur organisasi seperti dalam butir 4;

f) Kebutuhan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya dalam rangka memenuhi mutu yang dipersyaratkan;

g) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi,validasi, monitoring, eveluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai keperluannya);

h) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu;

i) Jadwal Penggunaan Prasarana dan sarana yaitu menguraikan perencanaan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;

j) Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan tugas personil,tenaga ahli dan staff pendukung (termasuk tenaga outsourcing/dari luar) dalam setiap kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;

k) Rencana terhadap metoda verifikasi,validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya;

l) Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuan-ketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK,spesifikasi teknis,standar atau peraturan perundang-undangan);

m) Daftar dokumen SMM dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan;

n) Daftar Induk Rekaman (bukti kerja) untuk membuktikan bahwa pelaksanaan,kegiatan telah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan.

Penanggung Jawab RMP :

a) Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK bertanggung jawab untuk menjamin mutu tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b) AtasanLangsung dari KepalaSatuan Kerja/SNVT/SKS/PPKbertanggung jawab atas pengesahan pelaksanaan RMP dan digunakan sebagai dokumen monitoring kegiatan;

c) Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran satuan kerjanya;

d) Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK harus menjamin bahwa RMP yang telah ditetpakan dilaksanakan.

Apabila didalam masa pelaksanaan kegiatan terjadi diperubahan atau pekerjaan tambah kurang maka RMP harus disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang; RMP digunakan sebagai panduan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan terhadap ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perencanaan program.

2.4 Rencana Mutu Kontrak (RMK)

Isi Rencana Mutu Kontrak (RMK) adalah :

a) Informasi Kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab Penyedia Barang/Jasa;

b) Sasaran Mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS;

c) Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dari pihak Organisasi Unit Pelaksana pengawas pekerjaan (bila ada pada pekerjaan konstruksi) yaitu bagan struktur organisasi yang menjelaskan keterkaitan pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan;

d) Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa yaitu bagan struktur organisasi penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kontrak;

e) Tugas,tanggung jawab dan wewenang yaitu uraian tugas, tanggung jawabdan wewenang masing-masing kedudukan yang ada dalam struktur organisasi seperti dalambutir 4;

f) Bagan alir pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan urutan proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi, validasi,monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai keperluannya);

g) Jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu, termasuk perencanaan bobot pekerjaan;

h) Jadwal Peralatan yaitu menguraikan perencanaan penggunaan peralatan yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan;

i) Jadwal Material yaitu menguraikan perencanaan penggunaan bahan/material yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan;

j) Jadwal Personil yaitu menguraikan perencanaan personil, tenaga ahli dan staff pendukung dalamsetiap kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;

k) Jadwal Arus Kas yaitu menguraikan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Kas (keuangan) sesuai dengan nilai kontrak;

l) Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya;

m) Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuan-ketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK,spesifikasi teknis,standar atau peraturan perundang-undangan);

n) Daftar Induk Dokumen yaitu daftar dokumen (internal dan eksternal) yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan berupa Standar Kerja, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan;

o) Daftar Induk rekaman/Bukti Kerja yaitu daftar rekaman/bukti kerja sebagai bukti bahwa proses/kegiatan telah dilaksanakan.

Penanggung Jawab RMK :

a) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk menyusun RMK;

b) Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan presentasi RMK kepada Kepala Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) sebelum pelaksanaan pekerjaan, untuk mendapatkan persetujuanrencana mutu tahapan proses dan hasil pekerjaan yang telah dipersyaratkan;

c) Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan RMK kepada seluruh tenaga ahli dan staff yang terlibat di dalam kegiatan penyedia barang/jasa dan memastikan bahwa seluruh tenaga ahli dan staff memahami kebutuhan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan;

d) Penyedia Barang/Jasa harus menjamin bahwa RMK yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

e)Apabila di dalam masa pelaksanaan kontrak terjadi perubahan atau pekerjaan tambah kurang maka RMK harus disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut dan dilakukan persetujuan ulang;

f)RMK digunakan untuk menjamin bahwa spesifikasi teknis yang melekat pada kontrak antara Penyedia Barang/Jasa dengan Departemen Umum yang diwakili oleh Unit Pelaksana Kegiatan dipenuhi sebagaimana mestinya

2.5Latihan

1. Jelaskan fungsi rencana mutu kontrak sebagai bagian dari sistem manajemen mutu Departemen PUPR.

2. Jelaskan mengenai kaitan Penggunaan RMK dengan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan secara umum.

3. Sebutkan 3 butir isi RMK yang anda pilih untuk menjelaskan kaitannya dengan Pengawasan Pelaksanaan secara umum.

2.6Rangkuman

Sistem Manajemen Mutu, adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalampenerapan SMM, yaitu

1. KebijakanMutu;

2. SMM Kementrian PUPR;

3. Manual Mutu;

4. Sasaran Mutu;

5. Prosedur Mutu;

6. Dokumen lainnya antara lain Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kementerian PUPR;

7. Rekaman.

Modul 06 Sistem Manjemen Mutu

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi8

BAB IIIADMINISTRASI PENERAPAN MUTU KONSTRUKSI

1.

2.

3.

3.1 Penerapan Inspeksi dan Test

3.1.1 Umum

Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum No. 4 / PRT/ M / 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjadi Pedoman bagi seluruh jajaran di Departemen PUPR dalam rangka menjamin mutu konstruksi, dengan selalu mengutamakan manfaat bagi masyarakat, serta pemenuhan terhadap perencanaan program Pemerintah.

Seluruh jajaran Direktorat Jenderal serta Unit Pelaksana dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus : mengidentifikasikan aktivitas serta proses yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi ; menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendalian dari proses berjalan efektif; dan memantau, mengukur, dan menganalisa proses tersebut. Salah satu proses dalam penjaminan mutu konstruksi adalah pelaksanaan inspeksi dan test untuk mencapai hasil yang direncanakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu yang mengacu kepada standar sistem manajemen mutu SNI 19 – 9001 : 2001, perlu disusun Prosedur Mutu yang mencakup Prosedur Umum dan Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan, Pengakhiran Pelaksanaan, Audit Mutu Internal. Dalam Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan terdapat berbagai prosedur yang dibutuhkan sebagai kelengkapan yang antara lain dapat disebutkan disini adalah prosedur Inspeksi dan Test beserta Instruksi Kerjanya.

3.1.2 Dokumentasi SMM Konstruksi

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum terdiri atas 3 hirarki sebagai berikut :

a) Tingkat Departemen berupa Pedoman Mutu

b) Tingkat Direktorat Jenderal berupa Manual Mutu dan Prosedur Mutu

c) Tingkat Unit Pelaksana berupa Rencana Mutu, termasuk petunjuk pelaksanaan dan instruksi kerja

Pedoman Mutu tingkat departemen adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 4 / PRT / M / 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum.

Manual Mutu dikembangkan oleh setiap Direktorat Jenderal berdasarkan Pedoman Mutu seperti disebutkan pada butir 2.2.

Prosedur mutu berisi petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi yang mencakup :

1) Penanggung jawab

2) Pemeriksaan kelengkapan

3) Informasi kelengkapan

4) Verifikasi kelengkapan

Dalam sistem manjemen mutu yang mengacu kepada SNI 19 – 9001 : 2001 maka prosedur mutu yang wajib dilengkapi bagi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ke – PU an meliputi :

1. Prosedur Umum yang terdiri dari :

(a) Prosedur Pengendalian Data dan Dokumen

(b) Prosedur Pengendalian yang tidak sesuai

(c) Prosedur Tindakan Perbaikan

(d) Prosedur Tindakan Pencegahan

2. Prosedur Perencanaan

3. Prosedur Pelaksanaan

4. Prosedur Audit Mutu Internal

Rencana Mutu berisi rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu konstruksi . Terdapat 2 (dua) rencana mutu yaitu Rencana Mutu Proyek ( RMP) dan Rencana Mutu Kontrak ( RMK) .

Instruksi kerja berisi cara kerja atau petunjuk teknis dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi pada tingkat Unit Pelaksana atau Satuan Kerja .

Instruksi Kerja mencakup :

1) Pejabat yang membuat , memeriksa dan mengesahkan instruksi kerja.

2) Riwayat perubahan instruksi kerja

3) Daftar distribusi instruksi kerja

4) Lingkup penerapan instruksi kerja

5) Referensi yang digunakan

6) Tahapan proses atau kegiatan sesuai instruksi kerja

7) Daftar lampiran format atau catatan mutu yang merupakan pencatatan dari pelaksanaan kegiatan

8) Alur kerja kegiatan

9) Daftar peralatan

10) Daftar rincian kegiatan

11) Daftar simak

Catatan mutu merupakan catatan hasil penerapan manajemen mutu konstruksi , antara lain :

1) Data hasil pemeriksaan dan pengujian

2) Data produk atau proses yang tidak sesuai

3) Data lain yang terkait mutu konstruksi.

3.1.3 Prosedur Inspeksi dan Test

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka penjaminan mutu konstruksi diperlukan prosedur inspeksi (pemeriksaan) dan test (uji) yang sesuai dengan standar maupun pedoman yang berlaku di Indonesia maupun yang telah ditetapkan didalam Rencana Mutu Proyek ( RMP) , Rencana Mutu Kontrak maupun Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Kontrak.

Maksud diterbitkannya prosedur ini adalah untuk memberikan arahan bagi Tim Inspeksi dan Test dalam menjalankan tugasnya. Sedang tujuannya adalah untuk menjamin keandalan terlaksananya prosedur inspeksi dan test.

Ruang Lingkup.

a) Penanggung Jawab

b) Pemeriksaan kelengkapan termasuk sumber daya manusia , peralatan inspeksi (pemeriksaan) , peralatan uji (test) dan perlengkapan lain yang dibutuhkan

c) Informasi kelengkapan

d) Verifikasi Kelengkapan

e) Pengendalian pelaksanaan inspeksi dan test

f) Pemeriksaan hasil uji laboratorium dan uji lapangan

Penanggung Jawab

Pelaksana inspeksi dan test adalah Tim yang terdiri dari personil yang mempunyai kompetensi dalam bidang inspeksi dan uji baik uji laboratorium maupun uji lapangan . Penanggung jawab pelaksanaan inspeksi dan test ini adalah Koordinator Pengawas Lapangan atau petugas yang mewakili Pimpinan Unit Pelaksana ( Satuan Kerja ).

Pemeriksaan Kelengkapan

1) Untuk menjamin mutu konstruksi , kegiatan inspeksi dan test dilakukan dengan mengacu pada RMP maupun RMK . Jadwal kegiatan inspeksi dan test yang telah disusun dalam RMP serta jadwal yang telah disepakati oleh penyedia jasa dan pengguna jasa dalam RMK akan menjadi acuan dalam melaksanakan inspeksi dan test terhadap produk hasil pekerjaan sesuai dengan progres yang dihasilkan. Kegiatan ini meliputi pula identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan material yang diperlukan sesuai dengan jenis dan macam inspeksi dan uji

2) Pemeriksaan kelengkapan meliputi kelengkapan personil yang sesuai kompetensinya serta peralatan uji, material dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam melaksanakan inspeksi dan uji.

3) Pemeriksaan format inspeksi , format uji laboratorium dan format uji lapangan yang sesuai dengan NSPM atau spesifikasi teknis.

4) Penetapan persyaratan atau kriteria dan tata cara evaluasi yang diterapkan dalam pemeriksaan kelengkapan.

Informasi Pemeriksaan Kelengkapan

1) Informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan kegiatan inspeksi dan test yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia , peralatan uji , material dan perlengkapan lain, harus dipastikan diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan Unit Pelaksana atau Satuan Kerja .

2) Informasi yang sama seperti pada butir 3.4.1. harus dipastikan pula diketahui oleh penyedia jasa.

Verifikasi Kelengkapan

Verifikasi kelengkapan kegiatan inspeksi dan test harus dilakukan oleh Penanggung Jawab pemeriksaan kelengkapan . Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kesiapan atau ketersediaan material atau produk di lapangan yang harus di inspeksi serta kelengkapan peralatan , material dan SDM .

Proses verifikasi mencakup :

1) Penetapan Penanggung Jawab pelaksana verifikasi

2) Penetapan kriteria pemenuhan verifikasi sesuai dengan persyaratan mutu konstruksi yang telah ditentukan .

3) Pelaksanaan evaluasi pemenuhan kriteria

4) Pencatatan mutu hasil verifikasi .

Pengendalian Pelaksanaan Inspeksi dan Test

Koordinator Pengawas Lapangan harus merencanakan dan memastikan kegiatan inspeksi dan test sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan didalam RMP dan RMK yang mencakup :

1) Ketersediaan sumber daya yang diperlukan

2) Ketersediaan peralatan uji dan kelengkapan lain yang diperlukan .

3) Ketersediaan pedoman atau tata cara uji sesuai NSPM .

4) Ketersediaan instruksi kerja

5) Mekanisme penyerahan hasil inspeksi dan test termasuk uji laboratorium .

Pemeriksaan hasil uji laboratorium dan uji lapangan

Koordinator Pengawas Lapangan harus membuat petunjuk cara pemeriksaan hasil laboratorium dan hasil uji lapangan meliputi :

1) Indikator hasil uji laboratorium

2) Indikator hasil uji lapangan

3) Tata cara menganalisis hasil laboratorium

4) Perubahan persyaratan teknis

5) Perubahan waktu inspeksi dan uji

3.2 Pengendalian Catatan Mutu3.2.1Umum

Modul Sistem Manajemen Mutu Konstruksi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para petugas yang terkait dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan air baku di bidang sumber daya air, sehingga pengendalian dan pengawasan mutu konstruksi di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan hasilnya optimal.

Pemahaman terhadap sistem manajemen mutu konstruksi di bidang sumber daya air secara keseluruhan, khususnya pemahaman terhadap aspek-aspek pengendalian catatan mutu sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, terutama dalam menghadapi era globalisasi, dimana mitra kerja, baik konsultan, kontraktor dan penyandang dana pada umumnya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang berlaku secara universal.

Sesuai dengan dasar pemikiran tersebut, dan mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan pada sistem manajemen mutu SNI 19-9001 : 2001, serta mengacu pada Permen PU No. 4/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi, maka mata pelajaran Pengendalian Catatan Mutu ini perlu diberikan untuk meningkatkan wawasan para peserta pelatihan mengenai aspek–aspek catatan mutu secara secara rinci, khususnya mengenai prosedur catatan mutu yang merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam sistem manajemen mutu tersebut.

3.2.2Pengertian Catatan Mutu

Catatan mutu dapat didefinisikan sebagai dokumen yang memuat bukti-bukti objektif bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu, serta hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai tersebut.

Catatan mutu memberikan bukti-bukti objektif dari pemenuhan persyaratan penjaminan mutu atau efektifitas dari pengoperasian sistem manajemen mutu, yang antara lain dapat dilihat dari :

a) Kemampuan dalam melakukan telusur

b) Kemampuan dalam melakukan tindakan korektif

Catatan mutu tersebut dapat berupa formulir, buku, atau disimpan dalam media penyimpanan elektronik seperti hard disk, disket atau mikro film.

Ditinjau dari sifat dan waktu penyusunannya, catatan mutu dibedakan atas:

a) Catatan mutu rutin, adalah catatan mutu yang dibuat secara rutin, untuk periode waktu yang tetap, seperti catatan mutu harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya.

b) Catatan mutu insidensial, adalah catatan mutu yang dibuat secara insidensial, untuk periode waktu yang tidak tetap dan tidak teratur, yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti catatan mutu hasil pelatihan, pengadaan barang, audit mutu internal/eksternal, notulen rapat tinjauan manajemen, hasil pemeriksaan dan pengujian, produk dan proses yang tidak sesuai, dan data lain yang terkait dengan mutu konstruksi.

Sedangkan ditinjau dari sifat dan media penyimpanannya, catatan mutu dapat dibedakan atas :

a) Media kertas (hard copy), catatan mutu disimpan dalam ordner yang diberi label, dan dicatat dalam daftar catatan mutu yang ditempatkan pada ordner tersebut.

b) Media elektronik, catatan mutu disimpan dalam hard disk atau diskette/floppy disk, sehingga perlu diberi nama file yang jelas dan dibuatkan arsip cadangan (back up file), serta harus selalu di update setiap ada perubahan.

Isi materi mata pelajaran ini antara lain mencakup pengendalian catatan mutu dalam sistem manajemen mutu konstruksi, serta prosedur pengendalian catatan mutu.

3.2.3Pengendalian Catatan Mutu Dalam SMM Konstruksi

Dalam SMM Konstruksi dikemukakan bahwa catatan mutu merupakan salah satu jenis dari dokumen mutu, dan didefinisikan sebagai bukti-bukti dari hasil penerapan sistem manajemen mutu dari ketiga tingkat hirarki, yaitu tingkat Departemen, Direktorat Jenderal, dan tingkat Unit Pelaksana, sehingga pengendalian catatan mutu telah tercakup pula didalam pengendalian dokumen mutu.

Catatan mutu yang tercantum dalam SMM Konstruksi antara lain berupa :

a) Notulen hasil rapat tinjauan manajemen

b) Hasil audit mutu internal dan atau eksternal

c) Data hasil pemeriksaan dan pengujian

d) Data tentang produk atau proses yang tidak sesuai

e) Daftar petugas yang terkait dengan penjaminan mutu konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

f) Data lain yang berkaitan dengan mutu konstruksi

Catatan mutu dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti yang tercantum dalam rencana mutu, dapat menjadi sarana monitoring yang baik untuk mengetahui apakah prosedur mutu dan instruksi kerja telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.2.4Prosedur Pengendalian Catatan Mutu

Ketentuan umum Prosedur Pengendalian Catatan Mutu adalah bahwa pada umumnya prosedur ini disiapkan oleh Unit Penjaminan Mutu dari organisasi yang bersangkutan, yang ketua-nya bertindak sebagai Wakil Manajemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan peningkatan sistem manajemen mutu di lingkungan organisasi tersebut, baik di tingkat departemen, direktorat jenderal, ataupun di tingkat unit pelaksana.

Prosedur mutu tersebut disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari unit–unit kerja lainnya di lingkungan organisasi tersebut.

Sistimatika Prosedur Pengendalian Catatan Mutu, merupakan sesuatu hal yang standar, sesuai dengan ketentuan penyusunan prosedur mutu yang baku, antara lain meliputi ruang lingkup, tujuan, definisi, referansi/acuan, ketentuan umum, tanggung jawab, kondisi khusus, prosedur/tata cara, catatan mutu, dan lampiran-lampiran.

Pengembangan prosedur pengendalian catatan mutu ini lebih lanjut, dapat dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Mutu dari Sistem Manajemen Mutu Konstruksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2009

Hal-hal pokok yang merupakan persyaratan dalam penyusunan maupun penerapan Prosedur Pengendalian Catatan Mutu tersebut antara lain :

a) Terdapatnya suatu organisasi, yang akan menyusun dan menerapkan sistem manajemen mutu konstruksi, dan telah dilengkapi dengan Unit Penjaminan Mutu atau Wakil Manajemen yang jelas, termasuk uraian tugas pokok dan fungsinya.

Unit Penjaminan Mutu atau Wakil Manajemen pada organisasi tersebut ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

b) Selain itu, organisasi tersebut telah dilengkapi dengan kebijakan mutu, manual mutu, dan rencana mutu, serta adanya komitmen dari pimpinan organisasi dan semua personel pada jajaran dibawahnya untuk menerapkan sistem manajemen mutu konstruksi.

Untuk itu pelatihan dan sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu konstruksi, termasuk prosedur mutu dan instruksi kerja perlu diberikan kepada seluruh jajaran dalam organisasi yang terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu konstruksi.

c) Penerapan Prosedur Pengendalian Catatan Mutu ini tidak akan dapat berdiri sendiri, tapi mempunyai keterkaitan erat dengan penerapan prosedur-prosedur mutu lainnya, seperti prosedur tinjauan manajemen, serta prosedur pengendalian dokumen mutu.

3.3 Latihan

Jawab secara singkat pertanyaan latihan berikut ini.

1. Jelaskan dokumentasi sistem manajemen mutu

2. Jelaskan berbagai metode a

3. Jelaskan langkah-langkah untuk

3.4 Rangkuman

Pemahaman terhadap sistem manajemen mutu konstruksi di bidang sumber daya air secara keseluruhan, khususnya pemahaman terhadap aspek-aspek pengendalian catatan mutu sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, terutama dalam menghadapi era globalisasi, dimana mitra kerja, baik konsultan, kontraktor dan penyandang dana pada umumnya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang berlaku secara universal

BAB IVPENUTUP

4.1Simpulan

Sistem Manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu,untuk itu

seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan SMM dengan cara mendokumentasikan, menerapkan secara efektif dan memelihara secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, serta secara terus-menerus meningkatkan keefektifannya, termasuk Penyedia Jasa yang terikat kontrak pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi wajib melaksanakan SMM tersebut.

1. Memahami dan mengidentifikasi proses kegiatan yang ada di masing-masing Unit Kerja/ Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan;

2. Menetapkan urutan proses kegiatan serta interaksinya;

3. Menetapkan kriteria dan metoda agar proses kegiatan tersebut, agar dapat dilaksanakan secara terkendali, efektif dan efisien;

4. Menjamin tersedianya sumber daya dan informasi untuk melaksanakan dan memonitor proses-proses kegiatan tersebut;

5. Memonitor, mengukur dan menganalisa kesesuaian proses-proses kegiatan tersebut dengan sasaran yang telah ditetapkan;

6. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam upaya mencapai hasil yang telah direncanakan, serta upaya perbaikan berkesinambungan proses-proses kegiatan tersebut;

7. Dalam hal proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Unit Kerja/Satuan kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib mengendalikan proses kegiatan yang dapat mempengaruhi kesesuaian persyaratan hasil pekerjaan.

4.2Tindak Lanjut

Untuk menjamin terlaksananya sistem manajemen mutu ini dengan baik agar dilakukan kegiatan sosialisasi/ pelatihan/ bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Tersedianya rencana kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis;

2. Tersedianya bahan yang memadai;

3. Tersedianya personil pelaksana yang kompeten;

4. Teridentifikasinya calon peserta;

5. Dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi /pelatihan /bimbingan teknis;

6. Pelaporan hasil kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis;

7. Dilakukannya evaluasi terhadap hasil sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 12

DAFTAR PUSTAKA

0. Naskah ISO 9001-2000

0. Badan Standardisasi Nasional, 2001. Naskah SNI 19-9001 : 2001.

0. Zakiyah, 2007. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000/SNI 19-9001-2001. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU.

0. Ditjen Sumber Daya Air : Program Penerapan Sistem Jaminan Mutu Bidang Pengairan, 2000

6. Ditjen Sumber Daya Air : Prosedur Kaji Ulang Manajemen, 2002

0. Puslatjakons, 2004. Materi Pelatihan Manajer Jaminan Mutu Pekerjaan Konstruksi Sumber Daya Air.

0. Departemen Pekerjaan Umum, 2009. Permen Menteri Pekerjaan Umum No. 4/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi25

GLOSARIUM

1. Air baku

:

derajat yang dicapai karakteristik produk dalam memenuhi persyaratan kebutuhan harapan pelanggan/Penerima Manfaat.

2. Manajemen Mutu (Quality Management)

:

aktivitas yang terkoordinasi untuk membimbing dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.

3. Unit Pelaksana

:

Kantor/Proyek/Bagian Proyek yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal yang kegiatannya berkaitan dengan mutu konstruksi Kimpraswil.

4. Pengguna barang /jasa

:

kepala kantor /satuan kerja /pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

5. Penyedia barang/jasa

:

badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

6. Pengguna hasil pekerjaan

:

pemilik dan/atau pengelola hasil pekerjaan. Dalam hal ini, pengguna hasil pekerjaan dapat berupa Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air (untuk proyek irigasi) atau PDAM (untuk proyek air minum).

7. Dokumen Mutu

:

seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan sistem manajemen mutu konstruksi di lingkungan Departemen Kimpraswil. Dokumen mutu tersebut diantaranya berupa : Pedoman Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Rencana Mutu, InstruksiKerja, Catatan Mutu, petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan, standar teknis pekerjaan dan material, daftar simak pemeriksaan, serta daftar simak pengujian

KUNCI JAWABAN

A. Latihan Bab 2 : Penerapan RMU, RMP, RMK.

1)Fungsi rencana mutu kontrak sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

2)Kaitan Penggunaan RMK dengan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan secara umum

Rencana Mutu Kontrak (RMK): rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang

disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan,sedangkan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RPM) : adalah Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Satuan Kerja dan Unit

3)3 butir isi RMK yang ada kaitannya dengan Pengawasan Pelaksanaan secara umum

Sasaran Mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS;

- Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

- Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa

B. Evaluasi Bab 3:

1. Dokumentasi Sistem manajemen Mutu

- Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu

- Panduan/Manual Mutu

- Prosedur

- Instruksi Kerja

- Bukti Kerja/Rekaman

2) Kegiatan inspeksi dan test sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan didalam RMP dan RMK yang mencakup :

Ketersediaan sumber daya yang diperlukan

Ketersediaan peralatan uji dan kelengkapan lain yang diperlukan .

Ketersediaan pedoman atau tata cara uji sesuai NSPM .

Ketersediaan instruksi kerja

Mekanisme penyerahan hasil inspeksi dan test termasuk uji laboratorium

3) Catatan mutu merupakan catatan hasil penerapan manajemen mutu konstruksi , antara lain :

· Data hasil pemeriksaan dan pengujian

· Data produk atau proses yang tidak sesuai

- Data lain yang terkait mutu konstruksi.