Mengenal

KONTRAK KONTRUKSI

di Indonesia

MUHAMMAD FAJAR SIDIQ1206217925

BAB I PENDAHULUAN

• Jika kita mengamati bangunan-bangunan seperti gedung bertingkat, bendungan, lapangan terbang dan lain-lain, akan muncul dalam benak kita siapa perencana/pemilik bangunan tersebut dan sumber dana.

• Dalam merencakan, melaksanakan, dan mengawasi bangunan-bangunan tersebut diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara Pengguna Jasa (Pemilik Proyek/Pemberi Tugas) dan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana/Kontraktor Pelaksana/Konsultan Pengawas). Bentuk perikatan mengenai kegiatan industri jasa konstruksi dikenal dengan istilah Kontrak Kontruksi atau Perjanjian Kontruksi.

Pada BAB II akan dijelaskan Perkembangang Industri Jasa Konstruksi di Indonesia selama 5 periode.

Tiap periode akan diuraikan mengenai jenis bangunan, siapa pemiliknya, siapa pelaksananya, tingkat teknologi/kerumitan, sumber pendanaan, dan bentuk-bentuk perikatan berserta permasalahannya.

Selama masa pembangunan kurang lebih 30 tahun (1967-1996) Kontrak-kontrak Konstruksi yang dibuat tidak mengacu kepada suatu acuan/landasan hukum yang baku. Satu-satunya acuan berupa Syarat-syarat Umum (AV41) yang dibuat sebelum merdeka.

BAB II PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONTRUKSI DI INDONESIA

Kontrak Kontruksi sangat dipengaruhi oleh proyek kontruksi, tingkat kecanggihan teknologi, dukungan dana, Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan tingkat persaingan.

Periode Industri jasa kontruksi di Indonesia:• Periode 1945-1950• Periode 1951-1959• Periode 1960-1966• Periode 1967-1996• Periode 1997-2002

1) Periode 1945-1950Pada periode ini industri jasa kontruksi belum bangkit, karena Indonesia masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah kembali.Hingga, 19 Desember 1949 Belanda bersedia memberikan penguan kedaulatan kepada RI di Konferensi Meja Bundar.Perusahaan jasa konstruksi kebanyakan perusahaan Belanda dan swasta pribumi.

2) Periode 1951-1959Pemerintahan menggunakan sistem Kabinet Parlementer tidak pernah stabil.Pemerintah membentuk Konstituante (Lembaga pembuat Undang-Undang sebagai pengganti UUDS 45) namun tidak berhasil membuat UUD yang baru.Industri jasa konstruksi masih belum bangkit, kalaupun ada hanya skala kecil.Bentuk kontrak mengacu kepada warisan Belanda yaitu AV41.

3) Periode 1960-1966• Akibat Konstituante gagal membuat UUD baru, Presiden

Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD45 berlaku.

• Lalu dimulai pembangunan yang dikomando sendiri oleh Bung Karno dengan nama “Proyek-proyek Mandataris” seperti MONAS, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan lainnya.

• Pada jaman ini tingkat kecanggihan teknologi masih sederhana dan tidak terlalu rumit.

• Penyedia Jasa merupakan perusahaan negara yang berasal dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasikan oleh Pemerintah.

• Selama periode ini (hingga tahun 1996) bentuk kontrak umumnya Cost Plus Fee.

• Pekerjaan langsung ditunjuk Pemerintah (tanpa tender). Sehingga persaingan antara Penyedia Jasa dapat dikatakan tidak ada.

• Dilaksanakan tidak mengacu pada rencana definitif dan orientasinya lebih ditunjukan pada prestise dan tidak memberi manfaar yang besar pada kesejahteraan rakyat, kecuali Proyek Bendungan Jatiluhur.

• Sektor swasta hampir tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek.

• Belum ada klaim konstruksi.

4) Periode 1967-1996• 1969, Pemerintah menetapkan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) yang terdiri dari 5 Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I-V.• 1994, memasuki Pembanguan Jangka Panjang Tahap II (1994-2019) dimulai dengan REPELITA VI.• Pada periode ini, sekitar mulai tahun 1970 merupakan awal kebangkitan industri jasa konstruksi. Eks perusahaan Belanda diubah status perusahaan negara menjadi persero dengan sebutan BUMN.• Proyek sudah mulai ditender.

• Industri Jasa konstruksi menyumbang Pendapatan Domestik Bruto dari tahun ke tahun. Sehingga bisa dikatakan industri jasa kontruksi merupakan “mesin perumbuhan” atau sering disebut “Lokomotif Pembangunan”

• Kontrak kontruksi tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan uang baku. Menggunakan versi Departemen.

5) Periode 1997-2002• Pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter.

Industri Jasa Konstruksi mengalami goncangan besar. Pengguna Jasa tidak mampu membayar Penyedia Jasa karena Bank ikut ambruk.• Selama periode ini, industri jasa konstruksi masih

belum berhasil tumbuh walau krisis moneter telah berlangsung.• Muncul klaim kontruksi akibat kontrak kontruksi yang

cacat hukum, lemah atau tidak adil.• Tahun 1999, Pemerintah membuat peraturan

perundang-undangan baku mengenai industri jasa konstruksi (UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi) diikuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan pelaksanaan PP No. 28, 29,dan 30/2000.