murtad sebagai penghalang...

MURTAD SEBAGAI PENGHALANG HADHANAH

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

LILIS SUMIYATI

NIM. 1111044100083

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/ 2015 M

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul MURTAD MENJADI PENGHALANG HADHANAH (Studi

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor

1700/Pdt.G/2010/PAJT) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

pada….. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Syariah (S.sy) pada program studi……

Ciputat, …………………..

v

ABSTRAK

Lilis Sumiyati. NIM 1111044100083. Murtad Sebagai Penghalang

Hadhanah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara

Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/ 2015 M. xi + 112 halaman + 95 halaman

lampiran.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pengasuh anak yang

disebabkan salah satu orang tuanya murtad, yang kemudian dalam hukum Islam

menjadi penghalang untuk memperoleh hak dalam mengasuh anak melalui

putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, serta mengindentifikasi pertimbangan hakim

dalam memutus perkara yang dikarenakan murtad, yang mana hak dalam

mengasuh anak tersebut tidak diberi kewenangan bagi salah satu orang tuanya

yang murtad.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada

kualitas dengan pemahaman deskriptif pada putusan pengadilan tersebut.

Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pedekatan yuridis-normatif

dengan melihat objek hukum yang berkaitan dengan Undang-undang. Sumber

data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara

kepada hakim yang memutus perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur serta

hakim lainnya. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif

yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan yang kongkret yang dihadapi.

Penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua perkara hadhanah itu

diberikan pada seorang ibu. Majelis Hakim beralasan bahwa dalam perkara

hadhanah yang disebabkan salah satu orang tuanya murtad, maka akibat murtad

inilah yang benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak,

karena faktor agama orang tua yang menjadi hal yang paling utama sebagai

pengasuh anak, disebabkan agama merupakan pondasi dalam kehidupan dan

menjadi prioritas utama dalam merawat dan mendidik anak. Oleh karena itu

hakim dalam memutus tidak hanya berpedoman pada satu pasal yang menyatakan

hak asuh anak adalah hak seorang ibu, akan tetapi harus melihat pada

kemaslahatan dan perlidungan bagi anak-anaknya, karena kedudukan sebagai

orang tua tidak saja memenuhi kebutuhan materialnya tetapi juga lingkungan,

pendidikan serta pembinaan akhlak wajib dan harus diperhatikan dari anak itu

masih kecil sampai tumbuh dewasa.

Kata Kunci : Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Perkara Nomor:

1700/Pdt.G/2010/PAJT

Pembimbing : Sri Hidayati, M.Ag

Daftar Pustaka : Tahun 1974 sampai Tahun 2014

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang

telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis. Sehingga atas karunia

pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta

salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta

keluarga, para sahabat dan para umat-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,

Ayahanda Muhammad Soleh dan Ibunda Umi Sumiati beserta kakak Muhlis Ali

dan adik-adik yang penulis sayangi Sofia, ikhwan, dan Nur laila, yang tiada lelah

dan bosan memberikan motivasi, bimbingan, kasih sayangnya serta do’a, begitu

juga waktu dan senyumannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat

dan kasih sayang kepada mereka semua.

Dalam penulisan skripsi ini, tiada sedikit hambatan dan kesulitan yang

penulis hadapi, akan tetapi syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya,

kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung

maupun tidak langsung segala hambatan dapat diatasi, sehingga pada akhirnya

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya

pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

2. Bapak H. Kamarusdiana, S.Ag., MH., dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku

Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (SAS)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.

3. Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan dan memotivasi selama

membimbing penulis.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada lingkungan Program

Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan

ilmu pengetahuannya kepada penulis dari awal bangku kuliah sampai pada

akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap jajaran Staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas Syariah

dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam

pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

6. Ibu Dra. Nurroh Sunah, SH., dan bapak Drs. Sultoni, MH., serta bapak Drs. H.

Jarkasih, MH., sekalu hakim yang penulis teliti di Pengadilan Agama Jak-Pus,

Jak-Tim dan Jak-sel, yang senantiasa telah memberikan waktu untuk bisa

diwawancarai dan bimbingannya serta nasehat dan saran selama penulis

melakukan wawancara.

7. Bapak Drs. Ahmad Zawawi, MH, selaku hakim PA Jak-Tim yang telah

membantu dan membimbing penulis selama melakukan wawancara. Dan

segenap jajaran Staf dan karyawan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, PA

Jak-Selatan dan PA Jak-Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada

viii

penulis dalam mencari data-data sebagai rujukan penulis dan membantu

proses administrasi penulis selama melakukan wawancara.

8. Do’a dan harapan penulis panjatkan kepada kedua sahabat tersayang Epi

Yulianti dan Safira Maharani yang senantiasa memberikan semangat, cinta

kasihnya, ilmunya serta kesabaran dan kesetiannya menemani penulis dari

awal semester dan sampai pada akhirnya sama-sama menyelesaikan skripsi.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis lainnya, Andi Asyraf Rahman,

Hendrawan, M. Fathin, Juni, Rina, Nadia, Kamel, Didah, Triana, Denis, Vemi,

Burhan, Rudi, Farhan, Hira, Tiflen, Azhar Syukri, Syukra, Naili dan Ayun

yang terus memberikan ilmu dan motivasinya serta semangat kepada penulis.

10. Semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2011 dan KKN SMITH 2014

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kenangan

indah penulis yang tidak dapat terlupakan bersama kalian semuanya.

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas jasanya, hanya doa semoga

amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 20 Mei 2015

Penulis

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................... iv

ABSTRAK ........................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ....................................................................... 9

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................... 10

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................... 11

E. Review Studi Terdahulu .............................................................. 12

F. Metode Penelitian ........................................................................ 14

G. Sistematika Penulisan ................................................................. 18

BAB II PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) MENURUT HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hadhanah .................................................................. 20

B. Dasar Hukum Hadhanah ............................................................ 24

C. Syarat-syarat Sebagai Pengasuhan Anak .................................... 34

D. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Pengasuhan Anak ..................... 42

x

E. Masa Berlakunya Hadhanah ....................................................... 50

F. Faktor Penghalang Hadhanah ..................................................... 55

BAB III PERKARA-PERKARA HADHANAH DI PENGADILAN

AGAMA JAKARTA TIMUR

A. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2011 .......................................... 59

B. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2012 .......................................... 63

C. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2013 .......................................... 67

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA

TIMUR NOMOR 1700/Pdt.G/2010/PAJT

A. Kronologis Perkara Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT .......... 75

1. Duduk Perkara ....................................................................... 75

2. Tuntutan Para Pihak Dalam Gugatan .................................... 78

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.

1700/Pdt.G/2010/PAJT ............................................................... 79

C. Amar Putusan Dalam Perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT ....... 83

D. Analisis Penulis ........................................................................... 84

BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan ......................................................................... 103

E. Saran .................................................................................... 106

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 108

xi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Mohon Kesediaan Pembimbing Skripsi

2. Surat Permohonan Data/Wawancara Ke PA Jakarta Timur

3. Surat Permohonan Data/Wawancara Ke PA Jakarta Selatan

4. Surat Permohonan Data/Wawancara Ke PA Jakarta Pusat

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari PA Jak-Tim

6. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari PA Jak-Sel

7. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari PA Jak-Pus

8. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Jak-Pus

9. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Jak-Tim

10. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Jak-Sel

11. Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

12. Dokumentasi Gambar Melakukan Wawancara

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita

kehidupan umat manusia, maka adanya perkawinan rumah tangga dapat

ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan

masyarakat dan untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan

meneruskan perjalanan peradaban manusia.1

Islam memandang perkawinan itu suatu nilai keagamaan sebagai

wujud ibadah kepada Allah dan Sunnah Nabi yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadis. Sehingga unsur ibadah dalam perkawinan yang berarti

ingin menyempurnakan sebagian dari agama dan menumbuhkan nilai

kemanusian serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya.2

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat yang

didalamnya hanya terdiri dari suami, istri dan anak. Setiap individu juga

pasti menginginkan sebuah keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling

kasih sayang, terciptanya keharmonisan, ketentraman dalam berkeluarga

(sakinah, mawaddah, wa rahmah) dan itulah merupakan kunci dari tujuan

sebuah perkawinan.3

1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008),

h. 1

2 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta, PT. Bulan

Bintang, 1974), h. 5-9

3 Mudderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, (Jakarta: Sinar

Grafika, 1992), hal. 7

2

Tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Al-

Qur’an ialah: “…Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-

Nya di antaramu rasa kasih dan sayang….” (QS. Ar-Rum: 21)

Maksud dari penjelasan arti ayat di atas, bahwa dalam membina

rumah tangga yang tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan

istri, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang

sejahtera.

Sebuah keluarga akan berjalan dengan harmonis dan tentram,

apabila seorang ayah akrab dengan anak dan bekerja sama dengan ibu

dalam memberi bimbingan atau pendidikan kepada anak.4 Menurut ajaran

agama, anak merupakan amanah atau titipan dari Yang Maha Kuasa

melalui anugerah-Nya yang diberikan kepada siapapun hamba-Nya yang

dikehendaki agar dijaga, dipelihara dan dilindungi, karena itu menjadi

tanggung jawab orang tua.5

Di samping itu, salah satu yang perlu diperhatikan adalah tanggung

jawab pemeliharaan anak. Maka pemeliharaan anak merupakan tanggung

jawab kedua orang tua sehingga pemeliharaan anak meliputi berbagai hal

seperti, kasih sayang, pendidikan, ekonomi dan kebutuhan pokok anak

lainnya. Pemeliharaan anak juga bukan kepada material saja, melainkan

kepada kebutuhan dalam menjaganya yang penuh rasa kasih sayang,

4 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

2010), h. 80

5 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-kahfi,

2008), h. 310

3

kesabaran dan ikut turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian

anak dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. Sehingga antara

anak dan orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik dan agar tidak

terjadi kerusakan pada mental anak, tetapi apabila itu tidak dipenuhi maka

kemungkinan besar anak akan terpengaruh oleh pergaulan yang negatif

yang bisa merusak anak.6

Pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fiqih

disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah memelihara seseorang (anak)

yang belum (atau tidak) bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk

menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan

mendatangkan madharat atau kesengsaraan bagi anak.7

Proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah

yang berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau

hadhanah dalam bahasa arab adalah pemeliharaan anak atau hak asuh.

Secara etimologis, hadhanah ialah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk

atau dipangkuan. Sedangkan secara terminologisnya ialah pemeliharaan

anak yang belum mumayyiz yang tujuannya untuk mendidik, menjaga dan

menyayanginya, karena masih belum mampu berdiri sendiri untuk

keperluannya.8

Hak asuh (hadhanah) anak yang berhak dalam pemeliharaannya

adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya,

6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 240

7 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, h. 316

8 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 157

4

dan selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Karena apabila

ibunya menikah, maka hak hadhanah tersebut beralih kepada ayahnya.9

Agama Islam itu memberikan syarat-syarat kepada seorang pengasuh

yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan, tidak membenci anak dan

beragama Islam/ seakidah dengan sang anak.10

Dalam Undang-undang

yang ada di Indonesia sendiri mengenai hak asuh anak bahwasannya tidak

menjelaskan secara langsung mengenai syarat-syarat bagi pengasuh anak,

karena dalam undang-undang itu sendiri hanya mengatur seorang yang

berhak sebagai pengasuh anak yang melihat pada kesejahteraan bagi anak

itu sendiri sedangkan dalam ajaran Islam itu sendiri ditetapkan adanya

syarat-syarat bagi pengasuhnya (hadhin).

Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang

No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Bab III mengenai hak

dan kewajiban anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan

perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

perkembangan dengan wajar. Oleh karena itu kebahagian anak merupakan

pula kebahagiaan orang tua, maka seorang anak perlu mendapatkan rasa

kasih sayang dari orang tua, dimana kondisi setiap anak itu dapat

9 Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal.

251

10

Ibid., h. 293

5

melaksanakan hak dan kewajibannya.11

Dan jika tidak ingin terjadi adanya

keresahan pada anak atau menjadi korban akibat sebuah perceraian atau

menderita kerugian seperti mental, fisik dan sosial bagi anak, maka

peranan orang tua yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya atas

pertumbuhan dan perkembangan anak.12

Namun tanggung jawab pemeliharaan ada dua sifat yaitu ada yang

bersifat meteril dan bersifat pengasuh dan keduanya berbeda masalah

tanggung jawabnya, bahwa tanggung jawab yang bersifat materil itu

kaitannya dengan seorang ayah yang harus memenuhi pembiayaan untuk

penghidupan anak, termasuk biaya pendidikannya dan apabila ayah tidak

bisa memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.13

Hal tersebut termaktub dalam

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 ayat (2),

sedangkan tanggung jawab yang bersifat pengasuh bahwa ibu lah yang

memegang hak asuh, selama anak itu belum mumayyiz.

Berakhirnya masa asuhan atau dibebaskan untuk memilih adalah

pada waktu anak itu sudah mumayyiz atau sudah bisa ditanya dan memilih

11

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 17-

18

12

Ibid., h. 35

13

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.

197-198

6

kepada siapa dia akan terus ikut. Jadi secara umum anak yang belum

mumayyiz hak asuh diberikan kepada ibunya.14

Melihat ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Undang-

undang No. 23 tahun 2002 jo. Udang-undang No. 35 tahun 2014 bahwa

hak asuh di samping hak orang tua juga merupakan hak anak, karena anak

termasuk salah satu anggota keluarga. Hal tersebut diterangkan dalam

pasal 37 ayat (1) yaitu:

“Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya

tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar…”.

Jadi terpeliharanya anak dari adanya akibat perceraian dikarenakan

seorang ibu yang murtad yaitu berpindah agama ke non-muslim sehingga

berakibat mengabaikan anak yang diasuhnya. Maka hal ini perlu adanya

tindakan suami kepada istri untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan

ajaran Islam yang kemudian menjadi perebutan hak asuh anak bagi kedua

orang tuanya ketika terjadi perceraian. Oleh karenanya Majelis Hakim

juga tidak selamanya memberikan hak asuh itu kepada ibunya karena

melihat pada hak-hak seorang anak dan kesejateraannya. Maka persamaan

agama tidaklah menjadi syarat yang dominan bagi pengasuh kecuali jika

dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang

terpenting dalam hadhanah ialah pengasuh mempunyai rasa cinta dan

14 Arskal Salim. dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009),

h. 69

7

kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-

baiknya.15

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat (1)

disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat gugur

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu

atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan

saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan

keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

b. Ia berkelakuan buruk sekali

Maka dalam hal hak asuh (hadhanah) anak yang diberikan kepada

si ibu yang murtad maka bisa saja dapat gugur, dan bisa diberikan kepada

keluarga anak garis ke atas dari pihak ibu seperti nenek dari ibu saudara

perempuan sekandung, anak perempuan saudara perempuan/ laki-laki

seibu dan sebapak, bibi yang sekandung dengan ibu, demikian seterusnya.

Jika tidak bisa menjaganya atau tidak ada yang akan melakukan hak

asuhnya pada tingkat perempuan, maka hak asuh anak bisa diberikan

kepada pihak laki-laki ayahnya garis keatas atau pejabat berwenang yaitu

pemerintah.16

Perceraian yang sering terjadi di masyarakat mengakibatkan

konflik dalam hadhanah atau pemeliharaan anak. Tetapi dalam Undang-

15

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 182

16

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),

h. 219-220

8

undang dan pendapat para Fuqoha bahwasannya hak asuh itu diberikan

kepada ibu apabila anak belum mumayyiz, masalah seperti inilah yang

akan menimbulkan ketidakadilannya kepada pihak ayah dari anak, karena

timbulnya perceraian yang disebabkan kemurtadan seorang ibu maka ibu

sudah tidak lagi memiliki cakap hukum atau tidak berhak atas penguasaan

anak. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih alasan-alasan yang

mengakibatkan hak asuh ibu dan seterusnya dari pihak ibu terhalang

karena ibu murtad.

Berdasarkan masalah di atas, yaitu hak pengasuhan anak yang

merupakan hak ibunya yang ternyata dalam praktek dan teorinya berbeda

dengan putusan yang ditetapkan di Pengadilan Agama. Karena seorang ibu

yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu kepada anaknya dan

keluarnya ibu dari agama Islam (Murtad) yang tidak sesuai yang

diajarakan oleh perintah Allah. Maka sebab-sebab seperti itu yang akan

membawa kemudharatan bagi anak baik secara mental, akhlak dan agama.

Karena adanya rasa kekhawatiran seorang ayahnya apabila hak asuh itu

diberikan pada ibunya akan mengikuti perilaku ibu yang tidak sesuai

dengan ajaran-Nya.

Seorang bapak bisa saja lebih berhak mendapatkan pengasuhan

anak tersebut, diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki

seorang anak. Walaupun hakikatnya hak asuh ibulah yang memiliki

kemampuan dalam merawat dan mendidik anak atas hak asuh anak yang

ghairu mumayyiz. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dari putusan

9

penulis akan diteliti lebih jauh lagi masalah ini melalui karya tulis ilmiah,

yang penulis teliti tentang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur serta

alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan hak asuh anak itu kepada ibunya

melainkan diberikan pada bapaknya yang ketidaksesuaian dengan pasal

105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal

terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya. Dikarenakan dalam masalah yang terjadi dalam

putusan di Pengadilan Jakarta Timur disebutkan hak asuh anak belum

mumayyiz diberikan hak kepada bapak. Maka penulis tertarik untuk

mengambil sebuah tema skripsi ini untuk membahas dan merumuskannya

kedalam sebuah karya tulis dengan judul: “Murtad Sebagai Penghalang

Hadhanah” (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait

dengan judul skripsi yang sedang dibahas. Masalah-masalah yang sudah

tertuang pada subbab latar belakang diatas pada umumnya kerap

dijumpai direalita kehidupan untuk saat ini, maka dari itu penulis

memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan sesuai dengan

bagian latar belakang penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang salah

satu orang tuanya murtad

10

2. Bagaimana metode ijtihad seorang hakim dalam memutus perkara

hak asuh anak pada bapak

3. Apa saja faktor penghambat seseorang mendapatkan hak asuh anak

4. Apakah murtad bisa dijadikan alasan penghalang untuk

mendapatkan hak asuh anak.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penulis memilih Pengadilan

Agama Jakarta Timur sebagai obyek penelitian. Mengingat banyaknya

perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka penulis

melakukan pembatasan yakni agar pembahasan terarah dan lebih

spesifik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada

pemberian hak asuh anak yang dberikan kepada bapak akibat ibu

murtad dalam putusan Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT.

Menarik untuk penulis teliti dalam skripsi ini sehingga nantinya

tidak meluas atau keluar dari pokok bahasan yakni sehubungan dengan

beraneka ragamnya kasus Hadhanah anak, maka dalam skripsi ini

penulis membatasi hanya pada kasus di atas yang difokuskan pada

argumentasi dan landasan hukum hakim dalam memutus perkara

tentang hak-hak anak dalam perebutan hak asuh anak yang disebabkan

salah satu dari orang tuanya murtad (Kristen).

11

b. Perumusan Masalah

Sehubung dengan permasalahan di atas dan untuk memudahkan

penulis dalam penulisan skripsi ini, maka rincian rumusan masalah

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang salah

satu orang tuanya murtad?

2. Apakah murtad bisa dijadikan alasan penghalang untuk

mendapatkan hak asuh anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka yang

menjadi tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi putusan hakim dalam memutus perkara

hak asuh anak akibat murtad.

2. Untuk mengetahui alasan penghalang seseorang yang murtad

untuk mendapatkan hak asuh anak.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya keilmuan intelektualitas di bidang hukum Islam

serta hukum- hukum lainnya yang diterapakan di Indonesia.

2. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam

hal ini hakim untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan

12

dalam memutuskan perkara selain mengedepankan

pertimbangan hukum.

3. Memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat

lainnya terkait dengan hak asuh anak akibat seseorang yang

berpindah agama ke non-muslim (murtad) dan untuk lebih

melihat pada kepentingan hak anak bukan pada hak orang

tuanya.

E. Review Studi Terdahulu

Terdapat beberapa skripsi yang ada kaitannya dengan hadhanah, di

antaranya adalah:

1. Skripsi Widya Eka Rahmawati, Hak Hadhanah Ghairu Mumayyiz

Kepada Ayah Karena Perdamaian (Analisis Putusan PA Jakarta

Selatan No. 1091/Pdt.G/PA.JS), Administrasi Keperdataan Islam,

2009. Skripsi ini membahas tentang hak hasuh anak yang diberikan

kepada bapaknya atas perdamaian dari kedua belah pihak antara

penggugat dan tergugat, jadi penyerahannya anak itu atas kerelaan

dari ibunya, maupun ini sama membahas skripsi yang

pengasuhannya kepada bapak. Perbedaannya dalam penelitian

penulisan skripsi ini, penulis membahas hak asuh anak yang belum

mumayyiz kepada bapaknya akibat ibu yang murtad yang akan

menimbulkan kerusakan pada akhlak anak dan melalaikannya

dalam mengurus anak, maka bukan berdasarkan atas kerelaan dari

ibunya.

13

2. Skripsi Nova Andriani, Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak

Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama

Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2008/PA.JB, Administrasi

Keperdataan Islam, 2011. Pada skripsi ini membahas tentang

peranan seorang hakim dalam memutus perkara hadnanah akibat

perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Perbedaan dari

penelitian penulis, penulis membahas mengenai penghalang hak

asuh anak yang akibat ibu murtad, yang sehingga hak asuh itu tidak

berhak bagi pihak ibu keatas, sehingga hak asuh anak yang belum

mumayyiz itu berpindah kepada bapaknya.

3. Skripsi Moh Anas Maulana Ibroohim, Pelimpahan Hak Asuh Anak

Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan

Agama Bekasi Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Peradilan Agama,

2014. Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak yang diberikan

kepada bapak yang disebabkan kurang harmonis dan ibu tidak bisa

lagi menjaga dan merawat anaknya dengan baik, sehingga

mengakibatkan perceraian bagi keduanya maka hak asuh tersebut

diberikan kepada bapak. Sedangkan perbedaannya, penulis

membahas tentang seorang ibu murtad yang menjadi penghalang

untuk mendapatkan hak asuh, sehingga dalam putusan di

Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT hak

asuh anak itu diberikan bapaknya tanpa melihat anak yang belum

mumayyiz tersebut.

14

Dengan demikian skripsi yang akan penulis angkat terdapat

perbedaan dengan skripsi-skripsi yang sudah dibahas terdahulu, karena

skripsi penulis ini akan membahas tentang hadhanah terhadap anak yang

belum mumayyiz yang diberikan kepada bapak akibat ibu yang murtad.

Sehingga seorang yang murtad akan menjadi penghalang mendapatkan

hak asuh anaknya, maka hal imi terdapat dalam analisis putusan No.

1700/Pdt.G/2010/PAJT.

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini,

maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang

dilakukan dengan memakai pendekatan normatif. Dilakukan

pendekatan ini yaitu untuk lebih meneliti aturan hukum baik secara

tertulis maupun tidak tertulis.17

Maka dapat mengindentifikasikan

konsep dan dituangkan dalam meneliti bentuk analisis hasil

pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No.

1700/Pdt.G/2010/PAJT. Dengan dilakukannya pendekatan ini,

penulis melakukan wawancara dan akan lebih aktual mendapatkan

informasi mengenai hak asuh anak.

17

Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah,

2010), h. 30

15

2. Jenis penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan

dapat memberikan data yang sejelas mungkin tentang objek yang

diteliti.18

3. Sumber Data

Jenis-jenis data dalam penulisan skripsi ini yaitu kualitatif

dan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari data yang langsung

dikumpulkan oleh peneliti atau dari sumber pertamanya.19

Yaitu

melalui penelitian dokumentasi, serta melalui wawancara langsung

terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, terutama

majelis hakim yang berwenang dalam menangani putusan perkara

Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tentang adanya penghalang hak

asuh anak dari ibu yang murtad.

b. Data Sekunder

Data ini didapat dari bahan pustaka yang berisikan

informasi tentang bahan primer,20

yang didapatkan dari peraturan

18

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43

19

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 39

20

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

35

16

perundang-undangan, Al-Qur’an, Hadits, data-data resmi dari

instansi pemerintah yang berwenang, buku-buku literatur, karangan

ilmiah, jurnal, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan

dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan

bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data

dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi (document research)

Melalui penelitian ini, penulis memfokuskan untuk dapat

menelaah bahan-bahan atau data-data yang diambil dari

dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan

putusan yang terkait masalah hak asuh anak (Hadhanah) dalam

putusan perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT.

b. Studi Pustaka (library research)

Melalui studi pustaka ini dikumpulkan data yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu dari Undang-

undang, buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan sumber bacaan

lainnya yang memuat laporan hasil penelitian21

, yang kemudian

sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah. Pengolahan data

studi pustaka ini dilakukan dengan cara dibaca, dikaji dan

21

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, h. 18

17

dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam

skripsi ini.

c. Wawancara (interview)

Melalui penelitian ini, didapatkannya data-data untuk

mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara kepada

pihak-pihak yang terkait dan majelis hakim yang menyidangi

perkara putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yaitu hakim Dra.

Nurroh Sunnah, SH, Dra. Haulillah, MH dan Drs. H.M Syamri

Adnan, SH., MHI. Wawancara ini menggunakan metode bebas dan

terstruktur kemudian penulis kaji dan penulis jadikan referensi

untuk memperkuat data.

5. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data-data tersebut di atas, penulis

mengolah data dengan metode deskriptif dan komparatif. Dan

kemudian dalam penyajian tersebut dikomparatifkan antara data

yang tertera pada teori yang diambil dari studi pustaka dan

kenyataan sesungguhnya yang didapatkan dari penelitian

dilapangan dan data-data yang menyangkut masalah hak anak dan

pengasuhan anak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis

kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif

analisis, yang tujuannya untuk menggambarkan masalah-masalah

18

yang terkait terhadap kasus-kasus yang diteliti, yang kemudian

analisis ini didasarkan pada dokumen, wawancara, buku-buku serta

sumber data lainnya. Dan dalam teknis penulisan ini, penulis

berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan buku

metode penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan ini ialah berformat dalam

bentuk bab dan sub bab secara ringkas dan terurai, yang kemudian dibagi

ke dalam empat bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan

dan manfaat, metode penelitian, review studi terdahulu, serta sistematika

penulisan.

Bab kedua, membahas tentang pengasuhan anak (hadhanah)

menurut hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri dari sub bab:

pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat untuk

mendapatkan hak asuh anak, pihak-pihak yang berhak melakukan

hadhanah, masa berlakunya hadhanah, dan mencantumkan faktor

pengahalang yang menghalangi mendapatkan hak asuh (Hadhanah).

Bab ketiga, berisi deskripsi tentang perkara-perkara Hadhanah

yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam tiga

(3) tahun terakhir. Uraian ini diperlukan untuk memberikan gambaran

umum tentang putusan Hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

19

Bab keempat, membahas analisis putusan di Pengadilan Agama

Jakarta Timur tentang hadhanah yang terdiri dari: kronologis perkara yang

meliputi duduk perkara, tuntutan para pihak, pertimbangan hakim dan

amar putusan, dan pada bab ini penulis langsung menganalisis terhadap

putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT tersebut tentang murtad menjadi

pengahalang hadhanah.

Bab kelima, merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang

berupa kesimpulan dari beberapa persoalan yang dibahas dan saran-saran

penulis terhadap masyarakat dan penegak hukum untuk lebih teliti dan

jelas dalam menangani permasalahan hadhanah.

20

BAB II

PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) MENURUT HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah حضانة secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari

kata احضان (ahdhan) atau حضن (hudhun) terambil dari kata حضن

(hidhn) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah

ketiak.22

Atau juga bisa disebutnya dengan “meletakkan sesuatu dekat

tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah pendidikan dan

pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau

berdiri sendiri.23

Mengenai hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia

pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara

dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti

jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan

penjagaan, perawatan pendidikan.24

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas,

bahwa makna dari hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan

mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal

22

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta:

Ponpes al-Munawwir), h. 296

23

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175

24

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), h. 661

21

tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang

menggantikannya, sehingga hadhanah merupakan langkah pertama

dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.25

Sedangkan menurut Istilah fiqh hadhanah atau yang disebut

pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih

kecil setelah terjadinya putus perkawinan.26

Kemudian dari pengertian

lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata al-

hidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun

secara syara hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang

berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang

yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak

mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.27

Adapun maksud dari pemeliharaan anak ialah merupakan

tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang

tuanya. Pemeliharaan anak juga meliputi pengawasan, pelayanan dan

pembelanjaan dalam arti luas. Pengawasan berarti membentuk

lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun

25

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, Cet.1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004),

h. 101

26

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indnesia, (Jakarta: Kencana,

2007), h. 327

27

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59

22

rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial.

Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap

anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas

tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan yang

ditekankan pada soal nafkah.28

Oleh karena itu kekuasaan orang tua

terhadap anak yang berisi kewajiban pemeliharaan anak itu mulai

berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahan dan berakhir

pada saat anak itu sudah menjadi dewasa atau menikah. Akan tetapi

kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga

meliputi benda atau kekayaan yang dimiliki anak.29

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang

masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih

sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan

dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa

membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar

menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa

depannya.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada

prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk

28

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading,

1975), h. 204

29 Subekti, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 51

23

dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal

yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.30

Jika hadhanah itu

dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari

kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak

dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.31

a. Al-Qur’an dan Hadis

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah

SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara

yang makruf...”(QS. Al-Baqarah: 233).

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur’an di atas yaitu

menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak

dapat di artikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak

dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang

anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya.

Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar,

maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus

dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. Kemudian

seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap

30

Bagir Manan, dkk, Mimbar Hukum, (Jakarta: PPHIMM, 2010), Ed. 70, h.201

31 Aris bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha, Cet. 1,

(Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 205

24

anaknya yang masih menyusu, hal tersebut merupakan kewajiban yang

ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan

kasih sayang untuk anak terkurangi akibat dari perceraian kedua orang

tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui

anaknya selama dua tahun penuh. Karena ibu mengetahui bahwa masa

usia anak ketika dua tahun merupakan waktu yang paling ideal ditinjau

dari segi kesehatan maupun jiwa anak dan pada masa usia tersebut

merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak baik

mengenai kesehatan maupun mentalnya.32

Kemudian sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban

yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya tersebut, maka

seorang ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk

memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi

kedua-keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak

yang masih menyusui sampai ia dewasa. Sehingga kewajiban bagi

seorang ibu ialah merawat anak dengan menyusui dan memeliharanya,

dan kewajiban ayah harus memberi makanan dan pakaian kepada si

ibu itu supaya dia dapat memelihara anaknya dan masing-masing dari

kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas

kemampuannya.33

32 Syahid Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an: Di bawah Naungan Al-Qur’an,

(Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil,

Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

Jilid 1, Cet. 1, h. 301-302

33 Ibid., h. 302

25

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa

orang tua berkewajiban membiayai anaknya yang masih kecil bukan

hanya berlaku pada ayah dan ibu yang masih terikat perkawinan,

namun berlanjut setelah terjadinya perceraian.34

Oleh karena itu

seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya dan

seorang ibu tetap berkewajiban merawat, mendidik anak dengan baik

sampai anak itu menikah dan mampu berdiri sendiri (mumayyiz).

Adapun dalam Firman Allah SWT pada surat at-Tahrim ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia

dan batu...”(QS. at-Tahrim: 6).

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa dakwah dan

pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut

walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu

bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada

perempuan dan lelaki (ibu dan ayah), maka dengan demikian hal ini

berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan

pasangan masing-masing sebagaimana suami dan istri bertanggung

jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu serta anak cukup untuk

menciptakan satu rumah tangga atau keluarga yang diliputi oleh nilai-

nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Maksud dari

manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami thaba’thaba’i dalam

34

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),

h. 327

26

arti manusia terbakar dengan sendirinya.35

Oleh sebab itu manusia

diperintahkan untuk selalu menjauhi segala perintah yang dilarang oleh

Allah, yang mana siksaan api neraka lebih panas sampai bisa

membakar manusia.

Sebagaimana yang sudah dijelakan diatas mengenai ayat

tersebut juga dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah

yaitu pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang

tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan

berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah-Nya

dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksud dari keluarga dalam

ayat ini adalah anak.36

Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan

cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu

agama maupun umum untuk bekal mereka kejenjang dewasa.37

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan, merawat dan mendidik

anak kecil diperlukan adanya kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan

kasih sayang.38

Karena hadhanah merupakan hak anak sebagai

manusia dan bisa jadi tidak terpenuhi karena perceraian orang tuanya.

Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri,

pengasuhan (hadhanah) adalah suatu perbuatan yang wajib

35

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran,

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 15, Cet. 1, h. 326

36 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 177

37

Ibid., h. 176

38

Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1975), h. 404

27

dilaksanakan oleh orang tuanya karena tanpa adanya pemeliharaan,

maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-

haknya.39

Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits

Nabi riwayat dari Abdullah ibn Amr menceritakan:40

“Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw): Wahai

Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya, air susuku yang

diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya

telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka

Rasulullah Saw, bersabda: “Kamulah yang lebih berhak untuk

memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi.” (Riwayat

Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahikannya).

Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak

untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal

mati oleh suaminya.42

Maka perempuan lah yang lebih berhak dari

pada kalangan laki-laki, karena perempuan lebih dalam hal belas kasih

sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya serta memiliki

kesabaran yang lebih,43

dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-

39

Rahima, “Pandangan Islam Tentang Pengasuhan Anak (Hadhanah); Suplemen Edisi

45”, artikel diakses pada 19 Maret 2015 dari http://www.rahima.or.id/

40

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 199

41

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq, Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis 2276,

(Bairut: Maktaba Al-Ashriyah), h. 283

42

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, h. 61

43 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha,

(Jakarta: Rajawali Press), 2012, Ed. 1, Cet. 1, h. 212

http://www.rahima.or.id/

28

laki lain. Apabila ibunya telah menikah maka hak hadhanah tersebut

beralih kepada bapaknya alasannya ialah jika ibu anak tersebut

menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih

kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada

anak kandungnya sendiri.44

b. Hukum Positif

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab

kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal masalah ekonomi,

pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja

sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak

tersebut dewasa. Bahwa faktanya di dalam Undang-undang

Perkawinan tidak secara rinci mengatur masalah tersebut, karena tugas

dan kewajiban memelihara anak intern dengan tugas dan tanggung

jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.45

Kemudian

di dalam ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974

menyatakan:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

mereka sebaik-baiknnya.

2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

44


45 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.

189

29

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan

antara orang tua putus.

Oleh sebab itu dalam mengenai hadhanah, seorang bapak dan

ibu tetap berkewajiban untuk memeliharanya meskipun ikatan

perkawinan dari kedua orang tuanya telah putus, sebagaimana telah

diatur dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

dan pendidikan yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak

dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istri.

Dari uraian pasal diatas menjelaskan bahwa kedua orang tua

tetap berkewajiban memelihara anak yang didasarkan untuk

kepentingan di masa yang akan datang yaitu ketika anak tersebut sudah

dikatakan dewasa atau cakap hukum dan bukan untuk kepentingan

masing-masing pihak orang tua dalam mengambil haknya. Oleh karena

itu adanya kedua orang tua bagi anak ialah untuk saling memikul

bersama-sama dalam hal bertanggung jawab memelihara anaknya.

30

2. Undang-Undang Perlidungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No.

35 Tahun 2014 Dan Convention on the Right of the Child (CRC)

Tahun 1989

Dalam Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2003 jo.

UU No. 35 tahun 2014 ternyata pada prinsipnya sama dengan yang

diajarkan dari keteladanan Nabi Muhammad Saw, dan ajaran Islam

memiliki kesamaan dan persamaan dengan Prinsip-prinsip dasar yang ada

dalam CRC atau bisa disebut dengan Konvensi Hak Anak. Undang-

undang perlindungan Anak juga terinspirasi adanya CRC (Convention on

the Right of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, telah disebutkan bahwa

ada empat prinsip dasar di dalam CRC yaitu: non discrimination, the best

interest of child, right of survival, develope and participation.46

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua

orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan

pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal

27 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak

memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas

kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan

bagi pengembangan anak.”

Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib

dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik

46

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-kahfi,

2008), Cet. 1, h. 306

31

anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26

Undang-undang Perlindungan Anak bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,

dan minatnya; dan

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti

pada anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka

hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, apabila kedua orang tua telah bercerai maka

pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan

tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang

tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan

pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih di

utamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini

tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo.

No. 35 tahun 2014 tentang perlidungan anak yang menyatakan:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

dan merupakan pertimbangan terakhir.

2. Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

anak tetap berhak:

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap

dengan kedua orang tuanya.

b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang

tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

32

Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak

Anak (KHA) sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan

bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang

tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan

terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang

tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban

Negara dalam kasus di mana pemisahan seperti itu terjadi akibat

tindakan Negara. Namun dalam hal ini Negara juga berwenang atas

pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan

pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai

perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan

terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama,

sebagaimana termaktud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) pasal 3

ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial

pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa

pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari

anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, kaitannya

dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perkembangan

anak ada empat yang harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan

fisik, mental, sosial dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak

yang menjadi dasar bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh

pemerintah (Negara), masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga

33

untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak

bukan hanya merupakan kewajiban kemanusian sebagai realisasi hak

asasi manusia, namun lebih dari itu adalah merupakan kewajiban

agama.47

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab

XIV pasal 98 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat

fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat

terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut

apabila kedua orang tuanya meninggal.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang

tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, serta

membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di

hari dewasanya.48

Demikianlah ketentuan mengenai pemeliharaan anak dan batas-

batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama bapak

sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pelindung keluarga bagi

istri dan anak-anaknya.49

Karena orang tua tidak lain sebagai cerminan

47

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, h. 312-313

48

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

65

49

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 1, h. 197

34

anak di masa yang akan datang dan apabila tidak berhati-hati dalam

merawatnya, ditakutkan anak bisa lebih mudah terpengaruh terhadap

perbuatan yang bisa mencelakakan baik itu jasmani dan rohaninya.

Dari dasar hukum yang disebutkan diatas, baik itu secara

hukum Islam maupun hukum Positif mengenai pemeliharaan anak,

dapat disimpulkan bahwa dari kedua hukum tersebut,telah jelas

menyatakan pemeliharaan anak hukumnya bersifat wajib. Adanya sifat

wajib disini ialah baik orang tuanya dalam ikatan perkawinan maupun

bercerai, mereka tetap harus merawat, melidungi, menjaga anak-

anaknya sebaik mungkin tanpa menghilangkan hak anak tersebut.

C. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua

unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang

mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun.

Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan

sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan

bapak secara bersamaan berkewajiban untuk memelihara anak hasil

dari perkawinannya, akan tetapi jika suami dan istri bercerai dan

keduanya berpisah maka sebagai kedua orang tua tetap berkewajiban

memelihara anaknya sendiri-sendiri.50

50

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 328

35

Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul ahyar,

mengenai syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah, yaitu terdapat

tujuh macam di antaranya:

“syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas

hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam,

sederhana, amanah, dan tidak bersuami baru, bermukim (di daerah

tertentu), apabila kurang dari satu di antara syarat-syarat tersebut,

gugurlah hak hadhanah (dari tangan ibu).”

Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal

tersebut menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya

ialah, sebagai berikut:52

1. Mukallaf (sudah baligh berakal), karena orang yang belum baligh,

orang-orang yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat

yang dapat membahayakan si anak.53

Oleh sebab itu seorang ibu

yang mendapat gangguan jiwa atau ingatannya tidak layak

melakukan hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang

melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.54

51 Abu Bakar Taqinuddin Syafi’i, Kifayatul Ahyar, Juz.1, (Damaskus: Darul Khair,

1994), h. 447

52

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:

Kencana, 2010), h. 172

53

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1974), h. 134

54

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 172

36

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan

mendidik mahdhun (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan

suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi

terlantar.

3. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin

pemeliharaan anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat

memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh

karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

4. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain,

apabila pengasuh itu adalah wanita atau ibu kandungnya, sesuai

dengan sabda Rasulullah kepada seorang wanita yang anaknya

akan diambil oleh bekas suaminya:

“…Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau

belum menikah lagi.”(HR. Abu Dawud)

Apabila ibunya yang menikah dengan laki-laki yang ada

hubungan mahram dengan anak maka ia tetap mempunyai hak

tersebut, mengingat terhadap kemaslahatan anak yang diasuhnya.

Apabila kemaslahatan si anak diduga akan terjaga, sekalipun ibunya

telah menikah dengan laki-laki yang bukan mahram si anak, maka

pengasuh tetap mempunyai haknya.56

55

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq, Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis 2276,

(Bairut: Maktaba Al-Ashriyah), h. 283

56

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 134-135

37

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam.

Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan

mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh

orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak akan mengikuti

agamanya.57

Akan tetapi jika terjadinya perceraian yang di akibatkan

seorang istri atau ibu si anak pindah agama (murtad), yang di satu sisi

seorang ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Maka hal ini

yang menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena adanya

perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu

yang murtad. Tetapi apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan

berkelakuan buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak,

maka hak asuh tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk


Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat seseorang

yang mengasuh beragama Islam. Bahwa kalangan dari ulama

Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang

memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim

itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi hadhanah baik ia ibu

sendiri maupun orang lain.58

Oleh sebab itu mengenai masalah agama

yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi syarat apakah pengasuh itu

57


58

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, h. 67

38

seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih sayangnya

seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan

agamanya dan agama anak itu, kecuali anak dikhawatirkan akan

terpengaruh dengan perilaku agama yang berlainan dengan anak atau

memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.59

Akan tetapi bagi seorang yang beragama Islam menerapkan

sikap yang sangat tegas dalam menghadapi kemurtadan, khususnya

bila para pelakunya menyatakan kemurtadan diri mereka dan menjadi

pengaruh kepada orang lain untuk melakukan kemurtadan. Karena

sesungguhnya mereka merupakan bahaya yang sangat serius yang akan

menghancurkan dasar-dasar aqidah.60

Sebagaimana yang dijelaskan

dalam Hadis Nabi Saw diriwayatkan oleh Abu Hurairah. ra:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua

orang tuanyalah yang menjadikannnya penganut yahudi, nasrani, atau

majusi”. (HR. Bukhari Muslim)

Hadis diatas menerangkan bahwa bayi yang dilahirkan itu

dalam keadaan suci dan bersih, seperti sehelai kertas putih. Jika

digoresi dengan tinta hitam, dia menjadi hitam dan jika ditulisi dengan

59

Zakariya Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,

1977), h. 59

60 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penerjemah khairul

amru harahap, faisal saleh, jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 672-673

61

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Kitab Shahih Al-Bukhari, No. 1385,

Juz. 9, Cet. 1, (Damaskus: Daru Tukin Nujjati), h. 100

39

tinta merah, dia akan menjadi merah. Maksudnya ialah, apabila akhlak

dan kepribadian anak itu amat tergantung kepada rawatan, asuhan dan

didikan ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya lah yang me-Yahudi-kan

anaknya atau me-Nasrani-kan atau me-Majusi-kannya.62

Sehingga

menunjukkan bahwa kemurnian agama anak tidak akan aman jika

orang tua yang mengasuhnya kafir, karena ruang lingkup hadhanah

meliputi pendidikan agama anak.63

Oleh karena itu pemeliharaan anak

dari salah satu orang tuanya yang bukan Muslim dipandang tidak

berhak mengasuh anak karena kekafirannya yang sudah tentu akan

langsung berpengaruh terhadap anaknya.64

sebagaimana diterangkan

dalam firman Allah surat An-Nissa ayat 141 mejelaskan:

“…dan Allah sekali-kali tidak akan memeberi jalan kepada

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

(QS. An-Nissa: 141)

Mengenai adanya perbedaan pendapat para ulama dalam

pengasuhan yang diterangkan diatas, maka dari berpengaruhnya akidah

dan agama anak disinilah yang menjadi bahaya terbesar yang akan

dialami si anak, apabila ada kewenangan bagi orang yang non-muslim

untuk mengasuh anaknya.

62

A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994),

Cet. 1, h. 220

63

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penerjemah khairul

amru harahap, faisal saleh, jilid 3, cet. 2, h. 673

64


40

6. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan

meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari

adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam

beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat

diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih

kecil.65

Sedangkan dalam ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

sendiri tidak terlihat adanya syarat-syarat untuk melakukan hadhanah,

tetapi lebih melihat kepada tanggung jawab serta kewajiban seorang

ibu dan bapaknya terhadap anaknya baik dalam ikatan perkawinan

maupun terjadinya perceraian. Karena tidak adanya ketentuan tersebut,

sehingga tidak memberikan pengaturan secara tegas mengenai kriteria

sebagai pengasuh anak. Hal ini berbeda dengan aturan fikih yang

menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa

kriteria, sebagaimana yang telah disebutkan diatas jika ia ingin

mendapatkan hak asuhnya.66

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu

adalah:67

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri

sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

65


66

Arskal Salim. dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009),

h. 69

67


41

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena

itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti

orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya

tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Apabila kedua orang tua dari anak tersebut masih lengkap dan

memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas

anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih

sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang

sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang, dan apabila anak

berada dalam asuhan seorang ibu maka segala biaya yang diperlukan

untuk itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah, dari hal ini

sudah merupakan pendapat yang disepakati para ulama.68

Sedangkan

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah menjelaskan sama

halnya dengan keterangan di atas bahwa seorang ibu lebih berhak atas

anaknya yang masih kecil untuk dipeliharanya dan diatur dalam pasal

105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

12 tahun adalah ha ibunya;

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

pemegang hak pemeliharaannya;

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

68

Ibid., h. 329

42

Adapun yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa ibu

mendapatkan prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak belum

mumayyiz. Apabila anak yang sudah mumayyiz maka anak disuruh

memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.69

Dan

tampak jelas dengan ketentuan pasal tersebut dalam hal tanggung

jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia

sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.70

D. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hadhanah

Adapun pihak yang lebih berhak atas hadhanah adalah kaum

wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih

rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di

depankan dalam hal mengurus anak. Adapun pendapat para fuqoha

terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena

demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah

satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan

setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan

laki-laki. Hal seperti ini ulama berbeda pendapat ketika menentukan

urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.71

Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas

hak hadhanah adalah ketika hak itu merupakan hak anak (Mahdhun)

69


70

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 67

71

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, h. 61

43

apa hak pemegang hadhanah (hadhin), menurut sebagian pengikut

mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu adalah hak anak,

karena anak dapat menentukan pilihannya ia akan didik dan dipelihara

dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu hal itu baik

baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh

hadhin maka hadhin tidak dapat memaksanya karena hadhanah itu hak

si anak. Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan hadhin yang

disukai anak atau hadhin tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan akan

berakibat anak tidak bisa terdidik dan terpelihara.72

Sedangkan mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali dan sebagian

pengikut mazhab maliki berpendapat bahwa hadhin lah yang berhak

atas itu. Apabila hadhin tidak bersedia melaksanakan hadhanah, maka

ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya karena hadhanah itu

adalah haknya dan hadhin boleh memilih untuk melakukan atau tidak.

Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya dengan secara

terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan

pemeliharaannya.73

Akan tetapi pada lahirnya hadhanah berkaitan dengan tiga hak

terpadu, hak ibu, hak anak dan hak bapak maka ketiganya harus

terwujud, maka jika saling bertentangan maka yang didahulukan hak si

72

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu

Fiqh, Jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: IAIN, 1983), h. 212

73 Ibid., h. 212

44

mahdun.74

Setiap hadhinah (ibu pengasuh) dan mahdhun anak yang

diasuh) sama-sama memiliki hak hadhanah, tetapi hak mahdhun lebih

besar daripada hadhinah dan sekalipun hak hadhinah dilepaskan akan

tetapi hak hadhanah anak yang masih kecil tidak dapat gugur. Oleh

sebab itu seorang ibu diharuskan melakukan pengasuhan anak, jika

jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang lain

yang bisa melakukannya, hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak

anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Akan tetapi

jika ternyata dapat ditangani orang lain seperti dari pihak ibu ke atas

yang mempunyai hak untuk mengasuh dan ia rela melakukannya,

sedangkan ibunya tidak mau mengasuh atau tidak mampu merawatnya

maka hak dari ibu untuk mengasuh dapat gugur.75

Urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan

perempuan menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:76

a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara

perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur

ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.

a. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek

dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari

74

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, h.

210

75

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Alma’arif, 1983), Cet. 2, Jilid. 8, h. 161

76

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, h. 63

45

ayah, dan putri dari saudara, orang yang mendapat wasiat dan

bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan.

b. Syafi’iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara

perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri-putri

saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.

c. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek

dan ibunya kakek, saudara perempuandari kedua orang tua, saudara

perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur

kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur jalur ayah,

bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman

ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan-urutan yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki-

laki yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus

ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Karena apabila tidak ada

satu pun dari kalangan perempuan di atas, maka hak hadhanah pindah

ke kalangan laki-laki.77

Bahwa dari urutan yang disebutkan diatas, banyak yang tidak

sepakat dalam keutamaan haknya. Apabila ibu yang berhak dan

memenuhi syarat melepaskan haknya maka kepada siapa hak hadhanah

itu beralih. Dari sebagian ulama berpendapat hak hadhanah pindah

kepada ayahnya, karena ibu ibunya merupakan cabang sedangkan ayah

bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang

77


216

46

dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya,

maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu karena kedudukan ayah

dalam hal ini lebih jauh urutannya.78

Maksudnya ialah, apabila anak

belum mencapai masa mumayyiz (berakal) maka ibu tetap

berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh

anaknya maka dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak)

hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua golongan dari

ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh

maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh

yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.79

Oleh karena itu mengenai urutan-urutan yang berhak atas

hadhanah anak yang belum mumayyiz menurut pasal 156 huruf (a),

(b), (c) Kompilasi Hukum Islam adalah:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah

dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka

kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari

ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

78

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 332-333

79

Farid Ma’ruf, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, artikel diakses pada 24 Maret

2015 dari https://baitijannati.wordpress.com/2007/06/02/hak-asuh-anak-pasca-perceraian/

https://baitijannati.wordpress.com/2007/06/02/hak-asuh-anak-pasca-perceraian/

47

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah

pula.

Dari penjelasan pasal di atas mengenai urutan-urutannya yang

berhak melakukan hadhanah tidak jauh berbeda dengan pendapat

ulama fiqih, maka hak hadhanah tersebut menunjukkan bahwa

kewenangan seorang ibu lebih berhak memelihara anak yang belum

mumayyiz, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak

berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan

pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah dewasa

maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya

dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena

melihat pada kepentingan anaknya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 di dalam pasalnya

menerangkan mengenai seorang yang berhak atas hadhanah anak di

bawah umur adalah orang tuanya. Apabila hak asuh orang tua dicabut,

maka hak asuh tersebut berpindah ke keluarga garis lurus ke atas,

berpindahnya kekuasaan anak itu adanya yang menuntut pengalihan

tersebut, hal ini tertuang di dalam Pasal 47, 48, 49 Undang-undang

Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 47

1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau

belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

kekuasaanya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

hukum didalam dan diluar Pengadilan.

48

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang

belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu

menghendakinya.

Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu

yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga

anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah

dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan

pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak

tersebut.

Oleh karena itu apabila pemegang hadhanah ternyata tidak

dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya

hadhanah telah dicukupi, pengadilan agama dapat memindahkan hak

asuh anak atas permintaan kerabat anak yang juga mempunyai hak

hadhanah. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah

anak, maka Pegadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan

aturan-aturan di atas.80

Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. No.

35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, apabila hak asuh dari orang

tuanya dicabut maka hak asuh tersebut bisa beralih ke pihak

keluarganya, seperti dijelaskan dalam Pasal 31 yang intinya adalah:81

80


209

81

Ibid., h. 248

49

“Apabila orang tua tidak mampu atau karena suatu sebab

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,

kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarganya. Namun jika orang tua

justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan

pengawasan bahkan sampai pada pencabutan kuasa orang tua oleh

pengadilan, selanjutnya pengadilan dapat menunjuk orang yang

berhak memelihara itu harus seagama dengan anak, atau lembaga

pemerintah/ masyarakat sebagai walinya”.

Adanya penjelasan mengenai hak orang tua yang dicabut hak

asuh anaknya, yaitu apabila dari salah satu orang tuanya tidak mampu

untuk merawat serta mengasuh atau tidak memenuhi syarat sebagai

pengasuh anak, maka yang didahulukan dalam pemeliharaan anak

adalah kepentingan anak tersebut. Karena jika hak asuh anak tetap

diberikan pada orang tuanya yang tidak mampu mengasuh anaknya,

maka ditakutkan dari orang tua tidak dapat menjamin keselamatan bagi

anak itu sendiri dan akan menyebabkan anak menjadi terlantar.

Sehingga dari ketentuan tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan

dasar oleh hakim untuk meniadakan kepatutan sebagai orang tua yang

berhak mendapatkan hak asuh anak, dengan alasan mengancam dan

melalaikan kepentingan anaknya.82

Walaupun sebenarnya hak asuh

anak dalam ketentuan KHI dan penjelasan di dalam Undang-undang

lainnya serta pendapat para ulama, bahwa hak anak yang masih kecil

milik ibunya dan berakhir ketika anak itu telah dewasa atau si ibu tidak

bisa menjaga, baik itu secara fisik, mental, spiritual maupun sosial

kehidupan anak.

82

Ibid., h. 249

50

E. Masa Berlakunya Hadhanah

Hadhanah itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan

berakhirnya masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau

sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua

periode anak dalam hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan

sesudah mumayyiz kaitannya dengan itu adalah:83

a. Periode sebelum mumayyiz

Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang

umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih

dikatakan belum mumayyiz, karena masih belum bisa membedakan

antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya

syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan

bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya

melakukan kewajiban hadhanah. Karena anak pada masa itu masih

membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,84

dan tidak ada batasan

waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai

adalah mumayyiz dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat

membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya

sendiri maka hadhanahnya berakhir.85

Para ulama berbeda pendapat

mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah:

83


84

Ibid., 181

85


242

51

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya

hadhanah itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9

(sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun.86

Hadhanah anak laki-laki

berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah

dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan

sebagainya. Sedang masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah

baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.87

Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa hadhanah

bagi anak laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun

sakit. Sedangkan anak perempuan masa hadhanah sampai ia menikah,

meskipun ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah,

seorang anak tidak diminta untuk memilih pengasuh, karena pada masa

itu anak belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya dan

umur anak yang masih kecil.88

Kemudian menurut Ulama Syafi’iyyah bahwa masa hadhanah

itu berakhir ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri

bercerai dan punya anak yang sudah mumayyiz, yaitu yang menginjak

umur tujuh sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal

sehat. Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus

hadhanah, tetapi jika dari keduanya saling berebut untuk mengasuh,

86


87


88

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, h. 80

52

maka anak dibolehkan untuk memilih salah satu di antara kedua orang

tuanya.89

Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, ia pun sependapat

dengan Syafi’iyyah yaitu apabila anak laki-laki yang sudah berumur

tujuh tahun dan telah mencapai usia tersebut, maka anak dipersilahkan

untuk memilih diantara kedua orang tuanya.90

Adapun anak perempuan

jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih

berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi

kesempatan untuk memilih.91

Setelah dikemukakan perbedaan pendapat para ulama fiqih di

atas mengenai batasan masa hadhanah, maka dari hal tersebut tidak ada

yang menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak,

hanya saja para ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu dimulai sejak

kelahiran anak sampai usia mumayyiz, sebab pada hadhanah anak

sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan

bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya .92

Oleh karena itu adanya

perbedaan pendapat tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang

menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan

memberikan ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak

asuh itu diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa

89

Ibid., h. 80

90

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, Cet. 1, h. 114

91

Jaih Mubarok, Peradilan Agama Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,

2004), h. 196

92


53

kemaslahatan anak lebih diutamakan.93

Dalam ketentuan Undang-

undang juga tidak dijelaskan secara rinci umur masing-masing anak,

baik itu anak laki-laki maupun perempuan, tetapi dari hal tersebut

menjelaskan batasan umur anak terakhir dibawah pengasuhan orang

tuanya, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 105 huruf (a) bahwa:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya”. Di dalam Undang-undang perkawinan

terdapat perbedaan mengenai umur pencapaian anak yang belum

mumayyiz. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”

Mengenai usia anak yang belum mumayyiz maka tidak menjadi

alasan untuk tidak mengasuhnya, karena sebagai orang tua ataupun

pengasuh tetap yang didahulukan hak anak bukan masing-masing yang

memiliki kekuasaan terhadap anak. Sehingga anak yang belum

mumayyiz tetap merupakan kewajiban bagi orang tuanya untuk

merawat, mendidik, memelihara sampai anak itu dewasa dan menikah.

b. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh

berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu

membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi

93

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu

Fiqh, Jilid 2, Cet. 2, h. 215

54

dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan

pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak

mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.94

Sebagaimana

dijelaskan dalam pasal 105 huruf (b) bahwa seorang anak yang sudah

mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya

sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam

satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi

dirinya, maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak

melakukan hadhanah pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama

adalah Qadhi yaitu hakim Pengadilan Agama.95

Sebagaimana telah

diatur juga dalam pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila pemegang

hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka

pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat

lain yang mempunyai hak atas itu.

Disamping itu seseorang yang akan melakukan hadhanah harus

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara serta

mendidik anaknya agar tidak mengakibatkan anak menjadi terlantar.96

Pengasuhan berakhir apabila seorang anak sudah mencapai umur

dewasa yang dapat mampu berfikir dewasa dan sampai ia menikah.

Sedangkan untuk mencapai kemaslahatan anak maka masing-masing

94


95


96


55

dari orang tua untuk mampu mengendalikan dirinya dari penguasaan

anak, karena bagi seseorang yang berhak melakukan hadhanah sama

sekali tidak menggambarkan anak hanya menjadi miliknya yaitu dari

masing-masing orang tua melainkan hak hadhanah itu milik bersama

kedua orang tua, yang merupakan kewajiban untuk memelihara serta

mendidik anak-anaknya yang kemudian mengantarkan anak ke masa

depan yang cemerlang.97

F. Faktor Penghalang Hadhanah

Faktor yang dapat menghalangi hadhanah terdapat berbagai

macam yang dapat mengugurkan hak asuh pada anak. Meskipun

pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia

tidak bisa mendapatkan hak pengasuhannya disebabkan ada beberapa

faktor yang dapat menghalangi haknya. Diantaranya sebagai berikut:98

a. Hak seorang hadhinah gugur jika ia seorang budak

Maksudnya orang yang sebagai pengasuh anak berstatus sebagai

budak, karena hadhanah merupakan salah satu jenis tanggung jawab.

Dan seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, disebabkan ia

akan disibukkan dengan pelayanan terhadap majikannya dan segala ia

lakukan terbatasi haknya.

b. Perginya hadhin ke tempat yang jauh

97

Ibid., h. 202

98

TK Islam Mutiara Sunnah, “Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam Bagian 1, artikel

diakses pada 26 Maret 2015 dari https://tkmutiarasunnah.wordpress,com/2008/06/19/hak-

pengasuhan-anak-dalm-islam/

https://tkmutiarasunnah.wordpress,com/

56

Perginya hadhin ke tempat yang jauh dengan menempuh jarak

lebih dari 133 km. Menurut pendapat ulama Malikiyyah, jika jarak

yang ditempuh lebih dari itu maka seorang berhak mengambil anak

tersebut dari hadhinah dan gugurlah hak asuh anaknya, kecuali ia

membawa anak itu dalam perjalanan.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak pengasuh dapat

dianggap gugur jika hadhinah yang berstatus janda pergi ketempat

jauh, dan ayahnya tidak dapat mengasuhnya. Sedangkan menurut

ulama Syafi’iyyah, hak seorang pengasuh menjadi gugur jika ia pergi

ketempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah

baik jarak dekat maupun jauh. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa

hak asuh gugur jika orang yang mengurus berpergian jauh dengan

menempuh jarak yang dibolehkan qashar.99

c. Seorang hadhin mengidap penyakit yang membahayakan

Hak seorang hadhin gugur jika ia memiliki penyakit yang

membahayakan, seperti gila, lepra, dan kusta.

d. Seorang hadhin fasiq atau pengetahuan agamanya kurang

Seorang yang fasiq atau berpengetahuan kurang, ia tidak dapat

dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan

anak dalam asuhannya.100

Karena yang ditakutkan akan mengerjakan

maksiat sehingga keluar dari kataatan kepada Allah, dan akan

99


100 Ibid., h. 70-71

57

berpengaruh negatif pada diri anak yang tentunya berdampak pada

pendidikan anak.101

e. Seorang hadhin kafir

Bahwa seorang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang

beragama Islam. Karena kondisi orang kafir lebih buruk dari orang

fasiq dan bahaya yang muncul akan lebih besar, ditakutkan anak

mengikuti perbuatannya dan mengeluarkannya dari Islam melalui

penanaman agamanya. Oleh karena itu orang tua wajib mendahulukan

pertimbangan agama sebagai pengasuh anak daripada pertimbangan

ekonomi dan lain-lain. Alasannya bahwa lingkungan, pendidikan dan

pembinaan akhlak wajib diperhatikan demi pembentukan lingkungan

akhlak yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat At-

Taubah ayat 24:102

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-

saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu

usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan

rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai

daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka

tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak

memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. At-Taubah: 24)

f. Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah menikah lagi

101




102

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Cet.1, h. 361


58

Dalam masalah pengasuan anak, apabila hadhin menikah lagi

dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anaknya maka hak asuh

tersebut gugur, kecuali hadhin menikah dengan yang mahram bagi anak

maka hak asuh tesebut tidak dapat gugur.103

Demikianlah beberapa faktor yang dapat menghalangi

seseorang tidak memperoleh hak asuh anak. Apabila faktor-faktor

penghalang ini lenyap misalnya jika seorang budak telah merdeka

seutuhnya, orang fasiq itu bertaubat dan orang kafir telah memeluk

islam serta ibu telah diceraikan kembali, maka orang-orang ini akan

memperoleh haknya kembali untuk mengasuh anaknya.104

Oleh sebab

itu dari kondisi yang awalnya tidak diberi kewenangan untuk

mengasuh anak dengan alasan-alasan tersebut, tetapi hak asuh anak

bisa lagi berpindah apabila kemaslahatan pada anak sudah

dilaksanakan. Karena yang terpenting dalam hadhanah adalah

memberikan kemanfaatan bagi anak itu sendiri, yang tujuannya untuk

mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan cara

mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang

mudharat bagi kehidupannya.105

103


104




105

Ibid., h. 62


59

BAB III

PERKARA-PERKARA HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA

JAKARTA TIMUR

A. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2011

Dari beberapa faktor-faktor penghalang seorang pengasuh tidak

mendapatkan hak asuh anak yang penulis sampaikan pada teori di bab

sebelumnya, bahwa terlihat jelas dari jumlah kasus perkara hadhanah yang

masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tahun 2011, baik

perkara yang diterima dan diputus dengan beberapa alasannya yaitu untuk

perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tahun

2011 terdapat 33 perkara dan perkara yang diputus 26 perkara. Akan tetapi

penulis memfokuskan lebih meneliti alasan seorang ibu tidak mendapatkan

hak asuh anak, sehingga hak tersebut berpindah kepada ayahnya yang

kemudian dijelaskan dalam putusan perkara hadhanah. Pada jumlah

perkara hadhanah untuk tahun 2011 disebutkan di dalam tabel.1. Dari data

yang ada pada tabel.1 dapat dilihat bahwa banyaknya perkara hadhanah

yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur baik itu dari pihak ibu

ataupun ayahnya.

Pada tahun ini ternyata perkara yang diputus oleh hakim

Pengadilan Agama Jakarta Timur putusan No. 0121/Pdt.G/2011/PAJT,

bahwa hakim telah memutus hak asuh anak yang jatuh pada Tergugat

(ayah), disebabkan Penggugat (ibu) tidak bertanggung jawab sebagai istri.

60

Tabel. 1

Jumlah Perkara Hadhanah Yang Diterima & Diputus

Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 20111

No. Bulan Diterima Diputus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

5

2

4

5

1

2

2

-

2

3

1

6

4

1

2

1

4

1

3

1

2

2

1

4

Jumlah 33 26

Menurut alasan pertimbangan hakim menyatakan bahwa pada

putusan ini anak penggugat dan tergugat merasa lebih dekat dengan

ayahnya daripada ibunya, sehingga dengan kedekatan anak dengan

tergugat (ayah) dan keinginan anak tersebutlah hakim memutus hak asuh

anak kepada tergugat. Karena apabila hak asuh anak tetap berada pada

ibunya tetapi anak tidak menginginkannya, dikhawatirkan anak tidak

merasa nyaman terhadap psikologis anak nantinya. Oleh karena itu

1 Data Hasil Laporan Perkara Hadhanah Pada Tahun 2011 di Pengadilan Agama Jakarta

Timur, Diambil Pada Tanggal 08 Juni 2015

61

pertimbangan hakim pada putusan ini lebih merujuk pada kepentingan

anak secara psikologis, pendidikan dan perawatannya serta keinginan anak

untuk diasuh bersama tergugat (ayah), maka Majelis Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Timur memutuskan hak asuh anak diberikan kepada

tergugat selaku ayah kandungnya.

Pada perkara di tahun 2011 Majelis Hakim untuk kedua kalinya

memutus perkara hadhanah dengan memberikan hak asuh anak kepada

pihak ayah, seperti di dalam putusan No. 2680/Pdt.G/2011/PAJT dimana

Tergugat (istri) nusyuz kepada Penggugat (suami) karena tergugat tidak

bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri maupun sebagai ibu. Akibat

dari hal tersebut anak menjadi terlantar dan untuk merawat anak juga sang

ibu menitipkannya kepada orang lain karena kesibukan Tergugat (ibu)

yang bekerja. Menurut pertimbangan hakim bahwa seorang ayah terlihat

lebih mampu untuk menjaga anaknya dikarenakan ketika anak bersama

Penggugat (ayah), anak dalam keadaan sehat, penuh perhatian, kasih

sayang dan hidup dalam lingkungan yang agamis. Sehingga dengan hal

tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya yang disebabkan faktor

kesibukan ibu sebagai wanita karir, yang mengakibatkan hak asuh anak

dapat beralih atau gugur dari pihak ibu. Karena tujuan sebagai orang tua

adalah untuk menjaga anak sebaik-baiknya demi kepentingan anak.

Setelah dua perkara yang sudah dijelaskan di atas mengenai hak

asuh anak berada pada ayah kandungnya, ternyata diketemukan kembali

pada tahun ini yaitu pada putusan perkara No. 2223/Pdt.G/2011/PAJT

62

bahwa hasil pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada

ayahnya (Penggugat), dikarenakan seorang ibu (tergugat) diketahui pergi

meninggalkan rumah dan berperilaku kasar dalam membina anak. Dalam

pertimbangan hakim bahwa salah satu faktor penghalang hadhanah adalah

perginya hadhinah dengan niat untuk meninggalkan rumah, maka dengan

hal tersebut seorang ibu dapat gugur untuk memperoleh hak asuh anak.

Bukan karena alasan itu saja dalam pertimbangan hukumnya, Majelis

Hakim juga mendapatkan bahwa mengenai perilaku kasar Tergugat selaku

ibu kepada anak yang membuat jiwa anak terganggu dan seorang ibu yang

tidak bertanggung jawab dalam memelihara rumah tangganya, maka hak

asuh anak dapat berpindah kepada pihak ayah.

Sedangkan untuk putusan No. 2800/Pdt.G/2011/PAJT Majelis

Hakim juga telah memutuskan dengan memberi kewenangan kepada

ayahnya (Penggugat) untuk mengasuh anak, alasannya ialah ibu

(Tergugat) yang meninggalkan rumah tanpa jelas sehingga membuat anak

ditelantarkan dan diketahui si ibu memiliki sifat pembohong. Kemudian

karena yang dikhawatirkan dalam pertimbangan hakim adalah anak yang

akan mudah terpengaruh perilaku ibu yang suka pembohong dan diketahui

ternyata ibu (Tergugat) telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh

sebab itu hak asuh dapat beralih kepada pihak ayah, karena bagaimana

juga seorang pengasuh ataupun orang tua harus memberikan contoh

kepada anak. Sehingga dengan sifat ayah yang bisa membawa anak

berperilaku baik dan tidak menimbulkan ke mudharatan baginya, maka

63

hak asuh anak terhadap ibu menjadi gugur atau penghalang yang

dikarenakan ibu juga telah menikah lagi. Oleh karena itu dengan dasar

pertimbangan hakim di atas, maka wajar apabila Majelis Hakim

menetapkan pengasuhan anak penggugat dan Tergugat berada di bawah

pemeliharaan penggugat (ayah kandung).

Selanjutnya pada putusan No. 2096/Pdt.G/2011/PAJT Majelis

hakim memutuskan hak asuh anak dijatuhkan kepada Penggugat (ayah),

karena Tergugat (istri) tidak bertanggung jawab sebagai ibu yang tidak

memperdulikan anak dan berperilaku kasar serta tergugat yang sering

meninggalkan rumah. Dengan demikian pada pertimbangannya hakim

menyatakan bahwa Tergugat (Ibu) dinilai tidak bertanggung jawab

terhadap anak dengan meninggalkannya dan tidak memperdulikan keadaan

anak-anaknya. Dalam pertimbangan hukum yang lainnya Majelis hakim

menyatakan bahwa Penggugat (ayah) dianggap lebih mempunyai

kepedulian dan mampu menjaga serta bertanggung jawab terhadap anak-

anaknya. Sehingga dengan ibu yang tidak mempunyai rasa tanggung

jawabnya kepada anak, maka hak asuh anak tersebut beralih pada pihak

ayah yang lebih mempunyai rasa tanggung jawab sebagai orang tua.

B. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2012

Dari jumlah kasus perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan

Agama Jakarta Timur untuk tahun 2012, baik perkara yang diterima dan

diputus telah disebutkan di dalam tabel.2 sebagai berikut:

64

Tabel. 2



No. Bulan Diterima

Diputus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

2

2

7

3

7

9

6

6

8

4

1

1

1

5

6

5

4

4

8

2

4

7

1

2

Jumlah 59 49

Dari data yang ada pada tabel. 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah

perkara hadhanah yang diterima pada tahun 2012 adalah 59 perkara dan

yang diputus adalah 49 perkara oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta

timur, sedangkan dari jumlah-jumlah tersebut dapat dilihat bahwa majelis

hakim memutuskan perkara hadhanah tahun ini hampir mencapai

keseluruhan dari perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama

Jakarta Timur. Akan tetapi dari banyaknya perkara yang diajukan di



65

Pengadilan Agama Jakarta Timur baik dari pihak ibu ataupun ayahnya,

tidak sepenuhnya hak asuh anak berpindah pada ayahnya.

Kemudian untuk perkara hadhanah yang diputus dan jatuh kepada

pihak ayah yaitu terdapat pada putusan No. 0654/Pdt.G/2012/PAJT karena

faktor Tergugat (ibu) tidak bertanggung jawab sebagai istri atau ibu dan

sang ibu yang bersifat kasar kepada anaknya, maka keadaan inilah yang

menyebabkan hak asuh anak dari pihak ibu dapat beralih kepada ayahnya.

Dari hasil pertimbangan hakim yang menyatakan anak terlihat lebih dekat

dengan Penggugat (ayah) setiap waktunya dan ayahnya juga dapat

memelihara kepentingan anak. Dengan demikian penggugat (ayah)

dianggap lebih mampu merawat, membimbing anak dengan baik sehingga

hak asuh anak dengan mudah dapat beralih kepada pihak ayah.

Selanjutnya pada putusan No. 0940/Pdt.G/2012/PAJT bahwa hak

asuh anak diberikan kepada Tergugat (ayah) dikarenakan Penggugat (istri)

sering kali keluar rumah malam tanpa seizin tergugat (suami) sampai pagi

dan memiliki laki-laki lain, serta Penggugat tidak dapat mengurus kedua

anaknya dengan baik sehingga anak ditelantarkan. Oleh sebab itu dengan

pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan (Penggugat)

istri nusyuz disebabkan si istri sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya

sebagai ibu atau istri dan membangkang kepada suami serta keluar rumah

tanpa seizin suami. Oleh karena perbuatan dan sifat penggugat (ibu) tidak

memberikan contoh yang baik bagi ketiga anak-anaknya, sedangkan anak

seusia tersebut butuh panutan atau teladan bagi dirinya, maka dengan itu

66

Majelis hakim menetapkan yang berhak untuk mengasuh dan memelihara

ketiga orang anaknya tersebut adalah Tergugat (ayah). Faktanya bahwa

anak-anak lebih dirawat dan dijaga oleh tergugat (ayahnya) ketika

penggugat (ibu) tidak ada di rumah, dan karena tergugat dapat membagi

waktunya ketika libur bersama dengan anak-anaknya dan memiliki

perhatian untuk menjenguk anaknya yang bersekolah di pesantren. Maka

dengan diputuskannya mengenai hal tersebut, pada akhirnya tergugat

memilki kewenangan untuk hak asuh anaknya.

Kemudian dalam putusan No. 1528/Pdt.G/2012/PAJT bahwa hak

asuh anak diberikan kepada Penggugat (ayah) disebabkan perselisihan atau

pertengakaran antara suami dan istri, karena tidak ada kecocokan bagi

keduanya sehingga berujung pada sebuah perceraian. Dan sifat Tergugat

(istri) yang sudah tidak memiliki rasa tanggung jawabnya dalam rumah

tangga. Maka Majelis hakim menimbang dalam pertimbangan hukum pada

putusan ini bahwa antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) tidak

dapat disatukan kembali, dan pemisahan ini juga dalam menjaga

kepentingan anak. Oleh karena itu hak asuh anak jatuh kepada penggugat

(ayah) yang dikhawatirkan anak ketika bersama tergugat (ibu) tidak

dirawat dan dibimbing sebaik-baiknya.

Maka dari hal-hal yang berkaitan dengan perkara hadhanah dan

pertimbangan hakim pada tahun 2012 ini, bahwa penyebab hak asuh anak

berpindah kepada ayahnya yang disebabkan ibu tidak memiliki rasa

tanggung jawab dalam membimbing anak dan rumah tangganya dengan

67

baik. Oleh sebab itu dari permasalahan perkara hadhanah dari tahun 2011

sampai 2012 ini terlihat bahwa pada kedua tahun tersebut memilki

penyebab yang sama, sehingga untuk memutuskannya hakim tidak lepas

dari apa yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap dalam memutus suatu

perkara, terutama mengenai pekara hadhanah setiap tahunnya.

C. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2013

Dari jumlah perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan Agama

Jakarta Timur untuk tahun 2013 baik perkara yang diterima dan diputus

telah disebutkan di dalam tabel.3. Dari data pada tabel.3 dapat dilihat

bahwa jumlah perkara hadhanah yang diterima pada tahun 2013 adalah 4

perkara dan yang diputus adalah 37 perkara oleh hakim Pengadilan Agama

Jakarta timur.

Sedangkan dari jumlah tersebut bahwa majelis hakim memutuskan

perkara hadhanah tahun ini keseluruhan dari perkara yang diajukan para

pihak ke Pengadilan Agama Jakarta ternyata lebih banyak diputusnya,

karena perkara yang ada pada tahun sebelumnya baru diputus pada tahun

ini, maka angka yang diputus tidak sesuai dengan angka perkara yang

diterima. Oleh karena itu dari banyaknya perkara yang diputus oleh

Pengadilan Agama Jakarta Timur, baik itu yang diberi kewenangan untuk

mengasuh anak dari pihak ibu ataupun ayahnya.

Pada tahun ini juga hanya memfokuskan mengenai perkara hak

asuh anak yang jatuh pada pihak ayah yang terdapat pada putusan perkara

No. 1474/Pdt.G/2013/PAJT yang dikarenakan faktor agama pengasuh

68

yakni seorang ibu (tergugat) telah beralih agama menjadi agama Kristen

(murtad).

Tabel. 3



No. Bulan Diterima

Diputus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

3

-

5

5

-

5

4

3

4

2

5

Jumlah 4 37

Bahwa faktanya untuk tahun ini hakim Pengadilan Agama Jakarta

Timur telah kembali memutus bahwa murtad benar-benar menjadi

penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak. Menurut hakim dalam

pertimbangannya dikhawatirkan anak akan terpengaruh dengan agama



69

ibunya dan untuk menjadi seorang pengasuh yang terpenting adalah

mengedepankan agama anak dan kemaslahatannya. Sehingga dengan

pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa anak saat ini berada dalam

asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, dan penggugat sanggup

memelihara anaknya. Oleh karena itu dengan pertimbangan hakim seperti

itu maka hak asuh anak telah kembali diputus kepada pihak ayah.

Selanjutnya untuk putusan No. 1159/Pdt.G/2013/PAJT bahwa di

dalam pertimbangan hakim menyatakan karena seorang ibu yang lalai dan

tidak bertanggung jawab untuk merawat anaknya, sehingga anak menjadi

terlantar dan sebab ibu berperilaku kasar dengan anaknya membuat diri

anak merasa terganggu dan tertekan bila bertemu dengan Tergugat (Ibu)

dan ibu yang tidak pernah memperhatikan kesehatan anaknya membuat

anak sering sakit. Oleh sebab itu dari pertimbangan hakim yang merujuk

pada kepentingan anak yang harus lebih diutamakan, maka untuk

pertimbangannya majelis hakim memutus untuk hak asuh anak jatuh

kepada ayahnya. Karena pada nyatanya penjagaan seorang ayah selama

mengasuh anak mulai dari perkembangan dan kesehatan serta pendidikan

anaknya telah dijaga dengan baik.

Pada putusan No. 0562/Pdt.G/2013/PAJT bahwa penyebab hak

asuh anak berpindah ke pihak ayah yaitu disebabkan ibu yang sering

berkerja diluar (wanita karir), sehingga anak yang di asuhnya menjadi

tidak terawat dengan baik. Karena dengan kesibukan pengasuh yang sering

bekerja dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak.

70

Oleh karena itu dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hak

anak lebih diutamakan dalam tanggung jawab orang tuanya, maka hak

asuh anak gugur dari tergugat (ibu) yang berhak untuk merawatnya,

dikarenakan hak dan kesejahteraan yang dimiliki anak tidak terpenuhi

dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan pada putusan No. 2217/Pdt.G/2013/PAJT bahwa hak

asuh anak berpindah kepada ayahnya (Penggugat), yang dikarenakan ibu

(Tergugat) seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau

sebagai ibu dari anak-anaknya, dan ibu sering kali pergi meninggalkan

rumah sampai larut malam bahkan sering menginap tanpa izin, yang

akibatnya meninggalkan anak-anak berhari-hari tanpa adanya rasa kasih

sayang dari seorang ibu, serta diketahuinya tergugat memilki laki-laki lain.

Menurut pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tugas sebagai

orang tua yang pertama-tama dilakukan adalah harus bertanggungjawab

atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun

sosialnya, sehingga dengan ibu yang sudah tidak mengindahkan ajaran

agama berupa pelanggaran terhadap atas larangan melakukan hubungan

dengan laki-laki lain selain suami dan tidak bertanggung jawab dalam

membimbing anak, maka hak asuh anak tersebut beralih kepada pihak

ayah yang lebih mampu untuk merawat dan membimbing anak-anaknya.

Perkara hadhanah lainnya yaitu terdapat pada putusan No.

2424/Pdt.G/2013/PAJT, penyebab hak asuh anak berpindah kepada pihak

ayahnya (Penggugat) dikarenakan Tergugat (ibu) sudah tidak bertanggung

71

jawab dalam merawat kedua anaknya dan ibu yang berkelakuan kasar

kepada anaknya, hal tersebut membuat anak merasa ketakutan apabila

bersama dengan tergugat (ibu). Menurut Majelis hakim yang memberi hak

asuh anak kepada ayah, bahwa anak akan lebih terjaga baik jasmani dan

rohaninya daripada ketika anak tersebut bersama dengan ibunya yang lebih

sering memperlakukannya secara kasar. Dengan demikian dari

pertimbangan hukum tersebut, keluarlah putusan perkara hadhanah ini

yang menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak dilimpahkan kepada

penggugat selaku ayah dikarenakan selama kesehariannya ayah dapat

menjaga dan merawat anak, sehingga dengan terwujudnya hak-hak anak

maka akan terbentuknya kesejahteraan anak yang sebaik-baiknya.

Dari hasil ketiga tabel di atas dapat diketahui bahwa diputusnya

perkara hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tiap tahunnya

meningkat yaitu pada tahun 2011 berjumlah 29 perkara dan untuk tahun

2012 berjumlah 49 perkara sedangkan untuk tahun 2013 perkara hadhanah

berjumlah 37. Sebab meningkatnya perkara hadhanah tiap tahunnya

dikarenakan perkara diputus telah tercampur dengan perkara pada tahun

sebelumnya, sehingga untuk diputus dengan diterima tiap bulannya tidak

sama. Oleh karena itu dari ketiga tahun tersebut, hakim dalam memutus

mengenai pengasuhan anak (hadhanah) lebih kepada hak asuh anak yang

diberikan pada ibunya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang

berlaku.

72

Dari ketiga tahun dalam perkara hadhanah tidak seluruhnya hanya

seorang ibu yang diberi kuasa untuk hak asuh anak, akan tetapi hal

tersebut dapat beralih kepada ayahnya. Karena untuk perkara hadhanah di

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang hak asuh anak jatuh pada pihak

ayah, hal tersebut diketahui tiap tahunnya ternyata Majelis Hakim pernah

memutus dengan alasan atau penyebab yang sama, yaitu disebabkan

berbagai faktor sang ibu yang tidak dapat memenuhi kepentingan anak

baik secara jasmani dan rohani yang dijelaskan pada putusan hadhanah

setiap tahunnya di Pengadilan Jakarta Timur. Oleh karena itu hakim dalam

memutus perkara hadhanah tidak selalu berijtihad bahwa yang berhak

mendapatkan hak asuh anak pada pihak ibu saja, melainkan pihak ayah

juga dapat mampu merawat anak dengan baik yang sama halnya seperti

seorang ibu.

Dengan demikian untuk tiga tahun terakhir dari 2011 sampai 2013

yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa penyebab perkara

hadhanah yang diberikan atau beralih kepada pihak ayah bukan hanya

murtad saja yang menjadi penghalang, akan tetapi bisa juga disebabkan

karena perceraian yang mengakibatkan perselisihan, nusyuz, wanita karir

dan ibu yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak.

Oleh karena itu dari hasil pertimbangan hukum mengenai perkara

hadhanah untuk tiga tahun terakhir ini, penyebab dari permasalahan

perkara yang diputus kepada pihak ayah diantaranya karena pihak ibu

yang berkelakuan kasar terhadap anak dan pihak ibu yang tidak

73

bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak-anaknya. Akibat

dari sifat ibu tersebut maka anak menjadi terlantar dan psikologis pada diri

anak dapat terganggu karena tertekan dengan kelakuan ibu yang kasar.

Begitu juga bagi ibu yang tidak dapat bertanggung jawab untuk keadaan

rumah tangganya, masih memungkinkan terjadinya perebutan hak asuh

anak, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf (a)

menyatakan seorang ibu lebih berhak atas anak yang masih kecil. Akan

tetapi dari yang penulis jelaskan di dalam perkara-perkara hadhanah di

atas, pada kenyataanya hak asuh anak dapat gugur dari tangan seorang ibu

kepada ayahnya disebabkan adanya faktor yang membuat penghalang

pihak ibu untuk tidak sepenuhnya diberi kewenangan dalam mengasuh

anak, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam putusan mengenai

hadhanah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari

berbagai pertimbangan hukum mengenai perkara hadhanah, terlihat

Majelis Hakim dalam hal memutuskan perkara ini tidak sepenuhnya

meleaskan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap tumbuh kembang

diri si anak, walaupun yang berhak mengasuh adalah salah satu orang

tuanya. Hal ini juga berlaku ketika orang tua telah putus ikatan

perkawinannya mereka tetap bertanggung jawab dalam merawat anak

tanpa mengurangi hak sebagai anak, karena dari masing-masing orang tua

dalam menjaga anak semata-mata untuk kepentingan anak di masa yang

akan datang.

74

Oleh sebab itu dalam perkara hadhanah untuk setiap tahunnya ini,

sudah biasa bagi para hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya

berdiam dengan satu putusan yang telah ada sebelumnya tetapi juga tidak

kaku untuk menggunakan ijtihad dan penafsiran atas hukum, karena sudah

berulang kali terjadinya hak asuh anak gugur dari pihak ibu dan diberikan

kepada ayah. Namun pada hakikatnya seorang hakim juga tidak semata-

mata begitu saja memutus suatu perkara hadhanah beralih kepada ayah,

akan tetapi juga harus melihat dan mempertimbangkan kepentingan anak

atau sebab-sebab lainnya.

Demikian juga dari sekian masalah perkara hadhanah yang jatuh

kepada pihak ayah tidak seharusnya berlarut menjadi suatu persoalan yang

panjang, karena dari sekian banyak perkara hadhanah Majelis Hakim tetap

memutus dan menimbang agar hak anak lebih diprioritaskan dan

terpenuhi. Serta melihat peran salah satu orang tuanya yang lebih mampu

untuk merawat dan menjaga anak. Oleh karena itu yang menjadi peran

utama dan hal yang terpenting dalam perkara hadhanah adalah

kepentingan dan kemaslahatan pada diri anak.

75

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA TIMUR

NOMOR 1700/Pdt.G/2010/PAJT

A. Kronologi Perkara Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT

1. Duduk perkara

Perkara pada nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yang didaftarkan di

Pengadilan Agama Jakarta Timur ialah pada saat Mindo Roslina

Simanullang binti Manullang sebagai Penggugat dan kuasanya S.

Limantong, SH, Aji Suharto, SH, dan Joiada Pangaribuan, SH, dengan

mengaju gugatannya di Pengadilan Jakarta Timur dengan Daryono bin

Tumino sebagai Tergugat dan kuasanya Kristianadi Pramudito, SH dan

Rahmat Suryo Hadi Saputro, SH. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat

melangsungkan pernikahannya dihadapan KUA Kecamatan Palmerah

Slipi, Jakarta barat Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999. Dalam

mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan rukun, setelah

perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

bernama Gabe Maulana (Laki-laki) dan Sandrina Bintang Natalia

(Perempuan).

Pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi

percekcokan dan perselisihan antar keduanya, yang mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Terjadinya percekcokan

karena faktor tingkah laku tergugat yang temperamental, sering pulang

malam, selalu berfoya-foya dengan teman-temannya dan tidak pernah

76

memberi nafkah. Tergugat juga yang memiliki sifat emosional, ia juga

suka membentak dan memarahi anak-anaknya serta memukulnya.

Kebutuhan rumah tangga antara Penguggat dan Tergugat,

Pengugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan tersebut dan Penggugat

juga sudah mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki diri, tetapi

Tergugat tidak memperdulikan yang mengakibatkan si Tergugat seringkali

melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena si Penggugat sudah

tidak tahan lagi dengan kelakuan si Tergugat yang sering membuat

keributan dirumah, maka Penggugat pun minggat dari rumah dengan

membawa kedua anaknya. Kemudian di tahun 2005 Tergugat datang

menghampiri Pengugat dengan membuat keributan karena Tergugat ingin

mengambil anak sulungnya yang bernama Gabe Maulana dari tangan

Penguggat dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya

yang berada di Depok selama 3 (tiga) tahun, sehingga Penggugat sudah

tidak lagi bertemu dengan anaknya karena tidak dibolehkan oleh Tergugat.

Penggugat pada bulan agustus 2008 juga sudah mengajak anaknya

untuk kembali ke rumahnya, tetapi pada akhirnya bapak dari si Tergugat

marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadapnya

sampai mengeluarkan darah dan mengurung Penggugat di kamar mandi.

Maka Penggugat tidak bisa berdiam diri dengan perlakuan yang

membahayakannya, sehingga Penggugat melaporkan kasus itu ke Polres

Depok, dan sampai saat ini Penggugat tidak bisa lagi berkomunikasi

dengan anak sulungnya. Oleh karena itu adanya hal seperti inilah,

77

penggugat dan tegugat sulit untuk didamaikan lagi, maka Penggugat

mengajukan cerai gugatnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Bahwa dalam kronologis perkara yang dijelaskan oleh Pengugugat,

pihak Tergugat pun memiliki bantahan (duplik) terkait terjadinya masalah

perceraian yang menjelaskan bahwa Tergugat menyangkal penyebab

terjadinya percekcokan bukanlah karena tingkah laku Tergugat yang

temperamental, pulang malam dan menghamburkan uang, melainkan

Penggugat setelah melahirkan anak pertamanya, Penggugat telah kembali

ke agama asalnya atau telah pindah agama menjadi agama Kristen yang

semula perkawinanya beragama Islam. Penggugat juga terus berusaha

untuk mempengaruhi tergugat dan anaknya agar mengikuti agamanya, dan

semenjak itulah Tergugat dan Penggugat sering kali terjadi percekcokan.

Penggugat juga melakukan kekerasan pada anak-anaknya dan mengasut

anaknya untuk pergi ke gereja, di dalam gugatan Penggugat menyatakan

bahwa tergugat tidak memberikan nafkah, sedangkan dalam dupliknya,

Tergugat telah memberikan penghasilannya untuk kebutuhan rumah

tangga.

Kemudian adanya kebohongan yang dibuat Penggugat kepada

Tergugat tentang Tergugat yang memiliki sifat emosional dengan

melakukan kekerasan, dan bahwasannya yang seperti itu Tergugat lah

yang menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan Penggugat. Penggugat

juga telah membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya, sedangkan

Penggugat meninggalkan anak-anaknya disana dan Penggugat melalaikan

78

kewajibannya sebagai ibu yaitu menjaga, mendidik dan merawat anaknya.

oleh karena itulah terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat

seperti yang dijelaskan diatas, oleh sebab itu antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak bisa didamaikan/ dirukunkan kembali seperti halnya

dalam kehidupan bersuami dan istri.

2. Tuntutan (Petitum) Para Pihak Dalam Gugatan

Tuntutan Penggugat mengenai hal perceraian yang disebabkan

Tergugat maka si Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan sah menurut hukum

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai,

menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anaknya kepada

Penggugat (ibu kandung), membebankan Tergugat untuk memberi biaya

nafkah anak untuk kehidupan kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21

tahun dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara mengenai

hal yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Timur.

Sedangkan Tergugat menuntut untuk menolak sebagian gugatan

Penggugat terhadap Tergugat, menyatakan pernikahan Tergugat dengan

Penggugat yang tercatat dikantor KUA Kecamatan Palmerah No.

0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999 dinyatakan putus karena perceraian,

kemudian menyatakan Penggugat telah berpindah agama (murtad), dan

memiliki sifat yang tidak amanah serta bersifat emosional, sehingga

dengan perilaku dan sifat Penggugat yang seperti itu maka Tergugat

79

memohon untuk menetapkan hak asuh kedua anaknya tersebut untuk

diberikan kepada Tergugat (bapak kandung), menghukum Penggugat

untuk membayar biaya perkara.

Oleh karena itu dari hasil permohonan antara Pengugat dan

Tergugat yaitu tidak lain masalah pemeliharaan anak maka untuk itu

memohon kepada Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara dengan seadil-adilnya.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT

Pertimbangan hakim pada putusan mengenai perceraian dan

perebutan dalam pemeliharaan anak maka Majelis Hakim menimbang atas

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah:

Majelis Hakim menimbang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang

No. 1 tahun 1974, bahwa terbukti adanya penikahan antara Penggugat dan

Tergugat dilakukan secara hukum Islam. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) nya

perkawinan yang dilakukan secara islam dinyatakan sah menurut hukum

dan memiliki kekuatan hukum, sehingga menjadi dasar untuk dikabulkan

atas gugatan yang diajukan.

Menurut Majelis Hakim, bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7

tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan

telah diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama. Karena penggugat memiliki legal standing untuk

mengajukan gugatan cerai, yaitu karena adanya faktor yang menimbulkan

80

perselisihan dan percekcokan bagi keduanya serta sudah pisah rumah

selama 5 tahun. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

harapan untuk rukun kembali, karena tujuan utama perkawinan dalam

pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam dan Al-Qur’an surat a-Rum ayat 21 yaitu tidak lain untuk

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pasal 82 ayat (1)

dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang

No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 KHI

bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali. Dan

dalam aturan PERMA RI No 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di

Pengadilan jo pasal 130 HIR, Penggugat sudah didamaikan kembali di luar

Pengadilan tetapi keduanya sulit untuk didamaikan. Alasannya bahwa dari

gugatan cerai Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yaitu adanya pengakuan dari

Penggugat bahwa agama yang dianutnya adalah Kristen Protestan.

Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahu 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

KHI bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang

sah dan telah cukup terbukti alasan keadaan mereka sudah tidak dapat

dirukunkan kembali. Berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam pasal 119

ayat 2 huruf (f) KHI, karena yang mengajukan Penggugat yaitu istri maka

perkaranya adalah cerai gugat, dan antara Penggugat dan Tergugat belum

81

pernah bercerai maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan

terhadap Penggugat adalah talak ba’in sughra.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Bukti surat P.2 dan

P.3 berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Sipil, yang merupakan bukti atas kelahiran anak antara Penggugat dan

Tergugat. Sehingga dengan adanya bukti autentik seperti itu, maka sesuai

dengan pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam buku kutipan Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq halaman 143

sampai dengan 146 tentang syarat pengasuhan anak ada 5 macam, yang

mana dalam point 5 nya disebutkan beragama islam, bahwa anak yang

muslim tidak boleh diasuh oleh yang tidak beragama islam. Kemudian

pada buku Fikih Imam Syafi’i oleh Prof. Wahbah az-Zuhaili halaman 66-

67 tentang syarat pengasuhan dan pengasuh, dan hal 69 tentang hal

membatalkan pengasuhan. Oleh karena itu Majelis Hakim menimbang

bahwa pendapat ulama yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dapat bisa

dijadikan dasar hukum dalam berijtihad.

Berdasarkan sudut nomatifnya, majelis hakim menimbang dalam

pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz yang berhak memelihara

adalah ibunya. Hal ini bisa berlaku apabila orang tuanya seagama dengan

anaknya yaitu beragama Islam. Karena adanya Undang-undang No. 23

tahun 2002 yang tertera dalam pasal 6 dinyatakan bahwa “setiap anak

berhak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekpresi sesuai

82

dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”. Maka hal

ini bisa menyimpang dari aturannya apabila penggugat melanggar, seperti

diketahuinya penggugat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Kristen

secara sengaja, oleh karena itu hak pengasuhan pada ibunya kepada

anaknya menjadi gugur.

Sebagaimana dalam buku Fiqih Sunnah Jilid IV hal 143-147

karangan Sayyid Sabiq tentang syarat menjadi pengasuh anak, yang

dijelaskan bahwa di dalam salah satu syarat tersebut yaitu adanya

beragama Islam. Karena faktanya penggugat sudah pindah agama ke

agama awalnya (Kristen Protestan), oleh karena itu anak-anak yang

beragama Islam tidak boleh di asuh oleh orang yang berbeda agama (non-

muslim), dan penggugat juga berusaha mendidik anaknya untuk beragama

Kristen dan tidak amanah dalam menjaganya, maka hak asuh penggugat

terhadap anaknya menjadi gugur.

Adanya pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan pada

Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 menjelaskan bahwa, “hadhanah

terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan

mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk

beribadah menurut agamanya”. Dan melihat dari segi sosiologisnya yaitu

kepentingan anak sehingga agama anak harus sejalan dengannya yaitu

agama Islam. Maka dengan adanya ketetapan dalam pasal 41 huruf (a)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 majelis hakim menetapkan hak asuh

pada tergugat.

83

Mengenai dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun

1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang diubah

lagi menjadi Undang-undang No. 50 tahun 2009 yaitu dalam hal

pengajuan gugatan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

C. Amar Putusan Dalam Perkara No. 1700/Pdt. G/2010/PAJT

Berdasarkan pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan

Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, maka hakim memutus atas gugatan yang

diajukan tersebut yang salah satunya adalah:102

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

3. Menetapkan dua orang anak penggugat yang bernama Gabe Maulana

dan Sabrina Bintang Natalia, berada dalam pemeliharaan tergugat

(bapak kandung) dengan member kesempatan kepada penggugat untuk

mencurahkan kasih sayangnya tanpa mengganggu kepentingan anak-

anaknya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk

mengirimkan salinan putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Palmerah Kota Jakarta Barat,

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

102

Dokumentasi Data Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

84

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 1. 291.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu

rupiah).

D. Analisis Penulis

Dalam perkara putusan hak hadhanah yang terjadi antara

Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami) di atas, dimana Majelis Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara tersebut telah

menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat (bapak), dikarenakan pihak

penggugat (ibu) telah berpindah agama menjadi agama Kristen (murtad).

Oleh karena itu terjadilah perebutan hak asuh anak dan yang seharusnya

dari kedua orang tuanya bisa saling melindungi dan merawatnya secara

bersama-sama. Akan tetapi dalam kepengurusan anak menjadikan

perdebatan pemikiran dan penguasaan antara masing-masing orang tua

dalam menuntut haknya. Maka disinilah peran dan kewenangan seorang

hakim untuk meluruskan suatu perkara yang timbul di tengah

masyarakatnya.

Mengenai perkara di dalam putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT,

penulis berpendapat bahwa penerapan hukum yang Majelis Hakim

gunakan dalam memutus perkara hak asuh anak lebih menekankan prinsip

kemaslahatan baik untuk anak maupun kedua orang tua, karena dalam

pengasuhan anak itu yang lebih diutamakan ialah kepentingannya, bukan

kepada hak yang dimiliki oleh orang tuanya, walaupun di dalam Undang-

undang dan nash Al-Qur’an menyatakan bahwa hak asuh anak merupakan

85

hak ibunya, karena hakikatnya seorang ibu cenderung lebih memiliki sifat

kasih sayang dan lemah lembut, serta mampu untuk merawat, menjaga,

membimbing, dan mendidik anak daripada seorang ayah.103

Namun kedua

orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anaknya, baik

ketika orang tua masih dalam ikatan perkawinan ataupun sudah bercerai,

dan diwajibkan bagi keduanya secara bersama-sama memikul tanggung

jawab dalam mengasuh anak, mendidik dan memeliharanya. Akan tetapi

hak itu bisa saja dicabut (ontzet) atau hak orang tua itu dibebaskan

(ontheven) oleh hakim karena sesuatu alasan.104

Seperti halnya apabila

kedua orang tuanya telah berbuat lalai atau tidak mampu untuk merawat

dan menjaga anaknya, maka hak asuh anak tersebut oleh pengadilan yang

berwenang dalam memutus hal ini dapat dicabut dan dijatuhkan kepada

pihak yang memiliki hak asuh anak oleh Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1974,

disebutkan bahwa apabila salah seorang atau kedua orang tuanya telah

melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk, maka

pengadilan agama berhak untuk mencabut kekuasaan atas pengasuhan

anak dari kedua orang tuanya atau dari salah satunya. Didukung dengan

pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “apabila

pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama

103

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, h. 102

104

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31, h. 50

86

dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai

hak hadhanah pula.”

Pada hakikatnya sang ibu selaku penggugat yang mempunyai hak

asuh terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz. Akan tetapi karena

adanya perselisihan mengenai hak asuh anak yang terjadi antara Penggugat

dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan agama, sehingga

menimbulkan perebutan hak asuh anak bagi kedua orang tuanya. Menurut

penulis dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, majelis hakim

telah menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat (ayah) bukan kepada

Penggugat (ibu). Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran tergugat terhadap

pengaruh agama yang dianut penggugat dalam mengasuh anaknya,

terutama anak kecil yang lebih cepat ikut terpengaruh dengan perilaku-

perilaku yang dikerjakan orang tuanya. Jadi faktor agama Penggugat

menjadi salah satu penghalang untuk hadhin (yang mengasuh anak) dalam

masalah pengasuhan anak.

Meskipun pada kenyataanya di dalam Undang-Undang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-undang lainnya tidak

disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat pengasuhan anak seperti

agama pengasuh. Bahwa menurut penulis seorang hakim tidak hanya

berpacu atau menggunakan hukum pada Undang-undang saja, melainkan

dengan sumber hukum lainnya termasuk salah satunya yaitu mengacu pada

literatur fiqih, dimana telah termuat syarat-syarat bagi yang melakukan

hadhanah diantaranya: harus berakal sehat, dewasa, mampu mendidik,

87

amanah, beragama Islam, merdeka, dan belum menikah lagi. Oleh karena

itu apabila syarat-syarat seorang pengasuh tidak terpenuhi salah satunya,

termaksud agama yang dianut oleh orang tua, maka gugurlah kebolehan

untuk mengasuh anak.105

Setelah penulis melakukan wawancara dengan ketua majelis hakim

yang memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT beliau menyatakan

bahwa Penggugat (ibu) tidak diberi kewenangan untuk mengasuh anak,

disebabkan karena murtadnya Penggugat (ibu) dengan alasan bahwa

keberadaan ibu sebagai orang yang dekat dengan anak dan sekaligus

memberikan pelajaran agama sebagai pondasi dalam kehidupan anak

untuk masa yang akan datang. Karena faktanya kelahiran anak tersebut

telah menganut agama Islam sedangkan ibunya berbeda agama dengan

anak tersebut. Sehingga tidak patut diberi kewenangan secara keseluruhan

apabila dalam pertimbangan hukum majelis hakim menetapkan

pelimpahan hak asuh anak diberikan kepada ibu yang murtad, karena pada

realitanya posisi ayah kandung dapat mengambil alih untuk mengasuh,

mendidik, dan membiayai anak serta membimbing dalam beragama sebab

sang ayah masih dalam kondisi beragama Islam.106

Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan yang diputuskan

oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena sudah

memutus perkara tersebut dengan tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan

105

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983),

Cet. 2, Jilid 8, h. 165

106

Wawancara Pribadi dengan Ibu Hakim Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., di Pengadilan

Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2015

88

serta kemaslahatan bagi anak. Akan tetapi hal tersebut telah terjadi

ketidaksesuaian antara peraturan dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam dengan amar putusan yang hakim putus

tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam, yang menyebutkan dalam hal tejadinya perceraian,

“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya.” Kemudian di dalam pasal 156 huruf (a) juga telah

menjelaskan hal seperti itu, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak

mendapatkan pengasuhan dari ibunya. Tetapi di dalam amar putusan

tersebut majelis hakim terlihat tidak hanya terpaku pada aturan yuridis

saja, namun juga mempertimbangkan dari fakta empirik yang ada serta

melihat dan menggali nilai-nilai atau norma-norma hukum yang hidup di

masyarakat agar tercipta kemaslahatan umum. Hal ini dikuatkan juga dari

hasil wawancara penulis dengan bapak hakim Sultoni, beliau menjelaskan

sebagimana yang sudah dipaparkan diatas, bahwa seorang hakim tidak

hanya berpacu pada Undang-undang, namun juga dengan cara menggali

hukum yang terdapat ditengah lingkungan masyarakatnya.107

Menurut penulis walaupun pada kenyataanya seorang hakim dalam

bidang hukum perdata itu bersifat pasif, namun maksud pasif disini

menurut Sudikno Mertokusumo,108

bahwa hakim tidak boleh menentukan

secara luas dari pokok sengketa, dan hakim tidak boleh menambahkan atau

107

Wawancara Pribadi dengan Bapak Hakim Drs. Sultoni, MH., di Pengadilan Agama

Jakarta Timur, pada tanggal 01 April 2015

108

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta, 2006), Ed. 7, Cet. 1, h. 13

89

menguranginya. Karena seorang hakim terikat pada peristiwa yang

menjadi sengketa yang diajukan oleh pihak, maka para pihaklah yang

diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim, asas ini disebut

Verhandlungsmaxime. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa hakim sama

sekali tidak aktif dalam menggali hukum, karenanya selaku pimpinan

sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan dan harus berusaha

sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya keadilan.

Oleh karena itulah hakim boleh saja menerobos apa yang ada di

dalam ketentuan Undang-undang, karena hakim bukan hanya sebagai

corong undang-undang. Adapun yang penulis teliti juga mengenai hal

tersebut, bahwa dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan

Agama Jakarta Selatan menyatakan bahwa hak hadhanah merupakan hak

ibu karena di dalam ketentuan yuridis formilnya menyebutkan hak asuh

anak dibawah 12 tahun itu adalah hak ibunya, namun maksud pernyataan

di atas tidak berlaku secara keseluruhan, artinya jika terdapat hal-hal buruk

yang dapat dikatagorikan bisa mempengaruhi hak pengasuhan anak maka

itu bisa dikesampingkan dari ketentuan pengasuhan itu sendiri.109

Dalam hal ini penulis sangat setuju dengan pendapat hakim seperti

itu, karena apabila hakim hanya berpaku pada satu pasal tersebut maka

hukum tidak akan seimbang atau tidak terpenuhinya tujuan hukum, yang

mana tujuan hukum itu sendiri terdiri dari keadilan (validitas filosofis),

109

Wawancara Pribadi dengan Bapak Hakim Drs. H. Jarkasih, M.H., di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 10 April 2015

90

kemafaatan (validitas sosiologis), dan kepastian hukum (validitas yuridis).

Oleh karena itu dalam kasus hak hadhanah yang ternyata Penguggat (ibu)

tidak sama sekali mendapatkan hak mengasuh dari kedua anaknya

tersebut. Maka menurut penulis di dalam putusan ini sudah dikatakan tepat

jika hak asuh anak itu diberikan kepada Tergugat (ayah), karena dari

pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara No.

1700/Pdt.G/2010/PAJT di Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat terlihat

dalam putusannya sudah memenuhi tujuan dari penegakan hukum yaitu

keadilan. Keadilan dalam hal ini dimaknai memberikan kepada setiap

orang apa yang menjadi haknya. Sehingga tuntutan atas hak yang para

pihak tuntut dapat terpenuhi dengan keadilan, terutama Tergugat (ayah)

yang ingin melindungi kehidupan keagamaaan anak-anaknya sekaligus

memiliki kemampuan untuk merawat dan menjaganya.

Dari sini dapat dibuktikan bahwa penerapan hukum yang Majelis

Hakim gunakan dalam memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT dan

Hakim lainnya, dalam hal menangani perkara hadhanah ternyata

memerlukan pengetahuan hukum Islam yang sangat luas dan harus

memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukumnya. Apabila Majelis Hakim hanya menguasai hukum materil dalam

perundang-undangan dapat dikatakan masih belum mencukupi, karena

besar kemungkinan akan sulit menemukan keadilan hukum yang sesuai

dengan prinsip Islam. Kemudian setelah penulis melakukan wawancara

dengan ketiga hakim yang berbeda, penulis menemukan titik persamaan

91

pendapat mengenai tujuan hukum dalam perkara hadhanah, bahwa ketiga

hakimnya menyatakan walaupun tujuan hukumnya bertentangan dengan

Undang-undang, akan tetapi hal tersebut bisa dikesampingkan karena

hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan terutama kemaslahatan anak

dalam pengasuhan orang tuanya. Selama hukum itu terdapat kemaslahatan

maka disitulah hukum itu boleh diterapkan, dan hakim tidak perlu takut

bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang, karena hakim

bukan hanya sebagai corong Undang-undang melainkan hakim ialah

corong keadilan dan pembuat Undang-undang atau yang disebut jugde

made law.110

Oleh karena itu prinsip hukum yang digunakan hakim dalam

perkara hadhanah yang tidak lain adalah: “Maqashidul Syar’iyyah li

Maslahatil Am’mah” bahwa syariah itu dibuat untuk kemaslahatan

bersama, bukan hanya untuk sebagian individu maupun kelompok tertentu.

Disamping berdasarkan alasan hakim diatas, penulis juga merujuk pada

sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

“Menolak mafsadah lebih utama daripada meraih maslahat”.

Maksud kaidah fiqhiyah tersebut dalam kaitannya dengan hak asuh

anak, bahwa manfaat yang timbul jika hak asuh anak dijatuhkan kepada

110

Wawancara Pribadi dengan Ketiga Hakim Pengadilan Agama yang berbeda yaitu

dengan, Ibu Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., (Pengadilan Agama Jak-Pus), Bapak Drs. H. Jarkasih,

M.H., (Pengadilan Agama Jak-Sel), dan Bapak Drs. Sultoni MH., (Pengadilan Agama Jak-Tim),

mengenai tujuan hukum dalam perkara murtad menjadi penghalang hadhanah.

111

Ahmad bin Syaikh Muhammad Az-zirku, Syarhu Al- Qawaidh Fiqhiyah, (Damaskus:

Darul Qalam, 1989), Cet. 2, h. 25

92

ibu harus dikesampingkan terlebih dahulu karena yang lebih diutamakan

adalah mengilangkan mafsadahnya, yaitu seorang ibu yang telah

berpindah agama, sehingga hal seperti ini lebih baik dihindarkan dari anak

daripada kelak akan memberi dampak buruk baginya.

Dari penjelasan hakim diatas, mengenai prinsip hukum dalam

memutus perkara hadhanah, maka penulis sangat setuju dengan putusan

yang diberikan oleh hakim dan putusan tersebut sangatlah tepat, karena

telah memenuhi asas menolak mudharat dan mengambil manfaat. Menurut

Ahmad Djazuli,112

bahwa apabila menghadapi mafsadah dan manfaat pada

waktu yang sama, maka yang harus didahulukan menghindari mafsadah.

Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus

dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat) dan apabila sama

banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari

meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan

kemaslahatan.

Oleh Sebab itu penulis sependapat dengan putusan hakim bahwa

dengan Penggugat (ibu) telah berpindah agama menjadi agama Kristen,

artinya keluar dari keyakinan semula (Islam), sehingga menyebabkan

perilaku dan ajaran seorang ibu telah berubah, yang kemudian Penggugat

menjadi sulit untuk mendapatkan hak pengasuhan anak karena ibu terlihat

kurang memenuhi kemaslahatan untuk anak-anaknya terutama pada aspek

agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama

112

Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 1, h. 28

93

anak dari kecil akan mewujudkan kemaslahatan pada anak di masa yang

akan datang dan hal ini merupakan salah satu aspek utama dalam

membangun akidah dan akhlak anak.

Penulis juga menganalogikan bahwa perbuatan ibu yang berpindah

agama dalam putusan No.1700/Pdt.G/2010/PAJT penulis mengaitkan hal

tersebut dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawy,113 yang menjelaskan

tentang kemurtadan seseorang yang bukan sekedar terjadinya perubahan

pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan. Oleh

sebab itu Islam menerapkan sikap sangat tegas dalam menghadapi

kemurtadan, khususnya bila para pelakunya menyatakan kemurtadan diri

mereka dan menjadi pengaruh kepada orang lain untuk melakukan

kemurtadan. Karena sesungguhnya mereka merupakan bahaya yang sangat

serius terhadap identitas masyarakat dan menghancurkan dasar-dasar

aqidahnya. Maka sudah dipastikan seorang ibu tidak berhak mendapatkan

hak-haknya sebagai ibu, karena hak yang dimiliki seorang ibu

bertentangan dengan hak-hak seorang anak yaitu kepentingannya baik

secara fisik, psikologis dan agama.

Dari faktanya bahwa Penggugat mengakui dirinya telah berpindah

agama menjadi agama Kristen disaat persidangan Mediasi dilangsungkan,

dan di dalam pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, telah terbukti

adanya bukti tertulis berupa akta ketika Penggugat masuk Islam (muallaf)

sebelum Penggugat kembali ke agama semulanya (Kristen), dan

113

Yusuf Al-Qardhawy, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasakan Al-Qur’an dan

As-Sunnah, Penerjemah Bahruddin. F, Penyunting Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, (Jakarta:

Robbani press, 1996), h. 188-189

94

Penggugat (ibu) juga telah menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan

tidak berbasis Islam. Maka terbukti bahwa Penggugat (ibu) telah murtad

dan telah secara paksa membawa anak-anaknya untuk mengikuti agama

kristen yang dianut oleh pengugat (ibu). Oleh karena itu yang menjadi

penyebab majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak pada Penggugat

(ibu), karena pihak ibu telah mengajarkan dan menuntun anak ke jalan

yang tidak diperkenankan oleh agama Islam dan pihak ibu juga telah

memaksakan kehendak untuk melakukan perbuatan yang tidak sejalan

dengan anak dan tidak disukai oleh anak.

Adapun barometer atau tolak ukur yang digunakan majelis hakim

dalam memutus perkaranya juga disebabkan Penggugat telah bertentangan

dengan hak anak yang ditercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun

2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

yang mengatur hak-hak yang dimiliki anak, sebagaimana dalam pasal 4

yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”. Dan terkhususnya lagi di dalam pasal 6 Undang-undang

Perlindungan Anak yang menyatakan, “setiap anak berhak untuk

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”

Selain itu penulis juga berpendapat bahwa keputusan yang

diberikan oleh majelis hakim sesuai dengan asas lex superior derogat legi

95

inferior, artinya aturan atau Undang-undang yang lebih tinggi harus

didahulukan pemberlakuannya dari pada aturan atau Undang-undang yang

lebih rendah, karena standarisasi kepentingan anak diatur dalam undang-

undang, sementara standar lainnya diatur dalam dalam Kompilasi Hukum

Islam yang keberlakuannya berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991.114

Dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan “baik ibu

atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Dalam hal mengenai pasal-

pasal tersebut jika dikaitkan satu sama lain maka yang harus dijadikan

standar dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan anak (the best

interest of child) atau pada kemaslahatannya.

Kemaslahatan anak sebagaimana dijelaskan di dalam buku

Maqashid Syariah karangan Ahmad Al-Musri Husain Jauhar,

bahwasannya dalam kemaslahatan dunia dikatagorikan menjadi dua, baik

yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara

menolak kemudharatan. Kemaslahatan dharuriyyah ialah kemaslahatan

maqashid syar’iyyah yang berada dalam urutan paling atas, sedangkan

kemaslahatan ghairu dharuriyyah ialah kemaslahatan yang tergolong

penting dan tidak bisa dipidahkan.115

Sehingga dalam perkara hak

pengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan No.

114

Muhamad Rizki, “Aspek Psikologis Dalam Perkara Hadlonah”, artikel diakses pada

tanggal 29 Maret 2015 dari http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/page-32 115

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Penerjemah Khikmawati, Maqashid Syariah,

(Jakarta: Amzah, 2009), Cet. 2, h . xv

http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/page-32

96

1700/Pdt.G/2010/PAJT, lebih mengutamakan kemaslahatan dharuriyyah,

karena dalam memenuhi kemaslahatan bagi anak. Sedangkan menurut

Mohammad Daud Ali, sebagaimana dijelaskan di dalam buku karangannya

bahwa kemaslahatan tersebut harus mencakup lima hal yang telah

disepakati dalam syariat Islam, diantaranya adalah:116

1. Menjaga agama, alasannya bahwa agamalah yang diprioritaskan paling

utama dalam membentuk kemaslahatan anak, karena agama

merupakan pondasi utama dalam kehidupan.

2. Menjaga jiwa, diantaranya untuk menjaga kemuliaan, dan kebebasan

dalam menentukan pilihan anak, dengan siapa ia diasuh. Apabila hal

tersebut betentangan dengan hak yang dimiliki anak, ditakutkan anak

akan diterlantarkan.

3. Menjaga akal, alasannya untuk menjaga anak dari perilaku yang dapat

merusak dan mencelakakannya, baik secara fisik, akal pikiran, dan

psikologis anak.

4. Menjaga harta, bahwa orang tua harus selalu menjaga dan

mengembangkan harta yang dimiliki anak.

5. Menjaga keturunan, alasannya agar orang tua selalu berkewajiban

menjaga dan merawat anaknya sampai ia dewasa dan agar menjadi

anak atau manusia yang baik dan sejahtera di kemudian harinya.

Berdasarkan keterangan di atas mengenai lima dasar tujuan syariat

yang harus dilindungi dan dijaga bagi anak, Penggugat (ibu) tidak bisa

116

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam

di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Ed. 6, h. 63-64

97

melindungi agama anaknya, sehingga hak asuh anak jatuh kepada

Tergugat (ayah). Meskipun pasal 156 huruf (a) KHI dan para ulama-ulama

fiqih yang menyebutkan, pihak ibu berada pada urutan teratas daripada

urutan pihak ayah. Namun ternyata dalam hasil wawancara penulis dengan

hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menguasai masalah hak

asuh anak, menyampaikan bahwa Tergugat (Ayah) masih ada dan mampu

untuk mengasuh, mendidik, dan merawatnya, maka hal tersebut tidak bisa

digantikan kepada pihak ibu dan seterusnya ke atas, sebab menitik

beratkan pada unsure kemaslahatannya. Sehingga yang menjadi dasar

dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT,

bahwa yang terpenting pada prinsip merawat dan mengasuh anak yaitu

sebagai orang tua harus bisa melindungi anak baik secara fisik, psikis, dan

keseluruhannya.117

Karena dengan melihat pada keterangan Tergugat yang

disampaikan dalam jawaban (duplik) gugatan Penggugat pada Putusan No.

1700/Pdt.G/2010/PAJT bahwa pihak garis ibu ke atas (nenek) juga

beragama Kristen, maka sulit bagi pihak ibu mendapatkan haknya karena

dengan nenek yang beragama Kristen dikhawatirkan akan memberi

dampak yang signifikan terhadap sang anak.

Bahwa ibu dan garis pihak ibu ke atas (nenek) dianggap tidak

berhak diberikan hak asuh anak, karena agama neneknya juga sama seperti

dengan Penggugat yaitu beragama Kristen, sedangkan syarat sebagai

pengasuh harus beragama Islam bagi anak yang dilahirkan dari keluarga

117

Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Drs. H. Jarkasih, M.H., di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan Pada tanggal 10 April 2015

98

yang beragama Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim di dalam putusan

No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT Hakim menggunakan Yurisprudensi MARI

No. 349/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 sebagai acuan bahwa hak

asuh anak bisa berada pada pihak ayahnya, bilamana memelihara dan

mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan untuk beribadah

menurut agamanya.

Menurut penulis dengan dikeluarkan keputusan Yurisprudensi

MARI No. 349/AG/2006 telah menjadi ketentuan hukum yang tetap, yang

mana Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering

ikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang

sama,118

sehingga hal tersebut menjadi acuan tetap dan merupakan hal

yang tepat majelis hakim mengeluarkan keputusan tersebut. Dalam hal ini

seorang ayah telah berhak untuk mengambil alih asuh anak dari ibunya,

walaupun pada kenyataannya seorang ibu yang dari awal melahirkannya

dan merawatnya, akan tetapi apabila ibu tidak bisa merawat anak

khususnya demi kepentingan anak, maka hak tersebut bisa beralih kepada

ayahnya tanpa melihat pihak ibu ke atas juga memiliki kewenangan atas

hak asuh anak. Oleh karena itu dengan ditetapkannya bahwa yang berhak

memelihara, mendidik dan merawat anak yang dibawah umur tersebut

adalah ayahnya, yaitu dengan pertimbangan agama agama dan

keberlangsungan dalam menjalankan ibadah sang anak.

118

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), h. 50

99

Oleh sebab itulah hakim dituntut dalam memutus perkara

didasarkan pada keadilan, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya

yaitu dengan cara menggali hukum yang hidup di tengah masyarakat,

seperti yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Hakim dan

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari ketentuan pasal 5 ayat (1) di atas dapat diartikan bahwa oleh

karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah

masyaraat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian

hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan

rasa keadilan.119

Sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan

kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini, dan peran

hakim juga tidak Reaktif terhadap pembaharuan dan perkembangan

hukum dari segi tata kemaslahatan masyarakat. Namun dalam hal peran

hakim dalam menafsirkan dan menentukan undang-undang harus tetap

beranjak dari Common Basic idea (landasan cita-cita umum) yang terdapat

dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan.

119

Chazim Maksalina, “Penerapan Hermeneutika Hukum Dalam Prespektif Penemuan

Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur”, (Disertasi S3 Bidang Ilmu

Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Bandung, 2014), h. 6-7

100

Maka dari itu peranan hukum Islam dan pembangunan hukum

positif saling terkait dalam praktiknya. Pertama, hukum Islam berperan

dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum

Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap

aturan hukum yang dibuat.120

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa

perubahan ketentuan fikih pada masalah hadhanah menjadi ketentuan yang

termuat dalam peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.121

Hemat penulis, bahwasannya dalam Undang-undang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam juga telah mencoba mengatur permasalahan

pemeliharaan anak sejelas mungkin untuk menjamin hak-hak yang

dimiliki anak dan orang tuanya. Namun ternyata dalam persoalan

perselisihan hak asuh anak dalam memutuskan perkaranya, masih

melibatkan unsur gender sehingga manuai perdebatan. Oleh sebab itu hak

asuh anak dalam ketentuan tersebut hanya berlaku pada ibu saja, karena

kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk

memelihara anak, sementara bagi bapak yaitu kaum laki-laki yang tak

terlihat memiliki kemampuan seperti itu.

Menurut penulis dalam perebutan hak asuh anak semestinya tidak

menjadikan prioritas utama diperuntukkan bagi kaum perempuan, tetapi

juga kepada kaum laki-laki, karena kaum ayah juga patut dan berhak untuk

mengasuh, merawat serta membimbing anak-anaknya selama anak

120

Moh. Anas Maulana Ibrohim, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat

Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt.G/2007/PA. Bks),” (Skripsi S1

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 43

121

Ibid., h. 43

101

tersebut belum dewasa atau menikah. Maka dari itu dalam sengketa

pemeliharaan anak dan segala tindakan yang menyangkut diri anak harus

selalu ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan aspek dari

kepentingan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap

tindakan dalam menjatuhkan putusan mengenai hak asuh anak, agar

terciptanya kesejahteraan bersama dalam merawat anak. Karena kedua

orang tua masih mempunyai kewenangan dalam hal pemeliharaan anak.

Begitu juga dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak,

yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama,

setiap anak harus dijamin untuk dapat beribadah menurut agamanya.

Dengan demikian adanya peran seorang hakim yang memiliki hak

prerogatif dalam menangani putusan, maka dari putusan perkara No.

1700/Pdt.G/2010/PAJT mengenai kasus hak asuh anak akibat ibu murtad,

bahwa di dalam pertimbangannya majelis hakim sudah benar-benar

mengutamakan kepentingan serta perlindungan bagi anak-anak, karena

demi terwujudnya kemaslahatan pada anak dan ayah kandungnya, serta

untuk terhidarnya perilaku-perilaku yang dilarang agama Islam.

Oleh sebab itu di dalam putusan tersebut hak asuh anak berada

ditangan ayah, sebab di bawah asuhan ayahnya anak dapat dididik dan

dibimbing atas kemaslahatan atau kepentingan anak, karena dari keadaan

sosial, agama dan psikologisnya pada masa mendatang anak akan lebih

terjamin dengan ayahnya daripada dipihak ibu yang dikarenakan murtad

(Kristen) maka tidak berhak untuk menguasai anak secara sepenuhnya.

102

Akan tetapi apabila seorang ibu tetap berkeinginan mengasuh anak, maka

sebagai seorang ibu harus bisa berhati-hati lagi dalam merawat, menjaga

dan membimbingnya serta tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki anak.

Karenanya anak merupakan amanah Allah yang harus dilindungi dan

dijaga bagi semua orang tua, terutama melindungi agama anak dari kecil

sampai ia dewasa.

103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan permasalahan yang penulis

teliti, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terlihat dari penelitian penulis, hakim dalam memutus perkara

hak asuh anak dari salah satu kedua orang tuanya yang murtad yaitu

dengan melihat kemaslahatan anak serta lebih mengedepankan

perlindungan terhadapnya, walaupun pada hakikatnya seorang ibu

yang menjadi peran utama dalam mengasuh anak. Akan tetapi di dalam

putusan perkara No.1700/Pdt.G/2010/PAJT, hak asuh anak tersebut

tidak diberikan pada ibunya yang disebabkan telah berpindah agama

menjadi Kristen (murtad). Maka peran Hakim dalam memutus perkara

tersebut, lebih berpedoman dengan prinsip lain bukan selalu kepada

ketentuan yuridis formil yang sudah ditetapkan di dalam Undang-

undang Perkawinan dan KHI yang menyatakan hak asuh anak adalah

hak ibu, karena jika hakim berpacu pada ketentuan tersebut maka hak

asuh anak bisa saja diberikan kepada ibu yang murtad. Oleh sebab

itulah hakim dalam memutus hak asuh anak tidak mudah untuk

memberikan kewenangan kepada ibu yang murtad. Sebab yang

dikhawatirkan oleh seorang hakim adalah agama, akidah dan akhlak

anak serta yang lebih dikhawatirkan lagi ialah anak akan mudah

104

terpengaruh dengan agama ibunya yang menganut agama Kristen dan

perilaku ibu yang membawa anak ke jalan yang dilarang oleh Allah.

Oleh karena itu kaitannya dari salah satu orang tua yang

murtad, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yaitu

dengan melihat salah satu orang tuanya sudah memenuhi kualifikasi

atau tidak sebagai pengasuh untuk kemaslahatan anak. Apabila dari

kedua orang tuanya tidak memenuhi salah satu syarat sebagai

pengasuh, maka hak asuh anak akan mudah berpindah kepada salah

seorang yang mampu merawat, melindungi anak dan layak sebagai

pengasuh. Karena hal terpenting dalam mengasuh anak bukan hanya

fisik, melainkan melindungi secara psikologis dan menjaga agamanya,

sehingga faktor agama orang tualah yang menjadi dasar paling utama

sebagai pemeliharaan anak, karena agama merupakan pondasi dalam

kehidupan.

Oleh sebab itu untuk terciptanya “Demi kepentingan anak”

maka hal seperti ini bisa dijadikan standar penentuan hak hadhanah,

maksud dari kepentingan anak adalah suatu yang abstrak, tidak nyata

atau tidak kongkret dan susah diukur, seperti hal memberi kasih sayang

dan merawatnya. Sehingga hakim dalam memutus perkara hak asuh

anak harus memprediksikan masa depan terbaik anak, karena perlu

diperhatikan juga dari aspek psikologisnya dalam menyelesaikan

perkara hadhanah, tetapi bukan hanya semata-mata kepentingan dari

salah satu pihak orang tuanya.

105

2. Alasan seseorang yang murtad tidak mendapatkan hak asuh anak yaitu

disebabkan anak akan mudah terpengaruh terhadap perilaku-perilaku

yang dilarang oleh agama syariat Islam, terutama jika anak tersebut

masih kecil yang belum mengerti tentang agama. Oleh karena itu

agama anak harus diselamatkan dari semenjak anak itu dilahirkan dan

sampai anak mengerti akan pentingnya suatu agama. Sebab dari

murtadnya seorang pengasuh terutama ibunya, yang akan memberikan

dampak pada diri anak bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran,

tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan. Oleh sebab

itulah murtad benar-benar menjadi penghalang seseorang untuk


Sehingga apabila hak asuh anak tetap diberikan pada seorang

pengasuh yang murtad, maka hal ini dapat dikatakan tidak sejalan

dengan hak-hak anak yang disebutkan di dalam pasal 6 Undang-

undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014

bahwasannya setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,

berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya

dalam bimbingan orang tua dan wali. Maka dari ketentuan pasal itulah

hak anak tersebut harus lebih diutamakan, karena kaitannya dengan

perlindungan anak kedepannya. Oleh karena itu jika hak asuh anak

tetap diberikan pada seorang pengasuh yang murtad, maka pengasuh

tersebut telah melanggar hak anak yang seharusnya didapat pada diri

106

anak sampai ia dewasa, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan

untuk anak-anaknya.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa seorang yang

murtad (Kristen) benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan

hak asuh anak dari anak yang dilahirkan secara Islam. Karena menurut

ajaran agama Islam sebagai orang tua seharusnya tidak saja

mempunyai kewajiban memberi makan dan minum kepada anak-

anaknya, tetapi juga memberikan perhatian teradap lingkungan,

pendidikan dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan, demi

pembentukan akhlak yang baik. Maka sebagai orang tua yang berhak

atas pengasuhan anak wajib mendahulukan pertimbangan agama

daripada pertimbangan lainnya, dikarenakan hal semacam ini jangan

hanya dianggap semata-mata suatu teori pendidikan atau konsep

psikologis, tetapi hal ini adalah kewajiban agama.

B. Saran

Bagi para hakim Pengadilan Agama hendaklah lebih berhati-hati

dan adil dalam memutus perkara hak asuh anak, karena hak pengasuhan

ini bukan hanya tanggung jawab siapa yang lebih berhak untuk mengasuh,

tetapi lebih melihat kepada hak-hak anak yang tidak terpenuhi dalam

peranan keluarga yang akan berdampak pada psikologis, fisik maupun

sosiologis anak tersebut, dan akan juga berakibat pada masa depan

mereka. Oleh karena itu dalam perkara hadhanah hakim juga harus

megedepankan hak seorang ayah, karena tidak selamanya hak asuh itu

107

ditangan ibunya walaupun dalam ketentuan yuridis formilnya menyatakan

seperti itu, akan tetapi syarat-syarat agama dalam pengasuhan anak itu

penting bagi anak yang diasuh agar terjamin kesejahteraan dan

kemaslahatan bagi diri anak.

Dalam hal ini penulis menyarankan tujuan di balik hukum

pemeliharaan anak, maka yang harus diutamakan yaitu kesejahteraan dan

keadilan bagi anak dan orang tua. Oleh karenanya dalam penerapan hukum

positif tersebut harus tetap mempertimbangkan bagaimana peran masing-

masing orang tua dalam menjaga, mendidik, serta mengasuh anak dengan

baik. Karena upaya menjaga kemaslahatan hak anak dan kesejahteraannya

bukan semata-mata merebutkan hak pengasuhan anak, melainkan tetap

mengasuhnya, walaupun keduanya telah putus ikatan perkawinannya.

Meskipun dalam hukum positif secara tegas mengatur hak asuh anak

adalah hak ibu, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara luas

khususnya seorang ibu yang murtad yang membawa dampak buruk bagi

akidah dan akhlak anaknya. Oleh karena itu bagi salah satu orang tua yang

murtad sebaiknya jangan memperebutkan hak pengasuhan anak, tetapi

harus lebih melihat kepentingan anaknya dan hak-hak anak yang

seharusnya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Bahwa pada hakikatnya

tidak ada suatu ketentuan pasti dalam masalah hak asuh anak, akan tetapi

terserah kepada kemaslahatan anak yang bersangkutan dimana dia dapat

lebih berkembang dan lebih bermanfaat, maka di situlah anak berada.

LAMPIRAN–LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama

Jakarta Timur yaitu Bapak Drs. Sultoni, MH pada hari rabu tanggal 01 April 2015

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim untuk status murtad orang tua

terhadap hak asuh anak?

Jawaban: menurut hakim bapak Sultoni, bahwa ya sebagai konsekuensi dari

fanatisme orang Islam, yang berkaitan dengan perkara yang diajukannya

adalah masalah hadhanah seperti ini, tentu saya sangat berusaha bahwa

seorang anak diberikan kepada pengasuh yan segama. Akan tetapi misalnya

anak yang masih kecil bahwa hak asuh itu hak ibu, maka masalah seperti itu

bisa disimpangi, maksud disimpangi itu dengan alasan-alasan diataranya

seperti ibu yang murtad. Sehingga dengan adanya pasal 105 KHI itu, pasal

tersebut bisa bisa sampingkan, karena kita khawatir akidah dan akhlak anak

mengiuti ibunya yang seperti itu. Maka hal inilah yang menjadi alasan utama

dalam hal hak asuh anak.

2. Apabila penyebab murtad karena faktor agama yang berbeda, apakah

mengenai hal tersebut menjadi alasan penghalang orang tua untuk

mendapatkan hak asuh?

Jawaban: yaitu diantara adanya fanatisme dalam beragama Islam maka

terdapat tujuh syarat seorang ibu tetap berhak untuk mengasuh anaknya

ketika terjadi perceraian, akan tetapi masih dalam kondisi diantaranya yaitu

masih beragama Islam. Dengan demikian maka dalam konotasi fiqih, bahwa

fiqih juga memberi sinyal kepada seorang hakim dalam memutus hak

hadhanah yang diberikan kepada orang tua yang seagama. Sebagai contoh

bapak yang non Islam tetapi anak masih dibawah umur, jelas dalam

normatifnya seorang ibu yang berhak atas hak asuh anaknya. Tetapi apabila

dibalik secara normatifnya yaitu dalam pasal 105 KHI yang menyebutkan hak

asuh adalah hak ibunya. Akan tetapi jika ibunya yang non Islam, maka

dengan adanya justifikasi karena alasan ibu murtad, sehingga hal tersebut

bisa disimpangi walaupun normatifnya seperti itu, yang terkait di dalam pasal

105 KHI tersebut.

3. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini melalui kaidah

fiqhiyah/ ushul fiqh? Jika ada, kaidah apa yag digunakan dalam memutus

perkara ini?

Jawaban: dasar hukumnya bahwa kalau dalam bahasa ushul fiqh yaitu

maghfum mughalaffah, sedangkan dalam hukum positifnya bahwa hakim itu

judge made law dan ada juga aliran straight law/ stage law yang hanya

merujuk pada Undang-undang saja, ada juga yang jugde made law bahwa

hakim itu pembuat Undang-undang. Ketika keadaan normal hakim tidak

memungkinkan, maka hakim memasang dinding yang bisa disimpangi dengan

melihat pada keadilan dan kemanfaatan dalam perkara tersebut.

4. Apabila ditengok pada kitab-kitab terdahulu, para ulama memposisikan garis

keturunan ibu untuk didahulukan, lalu bagaimana menurut pandangan

bapak/ibu hakim mengenai putusan ini?

Jawaban: apabila dilihat pada Undang-undang perkawinan pasal 45, yang

menjelaskan hak asuh anak adalah hak orang tuanya. Namun jika melihat

pada fiqih urutannya adalah apabila ibu tidak mampu maka diberikan kepada

nenek lalu pihak ayah, walapupun benar hak asuh anak adalah hak ibu

terlebih dahulu. Apabila ada alasan-alasan yang tidak memungkinkan seperti

murtad, maka hal seperti itu bisa disimpangi dengan alasan justifikasi yang

kuat, karena ibu murtad dan neneknya yang nasrani, ditakutkan apabila hak

asuh dberikan kepada neneknya yang nasrani, ibu akan bolak balik ke

neneknya atau cucu akan ikut nenek. Maka pengaruh akidah terhadap anak

juga sangat tinggi, maupun nenek beragama Islam saja, ibunya akan masih

menginginkan untuk mempengaruhi akidah anak. Oleh karena itu hak asuh

diberikan pada bapaknya yang mana tidak menjadi masalah bagi anaknya.

Bagaimanapun fanatisme agama tetap harus dijunjung tinggi, karena tidak

boleh ajaran Islam memberikan keturunan yang kemudian murtad. Dan tidak

hanya Islam saja, non Islam pun juga begitu ketika orang tuanya Kristen dan

anak juga mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya, dan agama Islam

pun juga demikian. Ketika orang nasrani (non-Islam) yang otoritasnya

secara umum menginginkan anaknya yang seagama olehnya. Kenapa kita

sebagai agama Islam tidak lah sama halnya seperti itu. Sehingga hal itu

hanya secara umum yang ada dalam Undang-undang dan jika tidak salah itu

hanya asas umum.

5. Apakah menurut bapak/ibu hakim dalam putusan ini sudah dapat memenuhi

tujuan hukum? Padahal pada dictum putusan yang termuat terlihat

menyimpang dari ketentuan Undang-undang yang ada.

Jawaban: walaupun tujuan hukumnya bertentangan dengan Undang-undang

akan tetapi hal tersebut bisa disimpangi, karena hakim bukanlah corong

undang-undang, maksudnya adalah apa yang udah ada di Undang-undang

tidak bisa diubah. Sehingga hakim ialah pembuat Undang-undang, oleh

karena itu hakim disebut judge made law, sebagaimana yang tertera pada

pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menjelaskan

bahwa hakim dalam memutus perkara dengan menggali hukum yang hidup di

tengah masyarakatnya. Maksud dari pengertian menggali ialah saya

berpendapat bahwa ketika mayoritas ditengah-tengah masyarakat itu

beragama Islam, kemudian nikah dengan orang nasrani dan orang nasrani

telah masuk agama Islam (ijab), ketika bercerai telah keluar kembali ke

agama semula yaitu nasrani. Dan yang menjadi masalah anak dari

pernikahan mereka ikut siapa? tentu masyarakat itu mayoritas Islam, maka

yang kita (hakim) bantu Islam kerena terlihat dari awal pernikahan mereka

telah beragam Islam, sehingga anak mengikuti agama yang diasuh diawalnya.

Sebagai contoh yang pernah memutus perkara masalah poligami, yang

sebenarnya istri mempunyai keturunan, alasannya hanya ingin melaksanakan

sunah Rasul. Dan istri hanya mengaharapkan surga, justru istri yang

mencarikan calon untuk suaminya, apabila ingin melakukan poligami

didasarkan pada alasan jika istri tidak berfungsi lagi sebagai istri, istri cacat

dan tidak memiliki keturunan. Alasan seperti itu tidak ada terhadap istrinya,

akan tetapi hakim berani mengambil keputusan yaitu dengan melihat kepada

pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa hakim wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. karena Al-qur’an adalah hukum yang hidup

ditengah-tengah masyarakat Islam, maka itu dilaksanakan. Disatu sisi ingin

melaksanakn ajaran Islam, terlepas dari kompensasi seperti apa, karena dia

hidup ditengah-tengah orang Islam dan ingin melaksanakan ajaran Islam, ia

berbuat zina, dan ini sebagai bukti dari penyimpangan hukum.

Dalam kasus kedua yang pernah diputus yaitu wanita yang dinikahi punya 4

anak yatim yang ditinggal mati oleh suami/bapaknya, disatu sisi kita sebagai

hakim ingin menangkat anak itu supaya bisa hidup layak, bisa mendapatkan

pendidikan yang setinggi-tingginya dan supaya menjadi anak yang baik lagi.

Dengan hasil pertimbangan hukum, hakim berani untuk mengabulkan

meskipun tidak ada alasan sesuai dengan normatif yang ada pada pasal 6

atau 7 Undang-undang perkawinan.

6. Apa saja faktor yang dapat menghalangi untuk mendapatkan hak asuh anak?

Jawaban: bagi syarat seseorang yang melakukan tugas hadhanah,

diantaranya belum menikah, tidak keji, sifatnya baik, punya penghasilan

sendiri dan masih Islam. Sebagaimana yang disebutkan, yang tidak lain ada

pada kitab Kifayatul Ahyar II: 94 yang menjelaskan: “syarat-syarat bagi

orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal

sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah

tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu di antara syarat-syarat

tersebut, gugur hk hadhanah dari tangan ibu.” Oleh karenanya seorang bu

berhak mendapatkan hak asuh anak dengan memenuhi syarat-syarat tersebut,

sedangkan dalam normatifnya ialah tidak pemboros, tidak penjudi, dan hal

lainnya, sebagaimana yang tertera dalam pasal 109 KHI bahwa, pengadilan

agama dapat mencabut hak seseorang dan memindahkannya kepada pihak

lain atas permohonan kerabatnya, apabila walinya pemabuk, penjudi,

pemboros, gila dan melalaikannya. Dan untuk dalam Undang-undang

perkawinan yang dijelaskan di dalam bab hak dan kewajiban antara orang

tua dan anak di dalam pasal 49 bahwa apabila salah satu kedua orang tuanya

telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk,

maka hak asuh itu bisa dicabut. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan

yang menerangkan seperti itu maka bisa dihubungkan dalam kitab-kitab

maupun Undang-undang lainnya. Sehingga apabila orang tuanya telah

melanggar syarat ataupun faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh itu

gugur, maka terhalanglah untuk mendapatkan hadhanah.

Jakarta, 13 April 2015

Pihak yang diwawancarai pewawancara

Kepada

(Drs. Sultoni, MH) (Lilis Sumiyati)

HASIL WAWANCARA


Jakarta Timur yaitu Bapak Drs. Jarkasih, M.H pada hari rabu tanggal 10 April

2015 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim untuk status murtad orang tua

terhadap hak asuh anak?

Jawaban: menurut bapak hakim Drs. Jarkasih, M.H, bahwa dalam

pengasuhan streasingnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada

anak itu sendiri. Dan disebutkan juga di dalam pasal 105 KHI bahwa anak

yang ghairu mumayyiz di bawah 12 tahun itu dibawah pengasuhan ibunya,

setelah 12 tahun anak itu berhak memilih, jika memilih ibu silahkan dan

apabila memilih ayahnya ya silahkan, itu anak sendiri yang menentukan.

Akan tetapi ketentuan yuridis formal tidak berlaku secara keseluruhan,

artinya jika ada hal-hal yang dapat dikatagorian bisa mempengaruhi sebagai

pengasuhan, maka itu bisa dikesampingkan dari pengasuhan itu sendiri.

Sebenarnya di dalam fiqih Islam, bahwa yang bisa mengalihkan hak

hadhanah ibu kepada ayah, yaitu ada 2 (dua):

1. Apabila si istri menikah lagi, sebagaimana di dalam hadis Rasul, ketika

seorang bertanya kepada Rasul, bercerai suami istri dan bertanya kepada

Rasul: “siapa yang berhak mengasuh anak?, kemudian dijawab oleh

Rasul: “Engkau ibunya” (“hatta tunki”), sampai kamu (ibu) menikah lagi,

artimya jika sudah menikah, maka keistimewaan ibu itu gugur, bisa jadi ke

ayahnya jika seorang ibu sudah menikah lagi.

2. Dan juga di dalam fiqih Islam, faktor keduanya itu pidah tempat tinggal,

sebagai contoh,: kasus si istri diberikan hak pengasuhan anak, tiba-tiba

sekarang karena si ibu tinggal di Jakarta, dan tiba-tiba ibu ingin pindah

ke belanda, dan anak ingin dibawa oleh ibunya ke belanda. Si ibu minta

pengasuhan anaknya. karena dengan alasan tersebut maka di tolaklah

oleh Pengadilan Agama, karena hal itu salah satu faktor yang

mengugurkan keistimewaan seorang ibu untuk mendapatkan dan memiliki

pengasuhan itu, sebabnya adalah si ibu tidak tepat sebagai pengasuh, di

dalam ilmu fiqih, dengan demikian alasan-alasannya. Akan tetapi di

dalam pengasuh juga tidak terlepas dari Undang-undang No. 23 tahun

2002, yang sekarang diperbaharui oleh Undang-undang No. 35 tahun

2014, di dalam pasal 6 nya menyatakan bahwa perlindungan anak itu

salah satunya adalah melindungi hak-hak ke agamaannya. Menurut

keyakinan bapak, melindungi anak bukan hanya secara fisik tapi membuat

perlindungan anak secara psikis, dan juga untuk menjaga keagamaan,

sebagaiman yang tertera di dalam pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun

2003, yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014

tentang perlindugan anak.



bapak/ibu mengenai putusan ini?

Jawaban: pengasuhan anak (hadhanah) itu disanggah untuk kemaslahatan

anak. sebenarnya di dalam Undang-undang memang mengarahnya boleh

kepada ke hak garis ke ibu, tetapi ketika ayahnya dan ibunya masih ada, maka

hakim boleh menilai kemaslahatannya. Dan yang terpenting prinsipnya atau

streasingnya, bagaimana anak ini bisa dilindugi baik itu fisiknya, psikisnya

dan seluruhnya, dan seluruh dari kebutuhan-kebutuhan anak. seperti halnya

dapat kita logikan: si istri dalam Undang-undang menyebutkan hak asuh anak

pada arah ke ibu. Dan neneknya tidak tahu atau tidak menegerti apa-apa,

selama ini neneknya juga jauh. Kemudian ayahnya selama ini tidak diberikan

hak pengasuhan anak, tetapi seorang ayah diberikan kewajiban memberi

nafkah, weekend seriap sabtu bertemu, dan seperti itulah membuat lebih dekat

antara ayah dan anak, dan yang melindungi selama ini. Maka secara

psikologi, hakim boleh membuat rechtvinding hukum (penemuan hukum) yaitu

untuk kemaslahatan anak. Sehingga penekanannya adalah bagaimana

perlindungan atau kemaslahatan anak tersebut.

3. Apakah menurut bapak/ibu dalam putusan ini sudah dapat memenuhi tujuan

hukum? Padahal pada dictum putusan yang termuat terlihat menyimpang dari

ketentuan Undang-undang yang ada.

Jawaban: ya, hukum dibuat untuk kemaslahatan, (“Maqasidul Syar’iyah bil

Maslahatil Am’mah”), bahwa hukum itu tujuannya untuk kemaslahatan umat.

Sehingga diturunkan hukumnya untuk kemaslahatan, selama ada maslahat

disitu. Maka disitulah boleh diterapkan, dan hakim tidak perlu takut

bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang, karena hakim bukan

corong Undang-undang melainkan hakim corong keadilan, maka disitulah

seorang hakim. Dan nama di dalam ilmu hukumnya ialah rechtvinding hukum

(penemuan hukum), hakim boleh memutuskan semaam itu, karena asasnya

hukum itu harus ada kemanfaatan, keadilan dan kemaslahatan itu sendiri.



perkara ini?

Jawaban: dasar hukumnya seperti yang dijelaskan diatas (“Maqasidul

Syar’iyah bil Maslahatil Am’mah”), sedangkan dasar hukum dalam pemikiran

Atbun A’tufi, maslahah ada 3 (tiga):

1. Maslahah Mu’tabara, yaitu maslahah yang ada di Al-Qur’an.

Maslahah Mursalah, yaitu maslahah yang disesuaikan dengan

kemaslahatan umum.

2. Maslahah al-bulgha, yaitu maslahah yang tidak bisa atau tidak boleh

dilakukan.

Dan seorang hakim tidak perlu harus mendasarkan selalu kepada maslahah

mu’tabara yang ada di Al-Qur’an, tetapi lebih ditekankan kepada maslahah

mursalah yaitu maslahah untuk kemaslahatan yang actual dan ini adalah

dasar hukumnya. Dan yang jelas menurut bapak, ketika untuk

mempertimbangkan hukumnya dan dasar hukumnya di dalam pertimbangan

hukum yang berkaitan dengan hal ini, maka dasar hukum Undang-undang

yang digunakan adalah pasal 6 Undang-undang perlindungan Anak.

5. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjamin hak asuh anak yang

diberikan kepada bapak atau pihak lainnya?

Jawaban: ya jelas, syaratnya itu harus untuk memenuhi kualifikasi sebagai

pengasuh. Dan seorang pengasuh tentunya orang yang berakhlak baik secara

pribadi yang didalamnya tidak minum-minuman, tidak narkoba dan

seterusnya, kemudian beribadah baik dan pengasuh sanggup secara

financialnya. Pengasuh (bapaknya) memeberikan nafkah, memberikan

perlindungan pada anak itu, dan klasifikasi-klasifikasi inilah yang menjadi

penentu, boleh atau tidaknya pengasuh mendapatkan hak hadhanah itu.

Bahwa ya tidak sembarangan untuk menjadi pengasuh, maka harus dilihat

dahulu kemampuannya. Contohnya istri murtad ternyata suami

pengangguran, jika dilihat suami tidak punya uang untuk nafkahi dan

kerjanya tidak jelas, maka tidak bisa langsung beralih dari murtadnya istri itu

beralih kepada suami. Dan apabila dilihat dari itu apa yang mau dilihat

sebagai pengasuh?, maka syarat sebagai pengasuh harus dilihat terlebih

dahulu sudah memenuhi kualifikasi atau tidak. Jadi yang terpenting adalah

dimanalah kemaslahatan anak untuk perlindungannuya, lebih baik kemana

diberikan hak asuh dalam kondisi cerai. Oleh karena itu,dalam memutus

perkara hak hadhanah antara siapa dengan siapa yaitu suami istri. Maka

hakim dalam memutus selalu melihat yang terbaik untuk anak (The Best of

Interest of Child), yang artinya membuat perlindungan terbaik untuk anak,

maka seperti itulah prinsipnya.

6. Murtad seperti apa yang bisa menjadi penghalang hadhanah?

Jawaban: bahwa sebenarnya di dalam hukum Undang-undang tidak ada yang

membahas murtad seperti apa, kata murtad di dalam filsafat transparan dan

secara redaktorial dikatakan murtad menjadi paham dalam hal itu, tentu

tidak. Ini hanya penalaran hukum, yaitu jika seorang istri murtad, inilah yang

akan berpengaruh nanti dari kejiwaan anak, dan sebagai contoh: bisa jadi ibu

membawa keyakinan anak yang awalnya beragama Islam untuk beralih

agama seperti ibunya, dan orang tua ini melindungi dan hukum (hakim) juga

melindungi. Akan tetapi sebernarnya dimana pasal yang berkaitan dengan hal

itu. Ya tentu tidak, hanya saja berkiaitannya dengan perlindungan anak itu

sendiri, oleh karena itu kembali lagi kepada pasal 6 Undang-undang

Perlindungan Anak, yang menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah

menurut agamanya, berpkir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Jakarta, 14 April 2015

Pihak yang diwawancarai pewawancara

(Drs. Jarkasih, M.H) (Lilis Sumiyati)

HASIL WAWANCARA


Jakarta Pusat yaitu Ibu Dra. Hj. Nurroh sunah, SH pada hari Selasa tanggal 14

April 2015 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim untuk status orang tua yang murtad

terhadap hak asuh anaknya?

Jawaban: menurut hakim ibu Nurroh Sunah,sebagai seorang muslim, apalagi

seorang hakim secara moral mempunyai tanggung jawab dihadapan Allah,

untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, dan menyelamatkan anak yang

belum mengetahui apa-apa tentang agama.

Orang tua terutama ibu sebagai orang yang terdekat dengan anak yang akan

memberikan pelajaran agama sebagai pondasi dalam kehidupan anak

menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya sebagai hakim tidak akan

meyerahkan pengasuhan anak kepada ibu yang murtad, apalagi yang

bapaknya sejak awalnya seorang muslim yang masih melaksanakan syariat

Islam dan masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, dan membiayai anak

untuk pendidikan agama Islam yang baik. Sehingga cukup alasan untuk

menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada bapaknya.



perkara ini?

Jawaban: dasar hukum dalam pengertian secara Islam, bahwa orang yang

paling dekat dengan anak adalah ibu. dan penanaman nilai agama pertama

kali yaitu berasal dari ibu, dan untuk dasar pondasi agama ialah: “anak itu

dilahirkan dari kertas putih yang berarti suci, Sebagaimana yang dijelaskan

dalam Hadis Nabi, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua

orang tuanyalah yang menjadikannnya penganut yahudi, nasrani, atau

majusi”. Dan agama anak itu dianut dari orang tuanya terutama seorang ibu,

maka jika anak muslim, akan tetapi ibu non-muslim, maka disitulah yang akan

memberikan kekhwatiran pada anaknya dan pada akhirnya mengikuti atau

membawa anak ke agamanya. Mengenai kaidah fiqih yang digunakan yaitu

dalam hal antara manfaat dan mudharat, maka yang lebih utama adalah

menghilangkan kemudharatannya. Maka, penanaman agama anak yang tidak

mengetahui apa-apa dan anak akan mengenal agama itu dari orang tuanya,

terutama ibu. Oleh karena itu ibu sebagai orang tua harus beragama bagus

(muslim) dan baik, agar menciptakan anak yang baik dan kelak anaknya itu

menjadi anak yang soleh-sholehah.

3. Apakah murtad menjadi alasan penghalang orang tua untuk mendapatkan hak

asuh anak?

Jawaban: ya tentu menjadi penghalang hak asuh anak, karena disebabkan

anak akan menjadi tidak soleh-sholehah, yang disebabkan salah satu orang

tunya murtad, terutama seorang ibu yang setiap hari berkomunikasi. Dan

apabila seorang ibu itu mampu dalam financialnya akan tetapi agama ibu

keluar dari agama Islam (murtad), justru disinilah apabila hak asuh tetap

diberikan ibunya, maka anak cepat sekali terpengaruh agama ibunya, karena

ibulah yang sangat dekat. Oleh karenanya, jika ibunya murtad tetap menjadi

pengahalang untuk mendapatkan hak asuh anaknya apalagi ayahnya mampu

membawa anak itu ke jalan yang baik (menjadi seorang muslim dan

muslimah).



bapak/ibu mengenai putusan ini?

Jawaban: yaitu terlihat alasan satunya itu dari segi agama orang tuanya, dan

apabila hal ini dikaitkan pada Undang-undang saja hal tersebut menjadi

kalah kekuatanya, karena di dalam pasal 105 KHI yang menyebutkan anak

yang dibawah umur 12 tahun itu hak asuhnya ada pada ibunya. Walaupun hal

tersebut berlainan arah dengan pasal Undang-undangnya, akan tetapi

faktanya orang tuanya atau ibunya agamanya berbeda dengan anaknya.

Maka hakim berkeyakinan bahwa akibat berbeda agama seperti itu, jangan

sampai hak asuh anak yang muslim dibina oleh agama non-muslim. Dalam

kasus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, karena jika hak asuh berada

dipihak ibunya yang non-muslim atau murtad, maka tetap saja anak akan

terpengaruh agama ibunya. Dan apabila pada saat itu ibu juga sedang

mengalami kasus yang mengakibatkan seorang ibu tidak bisa mengasuh

anaknya, maka hak asuh tersebut akan berpindah, dan melihat pada kondisi

ayahnya yang sanggup untuk memeliharanya, dan mampu memberikan nafkah

pada anaknya, karena ayah terlihat mampu dan terbukti memberikan

kemaslahatan bagi anaknya, maka hak asuh bisa diberikan atau dijatuhkan

kepada ayahnya, karena melihat alasan si istri yang terjerat kasus dan

kemurtadan yang terjadi pada ibunya.

5. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjamin hak asuh anak yang

diberikan kepada bapak atau pihak lainnya?

Jawaban: syarat bagi pihak yang berhak mengasuh anak itu terlihat pada

agamanya yang bagus dan berkelakuan baik, tidak pernah meninggalkan

sholatnya, tidak penjudi, tidak pemabuk, belum menikah dan kemudian

mampu memberikan nafkah pada anaknya. sehingga bisa memenuhi hak-hak

yang ada pada anak demi kemaslahatan. Maka oleh karena alasan ibu yang

murtad, seorang ibu tidak berhak mendapatkan pengasuhan anak, karena

syarat-syarat dalam melakukan hadhanah tidak lain agamanya, sehingga

tanpa ada salah satu syarat tersebut, dengan itu ibu bisa saja menjerumuskan

anak-anaknya untuk mengikuti perilaku yang diinginkan ibunya.

6. Apakah menurut bapak/ibu dalam putusan ini sudah dapat memenuhi tujuan

hukum? Padahal pada dictum putusan yang termuat terlihat menyimpang dari

ketentuan Undang-undang yang ada.

Jawaban: bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum. Maka dari segi kemanfaatannya, orang tua manfaat bagi

anaknya, yaitu dari segi merawat, menjaga serta mendidiknya. Maka apabila

orang tuanya atau ibunya murtad dan tidak berkelakuan baik, sehingga

dengan itu, orang tua terbukti tidak memberikan manfaat bagi anaknya.

Sedangkan untuk kedilannya, karena salah satu orang tuanya tidak bisa

memberikan manfaat bagi anak untuk mengasuhnya, seperti ibu yang murtad,

maka hakim mengambil dari kemaslahatan anaknya, walaupun anak masih

kecil masih berada naungan ibunya, akan tetapi jika hak asuh anak pada

ibunya, ditakutkan anak ikut terpengaruh, sehingga hak asuh diberikan

kepada ayahnya, yang mana terlihat ayahnya mampu untuk mengasuh

anaknya. karena ayahnya lah yang mengerti akan hak-hak yang dimiliki anak.

7. Adakah yang menjadi alasan seorang pengasuh tidak bisa mendapatkan hak

asuh anak?

Jawaban: alasan dari sesorang tidak mendapatan hak asuh anak, apabila

berkelakuan tidak baik, tidak sayang kepada anaknya, dan walaupun

agamanya bagus akan tetapi yang baik dikerjakan dan yang tidak baik juga

dikerjakan, suka berfoya-foya, tidak mampu mangurus anak, dan menikah

dengan orang lain yang menyebabkan anak itu ditelantarkan. Maka hal inilah

yang menjadi alasan tidak mendapatkan hak asuh anak. akan tetapi apabila

hak asuh memang berada pada ayahnya karena disebabkan ibu terkena kasus,

tetapi ayahnya diketahui menikah dengan orang lain kemudia menelantarkan

anaknya, tidak diurusi agama anaknya, maka sebagai seorang ibu bisa

kembali menuntut anaknya yang dibawah 12 tahun untuk berada pada

pengasuhannya. Oleh karena itu yang terpenting dalam pengasuhan anak

adalah terciptanya kemaslahatan bagi anak itu sendiri dikemudian harinya.

Jakarta, Jum’at 24 April 2015

Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH) (Lilis Sumiyati)

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah memberikan

putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang, umur 34 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Direktur Utama PT Anugerah Nusantara, tempat tinggal di Jalan Puyuh

No.1 RT.018 RW.003 Cluster Tulip Cipinang Indah 2 Jakarta Timur, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada S. Limanto, SH, Aji Suharto, SH dan Joiada

Pangaribuan, SH sebagai Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 1 Juli 2011 bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama

untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Daryono bin Tumino, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di Perumahan Telaga Golf Nuansa Belanda No.29 Kel. Pondok Cabe Kec.

Sawangan Kotamadya Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Kristianadi Pramudito, SH dan Rahmat Suryo Hadi Saputro, SH sebagai

Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9

Desember 2010 bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama untuk dan atas

nama pemberi kuasa selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30

Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan

register perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 30 Agustus 2010 pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat

sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Nikah Nomor 0302/77/V/99

tertanggal 24 Mei 1999.

2 Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah

mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yakni :

1 Gabe Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999.

2 Sandrina Bintang Natalia (perempuan) lahir pada tanggal 23

Desember 2001.

3 Bahwa mulai dari tahun 2001 sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di

rumah kontrakan di daerah Petukangan, Slipi, Jakarta Barat, antara penggugat

dan tergugat sering terjadi percekcokan atau pertengkaran-pertengkaran secara

terus menerus yang mengakibatkan hubungan perkawinan antara penggugat dan

tergugat tidak harmonis.

4 Bahwa yang menjadi faktor penyebab percekcokan atau pertengkaran ini adalah

karena tingkah laku tergugat yang temperamental / emosional, sering pulang

malam tanpa alasan yang jelas dan selalu berpoya-poya dengan teman-teman

sejawatnya untuk menghambur-hamburkan uang yang tidak pernah sama sekali

memberikan nafkah maupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga layaknya

sebagai seorang suami atau kepala keluarga.

5 Bahwa selama dalam perkawinan ini, penggugat dengan penuh kesabaran dan

perjuangan untuk mempertahankan keluarga dan masa depan anak-anak,

penggugat-lah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan

anak-anak tersebut.

6 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atau perkawinannya,

penggugat selalu menghimbau dan terus mengingatkan tergugat untuk

memperbaiki dirinya, agar tidak mengulangi kebiasaan buruknya yang

temperamental / emosional, sering pulang tengah malam dan berpoya-poya

dengan teman-temannya akan tetapi tergugat tidak mempedulikannya dan

bahkan berujung dengan kekerasan dengan cara menampar dan memukul

penggugat apabila penggugat mengingatkannya.

7 Bahwa selain itu pula anak-anak pun kerap menjadi sasaran temperamental /

emosional tergugat, dengan cara membentak, memarahi anak-anak dan bahkan

memukul anak-anak dengan menggunakan ikat pinggang tanpa suatu alasan

yang masuk diakal.

8 Bahwa pada ± bulan April tahun 2004 sewaktu penggugat dan tergugat tinggal

di Kemanggisan Jl. Anggrek Rosliana Raya Blok H No.86 Kec. Palmerah, saat

tergugat pulang tengah malam dan penggugat pun menanyakan dari mana, akan

tetapi tergugat langsung marah-marah dan memukul pengugat sampai pipi /


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mukanya bengkak dan adek dari penggugat pun (Fernando Simanullang)

mengetahui hal tersebut dan langsung melaporkan tergugat ke pihak yang

berwajib (Polres Jakarta Barat) untuk diproses secara hukum.

9 Bahwa atas kelakuan tergugat yang semakin menjadi-jadi atau kelewat batas

terhadap penggugat, akhirnya penggugat pun tidak tahan lagi untuk hidup

bersama dengan tergugat, sehingga penggugat pun minggat dari rumah dengan

membawa kedua anaknya.

10 Bahwa pada tahun 2005 setelah tergugat mengetaui keberadaan atau tempat

tinggal penggugat, tergugat langsung mendatangi tempat tinggal penggugat dan

tergugat membuat keributan dirumah tersebut serta mengambil paksa anak

sulungnya yang bernama Gabe Maulana dan membawa anaka tersebut kerumah

orang tuanya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat.

11 Bahwa selama 3 tahun lamanya penggugat tidak pernah bertemu dengan

anaknya yang bernama Gabe Maulana karena tidak diperkenankan oleh

tergugat. Dengan rasa rindu yang sangat dalam dari seorang ibu, akhirnya

penggugat pun memberanikan diri untuk pergi menjenguk anaknya tersebut

pada ± bulan Agustus 2008 ke tempat kediaman orang tua tergugat yang berada

di daerah Depok. Setelah penggugat bertemu dengan anaknya dan memeluknya

penggugat pun mengajak anaknya untuk tinggal bersamanya. Mendengar ajakan

tersebut pihak keluarga tergugat (dalam hal ini tergugat dan Bapak tergugat)

langsung marah-marah, kemudian memukul penggugat dengan menggunakan

roll / balok, mencekik leher penggugat, sampai hidung penggugat mengeluarkan

darah, mengurung penggugat dikamar mandi serta mengancam penggugat

dengan menunjukkan sebilah pisau, supaya penggugat tidak mengajak-ajak

anaknya untuk ikut bersamanya.

12 Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, pihak keluarga penggugat pun langsung

mengambil tindakan dan melaporkan perbuatan tergugat dan orang tua tergugat

ke Polres Depok.

13 Bahwa semenjak peritiwa tersebut sampai dengan sekarang ini, penggugat tidak

pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya yang bernama Gabe

Maulana karena selalu dihalang-halangi oleh pihak keluarga tergugat.

14 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, penggugat berhak menuntut agar perkawinan

antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei

1999 dengan Buku Nikah nomor 0302/77/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat putus karena

perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


15 Bahwa mengingat usia kedua anak tersebut yang masih dibawah umur (belum

mumayyiz) yang membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang ibu, serta

membutuhkan bimbingan dari seorang ibu demi masa depan anak-anak tersebut

kelak, maka sudah selayaknya lah Bapak majelis hakim yang memeriksa

perkara ini untuk memberikan serta memutuskan bahwa hak asuh anak

tersebut diberikan kepada penggugat.

16 Bahwa selain itu pula penggugat berhak menuntut kepada tergugat untuk

membayar uang nafkah pada penggugat berikut anak-anaknya sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17 Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara jelas

menyatakan : “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berusia 12 (dua belas) tahun diasuh oleh ibu”. Maka dengan ini mohon

kepada Bapak majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak

asuh (hadhanah) tersebut kepada penggugat dan menghukum tergugat untuk

menyerahkan kedua anak tersebut kepada penggugat untuk dipelihara tanpa

syarat apapun. Sedangkan penggugat tidak akan menghalang-halangi tergugat

untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku bapak dari kedua anak

tersebut.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya

Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada

tanggal 24 Mei 1999, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta

Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24

Mei 1999, putus karena cerai.

4. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap kedua anak yang bernama Gabe

Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan Sandrina Bintang Natalia berumur 8

(delapan) tahun kepada penggugat.

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan Gabe Maulana dan Sandrina Bintang

Natalia kepada penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan

hukum.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua

anaknya, yang bernama Gabe Maulana dan Sandrina Bintang Natalia sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untk setiap bulannya dan dibayar kepada

penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon

putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir

di persidangan yang didampingi oleh kuasa hukumnya semula oleh advokad dan

konsultan hukum dari Law Firm ”Dody Julianto Siahaan & Partners” berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2010 sedangkan tergugat belum hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan

tertanggal 8 Nopember 2010 tetapi tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22

Nopember 2010 melalui sub bag umum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang intinya

tergugat menyatakan bersedia digugat cerai oleh penggugat dengan alasan adanya

perbedaan keyakinan kepada Tuhan YME dan telah pisah rumah selama 5 tahun

selanjutnya alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan demikian

kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus

2010 yang intinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tergugat datang dengan didampingi

oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada penggugat dan

tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil penggugat menyatakan tetap pada

gugatannya sedangkan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat

kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 01 tahun 2009 tentang mediasi

jo. Pasal 130 HIR para pihak telah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan pada

tanggal 13 Desember 2010, tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 14 Januari 2011 dan

telah dilaksanakan oleh mediator secara maksimal sesuai dengan laporan dari mediator

tertanggal 14 Januari 2011 namun gagal.

Pada saat upaya mediasi I, penggugat dan tergugat hadir pada saat itu penggugat

mengakui telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Oleh karena

belum sempurna mediasinya maka akan diadakan mediasi ke 2 kedua belah pihak akan

hadir dengan mengajak anak masing-masing, ternyata mediasi ke 2, penggugat tidak

hadir tetapi diwakili kuasa hukumnya. Kemudian tergugat minta untuk diadakan mediasi

ke 3, ternyata penggugat juga hanya diwakili kuasanya sedangkan tergugat hadir dengan

mengajak anak I yang ada pada tergugat dan dalam mediasi ke 3 kuasa hukum


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak akan hadir dalam upaya mediasi maka

dinyatakan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa setelah didamaikan melalui mediasi tidak berhasil

didamaikan / gagal, kemudian dibacakan kembali surat gugatan penggugat tertanggal 30

Agustus 2010 yang intinya penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan

jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2011 sebagai berikut:

I Dalam Pokok Perkara (Fundamentum Petendi)

1 Bahwa tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-

dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya

tertanggal 3 Agustus 2010, kecuali untuk hal-hal yang

secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

2 Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan

bahwa antara tergugat dengan penggugat adalah pasangan

suami istri sesuai dengan telah melangsungkan

perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Palmerah Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh

penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat,

Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999.


bahwa PENGGUGAT sebelum melangsungkan

pernikahannya dengan TERGUGAT menganut atau

beragama Kristen Protestan, PENGGUGAT menyadari

bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

memiliki perbedaan prinsip dalam beragama (aqidah),

namun PENGGUGAT tetap menjalani hubungan dengan

TERGUGAT dan akan menikah dengan TERGUGAT,

Untuk itu PENGGUGAT dengan kesadaran dan

keihklasannya memeluk agama Islam dan PENGGUGAT

menjadi Muamalaf di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat pada tanggal 10

Mei 1999. Perkawinan antara TERGUGAT dengan

PENGGUGAT merupakan pernikahan yang sah karena

berdasarkan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2

ay at 1 jo KHI Bab II Pasal 2 serta perkawinan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta

Barat seperti sesuai pada point 2 diatas;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah

melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul)

selayaknya pernikahan pada umumnya, dalam

pernikahannya telah Menjalani Bahtera Pernikahannya

dengan penuh Kebahagiaan, hal tersebut dibuktikan telah

Dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

4.1. GABE MAULANA, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Agustus

1999, usia 11 tahun;

.2. SANDRINA BINTANG NATALIA, anak Kedua Perempuan, lahir pada

tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun.

Bahwa kedua anak dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam;

Dengan lahimya kedua anak tersebut terlihat dengan Nyata dan Jelas bahwa

kebahagiaan diantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sangatlah Sempurna,

karena dalam keutuhan Rumah tangga bisa dinyatakan Sempuma bila telah

dikaruniai Anak.

5 Bahwa setelah perkawinannya, TERGUGAT dengan

PENGGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua

TERGUGAT yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana

Raya Blok H No. 86 Rt.009 Rw.05, Slipi, Kelurahan

Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Setelah itu TERGUGAT dan PENGGUGAT pindah di

rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Mesjid AMD V

Petukangan Utara, Jakarta Selatan, pada saat akan

melahirkan anak pertama TERGUGAT bersama

PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua TERGUGAT

di Jalan Anggrek Rosliana VI, Rt.009 Rw.05 Slipi

Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta

Barat., hingga anak kedua lahir, setelah itu tinggal di

daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh

TERGUGAT, jadi apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT

dalam gugatannya mengenai domisili tinggal bersama

tidak seluruhnya benar;

6 Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas

dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4 yang

pada intinya menyatakan :

" faktor Penyebab percekcokan atau pertengkaran adalah tingkah laku TERGUGAT

yang temperamental/emosional, sering pulang tengah malam, berpoya-poya dengan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


teman'teman sejawatnya untuk menghamburkan uang dan tidak memberikan nafkah

lahir ".

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah, bahwa PENGGUGAT sejak

setelah melahirkan anak pertama pada tahun 2000 PENGGUGAT telah kembali

memeluk agama asalnya atau beragama Kristen Prostestan, dalam artian bahwa

PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad dari Agama Islam yang telah

dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan, adalah fakta hukum yang tidak dapat

dibantah, yang menjadi akar permasalahan atau percekcokan antara TERGUGAT

dengan PENGGUGAT karena ke-murtad-an PENGGUGAT. TERGUGAT

sesungguhnya merasakan perubahan perilaku PENGGUGAT, sejak kelahiran anak

pertama. Terutama sejak PENGGUGAT menampakkan perpindahan agamanya

kembali menjadi seorang nasrani (Kristen Protestan). Bahwa PENGGUGAT telah

Peralihan Agama atau Murtad. sangat jelas indikasinya yaitu dengan adanya Injil di

rumah yang kerap dibaca/digunakan oleh PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT mulai

menghadiri peribadatan natal baik dirumah maupun di gereja atau tempat lainnya

yang dijadikan tempat peribadatan, dan PENGGUGAT mulai menghadiri

peribadatan mingguan umat nasrani digereja-gereja atau ditempat yang dijadikan

tempat peribadatan, dimulai dengan secara diam-diam menjadi terang-terangan

diantaranya gereja Tiberias yang berlokasi di Semanggi, gereja di kawasan Roxy, di

Senayan dan tempat-tempat lainnya bahkan PENGGUGAT selalu berupaya

mempengaruhi TERGUGAT serta anak-anak agar mengikuti aktifitas ibadah

PENGGUGAT tersebut walaupun sesungguhnya TERGUGAT telah menolak. Jadi

sangatlah tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan dirinya Peralihan Agama atau

Murtad setelah pisah rumah dengan TERGUGAT. Sejak Peralihan Agama atau

Murtad-nya PENGGUGAT itulah mulai sering terjadi percekcokan pertengkaran,

PENGGUGAT tiba-tiba sering marah-marah, memaki-maki TERGUGAT dengan

alasan yang tidak jelas bahkan melakukan pemukulan;

TERGUGAT telah berusaha membimbing dan mencegah agar PENGGUGAT tetap

menjadi muallaf namun usaha TERGUGAT sia-sia karena PENGGUGAT tetap

melakukan ke-murtad-annya, dan juga PENGGUGAT selalu berusaha untuk

mengajak dan memaksa TERGUGAT bersama anak-anak untuk mengikuti

PENGGUGAT, pada tahun 2004 PENGGUGAT pernah meminta dengan cara

memaksa kepada TERGUGAT untuk mengantarkan PENGGUGAT ke Gereja

Tiberias Semanggi, PENGGUGAT juga memaksa dengan kekerasan (membentak-

bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja

tersebut;

Sesungguhnya PENGGUGAT-lah yang telah melakukan kekerasan secara fisik dan

psikis terhadap TERGUGAT maupun anak-anak, dengan berupaya mempengaruhi

serta melakukan pemaksaan kehendaknya diantaranya melakukan pelarangan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


terhadap TERGUGAT dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri

dengan cara mencegat/menghalang-halangi, di pintu rumah sambil PENGGUGAT

berkata " langkahi mayat saya ", lalu menarik dengan paksa anak pertamanya ( Gabe

Maulana ) serta TERGUGAT hingga baju yang dikenakan TERGUGAT robek;

Dengan kepribadian PENGGUGAT yang selalu berpindah-pindah agama, maka

dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b:

" Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.";

serta PENGGUGAT memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan /

mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja telah nyata-nyata

melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

6 yakni:

" Setiap anak berhak untui beribadab menurut agamanya, berpiiir, dan berekspresi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua "

Oleh karenanya dali-dalil PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk

mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga

berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta

berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-

dalilnya. Maka sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus

perkara a quo dapat menilai Apakah dalil-dalil yang diajukkan oleh PENGGUGAT

memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-kah PENGGUGAT hanya

berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum

dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara

serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan

dalil-dalilnya. Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim

yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat

menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya

menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya

Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

Agar Tercapai Kebeneran yang Hakiki untuk itu TERGUGAT memohon kepada

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya

dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dan kedua anak TERGUGAT dan

PENGGUGAT, Apakah dalil TERGUGAT benar atau bohong,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT

dalam Gugatannya pada point 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan :

" TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga dan

berpoya'poya dengan teman-toman sejawatnya"

TERGUGAT sebelum melangsungkan pernikahannya dengan PENGGUGAT,

TERGUGAT bekerja di berbagai perusahaan dengan berpenghasilan tetap dan saat

ini TERGUGAT bekerja di PT. Global Goup dari tahun 2009 hingga kini. dengan

berpenghasilan tetap pula, dan penghasilannya telah diberikan kepada

PENGGUGAT guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT selalu

berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari tanggung

jawab TERGUGAT dengan membiayai kebutuhan keluarga seperti persalinan kedua

anaknya, perawatan kesehatan istri dan kedua anaknya, pendidikan kedua anaknya,

sewa/kontrak rumah, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga membantu keperluan

keluarga PENGGUGAT yakni pernah memberikan uang muka kepemilikan motor

dan uang keperluan kuliah adik PENGGUGAT. TERGUGAT tentunya melakukan

hal ini dengan keikhlasannya semata-mata untuk ibadah yaitu menafkahi rumah

tangga dan membantu keluarga PENGGUGAT. Maka berdasarkan dalil-dalil

PENGGUGAT pada point 4 dan 5 yang menyatakan TERGUGAT tidak pernah

memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga adalah suatu rekayasa saja dan apakah

pemberian Nafkah Lahir dari suami harus dibuatkan tanda terima ?. Jadi dalil

PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau

memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-

pembenaran dengan berbagai cara. Oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada


dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya

menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

8 Bahwa TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT atas dalil yang menyatakan

" TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga ". karena

PENGGUGAT telah melakukan kebohongan dalam mendalilkan suatu

permasalahan;


dalam Gugatannya pada point 4 dan 6 yang pada intinya menyatakan :

" TERGUGAT soring pulang tengah malam, berpoya-poya dengan teman –teman

sejawatnya untuk menghamburkan uang "

Bahwa pada tahun 2003 TERGUGAT pernah bekerja di PT. Gaja Motor sebagai

Sales Marketing kendaraan bermotor, TERGUGAT berkerja ditempat tersebut hanya

beberapa bulan saja, karena tuntutan pekerjaan sebagai Sales Marketing yang selalu

dikejar target maka TERGUGAT pernah pulang malam hingga jam 20.00 WIB

namun tidak pulang tengah malam seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tersebut, bilamana TERGUGAT pulang malam itupun sepengetahuan PENGGUGAT

dan PENGGUGAT juga mengetahui keberadaan TERGUGAT. Dan mengenai

berpoya-poya dengan teman-teman sejawatnya untuk menghamburkan uang, seperti

apa yang TERGUGAT telah uraikan pada point 7 diatas dalam Jawaban a quo, hal

tersebut tidaklah mungkin karena penghasilan TERGUGAT tidaklah berlebihan

namun cukup buat keluarga. Oleh karena sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa,

Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menilai Apakab dalil-dalil yang

diajukkan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-

kah PENGGUGAT hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau


pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim

agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalimya. Dengan demikian TERGUGAT

memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara

a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau

setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka

sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk

Seluruhnya;

10. Bahwa TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT atas dalil yang menyatakan:

“ TERGUGAT berpoya-poya dengan teman-teman sejawatnya untuk

menghamburkan uang ". karena PENGGUGAT telah melakukan kebohongan dalam

mendalilkan suatu permasalahan;

11.Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam

Gugatannya pada point 4, point 6 dan point 8 yang pada intinya menyatakan:

" bahwa Tergugat seorang yang temperamental / emosional serta melakukan

kekerasan dengan cara menampar dan memukul terhadap Penggugat."

Bahwa seperti yang telah TERGUGAT uraikan pada point 6 diatas, dan perlu

TERGUGAT tambahkan bahwa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan berumah

tangga dan secara fakta hukum yang terjadi adalah bahwa PENGGUGAT-lah yang

memiliki sifat " temperamental/emosional serta melakukan kekerasan dengan cara

menampar dan memukul", Perbuatan yang dilakukan tersebut terjadi sejak

PENGGUGAT melakukan Peraliban Agama atau Mwtad. hal tersebut dilakukan

untuk melakukan Intimidasi dan berupaya keras agar TERGUGAT berserta anak-

anak dan juga Keluarga Besar TERGUGAT untuk memeluk dan menganut Agama

Kristen Protestan. Dan kekerasan yang terjadi dan yang sebenarnya menjadi korban

kekerasan adalah TERGUGAT, adapun kekerasan yang dilakukan oleh

PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dilakukan didepan urnum (di jalan Anggrek

Rosliana dan depan pos keamanan RW), hal ini terjadi pada tahun 2004 di rumah

orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


86 Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat. Kekerasan

ini terjadi karena alasan yang tidak jelas kenapa PENGGUGAT marah-marah;

Bahwa benar TERGUGAT dilaporkan oleh PENGGUGAT atas kekerasan yang

terjadi pada tahun 2004 pada saat di rumah orang tua TERGUGAT yang di Jalan

Anggrek Rosliana VI Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta

Barat., kepada Polres Jakarta Barat, pada saat itu kejadian yang sebenarnya

TERGUGAT-lah yang dianiaya oleh PENGGUGAT dengan cara dipukul dengan

best (stang motor), digigit langan TERGUGAT dan dicakar badan TERGUGAT,

kejadian tersebut terjadi pada saat TERGUGAT pulang dari kerja, namun hingga saat

ini atas laporan PENGGUGAT tersebut Tidak Berkembang dan Tidak Berlanjut

karena yang menjadi korban dan yang terluka adalah TERGUGAT;

Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer

PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut serta TERGUGAT

Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan atas laporan Tindak Pidana

Kekerasan yang dilakukan TERGUGAT. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT

tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan

fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran

dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat

terpengaruh dengan dalil-dalilnya. Dengan demikian TERGUGAT Memohon kepada


dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-

tidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka

sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk

Seluruhnya;


dalam Gugatannya pada point 7, yang pada intinya menyatakan:

" Tergugat sering membentak, memarahi dan memukul anak-anak dengan

menggunakan ikatpinggang tanpa suatu alasan yang masuk akal."

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan atau berbuat seperti yang didalilkan

PENGGUGAT diatas terhadap anak-anak maupun terhadap PENGGUGAT-pun,

justru PENGGUGAT-lah yang selalu melakukan atau berbuat seperti apa yang

didalilkan sendiri, hal tersebut seperti sesuai apa yang telah TERGUGAT uraikan

pada point 6 dan point 11 diatas dalam Jawaban a quo, serta PENGGUGAT pada

tahun 2005 telah nyata-nyata mengungsikan dan meninggalkan anak kedua yakni

SANDRINA BINTANG NATALIA di Medan di rumah kakak PENGGUGAT, hal ini

diketahui oleh TERGUGAT pada tahun 2007 dari PENGGUGAT, karena anak kedua

tersebut sakit, sedangkan PENGGUGAT pada saat itu berada di Jakarta tidak tinggal

bersama dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT berusaha keras untuk memisahkan

TERGUGAT dengan anak keduanya serta PENGGUGAT juga tidak mengurus dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


merawat anak pertama yakni GABE MAULANA dan yang terlebih lagi

PENGGUGAT tidak mengurus dan merawat anak kedua hingga pernah anak kedua

tersebut jatuh sakit serta PENGGUGAT juga selalu memaksa dengan kekerasan

(membentak-bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT

menganut dan beribadah secara agama Kristen Protestan. Oleh karenanya sekiranya

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat

menilai Apakah dalil-dalil yang diajukkan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran

yang Sah menurut Hukum ? atau-kah atau-kah PENGGUGAT hanya berusaha untuk



berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-

dalilnya;

Agar Tercapai Kebenaran yang Hakiki untuk itu TERGUGAT memohon kepada


dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dari kedua anak TERGUGAT dan

PENGGUGAT, Apakah dalil TERGUGAT benar atau bobong;

Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa,

Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-

dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil

PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT

dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

13. Bahwa seperti apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada point 9 dalam

Gugatan cerainya yang menyatakan:

" atas kelakuan TERGUGAT yang semakin menjadi-jadi atau ... ..dst.... sehingga

PENGGUGATpun minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya.",

TERGUGAT membantah secara Tegas-tegas dan Keras atas dalil PENGGUGAT

tersebut. PENGGUGAT pada pertengahan tahun 2005 meninggalkan rumah tinggal

bersama tanpa alasan yang jelas dan permasalahan yang jelas pula. PISAH RUMAH

yang telah terjadi sudah sering dilakukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT pergi

dengan tujuan kampung halamannya di Medan mengunjungi keluarganya dalam

rangka Natal dengan membawa serta anak kedua, dan kembali hanya seorang diri

tanpa membawa serta anak kedua yakni SANDRINA BINTANG NATALIA yang

pada saat itu berumur 2 ( dua ) tahun yang dititipkan dirumah keluarganya di Medan,

tentu ini menjadi pertanyaan dari TERGUGAT untuk tujuan dan maksud apa

PENGGUGAT melakukan hal tersebut. Setelah kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan

akhirnya anak kedua dijemput kembali oleh PENGGUGAT dan kembali bersama

TERGUGAT. PENGGUGAT terus berupaya memisahkan kedekatan anak-anak

dengan TERGUGAT dan untuk kesekian kalinya PENGGUGAT berupaya membawa

anak-anak pergi meninggalkan TERGUGAT, dan upaya terakhirnya adalah pada saat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PENGGUGAT membawa pergi lagi anak kedua yakni SANDRINA BINTANG

MAULANA saat itu berumur 4 (empat) tahun yang sedang tidur, setelah sekitar 5

(lima ) tahun TERGUGAT baru mengetahui kepastian keberadaan anaknya tersebut,

yang ternyata selama ini tidak tinggal bersama PENGGUGAT melainkan berada di

Medan dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT, sementara anak pertamanya

GABE MAULANA pada saat itu tidak terbawa dikarenakan pada saat itu sedang

bermain diluar rumah. Perbuatan PENGGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT

Tanva Izin atau Tanpa Pemberitahuan kepada TERGUGAT serta Hanya membawa

anak kedua dan meninggalkan anak pertama pada TERGUGAT sehingga kedua anak

tersebut harus kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan

kasih sayang seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang

seorang ibu, perbuatan PENGGUGAT tersebut telah 5 (lima) tahun lamanya dan

perbuatan yang lebih buruk dari PENGGUGAT adalah membawa anak kedua pergi

ke Medan dan meninggalkannya atau dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT lalu

PENGGUGAT kembali ke Jakarta. Oleh karenanya Perbuatan yang dilakukan oleh

PENGGUGAT adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah

memisahkan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya, maka TERGUGAT

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Haldm Yang Memeriksa

Perkara a quo dapat menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT

adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih

sayang kedua orang tua kepada anaknya;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil-dalil PENGGUGAT

dalam Gugatannya pada point 11 dan point 12 dalam Gugatannya untuk

keseluruhannya. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada awal tahun 2005

pada malam hari PENGGUGAT datang ke rumah orang tua TERGUGAT, karena

pada saat itu anak-anak berserta TERGUGAT sedang berada dan bermalam di rumah

orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha keras untuk mengambil kedua anak

tersebut dengan paksa untuk dibawa pulang ke rumah tinggal bersama TERGUGAT

dengan PENGGUGAT, namun anak-anak sedang tidur nyenyak, TERGUGAT

mencoba mencegah serta mengingatkan apa yang akan dilakukannya, karena anak-

anak sedang tidur dan ini sudah malam dan besok kita sama-sama pulang ke

kontrakan, namun PENGGUGAT tidak mau dan langsung marah-marah ke

TERGUGAT, hal tersebut dicoba direleraikan atau ditenangkan suasananya oleh

orang tua TERGUGAT (bapak TERGUGAT) namun PENGGUGAT tetap pada

pendiriannya, atas keras kepala PENGGUGAT maka orang tua TERGUGAT

menegor dengan alasan anak-anak sedang tidur dan saat ini sudah malam, namun

tergoran orang tua menjadi amarah bagi PENGGUGAT sehingga terjadi

percekcokan mulut antara orang tua TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan

percekcokan tersebut juga didengar oleh warga, dan warga tersebut menjadi berang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


terhadap PENGGUGAT karena tidak mau melihat kenyataannya bahwa anak-anak

sedang tidur nyenyak dan saat ini sudah malam. Perlu Majelis Hakim ketahui kenapa

warga sekeliling rumah orang tua TERGUGAT juga berang karena selain kejadian

tersebut, PENGGUGAT juga pernah membuat keonaran dan membuat keributan

karena hal-hal perbedaan agama, menjelek-jelekkan Agama Islam dan mencaci-maki

orang tua TERGUGAT karena selalu ikut campur dalam rumah tangga, pernah

beberapa kali PENGGUGAT disertai dengan kerabatnya mendatangi dan membuat

keributan keonaran dengan berteriak-teriak dan mengamuk di rumah Orang tua

TERGUGAT hal ini diketahui oleh warga sekitar, dan PENGGUGAT dengan

arogannya tidaklah menghiraukan himbauan warga malah menantang sehingga

memancing kemarahan warga maka pada saat itu justru TERGUGAT yang

melindungi PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha keras untuk menenangkan

warga;

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa apa yang dilaporkan oleh PENGGUGAT di

Polres Depok adalah Orang Tua TERGUGAT dan TERGUGAT hanya sebagai saksi.

Serta perlu Majelis Hakim ketahui juga hingga saat ini atas berita acara laporan

PENGGUGAT tersebut Tidak Berkembang dan Tidak Berlanjut karena yang menjadi

korban dan yang dirugikan adalah orang tua TERGUGAT;


PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut serta TERGUGAT

Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan atas laporan Tindak Pidana

kekerasan yang dilakukan orang tua TERGUGAT. Oleh karenanya dalil

PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau


pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim

agar dapat terpengaruh dengan dalil- dalilnya. Oleh karenanya TERGUGAT

memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara

a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau

setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima.

maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk

Seluruhnya;

15.Bahwa TERGUGAT perlu memberitahukan dan mengingatkan kepada Majelis

Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, bahwa antara

TERGUGAT dengan PENGGUGAT Tidak Ada dan Tidak Pernah Terikat Perikatan

atau Perjanjian Perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan. Jadi apa yang

didalilkan PENGGUGAT pada point 14 dalam Gugatan Cerai PENGGUGAT

tertanggal 03 Agustus 2010 dan terlegister di Pengadilan Agama Jakarta Timur

dengan Nomor 1700/Pdt.G/2010/ PAJT tertanggal 30 Agustus 2010, yang

menyatakan:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


" sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tabun 1974 tentang

Perkawinan Jo. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ”.


PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Apakah antara TERGUGAT

dengan PENGGUGAT Ada dan Pernah Terikat Perikatan atau Perianjian

Perkawinan ? baik sebelum maupun setelah perkawinan seperti yang diamanatkan

dan pencantuman Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan;


dalam Gugatannya pada point 15 dan point 17 dalam Gugatannya yang pada intinya

menyatakan :

" Mengenai usia kedua anak yang masih dibawab umur (belum Mumayyiz)

selayaknya hak asuh anak berada kepada ibu "

Bahwa mengenai permintaan hak asuh anak yang disampaikan PENGGUGAT

berdasarkan atas hak Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah benar bila

ibu tersebut muslim sesuai dengan syarat-syarat dalam Kitab Fiqih Islam dan bagi

PENGGUGAT adalah suatu kepentingan tertunda dari PENGGUGAT yang mana

sesungguhnya PENGGUGAT tidak pantas mendapatkan hak tersebut, mengingat

PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad. PENGGUGAT telah melalaikan

tangggung jawabnya dengan secara sadar meninggalkan anak kedua untuk berada

dalam asuhan orang selain orang-tuanya padahal orang tuanya dalam hal ini ayah

dan ibunya mampu, tanpa memperdulikan kepentingan anak akan kebutuhan kasih

sayang langsung dari orang-tua, PENGGUGAT lalai tidak dapat memberikan

jaminan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani anak;

Berdasarkan Hukum Fiqih (Maqhosidusy Syari'ah) yang menjelaskan “akibat

perceraian orang tua harus meajaga aqidah anak";

Dalam buku " Mim Hajul Muslim " yang menyatakan: " bahwa bapak bisa dan

berhak mendapatkan Hak Asuh untuk anaknya",

Berdasarkan buku Fiqih Sunnah Jilid 3 yang menyatakan: " Syarat pengasuh yakni

memiliki sifat amanah dan bermoral serta beragama Islam";

Berdasarkan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq halaman 154 jilid IV, menyatakan :

" dari Abu Hurairah dia berkata, seorang perempuan menemui Rosululloh SAW, lalu

berkata, " wahai Rosululloh sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi

padahal dialah yang selalu membantu mengambilkan air untukku dari kendi Abu

Inabah dan keberadaannya amat bermanfaat bagiku, Rosululloh kemudian

bersabda, " ini adalah ayahmu dan inilah ibumu, pilihlah mana yang engkau sukai"

kemudian anak itu memilih ibunya " , dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa anak

berhak untuk memilih Jika Ibu Memenuhi Syarat-ayarat Dalam Hukum Fiqih;

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq halaman 150 :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


" Ketetapan Fatwa dalam Mazbab Hanafi dan Mazhab lainnya, masa pengasuhan

berakhir jika anak laki-laki telah berusia 7 tabun dan anak perempuan berusia 9

tahun.";

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid IV halaman 156: HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim

(Shoheh Bukhary Muslim berkata :

" Perintahkanlah anakmu melaksanakan Shalat ketika ketika berumur 7 tahun,

pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah

tempat tidur mereka " , dari hadist ini dapat disimpulkan atau diartikan bahwa anak

telah Aqil Balig berusia 7 tahun ;

Fiqih Imam Syafii 3 (dalam buku Prof. Dr. Wanbah Zuhaih) bab 12 tentang

Pengasuhan halaman 66, menyatakan:

" Jika suami istri bercerai yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah istri

atau perempuan dengan syarat yang akan dijelaskan, sampai anak berusia 7 tahun,

setelah berusia 7 tahun anak diperbolehkan untuk memilih antara bapak dan ibu.

Syarat Pengasuhan ada 7 macam, yaitu :

. Berakal;

. Merdeka',

. Beragama;

. Bisa menjaga diri;

. Bisa dipercaya;

. Tidak menikah dengan laki-laki lain;

. Mampu melaksanakannya.

Bila salah satu tidak terpenuhi maka Gugurlah Hak Asuh yang dimiliki oleh seorang

ibu terhadap anaknya."

Dan Fiqih Imam Syafii 3 (dalam buku Prof. Dr. Wanbah Zuhaih) bab 12 tentang

Pengasuhan halaman 69 menyatakan :

" Pengasuhan dilarang bagi seorang ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah

dijelaskan seperti- gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai dan menikah dengan

pria lain kecuali dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut."

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, jilid IV hal 143 - 147 tentang Syarat Pengasuhan Anak:

1. Berakal sehat, 2. Sudah Dewasa, 3. Memiliki kemampuan untuk mendidik,

4.Memiliki sifat amanah dan bermoral, dan 5. Beragama Islam.

Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama

islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah

SWT., tidak membenarkan orang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir."

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat a :

" Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelibara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusannya. "

Dengan kepribadian PENGGUGAT yang selalu berpindah-pindah agama, maka

PENGGUGAT telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b :

" Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.";

serta PENGGUGAT memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit)

kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja telah nyata- nyata

melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

6 yakni :

“ Setiap anak berhak untuk beribadab menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua “,

Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 :

" Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial ";

Bahwa berdasarkan Yurispurdensi MARI No 349 k / AG / 2006 tertanggal 3 Januari

2007:

" Haddanah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya, bilamana memelihara

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk

beribadat menurut agamanya."

Bahwa seperti apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas ini serta juga seperti apa

yang diuraikan pada point 4, point 6, point 12, point 13 dan point 14 dalam Jawaban

a quo, maka apakah seorang ibu seperti PENGGUGAT Masih Pantas dan Layak

dengan memiliki kepribadian yang berubah-ubah dalam hal memeluk agama atau

aqidah dan apakah seorang ibu seperti PENGGUGAT Masih Pantas dan Layak

PENGGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT Tanpa Izin atau Tanpa

Pemberitahuan kepada TERGUGAT serta Hanya membawa anak kedua dan

meninggalkan anak pertama pada TERGUGAT sehingga kedua anak tersebut harus

kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan kasih sayang

seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang seorang ibu,

perbuatan PENGGUGAT tersebut telah 5 (lima) tahun lamanya dan perbuatan yang

lebih buruk dari PENGGUGAT adalah membawa anak kedua pergi ke Medan dan

meninggalkannya atau dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT lalu PENGGUGAT

kembali ke Jakarta, oleh karenanya Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih

sayang kedua orang tua kepada anaknya. Bahwa faktor utama yang perlu menjadi

perhatian untuk Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a

quo yakni kedua anak dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam.

Bahwa secara nyata-nyata PENGGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya

sebagai orang tua, dengan meninggalkan GABE MAULANA serta membawa pergi

lalu untuk kemudian meninggalkan SANDRINA BINTANG NATALIA yang pada

saat itu berumur masih di bawah 5 ( lima ) tahun dibawah asuhan orang lain

walaupun itu kerabatnya, bukankah seharus tetap bersama dengan orang-tuanya,

baik bersama ibu ataupun ayahnya selama orang-tuanya masih ada dan mampu.

Disini nampak jelas sesungguhnya PENGGUGAT telah melepaskan haknya secara

sukarela sebagai ibu yang memiliki hak asuh atas anaknya. Dari argumentasi dan

dalil TERGUGAT tersebut ini Apakah kedua anak dari hasil perkawinan

TERGUGAT dengan PENGGUGAT harus berada pada PENGGUGAT-kah ? atau

kah sebaiknya dan selayaknya kedua anak tersebut berada dan diasuh oleh

TERGUGAT !;


dalam Gugatannya pada point 16 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan :

" Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT

berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) "

Dalam hal ini seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT, PENGGUGAT Tidak

Dapat Memperinci secara Jelaa dan Nyata uang Nafkah sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) tersebut untuk apa saja, maka sudah Sepatutnya dan

Selayaknya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut oleh Majelis Hakim yang Memeriksa,

Mengadili dan Memutus perkara a quo Sekiranya dapat menyatakan Menolak

seluruh dalil PENGGUGAT tersebut atau Setidak-tidaknya dapat menyatakan

seluruh dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. Dengan demikian Majelis

Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat Mengabultan

Seluruh dalil-dalil TERGUGAT dan Mengabulkan Seluruh Jawaban TERGUGAT

atas Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;


dalam Gugatannya pada point 16 dalam Gugatannya serta point 6 dalam petitum

yang pada intinya menyatakan :

" Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT

berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) "

" Menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya Nafkah penghidupan

untuk kedua anaknya yang bernama ...... dst.....untuk setiap bulannya dan

dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun “


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dalam hal ini PENGGUGAT telah mengalami "Contradictio Interminis" karena di

satu sisi pada point 16 dalam positanya menyatakan "Menuntut TERGUGAT untuk

membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT berikut anak-anaknya sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" disisi lain PENGGUGAT dalam petitumnya

menyatakan " menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya Nafkah

Penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ...... dst.....untuk setiap bulannya

dan dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun

". Disini terlihat dengan jelas bahwa dalil-dalil PENGGUGAT telah mengalami

"Contradictio Interminis". Dengan demikian sudah Sepatutnya dan Selayaknya

dalil-dalil PENGGUGAT tersebut oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili

dan Memutus perkara a quo Sekiranya dapat menyatakan Menolak seluruh dalil

PENGGUGAT tersebut atau Setidak-tidaknya dapat menyatakan seluruh dalil-dalil

PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. dengan demikian Majelis Hakim yang

Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat Mengabultan Seluruh

dalil-dalil TERGUGAT dan Mengabulkan Seluruh Jawaban TERGUGAT atas

Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;

19. Bahwa alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 ayat k

Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian, dimana antara

TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah terjadi perselisihan dan percekcokkan

yang terus menerus dan sulit untuk diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam

satu rumah tangga, dan PENGGUGAT telah benar-benar melanggar Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 jo Kompilasi

Hukum Islam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga PATUT dan ADIL Perkawinan

tersebut dinyatakan PUTUS atau BERAKHIR karena Perceraian Oleh Majelis

Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah nyata-nyata melakukan Peralihan Agama

atau Murtad seperti sesuai uraian pada point 6, point 11, point 12, point 14 dan point

16 diatas dalam Jawaban a quo, maka berdasarkan hukum, yakni pada Bab XVII

Bagian Ketiga Pasal 156 ayat a angka 2 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqih,

dengan demikian GABE MAULANA, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal

10 Agustus 1999, usia 11 tahun, SANDRINA BINTANG NATALIA, anak Kedua

Perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, yang merupakan

anak -anak dari perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan anak pertama

dan anak kedua tersebut secara psikologis lebih dekat dengan TERGUGAT, maka

TERGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk

menetapkan Hak Asuh ( Hadhanah) kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak

akan menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk melakukan hubungan kekeluargaan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


selaku Ibu dari anak tersebut, selama atau atas seizin dan sepengetahuan

TERGUGAT;

. Bahwa dari yang didalilkan oleh TERGUGAT benar apa adanya dan TERGUGAT

sanggup membuktikan setiap dalil-dalil Gugatan Perkara a quo dengan mengajukan

alat-alat bukti pada persidangan nantinya, baik Alat Bukti Tertulis maupun Alat

Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, dan juga TERGUGAT Memohon kepada

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sekiranya dapat

Memanggil dan Mendengarkan keterangan dari kedua anak TERGUGAT dan

PENGGUGAT agar Tercapai Kebenaran vang Hakiki;

II. Permintaan TERGUGAT {Fundamentum Petitum)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas,

TERGUGAT MOHON dengan hormat kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan

Memutus perkara a quo, berkenan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT atas Gugatan

Perceraian perkara a quo, dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut

:

1 Menolak Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk

sebagian;

2 Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

yang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Palmerah, Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh Penghulu /

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302 / 77 / V / 99 tertanggal

24 Mei 1999, Propinsi DKI Jakarta, dinyatakan Putus karena

Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur

untuk mengirimkan selembar Putusan Perceraian tanpa materai

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi,

Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta yang berwenang, untuk mencatat

Putusan Perceraian a quo dalam Buku Daftar yang tersebut untuk itu,

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4 Menyatakan PENGGUGAT telah Peraliban Agama atau Murtad.

5 Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah

suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan

kasih sayang orang tua kepada anaknya, telah meninggalkan anak

kedua di Medan tanpa diberikan kasih sayang orang tua, tidak

merawat kedua anak dengan baik, PENGGUGAT Tidak Jujur /


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tidak Amanah ( fasakh ), Emosional / temperamental dan

PENGGUGAT-lah yang telah melakukan kekerasan fisik dan psikis

terhadap tergugat dan anak-anaknya serta memaksakan kehendak

penggugat kepada tergugat, kedua anak dan orang tua tergugat untuk

Peralihan Agama atau Murtad.

6 Menyatakan bahwa penggugat telah lalai melaksanakan

kewajibannya sebagai orang tua terhadap Gabe Maulana anak

pertama laki-laki, Sandrina Bintang Natalia anak kedua

perempuan, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat

dengan penggugat.

7 Menetapkan hak asuh terhadap Gabe Maulana anak pertama laki-

laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun, tetap berada

dan diberikan kepada tergugat.

8 Menetapkan hak asuh terhadap Sandrina Bintang Natalia anak

kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9

tahun, berada dan diberikan kepada tergugat.

9 Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas

hak asuh terhadap Gabe Maulana anak pertama laki-laki, lahir pada

tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun dan Sandrina Bintang

Natalia anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember

2001, usia 9 tahun, diberikan kepada tergugat.

10 Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan dan

memberikan Sandrina Bintang Natalia anak kedua perempuan,

lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, kepada tergugat.

11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan

(verzet), banding maupun kasasi.

12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

menurut hukum.

Apabila yang terhormat majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

a quo berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil –

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan

repliknya secara tertulis sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam gugatan penggugat mohon dianggap

sebagai satu kesatuan dalam replik penggugat ini;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali terhadap

hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat;

3 Bahwa dalil tergugat pada point 1 sampai dengan 4 adalah hal yang menguatkan

fakta antara penggugat dan tergugat adalah istri dan suami yang sah dan sampai

sekarang adalah orang tua dari anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh

dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya,

yaitu agama Islam;

4 Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 5 dan 6.

Bahwa dalil tergugat yang mendalilkan mengenai tempat tinggal tidak sepenuhnya

benar, fakta sebenarnya bahwa penggugat dan tergugat lebih lama dan sering tinggal

bersama dengan anak-anak penggugat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H

No.86 RT.009 RW.05 Slipi Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta

Barat.

Bahwa mengenai kekerasan yang kerap kali dilakukan tergugat kepada penggugat

adalah fakta yang tidak terbantahkan yaitu dengan dilaporkannya tergugat tentang

kekerasan terhadap penggugat pada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta

Barat.

Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak benar

karena secara administrasi anak-anak masih beragama Islam.

5 Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 7,8,9 dan 10.

Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin diatas, penggugat tetap pada posita gugatan

penggugat yaitu sudah tidak ada kesesuaian dan ketidakharmonisan lagi untuk

meneruskan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Mengenai dalil-dalil yang dikemukakan tergugat faktanya semua kebutuhan sehari-

hari penggugat berusaha sekuat tenaga untuk membiaya keluarga dan anak-anak

penggugat.


Bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat adalah

bukti adanya laporan penggugat ke pihak kepolisian dan sudah sesuai dengan bukti

laporan, dan tergugat juga mengetahui peristiwa tersebut jadi penggugat tidak perlu

lagi untuk menjelaskan lebih rinci dalam replik ini.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat adalah membuktikan antara penggugat

dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali dan rumah tangga yang demikian

sangat rentan untuk terus dilanjutkan.


Bahwa hak atas anak sudah sepatutnya dan selayaknya diserahkan kepada ibu dari

anak-anak, dengan demikian tanggung jawab untuk memberikan semua biaya nafkah

dan biaya pendidikan yang diperlukan bagi seorang anak sampai dewasa dan dapat

berdiri sendiri adalah tanggung jawab tergugat (ayah), sekali lagi penggugat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


nyatakan bahwa gugatan nafkah anak dan pendidikan tersebut diajukan sesuai

dengan peraturan yang berlaku yakni :

• Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a,b dan c.

• Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a.

Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah cukup beralasan apabila penggugat

diberikan hak perwalian terhadap anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama

Gabe Maulana, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 dan

Sandrina Bintang Natalia, perempuan, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2001.

dan untuk anak laki-laki yang bernama Gabe Maulana yang saat ini berada pada

tergugat segera diserahkan kepada penggugat, hal demikian adalah cukup beralasan.

Mengenai nafkah anak-anak yang masih mumayyiz adalah angka Rp 10.000.000,-

( sepuluh juta rupiah) suatu yang wajar, mengingat anak-anak masih memerlukan

biaya pendidikan sampai dengan tumbuh dewasa (21 tahun).

8 Tanggapan terhadap dalil tergugat poin 19.

Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin tersebut diatas adalah merupakan suatu

proses yang cukup lama perihal persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat

yang sudah lama selalu mengalami persoalan yang tidak pernah tercapai suatu

kerukunan dan satu sama lain selalu bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk

didamaikan.

Maka adalah cukup beralasan apabila majelis hakim yang memimpin, meriksa dan

memutus perkara aquo untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

9 Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh penggugat tersebut diatas

dan hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus oleh penggugat, maka

seluruhnya ditolak, dan dengan demikian penggugat tetap pada gugatan semula.

PRIMAIR :

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon kepada majelis

hakim yang memimpin, memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Agama

Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2 Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan

tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

(KUA) kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/77/V/99 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Palmerah, Jakarta Barat.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara

penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta

Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, putus karena

cerai dengan segala akibatnya.

4 Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap

kedua anak yaitu yang bernama Gabe Maulana (laki-laki)

berumur 10 (sepuluh) tahun dan Sandrina Bintang

Natalia berumur 8 (delapan) tahun kepada penggugat.

5 Menghukum tergugat untuk menyerahkan Gabe Maulana

dan Sandrina Bintang Natalia kepada penggugat tanpa

syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum.

6 Menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah

penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama Gabe

Maulana dan Sandrina Bintang Natalia sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya

dan dibayar kepada penggugat sampai kedua anak tersebut

berusia 21 tahun.

7 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan

dupliknya secara tertulis tertanggal 25 April 2011 sebagai berikut :

1 Bahwa dalil-dalil atau argumentasi yang terurai dalam jawaban tergugat pada

tanggal 11 April 2011 dengan Nomor Surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11

mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik a

quo.

2 Bahwa tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

oleh penggugat dalam repliknya tertanggal 18 April 2011, kecuali untuk hal-hal

yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

3 Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau

argumentasi penggugat pada point 3 dan point 4 dalam repliknya yang

menyatakan :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“Bahwa dalil tergugat pada ............ s/d.............. dan sampai sekarang adalah orang

tua dari anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai

dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu agama Islam”.

“Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak

benar karena secara administrasi anak-anak masih beragama Islam”.

Bahwa atas dalil penggugat tersebut yang menyatakan “anak-anak penggugat dan

tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh

kedua orang tuanya, yaitu agama Islam” dan “Mengenai adanya peralihan agama

ke agama penggugat lama, adalah tidak benar”. Dalil tersebut sangatlah mengada-

ada dan merekayasa atau hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau


pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian majelis hakim

agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalil penggugat, karena pada kenyataannya dan

secara fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa penggugat melakukan peralihan

agama atau murtad sejak tahun 2000 seperti sesuai yang telah diuraikan pada point 6

dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan Nomor surat 011/C&Co/

G.P.PA/G.Pdt/IV-11 dan sesuai pengakuan penggugat sendiri di depan hakim

mediator pada tanggal 13 Desember 2010, yakni penggugat beragama Kristen

Protestan. Jadi penggugat secara nyata-nyata mengakui dan menyatakan bahwa

agama yang dianutnya adalah Kristen Protestan.

Bahwa atas dalil penggugat tersebut yang menyatakan “secara administrasi anak-

anak masih beragama Islam” , hal tersebut adalah hal-hal yang mengada-ada dan

tidak jelas dalil tersebut dan dalil tersebut juga terkesan hanya berusaha untuk



berusaha menarik perhatian majelis hakim agar terpengaruh dengan dalil-dalil

penggugat. Perlu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

aquo ketahui secara fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa anak kedua yang

bernama Sandrina Bintang Natalia selalu dipaksa untuk melakukan peralihan agama

atau murtad mengikuti penggugat juga didik Kristen dengan cara dimasukkan ke

sekolah Badan Pendidikan Kristen Penabur (sekolah beragama Kristen) yang

beralamat di Cipinang Jakarta Timur.

Serta hal mengenai“secara administrasi anak-anak masih beragama Islam” , dalil

penggugat ini sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku

karena dalam Pancasila dan UUD yang sebagai dasar hukum dan landasan hukum

bangsa Indonesia tidak pernah menyatakan ataupun tertulis bahwa agama hanya

sebagai administrasi saja bagi warga negara atau orang, namun Pancasila dan UUD

melindungi agama seseorang atau setiap warga negara. Jadi kami tergugat sangat

keberatan dan menolak secara tegas-tegas atas dalil penggugat yakni “secara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


administrasi anak-anak masih beragama Islam” karena agama bukanlah sebagai

administrasi bagi setiap warga negara atau setiap orang namun merupakan suatu

kepercayaan dan keyakinan atau dengan kata lain aqidah terhadap sang pencipta,

dan kami tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara aquo agar sekiranya sependapat dengan dalil tergugat tersebut

diatas dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat serta memberi catatan dan memberi

teguran kepada penggugat atas dalil tersebut diatas.

Bahwa pada kesempatan ini kami tergugat ingin mempertanyakan kepada

penggugat, apakah agama adalah hal yang menyangkut administrasi saja???


argumentasi penggugat pada point 4 alenia 1 dalam repliknya yang pada intinya

menyatakan :

“penggugat dan tergugat lebih lama dan sering tinggal bersama anak-anak

penggugat di Jalan Anggrek Rosalina Raya Blok H No : 86 RT.009 RW.05 Slipi,

Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat”.

Bahwa penggugat tidak bisa mengartikan dan mengerti dalil tergugat pada point 5

dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/

G.P.PA/G.Pdt/IV-11, bahwa dalam dalil tergugat terurai dengan jelas dan gamblang

yakni tempat tinggal bersama tergugat dan penggugat selalu berpindah-pindah dari

yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No : 86 RT.009 RW.05

Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pindah di

rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mesjid AMD V Petukangan Utara Jakarta

Selatan, kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalan Anggrek Rosalina VI RT.009

RW.05 Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan

setelah itu tinggal di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh

tergugat. Jadi rumah terakhirlah yang lebih lama ditempati yakni di daerah Depok

Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh tergugat sebelum penggugat

meninggalkan tergugat dan anak pertama yang bernama Gabe Maulana pada

pertengahan tahun 2005, dan penggugat pergi tanpa izin dan pemberitahuan serta

membawa anak kedua yang bernama Sandrina Bintang Natalia. Dan selama dari

awal pernikahan hingga awal tahun 2005 tergugat, penggugat dan anak-anak dari

hasil pernikahan tergugat dan penggugat selalu tinggal bersama-sama.


argumentasi penggugat pada point 4 alenia 2 dan pada point 6 dalam repliknya

yang pada intinya menyatakan :

“bahwa tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, dan

kekerasan tersebut oleh penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian”

Bahwa memang benar kekerasan kerap kali terjadi dalam rumah tangga tergugat

dengan penggugat dan memang benar penggugat pernah melaporkan kekerasan yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat di Polres Jakarta Barat, namun apa

yang terjadi dan bagaimana peristiwanya serta siapa korbannya tergugat telah

menguraikan dengan jelas terperinci dan gambling pada point 6,11,12,13 dan 14

dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/

G.P.PA/G.Pdt/IV-11, oleh karenanya tergugat tidak perlu menguraikan kembali agar

tidak terjadi pengulangan dalil atau kalimat. Bahwa apa yang telah tergugat uraikan

dalam jawabannya jelas dan nyata bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah

tergugat bukan sebaliknya dan laporan kekerasan pada kepolisian pun tidak berjalan

atau tidak berlanjut karena pihak kepolisian pun tahu dan melihat fakta-fakta

kekerasan dan luka yang ada pada tergugat, oleh karenanya penggugat tidak pernah

bisa membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadpa

penggugat. Jadi pada intinya penggugat hanya berusaha untuk mengaburkan fakta

hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari

pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian

semua pihak untuk dapat berpihak kepada penggugat dan menyatakan tergugat

bersalah, melakukan kekerasan dan tidak bisa berbuat baik dan benar sebagai

suami.

Tergugat tetap mensomeer penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang tertulis

pada point 8, point 12 dalam gugatan aquo serta point 4 alenia 2 dan point 6 alenia 1.

Serta tergugat mensomeer penggugat untuk membuktikan atas laporan tindak pidana

kekerasan yang dilakukan tergugat dan apakah kekerasan tersebut benar-benar

terjadi.

6 Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dab nyata-nyata atas dalil atau

argumentasi penggugat pada point 7 dalam repliknya untuk keseluruhannya.

Karena seperti yang telah tergugat tuangkan dan uraikan pada point

6,11,12,13,14,16,17 dan point 18 dalam jawaban tergugat pad atanggal 11 April

2011 dengan nomor surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11, serta juga tergugat

juga telah menguraikan secara tegas-tegas seperti sesuai pada point 2 dalam

duplik tergugat ini, oleh karenanya tergugat tidak perlu menguraikan kembali

agar tidak terjadi pengulangan dalil atau kalimat. Maka tergugat hanya perlu

mempertegas fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi bahwa penggugat telah

melakukan peralihan agama atau murtad, dengan demikian secara sah dan secara

hukum yang berlaku serta secara hukum fiqih yang ada, maka penggugat sudah

tidak berhak lagi untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak yang

dihasilkan dari perkawinan tergugat dengan penggugat.

7 Bahwa tergugat sangat perlu untuk menyampaikan informasi kepada majelis

hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo bahwa

berdasarkan pemberitaan melalui beberapa media elektronik dan media cetak

pada tanggal 22 s/d 24 April 2011, yang intinya memberitakan : saudari Mindo


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


alias Rosa alias Ratna alias “R” saat ini ditangkap dan diperiksa oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan melakukan tindakan

gratifikasi (suap) serta saat ini penggugat ditahan di LP Pondok Bambu. Agar

informasi ini berimbang, tergugat memohon kepada majelis hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk dapat mempertanyakan

kebenaran informasi tersebut kepada penggugat. Bilamana hal tersebut

merupakan kebenaran yang nyata, maka apa yang telah penggugat lakukan akan

memberi contoh yang sangat tidak baik bagi anak-anak. Oleh karenanya

sangatlah tepat dan selayaknya berdasarkan hukum fiqh dan hukum Kompilasi

Islam maka hak asuh dan perwalian jatuh atau diberikan kepada tergugat demi

mempertimbangkan aqidah, kedekatan dan pertumbuhan moral dan perilaku

anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tergugat dengan penggugat.

Perlu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ketahui

bahwa keluarga Mindo Rosalina binti Poiln Manullang adalah keluarga yang

menganut atau memeluk agama Kristen Protestan dan tidak ada satu pun dari

keluarga tersebut yang menganut atau memeluk agama Islam. Jadi suatu hal

yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan oleh hukum fiqh bahwa seseorang anak

muslim diasuh dan dirawat oleh keluarga non muslim.

8 Bahwa oleh karena penggugat telah nyata-nyata melakukan perlaihan agam atau

murtad sesuai uraian pada 6,11,12,13,14,16,17 dan point 18 dalam jawaban

tergugat pad atanggal 11 April 2011 dengan nomor sura011/C&Co/G.P.PA/

G.Pdt/IV-11, serta juga tergugat juga telah menguraikan secara tegas-tegas

seperti sesuai pada point 2, point 6 dan point 7 dalam duplik tergugat ini, maka

berdasarkan hukum, yakni pada bab VXII bagian ketiga Pasal 156 ayat a angka 2

Kompilasi Hukum Islam dan hukum fiqh, dengan demikian Gabe Maulana,

anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia 11 tahun,

Sandrina Bintang Natalia, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23

Desember 2001, usia 9 tahun, yang merupakan anak-anak dari perkawinan

tergugat dengan penggugat, dan anak pertama dan anak kedua tersebut secara

psikologis lebih dekat dengan tergugat, maka tergugat mohon kepada majelis

hakim pemeriksa perkara aquo untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada

tergugat, dan tergugat tidak akan menghalang-halangi penggugat untuk

melakukan hubungan kekeluargaan selaku ibu dari anak tersebut, selama atau

atas seizin dan sepengetahuan tergugat.

9 Bahwa dari yang didalilkan oleh tergugat benar apa adanya dan tergugat sanggup

membuktikan setiap dalil-dalil gugatan perkara aquo dengan mengajukan alat-

alat bukti pada persidangan nantinya, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti

berupa keterangan saksi-saksi, dan juga tergugat memohon kepada majelis hakim

yang memeriksa, mengadili dan memutus sekiranya dapat memanggil dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mendengarkan keterangan dari kedua anak tergugat dan penggugat agar tercapai

kebenaran yang hakiki.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas,

tergugat mohon dengan hormat sekiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Agama Jakarta Timur cq majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara aquo, berkenan mengabulkan jawaban tergugat atas gugatan perceraian perkara

aquo, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1 Menolak gugatan penggugat terhadap tergugat untuk

sebagian.

2 Menyatakan perkawinan antara tergugat dengan penggugat

yang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat

oleh penghulu / pegawai pencatat nikah pada Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta

Barat, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta

Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999,

Propinsi DKI Jakarta, dinyatakan putus karena perceraian

dengan segala akibat hukumnya.

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Jakarta Timur untuk mengirimkan selembar putusan

perceraian tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi

DKI Jakarta yang berwenang, untuk mencatat putusan

perceraian aquo dalam buku daftar yang tersebut untuk itu,

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4 Menyatakan penggugat telah peralihan agama atau

murtad.

5 Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat

adalah suatu perbuatan tercela atau tidak terpuji karena

telah memisahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya,

telah meninggalkan anak kedua di Medan tanpa diberikan

kasih sayang orang tua, tidak merawat kedua anak dengan

baik, penggugat tidak jujur / tidak amanah (fasakh)

emosional / temperamental dan penggugatlah yang telah

melakukan kekerasna fisik dan psikis terhadap tergugat

dan anak-anaknya serta memaksakan kehendak penggugat

kepada tergugat, kedua anak untuk peralihan agama atau

murtad.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6 Menyatakan bahwa penggugat telah lalai melaksanakan

kewajibannya sebagai orang tua terhadap Gabe Maulana,

anak pertama laki-laki, Sandrina Bintang Natalia, anak

kedua perempuan, yang merupakan anak-anak dari

perkawinan tergugat dengan penggugat.

7 Menetapkan hak asuh terhadap Gabe Maulana, anak

pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia

11 tahun, tetap berada dan diberikan kepada tergugat.

8 Menetapkan hak asuh terhadap Sandrina Bintang

Natalia, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23

Desember 2001, usia 9 tahun, berada dan diberikan kepada

tergugat.

9 Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat

hukumnya atas hak asuh terhadap Gabe Maulana, anak

pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia

11 tahun, Sandrina Bintang Natalia, anak kedua

perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9

tahun, diberikkan kepada tergugat.

10 Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan

dan memberikan Sandrina Bintang Natalia, anak kedua

perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9

tahun, kepada tergugat.

11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada bantahan,

perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi.

12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

yang timbul menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil –

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah

mengajukan alat bukti antara lain :

Bukti surat yang telah bermaterai cukup yang terdiri dari :

1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/DN/I/2010 tertanggal 7

Januari 2010, yang diberi tanda (P.1).

2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.157/JT/KLT/2010 tertanggal 6

Desember 2010, yang diberi tanda (P.2).

3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.156/JT/KLT/2010 tertanggal 6

Desember 2010, yang diberi tanda (P.3).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 22

Nopember 2010, yang diberi tanda (P.4).

5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3175074202750013 tertanggal 29 Juli 2011

berlaku hingga tanggal 2 Februari 2016 atas nama Mindo Rosalina Manulang,

yang diberi tanda (P.5).

6 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301100010 tertanggal 27 Juli 2011 atas

nama Mindo Rosalina Manulang, yang diberi tanda (P.6).

7 Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 Mei 1999 atas

nama Mindo Rosalina Manulang yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Palmerah Jakarta Barat, yang diberi tanda (P.7).

8 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan ke Polres Metro Jakarta

Selatan Nomor LP/1102/K/VII/2011/PMJ/ResJakSel tertanggal 12 Juli 2011,

yang diberi tanda (P.8).

9 Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan atas nama Mindo Rosalina

Manullang Nomor B/2269/VII/2011/Restro Jaksel tertanggal 21 Juli 2011 dari

Polres Metro Jaksel kepada Kepala Rutan Pondok Bambu, yang diberi tanda

(P.9).

10 Fotokopi Surat Teguran dari sekolah SDK 4 Penabur Nomor 122/JKT/DO4/SIS/

G06/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, yang diberi tanda (P.10).

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali

bukti P.1 (tanpa asli) P.4 aslinya ada pada tergugat, P.7 aslinya sudah disobek oleh

tergugat.

Menimbang terhadap bukti-bukti penggugat tersebut, tergugat menyatakan

keberatan terhadap bukti P.1, P.5, P.6 dan P.7 serta bukti P.10.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan keterangan 3

orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Rossi Kristiani Manullang binti Palin Manullang, umur 31 tahun, agama Kristen

Protestan, tempat tinggal di Jl. Palsigunung 9F RT.07 RW.03 Kel. Tugu Kec.

Cimanggis Kota Depok, setelah berjanji menerangkan :

• bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik

kandung penggugat.

• bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat akan bercerai.

• bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sejak tahun

1999, menikah secara Islam, setelah menikah mereka tinggal di

rumah orang tua tergugat dan terakhir mengontrak rumah di Depok,

mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama

Gabe Maulana lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 dan Sandrina

Bintang Natalia lahir pada tanggal 23 Desember 2001.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Kristen, namun pada

saat pernikahan penggugat sudah beragama Islam.

• bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat

sudah tidak rukun, tergugat jarang ada di rumah, tergugat kadang 2

hari tidak pulang, kalau pulang kadang menginap kadang tidak,

antara 3-4 jam di rumah terus pergi lagi dan bila menginap

penggugat dengan tergugat tidak tidur sekamar, kira-kira pertengahan

tahun 2008 tergugat pergi dan tidak pulang lagi, mereka sering

bertengkar, beberapa kali tergugat memukul penggugat saat itu pada

bulan Juli – Agustus 2008 malam penggugat datang untuk menengok

anak datang dengan baik-baik namun tergugat marah kemudian

terjadi pertengkaran, tergugat dan orang tua tergugat memukul

penggugat. Saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama mereka

sejak tahun 2006.

Adapun penyebabnya karena menurut penggugat, bahwa tergugat tidak memberi

nafkah, tergugat memeras klien penggugat dengan meminta beratus-ratus juta,

saksi mengetahui karena ada laporan dan setelah itu tergugat dipecat dari

pekerjaannya pada tahun 2008.

• Bahwa 2 orang anak penggugat dengan tergugat sekarang berada

bersama tergugat, semula anak ke 2 bersama penggugat namun tiba-

tiba diambil paksa oleh tergugat ketika sedang diajak bermain di

Mall Taman Anggrek.

• Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada

komunikasi dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan kuasa penggugat, saksi menerangkan bahwa

ketika terjadi pemukulan pada malam hari, anak-anak mereka melihatnya dan pada

tahun 2007 saat penggugat dikurung di bak mandi, anak-anak mereka juga

melihatnya. Dan atas peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Depok saat itu saksi

sendiri yang menjadi saksi kemudian pada tahun 2007 anak pertama hilang

dilaporkan ke polisi ternyata ada di tempat tergugat dan ada perempuan lain bernama

Vivi, setelah dikonfirmasi dengan RT setempat, ternyata tergugat tinggal bersama

perempuan tersebut namun saksi tidak tahu apakah mereka menikah / tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kuasa tergugat, menyatakan keberatan

atas keterangan saksi yang mendapatkan informasi adanya WIL sumbernya dari RT

dan adanya laporan ke kepolisian karena tidak ada dalam gugatan kemudian kuasa

penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa semula penggugat beragama Kristen Protestan kemudian masuk Islam

dan menikah secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam, dan

menurut cerita penggugat dipukuli oleh tergugat pada tahun 2008 di daerah

Petukangan.

- Bahwa pada tahun 2004 tergugat jarang pulang dan sejak pertengahan tahun

2008 tergugat tidak pulang lagi sampai sekarang.

2. Fernando Gumsali Manullang bin Palin Manullang, umur 30 tahun, agama

Kristen Protestan, tempat tinggal di Jl. H. gaim No.16A RT.12 RW.02 Kel.

Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah berjanji menurut

agamanya menerangkan :

• bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik

kandung penggugat.

• bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam pada

tahun 1999, mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang

anak namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi,

mereka sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti

sejak kapan, yang jelas pernah di kamar mandi rumah orang tua

tergugat daerah Slipi, penggugat dipukuli oleh tergugat lalu

dilaporkan ke Polsek Jakarta Barat, dan atas permintaan orang tua

tergugat perkaranya dicabut, dan setelah kejadian itu mereka rukun

lagi. Disamping itu ada peristiwa lain ketika mereka tinggal di

Depok tahun 2006 –mereka bertengkar, awalnya saksi dikabari kalau

penggugat dan tergugat bertengkar, awalnya saksi datang dan melihat

mereka bertengkar.

• bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak

tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi saksi tidak tahu sejak

kapan dan saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti.

• Bahwa sekarang kedua anak penggugat dengan tergugat berada

bersama tergugat yang semula anak yang perempuan berada pada

penggugat tetapi tiba-tiba diambil paksa oleh tergugat ketika anak

sedang bermain di Mall Taman Anggrek, hal ini menurut keterangan

saudara sepupu saksi kejadiannya sekitar bulan Juni 2011 dan

sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada

komunikasi.

• Bahwa saksi sudah memberikan saran dan keluarga sudah

menasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak

sanggup lagi mendamaikannya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat memberikan

pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar tergugat telah mempunyai perempuan lain katanya namanya Vivi, saksi

melihat sendiri ketika saksi datang ke tempat tergugat bersama penggugat, RT, RW

warga dan kepolisian setempat dalam rangka mencari keberadaan anak penggugat

dan tergugat yang tiba-tiba hilang ternyata anak tersebut berada di tempat tergugat

bersama tergugat dan perempuan yang bernama Vivi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat bertanya

kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

• bahwa penggugat sekarang masih beragama Islam yang semula

beragama Kristen Protestan.

• Bahwa ketika di Kemanggisan / Palmerah saksi melihat sendiri

penggugat dipukul oleh tergugat di kamar mandi kemudian kejadian

tersebut dilaporkan ke polisi namun akhirnya dicabut oleh

penggugat.

3. Agus Mulyadi bin Meri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat

tinggal di Jl. Pasedan No.31 RT.04 RW.03 Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta

Pusat, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan :

• bahwa saksi adalah sopir penggugat sejak bulan Juni 2010, saksi

belum kenal dengan tergugat.

• Bahwa saksi tugasnya mengantar penggugat dan anak penggugat

sekolah di SD Panabur, tetapi sekarang sudah tidak mengantar anak

penggugat karena anak tersebut diambil oleh tergugat yang semula

ikut penggugat. Saksi mengantar anak tersebut sejak bulan Juni 2010

sampai tanggal 27 Mei 2011.

• Bahwa saksi mengantar penggugat tidak rutin tergantung permintaan

penggugat diantaranya saksi pernah mengantar penggugat ke masjid

At-Tin 3 kali dan ke masjid Sunda Kelapa setiap malam Jum’at.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan

cukup sedangkan tergugat menyatakan keberatan karena tergugat tidak mengenal

saksi karena sopir penggugat bernama Agus Widono yang telah berhenti sejak bulan

April 2011 dan kuasa tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban

bahwa saksi mengantar penggugat ke kantornya yang berada di daerah Buncit dan

terakhir mengantarnya pada bulan Mei 2011. Adapun sekarang penggugat berada di

penampungan Pondok Bambu tetapi saksi lupa sejak kapan pengggugat di

penampungan Pondok Bambu.

Menimbang, bahwa penggugat dan kuasanya menyatakan telah cukup dalam

pembuktiannya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa kemudian tergugat mengajukan bukti-buktinya yang berupa

bukti surat yang terdiri dari :

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.09.5208.420274.6615 tertanggal 21 Juli 2009

berlaku hingga tanggal 2 Februari 2014 atas nama Mindo Rosalina Manullang yang

dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang

diberi tanda (T.1).

2 Fotokopi gugatan cerai Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tertanggal 3 Agustus 2010

yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda (T.1a).

3 Fotokopi Kutipan Buku Minhajul Muslim halaman 781 sampai dengan 782 huruf E

tentang kapan hak hadhanah itu gugur, yang diberi tanda (T.2a).

4 Fotokopi Kutipan Buku Fikih Sunah halaman 143 sampai dengan 146 tentang Syarat

Pengasuhan Anak, yang diberi tanda (T.2b).

5 Fotokopi Kutipan Buku Fikih Imam Syafi’i oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili halaman

66 sampai dengan 69, yang diberi tanda (T.2c).

6 Fotokopi Kutipan dari website Politik Indonesia tertanggal 22 April 2011, yang

menyatakan “KPK resmi tahan Wafid, Mirdo (sebenarnya Mindo Rosalina

Manulang) dan Idris”, yang diberi tanda (T.3a).

7 Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 29 April 2011, yang

menyatakan “Nama perusahaan Rosalina bekerja diamankan”, yang diberi tanda

(T.3b).

8 Fotokopi Kutipan dari website Vivanews.com tertanggal 29 April 2011, yang

menyatakan “Surat Rosa Akui Bendahara Demokrat atasannya”, yang diberi tanda

(T.3c).

9 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 3 Mei 2011, yang

menyatakan “KPK Periksa Para Petinggi PT. DGI”, yang diberi tanda (T.3d).

10 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 4 Mei 2011, yang

menyatakan “PK Telusuri Dollar di Tempat Sampah”, yang diberi tanda (T.3e).

11 Fotokopi Kutipan dari website DetikNewa.com tertanggal 12 Mei 2011, yang

menyatakan “Hikayat Lidah Rosa Tak Bertulang”, yang diberi tanda (T.3f).

12 Fotokopi Kutipan dari website Waspadaonline tertanggal 13 Mei 2011, yang

menyatakan “KPK Cari Oknum Penerima Suap Rosa”, yang diberi tanda (T.3g).

13 Fotokopi Kutipan dari website Antaranews.com tertanggal 31 Mei 2011, yang

menyatakan “Rosalina Manullang Berobat di luar Rutan”, yang diberi tanda (T.3h).

14 Fotokopi Kutipan dari website Tribunnews.com tertanggal 17 Juni 2011, yang

menyatakan “Rosa : kenal istri Nazaruddin dalam mimpi”, yang diberi tanda (T.3i).

15 Fotokopi Kutipan dari website Antaranews.com tertanggal 15 Juni 2011, yang

menyatakan “Rosa juga diperiksa untuk kasus pengadaan PLTS”, yang diberi tanda

(T.4a).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


16 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 15 Juni 2011, yang

menyatakan “Rosa – Neneng diduga terlibat kasus yang sama”, yang diberi tanda

(T.4b).

17 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 4 Juli 2011, yang

menyatakan “Kasus Kemendiknas –Kemenkes lanjut”, yang diberi tanda (T.4c).

18 Fotokopi Kutipan dari website KPK.go.id tertanggal 10 Mei 2011, yang menyatakan

“KPK periksa panitia pembangunan wisma atlet”, yang diberi tanda (T.5a).

19 Fotokopi Kutipan dari website News okezone.com tertanggal 13 Mei 2011, yang

menyatakan “KPK periksa sopir pribadi Rosa Manulang”, yang diberi tanda (T.5b).

20 Fotokopi surat keterangan kerja, untuk atas nama Daryono (tergugat) yang

dikeluarkan oleh PT Anugerah Nusantara tertanggal 19 Juni 2009, yang diberi tanda

(T.6).

21 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 1 Mei 2011, yang

menyatakan “Asal usul cek suap kasus suap proyek SEA Games”, yang diberi tanda

(T.7).

22 Fotokopi Kutipan dari website nasional.vivanews.com tertanggal 15 Juni 2011, yang

menyatakan “Mindo Rosalina juga diperiksa korupsi PLTS”, yang diberi tanda (T.8).

23 Foto Mindo Rosalina Manulang (penggugat) yang terdapat didalam kutipan dari

website nasional.vivanews.com, terganggal 15 Juni 2011, yang diberi tanda (T.8a).

24 Fotokopi Kutipan dari website News.okezone.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang

menyatakan “Nazar ditangkap, Mindo Rosalina bilang “puji Tuhan…”, yang diberi

tanda (T.9a).

25 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang

menyatakan “Mindo Rosalina Puji Tuhan Nazar tertangkap”, yang diberi tanda

(T.9b).

26 Fotokopi Kutipan dari berbagai website mengenai Puji Tuhan sama dengan

Haleluya, yang diberi tanda (T.10a).

27 Fotokopi kutipan browsing mengenai puji Tuhan, yang diberi tanda (T.10b).

28 Fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan Nomor Surat : B/89/

S.8/VII/2011/Res.Jt, bulan Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Timur, tembusan kepada Sdr. Daryono, yang diberi tanda (T.11a).

29 Fotokopi surat pernyataan pencabutan laporan polisi dari Mindo Rosalina Manulang

(penggugat) tertanggal 6 Desember 2010, yang ditujukan kepada Kapolres Metro

Jaktim, yang diberi tanda (T.11b).

30 Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 20 Juli 2011, yang

menyatakan “Rosalina terancam hukuman penjara lima tahun”, yang diberi tanda

(T.12a).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


31 Fotokopi Kutipan dari website Detiknews.com tertanggal 20 Juli 2011, yang

menyatakan “Sidang suap Kemenpora didakwa menyuap, Rosa diancam penjara 5

tahun”, yang diberi tanda (T.12b).

32 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 7 Agustus 2011, yang

menyatakan “Proyek RS Dharmasraya, Kejati Sumatera Barat akan periksa Rosa”,

yang diberi tanda (T.13a).

33 Fotokopi Kutipan dari website indonesiacompanynews.wordpress.com tertanggal 8

Agustus 2011, yang menyatakan “Proyek rumah sakit Dharmasraya Nazar dan Rosa

bakal jadi tersangka”, yang diberi tanda (T.13b).

34 Fotokopi surat Al-Fath Cirendeu tertanggal 26 Juli 2011 mengenai “observation /

interview result”, untuk atas nama Bintang Safitri (Sandrina Bintang Natalia), yang

diberi tanda (T.14a).

35 Fotokopi surat tanda terima pembayaran dari SD Al-Fath Cirendeu tertanggal 8

Agustus 2011, yang diberi tanda (T.14b).

36 Fotokopi Kutipan dari website Suara Pembaruan tertanggal 23 Agustus 2011, dengan

judul “Rosa Minta Dua Rekeningnya dibuka”, yang diberi tanda (T.15).

37 Foto Mindo Rosalina Manulang (penggugat), foto ini merupakan hasil bidikan

kamera wartawan okezone, terlihat samar-samar tulisan okezone photo, yang diberi

tanda (T.16).

Bukti-bukti surat dari tergugat tersebut, semuanya telah dibubuhi materai cukup

namun tidak semua bukti ditunjukkan / dicocokkan dengan aslinya. Adapun bukti surat

yang telah ditunjukkan / dicocokkan dengan asliny dan ternyata sesuai adalah bukti

T-1a, T-2b, T-2c, T-6, T-11a, T-14b dan T-16.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut penggugat memberikan

tanggapan sebagai berikut :

• Bahwa tergugat hanya dapat memperlihatkan aslinya terhadap bukti surat yang

bertanda T.6, T-11a, T-14a dan T-14b saja, sedangkan bukti surat yang bertanda

T-3a sampai dengan T-3i, T-4a sampai dengan T-4c, T-5a, T-5b, T-7 sampai

dengan T-10, T-11b sampai dengan T-13, T-15 dan T-16 tidak diperlihatkan

aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian disamping itu apa yang akan

dibuktikan dengan bukti-bukti surat tersebut ?

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat mengajukan 3 orang saksi yang

memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam sebagai berikut :

1 Taemino bin Kartodirejo, umur 76 tahun, agama Islam, tempat tinggal di

Kampung Kekupu RT.03 RW.03 Kelurahan Rakapanjaya Kec. Pancoranmas

Kota Depok, hubungannya dengan tergugat sebagai ayah kandung menerangkan

bahwa :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1999, mereka telah hidup

rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah

tidak rukun, mereka sering bertengkar sejak tahun 2005. Adapun penyebabnya

karena pada saat itu tergugat belum bekerja, namun sekarang tergugat sudah bekerja,

disamping itu karena antara penggugat dengan tergugat beda agama, tergugat

beragama Islam sedangkan penggugat beragama Kristen. Mereka menikah secara

Islam, saat menikah penggugat beragama islam tetapi setelah anak pertama lahir

tahun 1999 penggugat kembali ke agamanya semula. Saksi mengetahui penggugat

kembali ke agamanya karena pernah ada misionaris datang dan mengatakan

“sebaiknya tergugat juga ikut Kristen...”, lalu saksi jawab “tidak bisa” dan fakta lain

ketika anak pertama masuk sekolah TK didaftarkan oleh penggugat anak tersebut

beragama Kristen namun setelah tergugat mengetahui kemudian anak dicabut dari

sekolahan tersebut.

• Bahwa saksi menerangkan bahwa tergugat sekarang sudah bekerja

tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya yang jelas

cukup untuk kebutuhan hidupnya bahkan pernah saksi diberi uang

oleh tergugat.

• Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang berada bersama

tergugat dan keduanya sekolah tetapi saksi tidak mengetahui dimana

anak-anak disekolahkan dan sekarang antara penggugat dengan

tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa tergugat bertanya kepada

saksi yang dijawab sebagai berikut :

• Bahwa misinonaris yang datang bernama Mangiring masih saudara

dengan Rosa.

• Bahwa ketika penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi diantara

mereka tidak ada pemukulan.

• Bahwa pernah penggugat mengajak anak pertamanya secara paksa

sampai anaknya menangis yaitu pada hari Minggu tetapi saksi tidak

mengetahui anak tersebut mau diajak kemana.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada

saksi dengan jawaban sebagai berikut :

• Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dengan saksi

pada tahun 2005 sampai mereka pindah.

• Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat

pernah dilaporkan ke kepolisian Jakarta Barat, bahkan saksi

dipanggil tetapi saksi lupa tentang masalah apa.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi, yang

memberi nafkah adalah saksi, memang penggugat bekerja dan saat

itu tergugat belum bekerja.

• Bahwa orang yang mengajak tergugat masuk Kristen namanya

Mangiring pada saat itu datang dan memperkenalkan diri kepada

saksi dengan nama Mangiring, namun waktu kejadiannya saksi lupa.

• Bahwa sepengetahuan saksi anak sebelumnya berada di Medan saksi

mengetahuinya lewat telepon karena anaknya menelpon saksi

mengatakan bahwa ia sedang berada di Medan, dengan nada gembira

tetapi kemudian tidak jelas suaranya karena langsung dilarang

berkomunikasi.

• Bahwa pernah juga penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi di

Depok, disana pernah terjadi pertengkaran sampai dilaporkan ke

Kepolisian Depok.

2. Dedy Saputra bin Nurhali, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di

Komplek Pertambangan III / 16 RT.03 RW.04 Kelurahan Sukabumi Selatan

Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat.

• Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah

bekerja satu kantor dengan mereka di PT Anugerah Nusantara.

• Bahwa tergugat sering keluar kota, tidak masuk kantor selama

kurang lebih 15 hari kemudian mendapat teguran lalu disuruh

mengundurkan diri, akhirnya tergugat mengundurkan diri dan tidak

pernah dipecat serta tidak ada masalah lain.

• Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat pergi ke kantor naik mobil

perusahaan dan sopir perusahaan, adapun nama sopir perusahaan

yang mengantar penggugat adalah Agus Widodo dan saksi kenal baik

dengannya dan saksi tidak kenal dengan sopir yang bernama Agus

Mulyadi karena saksi sudah keluar dari perusahaan tersebut pada

tahun 2010.

• Bahwa pada saat saksi bekerja di perusahaan tersebut, saksi tidak

mengetahui kalau penggugat dengan tergugat itu suami istri dan saksi

tidak pernah melihat mereka naik mobil bersama-sama dan saksi

tidak mengetahui agama penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan

cukup sedangkan kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan

jawaban sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa saksi pernah bekerja satu kantor dengan tergugat yaitu di PT

Anugerah Nusantara, saksi bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan

tahun 2010, sedangkan tergugat sejak pertengkaran tahun 2008

sampai dengan tahun 2009.

• Bahwa saksi kenal Agus Widono sejak pertengahan tahun 2008,

masuknya bekerja lebih dahulu saksi daripada Agus Widono.

• Bahwa sejak keluar dari perusahaan tersebut, saksi jarang

berkomunikasi dengan Agus Widono dan saksi tidak mengetahui

apakah dia masih bekerja disana atau penggugat sudah ganti sopir.

3. Irwan Samsoro bin Sambasni, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp.

Kekupu RT.03 RW.03 Kel. Rangke Panjaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

menerangkan

• Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi menjadi adik

ipar tergugat sejak tahun 2005.

• Bahwa saksi mengetahui maksud penggugat ke pengadilan ini adalah

mau bercerai dengan tergugat.

• Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri telah hidup

rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

• Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah

tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar, saksi pernah

mendengar mereka bertengkar dan dalam pertengkarannya

sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan fisik. Adapun penyebabnya

adalah perbedaan agama antara penggugat dengan tergugat, tergugat

beragama Islam sedangkan penggugat beragama Kristen.

• Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah secara agama

Islam, saat menikah penggugat beragama Islam tetapi penggugat

kembali ke agamanya semula, saksi pernah mengetahui pada hari

Minggu penggugat mengajak anaknya sampai anak menangis karena

tidak mau diajak ke gereja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan

cukup sedangkan kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan

jawaban sebagai berikut :

• Bahwa waktu penggugat mengajak anak belum sempat berangkat

tetapi saksi tidak tahu apakah mereka berangkat ke gereja atau

kemana.

• Bahwa saksi mengetahui kalau anak pertama yang bernama Gabe

yang waktu itu berumur 9 tahun diajak penggugat ke gereja adalah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dari percekcokan antara anak dengan penggugat waktu itu dan dari

cerita anaknya sendiri yang mengatakan tidak mau diajak ke gereja.

• Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat ketika

itu penggugat bekerja sedangkan tergugat tidak bekerja.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim

agar diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut

:

• Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Gabe sekolah di SD Negeri dan

sekarang di sekolah swasta (kalau tidak salah di As-Sukro)

sedangkan Bintang saksi tidak tahu.

• Bahwa sekarang tergugat sudah berpenghasilan lebih dari cukup, ia

bekerja sebagai programmer (free line). Saksi katakan demikian

karena melihat kehidupan tergugat sekarang, sudah mempunyai

kendaraan, menafkahi anak-anaknya dengan baik bahkan dapat

membantu orang lain yaitu ketika istri saksi dirawat di rumah sakit

dibantu oleh tergugat sebesar Rp 30 juta.

Menimbang, bahwa pihak penggugat maupun tergugat menyatakan cukup dalam

pembuktiannya dan selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara

tertulis.

Adapun kesimpulan dari penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan oleh majelis

intinya penggugat dengan bukti-buktinya baik yang berupa surat maupun saksi-saksinya

dan dengan menanggapi bukti-bukti dari tergugat baik bukti-bukti surat maupun

keterangan saksi tergugat, bahwa penggugat merasa telah benar dan dapat membuktikan

dalil-dalil gugatannya oleh karenanya penggugat mohon putusan yang amarnya

sebagaimana tertera dalam petitum surat gugatan penggugat.

Sedangkan kesimpulan tertulis dari tergugat sepanjang yang dapat disimpulkan oleh

majelis adalah tergugat menyatakan telah dapat membuktikan bantahannya baik melalui

bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya serta sanggahannya terhadap dalil-dalil

dan bukti-bukti dari penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari

penggugat oleh karenanya tergugat memohon putusan yang amarnya sebagaimana

tertera dalam petitum jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka

majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana

tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat

telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 01/DN/1/2010 tanggal 7 Januari 2010

berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0302/77/V/1999 tanggal 24 Mei 1999, namun

sekarang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan

terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu

penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat ketika menikah beragama Islam dan

perkawinannya antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum

Islam oleh karena itu berdasarkan Asas Personalitas Keislaman maka berlaku Pasal 40

ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan

mengadili gugatan cerai ini dan oleh karena gugatan ini diajukan oleh penggugat sebagai

istri maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan

cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk hadir di

persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 122 HIR dan keduanya telah hadir

secara in person di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam

majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun

kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR majelis hakim telah memberi

kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan usaha damai (mediasi)

diluar persidangan melalui mediator namun usaha tersebut tidak berhasil / gagal

sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Januari 2011.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa penggugat

mengajukan perkara cerai gugat ini dengan mendalilkan adanya percekcokan dan

pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak tahun

2001 yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Adapun penyebabnya

karena tingkah laku tergugat yang temperamental, sering pulang malam tanpa alasan

yang jelas, selalu berfoya-foya menghamburkan uang dengan teman-temannya, dan

sama sekali tidak memberi nafkah maupun kebutuhan rumah tangga, sehingga

penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Penggugat sudah

berusaha mengingatkan tergugat namun tergugat tidak mempedulikannya bahkan

berujung adanya kekerasan dengan cara menampar dan memukul penggugat dan selain

itu anak-anak pun menjadi sasaran kemarahan dan pemukulan tergugat.

Pad abulan April 2004, saat tergugat pulang tengah malam, penggugat menanyakan dari

mana, tetapi tergugat langsung marah-marah dan memukul penggugat, adik penggugat

mengetahui dan melaporkan ke polisi, sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup

bersama dengan tergugat lalu penggugat minggat dari rumah dengan membawa kedua

anaknya. Kemudian pada tahun 2005 setelah tergugat mengetahui keberadaan penggugat

langsung tergugat mendatangi ke tempat penggugat dan disana membuat keributan dan

mengambil paksa anak sulungnya dibawa pulang ke rumah orang tua tergugat di Depok.

Sejak itu penggugat tidak bertemu dengan anak tersebut oleh karena itu pada bulan

Agustus 2008 penggugat datang ke rumah orang tua tergugat untuk bertemu anak lalu

penggugat mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama, setelah keluarga tergugat

mendengar langsung tergugat dan bapaknya marah-marah memukul, mencekik leher

penggugat, mengurung penggugat di kamar mandi, mengancam penggugat dengan pisau

supaya penggugat tidak ngajak anak. Dengan peristiwa itu keluarga penggugat

melaporkan tergugat dan orang tua tergugat ke kantor polisi, sejak itulah penggugat

sudah tidak dapat bertemu dengan anak tersebut karena selalu dihalang-halangi keluarga

tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan

jawaban yang intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

penggugat dengan tergugat namun tergugat menolak tentang sebab-sebab terjadinya

pertengkaran yaitu bukan disebabkan oleh hal-hal yang diutarakan oleh penggugat tetapi

sebab pokoknya adalah karena perbedaan agama / aqidah, tergugat beragama Islam

sedangkan penggugat telah murtad yaitu kembali ke agama semula (Kristen Protestan)

sejak kelahiran anak pertama. Sejak itulah penggugat suka marah-marah tanpa alasan

yang jelas dan berusaha mempengaruhi tergugat dan anak-anak untuk mengikuti

agamanya yaitu Kristen, tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap penggugat dan

anak-anak tetapi sebaliknya penggugatlah yang melakukan kekerasan terhadap tergugat

dan anak-anak maka pelaporan penggugat ke polisi akhirnya dicabut sendiri oleh

penggugat karena tidak ada bukti. Dan intinya tergugat menyatakan tidak keberatan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bercerai dengan penggugat namun tidak setuju anak-anak diasuh oleh penggugat yang

terbukti telah murtad dan tersangkut tindak pidana sehingga tidak pantas menjadi

pengasuh anak dan selanjutnya tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa

perkara ini agar anak-anak ditetapkan pengasuhannya kepada tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan

repliknya secara tertulis sepanjang yang dapat disimpulkan intinya penggugat tetap pada

gugatannya dan menolak semua dalil-dalil sanggahan tergugat kecuali yang diakui

secara tegas oleh penggugat yaitu jawaban point 1 sampai dengan 4 benar bahwa antara

penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak

selain itu tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya

menyatakan bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yang merupakan satu

kesatuan dengan dupliknya yang intinya tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-

dalil penggugat dalam repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya

oleh tergugat dan selanjutnya menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat

majelis hakim menilai bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat namun

tergugat tidak setuju anak ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

penggugat karena penggugat divonis telah melakukan tindak pidana gratifikasi, maka

yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan penggugat

mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim akan menilai

alat-alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor 01/DN/I/2010 tertanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Jakarta Barat yang telah diberi materai

cukup namun penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan tergugat menyatakan

keberatan, namun di dalam jawabannya tergugat telah mengakui dan membenarkan

adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 24 Mei

1999, disamping itu telah dikuatkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari penggugat

maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 mempunyai

nilai pembuktian yang sempurna selanjutnya majelis hakim menyatakan pernikahan

antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tangal 24 Mei 1999 adalah

sah menurut hukum sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya

gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta

Kelahiran No. 15.157/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang

anak penggugat dan tergugat yang bernama Gabe Maulana, lahir tanggal 12 Agustus

1999. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan /

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta

Kelahiran No. 15.156/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh

Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang

anak penggugat dan tergugat yang bernama Sandrina Bintang Natalia, lahir tanggal 23

Desember 2001. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 adalah bukti

autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai

kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan

yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat diatas materai pada tanggal 22 Nopember

2010 yang aslinya tidak ditunjukkan oleh penggugat karena aslinya ada pada tergugat

telah diberi materai cukup. Bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat

dengan tergugat sudah bermasalah dan sering cekcok bahkan sudah pisah rumah kurun

waktu 5 tahun. Bukti ini tidak disanggah oleh tergugat oleh karenanya majelis hakim

dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk No. 3175074202750013 tertanggal 29 Juli 2011 berlaku hingga tanggal 2

Februari 2016 atas nama Mindo Rosalina yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

telah diberi materai cukup, bukti ini dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Bambu Kec.

Duren Sawit Jakarta Timur menunjukkan bahwa penggugat beragama Islam dan

bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, terhadap bukti P.5 ini oleh karena yang

mengeluarkan surat ini adalah pejabat yang berwenang dan alamatnya sesuai dengan

yang tercantum dalam surat gugatan maka majelis hakim dapat mempertimbangkan

meskipun tergugat menyangkal karena tertera dalam surat tersebut, penggugat beragama

Islam.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.

3175071301100010 tertanggal 27 Juli 2011 atas nama Mindo Rosalina Manullang yang

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, terhadap bukti ini

tergugat menyatakan keberatan dan penggugat tidak menguatkan bukti ini dengan bukti

lain maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi surat pernyataan

memeluk agama Islam tertanggal 14 Mei 1999 atas nama Mindo Rosalina Manullang,

yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Palmerah Jakarta Barat yang diberi materai cukup

tetapi penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena katanya telah disobek oleh

tergugat. Bukti tersebut disangkal oleh tergugat karena bukti tersebut hanya menyatakan

penggugat telah masuk Islam tetapi bukan berarti masih memeluk Islam sampai

sekarang maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi surat tanda

penerimaan laporan pengaduan ke Polres Metro Jakarta Selatan No. LP/1102/K/

VII/2011/PMJ/ResJakSel tertanggal 12 Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya

dan telah diberi materai cukup. Bukti ini menerangkan bahwa kuasa penggugat

melaporkan tergugat dengan tuduhan tergugat melakukan perzinahan dengan seorang

perempuan bernama Vivi, terhadap bukti ini tergugat tidak menanggapinya maka majelis

hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi surat permohonan

bantuan pemeriksaan atas nama Mindo Rosalina Manullang Nomor B/2269/VII/2011/

Restro Jaksel tertanggal 21 Juli 2011 dari Polres Metro Jaksel kepada Kepala Rutan

Pondok Bambu, bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai

cukup. Surat tersebut berisi permohonan bantuan pemeriksaan terhadap saksi Mindo

Rosalina Manullang atas tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Lily Daryono

dengan Fifi, terhadap bukti ini tergugat tidak mengajukan tanggapan maka majelis

hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi surat teguran dari

sekolah SDK 4 Penabur No.122/JKT-D04/SIS/G06/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup. Bukti ini

menerangkan bahwa anak yang bernama Sandrina Bintang Natalia tidak masuk sekolah

selama 10 hari belajar sehingga apabila tanggal 5 Agustus 2011 tidak masuk sekolah

maka dianggap mengundurkan diri. Terhadap bukti ini tergugat menyatakan keberatan

namun oleh karena yang mengeluarkan surat tersebut adalah kepala sekolah tersebut

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan dan selanjutnya majelis hakim

berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menyekolahkan anak ke sekolah Kristen

sebagai sekolah yang mempunyai akidah yang berbeda dengan akidah anak yang

dinyatakan oleh penggugat beragama Islam.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat mengajukan 2 (dua) orang

saksi masing-masing bernama Rossi Kristiani Manullang binti Palin Manullang,

Fernando Gumsali Manullang bin Palin Manullang dan Agus Mulyadi bin Maini.

Saksi Rossi Kristiani Manullang intinya menerangkan :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 24

Mei 1999 mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

• Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Kristen tetapi pada saat menikah

sudah beragama Islam sampai sekarang.

• Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun

sering bertengkar masalah ekonomi karena tergugat tidak menafkahi keluarga

dan dalam pertengkarannya tergugat sering menganiaya penggugat di depan

anak-anaknya sehingga pernah dilaporkan polisi 2 kali.

• Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008

hingga sekarang tidak ada komunikasi karena tergugat pergi tidak kembali.

• Bahwa semula anak kedua tinggal bersama penggugat tetapi kemudian diambil

paksa oleh tergugat sehingga kedua anak penggugat dan tergugat sekarang

tinggal bersama tergugat.

Saksi Fernando Gumsali Manullang intinya menerangkan :

• Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1999 secara Islam

dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak

harmonis mereka sering bertengkar dan diantara mereka sekarang sudah pisah

rumah, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tetapi saksi tidak

mengetahui sejak kapan mereka berpisah dan apa sebabnya mereka demikian.

• Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat berada bersama tergugat, semula

anak yang perempuan tinggal bersama penggugat tetapi tiba-tiba diambil paksa

oleh tergugat pada sekitar bulan Juni 2011 dan sekarang antara penggugat

dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.

• Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai perempuan lain bernama Fifi

karena saksi pernah datang ke tempat tergugat dan ternyata ada perempuan

tersebut bersama tergugat.

Saksi Agus Mulyadi menerangkan bahwa sebagai sopir penggugat ia tugasnya

mengantar anak penggugat sekolah di SDK 4 Penabur dan pernah mengantar penggugat

ke masjid At-Tin 3 kali dan ke masjid Sunda Kelapa dan menerangkan bahwa penggugat

sekarang berada di Penampungan Pondok Bambu tetapi saksi tidak tahu sejak kapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa

antara penggugat dengan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus sedangkan masalah agama penggugat dan masalah anak akan

dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa tergugat dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan

bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksinya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk No.09.5208.420274.6615 tertanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 2

Februari 2014 atas nama Mindo Rosalina Manulang yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang telah bermaterai cukup namun

tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dalam KTP tersebut tertera agama Mindo

Rosalina Manulang adalah Kristen. Maka oleh karena tergugat tidak dapat menunjukkan

aslinya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1a berupa Fotokopi gugatan cerai

nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dengan

aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menunjukkan bahwa dari hasil catatan

mediator dan pengakuan penggugat asli (prinsipal) bahwa agama yang dianut oleh

penggugat saat ini adalah Kristen Protestan. Maka oleh karena bukti ini tidak disanggah

oleh penggugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2a berupa Fotokopi Kutipan Buku

Minhajul Muslim halaman 781 sampai dengan 782 yang ditulis oleh Syaikh Abu Bakar

Jabir Al Jazairi yang telah bermaterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya. Bukti

tersebut berisi tentang gugurnya hak hadhanah ada 5 point diantaranya point 4 karena

agamanya dan point 5 karena kafir.

Terhadap bukti tersebut majelis hakim dapat menerima sebagai alasan apabila terbukti

memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2b berupa Fotokopi Kutipan Buku

Fikih Sunah oleh Sayyid Sabiq halaman 143 sampai dengan 146 tentang syarat

pengasuhan anak ada 5 macam, pada point 5 adalah beragama Islam dan dalam

penjelasannya adalah bahwa anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang tidak

beragama Islam. Kemudian bukti T-2c berupa Fotokopi Kutipan Buku Fikih Imam

Syafi’i oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaiki halaman 66 sampai dengan 67 tentang syarat

pengasuhan dan pengasuh, dan hal 69 tentang hal yang membatalkan pengasuhan.

Kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan

oleh karena itu merupakan pendapat ulama besar yang berdasarkan Al-Qur’an dan

Hadits maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk

berijtihad oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3a sampai dengan T.3i berupa

Fotokopi kutipan dari website tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah

bermaterai cukup yang intinya menjelaskan bahwa penggugat (Mindo Rosalina

Manulang) telah ditangkap dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dengan sangkaan melakukan tindakan gratifikasi (suap) tanggal 21 April 2011 dan saat

ini telah menjadi tersangka tertanggal 22 April –April 2011 dan ditahan di Pondo Bambu

sejak tanggal 22 April 2011 hingga kini, terhadap bukti T.3a sampai dengan T.3i majelis


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hakim menilai bahwa berita tersebut telah menjadi pengetahuan masyarakat umum maka

majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4a sampai dengan T.4c berupa

Fotokopi kutipan dari website tertanggal 15 Juni 2011 –Juli 2011 yang telah dicocokkan

dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa

penggugat (Mindo Rosalina Manulang) selain terkait dugaan suap dengan Sesmenpora

juga dengan Kemendiknas, Kemenkes dan dugaan korupsi pengadaan PLTS, oleh karena

berita ini telah menjadi pengetahuan publik maka majelis hakim dapat

mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5a sampai dengan T.5b berupa

Fotokopi kutipan dari website tertanggal 10 Mei 2011 dan 13 Mei 2011 yang telah

dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup. Bukti tersebut berisi

tentang sopir pribadi penggugat (Mindo Rosalina Manulang) adalah bernama Agus

Widoni bukan Agus Mulyadi terhadap bukti tersebut majelis hakim dapat

mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 berupa Fotokopi surat keterangan

kerja, untuk dan atas nama Daryono (tergugat) yang dikeluarkan oleh PT Anugerah

Nusantara tertanggal 19 Juni 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

bermaterai cukup. Surat tersebut berisi keterangan bahwa Daryono (tergugat) sebagai

manager telah bekerja dengan baik, telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut

tertanggal 18 Juli 2009. Bukti ini menolak keterangan saksi penggugat yang bernama

Rossy Christina Manullang yang menyatakan bahwa tergugat telah dipecat dari

perusahaannya karena sering memeras atasannya dan penggugat (Mindo Rosalina

Manulang).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 berupa Fotokopi website tertanggal 1

Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang

menyatakan “Asal usul cek suap kasus suap proyek SEA Games” dalam bukti ini

tergugat menerangkan nama Mangiring, tetapi majelis menilai bukti ini kurang relevan

bila dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat yang bernama Tumino oleh

karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 berupa Fotokopi Kutipan dari website

tertanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan “Mindo Rosalina juga diperiksa korupsi

PLTS” dan bukti T-8a yang berupa foto yang terdapat dalam bukti T-8 yang diperbesar,

yang menunjukkan bahwa Mindo Rosalina Manullang mengenakan kalung salib, kedua

bukti tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup oleh

karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.9a sampai dengan T.10b berupa

Fotokopi Kutipan website yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah

bermaterai cukup yang menerangkan bahwa penggugat (Mindo Rosalina Simanullang)


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


selalu mengucapkan “Puji Tuhan” yang merupakan ucapan yang selalu digunakan oleh

pemeluk agama Kristen bila mengucapkan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta

(Tuhan) nya, terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim menilai bukti ini dapat

memperkuat dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat beragama Kristen

sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11a berupa Fotokopi Surat

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan Nomor : B/89/S.8/VII/2011/Res.Jt,

tertanggal 18 Juli 2011, dari Resort Metro Jakarta Timur kepada Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Timur, dengan tembusan kepada Sdr. Daryono yang telah dicocokkan

dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berisi tentang Pemberitahuan

Penghentian Penyidikan terhadap Daryono (tergugat) tentang kasus pidana penguasaan

anak oleh salah seorang orang tuanya secara sepihak karena tidak cukup bukti tergugat

sebagai tersangka sebagaimana dimaksud oleh UU No.23 tahun 2002, oleh karenanya


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11b berupa Fotokopi Surat Pernyataan

Pencabutan Laporan Polisi dari Mindo Rosalina Manulang (penggugat) tertanggal 6

Desember 2010 kepada Kapolres Metro Jaktim yang telah dicocokkan dengan

fotokopinya dan telah bermaterai cukup, tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya

karena aslinya berada di Polres Metro Jakarta Timur, terhadap bukti ini penggugat tidak

menanggapinya. Dalam surat tersebut, penggugat mencantumkan agama yang dianutnya

adalah agama Kristen, oleh karena surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani

oleh penggugat sendiri dan penggugat / kuasanya tidak menanggapinya maka majelis

hakim menilia bahwa penggugat telah mengakui bahwa dirinya memeluk agama Kristen

hal ini memperkuat laporan mediator tertanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan

bahwa penggugat mengakui telah kembali ke agamanya (Kristen Protestan) sehingga


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.12a dan T.12b masing-masing

tertanggal 20 Juli 2011, bukti T.13a tertanggal 7 Agustus 2011 dan bukti T.13b

terganggal 8 Agustus 2011, semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

dengan fotokopinya yang semuanya menjelaskan bahwa penggugat (Mindo Rosalina

Simanullang) telah melakukan tindak pidana suap dan terancam hukuman penjara 5

tahun, terhadap bukti-bukti tergugat tersebut penggugat tidak menanggapinya tetapi

hanya mempertanyakan tentang apa yang akan dibuktikan oleh tergugat dengan bukt-

bukti tersebut ? oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14a berupa Fotokopi Surat dari SD Al-

Fath Cirendeu tertanggal 26 Juli 2011 mengenai “observation / interview result”, atas

nama Bintang Safitri (Sandrina Bintang Natalia) bukti ini telah dicocokkan dengan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menerangkan bahwa anak penggugat dan

tergugat yang bernama Sandrina Bintang Natalia telah masuk dan menjadi murid di

sekolah SD Al-Fath yang merupakan sekolahan yang berbasis Islam, bukti ini tidak

dibantah oleh penggugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14b berupa Fotokopi Surat Tanda

Terima Pembayaran dari SD Al-Fath Cirendeu tertanggal 8 Agustus 2011 yang telah

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menunjukkan

bahwa Sandrina Bintang Natalia telah sah terdaftar di sekolah SD Al-Fath Cirendeu,

bukti inin untuk menepis tuduhan penggugat bahwa anak tersebut tidak sekolah dan

tergugat menelantarkan anak / membiarkan anak tidak sekolah, terhadap bukti ini

penggugat tidak memberikan tanggapan maka majelis hakim menilai bahwa penggugat

telah membenarkan bukti tergugat tersebut oleh karenanya majelis hakim dapat

mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.15 berupa Fotokopi Kutipan dari

website Suara Pembaruan tertanggal 23 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan

fotokopinya dan telah bermaterai cukup, di dalam website tersebut terungkap pernyataan

Mindo Rosalina Manullang tentang kasus perceraiannya. Terhadap bukti ini majelis

hakim menilai bahwa pernyataan penggugat tersebut hanyalah sebagai ungkapan keluh

kesah yang tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.16 berupa foto penggugat dengan baju

berbeda bahwa penggugat memakai kalung berkontain salib Yesus, disini tergugat

menunjukkan bahwa penggugat memakai kalung tersebut sebagai bukti bahwa

penggugat beragama Kristen, bukti ini tidak dibantah oleh penggugat oleh karenanya


Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga mengajukan bukti 3 orang

saksi masing-masing bernama Tumino bin Kartodimeja, Dedy Saputra bin Nurhadi dan

Irwan Samsono bin Sanabasri masing-masing memberikan keterangan dibawah

sumpahnya secara agama Islam.

Saksi Tumino bin Kartodimeja intinya menerangkan :

• Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah tahun 1999 dan mereka telah

hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama

tergugat dan keduanya disekolahkan oleh tergugat, semula anak kedua berada

pada penggugat.

• Bahwa penggugat dengan tergugat menikah secara Islam, saat menikah

penggugat beragama Islam setelah lahir anak pertama tahun 1999 akhir,

penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen.

• Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis,

mereka sering bertengkar sejak tahun 2005 yang penyebabnya karena waktu itu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tergugat belum bekerja dan karena antara keduanya beda agama, tergugat

beragama Islam sedangkan penggugat sudah kembali ke agama Kristen dan

penggugat mempengaruhi tergugat dan anak-anaknya untuk ikut memeluk

agamanya.

• Bahwa sekarang tergugat sudah bekerja dan telah dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan anaknya.

• Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada

komunikasi lagi, keluarga sudah menasehati tetapi tidak berhasil dan keluarga

sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Saksi Dedy Saputra bin Nurhadi intinya menerangkan :

• Bahwa saksi pernah bekerja satu kantor dengan penggugat dan tergugat di PT

Anugerah Nusantara dan setahu saksi, tergugat bekerja dengan baik namun

tergugat mengundurkan diri keluar dari PT tersebut.

• Bahwa penggugat pergi ke kantor dengan mobil dinas dan sopir kantor

penggugat yang saksi kenal bernama Agus Widono dan saksi tidak kenal dengan

Agus Mulyadi karena saksi sudak keluar dari PT tersebut pada tahun 2010.

• Bahwa selama bekerja di PT tersebut saksi tidak pernah melihat penggugat

dengan tergugat naik mobil bersama dan saksi tidak tahu kalau penggugat

dengan tergugat itu suami istri.

Saksi Irwan Samsono bin Sanabasri intinya menerangkan :

• Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2

orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering

bertengkar yang penyebabnya masalah beda agama, tergugat beragama Islam dan

penggugat beragama Kristen.

• Bahwa penggugat pernah memaksa anak untuk diajak ke gereja tetapi anaknya

tidak mau dan saat itu belum jadi pergi.

• Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat

dan keduanya sekolah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan

yang intinya penggugat mohon putusan sebagaimana dalam surat gugatannya sedangkan

tergugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan tanggapan tergugat

dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada baik dari penggugat maupun tergugat maka

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur

sesuai bukti P.5.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat

dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Mei 1999

berdasarkan bukti P.1 pengakuan tergugat dan keterangan

saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat yang

pernikahannya dilaksanakan secara Islam.

3 Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat

telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama Gabe

Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999

dan Sandrina Bintang Natalia (perempuan) lahir pada

tanggal 23 Desember 2001, sesuai bukti P.2 dan P.3 serta

keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun

tergugat.

4 Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara

penggugat dengan tergugat yang berakibat pisah rumah

dalam kurun waktu 5 tahun lebih yang penyebabnya

masalah ekonomi dan perbedaan agama antara penggugat

dengan tergugat sebagaimana bukti P.5, T.1, T.1a dan T.1b

dan terbukti dari jawab menjawab antara penggugat

dengan tergugat serta keterangan saksi-saksi baik dari

penggugat maupun tergugat selama dalam proses

persidangan.

5 Bahwa agama yang dianut penggugat adalah agama

Kristen Protestan berdasarkan laporan dari mediator

tertanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan bahwa

penggugat mengakui beragama Kristen, pengakuannya di

hadapan hakim mediator dan tergugat sehingga

berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan penggugat tersebut

merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang

dikuatkan dengan bukti-bukti T.1a, T.9a, T.9b, T.10a,

T.10b, T.11b dan T.16 serta keterangan saksi tergugat yang

bernama Tumino bin Kartodimejo dan Irwan Samsoro bin

Sambasri.

6 Bahwa penggugat tersangkut kasus pidana yaitu gratifikasi

(suap) dan korupsi dan sekarang telah divonis 2 ½ tahun

penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dan sekarang penggugat sudah berada didalam

Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur

berdasarkan bukti T.3a, T.3b, T.3c, T.3d, T.3e, T.3f, T.3g,

T.3h, T.3i, T.4a, T.4b, T.4c, T.5a, T.8, T.12a, T.12b, T.13a


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan T.13b meskipun tergugat tidak dapat menunjukkan

aslinya namun sudah menjadi pengetahuan umum (publik)

sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai

bukti dari tergugat.

7 Bahwa kasus pidana perzinahan yang dituduhkan

penggugat terhadap tergugat tidak terbukti karena bukti

P.8 dan P.9 serta keterangan saksi penggugat yang

bernama Rossi Kristiani Manullang dan Fernando

Gumzali Manullang dibantah oleh tergugat dan tergugat

belum diproses apalagi divonis bersalah oleh karena itu

majelis hakim tidak dapat menerima tuduhan penggugat

terhadap tergugat telah melakukan perbuatan pidana

perzinahan tersebut karena tidak cukup bukti.

8 Bahwa 2 orang anak penggugat dan tergugat masing-

masing bernama Gabe Maulana (laki-laki) lahir pada

tanggal 10 Agustus 1999 dan Sandrina Bintang Natalia

(perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001

sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

tergugat berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat

serta keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun

tergugat.

9 Bahwa anak yang bernama Sandrina Bintang Natalia

ketika dalam pengasuhan penggugat telah disekolahkan di

SDK 4 Penabur, sesuai bukti P.10 dan keterangan saksi

penggugat yang bernama Agus Mulyadi. Dan sekarang

anak tersebut setelah tinggal bersama tergugat telah

disekolahkan di SD Al-Fath yang merupakan sekolah

berbasis Islam, sesuai bukti T.14a dan T.14b.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta kemudian

akan mempertimbangkan petitum penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar majelis hakim

mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya majelis hakim akan

mempertimbangkan petitum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar majelis hakim menyatakan

sah menurut hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada

tanggal 24 Mei 1999 di KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat majelis hakim

mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan terbukti bahwa penggugat

dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Mei 1999 yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dilaksanakan secara Islam di KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor 0302/77/V/00 dan berdasarkan bukti P.1 meskipun tergugat menyatakan

keberatan terhadap bukti P.1 namun kenyataannya tergugat membenarkan adanya

pernikahan tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan dupliknya maupun

dalam kesimpulannya kemudian didukung dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari

penggugat maupun tergugat maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1

tahun 1974, telah terbukti pada saat dilaksanakan pernikahan penggugat telah memeluk

agama Islam sehingga dilaksanakan secara hukum Islam karena antara mempelai laki-

laki dan perempuan beragama Islam. Dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor

Urusan Agama Kec. Palmerah, Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang No.1 tahun 1974 pernikahan antara penggugat dengan tergugat

merupakan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat menjadi

dasar untuk dikabulkannya gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang intinya mohon agar

pernikahannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian majelis hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus dan

berpuncak pisah rumah dalam kurun waktu 5 tahun lebih meskipun ada perbedaan

penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dan penggugat tetap bersikukuh untuk

bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat menyetujui perceraian tersebut kondisi

demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya telah

mencapai klimaks sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak dapat

dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama

perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah

mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-

Rum ayat 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung

merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum

yang berpikir”.

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa kedua belah pihak

baik penggugat maupun tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan

perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian

rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah

(cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan

untuk dirukunkan kembali.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua

hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan

sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5

Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang

didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka

pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada

perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan / dirukunkan kembali atau tidak

oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan

tergugat tersebut sudah pecah (Brokken Marriage).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah

tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar

hukum karena antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga penggugat dan

tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil gugatan

penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena perkara ini adalah perkara

cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah penggugat / istri dan selanjutnya antara

penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2)

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan

terhadap penggugat adalah talak ba’in sughro sehingga majelis hakim menetapkan

menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Daryono bin Tumino) terhadap penggugat

(Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang).

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang intinya mohon agar hak

pengasuhan (hadhonah) kedua anak penggugat dan tergugat ditetapkan pada penggugat

majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan tersebut karena kedua anak tersebut

saat ini berada dalam pengasuhan tergugat sedangkan tergugat mempunyai sifat

temperamental selain kepada penggugat juga terhadap anak dan anak di tempat tergugat

terlantar pendidikannya serta penggugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan

anak untuk mencurahkan kasih sayangnya padahal kedua anak tersebut masih dibawah

umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang penggugat sebagai ibu

kandungnya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dalil

penggugat yang intinya tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak pernah berlaku kasar

terhadap anak-anaknya dan tidak menelantarkan pendidikannya karena kedua anak

tersebut saat ini semuanya sekolah dan benar tergugat membatasi penggugat untuk

bertemu dengan anaknya karena penggugat telah murtad / kembali ke agama Kristen dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pernah kejadian anak keduanya dibawa pergi oleh penggugat ke Medan, disana

ditinggalkan oleh penggugat dan dititipkan kepada keluarganya sementara keluarga

penggugat beragama Kristen, sedangkan anak beragama Islam sehingga tergugat

khawatir kalau anaknya dididik untuk beragama Kristen, tergugat sebagai orang tua

merasa bertanggungjawab terhadap pendidikan agama anaknya dan penggugat

tersangkut tindak pidana, dan telah terbukti bersalah serta telah divonis hukuman

penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dipotong tahanan sehingga penggugat tidak pantas untuk mengasuh dan

memelihara anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyatakan tetap

pada gugatannya yaitu tergugat keras terhadap anak, menelantarkan pendidikan anak-

anaknya serta penggugat dihalangi untuk bertemu dengan anak sebagaimana keterangan

saksi-saksinya, namun penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa tergugat

keras / temperamental terhadap anak dan tidak dapat membuktikan kalau anaknya

diterlantarkan pendidikannya karena ternyata kedua anaknya disekolahkan oleh tergugat

sedangkan tergugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat telah kembali ke

agamanya (murtad) dan membuktikan pula bahwa penggugat telah melakukan perbuatan

tercela karena penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi dan

telah divonis 2 ½ tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta

penggugat terbukti telah berusaha mengkristenkan anak keduanya yang bernama

Sandrina Bintang Natalia dengan cara menyekolahkan anak tersebut di sekolah

Kristen sebagaimana bukti P.10 sehingga tergugat dengan tegas menyatakan bahwa

penggugat tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya majelis hakim

akan mempertimbangkan dari berbagai sudut.

Menimbang, bahwa dari sudut normatif, dimana dalam pasal 105 huruf (a) dan

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang belum

mumayyiz yang berhak mendapatkan pemeliharaan (hadhonah) adalah ibunya, namun

hal itu berlaku apabila orang tuanya beragama Islam (Prinsip UU) selain itu karena ada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun

2002 tentang perlindungan anak yang berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik

untuk anak antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut

dinyatakan bahwa : “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang

tua”.

Dalam hal ini penggugat justru menyimpang dari aturan tersebut karena sudah

mengetahui bahwa anaknya beragama Islam tetapi disekolahkan di sekolah Kristen,

maka majelis hakim menilai perbuatan penggugat tersebut telah melanggar Pasal ini


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


oleh karenanya secara normatif hak pengasuhan (hadhonah) penggugat terhadap

anaknya menjadi gugur.

Menimbang, bahwa dari segi agama, anak-anak tersebut adalah beragama Islam

sebagaimana telah dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat maka sudah

seharusnya dididik dan disekolahkan di sekolah yang berbasis agama Islam, namun

kenyataannya berdasarkan fakta dan bukti (P.9) penggugat dengan sengaja

menyekolahkan anaknya di sekolah non muslim (Kristen) maka majelis hakim

berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menjadikan anaknya untuk mengikuti

agamanya semula yaitu Kristen.

Sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam

bukunya Fiqh Sunnah Jilid IV hal 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu : 1.

berakal sehat 2. sudah dewasa 3. memiliki kemampuan untuk mendidik 4. memiliki sifat

amanah 5. beragama Islam yang dikuatkan dengan bukti T.2a dan T.2c.

Sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa penggugat telah kembali ke agamanya

semula yaitu Kristen karena bukti penggugat telah dipatahkan oleh bukti tergugat

sehingga majelis hakim telah yakin bahwa penggugat saat ini beragama Kristen,

sedangkan dalam kitab ini dijelaskan bahwa anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh

orang yang non muslim, dan telah terbukti penggugat selain dirinya beragama Kristen

juga telah terbukti berusaha mendidik anaknya untuk beragama Kristen dengan cara

disekolahkan di sekolah Kristen, kemudian disamping itu penggugat tidak memiliki sifat

amanah karena telah terbukti adanya kasus pidana yang menjadikan penggugat divonis

penjara 2 ½ tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka berarti

minimal ada 2 syarat yang tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat

tersebut maka gugurlah hak hadhonah penggugat terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri,

kedua anak berada pada tergugat keduanya disekolahkan di sekolah Islam, meskipun

penggugat menyatakan bahwa pendidikan anak-anaknya menjadi terlantar adalah tidak

terbukti. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah sesuai

dengan Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 yaitu :

“Hadhonah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan

mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah

menurut agamanya” dalam hal ini agama anak adalah Islam.

Adapun tuduhan penggugat tentang perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh tergugat

adalah tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu tidak

mungkin anak akan dialihkan pengasuhannya kepada penggugat, sementara penggugat

berada dalam tahanan dalam waktu cukup lama karena telah divonis penjara selama 2 ½

tahun, maka secara sosiologis anak akan lebih aman, nyaman dan terlindungi dalam

pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai

dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 majelis hakim

menetapkan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam

pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan

kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada

anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak, jika penggugat akan membawa

pergi anaknya harus dengan seizin tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar menghukum tergugat untuk

menyerahkan Gabe Maulana dan Sandrina Bintang Natalia kepada penggugat tanpa

syarat apapun majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hak pengasuhan

(hadhonah) kedua anak tersebut telah ditetapkan berada pada tergugat maka majelis

hakim tidak dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar tergugat dibebani

memberikan biaya nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) setiap bulan agar diserahkan kepada penggugat majelis hakim

mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua anak tersebut sudah ditetapkan berada

dalam pengasuhan (hadhonah) tergugat maka majelis hakim tidak dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa disamping petitum penggugat, majelis hakim juga

mempertimbangkan petitum tergugat sebagai berikut :

• Bahwa petitum tentang pernikahan antara penggugat dan tergugat

putus karena perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah

dipertimbangkan bersama petitum penggugat.

• Bahwa terhadap petitium penggugat agar Panitera Pengadilan Agama

Jakarta Timur mengirim salinan putusan perceraian kepada KUA

Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat yang berwenang untuk

mencatat putusan perceraian dalam daftar yang tersebut untuk itu

sesuai dengan hukum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan

bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989

yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009, majelis hakim dapat mengabulkannya dengan memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota

Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa terhadap petitum tergugat pada point 4 sampai dengan point

11 tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terkait pertimbangannya dengan petitum

penggugat diatas.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat maupun tergugat tentang biaya

perkara maka oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim menetapkan biaya perkara dibebankan

kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum

syara’yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Daryono bin Tumino) terhadap

penggugat (Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang).

3 Menetapkan dua orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Gabe

Maulana, lahir tanggal 12 Agustus 1999 dan Sandrina Bintang Natalia, lahir

tanggal 23 Desember 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah)

tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat

sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang

anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak-anak tersebut.

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu.

5 Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

6 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam musyawarah majelis hakim

Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M.

bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoidah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurroh Sunah, SH, ketua majelis, Dra.

Haulillah, MH dan Drs. H.M. Syamri Adnan, SH, MHI. masing-masing hakim


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


anggota, serta dibantu oleh Drs. Ade Faqih, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri

oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim anggota. Ketua majelis.

ttd ttd

Dra. Haulillah, MH. Dra Nurroh Sunah, SH.

Hakim anggota Panitera pengganti.

ttd ttd

Drs. H.M. Syamri Adnan, SH, MHI. Drs. Ade Faqih

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran HHK : Rp 30.000,-

. Biaya Proses : Rp 1.250.000,-

. Redaksi : Rp 5.000,-

. Materai : Rp 6.000,- +

JUMLAH : Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).

Catatan :

• Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam

proses………

• Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal……….


Foto diambil ketika melakukan wawancara dan setelah selesai melakukan

wawancara dengan Bapak Drs. Sultoni MH selaku Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Timur, tertanggal 10 April 2015.

Foto diambil Ketika Melakukan Wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dengan Ibu Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH selaku Ketua Majelis Hakim yang

memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, tertanggal 14 April 2015.

Foto diambil setelah selesai melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H.

Jarkasih, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 14

April 2015.

murtad sebagai penghalang...

Documents