niaga umum bbg cng

Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Gas (BBG/CNG)

PROSEDUR PENGAJUAN DAN

PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA UMUM BBG-CNG

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA

Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.

2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.

3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi.

4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.

5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.

6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.


ya

tidak

tidak

Keg

iata

n

1. P

enga

juan

Per

moh

onan

2. E

valu

asi

D

okum

en

P

erm

ohon

an

3. P

erse

tuju

an

Pela

ku

Bad

an U

saha

Men

teri

ESD

MC

q. D

irjen

Mig

asD

MO

Subd

it

Pen

gaju

anIz

in

Dis

posi

si

Per

setu

juan

Ver

ifika

si

Loke

t

Dis

posi

si

Mem

enuh

i

Eva

luas

i &

P

rese

ntas

i

Mem

enuh

i

Diu

sulk

andi

teru

ssam

paik

anD

iusu

lkan

dite

russ

ampa

ikan

tidak

(10

hari

kerja

)

Mem

enuh

itid

ak

yaya

ya

Gam

bar

1. P

rose

dur

Pen

gaju

an d

an P

ener

bita

n Iz

in U

saha

Prosedur Memperoleh Izin Usaha

1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.

2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.

3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.

4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Standar Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.


PERSYARATAN IZIN USAHA NIAGA


A. IZIN USAHA SEMENTARA 1. Syarat Administrasi :

a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Lingkup usaha dalam akta pendirian wajib menyebutkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang niaga migas (BBG/CNG).

b. Profil perusahaan (Company Profile).

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.

g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek pengembangan masyarakat setempat.

h. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

i. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku.

j. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan keuangan

k. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

l. Surat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan-pernyataan/keterangan-keterangan diberikan dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar bersedia untuk dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

m. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai izin lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana niaga (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga seperti tangki timbun dan lain-lain).

n. Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa).

2. Syarat Teknis : a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility

Study).

b. Rencana pembangunan, design dan teknologi yang digunakan pada fasilitas dan sarana pengisian tabung CNG, pengangkutan CNG dan penyerahan CNG di titik serah.

c. Jaminan pasokan BBG / CNG.

d. Jaminan dukungan pendanaan.

e. Rencana standar dan mutu BBG / CNG yang akan diniagakan.

f. Rencana merek dagang BBG / CNG yang akan diniagakan.

g. Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor.

h. Rencana sarana pengelolaan limbah.

i. Rencana Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL).

j. Rencana Investasi.

3. Kewajiban Badan Usaha :


a. Dalam jangka waktu 2 tahun setelah diterbitkan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Bahan Bakar Gas (BBG / CNG), Badan Usaha wajib menyelesaikan :

- Jaminan pasokan BBG / CNG

- Persetujuan Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL).

- Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas (EPC Agreement).

- Jaminan pendanaan.

b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir (a) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

c. Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana pengisian tabung CNG, pengangkutan CNG dan penyerahan CNG di titik serah dan melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaganya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

d. Mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) kepada Menteri ESDM dengan tembusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara.

4. Sanksi :

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Niaga Umum Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :

a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Niaga Umum Bahan Bakar Gas (BBG/CNG).

B. IZIN USAHA

1. Syarat Administrasi : a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah

mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Lingkup usaha dalam akta pendirian wajib menyebutkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang niaga migas (BBG / CNG).

b. Profil perusahaan (Company Profile).

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.

g. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek pengembangan masyarakat setempat.

h. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

i. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku.

j. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan keuangan.

k. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

l. Surat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan-pernyataan/keterangan-keterangan diberikan dengan sebenarnya.

m. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai izin lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana niaga (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga seperti tangki penyimpanan dan lain-lain).

n. Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa).

2. Syarat Teknis :


a. Studi Kelayakan (Feasibility Study).

b. Persetujuan pengelolaan lingkungan.

c. Jaminan dukungan pendanaan (HoA)

d. Jaminan suplai Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) (HoA)

e. Telah menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana pengisian tabung CNG, pengangkutan CNG dan penyerahan CNG di titik serah.

f. Hasil kalibrasi fasilitas niaga dan alat ukur dari instansi berwenang, Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan telah melalui uji coba (commissioning test) dari Ditjen Migas.

g. Standar dan mutu BBG/CNG yang diniagakan.

h. Merek dagang BBG/CNG yang akan diniagakan.

i. Standar teknis operasi yang digunakan.

j. Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor.

k. Realisasi investasi

3. Kewajiban Badan Usaha : a. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. Menjamin ketersediaan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya.

c. Menjamin harga jual Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) pada tingkat yang wajar.

d. Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana pengisian tabung CNG, pengangkutan CNG dan penyerahan CNG di titik serah secara memadai.

e. Bertanggung jawab atas standar dan mutu BBG/CNG sampai ke tingkat konsumen.

f. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

g. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan yang memenuhi standar standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

h. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

j. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen. Migas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

k. Dalam menyalurkan Bahan Bakar Gas untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.

l. Penunjukan Penyalur wajib mengutamakan Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

m. Penyalur wajib memiliki perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terintegrasi dengan pemegang izin usaha niaga umum berdasarkan perjanjian kerjasama.

n. Menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Dirjen Migas dengan tembusan Direktur pembinaan Usaha Hilir Migas mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

o. Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga umum BBG/CNG yang mengakibatkan penambahan sampai 30% dari kapasitas awal.

p. Mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Niaga Umum BBG/CNG untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% dari kapasitas awal.

4. Sanksi :


Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.

d. Tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya Izin Usaha.

Form 1 Memakai Kop Surat Perusahaan

Permohonan Surat Izin Niaga ........*)

1. Maksud permohonan izin

(Lingkari angka yang diinginkan) 1. Memperoleh Surat Izin Usaha

Niaga ... *) 2. Perubahan Modal dan Kekayaan

Bersih 3. Perubahan Pemilik Perusahaan 4. Perubahan Kedudukan 5. Perubahan Nama Perusahaan 6. Perubahan Bentuk Perusahaan 7. Perubahan Kelembagaan

2. Identitas Perusahaan :

a. Nama Badan Usaha : …………………………………………… b. Bentuk badan usaha : Perseroan

Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi

: ……………………………………………

c. Alamat Perusahaan : …………………………………………… - Lokasi perusahaan (bila

perusahaan berada di Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)

: ……………………………………………

- Nomor Telepon/Fax : …………………………………………… - Status Tempat Usaha : (Milik sendiri/sewa/kontrak/

cara lain**) d. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) : ……………………………………………

3. Identitas pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan

Nama lengkap : …………………………………………… Kewarganegaraan : …………………………………………… Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………… Alamat rumah/tempat tinggal : …………………………………………… Nomor telepon/fax : …………………………………………… Suami/Istri **)

- Nama : …………………………………………… - Kewarganegaraan : ……………………………………………

4. Legalitas Perusahaan Perusahaan berbentuk PT Akte Notaris - Nama Notaris : …………………………………………… - Nomor/tanggal Akte Notaris

(Lampirkan Copy Akte Notaris) : ……………………………………………

- Nomor/tanggal Pengesahan

Lampiran

Badan Hukum dari Dep. Kehakiman dan HAM (Lampirkan Copy SK Pengesahan) atau

: ……………………………………………

- Data Akte Pendirian Perseroan Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy Bukti Setor Biaya Administrasi Pembayaran Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bagi PT yang belum berbadan hukum

: ……………………………………………

Izin lain yang dimiliki : …………………………………………… Perusahaan berbentuk Koperasi Akte Pendirian - Nomor/tanggal Akte Notaris


Izin lain yang dimiliki : …………………………………………… Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi Akte Pendirian - Nomor/tanggal Akte Notaris


- Nomor/tanggal Pengesahan Badan Hukum dari Dep. Kehakiman dan HAM (Lampirkan Copy SK Pengesahan) atau

: ……………………………………………

Izin lain yang dimiliki : ……………………………………………

5. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

: ……………………………………………

6. Rencana nilai investasi : …………………………………………… 7. Kegiatan usaha yang diminta : …………………………………………… 8. Jenis komoditas : …………………………………………… 9. Lokasi Usaha yang diminta

(Lampiran peta Lokasi Usaha) : ……………………………………………

10. Fasilitas Operasi yang dimiliki/ direncanakan

: ……………………………………………

11. Hubungan dengan bank Bank dalam Negeri - Nama : …………………………………………… - Alamat : …………………………………………… Bank Luar Negeri - Nama : …………………………………………… - Alamat : ……………………………………………

12. Lampiran surat-surat pernyataan : - Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan

kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. - Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek pengembangan

masyarakat setempat. - Surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku. - Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha. - Surat pernyataan kemampuan keuangan. - Surat pernyataan kesanggupan untuk diinspeksi oleh Direktorat Jenderal

Minyak dan Gas Bumi. - Surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis

serta pernyataan / keterangan diberikan dengan sebenarnya.

Demikian surat permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan- keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut Surat Izin Usaha Niaga ......................*) dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perudangan-undangan yang berlaku dan disamping itu apabila dikemudian hari terjadi kerugian didalam berusaha, ini merupakan tanggung jawab kami sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah.

……………………………..…………… Tanda tangan pemilik/ penanggung jawab perusahaan Cap dan materai Rp. 6.000,-

Catatan : *) Diisi sesuai jenis usaha niaga yang diajukan **) Coret yang tidak perlu Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Lampiran

Form 2

Memakai Kop Surat Badan Usaha

Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Diinspeksi Oleh

Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor : /200

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jabatan : Alamat Perusahaan

:

Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga …………………, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai dan cap perusahaan

…………….., …………………..

Form 3


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat Perusahaan

:

Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Niaga ....................., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai

…………….., …………………..

Lampiran

Form 4


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek Pengembangan Masyarakat

Setempat

Nomor /200..


:

Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Niaga ....................., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati aspek pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai

…………….., …………………..

Form 5


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang

Berlaku

Nomor /200..


:

Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga ……………..., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Niaga .............. baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai

…………….., …………………..

Lampiran

Form 6


Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Badan Usaha

Nomor /200..



:

Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga ……………..., kami sanggup memenuhi dan menta‘ati kewajiban Badan Usaha yang berlaku dalam kegiatan usaha Niaga .............. baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai

…………….., …………………..

Form 7


Surat Pernyataan Kemampuan Keuangan

Nomor : /200..


:

Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga …………………, kami mampu menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan usaha Niaga dimaksud baik dari internal perusahaan dan/atau eksternal perusahaan sebagaimana keterangan dari Bank .........(terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai

…………….., …………………..

Lampiran

Form 8


Surat Pernyataan Bahwa Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis Serta Pernyataan / Keterangan Diberikan Dengan Sebenarnya

Nomor /200..



:

Tempat tinggal : Dengan ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan-pernyataan/keterangan-keterangan yang diberikan dalam permohonan Izin Usaha Niaga ......... adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut surat Izin Usaha Niaga ......... dan/atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

Materai

…………….., …………………..

Form 9


Surat Keterangan Fasilitas Niaga Yang Digunakan Pada Kegiatan Usaha Niaga Umum

BBG/CNG

Nomor /200..


:

Tempat tinggal

:

Dengan ini menyatakan bahwa fasilitas Niaga Bahan Bakar Minyak yang akan kami gunakan dalam mendukung kegiatan Usaha Niaga Umum BBG/CNG seperti tersebut di bawah ini :

No. Nama Fasilitas Jumlah Kapasitas/Unit Kepemilikan Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

…………….., …………………..

Lampiran

Form 10


Surat Keterangan Rencana Investasi Pada Kegiatan Usaha Niaga Umum BBG/CNG

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Alamat Perusahaan : Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa rencana investasi sarana dan fasilitas pendukung kegiatan Niaga Umum BBG/CNG dalam waktu tiga tahun ke depan seperti tersebut di bawah ini :

Tahun Nama

Sarana & Fasilitas

Jumlah Kapasitas/Unit

Nilai

(US$ / Rp.) Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….., ……………..200..

Yang menyatakan,

…………….., …………………..

PENGECEKAN DOKUMEN PERMOHONAN Izin Usaha Sementara Niaga CNG

Nama Perusahaan : Tanggal ,No. Surat Permohonan : Alamat : Penanggung Jawab/Contact Person : Data yang dilampirkan :

Data Administratif

ADA TIDAK ADA

Keterangan

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya 2. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari

instansi yang berwenang

3. Profil perusahaan (company profile) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 7. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek K3.

8. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat.

9. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan per-UU yang berlaku.

10. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku.

11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan

12. Surat pernyataan tertulis diatas materai bahwa dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang

diberikan adalah benar adanya

13. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan keuangan

14. Surat keterangan fasilitas niaga yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Niaga CNG

15. Pesetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.

Lampiran

Data Teknis

ADA TIDAK ADA

Keterangan

1. Studi kelayakan pendahuluan (Preliminary Feasibility Study)

2. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga CNG dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 tahun.

3. Jaminan dukungan pendanaan (MoU) 4. Jaminan pasokan Gas Bumi (MoU) 5 Rencana standar dan mutu CNG yang akan diniagakan

6. Rencana merk dagang CNG

7. Rencana wilayah jaringan distribusi dan konsumen 8. Rencana sarana pengelolaan limbah 9. Rencana Studi Lingkungan 10. Rencana Investasi

DITELITI MENGETAHUI MENYETUJUI

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

PENGECEKAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA NIAGA CNG

Nama Perusahaan : Tanggal ,No. Surat Permohonan : Alamat : Penanggung Jawab/Contact Person :

Data Administratif ADA TIDAK ADA

Keterangan

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya 2. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan

perubahannya dari instansi yang berwenang

3. Profil perusahaan (company profile) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 7. Surat pernyatan tertulis diatas materai

kesanggupan memenuhi aspek K3.

8. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan

pengembangan masyarakat setempat.

10. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan per-UU yang berlaku.

10. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku.

11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan

12. Surat pernyataan tertulis diatas materai bahwa dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kemampuan keuangan

14. Surat keterangan fasilitas yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Niaga CNG

15.Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.

Lampiran

Data Teknis ADA TIDAK

ADA Keterangan

1. Studi kelayakan (Feasibility Study) 2. Persetujuan Pengelolaan Lingkungan 3. Jaminan dukungan pendanaan (HoA) 4. Jaminan pasokan Gas Bumi (HoA) 5. Standar dan mutu CNG yang diniagakan dari

laboratorium uji yang terakreditasi

6. Merek dagang CNG yang diniagakan 7. Telah menyelesaikan pembangunan fasilitas

dan sarana niaganya.

8. Standar teknis operasi yang digunakan 9. Hasil kalibrasi fasilitas Niaga CNG dan alat ukur

dari instansi terkait, SKP/SKPI dan telah melalui uji coba (commissioning test) dari Dirjen Migas

10. Rencana penjualan, pembelian, ekspor, impor 11. Realisasi Investasi

DITELITI MENGETAHUI MENYETUJUI Tanggal : Paraf

Tanggal : Paraf

Tanggal : Paraf

niaga umum bbg cng

Documents