old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas... ·...
TRANSCRIPT
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
1
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. SARI BUMI KUSUMA, BLOK S. SERUYAN KABUPATEN KATINGAN DAN KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN,
tanggal 2 September 2010
Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d 1 September 2018
LVLK-011-IDN
Tanggal 23 November 2012
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11
Lantai 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-
INDONESIA
d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Tim Audit : 1. Burhanudin HS, S. Hut
(Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
2. Dwi Jatmiko F. S. Hut.
(Auditor VLK)
3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor
Produksi)
4. Dadan Darmawan S. Hut
(Auditor Ekologi)
5. Susanto Darmono, S. Sos
(Auditor Sosial)
g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Ir. Mukit
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
2
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. SARI BUMI KUSUMA,
Blok S. Seruyan
b. Keputusan IUPHHK-HA (Perpanjangan Izin)
- Nomor : SK.201/Kpts-II/1998
- Tanggal : Tanggal 27 Pebruari 1998
- Luas : 147.600 Ha
c. Alamat dan Nomor Telepon :
- Pusat : Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei Raya,
Pontianak 78124 Kalimantan Barat.
Telp. (0561) 721866
Fax. (0561) 721583
- Cabang : Jl. Balikpapan Raya No.14
Jakarta Pusat 10130
Telp.(021) 63863807
Fax.(021) 63863804
d. Pengurus : - Iwan Susanto (Komisaris Utama)
- Amin Susanto (Komisaris)
- Budi Darmono, SH, MCL, MSA
(Komisaris)
- Jakub Husin (Direktur Utama)
- Budijuwono Handjaja (Wakil Direktur
(Utama)
- Roesman Nilam (Direktur)
- Tri Hardjanto (Direktur)
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
3
(3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Audit Tahap I Bogor,
Tanggal 26 Januari s/d 1
Pebruari 2015
Melakukan pengumpulan dokumen, dan
penyusunan rencana kerja penilaian.
Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan,
penetapan jadwal lapangan dan komunikasi
melalui telepon dan email.
Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu
pada Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-
BPPHH/2014 Tentang : Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu
2. Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan (Entry Meeting dan Exit Meeting)
Palangkaraya,
Tanggal 2 Pebruari 2015
Melaksanakan kegiatan entry meeting Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah dan BPPHP
Wilayah XII Palangkaraya.
Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Konsultasi
Publik di Desa Tanjung Paku, Kecamatan
Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.
Kasongan (Kabupaten
Katingan),
Tanggal 2 Pebruari 2015
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Katingan.
Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Konsultasi
Publik di Desa Tanjung Paku, Kecamatan
Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.
Palangkaraya,
Tanggal 23 Pebruari 2015
Melaksanakan kegiatan exit meeting Penyampaian pelaksanaan kegiatan penilaian
kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma, Blok
Seruyan telah selesai kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan
BPPHP Wilayah XII Palangkaraya.
Kasongan (Kabupaten
Katingan),
Tanggal 23 Pebruari 2015
Penyampaian pelaksanaan kegiatan penilaian
kinerja PHPL PT. Sari Bumi Kusuma telah
selesai kepada Dinas Kehutanan Katingan.
3. Pertemuan Pembukaan Camp Nanga Nuak,
Tanggal 11 Pebruari 2015
Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penilaian
Kinerja PHPL
Penjelasan mengenai metodologi yang akan
digunakan dalam penilaian kinerja PHPL.
Penetapan Manajemen Representif oleh PT.
Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan untuk
mendampingi Tim Auditor dan
penandatanganan Berita Acara Opening
Meeting.
4. Konsultasi Publik Tanggal 12 Pebruari 2015
di Balai Desa Tanjung
Paku, Kecamatan Seruyan
Hulu, Kabupaten Seruyan
Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik
diselenggarakan di Balai Desa Tanjung Paku,
Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten
Seruyan, pada hari Kamis, tanggal 12
Pebruari 2014.
Dihadiri sebanyak 35 orang, yang terdiri dari
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
4
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Tengah, Staf Kecamatan Bukit Raya, Kepala
Desa/Sekretaris, BPD, RT, Desa Tanjung
Paku, Desa Riam Batang, Desa Tanjung
Batik, Desa Tumbang Karuei, Desa Tumbang
Kaburai, Desa Tumbang Kajamei, Desa
Tumbang Taberau, masyarakat (guru dan ibu
rumah tangga), dan Tim Auditor.
4. Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
Tanggal 11 s/d 17
Pebruari 2015
Camp Nanga Nuak, Camp
Pembinaan Hutan, Camp
PMDH, Log pond, lokasi
desa sampel
Verifikasi dokumen legal dan laporan
pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,
produksi, ekologi, sosial dan VLK.
Wawancara dengan karyawan yang
bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di
lapangan.
Melakukan observasi, uji petik di lapangan
(Blok RKT dan Logpond) serta Desa sekitar
PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan (Desa
Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu
Kabupaten Seruyan, Desa Tanjung Batik,
Keruai, Tumbang Kajamei dan Tumbang
Kaburai Kecamatan Bukit Raya dan Desa
Kiham Batang Kecamatan Katingan Hulu
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah serta Desa Belaban Ella Kecamatan
Menukung dan Kantor Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan
Barat).
Melakukan klarifikasi temuan lapangan
5. Pertemuan Penutup Camp Nanga Nuak,
Tanggal 17 Pebruari 2015
Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditi
Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan
gambaran kinerja PHPL PT. Sari Bumi
Kusuma.
Penandatangan Berita Acara Pertemuan
Penutup (Closing Meeting) dan Penilaian
Kinerja PHPL.
6. Pengambilan Keputusan Bogor
Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja
aktual, PT. Sari Bumi Kusuma, Blok Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai
kinerja aktual sebesar 61 dari total nilai
maksimal kinerja sebesar 66. Dengan
demikian pencapaian kinerja PHPL PT. Sari
Bumi Kusuma, Blok Seruyan adalah 92,42%
atau masuk dalam kinerja dengan predikat
“BAIK”, yaitu apabila total nilai verifier yang
dicapai antara >80% dari kemungkinan total
nilai maksimum yang dapat dicapai, tanpa
ada verifier dominan yang bernilai buruk.
Atas dasar itu PT. Sari Bumi Kusuma, Kalbar
berhak memperoleh sertifikat PHPL dari
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No.
Sertifikat : 33/A-SERT-PHPL/III/2015,
berlaku sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 18
Maret 2020.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
5
(4) Resume Hasil Penilaian
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1. PRASYARAT
1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA BAIK Tersedia kelengkapan dokumen legal terkait
dengan pendirian perusahaan dan perolehan ijin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan
dokumen administrasi tata batas.
PT. SBK telah merealisasikan tata batas temu
gelang, dengan panjang 317.645,23 meter. Areal
tersebut berbatasan dengan PT. Meranti Mustika,
PT. Erna Djuliawati, Hutan Lindung dan Taman
Nasional Bukit Baka- Bukit Raya.
Tidak terdapat konflik batas dengan pihak
lain/perusahaan/pemegang izin lainnya.
Terdapat perubahan areal kerja dari semula
fungsi hutan terdiri dari : hutan produksi terbatas
dan hutan produksi menjadi : (a) Hutan Produksi
terbatas seluas 130.747 ha, (b) Hutan Produksi
Konversi seluas 13.619 ha, (c) Areal Penggunaan
Lain 3.248 ha. Perusahaan belum mengusulkan
perubahan perencanaan, karena areal yang
mengalami perubahan fungsi kawasan hutan,
berada di luar blok RKUPHHK Berbasis IHMB
Periode 2011 – 2020 (tidak diverifikasi/not
applicable).
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan (tidak diverifikasi/not
applicable).
1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA BAIK Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang legal dalam dokumen corporate
statement. Visi, misi dan tujuan perusahaan
dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Terdapat dokumen sosialisasi visi dan misi
perusahaan kepada karyawan dan dan
masyarakat (Desa Tumbang Taberau, Desa Riam
Batang, Desa Tanjung Batik, Desa Tumbang
Karuei, Desa Tumbang Kajamei). Berita acara
yang dibuat diketahui oleh para pihak.
PT. SBK telah merealisasikan visi dan misi di
lapangan, sebagaimana tergambar dalam kinerja
masing-masing aspek.
1. 3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional
bidang kehutanan pada seluruh tingkatan
untuk mendukung pemanfaatan,
implementasi, penelitian, pendidikan dan
latihan
SEDANG Jumlah sarjana kehutanan sebanyak 12 orang,
10 orang diantaranya merangkap GANIS PHPL.
Pada kualifikasi GANIS PHPL dari kebutuhan
sebanyak 42 orang terealisasi sebanyak 37 orang
atau tercapai 88,09% jika berdasarkan kuantitas,
tetapi jika berdasarkan pemenuhannya (tidak
memperhitungkan kelebihan sesuai
kebutuhannya), maka pemenuhan tenaga teknis
kehutanan dengan kualifikasi GANIS PHPL
sebesar 66,67%.
Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi
dalam 5 tahun terakhir adalah 192,31%. Jika
menggunakan rencana yang terealisasi
seluruhnya dinilai 100%, maka realisasi
peningkatan kompetensi SDM rata-rata dalam 5
tahun terakhir adalah 78,37%.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
6
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan, seperti laporan bulanan tenaga
kerja, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jenjang karir, slip
gaji karyawan, Peraturan Perusahaan, Prosedur
K3, Daftar Peralatan K3, Catatan Kecelakaan
Kerja.
Tidak tersedia dokumen bukti setor iuran
jamsostek/BPJS periode September 2014 s/d
Januari 2015
1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
periodik, evaluasi dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HA
SEDANG Terdapat struktur organisasi dan job description
yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. SBK
Blok Seruyan dengan Nomor:05/PH/PTK/I/2015,
tanggal 5 Januari 2015. Terdapat perbedaan
antara struktur organisasi dalam RKTUPHHK
2015 dengan Keputusan Direktur Utama.
Struktur organisasi dan job description dinilai
sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.
Terdapat perangkat sistem informasi manajemen
yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutan
produksi lestari dan Keputusan Direktur Utama
Nomor: 08/PH/PTK/I/2015 tanggal 7 Januari
2015, tentang Pembentukan Tim Pengelola
Sistem Informasi Manajemen PT. Sari Bumi
Kusuma.
Tim SPI yang bersifat intern (lingkup camp) dan
bukan struktur di bawah direksi dinilai belum
efektif dalam mengontrol semua tahapan
kegiatan.
Terdapat sebagian bukti tindakan pencegahan
dan koreksi melalui “Laporan Monev Kegiatan
Operasional Pengelolaan” yang disampaikan
kepada Camp Manager. Laporan tersebut belum
dilengkapi tata waktu perbaikan dan PIC yang
bertanggungjawab dalam proses perbaikan..
1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal
tanpa paksaan (PADIATAPA)
BAIK Terdapat kegiatan sosialisasi kegiatan
pengelolaan hutan (RKT) dihadiri oleh unsur
masyarakat dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak, yaitu antara perusahaan dengan
unsur masyarakat/tokoh masyarakat dan
perangkat desa/kepala desa. Secara eksplisit
persetujuan tidak tertuang dalam berita acara.
Bahwa atas pertimbangan rencana penebangan
telah diketahui oleh para pihak, maka dinilai
proses penebangan telah disetujui secara implisit
oleh masyarakat. Bukti tersebut dapat dilihat
dari kegiatan penebangan di RKT 2011 s/d 2014
yang sudah berjalan, dan RKT 2015 yang
dipindahkan ke lokasi RkT 2016. Proses persetujuan para pihak dapat diverifikasi
melalui berita acara pelaksanaan tata batas yang
telah ditandatangani para pihak, seperti PT. SBK,
perusahaan lain yang berbatasan langsung yaitu
PT. Erna Djuliawati dan PT. Meranti Mustika,
pihak kecamatan/desa terkait dan Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V
Banjar Baru, selaku instansi yang berwenang
terhadap pelaksanaan tata batas hutan
lindung/taman nasional/suaka .
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
7
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Sosialisasi program PMDH dilaksanakan hanya di
dua kabupaten, yaitu Katingan dan Seruyan,
rekaman proses penyusunan melalui penyuluh
lapangan tidak dapat ditunjukkan. Sosialisasi
program PMDH, proses penyusunan dan
pelaksanaan CSR/CD/PMDH baru dari sebagian
pihak (wilayah Kabupaten Melawi tidak
terdokumentasi).
Secara eksplisit persetujuan terhadap kawasan
lindung tidak tersaji dalam berita acara yang
ditandatangani para pihak. Namun secara de
facto masyarakat mengakui keberadaannya. Hal
ini dapat dilihat kondisi kawasan lindung masih
terjaga dengan baik.
2. PRODUKSI
2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK Terdapat dokumen dokumen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 -2020 yang
telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan
disusun berdasarkan data Hasil IHMB dan tidak
terdapat peringatan terkait pemenuhan
kewajiban RKU.
Terdapat bukti implementasi Penataan Areal
Kerja (PAK) di lapangan, Pada RKT 2011 sampai
dengan RKT 2015. Terdapat kesesuaian
implementasi PAK pada sebagian besar blok
tebangan dengan RKUPHHK/RPKH (80% blok
tebangan telah sesuai)
Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak
pada RKT 2011 sampai dengan RKT 2015 dapat
dibuktikan di lapangan, kondisi tanda batas pada
batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan
jelas di lapangan,
2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap
jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu
pada setiap tipe ekosistem
BAIK Tersedia lengkap data potensi yang tersaji dalam
Laporan IHMB dengan kelengkapan petanya,
data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Hasil
Penebangan (ITSP) pada areal TPTI dan
inventarisasi hutan pada areal TPTJ 3 (tiga)
tahun terakhir dengan kelengkapan peta
topografi dan komposisi pohon hasil cruising
100% dengan skala 1 : 1.000.
Terdapat data pengukuran riap untuk seluruh
tipe ekosistem yang ada di areal kerjanya berupa
hasil pengukuran PUP pada areal TPTI dan TPTJ.
Data hasil pengukuran tersebut sudah dilakukan
analisis.
Terdapat bukti perusahaan untuk melakukan
analisis data potensi hasil IHMB dan pengukuran
PUP untuk menyusun JTT sendiri pada dokumen
RKU berbasis IHMB periode tahun 2011-2020,
dan telah melakukan pengukuran dan data riap
pada PUP secara periodik namun belum
menyampaikan laporan hasilnya.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
8
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem
silvikultur untuk menjamin regenerasi
hutan
BAIK Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem
silvikultur TPTI dan TPTJ tersedia lengkap dan
isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan
atau ketentuan teknis.
Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan
kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ untuk seluruh
tahapan kegiatan di lapangan dan dalam
pelaksanaannya di lapangan telah sesuai dengan
SOP dan intruksi kerja yang dibuat.
Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan
(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada
areal bekas tebangan dengan sistem silvikultur
TPTI dan TPTJ, rata - rata masih di atas
standarnya yaitu ≥ 25 batang /hektar, dinilai
mampu menjamin terjadinya kelestarian
pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Ketersediaan permudaan tingkat tiang pada areal
TPTI dan TPTJ RKT 2010 sampai dengan RKT
2014 berada di atas standarnya yaitu ≥ 100
batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya
400 batang pancang/hektar dinilai mampu
menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
hasil pada rotasi ke-3.
2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi
ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil
hutan kayu
BAIK Terdapat prosedur pemanfaatan hutan ramah
lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging
(RIL), serta SOP lainnya pada tahap kegiatan
sistem silvikultur TPTI dan TPTJ yang diterapkan
dan dinilai telah sesuai dengan karakteristik
kondisi setempat.
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan
hasil di lapangan yaitu pada tahap perencanaan
pemanenan, kegiatan pemanenan, pasca
pemanenan dan tahap monitoring dan evaluasi.
Tingkat kerusakan tegakan tinggal Blok RKT
2010 sampai dengan RKT 2014, tingkat
kerusakan rata - rata untuk semua tingkatan
permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon)
pada areal tebangan dengan sistem silvikultur
TPTI dan TPTJ ≤ 15 %.
Dalam lima tahun terakhir (RKT 2010 sampai
dengan RKT 2014) rata-rata faktor eksploitasi
pada kegiatan pemanenan adalah 0,84 atau nilai
FE masih di atas standarnya yaitu FE ≥ 0,70.
2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan
rencana kerja penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal kerjanya
SEDANG Terdapat okumen RKT yang disusun berdasarkan
RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
atau yang disahkan secara self approval lebih
dari 50 %.
Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal
yang boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
9
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya sesuai
dengan RKU yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Terdapat implementasi peta kerja di lapangan,
berupa penandaan batas pada seluruh blok
tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung.
Realisasi volume tebangan sejak RKT 2011
sampai tahun RKT 2014 rata-rata kurang dari
70% atau lebih dari 105 % dari rencana
tebangan tahunan dan lokasi kegiatan
penebangan telah sesuai dengan RKT yang telah
disahkan.
2. 6. Kesehatan finansial perusahaan dan
tingkat investasi dan reinves tasi yang
memadai dan memenuhi kebutuhandalam
pengelolaan hutan, administrasi, penelitian
dan pengemba-ngan, serta peningkatan
kemampuan SDM
SEDANG Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013,
kesehatan finansial PT. SBK dalam kondisi tidak
sehat. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan
bahwa pada rasio likuiditas < 100 %, rasio
solvabilitas 100-150%, dan rentabilitas : negatif.
Catatan kantor akuntan publik atas laporan
keuangan tahun buku terakhir yang berakhir 31
Desember 2013 dan 2012, menyatakan opini
bahwa laporan keuangan telah menyajikan wajar
dengan pengecualian.
Fakta keuangan menunjukkan adanya trend
peningkatan biaya yang telah dialokasikan dalam
kegiatan pengelolaan hutan, dimana hal ini
setidaknya dapat memberikan gambaran
kekuatan financial perusahaan. Tetapi dengan
norma yang mensyaratkan laporan keuangan
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang
telah diaudit oleh akuntan publik), maka pada
verifier ini dinilai “Buruk”.
Alokasi dana untuk seluruh kegiatan, kurang
proporsional untuk seluruh bidang kegiatan
terdapat selisih antara proporsi pembiayaan
tertinggi dengan terendah adalah 28,17%.
Realisasi kegiatan fisik di lapangan cenderung
lancar, sekaligus juga memberikan gambaran
mengenai persentase besarnya pendanaan untuk
teknis kehutanan di lapangan dengan tata waktu
yang sesuai dengan tahapan kegiatan.
Rata-rata realisasi modal yang ditanamkan
(kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatan
pembinaan hutan, perlindungan hutan dan
penanaman tanah kosong mencapai ≥ 80%
Realisasi fisik penanaman /pembinaan hutan
(luas dan kualitas tegakan) mencapai >80% dari
yang direncanakan.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
10
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3. EKOLOGI
3. 1. Keberadaan kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG Penataan areal dialokasikan beberapa kawasan
lindung dengan luas seluruhnya 12.624,81 Ha.
Sebagian areal kawasan lindung belum sesuai
dengan kondisi biofisiknya.
Perusahaan mempunyai capaian persentase
penandaan kawasan lindung sebesar 60,65 %
dari yang seharusnya dilakukan.
Berdasarkan citra landsat lebih dari 86,24 %
masih berpenutupan hutan
Para pihak telah megakui keberadaan kawasan
lindung.
Laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung
belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
3. 2. Perlindungan dan pengamanan hutan BAIK Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan
potensi gangguan yang mungkin terjadi di
lapangan.
Sarana dan prasarana pengamanan telah seuai
dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan
hutan sebanyak 42 orang, baru sebagian personil
yang telah mengikuti pelatihan sebagai
Satpamhut.
kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan
berupa upaya preventif dan refresif, seperti
monitoring lalu lintas koridor, pemasangan papan
himbauan, patrol dan penyuluhan.
3. 3. Pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
BAIK Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
Terdapat sarana prasaranana untuk pengelolaan
dan pemantauan lingkungan dan berfungsi
dengan baik.
Jumlah dan kualifikasi personal bagian
lingkungan 50 % telah mencukupi.
Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan
lingkungan berupa vegetatif dan teknik sipil.
Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya
pemantauan adalah pengukuran besaran erosi
dengan metoda stick ukur, pemantauan iklim
mikro, debit air dan pengukuran kualitas air.
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada
upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3. 4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang
dilindungi dan/ atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
BAIK Terdapat -prosedur untuk kegiatan identifikasi
flora dan fauna yang dilindungi.
Telah melakukan kegiatan identifikasi dan
inventarisasi flora dan fauna, namun untuk jenis
flora belum seluruhnya dipilah berdasarkan
status dilindungi/khas.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
11
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3. 5. Pengelolaan Flora untuk:
1. Luasan terten tu dari hutan produksi
yang tidak terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora
dilindungi dan/ atau jarang langka dan
terancam punah dan endemik
BAIK SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang
lingkup, definisi, referensi dan tahapan
pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab
kegiatan.
Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan
seluruhnya sesuai dengan perencanaan.
Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi,
tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh
pemegang izin.
3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi
yang tidak terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
2. Perlindungan terha dap species fauna
dilidungi dan/ atau jarang, langka,
terancam punah dan endemik
BAIK SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang
lingkup, definisi, referensi dan tahapan
pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab
kegiatan.
Kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan
seluruhnya sesuai dengan perencanaan.
Terdapat gangguanterhadap fauna dilindungi,
tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh
pemegang izin.
4. SOSIAL
4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional
perusahaan/ pemegang izin dengan
kawasan masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Terdapat kelengkapan dokumen/laporan
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan
SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin.
Terdapat standar operasional prosedur (SOP)
tentang mekanisme pemetaan parsipatori,
monitoring perladangan masyarakat di areal PT.
SBK Blok Seruyan, penyelesaian keluhan
karyawan, Pemberian kompensasi, Penyampaian
Keluhan masyarakat dan resolusi konflik dengan
masyarakat yang legal, lengkap dan disepakati
para pihak.
Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar
masyarakat adat dan masyarakat setempat yang
legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan
pengelolaan sumber daya hutan.
Dalam dokumen Identifikasi Hak-Hak Tradisional
dan Kawasan Tradisional Masyarakat dipaparkan
nama-nama situs keramat di desa binaan.
Terdapat penandaan situs keramat berupa
pemasangan papan nama situs (tajahan, dll) di
desa-desa binaan namun belum dibuatkan BAP
pelaksanaannya.
Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan
batas areal kerja serta terdapat konflik dengan
Desa Tumbang Kaburai atas klaim hutan adat,
serta menilai perusahaan masih mampu
mengelola konflik dengan baik.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
12
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
BAIK PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen yang
lengkap menyangkut pemenuhan tanggungjawab
social.
Terdapat mekanisme pemenuhan kewajiban
sosial yang lengkap, jelas dan legal seperti:
mekanisme resolusi konflik, peningkatan peran
serta dan ekonomi masyarakat melalui
identifikasi hak-hak dan kawasan tradisional
masyarakat, pemanfaatan HHBK, kajian/survey
social serta bantuan kendaraan, bantuan
pelayanan pendidikan, dan bantuan pelayanan
kesehatan.
PT. SBK Blok Seruyan telah melakukan
Penyuluhan dan Sosialisasi Larangan Kegiatan
Perburuan Satwa Dilindungi, Larangan
Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin serta
Antisipasi Kebakaran Hutan/Lahan Akibat
Kegiatan Perladangan serta sosialisasi Kegiatan
Pengelolaan Hutan RKT 2011 s/d 2015.
PT. SBK Blok Seruyan telah merealisasikan
pemenuhan kewajiban sosial seperti: bantuan
pelayanan kendaraan, bantuan pendidikan
(beasiswa, guru honor dan sarana-prasarana),
bantuan pelayanan kesehatan masyarakat desa
dan lain-lain.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen dan
laporan pemenuhan kewajiban sosial kepada
masyarakat adat dan masyarakat setempat
termasuk kesepakatan penyelesaian klaim
masyarakat Desa Tumbang Kaberau disertai
Surat Pernyataan 2011 s/d 2014. Namun belum
ada BAP pelaksanaan acara adat setiap buka RKT
dan belum ada bukti tanda terima laporan
Kegiatan PMDH dari instansi terkait.
4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi
distribusi manfaat yang adil antar para
pihak
BAIK PT. SBK Blok Seruyan memiliki kelengkapan
data dan informasi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktifitas
pengelolaan SDH.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki mekanisme
peningkatan peran serta dan peningkatan
ekonomi masyarakat yang lengkap, jelas dan
legal.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen
perencanaan mengenai peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi namun belum lengkap.
Implementasi peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi yang dilakukan PT. SBK Blok
Seruyan sebagian besar telah terealisasi.
Sebagian besar pelaksanaan distribusi insentif
kepada para pihak telah terealisasi, kecuali bukti
setor iuran jamsostek yang tidak sesuai tata
waktu.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
13
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik
yang handal
BAIK PT. SBK Blok Seruyan telah memiliki mekanisme
resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki penilaian dampak
sosial, pemetaan potensi konflik di areal PT. SBK
Blok Seruyan, peta potensi konflik, pedoman
pemetaan potensi dan resolusi konflik,
monitoring perkembangan potensi permasalahan
sosial di desa-desa binaan periode 2011 s/d
2014.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki struktur
organisasi PMDH serta tenaga teknis kelola sosial
dan melibatkan para pihak dalam menyelesaikan
masalah sosial maupun konflik sosial dengan
masyarakat seperti tokoh adat (Tumenggung dan
Dewan Adat Kecamatan, pengurus adat desa),
Pemerintahan Desa dan Kecamatan, dan instansi
terkait, serta pendanaan yang cukup untuk
mengelola konflik.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki dokumen konflik
dan penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas.
4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan
Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja
BAIK PT. SBK Blok Seruyan telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial seperti terdapat
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan
ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Katingan tahun 2015, Serikat Pekerja
Kahut periode 2014-2018, Surat Perjanjian Kerja
dengan karyawan, upah tenaga kerja sesuai
UMSP tahun 2011 s/d 2015, peraturan
perusahan periode 2014 s/d 2015, Kartu
kepesertaan Jamsostek 2013 dan 2014.
Terdapat bukti perencanaan pengembangan
kompetensi karyawan yang telah sesuai dengan
kebutuhan operasional dan telah merealisasikan
seluruh rencana pelatihan baik secara eksternal
maupun internal (in house training).
PT SBK Blok Seruyan telah memiliki mekanisme
standar jenjang karir karyawan PT. SBK Blok
Seruyan dan telah diimplementasikan sebagian.
PT. SBK Blok Seruyan telah
mengimplementasikan fasilitas tunjangan
kesejahteraan karyawan seperti mess, klinik,
Jamsostek, sarana ibadah, sarana olah raga,
kantor dan peralatan kantor, termasuk
komunikasi dan transportasi karyawan.
Perusahaan belum memenuhi pembayaran iuran
jamsostek secara tepat waktu.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
14
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang
berada dalam kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK
Memenuhi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Kpts-
II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri dengan Sistem Tebang Pilih dan Tanam
Jalur (HPHTI-TPTJ). Keputusan tersebut
dilengkapi dengan Lampiran Peta dan sesuai
dengan Peta Tata Guna Kesepakatan (TGHK)
Provinsi Kalimantan Tengah.
PT. SBK telah memenuhi kewajiban iuran
IUPHHK yang telah disetor oleh PT. SBK ke
Rekening Penerima atas nama Bendaharawan
Penerima Setoran IIUPH pada Bank Mandiri
Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor
102.0004.203870. Jumlah iuran yang disetor PT.
SBK telah sesuai dengan Surat Perintah
Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Alam Nomor S.637/VI-
BIKPHH/2008, tanggal 17 November 2008, yaitu
sebesar Rp. 8.373.000.000,-.
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar
sector kehutanan.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang.
Memenuhi Terdapat dokumen RKUPHHK-HA yang telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK.20/VI-BUHA/2011, tanggal
14 Maret 2011, lengkap dengan lampiran peta
skala 1:100.000.
Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2014 yang
disusun berdasarkan RKU, dan disahkan secara
self approval oleh Direktur Utama, dengan
Nomor: 06/SBK/Kpts/Direksi/XII/2013, tanggal
31 Desember 2013.
Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2015 yang
disusun berdasarkan RKU, dan disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah, dengan Nomor: 522.1.300/678/Dishut,
tanggal 31 Desember 2014.
Terdapat Peta Lampiran dokumen RKT Tahun
2014 dan Tahun 2015 yang telah disahkan
(lembar 1, 2, dan 3) dengan skala 1:50.000
Terdapat Peta RKT yang menunjukkan areal
yang tidak boleh untuk ditebang (dilindungi) dan
areal yang merupakan lokasi blok tebangan.
Terdapat implementasi penandaan pada kawasan
yang tidak boleh ditebang, seperti Buffer Zone
Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Areal
Konservasi, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
(KPPN) dengan warna biru, serta penandaan
berupa papan informasi batas blok dan patok
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
15
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
informasi antar petak tebangan.
Bukti implementasi di lapangan terhadap areal
yang merupakan batas lokasi penebangan
berupa papan informasi blok areal kerja
tebangan produksi dan terdapat penandaan
batas berupa poletan warna merah pada patok
atau pohon sepanjang rintisan.
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Memenuhi Terdapat dokumen RKUPHHK-HA yang telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK.20/VI-BUHA/2011, tanggal
14 Maret 2011, lengkap dengan lampiran peta
skala 1:100.000.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke
TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang dipanen/
dimanfaatkan telah di-LHPkan
Memenuhi Petugas Pembuat LHP untuk RKT 2014
ditetapkan melalui, Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor :
522.2.108/334/ Dishut, tanggal 8 April 2014.
Petugas Pembuat LHP sesuai dengan Keputusan
Dinas Provinsi Kalimantan Tengah No.
03/PH/PTK/I/2015, tanggal 5 Januari 2015
(Yohanes, No. Reg. 01093-12/PKB-R/XVIII/2014;
Bangun Dewi Prasetyo, No. Reg. 0355-12/PKB-
R/XVIII/2012; Suriadi, No. Reg. 01095-12/PKB-
R/XVIII/2014; dan Edi Susilo, No. Reg. 00713-
12/PKB-R/XVIII/2013).
Dokumen tersebut telah disahkan oleh Pejabat
Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Produksi
(P2LHP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Barat
(Tusie A.Rahu, SE, No. Reg. 00348-12/WAS-PKB-
R/XVIII/2012; Yosep W Palampang, S.Hut, No.
Reg. 00639-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014; Yulianto,
A.Md, No. Reg. 00379-12/WAS-PKB-
R/XVIII/2012). Dan Dokumen tersebut telah
disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil
Penebangan/Produksi (P2LHP) di Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Barat (Limhard, No. Reg.
00569-12/WAS-PKB-R/XVIII/2013; Iskandar, No.
Reg. 00680-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014; Kalvin,
S.Hut; No. Reg. 00649-12/WAS-PKB-
R/XVIII/2014).
Pemeriksaan atas kesesuaian antara fisik kayu
dengan dokumen LHP dan LHC dinilai telah
sesuai dari segi jenis pohon, nomor petak, nomor
batang, nomor pohon. Dari hasil uji petik yang
dilaksanakan diketahui bahwa identitas log kayu
bulat dan tunggak tersebut dapat dilacak balak
atau tertera pada dokumen tata usaha kayu
(buku ukur dan dokumen LHP) yang telah dibuat
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
16
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan disahkan oleh petugas dan pejabat yang
berwenang.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal
izin dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan.
Memenuhi Dari hasil penelusuran dokumen Penata Usahaan
Hasil Hutan Kayu (PUHH) menunjukkan bahwa
seluruh kayu yang ke luar areal izin telah
dilindungi oleh surat keterangan sahnya hasil
hutan sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat
keterangan sahnya hasil hutan PT. SBK,
menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut
dari TPK Hutan Km. 94, Km. 64, Km. 43, Km. 54,
Ke TPK Antara (Log pond) Popay dilindungi
dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
(SKSKB) dilengkapi lampiran DKB. Sedangkan
Kayu Bulat yang diangkut dari TPK Antara (Log
pond) Popay ke Industri IUIPHHK PT. Sari Bumi
Kusuma dilindungi dokumen Faktur Angkutan
Kayu Bulat (FA-KB) dilengkapi lampiran DKB-FA.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)
dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-
HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak
Pengelolaan
Memenuhi Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat yang
diterapkan PT. SBK, yaitu : Pemasangan Label
/Barcode SIPUHH On Line, Pahatan yang
mencantumkan Periode LHP, Nomor Petak,
Nomor Pohon, Diameter rata-rata, Panjang, dan
Jenis.
Berdasarkan hasil identifikasi tanda-tanda PUHH
yang tertera pada log/kayu bulat tersebut maka
sumber log dapat dilacak secara dokumentasi
dari: Buku Ukur, Dokumen LHP, Dokumen
SKSKB.
3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan
adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK
Memenuhi Dari penelusuran dokumen Tata Usaha Kayu
(TUK), diketahui bahwa kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) ke TPK
Antara dan dari TPK Antara ke industri primer
hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah
dibuatkan atau dilengkapi dengan dokumen
SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya.
Seluruh dokumen SKSKB tersebut telah
ditandatangani (disahkan) oleh Petugas Penerbit
dan Pengesah SKSKB. P2SKSKB tersebut
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur
PT. Sari Bumi Kusuma No. 01/PH/PTK/I/2015
tanggal 05 Januari 2015, atas nama: Sdr.
Sriyono, No. Reg. 00367-12/PKB-R/XVIII/2012
dan Sdr. Jamri, No. Reg. 1094-12/PKB-
R/XVIII/2012 untuk lokasi wilayah di TPK Hutan
Kabupaten Katingan; dan atas nama: Sdr. Aldy
M. Aripin, No. Reg. 00364-12/PKB-R/XVIII/2012
dan Sdr. Syarif Ibrahim, No. Reg. 00356-12/PKB-
R/XVIII/2012 untuk lokasi wilayah di TPK Hutan
Kabupaten Seruyan.
Selanjutnya dokumen SKSKB tersebut dimatikan
oleh P3KB atas nama Sdr. Siswanto (No. Reg.
00337-12/PKB-R/XVII/2013), berdasarkan surat
keputusan direktur, No. 02/PH/PTK/I/2015
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
17
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 05 Januari 2015.
Dari paparan di atas menunjukkan bahwa PT.
SBK mampu membuktikan kelengkapan dan
keabsahan dokumen SKSKB yang dibuat dan
disyahkan oleh petugas yang berwenang.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Memenuhi PT. SBK telah memiliki dokumen Surat Perintah
Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan Surat
Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
(SPP-PSDH) untuk kayu bulat berdasarkan
perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil
Penebangan (LHP).
Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi
(DR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tersebut
diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR
an. II Supriadi, S.Hut (NIP. 19740105 200003 1
004).
Berdasarkan PSDH dan DR yang diacu
berdasarkan bukti kesesuaian pembayaran PSDH
dengan harga patokan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.68/Menhut-II/2014, mengenai Penetapan
Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan
Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan
dan Penggantian Nilai Tegakan, serta Peraturan
Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14
Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan, dengan rician
Tarif PSDH (Rp): KB Kelompok Meranti sebesar
Rp. 76.000,00; KBS Kelompok Meranti sebesar
Rp. 73.000,00; KBK Kelompok Meranti sebesar
Rp. 31.000,00 dan KB Kelompok Rimba
Campuran sebesar Rp. 45.000,00; KBS
Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp.
43.000,00; KBK Kelompok Rimba Campuran
sebesar Rp. 31.000,00. Tarif DR (USD) : KB
Meranti sebesar US $ 16,50; KBS Kelompok
Meranti sebesar US $ 16,00; KBK Kelompok
Meranti sebesar US $ 4,00 dan KB Kelompok
Rimba Campuran sebesar US $ 13,50; KBS
Kelompok Rimba Campuran sebesar US $ 13,00;
KBK Kelompok Rimba Campuran sebesar US $
4,00
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu
bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT).
Tidak
diverifikasi
PT. SBK tidak melakukan perdagangan antar
pulau.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang
menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin
yang sah.
Tidak
diverifikasi
PT. SBK tidak melakukan perdagangan antar
pulau.
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
18
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Tidak
diverifikasi
PT. SBK, Blok Seruyan belum
mengimplementasikan penggunaan tanda V-
Legal. Tanda V- Legal di lapangan masih dalam
tahap sosialisasi.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan da- lam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa
Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana
Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang
telah disahkan sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui PT.
SBK telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL)
yang telah mendapatkan persetujuan atau
pengesahan dari Badan Pengelola dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi
Kalimantan Tengah, Nomor
660/477/II/BPPLHD/04, pada tanggal 10 Juni
2004.
Tersedia Dokumen Rencana Kelola Lingkungan
(RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh
Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan
Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan
Tengah, Nomor 660/191/II/BPPLHD/04, tanggal
10 Maret 2004.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan tindakan untuk
mengatasi dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial.
Memenuhi Terdapat dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di
dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Sari Bumi
Kusuma Semester I dan II tahun 2014, lengkap
dengan bukti penyerahan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.
Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan aspek fisik kimia, aspek biologi dan
dampak positif sosial.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui
bahwa terdapat Prosedur SOP Pelayanan
Kesehatan, SOP Keamanan dan Keselamatan
Kerja, SOP Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan.
PT. SBK Blok Seruyan memiliki surat Penunjukan
Tugas Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari
Pimpinan Camp Nuak Nomor. Ad-47/SBK-
NN/XI/2013 tanggal 5 November 2013.
Terdapat Laporan Penyegaran RIL & K3 dalam
Pengelolaan Hutan Lestari yang dilaksanakan
pada tanggal 25 Februari – 1 Maret 2014.
Berdasarkan hasil telaah dokumen dan check
lapang diketahui bahwa PT. SBK telah memiliki
rekapitulasi pengadaan perlengkapan K3/APD
RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam
PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh
19
No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pada tahun 2014, Daftar monitoring pengadaan
peralatan dan perlengkapan K3 tahun 2014.
PT. SBK telah memiliki catatan kecelakaan dan
terdapat berita acara pada setiap kejadian,
berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja PT. SBK
tahun 2014, serta melakukan analisa kecelakaan
kerja dalam rangka upaya menghindari dan
menekan tingkat kecelakaan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi PT. Sari Bumi Kusuma memiliki serikat pekerja
yang telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan.
Bukti pencatatan kembali serikat pekerja yang
bernama Serikat Pekerja Kehutanan (SP Kahut)
PT. SBK dengan nomor bukti pencatatan dari
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
560.3/1009/Dinsosnakertrans/X/2014, tanggal 30
Oktober 2014.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Terdapat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Katingan No. 560.3/1007/
Dinsosnakertrans/X/2014 pada tanggal 23
Oktober 2014 tentang Perpanjangan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sari Bumi
Kusuma Base Camp Nanga Nuak Kecamatan
Bukit Raya Kabupaten Katingan dengan P.U.K
Serikat Pekerja Kahut Indonesia PT. Sari Bumi
Kusuma Camp Nanga Nuak Kecamatan Bukit
Raya Kabupaten Katingan. PKB berlaku tanggal
23 Oktober 2014 sampai 22 Oktober 2015.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah
umur(di luar ketentuan)
Memenuhi Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah
umur.
Bogor, Maret 2015
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur