oleh : ir. anak agung adhi suryawan, mt
TRANSCRIPT
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Oleh :
Ir. Anak Agung Adhi Suryawan, MT (NIP. 19651203 199103 1003)
JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
KAMPUS BUKIT JIMBARAN-BALI
TELP. (0361) 703320
TAHUN 2016
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, atas berkat-NYA, hasil Kajian
Teknis Kelaiklautan dan Kendala dalam Penerapan Plan Maintenance (PMS)
KMP Nusa Jaya Abadi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Tulisan ini merupakan hasil kajian ilmiah, kerjasama antara Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dengan Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Tahun 2009 s/d 2015.
Dengan kerendahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Klungkung,
Kabid. Angkutan, Ketua LPPM Unud dan semua pihak yang membantu
terselesaikannya tulisan ini.
Kami sangat mengharapkan masukan berupa saran-saran untuk penyempurnaan
tulisan ini, sehingga bisa menjadi bahan acuan dan perbaikan mutu di tahun-
tahun yang akan datang.
Akhir kata semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Bukit Jimbaran, Juli 2016
Penulis
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
RINGKASAN
Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang
hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut,
artinya kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam
secara wajar dalam dunia pelayaran
Pada dasarnya kapal yang dinyatakan laik laut merupakan kapal yang
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Kerangka kapal dan mesin (Hull and Machinery)
2. Peralatan dan perlengkapan keselamatan
3. Pengawakan kapal
Untuk mencegah berbagai macam kecelakaan, maka Pemilik Kapal
(manajemen) harus selalu berpegang pada aturan yang ada dan dijalankan dengan baik.
Keselamatan terhadap penumpang berikut barang-barang yang dibawa harus menjadi
perhatian utama, dan pengetatan terhadap peraturan keselamatan adalah sesuatu yang
tidak boleh untuk ditawar.
Penyelenggaraan pemeliharaan, perbaikan dan perawatan kapal harus
direncanakan sedemikian rupa, dalam rangka menjamin kelangsungan
pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan bagi masyarakat.
Pengertian pemeliharaan adalah rencana pemeliharaan kapal - Sistem
perawatan yang terencana (PMS) sesuai dengan instruksi manual pabrik
pembuat, peraturan klasifikasi, peraturan pemerintah dan peraturan
internasional, pemeriksaan secara reguler termasuk pengujian/test, perawatan
rutin meskipun tidak terjadi kerusakan (ganti oli, overhull dan sebagainya) dan
perbaikan atas kerusakan.
Sistem perawatan yang terencana termasuk perbaikan mesin-mesin dan
dek digunakan sebagai suatu pedoman utama pelaksanaan perawatan dan
perbaikan kapal, baik yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) maupun
Perusahaan Kontraktor yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk melakukan
memperbaiki kapal (Repair, Maintenance, Docking). Dengan kata lain sifat
pemeliharaan meliputi preventif, indikatif dan perbaikan.
Tercatat juga bahwa KMP Nusa Jaya Abadi mengalami beberapa kali
kandas, daun baling-baling bengkok, batang poros kemudi bengkok (dilakukan
penggantian batang poros kemudi tahun 2009, lambung membentur karang,
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
fender. Kejadian-kejadian ini berpengaruh langsung pada Mesin Induk, Mesin
Bantu, Generator dan alat-alat utama kapal. Keandalan Kapal turun drastis
padahal KMP Nusa Jaya Abadi baru berumur kurang dari 5 tahun.
Besarnya biaya pemeliharaan/perawatan kapal sangat tergantung kepada
jenis kerusakan kapal. Untuk kapal yang dirawat secara teratur dengan skedul
PMS yang jelas maka besarnya biaya ini dapat diperkirakan dengan
pengecualian untuk kasus overhaul besar setiap 4-5 tahun dimana dilakukan
pemeriksaan besar terhadap kondisi permesinan dan pada umumnya
diikuti dengan pergantian sejumlah komponen mesin. (catatan : untuk tahun
2012 dilakukan Overhaul untuk Mesin Bantu (AE)).
“Break Down Repair”
“Kerusakan kapal dapat terjadi kapan saja dan dimana saja
tanpa dapat di pantau oleh para pelaku baik yang ada di kapal
ataupun yang ada di kantor darat. Biaya ditekan untuk
penghematan tetapi akhirnya akan timbul biaya yang sangat
besar” Sumber : Jusak (2010).
Hal-hal di atas harus mendapat perhatian dan diterapkan karena
merupakan mandatory dari pemerintah, internasional dan persyaratan bisnis.
Selain itu merupakan tuntutan global terhadap kepedulian mutu, keselamatan
dan lingkungan, kapal dioperasikan dengan benar dan aman oleh awak kapal
yang terlatih dan dukungan penuh dari organisasi darat. Sering terjadi
keselamatan menjadi sangat berarti, setelah terjadi kecelakaan (korban jiwa dan
benda).
Kata kunci : Pemkab Klungkung, KMP Nusa Jaya Abadi, kelaiklautan kapal, ISM Code, PMS
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ....................................................................................... i KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii RINGKASAN ................................................................................................... iii DAFTAR ISI ...................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1. Analisis Situasi ................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah ........................................................... 2 1.3. Lingkup Kajian ................................................................ 5 1.4. Lokasi Penelitian ............................................................. 5 1.5. Dasar Hukum ................................................................... 6
BAB II PERSYARATAN KELAIKLAUTAN KAPAL ................................. 9 2.1. Fasilitas dan Kapasitas KMP Nusa Jaya Abadi ............... 9 2.2. Persyaratan Kelaiklautan Kapal ....................................... 11 2.3. Aspek Perlindungan ........................................................ 18 2.4. Pengawakan Kapal ......................................................... 19 BAB III KENDALA DALAM PENERAPAN PLAN MAINTENANCE SYSTEM (PMS) ........................................................................ 21 3.1. Pelayaran Perintis .......................................................... 21 3.2. Analisa Kecelakaan Pelayaran ...................................... 25 3.3. Prosedur Minimal Pemeliharaan Kapal ......................... 33 3.4. ISM Code (International Safety Management) .............. 35 3.5. Document of Compliance (DOC) .................................. 36 BAB IV METODE PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGOPE- RASIAN KMP NUSA JAYA ABADI .......................................... 37 4.1. Tahapan Pengoperasian Kapal .................................... 37 4.2. Tahapan Pemeliharaan Kapal ...................................... 55 4.3. Pekerjaan Rutin di Atas Kapal ...................................... 56 4.4. Kesiapan Situasi Darurat .............................................. 57 4.5. Program Familiarisasi dan Pencegahan Pencemaran . 59 BAB V PENUTUP ................................................................................ 51 LAMPIRAN
1. Matrik Rencana Implementasi Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi selama satu tahun
2. General Arragement KMP Nusa Jaya Abadi
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang
hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut,
artinya kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam
secara wajar dalam dunia pelayaran
Pada dasarnya kapal yang dinyatakan laik laut merupakan kapal yang
telah memenuhi persyratan sebagai berikut :
4. Kerangka kapal dan mesin (Hull and Machinery)
5. Peralatan dan perlengkapan keselamatan
6. Pengawakan kapal
Kesemuanya ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kapal yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan International Convention on
Safety of Life at Sea (SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemennya dan
Internatinal Convention on Collition and Regulation 1972.
Sejak KMP Nusa Jaya Abadi dipesan untuk dibangun hingga kapal beroperasi,
selalu ada aturan yang harus dipatuhi. Untuk mencegah berbagai macam kecelakaan
dalam pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, maka Pemilik Kapal (manajemen) dalam
hal ini Pemkab Klungkung harus selalu berpegang pada aturan yang ada dan
dijalankan dengan baik.
Keselamatan terhadap penumpang berikut barang-barang yang dibawa harus
menjadi perhatian utama, dan pengetatan terhadap peraturan keselamatan adalah
sesuatu yang tidak boleh untuk ditawar.
Untuk kapal-kapal yang masih berumur muda sekalipun, tanpa perawatan yang
baik dan terencana seperti lambung kapal, permesinan dan berbagai alat keselamatan
maka kecelakaan kapal sangat berpeluang untuk terjadi. Apalagi jika menghadapi
kondisi berbahaya seperti cuaca buruk (bad weather) dan gelombang tinggi (heavy
seas). Bagaimanapun perencanaan sarana transportasi laut yang teratur, terencana
dan mengutamakan aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Selain itu, kapal dioperasikan dengan benar dan aman oleh awak kapal yang
terlatih, handal, professional dan bertanggung jawab dengan bukti pengukuhan yaitu
memiliki beberapa jenis sertifikat keterampilan pelaut (Certificate of Proficiency/COP)
yang terdiri dari Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut dan Sertifikat Keterampilan
Khusus.
Berkenaan dengan hal di atas, Pemkab Klungkung (Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi) bertanggung jawab atas penyediaan jasa angkutan
penyeberangan, terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang
mempengaruhi, seperti keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen
keselamatan pengoperasian dan pencegahan pencemaran dari kapal, pemuatan dan
status hukum kapal. Gambar 1.1. menunjukan Foto KMP Nusa Jaya Abadi.
Gambar 1.1. KMP Nusa Jaya Abadi
1.2 Rumusan Masalah
Tercatat juga bahwa KMP Nusa Jaya Abadi mengalami beberapa kali
kandas, daun baling-baling bengkok, batang poros kemudi bengkok (dilakukan
penggantian batang poros kemudi tahun 2009, lambung membentur karang,
fender. Kejadian-kejadian ini berpengaruh langsung pada Mesin Induk, Mesin
Bantu, Generator dan alat-alat utama kapal. Keandalan Kapal turun drastis
padahal KMP Nusa Jaya Abadi baru berumur kurang dari 5 tahun.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Mencegah kecelakaan yang terjadi karena faktor manusia dan manajemen, maka
kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana rencana implementasi
penerapan regulasi dalam pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi sehingga :
a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan;
b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di
perairan; dan
c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang.
Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :
a. Penerapan rencana perawatan kapal terkendala karena seringnya
berbenturan dengan jadwal operasi kapal yang harus melayani
masyarakat (Pemkab Klungkung hanya memiliki 1 (satu) kapal, sehingga
bila terjadi kerusakan di kapal tidak ada kapal penganti), terutama saat
pelayanan untuk hari-hari besar keagamaan yang tidak mudah
disesuaikan dengan tersedianya fasilitas pemeliharaan dan perbaikan,
terutama untuk docking (fasilitas Graving Dock yang terbatas di
Indonesia).
b. Penggantian operator setiap tahun (lelang tahunan), menyebabkan ABK
akan membutuhkan waktu untuk familirisasi terhadap kapal dan alur
pelayaran (KMP Nusa Jaya Abadi awal pengoperasiannya, sering
kandas, daun baling-baling bengkok, poros kemudi bengkok dan harus
diganti dan kejadian kritis lainnya). Sebagai catatan : bahwa alur
pelayaran dari satu tempat dengan tempat yang lain sangatlah berbeda
karena setiap wilayah memiliki ke khasannya masing-masing. Laporan
menunjukan KMP Nusa Jaya Abadi mengalami beberapa kali
penggantian Nakhoda. Jadi Skill dan pengalamaan nakhoda untuk Selat
Badung dengan medan cukup berat, sangat dibutuhkan.
c. ABK tidak memiliki keyakinan cukup dan motivasi kerja karena selalu
dibayangi oleh PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibatnya Kapal yang
merupakan asset daerah tidak akan dirawat dan dipelihara dengan baik.
d. Keterampilan dan pengetahuan awak kapal yang terbatas serta sulitnya
mendapatkan awak kapal yang berpengalaman.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
e. Serah Terima Aset dan Tugas dari operator lama ke operator baru memliki
resiko terhadap keamanan fasilitas kapal dan kendali sertifikat/dokumen
kapal.
f. Masih adanya kesulitan untuk mendapatkan suku cadang peralatan kapal.
Karena posisi kapal yang jauh dari fasilitas repair yaitu di Nusa Penida
(Base Camp kapal NJA) dan di Bali pada umumnya, disamping
terbatasnya tenaga teknisi perbaikan kapal. Catatan : selain ketersediaan
yang terbatas, juga mengharuskan di inden terlebih dahulu, contoh untuk
Mesin Bantu (AE) merk Volvo, tersedianya suku cadang sangat terbatas
di Indonesia (harus impor).
g. Pos Anggaran yang tidak tersedia bila dilakukan perbaikan atas
kerusakan saat kapal beroperasi (running repair). Catatan : walau
kerusakan ringan, tetapi karena tidak ditangani dengan segera akan
mempengaruhi peralatan yang lain, akibatnya kerusakan meluas pada
komponen yang lain, yang tidak dapat diperkirakan secara teori maupun
teknis di lapangan. Selain biaya mahal, sorotan masyarakat yang negatif ,
serta yang lebih fatal adalah kecelakaan laut yang menyangkut nyawa
orang dan barang. Walau usaha pencegahan telah dilakukan, kerusakan
dapat terjadi sewaktu-waktu. Selama ini KMP Nusa Jaya Abadi secara
umum dilakukan Cara Perawatan Insidentil (Breakdown Repair) artinya
membiarkan mesin bekerja terus-menerus sampai rusak (Down time),
baru kemudian, dilaksanakan perawatan dan perbaikan. Breakdown
Repair akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk
mempertahankan kapal tidak keluar dari operasi (down time/delay) yaitu
dengan terjadinya perbaikan besar (overhaul) dan waktu kerusakan kapal
yang sulit diprediksi (Corrective Maintenance). Terkait dengan itu juga :
a. Dalam prakteknya perawatan insidetil ini tidak dapat menekan biaya
perawatan bahkan sering terjadi pembengkakan anggaran
biaya perbaikan (Total maintenance cost).
b. Strategi perawatan insidentil tidak disarankan namun dalam
kenyataannya sering terjadi di kapal, termasuk pada KMP Nusa
Jaya Abadi.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
c. Karena tidak tersedianya suku cadang yang cukup untuk setiap
pesawat/mesin sehingga menghambat waktu operasi kapal pada
saat menunggu pengadaan suku cadang tersebut.
d. Nakhoda dan Anak buah kapal yang tidak berkwalitas dan tidak
professional dibidangnya.
Beberapa survey menunjukan bahwa Perawatan Insdentil hanya mampu
mempertahankan kapal pada umur 12-14 tahun saja, dan apabila diperbaiki
lagi, Manajemen Perawatan Kapal tetap tidak mampu lagi meningkatkan
"performance" pada kondisi lebih dari 50 %, bahkan cenderung hanya dapat
bertahan sesaat sampai pada Umur 20-an sudah harus menjadi "besi tua".
Bandingkan dengan Sistem Perawatan Berencana yang memperlihatkan
"penurunan kemampuan kapal" secara merata dan mulai terlihat setelah kapal
berumur di atas 20 tahunan
1.3 Lingkup Kajian
Secara garis besar lingkup Kajian meliputi :
1. Melakukan Survey untuk pengumpulan data dan informasi
2. Mempelajari syarat-syarat kelaiklautan kapal dan pembuktian
kepemilikan sertifikat kapal dan institusi yang berwenang menerbitkan,
berdasarkan International Convention on Safety of Life at Sea
(SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemennya dan Internatinal
Convention on Collition and Regulation 1972.
3. Mempelajari Kendala dalam penerapan Plan Maintenance System
(PMS) KMP Nusa Jaya Abadi
1.4 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian terletak di kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Gambar 1.2. Lokasi Penelitian
1.5 Dasar Hukum
Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi menggunakan dasar hukum yaitu
peraturan/perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
LANDASAN HUKUM NASIONAL
a) Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
b) Undang – Undang No. 32 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
c) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan
Kapal.
d) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintahan Provinsi sebagai daerah Otonom;
e) Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhan
f) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
g) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
h) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas PP
No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
i) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2005;
MENTIGI
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
j) Peraturan Pemerintah No.14 Th. 2000 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen
Perhubungan.
k) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
l) Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005, tentang Sistem
Transportasi Nasional (Sistranas);
m) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.43 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.37 Tahun 2006.
n) Keputusan Menteri No.15 Tahun 1999 tentang Organisasi Mahkamah
Pelayaran
o) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 70 Tahun 1998, tentang
Pengawakan Kapal Niaga;
p) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2002, tentang
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyeberangan yang
diusahakan;
q) Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2001, tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
r) Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 tahun 2003, tentang Tatanan
Kepelabuhan Nasional
s) Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 tahun 2004, tentang
penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
t) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
u) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012, tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun
2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif
Angkutan Penyeberangan
v) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahung 2013, tentang
Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut.
LANDASAN HUKUM INTERNASIONAL
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
a) Safety of Life at Sea Conventation (SOLAS) Tahun 1974.
b) Standard Training Certification and Watch Keeping (STCW) Tahun 1978;
c) Marine Polution (MARPOL) Tahun 1978;
d) Collition Regulation (CORLEG) Tahun 1972;
e) International Safety Management Code (ISM Code);
f) International Convention On Civil Liability for Oil Polution (CLC) Tahun
1969;
g) International Convention on The Established of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage Tahun 1971;
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
BAB II
PERSYARATAN KELAIKLAUTAN KAPAL
2.1. Fasilitas dan Kapasitas KMP Nusa Jaya Abadi
KMP Nusa Jaya Abadi dirancang dan dikerjakan oleh PT. PAL Surabaya.
Konstruksinya dibuat dari baja dan dilengkapi dengan dua sistem propulsi (twin
screw) berpenggerak mesin diesel untuk mendapatkan olah gerak yang baik.
Selain itu kapal direncanakan sebagai kapal multi fungsi dengan dilengkapi pintu
rampah pada bagian depan dan belakang kapal untuk tempat masuk dan
keluarnya kendaraan truk yang bisa mengangkut barang/cargo berupa pasir,
semen atau muatan lainnya. Selain bisa mengangkut kendaraan berupa truk
kecil atau mobil, kapal ini dirancang untuk mengangkut penumpang. Kapal
dirancang dengan konstruksi kuat mempunyai stabilitas dan olah gerak yang baik
dan pembangunannya dikelaskan kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Ukuran Utama Kapal
• Panjang keseluruhan (LOA) : 39,50 meter
• Panjang antara garis tegak (LPP) : 32,50 meter
• Lebar : 11,60 meter
• Tinggi : 3,00 meter
• Sarat Air Disain : 2,00 meter
• Kecepatan kapal (Max) : 12 Knot
• Jumlah ABK : 19 orang
• Jumlah Kendaraan : 6 Truk, 8 Mobil
• Jumlah Penumpang : 210 orang (termasuk kelas eksekutif)
Permesinan Kapal
• Mesin Induk : 2 x 829 Hp
• Mesin Bantu Utama : 2 x 80 HP
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
• Mesin Kemudi : 1 Set
• Mesin Geladak dan Ramp Winch : 1 Set
• Pompa sesuai peraturan klas
• Mesin Pemisah Minyak
Peralatan Navigasi dan Komunikasi
• Magnetic Compass
• Marine Radar
• Speed Log
• Echo Sounder
• VHF Radio Telephone
• Radio SSB
• GPS
• Public Adressor
• Navigaton Lamp
Fasilitas Penumpang
• Tempat duduk untuk sekitar 200 orang penumpang kelas ekonomi
• Toilet dengan jumlah yang memadai
• Full Air Condition (AC) untuk ruang penumpang VIP
• TV set dan Audio untuk ruang penumpang
Alat Keselamatan
• Peralatan keselamatan sesuai dengan peraturan SOLAS (Safety Of Life At
Sea)
• Rakit Penolong (Life Raft) dengan jumlah dan kapasitas yang memadai
• Baju Penolong (Life Jacket) dengan jumlah sesuai dengan peraturan
• Peralatan pemadam hidran dan portable akan dipasang pada tempat yang
mudah dijangkau.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
2.2. Persyaratan Kelaiklautan Kapal
Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang
hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut,
artinya kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam
secara wajar dalam dunia pelayaran
Pada dasarnya kapal yang dinyatakan laik laut merupakan kapal yang
telah memenuhi persyratan sebagai berikut :
1. Kerangka kapal dan mesin (Hull and Machinery)
2. Peralatan dan perlengkapan keselamatan
3. Pengawakan kapal
Angkutan laut merupakan moda trnasportasi yang sarat regulasi. Untuk itu
dalam pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi dalam hal ini Pemkab Klungkung
harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta berkewajiban mentaati
berbagai regulasi.
Kesemuanya ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kapal yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan International Convention on
Safety of Life at Sea (SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemennya dan
Internatinal Convention on Collition and Regulation 1972.
Pejabat institusi yang berwenang mengeluarkan sertiffikat adalah :
1. Untuk sertifikat kapal yang berstatus mandatory dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
2. Untuk Sertifikat yang berstatus statutory dan klas kapal dikeluarkan oleh
Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
A. Sertifikatkapal yang berstatus Mandatory sebagai berikut :
1. Sertifikat Kesempurnaan;
2. Sertifikat Keselamatan
3. Sertifikat Pendaftaran
4. Certificate of Compass Adjustment;
5. International Tonnage Certificate;
6. Ship station Licence;
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
7. Inmarsat Standard B Maritime;
8. Inmarsat Standard C Maritime;
9. Sertifikat Life Raft;
10. Fire Extinguisher and CO2;
11. Result of Sanitary Inspection;
12. Health Book;
13. Deratting Exemption;
14. International Oil Pollution;
15. Supplement to the International Prevention Certificate;
16. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
17. Certificate of Seaworthiness;
18. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
19. Record of Equipment for Cargo Ship Equipment Certificate;
20. Exemption Certificate;
21. Safe Manning Certificate;
22. Medical Chest Certificate;
23. Port Clearence.
24. Dan lain lain sesuai dengan tipe dan ukuran kapal
B. Sertifikat kapal yang berstatus Statutory sebagai berikut :
1. Sertifikat Lambung Timbul;
2. Sertifikat Mutu Bahan/Material Marine;
3. Sertifikat Konstruksi;
4. Sertifikat Mesin;
5. Sertifikat Klas;
Disamping itu terdapat juga surat-surat kapal yang merupakan dokumen kapal
yaitu
A. Surat Kebangsaan yang terdiri dari :
1. Surat Laut;
2. PAS Kapal.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
B. Surat Ukur
1. Kedua surat ini dikeluarkan oleh pejabat pendaftaran dan pejabat
pengukur kapal di pelabuhan/kesyahbandaran tertentu yang
ditunjuk :
a. Daftar Awak Kapal (crew list);
b. Daftar Penumpang Kapal (Passanger List); dan;
c. Cargo Manifest untuk muatan
2. Surat Kebangsaan dan Surat Ukur Sementara yang dikeluarkan
oleh Konsulat Jenderal atau Perwakilan RI di luar negeri untuk
sekali jalan menuju pelabuhan Indonesia pada saat pembelian
kapal baru.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002, tentang Perkapalan
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : Perkapalan adalah segala sesuatu
berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala
faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai
kapal tidak digunakan lagi.
Ayat (9), Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konnstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan,
stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika
kapal.
Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Kegiatan Pembinaan Pemerintah di bidang Perkapalan dan Pelayaran,
mengaturan untuk bidang keselamatan dan Keamanan Pelayaran,
mengacu pada Konvensi Internasional di samping mengakomodasi
ketentuan mengenai system keamanan Pelayaran yang termuat dalam
“International Ship and Port Facility Security Code”;
Selain itu adalah
h) Safety of Life at Sea Conventation (SOLAS) Tahun 1974.
i) Standard Training Certification and Watch Keeping (STCW) Tahun
1978;
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
j) Marine Polution (MARPOL) Tahun 1978;
k) Collition Regulation (CORLEG) Tahun 1972;
l) International Safety Management Code (ISM Code);
m)International Convention On Civil Liability for Oil Polution (CLC) Tahun
1969;
n) International Convention on The Established of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution DamageTahun 1971;
o) International Convention on Safety ContainersTahun 1972;
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UK.11/15/15/
DJPL-06 tentang Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Transportasi Laut
2005 – 2024,
Penyelenggaraan Transportasi Laut Berpedoman pada kebijakan-kebijakan
berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan TransportasiLaut Nasioanal;
2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Dalaman
PenyelenggaraanTransportasi Laut Nasional;
3. Meningkatnya Pembiunaan Pengusahaan Transportasi Laut;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi di Bidang Transportasi Laut.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
Pasal 61 ayat (2) Kegiatan Angkutan Penyeberangan dilakukan oleh badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
Dan Ayat (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :
Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan
minimal angkutan penyeberangan, memiliki dan/atau mempekerjakan awak
kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal
penyeberangan.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
ISM (International Safety Management) Code
ISM Code mewajibkan pemilik kapal (shorebased management) untuk
mengembangkan melaksanakan dan memelihara suatu system
manajemen yang mempunyai sasaran untuk mengotrol kegiatan-kegiatan
yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Dibuktikan bahwa semua
ketentuan dari ISM Code telah dipenuhi dengan menunjukan bukti-bukti
yang objektif. Untuk kantor di darat, sertifikatnya disebut DOC (Document
of Compliance). Sertifikat ini dapat dianggap sebagai sebuah izin untuk
menjadi operator kapal. Untuk kapal sertifikatnya disebut SMC (Safety
Management Certificate). Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada
empat alas an mengapa ISM Code harus diikuti yaitu :
1. ISM Code membuat kapal anda menjadi sebuah tempat yang lebih
aman untuk bekerja.
2. ISM Code melindungi laut dan lingkungan kelautan.
3. ISM Code dengan jelas mendefinisikan pekerjaan di kapal.
4. ISM Code adalah keharusan.
Mematuhi/mengikuti semua ketentuan ISM Code adalah wajib
(mandatory) dan diharuskan oleh Bab IX dari Konvensi SOLAS
74/78,untuk kapal penumpang.
DAFTAR SERTIFIKAT KMP NUSA JAYA ABADI
No MACAM SERTIFIKAT MASA BERLAKU KETERANGAN
1 Builder Certificate Selamanya PT PAL INDONESIA
(PERSERO)
2 SuratUkur (sementara) 3(tiga) bulan - -pertama Syahbandar Surabaya
3 SuratUkur (Permanen) Selamanya Syahbandar Surabaya-
Jakarta- Surabaya
4 TandaPanggilanKapal Selamanya Ditkapal Jakarta
(Call Sigh)
5 RekomendasiIjin 1 (satu) tahun DirektoratNavigasi-
Stasiun Radio KapalLaut Jakarta
6 SIKR (SuratIjinKomunikasi 1(satu) tahun TELKOM
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Radio)
7 ID ( Number / MMSI Selamanya DirektoratNavigasi-
Jakarta
8 IjinStasiun Radio KapalLaut 1(satu) tahun Postel - Jakarta
9 Accounting Authority IuranTiapBulan
10 IMO Number Selamanya LR Pusat (LONDON)
11 Deratting Exemption Kantor Kesehatan
Certificate 6 (enam) bulan Pelabuhan Surabaya
12 BukuKesehatan Selamanya Kantor Kesehatan
Pelabuhan Surabaya
13 Certificate of Medicines 6 (enam) bulan Kantor Kesehatan
Medical Store and Appiances Pelabuhan Surabaya
14 KesehatanBerlayar SekaliJalan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Surabaya
15 Sanitasi 6 (enam) bulan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Surabaya
16 Sertifikat Radio 3 (tiga) bulan Syahbandar-Surabaya
17 SertifikatKesempurnaan
danGarisMuat 3 (tiga) bulan Syahbandar-Surabaya
18 SertifikatMarpol 3 (tiga) bulan PengesahanSyahbandar
Surabaya
19 Compass Adjustment Selamanya PengesahanSyahbandar
Surabaya
20 SuratKebangsaan Permanen Syahbandar-Surabaya
21 Sertifikat Class
Provisional Certificate) 3 (tiga) bulan - Syahbandar-Surabaya
22 Sertifikat Class (Provisional)
Load Line 3 (tiga) bulan Syahbandar-Surabaya
23 Sertifikat Life Raft 1 (satu) tahun PengesahanSyahbandar
24 SertifikatPemadam SertifikatPemadam Syahbandar-Surabaya
25 BUKU KAPAL
* BukuCatatan Minyak Syahbandar-Surabaya
* Buku Pencegahan
Pencemaran Minyak Syahbandar-Surabaya
* Buku Catatan Mesin Syahbandar-Surabaya
* Buku Catatan Deck Syahbandar-Surabaya
* Buku Radio Syahbandar-Surabaya
26 Surat Ijin Berlayar (Port
Clearance)
* Skep Perwira Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya
* DaftarPerwira Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya
* Daftar ABK Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya
* PerjanjianKarjaLaut Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya
* Memorandum Kapal Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
* PengawasanKapal Sekali Jalan Syahbandar-Surabaya
27 Port Clearance 24 (duapuluhempat) Jam Syahbandar-Surabaya
INFLATABLE LIFE RAFT
1. Diservis pada kurun waktu tidak melebihi 12 bulan berikut release
gear kecuali bila ada pemberian perpanjangan dari Negara
2. Tabung diberi marka; pabrik pembuat, nomor seri, tanggal servis,
jumlah personil
3. Pita yang dapat menmantulkan cahaya
4. Penempatan dalam kondisi baik
Keselamatan terhadap penumpang berikut barang-barang yang dibawa harus
menjadi perhatian utama dan pengetatan terhadap peraturan keselamatan
adalah sesuatu yang tidak boleh untuk ditawar.
Kecelakaan kapal sangat berpeluang untuk terjadi. Apalagi jika menghadapi
kondisi berbahaya seperti cuaca buruk (bad weather) dan gelombang tinggi
(heavy seas). Bagaimanapun perencanaan sarana transportasi laut yang teratur,
terencana dan mengutamakan aspek keselamatan harus menjadi perhatian
utama
Berkenaan dengan hal di atas, Pemkab. Klungkung (Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika) bertanggung jawab atas penyediaan jasa angkutan
penyeberangan, terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor
yang mempengaruhi seperti keselamaatan kapal, pengawakan kapal,
manajemen keselamatan pengoperasian dan pencegahan pencemaran dari
kapal, pemuatan dan status hukum kapal.
2.3. Aspek Perlindungan
Dari aspek perlindungan yang mana terkandung beberapa konvensi
antara lain Safety of Life at Sea (SOLAS), Convention 1974/78, yakni konvensi
yang mencakup aspek keselamatan kapal, termasuk konstruksi, navigasi, dan
komunikasi.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Juga masalah Marine Pollution Prevention (Marpol), Convention 1973/78,
yakni konvensi yang membahas aspek perlindungan lingkungan, khususnya
pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal, alat apung dan usaha
penanggulangannya.
Selain itu juga Standard of Training Certification and Watchkeeping of
Seafarers (SCTW) merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan
minimum pendidikan atau pelatihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja
sebagai pelaut.
Berbagai konvensi tersebut semestinya segera diaplikasikan dengan baik,
untuk mencegah mara bahaya yang sewaktu-waktu bisa menelan korban jiwa
dan harta benda pengguna jasa angkutan laut termasuk dalam pengelolaan KMP
Nusa Jaya Abadi.
Kapal akan dinyatakan seaworthy / laik-laut apabila mempunyai
kemampuan untuk menanggulangi / mengatasi semua bahaya yang
kemungkinan dialami sewaktu berlayar (perils of the sea) dengan tingkat
keamanan yang memadai. Selain Kapal memiliki badan (hull) yang kuat namun
juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten dan cukup
jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. selain itu juga harus dibekali
dengan bahan bakar, makanan, serta keperluan yang lain, cukup untuk
mencapai pelabuhan tujuan. Semua perlengkapannya (termasuk mesin-mesin
dan peralatan lainnya untuk penyelamatan di laut serta penanggulangan
kebakaran dll) harus dalam kondisi berfungsi / bekerja dengan baik, dan apabila
kapal membawa muatan, kapal harus laik-muat (cargoworthy) sesuai dengan
fungsi dari kapal itu sendiri, tidak melebihi garis batas muat dan memiliki
keseimbangan (stability) yang baik. Hak untuk meminta ganti rugi dari asuransi
seperti dijamin didalam polis hull menjadi gugur jika kapal terbukti telah berlayar
(nekat) dalam keadaan tidak laik-laut.
2.4. Pengawakan Kapal
Adanya kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang
disyaratkan memiliki kualifikasi tertentu sebagai Anak Buah Kapal (ABK), maka
pemerintah kabupaten Klungkung dalam jangka pendek diharapkan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
menyerahkan pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi kepada pihak ketiga. Oleh
karenanya, sebagai program jangka pendek (crash programe) untuk
mempersiapkan pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, maka Pemerintah
Kabupaten Klungkung, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Klungkung sebaiknya menyerahkan pengelolaan Kapal
kepada perusahaan atau mitra kerja/penyedia jasa kemaritiman untuk
melaksanakan pengoperasian dan perawatan/perbaikan kapal secara handal,
profesional, efektif dan efisien melalui suatu proses pelelangan (tender).
Pekerjaan Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, mengatur hal - hal yang
diantaranya adalah :
a. Penyediaan port captain, yaitu personil yang menjadi wakil operator
untuk mengawasi pengoperasian Kapal
b. Penyediaan dan pembinaan awak Kapal,
c. Pengoperasian Kapal untuk melaksanakan kegiatan transportasi laut.
d. Pengurusan surat, sertifikat, dan/atau dokumen perijinan Kapal
e. Penyediaan utilitas untuk kebutuhan dapur di atas Kapal,
Pekerjaan Perawatan dan / atau reparasi Kapal Ferry, mengatur hal - hal yang
diantaranya adalah:
a. Penyediaan Port Engineer,
b. Perawatan Terencana (Planned Maintenance) Kapal, yang terdiri dari
kegiatan perawatan untuk pencegahan kerusakan (antara lain: kegiatan
inspeksi, pembersihan, penggantian suku cadang) dan perawatan untuk
perbaikan / reparasi minor,di luar overhaul, dan dry docking),
c. Penyediaan oli mesin dan pelumas (lubricant oil) Kapal .
d. Penyediaan foam pemadam api, untuk perlengkapan keselamatan
(safety equipment) di Kapal.
e. Penyediaan suku cadang, peralatan, dan perlengkapan untuk pekerjaan
perawatan dan / atau reparasi Kapal.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang
Pengawakan Kapal, memuat bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau
dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
Awak kapal niaga, pada setiap berlayar harus diawaki dengan susunan yang
terdiri dari seorang nakhoda, sejumlah perwira dan sejumlah rating.
Awak kapal wajib memiliki beberapa jenis sertifikat ketrampilan pelaut (certificate
of proficiency/COP) yang terdiri dari :
a. Sertifikat keterampilan dasar pelaut
b. Sertifikat keterampilan khusus.
Sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud diatas adalah
sertifikat keterampilan dasar keselamatan (Basic Safety Training/BST).
Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana yang dimaksud diatas untuk kapal
Ferry Ro-Ro adalah sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang, yang
terdiri dari :
a. pelatihan manajemen pengendalian massa (crowd management training)
b. pelatihan familiarisasi kapal penumpang Ro-Ro (familiarization training)
c. pelatihan keselamatan untuk personil yang memberikan pelayanan
langsung kepada penumpang pada ruang-ruang penumpang (safety
training for personel providing direct service to passengers ini
passengers spaces)
d. pelatihan keselamatan penumpang, muatan dan kekedapan lambung
(passenger safety, cargo safety and hull integrity training).
e. pelatihan pengendalian krisis dan perilaku manusia (crisis management
and human behavior training).
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
BAB III
KENDALA DALAM PENERAPAN
PLAN MAINTENANCE SYSTEM (PMS)
3.1. Pelayaran Perintis
Kabupaten Klungkung, secara geografis
memilki dua cakupan wilayah, yaitu wilayah
daratan dan wilayah pulau. Bila dilihat
perbandingan komposisi luas wilayahnya terlihat
sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali
(11.216 Ha) dan duapertiganya terletak di
Kecamatan Nusa Penida (20.284 Ha). Meskipun
secara geografis luas wilayah Kecamatan Nusa Penida lebih besar, namun
kondisi sosial - ekonomi dan pembangunan dirasakan sangat tertinggal
dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang berada di daratan. Kedua wilayah
yang dipisahkan oleh laut ini, mengalami disparitas pertumbuhan (growth
disparities) sosial ekonomi yang menjolok. Disparitas pertumbuhan ini dapat
diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah “keterisolasian” wilayah
Nusa Penida yang ditandai dengan rendahnya tingkat aksesibilitas ke kawasan
ini.
Akar permasalahan disparitas wilayah di Kabupaten Klungkung bila dilihat
dari sudut transportasi sebagai suatu sistem adalah adanya kesenjangan antara
sisi demand dari transportasi yang meningkat dibanding dengan sediaan (supply)
yang terbatas dalam hal ini dukungan sistem jaringan dan sarana dan prasarana
transportasi yang tidak memadai.
Bila kondisi ini tidak ditangani secara terencana, maka dikhawatikan
ketidakseimbangan (disparity) pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klungkung
tidak akan pernah tercapai. Yang pada akhirnya demokratisasi ruang tidak akan
pernah terwujud.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, tentang Angkutan diperairan Bab I,
pasal 1 ayat (23)
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Menyebutkan bahwa Usaha Pengelolaan Kapal (ship management)
adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi
perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan,
pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.
Bab I, pasal 1 Ayat (25) :
Menyebutkan : Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency)
adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan
penempatan di kapal sesuai kualifikasi.
Bab I, pasal 2 :
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan angkutan laut,
angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di
perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil,
kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan,
kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus
dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan,
sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.
Bab II, Pasal 5 Ayat (1) :
Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan
laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Bab IV, Bagian Kesatu UMUM, Pasal 61
Ayat (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan beserta muatannya.
Ayat (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan
Indonesia.
Ayat (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan
minimal angkutan penyeberangan;
b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang
digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal
penyeberangan pada lintas yang dilayani;
c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi
persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan
kendaraan beserta muatannya;
e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang
ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Bab V Angkutan di Perairan Untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah
Terpencil.
Bagian Kesatu : UMUM Pasal 70 :
(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah
terpencil dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/walikota.
(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.
(3) Kegiatan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di
bidang:
a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; atau
c. angkutan penyeberangan.
Bagian Kedua PELAYARAN-PERINTIS Pasal 71
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Kegiatan pelayaran-perintis dilakukan untuk:
a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah
terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah
berkembang atau maju;
b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum
memadai; dan
c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum
menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan
laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.
Kegiatan pelayaran-perintis yang dilakukan di daerah yang masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditentukan berdasarkan kriteria:
a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan
sungai dan danau atau angkutan penyeberangan yang beroperasi
secara tetap dan teratur;
b. secara komersial belum menguntungkan; atau
c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.
Pasal 72 menyebutkan :
(1) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)
dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai
dan danau, atau angkutan penyeberangan dengan biaya yang
disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi sebesar
selisih biaya pengoperasian kapal pelayaran-perintis yang dikeluarkan
oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai
dan danau, atau perusahaan angkutan penyeberangan dengan
pendapatan dan/atau penghasilan uang tambang barang dan
penumpang pada suatu trayek tertentu.
(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan Cara Kontrak Jangka Panjang dengan perusahaan
angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak
kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2010 dapat dirumuskan bahwa penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas
Padangbai-Nusa Penida, merupakan pelayaran perintis sehingga subsidi layak
diberikan, selanjutnya sebagai operator dapat diselenggarakan oleh badan usaha
dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan
Indonesia. Kontrak Jangka Panjang dapat dibuat antara Perusahaan Jasa
Kemaritiman dengan Pemkab Klungkung , sesuai pasal 75 ayat (1) untuk :
a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan;
b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di
perairan; dan memperlancar arus mobilisasi penumpang dan
barang.
3.2. Analisa Kecelakaan Pelayaran
Jenis kecelakaan pelayaran antara lain : bocor, hanyut, kandas, kerusakan
konstruksi, kerusakan mesin, meledak, menabrak dermaga, menabrak tiang
jembatan, miring, orang jatuh ke laut, tenggelam, terbakar, terbalik dan tubrukan.
Faktor Manajemen perusahaan pelayaran memberi andil terhadap
terjadinya kecelakaan misalnya akibat kesalahan perusahaan menempatkan
nakhoda dan ABK yang dalam keadaan tidak siap (Skill yang tidak cukup),
Operator tidak menunjukkan adanya tanggung jawab, manajemen level atas
hingga superintendent tidak saling menunjang, pembagian tugas, wewenang dan
tanggung jawab tidak jelas, kesalahan dalam memberi perintah dan sebagainya.
Secara umum analisa penyebab kecelakaan atau kegagalan dapat digambarkan
sebagaimana gambar 3.2. s/d 3.4. Dapat dikatakan bahwa faktor kasalahan
manusia hampir 80 % sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kapal dan sekitar
20 % dari faktor lain-lain.
Faktor manusia merupakan faktor yang paling besar yang antara lain meliputi:
• Kecerobohan didalam menjalankan kapal,
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
• kekurang mampuan awak kapal dalam menguasai berbagai permasalahan
yang mungkin timbul dalam operasional kapal,
• secara sadar memuat kapal secara berlebihan
Faktor teknis biasanya terkait dengan kekurang cermatan didalam desain kapal,
penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau
bagian-bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan.
Kesalahan
Perwira Dek
26%
Kesalahan
Pandu
6%
Kesalahan
Struktur
12%Kesalahan
Mekanis
7%
Kesalahan
Peralatan
9%
Dalam
Penyelidikan
5%
Lain-Lain
6%
Kesalahan
Darat
12%
Kesalahan ABK
13%
Kesalahan
Perwira Mesin
4%
Gambar 3.2. Analisa penyebab kecelakaan atau kegagalan
Faktor alam atau cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali
dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan laut. Permasalahan yang
biasanya dialami adalah badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh
musim/badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang
terbatas.
Gambar 3.3. Kejadian kecelakaan akibat faktor manusia
FAKTOR
MANUSIA
Budaya • Kebijakan perusahaan
• Kebangsaan
• Rekruitment
• Loyalitas
Kemampuan • Pengetahuan & keahlian
• Kualifikasi & Pelatihan
• Komunikasi
• Sosialisasi
Sosial • Kondisi Kerja
• Hubungan Kerja
• Kepemimpinan
• Dukungan
• Team Work
• Bahasa
Peraturan • IMO
• Port State
• Flag State
• Serikat Kerja
Kondisi Kapal • Desain-teknologi
• Manual Operasi
• Perawatan dan Pemeriksaan
Kondisi Tubuh • Daya tahan fisik
• Kelelahan/over time
• Beban Kerja
• Makanan
• Sarana Akomodasi
• Keluarga
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Gambar 3.4. Penyebab Kecelakaan Pelayaran
Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya
persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan
dan kepelabuhanan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut; karena
tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk
diikat (lashing), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak
memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian
penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti,
melainkan perlu dilakukan pengkajian.
Memaknai kejadian diatas maka sangat diperlukan penerapan suatu
peraturan manajemen Internasional untuk mengoperasikan kapal dengan aman
dan melindungi lingkungan. Dapat digambarkan ruang lingkup dari ISM Code
sebagai berikut :
• Berupa Sistem Manajemen Keselamatan
• Mandatory
• Sistem didokumentasikan dan dibuktikan
• Komitmen dari top manajemen
• Kejelasan organisasi darat dan kapal
• Kejelasan job description (darat dan Kapal)
• Operasi kapal dengan ABK terlatih
Tabrakan kapal, kandas
Kebakaran dan ledakan
Bahaya sistem kapal
Evakuasi kapal
Kelaiklautan kapal
Konsekuensi ekonomi
Kerugian dan
Korban jiwa
Bocor
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
• Menenuhi standar nasional/internasional berkaitan dengan keselamatan
dan perlindungan lingkungan.
• Siap terhadap situasi darurat
• Internal audit dan tinjauan manajemen.
• Sertifikasi.
Hal-hal penting dalam penerapan ISM Code adalah :
• Komitmen penuh top manajemen
• Membuat prosedur tertulis dan dilaksanakan
• Jamin pelaksanaan didukung dengan bukti yang objektif
• Terus menerus sistem dievaluasi, dianalisa dan disempurnakan.
Konsep dasar Sistem Manajemen Keselamatan
• Bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasional kapal dapat
memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kebijakan keselamatan dan
perlindungan lingkungan
• Sistem harus terintegrasi dalam kegiatan rutin harus diorganisasikan
darat/kapal.
• Sistem bukan sesuatu tambahan beban kerja.
• Semua resiko yang mengancam keselamatan telah diantisipasi melalui
rencana yang memadai.
• Semua kejadian kecelakaan dan ketidak sesuaian harus diidentifikasi dan
dilaporkan.
• Kinerja sistem keselamatan dapat disempurnakan
• Identifikasi dan analisa penyebab suatu kejadian kecelakaan dan ketidak
sesuaian.
• Lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidak sesuaian
dan kejadian kecelakaan tidak terulang kembali.
• Dokumentasikan semua prosedur dan objective evidence
• Buktikan melalui internal audit dan external audit.
Selanjutnya sistem keselamatan harus menjamin, terpenuhinya persyaratan
yang dipersyaratkan, memperhatikan Code, peraturan dan standar yang
direkomendasikan oleh IMO, pemerintah dan Badan Klasifikasi serta industri
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
maritim lainnya. Gambar 3.5. menunjukan struktur Sistem Manajemen
Keselamatan (SMS).
Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan adalah
1. Komitmen dari top manajemen kurang,
2. Kualitas operator/ABK rendah
3. Perawatan Kapal yang kurang perhatian
4. Tidak tahu apa yang harus dilakukan pada situasi darurat
5. Masalah bahasa komunikasi dan Catatan/record yang tidak terkendali.
Sementara indikator-indikator yang mempengaruhi adalah :
1. Pengalaman/pendidikan yang kurang
2. Komunikasi yang tidak lancar
3. Lemahnya motivasi
4. Tidak adanya pelatihan/familirisasi
5. Belum terlatih dalam menghadapi situasi darurat.
Gambar 3.5. Sistem Manajemen Keselamatan (SMS).
Kelemahan organisasi :
Hal-hal di atas harus diterapkan karena merupakan mandatory dari pemerintah,
internasional dan persyaratan bisnis. Selain itu merupakan tuntutan global
terhadap kepedulian mutu, keselamatan dan lingkungan, kapal dioperasikan
dengan benar dan aman oleh awak kapal yang terlatih dan dukungan penuh dari
EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN MENERUS
KEBIJAKAN KESELAMATAN & LINGKUNGAN KOMITMEN TOP MANAJEMEN
• Struktur organisasi
• Job Desc.
• Prosedur dan instruksi form
• Pelaksanaan yang
konsisten
• Kendali ketidaksesuaian
• Kendali tindakan perbaikan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
organisasi darat. Sering terjadi keselamatan menjadi sangat berarti, setelah
terjadi kecelakaan (korban jiwa dan benda).
Untuk mencegah berbagai macam kecelakaan dalam operasional KMP
Nusa Jaya Abadi semestinya selalu berpegang pada aturan yang ada dan itu
dijalankan dengan baik. Ke depan sudah tidak perlu untuk ditawar-tawar lagi
bahwa tiap kendaraan yang berada di atas kapal wajib untuk diikat atau di-
lashing. Tapi sering kali diabaikannya, dan yang lebih parah lagi, faktor
keselamatan tidak dimasukkan ke dalam unsur pembiayaan, padahal safety itu
ada ongkos atau biaya.
KMP Nusa Jaya Abadi yang termasuk jenis ro-ro dengan lambung relatif
tertutup penuh ini didesain untuk mampu bertahan pada cuaca buruk dengan
ketinggian gelombang sampai 2 meter.
Hasil penyelidikan memperlihatkan bahwa desain yang buruk atau rusak
pada pintu haluan dipercaya sebagai penyebab utama musibah karena massa
air dalam jumlah besar masuk ke dalam kapal. Memperhatikan hal tersebut untuk
KMP Nusa Jaya Abadi sudah semestinya dilakukan perbaikan bahkan
penggantian yang berkaitan dengan rampdoor haluan dan buritan seperti rantai
rampdoor, karet kedap, blok rampdoor dan bagian-bagian lain yang vital.
Bagi kapal yang memenuhi regulasi akan diberikan Safety Management
Certificate (SMC) sedang manajemen perusahaan pelayaran/ BLU KMP Nusa
Jaya Abadi (bila ber BLU) yang memenuhi regulasi diberikan Document of
Compliance (DOC) oleh Biro Klasifikasi Indonesia.
Hingga saat ini pemerintah, khususnya otoritas perhubungan laut, masih
gagal menjalankan kewenangan PPK sesuai dengan IMO Resolution A 787 (19).
Dalam hal ini implementasi port state control yang menghindarkan kapal dalam
keadaan tidak aman belum dijalankan secara baik.
PPK di pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih belum melakukan penilaian
dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan kapal. Sehingga
accidental damage atau kerusakan secara tak terduga sering dialami oleh kapal
pada saat berlayar. Seharusnya PPK lebih berani melakukan detention order
atau perintah penahanan terhadap kapal yang tidak laik.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Dilain pihak data statistik IMO menunjukkan bahwa 80 persen dari semua
kecelakaan kapal di laut disebabkan oleh kesalahan manusia akibat buruknya
sistem manajemen perusahaan pemilik kapal.
Oleh karena ada penekanan khusus bahwa perusahaan pelayaran harus
bertanggungjawab atas keselamatan kapal selain nakhoda, perwira serta ABK
dari kapal itu. Selain itu UU No 21 Tahun 1992 tentang pelayaran telah
meratifikasi dan memberlakukan konvensi IMO.
Aspek Perlindungan
Dari aspek perlindungan yang mana terkandung beberapa konvensi
antara lain Safety of Life at Sea (SOLAS), Convention 1974/78, yakni konvensi
yang mencakup aspek keselamatan kapal, termasuk konstruksi, navigasi, dan
komunikasi.
Juga masalah Marine Pollution Prevention (Marpol), Convention 1973/78,
yakni konvensi yang membahas aspek perlindungan lingkungan, khususnya
pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal, alat apung dan usaha
penanggulangannya.
Selain itu juga Standard of Training Certification and Watchkeeping of
Seafarers (SCTW) merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan
minimum pendidikan atau pelatihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja
sebagai pelaut.
Berbagai konvensi tersebut semestinya segera diaplikasikan dengan baik,
untuk mencegah mara bahaya yang sewaktu-waktu bisa menelan korban jiwa
dan harta benda pengguna jasa angkutan laut termasuk dalam pengelolaan KMP
Nusa Jaya Abadi.
Kapal akan dinyatakan seaworthy / laik-laut apabila mempunyai
kemampuan untuk menanggulangi / mengatasi semua bahaya yang
kemungkinan dialami sewaktu berlayar (perils of the sea) dengan tingkat
keamanan yang memadai. Selain Kapal memiliki badan (hull) yang kuat namun
juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten dan cukup
jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ladasan Hukum Internasional STCW 1995 dan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal, memuat
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Awak kapal niaga, pada
setiap berlayar harus diawaki dengan susunan yang terdiri dari seorang
nakhoda, sejumlah perwira dan sejumlah rating.
Awak kapal wajib memiliki beberapa jenis sertifikat ketrampilan pelaut (certificate
of proficiency/COP) yang terdiri dari :
c. Sertifikat keterampilan dasar pelaut
d. Sertifikat keterampilan khusus.
Sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud diatas adalah
sertifikat keterampilan dasar keselamatan (Basic Safety Training/BST).
Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana yang dimaksud diatas untuk
kapal Ferry Ro-Ro adalah sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang,
yang terdiri dari :
f. pelatihan manajemen pengendalian massa (crowd management training)
g. pelatihan familiarisasi kapal penumpang Ro-Ro (familiarization training)
h. pelatihan keselamatan untuk personil yang memberikan pelayanan
langsung kepada penumpang pada ruang-ruang penumpang (safety
training for personel providing direct service to passengers ini
passengers spaces)
i. pelatihan keselamatan penumpang, muatan dan kekedapan lambung
(passenger safety, cargo safety and hull integrity training).
j. pelatihan pengendalian krisis dan perilaku manusia (crisis management
and human behavior training).
3.3. Prosedur Minimal Pemeliharaan Kapal
Beberapa prosedur minimal dalam pemeliharaan kapal dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Prosedur pemeliharaan, baik untuk organisasi darat maupun personil
kapal (ABK)
2. Prosedur Plan Maintenance System (PMS)
3. Prosedur Kendali Sertifikat Kapal
4. Perawatan sesuai persyaratan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
5. Cara pemeriksaan peralatan (periode, cara pelaporan, penanggung jawab,
dsb) seperti untuk lambung, permesinan, navigasi keselamatan.
Berhasil tidaknya tujuan pemeliharaan sangat tergantung pada ketepatan jenis
pemeriksaan yang dilakukan seperti :
1. Test saat penerimaan
2. Survey (klasifikasi/statutory)
3. Inspeksi
4. Pemeriksaan sebelum digunakan
5. Pemeriksaan dalam penggunaan
6. Pemeriksaan setelah penggunaan
7. Pemeriksaan peralatan yang jarang digunakan
Susunan checklist pemeliharaan memperhatikan :
1. Jenis pemeliharaan/identifikasi peralatan
2. Interval waktu pemeliharaan (waktu kalender, workhours)
3. Cara melaksanakan pemeliharaan
4. Siapa penanggung jawabnya
5. Pencatatan hasil pemeriksaan
Dalam pemeliharaan kapal dikenal sistem pemeliharaan yang terencana
(Plan Maintenance System – PMS) yang artinya adalah suatu kegiatan untuk
memelihara secara terencana berdasarkan tata kala sesuai dengan buku
petunjuk pabrik (maker), agar kapal dapat beroperasi secara kontinyu tanpa
adanya gangguan atau untuk mengembalikan kondisi nominal secara ekonomis
dan aman. PMS ini harus ditunjang dengan adanya perangkat keras/hardware
(fasilitas peralatan produksi, suku cadang, peralatan kerja (toolkit), peralatan
keselamatan kerja), perangkat lunak/software (data spesifikasi teknis alat,
scheduling pemeliharaan, surat perintah kerja yang berfungsi menugaskan dan
memantau pelaksanaan serta pemakaian suku cadang, catatan setiap
pemeliharaan, dan prosedur penyerahan alat) dan tenaga pelaksana (brainware).
Jadi manfaat dari PMS dapat dikatakan menjadi manfaat teknis
(mencegah terjadinya breakdown mendadak, memberikan akurasi data teknis,
memudahkan perencanaan kebutuhan suku cadang) dan manfaat operasional
(menjamin kesiapan operasi dengan prima, menjaga fasilitas dalam kondisi
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
puncak operasi yang baik, menjamin kinerja yang tinggi, menjamin efisiensi,
efektivitas dan produktivitas), manfaat financial (mengendalikan biaya operasi,
mengendalikan biaya pemeliharaan dan perbaikan, memperpanjang waktu
“replacement” dan umur alat), manfaat terhadap pegawai (meningkatkan
keterampilan tenaga pelaksana, meningkatkan kesehatan keselamatan kerja,
meningkatkan moral dan kerjasama yang semakin baik), manfaat terhadap
pengguna jasa (pelayanan yang handal dan prima, meningkatkan kepercayaan
kepada para pengguna jasa) dan manfaat bagi perusahaan/Pemkab Klungkung
(mempunyai SDM yang berkualitas, performansi meningkat, meningkatkan
revenue).
3.4. ISM Code (International Safety Management)
IMO (International Maritime Organization) menilai bahwa praktek-praktek
dengan menggunakan ilmu kelautan tradisional, betapapun baiknya tidak lagi
memadai. Selain itu, juga telah diakui bahwa tanggung jawab perusahaan-
perusahaan perkapalan (shipping company / management)/ pemilik kapal,
dalam hal keselamatan jiwa dan perlindungan lingkungan laut tidak didefinisikan
dengan jelas. Oleh karena itu, IMO telah memutuskan lebih lanjut bahwa praktek-
praktek keselamatan di laut dan pencegahan polusi harus diformatkan
sedemikian rupa, sehingga dapat dibuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta di laut dan perlindungan
lingkungan laut tersebut dilakukan secara terus menerus dan sepenuhnya
diawasi.
ISM Code dalam praktek, mewajibkan kantor perusahaan
pelayaran/pemilik kapal (di darat - shorebased management) untuk
mengembangkan, melaksanakan dan memelihara suatu sistem manajemen yang
mempunyai sasaran seperti tertulis didalam kode tersebut yang dapat dicapai
secara bertahap dan berkelanjutan.
Ketentuan-ketentuan ISM Code hampir mirip dengan ketentuan standar
manajemen mutu ISO 9000 untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan produk-produk dan pelayanan yang bermutu. Oleh sebab itu bagian-
bagian tertentu dari ketentuan mutu internasional (ISO 9000) juga digunakan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
dalam ISM Code. Sistem tersebut (yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen
Keselamatan) harus disetujui (approved) oleh pemerintahan dari negara bendera
kapal (flag administration), atau suatu organisasi yang diakui (RO = Recognized
Organization) seperti badan-badan klasifikasi kapal (classification societies),
sebuah sertifikat akan dikeluarkan bila hasil audit oleh pihak ketiga membuktikan
bahwa semua ketentuan dari ISM Code telah dipenuhi dengan menunjukkan
bukti-bukti yang objektif. Untuk kantor di darat sertifikatnya disebut DOC
(Document of Compliance). Sertifikat ini dapat dianggap sebagai sebuah izin
untuk menjadi operator kapal.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada empat alasan mengapa ISM
Code harus diikuti yaitu :
1. ISM Code membuat kapal anda menjadi sebuah tempat yang lebih aman
untuk bekerja.
2. ISM Code melindungi laut dan lingkungan kelautan.
3. ISM Code dengan jelas mendefinisikan pekerjaan di kapal.
4. ISM Code adalah keharusan.
Mematuhi/mengikuti semua ketentuan ISM Code adalah wajib (mandatory)
dan diharuskan oleh Bab IX dari Konvensi SOLAS 74/78. Untuk kapal-kapal
tanker, bulk carrier serta kapal-kapal penumpang ketentuan ini harus sudah
dijalankan setelah tanggal 1 Juli 1998. Untuk kapal-kapal lainnya setelah tanggal
1 Juli 2002. Malahan tercatat bahwa untuk Ro-Ro passenger ferry yang
beroperasi di perairan Eropa barat, ketentuan ini bahkan sudah diberlakukan
sejak 1 Juli 1996.
Peranan Pelaut (Seafarer) adalah elemen yang sangat penting untuk
melaksanakan pekerjaan dengan sistem tersebut. Mereka adalah orang-orang
yang membuat ISM Code berjalan/terlaksana, mereka merupakan para
pengguna akhir dari sistem tersebut. Partisipasi dan keterlibatan mereka
diperlukan terutama selama tahap pengembangan dan pelaksanaan. ISM Code
Rev.5/22.06.09 11 - 13 .
3.5. Document of Compliance (DOC)
Dokumen of Compliance (DOC) wajib dimiliki oleh Perusahaan. Yang
dimaksud dengan perusahaan adalah pemilik kapal dalam hal ini Pemkab
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Klungkung atau yang mengambil alih tanggung jawab pengoperasian kapal dari
pemilik kapal dan tanggung jawab sejenisnya dan tanggung jawab yang
disyaratkan ISM Code. Perusahaan/Pemkab hanya dapat mengoperasikan tipe
kapal seperti yang tercantum dalam DOC.
Secara mendasar, persyaratan untuk memiliki DOC adalah perusahaan
telah mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), melaksanakan
implementasi dan memelihara SMK tersebut secara terus menerus yang
diverifikasi oleh organisasi yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini BKI.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
BAB IV
METODE PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN DAN
PENGOPERASIAN
KMP NUSA JAYA ABADI
Metode pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan KMP Nusa Jaya
Abadi terdiri dari beberapa tahapan yaitu
1) Tahapan Pengoperasian Kapal
2) Tahapan Pemeliharaan Kapal
4.1. Tahapan Pengoperasian Kapal
Operator yang sepakat untuk mengambil alih semua tugas dan tanggung
jawab pemilik kapal (Pemkab. Klungkung) untuk mengoperasikan kapal, harus
menerapkan semua yang diatur dalam sertifikat manajemen keselamatan
pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal ( ISM-Code -
International Safety Management) dalam usaha :
• Mencegah kecelakaan yang terjadi karena faktor manusia dan
manajemen.
• Organisasi yang jelas untuk memberi dukungan atas kebutuhan
operasional kapal yang aman dan perlindungan lingkungan.
• Untuk memenuhi & mempertahankan standar keselamatan &
perlindungan lingkungan.
• Kegiatan Audit terhadap Hardware (kapal dengan kelengkapannya) dan
audit terhadap Software (manajemen).
Peranan Crew/Pelaut adalah elemen yang harus untuk melaksanakan
pekerjaan dengan sistem tersebut. Partisipasi dan keterlibatan Crew kapal
diperlukan terutama selama tahap pengembangan dan pelaksanaan ISM Code
Rev.5/22.06.09 11 - 13 .
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Operator wajib melaksanakan Tahapan dalam pengoperasian kapal :
Tahap Pertama : Pengendalian Dokumen
1. Daftar Surat Kapal, Sertifikat dan masa berlakunya
2. Daftar Dokumen Kapal dan buku-buku referensi
3. Daftar Gambar Kapal, petunjuk operasi dan petunjuk/simbul alat
keselamatan
4. Daftar Peta
5. Crew List
6. Daftar Dokumen Awak kapal
Tahap Kedua : Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat
1. Muster List
2. Peran Kebakaran (Fire Drill)
3. Peran Meninggalkan Kapal
4. Peran Penanggulangan Pencegahan Pencemaran Minyak dari Kapal
(SOPED)
5. Latihan/Peragaan Pemakaian Alat Keselamatan
6. Peragaan Orang Jatuh Ke Laut (Man Overboard Drill)
7. Pengujian Kemudi Darurat
8. Laporan Kecelakaan Kapal (kandas, tubrukan, kebakaran, kerusakan
mesin induk, generator listrik, mesin kemudi dan lain-lain)
9. Komunikasi dalam mara bahaya.
Tahap Ketiga : Pengendalian Kapal
1. Perintah Nakhoda (standing order/night order dll)
2. Rencana Berlayar (voyage plan)
3. Koreksi peta navigasi
4. Prosedur berlayar dalam keadaan cuaca buruk
5. Prosedur berlayar dalam jarak pandang terbatas
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
6. Persiapan berlayar
7. Persiapan masuk pelabuhan/sandar
8. Tugas jaga (deck dan engine)
9. Pilot embarkasi/demarkasi
10. Sistem komunikasi (dalam kapal/keluar kapal)
11. Prosedur muatan (bongkar muat, stability & loading manual dll)
12. Prosedur penanganan barang-barang berbahaya (dangerous goods).
13. Sampah ( garbage management manual, garbage record book dll)
14. Pengisian log book (deck, engine, radio, manourve book, oil record book,
dll)
15. Engine Operation (check list persiapan engine, spare part, CMS, test
pesawat- pesawat penting dll)
16. Lego jangkar
17. Dan Lain-Lain
Lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut :
4.1.1. Sertifikat Dan Dokumen Kapal
1. CERTIFICATE OF NATIONALITY
2. INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE 1969
3. CERTIFICATE CLASSIFICATION OF HULL
4. CLASSIFICATION CERTIFICATE OF MACHINERY
5. LOAD LINE CERTIFICATE( ILLC CERTIFICATE 1966 OR
PGMI 1986)
6. SEAWORTHINESS CERTIFICATE
7. PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE
8. EXEMPTION CERTIFICATE
9. DOCUMENT OF COMPLIANCE/DOC
10. SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE/SMC
11. DERATING CERTIFICATE / DERATING ESEMPTION
CERTIFICATE
12. ISPS CODE
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.1.2. Sertifikat Keselamatan Pengawakan
1. GT dan Tenaga Mesin
2. Persyaratan Ijasah (Nakhoda dan Perwira Lainnya)
3. Jumlah Perwira Dek
4. Jumlah Masinis
5. Jumlah Ratings Dek/Catering
6. Jumlah Ratings Mesin
7. Sertifikat Kesehatan
8. Izin Kerja untuk Perwira Asing (bila ada)
4.1.3. Steering Gear Testing and Drills
1. Dalam kurun waktu 12 jam sebelum berangkat
2. Latihan Kemudi darurat dilaksanakan setiap 3 bulan
4.1.4. ABANDON SHIP DRILLS AND FIRE DRILLS
1. Setiap anggota awak kapal tiap bulan
2. Dalam kurun waktu 24 jam setelah kapal berangkat, jika lebih
25 % awak kapal belum berpartisipasi dalam latihan.
3. Peragaan harus dilaksanakan sebelum kapal berlayar apabila
kapal
a. Untuk pertama kali beroperasi
b. Setelah menjalani perubahan karakter yang besar
c. Atau semua awak kapal baru naik kapal
4. Setiap life boat ABK terkait harus diluncurkan dan
dioperasikan tiap 3 bulan sekali.
5. Free Fall Life Boat (berisi ABK terkait) harus diturunkan dan
dijatuhkan ke laut setiap 6 bulan sekali.
6. Sedapat mungkin Rescue Boat harus diluncurkan dan
dioperasikan setiap bulan, paling sedikit setiap 3 bulan
7. Penerangan darurat diuji pada setiap latihan.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.1.5. Pemeriksaan Bulanan
Inspeksi alat keselamatan dan perlengkapan keselamatan dalam
sekoci penolong menggunakan Daftar Cek sesuai CH. III R.36.
4.1.6. MUSTER LIST & EMERGENCY INSTRUCTIONS
1. Ditampilkan di anjungan, kamar mesin dan ruang akomodasi
awak kapal
2. Menunjukkan Tugas sesuai Regulasi 37
3. Dalam Bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan
Inggris).
4.1.7. ONBOARD TRAINING & INSTRUCTIONS ON BOARD TRAINING &
INSTRUCTIONS
1. Keselamatan termasuk perlengkapan tidak lebih dari 2 minggu
setelah awak kapal baru naik kapal, harus dilaksanakan
latihan penggunaan perlengkapan sekoci penolong/rakit
penolong.
2. Instruksi penggunaan perlengkapan darurat penolong dan
pertolongan dan pertolongan di laut serta peralatan pemadam
kebakaran diberikan bersamaan dengan peran sekoci.
3. Instruksi khusus kepada masing-masing personil untuk
penggunaan perlengkapan keselamatan jiwa dan kelengkapan
keselamatan lainnya serta peralatan pemadam kebakaran
diberikan pada kurun waktu 2 bulan.
4. Latihan penggunaan alat peluncuran Lift Rafts (sampai
membuka bilamana diperlukan) dilaksanakan setiap 4 bulan.
4.1.8. DENAH PEMADAM KEBAKARAN
Ditampilkan permanen di stasiun control setiap dek
1. Duplikat disimpan permanen dalam tabung kedap air di luar
jalan akomodasi utama (kanan dan kiri).
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
2. Dalam bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan
Ingris)
3. Dalam Keadaan Muktakhir
4. Simbul sesuai IMO
4.1.9. TRAINING MANUALS
1. Disediakan di tiap ruang makan dan ruang rekreasi atau di
kamar awak kapal.
2. Memenuhi Persyaratan Regulasi 35
3. Dalam bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan
Ingris)
4.1.10. PEMERIKSAAN MINGGUAN
1. Pemeriksaan visual seluruh sekoci penolong, sekoci
penyelamat (bermotor) dan perlengkapan peluncuran.
2. Mesin dari sekoci penyelamat dan sekoci dijalankan maju
mundur dalam waktu 3 menit.
3. Uji Alarm umum darurat.
4.1.11. BUKU PENGOPERASIAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (FIRE
SAFETY OPERATIONAL BOOKLET)
1. Tersedia dan disiapkan pada posisi yang mudah diambil,
bungkusnya hanya 1 lapis.
2. Dalam bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan
Ingris)
4.1.12. INSTRUCTION FOR ON BOARD MAINTENANCE
1. Tersedia di kapal dan mencakup semua peralatan yang
ditunjukan di Regulasi 36
2. Dalam bahasa yang dimengerti awak kapal (Indonesia dan
Ingris)
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.1.13. POSTER OF SIGNS
1. Tersedia di sekitar sekoci penolong, rakit penolong, sekoci
penyelamat dan peralatan peluncurannya.
2. Di Tempat perlengkapan keselamatan
3. Di gang akomodasi
4. Means of Escape
5. Menggunakan simbol sesuai dengan Rekomendasi IMO.
4.1.14. UJI SEMPROT SISTEM PEMADAM POMPA PMK UTAMA DAN
DARURAT
1. Uji Operasi
2. Tekanan semprot mencukupi
3. Katup isolasi operasi
4. Tidak ada kebocoran saluran pemadam
5. Pengecekan tinggi BBM dalam tangki
6. Siap dioperasikan oleh awak kapal
4.1.15. LATIHAN MENINGGALKAN KAPAL SETIAP BULAN DAN DALAM
KURUN WAKTU 24 JAM SETELAH KEBERANGKATAN JIKA 25%
DARI AWAK KAPAL BARU NAIK KAPAL.
1. Kapal baru beroperasi pertama kali
2. Kapal telah mengalami perubahan karakter yang besar
3. Semua awak kapal baru naik di kapal
4.1.16. TANGGA PANDU
1. Kondisinya baik, tali tangga, anak tangga karet, anak tangga
kayu
2. Pegangan tangan tangga tersedia dengan benar
3. Peralatan keselamatan tersedia : life buoy, self igniting light,
heaving line
4. Mechanical pilot hoist
5. Lampu penerangan untuk operasi malam hari dalam keadaan
siap.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.1.17. MESIN KEMUDI (DALAM KURUN WAKTU 12 JAM SEBELUM
KEBERANGKATAN KAPAL)
1. Operasi kemudi utama dan darurat (kemudi bergerak secara
penuh).
2. Pasok tenaga listrik darurat
3. Indikator sudut kemudi telah sesuai dengan posisi kemudi
sesungguhnya
4. Uji alarm
5. Susunan peralatan isolasi otomatis
6. Pemeriksaan visual alat-alat yang berhubungan dengan
peralatan kemudi
7. Instruksi operasi dengan diagram dipasang di anjungan dan
ruang kemudi.
4.1.18. MATERI LATIHAN MENINGGALKAN KAPAL
1. Memanggil awak kapal ke tempat berkumpul menggunakan
alarm darurat sesuai sijil peran sekoci.
2. Konfirmasi tugas yang tertulis dalam sijil peran sekoci (muster
list).
3. Baju renang dipakai dengan benar oleh awak kapal.
4. Menurunkan sedikitnya sebuah sekoci (sekoci yang lain
diturunkan pada kesempatan pelatihan yang berikutnya.
5. Menjalankan dan mengoperasikan mesin.
6. Uji lampu darurat.
7. Setiap sekoci harus diluncurkan ke air dan diolah gerak oleh
awak kapal yang ditugasi setiap 3 bulan ( free fall life boat tiap
3 bulan).
4.1.19. GENERATOR DARURAT
1. Tinggi BBM dalam tangki
2. Pengecekan uji operasi.
3. Kondisi alat-alat start
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4. Siap dioperasikan oleh awak kapal
4.1.20. LATIHAN KEMUDI DARURAT SEKALI DALAM 3 BULAN
Praktek penggunaan kemudi darurat (termasuk control langsung,
komunikasi dengan anjungan alternative pasok tenaga).
4.1.21. MATERI LATIHAN KEBAKARAN
1. Memanggil awak kapal ke tempat berkumpul sesuai sijil peran
kebakaran.
2. Menjalankan pompa PMK Utama dan Darurat dan uji semprot
menggunakan 2 alat semprot air.
3. Pemeriksaan baju tahan api dan perlengkapan pribadi
termasuk yang harus dipakai oleh awak kapal yang bertugas.
4. Pemeriksaan sarana komunikasi
5. Pemeriksaan operasi dari pintu tahan api, pintu kedap air dan
penahan bunga api (fire dampers)
6. Pengoperasian katup penutup cepat tangki BBM dan
pemberhentian darurat kipas-kipas angina.
4.1.22. PERLENGKAPAN NAVIGASI
1. Standar Compass
2. Gyro Compass
3. Informasi haluan kepada posisi pengemudian darurat .
4. GPS
5. Radar
6. Echo Sounder
7. Automatic Identification System (AIS)
8. Indikator untuk sudut kemudi, RPM Propeller (pitch dan modus
pengoperasian CPP dan pendorong samping/side thruster).
9. Daylight Signal
10. Voyage Data Recorders
11. Lampu-lampu navigasi
12. Bel haluan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
13. Suling
14. Bola-Bola Hitam
15. Belah Ketupat warna hitam
4.1.23. INVENTARIS LIFEBOAT
1. Verifikasi sesuai daftar inventaris yang standar
2. Masa berlaku, perlengkapan, piroteknik, pemadam kebakaran
jinjing.
3. Tabung kedap air
4. Penutup dan penahan
4.1.24. PEMERIKSAAN STANDAR KOMPAS
1. Dapat dibaca dengan jelas dari tempat pengemudian utama.
2. Komunikasi posisi kompas standar dengan tempat kemudi
utama.
3. Tidak ada gelembung di kompas yang berdiameter melebihi
100 mm
4. Tabel/kurva deviasi tersedia.
4.1.25. PERLENGKAPAN PELUNCURAN SEKOCI PENOLONG DAN SEKOCI
PENYELAMAT
1. Kondisi dewi-dewi
2. Operasi alat angkat (winch)
3. Kondisi kerek, tali peluncur, pad eyes dan semua alat pengikat
lainnya.
4. Tali-tali peluncur harus dibalik dari ujung ke ujung dalam
interval waktu tidak lebih dari 30 bulan.
5. Tali-tali peluncur diganti baru dalam waktu tidak lebih dari 5
tahun.
6. Kondisi rem
7. Kondisi alat pelepas
8. Kondisi skate dan pisang-pisang
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
9. Kondisi tangga embarkasi, pegangan tangan, tali-tali samping,
anak tangga dan segel/pelat mata.
10. Kondisi lampu sekoci dengan pasok tenaga darurat.
4.1.26. PEMERIKSAAN LIFE BUOYS
1. Paling sedikit 8 pelampung penolong dengan napa kapal dan
pita
2. Pemantul cahaya, dua pelampung penolong di sayap
anjungan dengan peralatan peluncur cepat tertempel pada
lampu yang dapat menyala sendiri (man over board) atau self
igniting light (sil) dan sinyal asap, iluminasi sari sil.
3. Masa berlaku sinyal asap
4. Masa berlaku baterai man over board
5. Pengoperasian peralatan peluncur sebuah pelampung dengan
sil pada tiap sisi kapal.
6. Iluminasi dari sil
7. Sebuah pelampung dengan tali pengapung sepanjang 27,5 m
pada tiap sisi kapal.
8. Sebuah pengapung tanpa alat penjepit pada tiap sisi kapal
9. Pemerikasaan lifeboat dan rescue boat
10. Tali pengaman pada kedua sisi dalam keadaan baik
11. Katir (rel lunas bilga) pada kedua sisi.
12. Bangku melintang, lubang-lubang pegangan, bibir lambung
dalam keadaan baik.
13. Tongkat kemudi, kemudi dan celaga kemudi dan konstruksi
buritan dalam kondisi baik, kondisi lambung bagian dalam dan
luar (tidak ada karat dan tambalan).
14. Mesin, pondasi dan pipa gas buang.
15. Baling-baling dan poros beserta kopling penghubung
16. Pita pemantul cahaya di lambung kapal
17. Marka (nama kapal, jumlah personil, pelabuhan pendaftar,
ukuran utama dll).
18. Pita pemantul cahaya (retro reflective band)
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
19. Sumbat dengan packing dan dilengkapi rantai dengan
penunjuk posisi.
20. Pompa bilga dan selang (diuji).
4.1.27. INFLATABLE LIFE RAFT
1. Diservis pada kurun waktu tidak melebihi 12 bulan berikut
release gear
2. Tabung diberi marka; pabrik pembuat, nomor seri, tanggal
servis, jumlah personil.
3. Pita yang dapat memantulkan cahaya.
4. Penempatan dalam kondisi baik.
4.1.28. FIREMAN’S OUTFIT
1. Kondisi penyimpanan baik sesuai rencana pengendalian
kebakaran
2. Pakaian pelindung, sepatu dan sarung tangan, topi
pengaman, lampu senter dan kampak.
3. Kondisi mudah digunakan.
4. Alat pernafasan dengan smoke helmet atau masker anti asap
dan pompa udara, dengan panjang selang udara yang cukup
atau sebuah alat pernafasan yang dilengkapi dengan udara
tekan.
5. Tabung oksigen cadangan tersedia di atas kapal adalah 200
%.
6. Tali pengaman yang tahan api dengan panjang yang memadai
untuk tiap alat pernafasan yang dipasang dengan pengait.
4.1.29. ALAT PEMADAM KEBAKARAN RINGAN/APAR (BUSA, CO2, BUBUK
KERING)
1. Pemeriksaan jumlah alat pemadam kebakaran yang dapat
dijinjing dari setiap tipe sesuai perencanaan.
2. Pengendalian kebakaran.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
3. Tabung penyimpan dalam kondisi baik tanpa kondisi yang
serius.
4. Masa berlaku bahan pemadam
a. Foam : 1 tahun
b. Bubuk kering : 5 tahun
c. CO2 : ditimbang pada tiap interval waktu 2,5
tahun
4.1.30. FIRE PROTECTION IN PAINT LOCKERS
1. Sistem CO2 tetap
2. Sistem pemadam bubuk kering
3. Sistem air pancar atau system sprinkler terhubung dengan
pipa pemadam utama
4.1.31. QUICK CLOSING VALVES
1. Semua katup harus ditutup oleh sistem kendali jauh dari luar
kamar mesin.
2. Pengoperasian katup-katup harus baik.
3. Dalam hal katup-katup ditutup dengan udara tekan, bejana
udara tekan selalu diisi dengan tekanan yang benar.
4. Petunjuk tekanan dalam kondisi baik
5. Untuk tangki kapasitas ≥ 500 liter
4.1.32. MEANS OF ESCAPE
1. Siap untuk penggunaan yang segera
2. Anak tangga, rel pagar, tidak ada bagian yang hilang atau
berkarat
3. Penerangan berfungsi dengan baik
4. Petunjuk arah/simbul sesuai dengan IMO
4.1.33. INSTALASI RADIO (GMDSS)
1. Instalasi VHF
2. Instalasi MF
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
3. Instalasi MF/HF
4. Inmarsat
5. Receiver navtex
6. Satelit EPIRB
7. Source of Energy
8. Antenna
9. Tool and Spares
10. Maintenance Records
11. Radio Log Book
12. Clock
13. Lighting in Radio Room
4.1.34. EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES (EEBD)
1. Di tempat yang mudah di jangkau dan terlihat jelas
2. Tercantum dalam fire control plan dan engine room layout
4.1.35. LOAD LINES
1. Load lines mark
2. Super structure and bulkhead
3. Doors of all acces opening in bulkhead at ends of enclosed
superstructure
4. Acces Hatches
5. Cargo Hatches
6. Machinery space openings
7. Manholes flish scuttles
8. Deck house companion ways with opening in free board deck
9. Ventilator
10. Air pipes
11. Cargo ports and similar openings
12. Side scuttles
13. Scupper, inlet discharge
14. Side Scuttles
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
15. Freeing Port
16. Bulwark and Stays, Guard Rail
17. Life Lines, Gangways Passage
18. Uprights Lashing (Timber)
4.1.36. INSTALASI LISTRIK
1. Penerangan di kamar mesin
2. Penerangan di ruangan akomodasi
3. Penerangan di stasiun control, ruangan kerja dan ruangan
lainnya.
4. Kabel listrik
5. Lampu darurat
6. Lampu anti ledak di ruangan berbahaya, kamar pompa, kamar
battery, gudang cat dan lain-lain.
7. Karpet isolasi di sekeliling papan hubung utama
8. Papan hubung utama dan darurat
9. Battery Starter utama dan darurat
4.1.37. INSTALASI RADIO (INSTALASI KONVENSIONAL)
1. Auto alarm
2. Watch keeping receiver 2182 KHZ
3. Main Installations
4. Navtex Receiver
5. Satelit EPIRB
6. Source of Energy
7. Antenna
8. Tools and Spares
9. Radio Log Book
10. Clock
11. Lighting in Radio Room
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.1.38. KONDISI LAMBUNG KAPAL DIATAS GARIS AIR, BANGUNAN
ATAS/RUMAH GELADAK, RUANGAN DAN TANGKI – TANGKI.
1. Pelat geladak utama, pelat geladak cuaca
2. Pelat geladak akil, pelat geladak kimbul
3. Semua system pipa di atas geladak dengan katup-katup.
4. Kondisi penghantar kabel listrik
5. Ruang palka
6. Tangki ballast
7. Tangki-tangki muatan
8. Tangki bahan bakar
9. Kompartemen lain (gudang barang, gudang peralatan deck
dan lain-lain)
10. Kamar pompa
4.1.39. MOORING ARRANGEMENT
1. Anchor and Chain Cables
2. Windlass
3. Sistem tambat :
a. Winch
b. Brake Bands
c. Grafting Plate
d. Sufficient Ropes
e. Capstan
4. Fair Lead/Bollard
4.1.40. MARINE POLLUTION
1. Oil Water Separator
2. Discharge Piping
3. Sludge Pump
4. Standar Discharge Connection
5. Alarm 15 PPM
6. ODM
7. Oil Water Interface Detector
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
8. COW
9. Garbage Management
10. Sopep/Smep
4.1.41. AKOMODASI
1. Toilet
2. Kamar mandi dan kamar cuci
3. Ventilasi udara di ruangan akomodasi
4. Perlengkapan medis
5. Kantong Muntah (disposal bag)
6. Dapur (galley)
7. Ruang makan perwira dan ABK kapal
8. Kamar Perwira, Bintara dan Tamtama
4.1.42. PENGOPERASIAN KAPAL
1. Perintah Nakhoda (Standing Order/Night Order dll)
2. Rencana Berlayar (Voyage Plan)
3. Koreksi Peta Navigasi
4. Prosedur berlayar dalam keadaan cuaca buruk
5. Prosedur berlayar dalam jarak pandang terbatas
6. Persiapan berlayar
7. Muatan dan bongkar muat, persiapan masuk
pelabuhan/sandar
8. Tugas Jaga (Dek/Engine)
9. Pilot Embarcation/Disembarcation
10. Sistem komunikasi dalam kapal/keluar kapal
11. Prosedur go securing manual, stowage plan dll
4.1.43. GARBAGE MANAGEMENT
1. Garbage Management Manual
2. Poster Penanganan tersedia di kapal
3. Catatan pembuangan sampah tersedia di kapal
4. Tempat sampah tersedia sesuai jenis sampah di kapal
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.1.44. PENGENDALIAN DOKUMEN
1. Daftar Surat Kapal, Sertifikat dan masa berlakunya
2. Daftar Dokumen Kapal dan Buku-Buku Referensi
3. Daftar gambar kapal, petunjuk operasi dan simbul/petunjuk
alat keselamatan.
4. Daftar Peta
5. Crew List
6. Daftar Dokumentasi awak kapal
7. Prosedur penanganan barang berbahaya
8. Sampah (Garbage Management Manual, Garbage Record
Book)
9. Bunker (di pelabuhan, ship to ship transfer)
10. Pengisian Log Book (Deck, Engine, Radio, Manouver Book,
Oil Record dll)
11. Engine Operation (Check List Persiapan Engine, Spare Part,
CMS, Tes Pesawat, Pesawat Penting, One Hour Notice dll)
12. Lego Jangkar
13. Izin masuk ruang tertutup (enclosed space entry)
4.1.45. KESIAPAN MENGHADAPI KEADAAN DARURAT
1. Muster List
2. Peran Kebakaran
3. Peran Meninggalkan kapal
4. Pola Penanggulangan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
dari kapal (SOPEP/SMEP)
5. Latihan peragaan pemakaian alat keselamatan
6. Peragaan orang jatuh ke laut (man overboard drill)
7. Pengujian kemudi darurat.
8. Laporan kecelakaan kapal (kandas, tubrukan, kebakaran,
kerusakan mesin induk dll)
9. Komunikasi dalam mara bahaya
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
4.2. Tahapan Pemeliharaan Kapal
Pengertian pemeliharaan adalah rencana pemeliharaan kapal (PMS)
sesuai dengan instruksi manual pabrik pembuat, peraturan klasifikasi, peraturan
pemerintah dan peraturan internasional, pemeriksaan secara reguler termasuk
pengujian/test, perawatan rutin meskipun tidak terjadi kerusakan dan perbaikan
atas kerusakan. Sifat pemeliharaan meliputi preventif, indikatif dan perbaikan.
Bagian-bagian yang wajib dirawat untuk sebuah kapal terdiri dari 2 bagian
besar yaitu :
1) Konstruksi lambung dan bangunan atas (selanjutnya disebut lambung)
2) Sistem permesinan dan perpipaan kapal (selanjutnya disebut mesin).
Dalam kegiatan pemeliharaan Kapal operator wajib menyusun sebuah rencana
pemeliharaan/perawatan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
1) Plan Maintenance System
2) Inventory List (Deck, Engine, Radio, Safety, dan Navigation)
3) Catatan Laporan Survey Klasifikasi dan Laporan Statutory Survey
4) Repair List, Dock Report
5) Laporan Kerusakan, Daftar Permintaan Spare Part/Komponen.
Selengkapnya dibuat dalam bentuk Matrik Rencana Implementasi
Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana terlampir.
4.3. Pekerjaan Rutin Di Atas Kapal
Beberapa pekerjaan rutin di atas kapal yang harus dilaksanakan oleh
awak kapal adalah sebagai berikut :
o Tugas jaga di dek dan mesin
o Bongkat muat, pengikatan, penutupan, stabilitas, pembersihan
tangki/gas, penanganan penumpang dan sebagainya.
o Pemeriksaan peralatan navigasi, pencatatan log/standing order/night
order, rencana berlayar, koreksi peta dan sebagainya.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
o Pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, sertifikat, SIB, Dokumen
Muatan, Dokumen Crew dan sebagainya.
o Pemeriksaan radio, battery, radio log
o Pemeriksaan peralatan keselamatan, sekoci, pemadam kebakaran
o Penanganan jangkar, windlass, tali temali
o Bunker, sopep
o Pekerjaan pemeliharaan kapal & peralatan perawatan mesin,
pencatatan log mesin/oil record book
o Penanganan logistik, permakanan, kebersihan, sampah dan
sebagainya.
o Pekerjaan dalam situasi sulit/kritis, seperti : cuaca buruk, lintasan
sempit/padat, pandangan terbatas, muatan berbahaya (gas/kimia).
4.4. Kesiapan Situasi Darurat
Situasi darurat adalah situasi seperti terjadi tabrakan, kebakaran, ledakan,
kebocoran, tumpahan minyak, kandas dan sebagainya. Selain itu juga dari sisi
muatan (muatan bergeser/miring, muatan hilang, kebocoran racun/bahan korosi,
pemanasan gas cair), Kerusakan peralatan penting (jangkar hilang,
terganggunya mesin induk/bantu, mesin kemudi, radar, generator listrik), segi
manusia (terror, pembajakan, orang jatuh ke laut, pingsan dalam ruangan
tertutup, cidera/luka serius, pemberontakan dan sebagainya).
Operator wajib memiliki prosedur mengatasi situasi darurat
1. Sebagai antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi
2. Prosedur sesuai tipe kapal
3. Rencanakan keadaan darurat berupa langkah tindakan darurat yang
harus dilakukan.
4. Di kapal ada master list, di darat ada team tanggap darurat.
5. Membantu kesiapan ABK dalam menghadapi keadaan darurat.
6. Sebagai dasar untuk tindakan penyelamatan
7. Bersifat mempertahankan
8. Peduli dan awas, bahwa keselamatan senantiasa terancam.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
Wewenang Nakhoda adalah :
1. Bertanggung jawab penuh di kapal, terutama keselamatan
2. Membuat keputusan akhir
3. Tidak ada yang dapat mencabut kewenangan tersebut.
Latihan Keselamatan diantaranya :
1. Menyusun rencana/jadual latihan keselamatan
2. Sesuai SOLAS Training Manual
3. Latihan dilakukan secara regular dan melibatkan seluruh ABK, serta
seluruh ABK tahu perannya dalam situasi darurat
4. Latihan meliputi :
� Peran sekoci dan peran kebakaran
� Latihan Pencemaran Minyak
� Latihan P3K
� Latihan kemudi darurat, man overboard dan lain-lain
Kesiapan Organisasi Darat :
1. Pengelola kapal/perusahaan harus siap memberikan dukungan
dalam setiap kejadian darurat.
2. Susun team tanggap darurat dan uraikan tugas-tugasnya.
3. Team siap dihubungi 24 jam.
4. Team dipimpin oleh DPA
5. Latihan organisasi darat (table of drill).
Pelaporan dan analisa ketidak sesuaian, kecelakaan dan kejadian bahaya :
1. Prosedur pelaporan ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian
berbahaya.
2. Pengendalian laporan dan bagaimana tindak lanjutnya.
3. Evaluasi dan tindak lanjutnya.
4. Kejadian yang perlu dilaporkan, meliputi :
a. NC dari audit, rekomendasi klasifikasi, defisiensi
PSC/Syahbandar, Claim Asuransi, Claim Pelanggan, keluhan
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
internal, kecelakaan, kebakaran, nyaris terjadi (near misses)
kebocoran, kandas, kecelakaan kerja, kehilangan muatan,
kerusakan muatan, kesalahan navigasi dan sebagainya.
b. Jenis Laporan :
Laporan kecelakaan, laporan audit (internal/BKI), Laporan
Inspeksi, Laporan Survey, Laporan PSC/Syahbandar,
Pengaduan Pelanggan, Laporan Nakhoda dan sebagainya.
5. Evaluasi penyebabnya dengan cara :
Ishikawa, data statistik, Pareto Diagram, Benchmark, dan
sebagainya
6. Selidiki hingga akar penyebabnya
7. Kendali ketidaksesuaian, meliputi : identifikasi, dokumentasi,
disposisi, membuktikan.
8. Tentukan penanggung jawab atas ketidaksesuaian
9. Harus disetujui oleh personil berwenang.
10. Perlu perhatian bagi personil lainnya.
4.5. Program Familiarisasi dan Pencegahan Pencemaran
Untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan
pencemaran dari kapal maka pengawakan kapal harus mengikuti program
familiarisasi crew kapal (ABK) terhadap karakteristik perairan Selat Badung yaitu
kondisi arus dan gelombang air laut, arah dan kecepatan angin, kondisi alur dan
kolam pelabuhan, serta kondisi fasilitas pelabuhan baik di Pelabuhan Nusa
Penida maupun Pelabuhan Padangbai, juga lebih memahami sistem prosedur
dan operasi peralatan kapal.
Lingkup familirisasi diantaranya :
1. Awak kapal baru atau transfer harus diberikan familirisasi sebelum naik
kapal.
2. Familirisasi dilakukan sesuai dengan jabatannya dan aspek keselamatan
dan lingkungan
3. Familirisasi meliputi :
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
a. Keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran
dari kapal
b. Dokumen SMS
c. Tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan
d. Pemahaman aspek keselamatan
e. Letak peralatan keselamatan dan pencegahan pencemaran
f. Peran situasi darurat
g. Kondisi dan lay out kapal
4. Pemahaman personil (kapal/darat) terhadap peraturan :
a. Peraturan sesuai dengan tipe kapal
b. Peraturan internasional dan nasional, ISM, SOLAS, MARPOL,
STCW, KEPMEN 70/99, INSTRUKSI MANUAL PABRIK dan
peraturan lainnya.
5. Familirisasi melalui training/pelatihan :
a. Training untuk personil darat dan laut
b. Training sesuai kebutuhan jabatan dan fungsi
Operator, nakhoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar
lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan
berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah berbahaya dan beracun
dari kapal.
Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke
perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan,
cara pembuangan dan lokasi buangan.
Limbah di kapal yang dilarang di buang ke perairan, harus ditampung di
kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia
di pelabuhan.
Pemerikasaan kelengkapan dan pengujian peralatan pencegahan
pencemaran dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk
oleh Menteri.
Operator Kapal wajib menyiapkan dan memiliki :
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
a. Buku catatan, untuk mencatat kegiatan operasional mengenai
penanganan muatan, bahan bakar dan/atau penanganan limbah serta
bahan lain yang merugikan.
b. Tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan.
c. Daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan.
Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran perairan yang ada di kapal
wajib dipelihara dan dirawat.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
BAB V
PENUTUP
Angkutan laut merupakan moda transportasi yang sarat regulasi. Untuk
itu, dalam pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi dalam hal ini Pemkab Klungkung
harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta berkewajiban mentaati
berbagai regulasi. Seperti harus memiliki ISM-Code yaitu sertifikat manajemen
keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang
hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut,
artinya kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam
secara wajar dalam dunia pelayaran.
Untuk kapal-kapal yang masih berumur muda sekalipun, tanpa perawatan yang
baik dan terencana seperti lambung kapal, permesinan dan berbagai alat keselamatan
maka kecelakaan kapal sangat berpeluang untuk terjadi. Apalagi jika menghadapi
kondisi berbahaya seperti cuaca buruk (bad weather) dan gelombang tinggi (heavy
seas). Bagaimanapun perencanaan sarana transportasi laut yang teratur, terencana
dan mengutamakan aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama.
Pemkab Klungkung harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan
oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta
berkewajiban mentaati berbagai regulasi untuk mencegah terjadi
kesulitan/masalah dalam hal :
1. Bila Terjadi Tuntutan Hukum atas Musibah terhadap orang.
2. Kecelakaan Kapal (kapal kandas, tubrukan, tenggelam dsb).
3. Kegiatan pemeliharaan, baik untuk organisasi darat maupun personil
kapal (ABK)
4. Pelaksaaan dari Plan Maintenance System (PMS)
5. Status Hukum Kapal.
6. Perawatan sesuai persyaratan.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v
7. Cara pemeriksaan peralatan (periode, cara pelaporan, penanggung
jawab, dsb) seperti untuk lambung, permesinan, navigasi
keselamatan.
8. Penanganan Kondisi/Situasi Darurat
9. Terjadi Claim Asuransi Kerugian dan Jiwa.
10. Penyusunan anggaran untuk operasional, perawatan dan perbaikan
KMP Nusa Jaya Abadi.
Kajian Teknis Kelaiklautan Kapal Penumpang
v