ot shot m asy r kat papu penangguhan pt asuransi...

6
Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim) H ot Shot 300 “Maling Air” Tercancam Dikerangkeng Oleh: Hamzah Sila JENEPONTO, AMU- NISINEWS.CO.ID—Di- rektur PDAM Kab. Kene- ponto Sulawesi Selatan, Burhan SE menyebutkan, bahwa salah satu paktor kehancuran PDAM ini, adalah juga adanya ku- rang lebih 300 pelanggan dianggap tidak terdaftar alias siluman. Dari beberapa titik yang ditemukan adanya indikasi pelanggan PDAM yang dianggap siluman karena tidak tedaftar di PDAM, maka kami sege- ra menelusuri, dan akan kami tidak segan segan melaporkan ke polisi. “Sementara Kami dari pihak PDAM sedang me- nelusuri kebenaran itu dan sudah kuat indikasi adanya ditemukan ku- rang leih 300 pelanggan dianggap siluman dan akan Kami tetap melapor- kan ke polres Jeneponto,” ungkap Direktur, Burahan Kr. Langke kepaada awak Media Rabu, 21/2/2018. Menurutnya, dia dita- rik masuk kembali men- jabat sebagai Direktur menggantikan Direktur lama, hanya karena diang- gap mampu memperbaiki atau menormalisasikan PDAM kembali. “Saya mau menjabat kembali bukan karena saya cari jabatan, tetapi melainkan hanya merasa menghormati Bupati dan memang saya sangat me- rasa kasihan kepada para masyarakat banyak, khu- susnya pelanggan PDAM ” ucapnya. Lanjut dikatakannya, bahwa terkait tunggakan PDAM saat dinahkhodai Direktur, Amri Kr. Liwang lalu, saya sudah menang- gulangi kurang lebih 750 juta dan kini sudah mulai berjalan normal. “Terkait tunggakan saya sudah bayarkan sebe- sar 750 juta dengan uang pribadi dan masuk daftar utang PDAM termasuk tunggakan Rekenin Listrik dan gaji pegawai serta yang lain lainnya,” tutur. Direktur. Diperkirakannya, PDAM Jeneponto ini akan kembali pulih normal, sekitar Bulan April 2018 mendatang. “Insha Al- lah PDAM ini saya sudah perkirakan normal pada bulan April tahun ini,” tutupnya. l Oleh: Mustafa Kamal JAKARTA, AMUNISINEWS. CO.ID- Ketua Kwartir Nasional (Ka Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyak- sa Dauld menegaskan Pramuka tak mau lagi di bawah Kemenpora. “Kami sudah melapor dengan berkirim surat ke Presiden Jokowi selaku Ketua Majelis Pembimbing Na- sional Gerakan Pramuka ingin berada di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” tutur Adhyaksa. Alasannya, menurut dia, karena rata-rata pembina di tubuh Pramuka merupakan seorang guru dari dinas pendidikan. Secara terbuka, mantan Menpora di era Presiden SBY ini menegaskan, jika Menpora Imam Nahrowi benci dengan dirinya, jangan organisasi pramuka yang disikat. “Pramuka tidak boleh dikorban- kan,” tandasnya dengan semangat. Dia juga sangat keberatan dengan sepak terjang Menpora Nahrowi se- laku kuasa pengguna anggaran yang menggelontorkan dana APBN lang- sung ke Kwarda Pramuka, bukannya ke Kwarnas. “Kwarda itu mempunyai pembina yaitu gubernur selaku Majelis Pem- bimbing Gerakan Pramuka,” tegas Adhyaksa, lelaki kelahiran Donggala 1963. Adhyaksa mengaku tak habis pikir Imam Nachrowi membenci dirinya. “Tahun lalu kita buat Raimuna Nasional dihadiri 15 ribu adik pramu- ka dan dijanjikan Rp 13 milyar rupi- ah. Bahkan itu dihadapan Presiden RI, disaksikan oleh para waka,” tutur Adhyaksa yang juga seorang Da’i. Namun, sampai hari ini, tak ada sepeser pun. Sedang di tahun ini sepeser pun tak dianggarkan. “Anehnya bantuan malah diberi- kan langsung pada Kwarda Kwarda. Waktu kami buat surat ingin audiensi dengannya malah didesposisi diteri- ma oleh deputynya…kok angkuh seka- li ??,” tutur Adhyaksa menumpahkan uneg-unegnya. Padahal, kata Adhyaksa, berapa lama sih jadi menteri ? Dia menyebut saat jadi Menpora, tiap tahunnya wa- lau anggaran waktu itu cuma Rp 600 milyar setahun di Kemenpora, tetap memberikan Rp 45 milyar tiap tahun untuk kegiatan Kwarnas. “Tradisi itu dilanjutkan oleh Andi Malarangeng juga Roy Suryo. Tapi kok periode ini tak ada ??…Malah bermacam fitnah dimainkan dan dihantamkan pada saya, dari mulai diviralkan kalau saya anggota Hizbut Tahrir, Islam Ekstrim, pengikut 212 dan sebagainya,” tutur Adhyaksa, alumnus Fakultas Hukum universitas Trisakti. Bahkan puncaknya ada gerakan Munaslub yang gagal total. “Tapi semuanya saya anggap sebagai tantangan kecil yang harus saya hadapi ! karena saya yakin bahwa Allah SWt Tak akan meninggalkan hambanya seperti yang mereka kira ( Surah Adhuha ayat 3),” tuturnya, seraya menyebut pramuka dan ke- ikhlasan tak dapat dipisahkan. Karena dipinggirkan, Kwarnas ti- dak bisa diam. Misalnya saat , Kwartir Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor pada 23-25 Februari 2018 lalu, tidak mengundang Menpora Imam Nachrowi sebagai nara sumber. Kakwarnas justru mengundang Menteri Sosial Idrus Marham. Hasanudin dari Kwarda Sulteng berharap, konflik antara sosok Men- pora dan Ka Kwarnas tidak berke- panjangan. “Karena ujungnya akan merusak marwah pramuka,” tandas ketua DPW IPJI Sulteng ini. l Pramuka Ogah di Bawah Menpora Rusli S.Hum www.amunisinews.co.id | e-mail: [email protected] EDISI 365 | TH X | 5 - 12 MARET 2018 Adhyaksa Dauld MASYARAKAT PAPUA BELUM NIKMATI KEKAYAAN ALAMNYA Marthen Rery: Pembangunan di Papua belum merata. Pemberantasan kemiskinan baru sebatas slogan dan belum dirasakan masyarakat Papua seutuhnya. Saat ini, pembangunan dan pemerataan baru dirasakan masyarakat Papua yang di perkotaan saja, sedangkan di desa- desa masyarakat masih melarat. Oleh: Sudijanto PAPUA, AMUNISINEWS.CO.ID—Hal ini ditegaskan oleh Marthen Rery, aktivis gereja berdasarkan te- muannya selama menjalani misionaris Kristen di berbagai desa yang tersebar di Papua. “Itu kenyataannya, rakyat masih miskin dan sa- ngat mendambakan kesejahteraan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan sandang dan pangan yang harganya selangit di Papua,” ujar Marthen Rery dite- mui Amunisinews.co,id di Jakarta, kemarin. Marthen tak menampik jika minyak satu harga sudah berlaku di Papua, tapi sayangnya, itu hanya berlaku di perkotaan saja. “Di pedalaman itu belum berlaku, Minyak masih sangat mahal. Bayangkan, di pedalaman harga bensin mencapai Rp 100.000 sampai Rp 120,000 perliter. Mungkin ongkos kirim yang membuat harga minyak melambung karena pengirimannya menggunakan pesawat,” tandasnya. Menurut Marthen Rery, selama dia menjalankan tugas sebagai Missioner Kristen sudah masuk ke pelosok pedalaman Papua. Menurut catatannya, ada perbandingan terbalik antara kesejahteraan masya- rakat dan kandungan kekayaan alam Papua. “Ternyata di Papua itu berlimpah kandungan emasnya tapi masyarakatnya masih banyak hidup dalam kemiskinan, kesenjangan seperti begini tidak boleh terjadi ” tegasnya. “Sumber alam melimpah masyarakat harus se- jahtera,” tambah Marthen, yang menjabat Sekjen Sekber LSM Papua. Suku Pedalaman Kabupaten Nduga Salah satu penyebabnya, katanya, karena tidak adanya kepedulian anggota Dewan Papua. “Ini sa- ngat aneh, padahal banyak anggota dewan di Papua, tapi mereka kurang peduli. Bayangkan, saat muncul berita suku Asmat kekurangan gizi, tidak terlihat para wakil rakyat Papua di gedung DPR menunjukan sikap membela masyarakat Papua.” jelasnya heran. “Mereka kemana?” tanyanya kesal. Pada masa Presiden Joko Widodo, diakui oleh Mar- then memang ada peningkatan pembangunan di Papua tapi lagi-lagi, katanya, itu hanya terasa di kota saja. Akibatnya muncul perasaan tak puas dari masya- rakat, yang mempertanyakan apa maksud pemerin- tah sekarang ini lebih sering kunjungàn ke Papua tapi belum membuat dampak kemajuan yang signifikan. “Apakah mereka yang datang ke Papua itu hanya sekadar menanam simpatisan untuk kepentingan Pemilu 2019, atau hanya menunjukan sikap pada dunia Internasional adanya keseriusan pemerintah pada Papua. Masyarakat perlu bukti, ” tegas Marthen mewakili masyarakat Papua. l

Upload: hakhue

Post on 03-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

EDISI 338 | TH IX | 15 - 22 MEI 2017 Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)www.amunisinews.com | e-mail: [email protected]

H ot Shot

PANGKALPINANG, AMUNISI—Yus-roni Yazid hari ini Selasa (9/5/2017) seharian diperiksa penyidik Ke-jaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di ruang penyidik Tindak Pidana Khusus.

Namun, walau diperiksa seharian dari pagi hingga menjelang malam, Yusroni batal ditahan, padahal be-berapa pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung terlihat sudah menyiapkan baju khusus

tahanan.Batalnya penahanan mantan

Bupati Bangka itu menurut Kasipen-kum Roy Arland, SH karena Yusroni masih kooperatif.

“Pemeriksaan perdana Yusroni

dalam kapasitasnya sebagai tersang-ka dalam kasus yang sedang disidik. Untuk penahanan sendiri saat ini dirasa penyidik belum diperlukan

Baca Halaman 15

Bakar LilinDUL Jali mengacungi jempol atas upaya Polisi yang mem-

bubarkan massa

B ung Snip

Baca Halaman 15

SEHARIAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA

Yusroni Yazid Belum Ditahan Penyidik Kejaksaan

Penangguhan Penahanan

Ahok Preseden Buruk Dunia

HukumPENGAJUAN penangguhan penahanan yang dilakukan

Penasihat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok merupakan preseden buruk

dalam dunia hukum.

Baca Halaman 15

JAKARTA, AMUNISI—Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa penyebaran paham radikalisme pro-kekerasan tak terlepas dari pengaruh dan dampak isu global yang terjadi di beberapa negara belahan dunia, terutama di Timur Tengah. Hal itu ditandai berdirinya kelompok radikal ISIS di Iraq dan Suriah pada 2014 lalu.

ISTI

MEW

A

Office: Jl. Raya Kemangseng Krian No. 12 S, Sidoarjo - Surabaya Telp. (031) 898 3925, 897 1756, 0812 3053 4981

Email: [email protected]

JAKARTA, AMUNISI—Menghadapi kehidupan yang majemuk ini, umumnya orang menuntut agar dirinya bisa tergolong orang sukses.

Sedangkan secara umum sukses itu dapat diukur dari prilaku moralitasnya dan keberhasilan dari memanage bidang usahanya, melalui,pengetahuan dari ilmu pendidikan yang dicapai.

Untuk itu, Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Dutavira Jakarta, per-guruan tinggi yang terakreditasi, siap membantu memberikan peluang belajar agar mencapai kesuksesan.

Sekolah tinggi ini memberikan fasilitas beasiswa full, ruang full AC, dosen profesi-onal siap membantu siswa STAB Dutavira.

Ir.Sim Budiman Setiawan, M.M, Ketua STAB Dutavira ditemui Amunisi, baru-baru ini, memaparkan Visi dan Misi STAB Duta-vira. Di antaranya ikut mencerdaskan anak Bangsa dan melahirkan para Ilmuwan, Cendekiawan Buddhis yang berguna dan dapat mendorong upaya mengentaskan kemiskinan.

“Hingga, nantinya, kami harapkan ter-

wujud sumberdaya manusia yang handal dan berguna untuk bangsa Indonesia,” urai Budiman Setiawan. “Karena tujuannya mencerdaskan anak bangsa, STAB Dutavira tidak mengikat atau kontrak kerja dengan mahasiswa,” jelas Budiman Setiawan.

Mereka yang sudah lulus bebas me-

nentukan langkah hidup yang mau dituju, misalnya mau menjadi pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rohaniwan, guru aga-ma atau mau menjadi Sangha. “Mahasiswa bebas menentukan kemauannya sendiri setelah dia lulus,” tegas Budiman Setiawan.

KeunggulanProgram beasiswa full, tinggal di as-

rama, termasuk makan dan tidur selama delapan semester.

Program lainnya beasiswa tidak full dan tidak tinggal di asrama, siswa hanya ikut mata kuliah saja sesuai jadwal kuliah.

Fasilitas Ruang kuliah AC, Pelatihan Multime-

dia, Perpustakaan, Lab. Dharma Duta, Ruang Microteaching, Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris.

Maha Bhiksu Dutavira Sthavira me-lalui pembinaan mental rohani, spiritual agama Buddha Mahayana, dan keilmuan dari STAB Dutavira, akan mencapai ke-beruntungan, kegembiraan dalam keluarga sendiri, mengentaskan kemiskinan rohani dan kehidupan nyata.

“ Ingat hanya dengan memberi dengan tulus dan ikhlas, baru cahaya Maitri dan

Karuna bisa mengeluarkan cahaya ke Buddhaan, sehingga baru dapat melihat Dharma yang indah pertamanya,” jelas Maha Bhiksu Dutavira Sthavira.

“Jika benih tidak ditanam, bagai-mana mengharapkan tumbuhnya buah .Dan jika tidak merawat dan memupuk-nya, bagaimana mengharapkan panen berlimpah”.

Ini cuplikan puisi Maha Bhiksu Dutavira Sthavira dalam bukunya Pen-cerahan Batin, yang begitu menyentuh qalbu. yan/mon

Belajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai SuksesBelajar Berkarakter Baik Mencapai Sukses

TAHUN AJARAN DIMULAI SEPTEMBER 2017BAGI CALON MAHASISWA YANG BERMINAT DAPAT MENGHUBUNGI

Kampus STAB Dutavira JakartaJalan Mangga Besar Raya No. 58 Jakarta Barat

Telepon + 62-21-6294542 (hunting) Faks +82-21-6295133Website : www.stabdutavira.ac.id, Email: [email protected]

Ir.Sim Budiman Setiawan, M.MKetua STAB Dutavira

Ir.Sim Budiman Setiawan, M.M bersama wartawan AMUNISI.

Y.A. Maha Bhiksu Dutavira Sthavira

Motor Vehicle

Cargo

Property

“ A dedication to offer peace of mind...”

PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

Kantor Pusat : AXA Tower Kuningan City, 32nd Floor, Suite 01 Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 – Jakarta 12940

Tel : +62 21 – 300 51888 │ Fax : +62 21 – 300 51889 www.cakrawalaproteksi.com

Jaringan Kantor :

Bandung – Banjarmasin – Bogor – Cilegon – Cirebon – Denpasar – Jakarta – Jambi – Kendari – Lampung – Lombok – Makassar – Malang – Manado – Palembang – Pekanbaru – Palu – Pontianak – Purwokerto – Samarinda – Semarang – Solo – Surabaya – Tangerang – Yogyakarta

KANTOR PUSAT :AXA Tower Kuningan City, 32nd Floor, Suite 01Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 – Jakarta 12940

Tel : +62 21 – 300 51888 | Fax : +62 21 – 300 51889www.cakrawalaproteksi.com

JARINGAN KANTOR :Bandung – Banjarmasin – Bogor – Cilegon – Cirebon –

Denpasar – Jakarta – Jambi – Kendari – Lampung – Lombok – Makassar – Malang – Manado – Palembang – Pekanbaru

– Palu – Pontianak – Purwokerto – Samarinda – Semarang – Solo – Surabaya – Tangerang – Yogyakarta

PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

Baca Halaman 15Baca Halaman 15

Baca Halaman 15

Yusroni Yazid

Prof Hermawan Sulistyo:

Jarang Ada Kajian Instrumen yang Digunakan TerorisBEKASI, AMUNISI—Ke-pala Pusat Study Keamanan Nasional Universitas Bha-yangkara (Ubhara) Jakarta Raya, Prof.(Ris) Hermawan Sulistyo.MA, PhD mengatakan kebanyakan kajian tentang

Baca Halaman 15

Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

H ot Shot

300 “Maling Air” Tercancam

DikerangkengOleh: Hamzah SilaJENEPONTO, AMU-NISINEWS.CO.ID—Di-rektur PDAM Kab. Kene-ponto Sulawesi Selatan, Burhan SE menyebutkan, bahwa salah satu paktor kehancuran PDAM ini, adalah juga adanya ku-rang lebih 300 pelanggan dianggap tidak terdaftar alias siluman.

Dari beberapa titik yang ditemukan adanya indikasi pelanggan PDAM yang dianggap siluman karena tidak tedaftar di PDAM, maka kami sege-ra menelusuri, dan akan kami tidak segan segan melaporkan ke polisi.

“Sementara Kami dari pihak PDAM sedang me-nelusuri kebenaran itu dan sudah kuat indikasi adanya ditemukan ku-rang leih 300 pelanggan dianggap siluman dan akan Kami tetap melapor-kan ke polres Jeneponto,” ungkap Direktur, Burahan Kr. Langke kepaada awak Media Rabu, 21/2/2018.

Menurutnya, dia dita-rik masuk kembali men-jabat sebagai Direktur menggantikan Direktur lama, hanya karena diang-gap mampu memperbaiki atau menormalisasikan PDAM kembali.

“Saya mau menjabat kembali bukan karena saya cari jabatan, tetapi melainkan hanya merasa menghormati Bupati dan memang saya sangat me-rasa kasihan kepada para masyarakat banyak, khu-susnya pelanggan PDAM ” ucapnya.

Lanjut dikatakannya, bahwa terkait tunggakan PDAM saat dinahkhodai Direktur, Amri Kr. Liwang lalu, saya sudah menang-gulangi kurang lebih 750 juta dan kini sudah mulai berjalan normal.

“Terkait tunggakan saya sudah bayarkan sebe-sar 750 juta dengan uang pribadi dan masuk daftar utang PDAM termasuk tunggakan Rekenin Listrik dan gaji pegawai serta yang lain lainnya,” tutur. Direktur.

D i p e r k i r a k a n n y a , PDAM Jeneponto ini akan kembali pulih normal, sekitar Bulan April 2018 mendatang. “Insha Al-lah PDAM ini saya sudah perkirakan normal pada bulan April tahun ini,” tutupnya. l

Oleh: Mustafa KamalJAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Ketua Kwartir Nasional (Ka Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyak-sa Dauld menegaskan Pramuka tak mau lagi di bawah Kemenpora.

“Kami sudah melapor dengan berkirim surat ke Presiden Jokowi selaku Ketua Majelis Pembimbing Na-sional Gerakan Pramuka ingin berada di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” tutur Adhyaksa.

Alasannya, menurut dia, karena rata-rata pembina di tubuh Pramuka merupakan seorang guru dari dinas pendidikan.

Secara terbuka, mantan Menpora di era Presiden SBY ini menegaskan, jika Menpora Imam Nahrowi benci dengan dirinya, jangan organisasi pramuka yang disikat.

“Pramuka tidak boleh dikorban-kan,” tandasnya dengan semangat. Dia juga sangat keberatan dengan sepak terjang Menpora Nahrowi se-laku kuasa pengguna anggaran yang menggelontorkan dana APBN lang-

sung ke Kwarda Pramuka, bukannya ke Kwarnas.

“Kwarda itu mempunyai pembina yaitu gubernur selaku Majelis Pem-bimbing Gerakan Pramuka,” tegas Adhyaksa, lelaki kelahiran Donggala 1963.

Adhyaksa mengaku tak habis pikir Imam Nachrowi membenci dirinya.

“Tahun lalu kita buat Raimuna Nasional dihadiri 15 ribu adik pramu-ka dan dijanjikan Rp 13 milyar rupi-ah. Bahkan itu dihadapan Presiden RI, disaksikan oleh para waka,” tutur Adhyaksa yang juga seorang Da’i.

Namun, sampai hari ini, tak ada sepeser pun. Sedang di tahun ini sepeser pun tak dianggarkan.

“Anehnya bantuan malah diberi-kan langsung pada Kwarda Kwarda. Waktu kami buat surat ingin audiensi dengannya malah didesposisi diteri-ma oleh deputynya…kok angkuh seka-

li ??,” tutur Adhyaksa menumpahkan uneg-unegnya.

Padahal, kata Adhyaksa, berapa lama sih jadi menteri ? Dia menyebut saat jadi Menpora, tiap tahunnya wa-lau anggaran waktu itu cuma Rp 600 milyar setahun di Kemenpora, tetap memberikan Rp 45 milyar tiap tahun untuk kegiatan Kwarnas.

“Tradisi itu dilanjutkan oleh Andi Malarangeng juga Roy Suryo. Tapi kok periode ini tak ada ??…Malah bermacam fitnah dimainkan dan dihantamkan pada saya, dari mulai diviralkan kalau saya anggota Hizbut Tahrir, Islam Ekstrim, pengikut 212 dan sebagainya,” tutur Adhyaksa, alumnus Fakultas Hukum universitas Trisakti.

Bahkan puncaknya ada gerakan Munaslub yang gagal total.

“Tapi semuanya saya anggap sebagai tantangan kecil yang harus

saya hadapi ! karena saya yakin bahwa Allah SWt Tak akan meninggalkan hambanya seperti yang mereka kira ( Surah Adhuha ayat 3),” tuturnya, seraya menyebut pramuka dan ke-ikhlasan tak dapat dipisahkan.

Karena dipinggirkan, Kwarnas ti-dak bisa diam. Misalnya saat , Kwartir Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua, Bogor pada 23-25 Februari 2018 lalu, tidak mengundang Menpora Imam Nachrowi sebagai nara sumber.

Kakwarnas justru mengundang Menteri Sosial Idrus Marham.

Hasanudin dari Kwarda Sulteng berharap, konflik antara sosok Men-pora dan Ka Kwarnas tidak berke-panjangan.

“Karena ujungnya akan merusak marwah pramuka,” tandas ketua DPW IPJI Sulteng ini. l

Pramuka Ogah di Bawah Menpora

Rusli S.Hum

www.amunisinews.co.id | e-mail: [email protected] EdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018

adhyaksa dauld

MAsyArAkAT PAPuA BeluM NikMATi

kekAyAAN AlAMNyA

Marthen Rery:

Pembangunan di Papua belum merata. Pemberantasan kemiskinan baru sebatas slogan dan belum dirasakan masyarakat Papua seutuhnya. Saat ini, pembangunan dan pemerataan baru dirasakan masyarakat Papua yang di perkotaan saja, sedangkan di desa-desa masyarakat masih melarat.

Oleh: SudijantoPAPUA, AMUNISINEWS.CO.ID—Hal ini ditegaskan oleh Marthen Rery, aktivis gereja berdasarkan te-muannya selama menjalani misionaris Kristen di berbagai desa yang tersebar di Papua.

“Itu kenyataannya, rakyat masih miskin dan sa-ngat mendambakan kesejahteraan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan sandang dan pangan yang harganya selangit di Papua,” ujar Marthen Rery dite-mui Amunisinews.co,id di Jakarta, kemarin.

Marthen tak menampik jika minyak satu harga sudah berlaku di Papua, tapi sayangnya, itu hanya berlaku di perkotaan saja. “Di pedalaman itu belum berlaku, Minyak masih sangat mahal. Bayangkan, di pedalaman harga bensin mencapai Rp 100.000 sampai Rp 120,000 perliter. Mungkin ongkos kirim yang membuat harga minyak melambung karena

pengirimannya menggunakan pesawat,” tandasnya.Menurut Marthen Rery, selama dia menjalankan

tugas sebagai Missioner Kristen sudah masuk ke pelosok pedalaman Papua. Menurut catatannya, ada perbandingan terbalik antara kesejahteraan masya-rakat dan kandungan kekayaan alam Papua.

“Ternyata di Papua itu berlimpah kandungan emasnya tapi masyarakatnya masih banyak hidup dalam kemiskinan, kesenjangan seperti begini tidak boleh terjadi ” tegasnya.

“Sumber alam melimpah masyarakat harus se-jahtera,” tambah Marthen, yang menjabat Sekjen Sekber LSM Papua.

Suku Pedalaman Kabupaten NdugaSalah satu penyebabnya, katanya, karena tidak

adanya kepedulian anggota Dewan Papua. “Ini sa-ngat aneh, padahal banyak anggota dewan di Papua,

tapi mereka kurang peduli. Bayangkan, saat muncul berita suku Asmat kekurangan gizi, tidak terlihat para wakil rakyat Papua di gedung DPR menunjukan sikap membela masyarakat Papua.” jelasnya heran. “Mereka kemana?” tanyanya kesal.

Pada masa Presiden Joko Widodo, diakui oleh Mar-then memang ada peningkatan pembangunan di Papua tapi lagi-lagi, katanya, itu hanya terasa di kota saja.

Akibatnya muncul perasaan tak puas dari masya-rakat, yang mempertanyakan apa maksud pemerin-tah sekarang ini lebih sering kunjungàn ke Papua tapi belum membuat dampak kemajuan yang signifikan.

“Apakah mereka yang datang ke Papua itu hanya sekadar menanam simpatisan untuk kepentingan Pemilu 2019, atau hanya menunjukan sikap pada dunia Internasional adanya keseriusan pemerintah pada Papua. Masyarakat perlu bukti, ” tegas Marthen mewakili masyarakat Papua. l

SpektrumB EdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018

Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Oleh : John HtDEPOK, AMUNISINEWS.CO.ID—Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 bertajuk Festival Literasi Wisata, Sekre-tariat Bersama (Sekber) Warta-wan Kota Depok hari ini, Kamis (15/2/2018) sukses menggelar dua hajat sekalgus yakni Diskusi Wisata dengan mengangkat tema “Meng-gali Potensi Wisata Kota Depok” dan pelatihan jurnalistik untuk pelajar dan mahasiswa bertempat di Perpustakaan Umum Kota Depok di area Balai Kota Depok.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Sidik Mulyono, yang turut menghadiri sekaligus membuka acara diskusi mengatakan harapannya bahwa dengan adanya diskusi wisata ini bisa menggali potensi-potensi wi-sata yang ada di Kota Depok yang belum terpublikasikan.

“Peran media sangatlah penting dalam menginformasikan kepada masyarakat khususnya wisata di Kota Depok, maka diharapkan

Sekber Wartawan Kota Depok bisa lebih menginformasikan wisata-wisata yang ada di Kota Depok ini,” ujar Sidik.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Wisata (Disporyata) Kota Depok Yelis Rosdiana memberikan ap-resiasinya atas agenda diskusi ini dan mengatakan agar seyogyanya diskusi-diskusi seperti ini bisa lebih sering diadakan sehingga

bisa memancing geliat wisata serta mengangkat potensi wisata Kota Depok itu sendiri.

“Wisata kota Depok sebenarnya tidak hanya wisata setu saja tetapi masih banyak potensi-potensi wisata yang harus digali di Kota Depok seperti wisata kuliner, wisata pertanian dan wisata peternakan. Melalui diskusi-diskusi inilah po-tensi-potensi tersebut bisa tergali,” papar Yelis.

Sementara pada acara Pela-

tihan Jurnalistik untuk pelajar dan mahasiswa yang digelar di-tempat yang sama setelah acara diskusi wisata, menghadirkan Ketua Umum Jaringan Jurnalis Indonesia Yaya Suryadarma dan wartawan senior, penulis serta budayawan Putra Gara.

Ketua Presidium Sekber War-tawan Depok Herry Budiman me-ngatakan bahwa acara pelatihan jurnalistik tingkat pelajar dan mahasiswa ini sekaligus pintu pem-

buka dimulainya program Sekber yang melibatkan kaum muda Kota Depok dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Pelatihan ini juga sebagai pintu pembuka dimulainya salah satu program kerja Sekber Wartawan Kota Depok yakni “Sekber goes to School” dan “Sekber goes to Cam-pus” dimana kita akan melakukan roadshow ke sekolah-sekolah dan memberikan pelatihan jurnalistik dasar kepada pelajar-pelajar di

Kota Depok untuk memancing mi-nat kaum muda terhadap literasi,” paparnya.

Festival Literasi Wisata sendiri merupakan rangkaian acara dalam menyambut peringatan HPN 2018 yang diselenggarakan Sekber War-tawan Kota Depok berupa lomba fotografi wisata Depok, lomba pe-nulisan artkel wisata Depok, diskusi wisata, pelatihan jurnalistik dan puncak peringatan HPN 2018 pada 27 Februari mendatang. l

HPN 2018, Sekber Wartawan Depok “Borong” Dua Acara z Tema, Diskusi Wisata dan Pelatihan Jurnalistik bagi Pelajar

Peserta pelajar di Pelatihan Jurnalistik.

lolos Verifikasi, DPD Partai Berkarya kota surabaya TasyakuranOleh irmanSURABAYA-AMUNISINEWS.CO.ID—Rasa syukur sekaligus senang dinyatakan lolos verifikasi menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang, DPD Partai Berkarya kota Surabaya menggelar tasyakuran dihadiri sejumlah pengurus mulai dari DPW (dewan pengurus wilayah), DPD (dewan pengurus daerah) dan DPC (dewan pengurus cabang) di halaman kantor DPD Partai Berkarya kota Surabaya. “Tasyakuran ini sebagai ucap rasa syukur atas lolosnya Partai Berkarya menjadi peserta menjadi pemilu 2019 mendatang,” ujar Heri Siswoyo Wakil Seketaris DPW Partai Berkarya jawa timur. Minggu,(25/02/2018) siang hari.

Acara tasyakuran diawali dengan sholawatan, dan dilanjutkan sambutan dari pengurus DPW (dewan pengurus wilayah) dan sambutan dari Ketua DPD (dewan pengurus daerah) kota Surabaya dan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur Partai Berkarya menjadi peserta pemilu 2019 ini, dihadiri sebanyak enam perwa-kilan pengurus ditingkat DPD kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk DPD Partai Berkarya Kota Surabaya.

“Kebetulan acara tasyakuran ini dihadiri enam perwakilan dari pengurus DPD Partai Berkarya yang ada di jawa timur, termasuk DPD Partai Berkarya Kota Surabaya,” katanya, ditemua disela-sela acara tasyakuran.Berkat partisipasi serta dukungan dari berbagai lapisan masyarkat, Partai Berkarya dinyatakan lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2019 oleh KPU di Jakarta, dengan memperoleh nomer urut 7 peserta pemilu 2019 siap akan merebut kursi sebanyak-banyak di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

“Semua ini berkat dukungan dari teman-teman pengurus partai dan juga par-tisipasi serta dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di indonesia termasuk masyarakat jawa timur dan surabaya atusias ikut bergabung di Partai Berkarya,” ungkapnya.Dinyatakan lolos memenuhi syarat, DPW Partai Berkarya jawa timur baik di kabupaten/ kota di seluruh jawa timur akan bekerja keras untuk perolehan suara perebutan kursi di DPR RI maupun di DPRD Kabupaten/kota dengan membentuk beberapa ranting di seluruh Jawa Timur.

“Target kami tidak meluk-meluk, cukup setiap daerah pemilihan (dapil) bisa merebut minimal 1 kursi, baik di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/kota di seluruh jawa timur,” pungkasnya.Di tempat sama, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Surabaya Usman Hakim SH juga menyampaikan, Rasa syukur Partai Berkarya dipimpin oleh Dewan Pembina Tommy Soeharto dinyatakan memenuhi syarat verifikasi lolos menjadi peserta pemilu 2019 mendatang.”Kami (DPD) Partai Berkarya Kota Sura-baya bersyukur dinyatakan lolos verifikasi bisa ikut menjadi peserta pemilu 2019 mendatang,” ujarnya.

Partai Berkarya meskipun belum genap berusia setahun, Kata Usman, Bilamana Partai Berkarya bisa dipercaya masyarakat kota surabaya untuk perolehan suara (kursi) di DPRD Kota Surabaya di setiap dapil, sehingga agar caleg yang diusung oleh partai benar-benar bisa menjalankan amanah untuk rakyat.”Kami akan bekerja keras turun kebawah melakukan sosialisasi bersama caleg yang diusung oleh partai untuk merebut kursi di setiap daerah pemilihan (Dapil) di kota surabaya,” ungkaya. l

Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso (Buwas),

bersedia ditemui Gubernur dKi Jakarta anies Baswedan, asal

bersedia dan konsisten menutup 36 diskotik.

Oleh Hendra UsmayaJAKARTA, AMU-N I S I N E W S .C O . I D — ‘ S y a -rat’ yang dilon-tarkan Buwas tersebu terkait hasil investigasi BNN bahwa dis-kotek terdapat peredaran nar-koba.

Anies, di Ci-kini, Menteng, Jakarta Pusat,

Jumat (23/2/2018), mengata-kan akan bertindak sesuai de-ngan peraturan daerah yang berlaku, termasuk sanksi terberat berupa penutupan.

“Kita akan siap untuk bertindak tegas. Begitu ada pelanggaran atas Perda kita akan langsung beri sanksi. Bila sanksinya adalah pe-nutupan kita langsung lak-

sanakan,” tandas Anies.

M a n t a n Menteri Pen-didikan dan Kebudayaan itu menga-takan perlu dilakukan pertemu-an antara Pemprov DKI Ja-karta de-

ngan Badan Narkotika Nasi-onal (BNN) atas temuannya.

“Kita perlu ketemu untuk menyocokan. Kita tahu bukti-bukti yang selama ini digua-nakan sumbernya banyak, bukan hanya dari internal, apalagi dari BNN bernilai sekali. Kita siap berantas tota habis,” kata Anies.

Mantan Rektor Univer-sitas Paramadina itu juga mengaku tidak khawatir hi-langnya sumber pendapatan asli daerah jika pajak hiburan malam berkurang karena me-nutup 36 tempat.

“Bagi kita sama sekali gak ada hambatan. Jangan pernah merasa bahwa penu-tupan itu menutunkan penda-patan, tidak. Kenapa, karena kita punya sumber lain, jadi kami tidak khawatir soal itu,” tutup Anies.

Sebelumnya, Kepala BNN Budi Waseso menyebut jum-lah tersebut berdasarkan data intelijen BNN yang menyusup ke 81 diskotek di Jakarta dan melakukan undercover buy.

Budi Waseso mengatakan, dirinya siap bertemu de-

ngan Anies asalkan Pem-prov DKI Jakarta mau

mengambil tindak-an tegas dengan

menutup ke-36 diskotek ter-

sebut.

“Tapi, saya maunya ada tindakan lanjut, kalau eng-gak saya enggak mau ketemu (Anies),” kata Buwas, sapaan akrabnya, di Bogor, Jawa Ba-rat, Kamis (22/2/2018).

Buwas menambahkan, se-jauh ini identitas nama ke-36 diskotek itu masih menjadi rahasia. Anies pun disebut belum mengetahui diskotek mana saja yang terindikasi terlibat peredaran narkoba.

Buwas menjelaskan, pem-buktian 36 diskotek di Jakar-ta yang terlibat narkoba dida-patnya setelah ia menyuruh salah satu orangnya untuk membeli narkoba di sana.

Dari hasil penelusuran tersebut, orang suruhannya bisa dengan mudah membeli dan mendapatkan barang haram itu.

“Ada 81 diskotek di Jakar-ta, saya random36 diskotek dan dipastikan positif ada (narkoba). Saya suruh orang untuk beli. Ternyata memang ada, baik itu sabu maupun ekstasi. Semua wilayah di Jakarta terwakili, ada,” se-butnya.

“Makanya, saya enggak mau ngomong-ngomong saja. Nggak ada gunanya, harus konsekuen. Jadi kalau hanya ngomong doang, enggak per-lu. Tapi kalau Pak Anies siap betul, saya kasih terus lang-sung tutup, saya baru mau kasih tahu,” pungkas dia. l

Wiranto: saya komit Dulu Pada TugasOleh Hendra UsmayaJAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID—Dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendanpingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres mendatang, Menkopolhukam Wiranto mengaku tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut.

“Saya sangat komit bahwa saya akan menyelesaikan tugas pokok saya sebagai Menkopolhukam. Dan seluruh perhatian tetap saya konsentrasikan kepada tugas yang diberikan Presiden,” kata Wiranto.

Ditemui di kantornya, pendiri Partai Hanura ini menegaskan, apalagi memasuki tahun politik saat ini, sangat menerlukan konsentrasi yang prima, agar situasi politik dan keamanan tetap terjaga dan kondusif. Sehingga Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.

Sebagaimana diketahui, saat acara syukuran lolosnya Partai Hanura sebagai peserta Pemilu hari ini (22 – 2 – 2018) Ketum Oesman Sapta secara spobtanitas, membuat pernyataan tentang pencalonan Wiranto sebagai Wakil Presiden mendam-pingi Joko Widodo.

“Itu pernyataan spontan pak OS. Adalah hak setiap warga negara atau partai politik untuk mencalonkan seseorang menjadi Wakil Presiden.

“Saya tidak terpengaruh. Saya fokus pada tugas saya sekarang,” tegas Wiranto. l

TuTup 36 DiskoTek!

SpektrumCEdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018

Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)EdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Oleh: aston darwinJAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID—Adapun kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Mat Ali bin Alfian bersama dengan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto, berawal saat ke-2 terdakwa hendak pulang kerumah kontrakan sambil memba-wa paketan sayur yang dikirim oleh temanya dari daerah Muara Dua Oku, Sumatera Selatan, Palembang.

Nah……di saat hendak pulang ke-kamar kontrakannya, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto yang saat itu sedang menggunakan sepeda motor, langsung ditegur oleh saudara Aceng ( korban), yang tak lain merupakan anggota Forum Betawi Rempug (FBR). Dengan suara yang keras, Aceng (korban) berteriak ” Woiii”….. , kalau naik sepeda motor itu, jangan ngebut- ngebut.

Seketika, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto langsung menghentikan laju sepeda motornya. Tidak lama kemudian, ke-2 terdakwa pun lang-sung menghampiri Aceng ( korban) sambil mengatakan” Ada apa, bang”. Dengan spontanitas, Aceng ( korban),

membalas ” kamu anak kemaren sore, kalau dikasih tau, jangan asal nyolot”. Ngerti, nggak ?

Merasa tidak terima, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto, langsung pulang ke kamar kontrakannya. Ti-dak lama kemudian, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto yang sudah dibekali senjata tajam berupa golok dan badik, keluar untuk mencari Aceng (korban).

Begitu ketemu, Aceng (korban), langsung memukul terdakwa Mat Ali bin Alfian, tepat pada bagian mulutnya.

Dalam hitungan detik, senjata tajam berupa golok dan badik yang sudah disiapkan itu, langsung dike-luarkan.

Ketika melihat senjata tajam, Aceng (korban), berusaha untuk melarikan diri.

Tak mau buruannya kabur, ter-dakwa Mat Ali bin Alfian dan terdak-wa Angga Saputra bin Sunarto, lang-sung melakukan pengejaran. Begitu ketangkap, Aceng (korban) ditusuk bagian belakang punggungnya.

Tidak lama kemudian, terdakwa Mat Ali bin Alfian menggorok leher Aceng (korban) tanpa ada rasa belas kasihan. Begitu melihat Aceng (kor-ban) tergeletak keluarkan banyak darah, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto langsung kabur.

Pasalnya, banyak warga berda-tangan sambil mengejar ke-2 terdak-wa. Setelah tiba Monumen Nasional (Monas), barang- bukti berupa golok dan badik itu pun, langsung dibuang oleh ke-2 terdakwa.

Merasa dibayang- bayangi de-ngan kasus pembunuhan tersebut, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto,

berniat hendak pulang ke Palembang dengan menggunakan bus.

Sayang, bus yang hendak ditum-pangi tersebut, ternyata tidak ada. Beberapa hari kemudian, terdakwa Mat Ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto, akhirnya berhasil ditangkap polisi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melda Siagian, SH mengatakan bah-wa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mat Ali bin Alfian, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan. Rabu, 21 Feb-ruari 2018, pukul 15.30 Wib, Hakim ketua, Firman, SH yang didampingi hakim anggota Parnahean Silitonga, SH dan Agung purbantoro, SH,.MH mengatakan, untuk mendengarkan keterangan saksi- saksi, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali se-telah 1 minggu kedepan. l

pembunuh AnggoTA FbR DiseReT ke pengADilAnTerdakwa Mat ali bin Alfian dan terdakwa Angga Saputra bin Sunarto, yang diadili secara terpisah terkait kasus pembunuhan terhadap salaseorang anggota Forum Betawi Rempug (FBR) itu, hanya bisa terlihat pasrah saat petugas Kejaksaan Negeri Jakarta utara membawa dirinya kedalam ruang persidangan.

rM Ari Prioagung Jabat kajari PangkalpinangOleh Herman SalehPANGKALPINANG BABEL, AMUNISINEWS.CO.ID—R M Ari Prioagung SH hari ini Kamis (1/3/2018) resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Bangka Belitung. Tepat pukul 09.00 Wib R M Ari Prioagung dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Aditya Warman SH MH di Aula Gedung Serba Guna kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menggantikan Syamsudin SH MH yang telah satu tahun lebih meninggalkan posnya dikarenakan mengalami sakit yang permanen.

Sebelum dilantik menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Bangka Belitung, R M Ari Prioagung menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga di Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Bersamaan dengan pelantikan R M Ari Prioagung sebagai Kajari Pangkalpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Pramono SH MH yang sudah Lima Tahun menjabat juga dimutasikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Aditya Warman SH MH. Posisi Pramono digantikan oleh Safri SH MH yang sebelumnya menjabat Koordinator Eselon 3 di Kejati Bengkulu. Sementara Pramono SH MH dimutasikan ke Kejati Jawa Barat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Aditya Warman menekankan, dengan pergantian Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan yang baru menjabat harus cepat menyesuaikan karena di beberapa daerah Bangka Belitung seperti Pangkal-pinang sudah masuk Tahapan Pilkada 2018,

“Saya tekankan kepada Kajari Pangkalpinang yang baru dilantik untuk cepat menyesuaikan karena kota Pangkalpinang sebentar lagi akan melaksanakan Pilkada 2018,” tekan mantan Kajati Bali tersebut. l

Tembok Mengangasiswa dan Guru sDN 56 sulurang Terancam runtuhanOleh Hamzah SilaJENEPONTO, AMUNISINEWS.CO.ID—Bangunan SDN 56 Sulurang di Sulurang Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan, yang rusak parah sangat mengkhawatirkan terjadinya keruntuhan.

Pisik bangunan di sekolah ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah, untuk memberikan bantuan rehab berat, mengingat 6 ruang kelasnya sudah nampak tak layak pakai, teruma ruang kelas 4, 5 dan 6 yang sudah terancam runtuh.

Kepsek SDN 56 Sulurang, M. Bakri awahid S.Pd saat ditemui oleh Media ini di ruang kerjajya, Senin, 26/2/2018 mengatakan, terkait pisik bangunan utamanya ruang kelas 4 yang amat parah dan sangat dikuwatirkan rubuh itu, saya sudah lapor ke Kadis Disdikbud Jeneponto.

Sekaitan dengan tingngginya rasa kekuwatiran dan mengantisipasi terjadinya malapetaka maut, membuat tidak nyaman bagi guru dan siswa, betah di dalam ruang kelas pada saat angin kencang dan juga derasnya hujan.

“Walaupun proses belajar sedang berlangsung tetapi karena tiba tiba datang hembusan angin kencang dan apalagi juga deras hujan, maka anak anak terpaksa disuruh lari keluar meninggalkan ruang kelasnya,” kata Kepsek dan guru.

Gdung sekolah ini sudah pernah dapat rehab dengan sumber dana Aspirasi pada tahun 2012 – 2013 silam, namun itu rehab ringan saja, sehingga yang dikerjakan hanya bagian atas termasuk plapon saja, padahal pisiknya sudah lama rusak.

Beberapa rekan guru membenarkan, kalau dinding tembok banguna sekolah ini, sudah puluhan tahun mengalami kerusak parahan meretak menganga seperti itu, karena mungkin sudah termakan usia tua juga.

Kepsek, M. Bakri Wahid kembali menyebutkan, bahwa sekaitan dengan ru-saknya gedung sekolah ini, saya sudah sering kali menyampaikan kepada pihak Diknas Kabupaten.

“Boleh dikata, setiap kali saya ke Kantor Diknas dan ketemu Kadisdik, Nur Alam Kr. Beso atau Kasi sarana dan prasarana, Jabal Nur Kr. Makka, setiap kali juga saingatkan hal dimaksud, namun mereka hanya selalu berjanji,” kata M. Bakri.

Namun dengan kondisi pisik bangunan sekolah ini yang kini semakin dikuatirkan, maka harapan Kepsek beserta rekan guru di sekolah ini sangat mengharapkan, adanya bantuan rehab di tahun 2018. l

Oleh Tama/HermawanSIDOARJO, AMUNISINEWS.CO.ID—Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan dia-log intern umat beragama dalam upaya menggali pokok-pokok pikiran tentang toleransi dan ke-rukunan umat beragama, sebagai bahan merumuskan kebijakan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat diwilayah kabu-paten Sidoarjo.

Kegiatan dialog yang mengang-kat tema “ Merajut kebersamaan intern tokoh ummat beragama dalam mewujudkan ukhuwah Is-lamiyah” di Kabupaten Sidoarjo, Selasa, (27/2) di Pendopo Kabupa-ten Sidoarjo.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan dihadiri oleh KH. Drs. Hambali Zuhdi Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo,

H. Ahmad Rofi’I Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,Ulama NU, Muhammadi-yah dan LDII serta elemen masya-rakat dan ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Saifil Ilah mengatakan bahwa kegiatan dialog ini untuk menghimpun informasi dan deteksi dini terkait permasalahan di ma-syarakat, baik menyangkut sosial ataupun yang disebabkan perbeda-an pandangan dalam agama.

“Dengan deteksi dini terhadap permasalahan-permasalahan ter-sebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah da-erah dalam mengambil kebijakan dan juga tindakan pencegahan. Hal ini mengingat kondisi ma-syarakat Sidoarjo yang heterogen dengan berbagai latar belakang, memiliki potensi akan munculnya gesekan atau konflik, yang pada

akhirnya akan merugikan kita semua,” katanya.

Menurut dia, saat ini informasi yang berkembang luas di media sosial tentang adanya berita se-perti maraknya orang gila yang mendatangi pesantren maupun musholla dan juga informasi – informasi yang masih belum tentu kebenarannya atau informasi hoak yang cukup meresahkan masyarakat, hal ini menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa waspada serta menjaga Sidoarjo tetap aman, nyaman dan kondusif.

” Pemerintah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat perlu me-rapatkan barisan untuk menjaga serangan informasi hoax , mari cip-takan kondisi Sidoarjo yang aman dan nyaman,” kata Saiful Ilah.

Hadi Mulyanto selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Pemkab Sidoarjo mengatakan, di-perlukan peran serta tokoh agama dan pemuka agama dalam mewu-judkan kerukunan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara ke-satuan RI. Hal ini sangat berperan penting untuk memberikan pema-haman yang lebih dinamis tentang kerukunan intern umat beragama dengan pemerintah.

“Selain itu peran serta ter-sebut juga diharapkan mampu meningkatkan serta mewujudkan peningkatan dan kesadaran umat beragama dalam mempererat per-saudaraan sesama penganut umat beragama. Melalui kegiatan dialog intern umat bergama ini, diharap-kan kesadaran akan kerukunan hi-dup umat beragama yang dinamis, humanis dan demokratis dapat ditransformasikan kepada masya-rakat hingga tataran akar rumput, “pungkasnya. l

Ini Kiat Pemkab Sidoarjo Perangi Hoax!

Oleh Herman SalehSUNGAILIAT,AMUNISINEWS.CO.ID—Salah satu kepala sekolah sebuah SMP di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sudah berkali kali diperiksa oleh Penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Cabang Belinyu karena diduga sudah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kepentingan pribadi dengan nilai ratusan juta rupiah.

Kejaksaan Negeri Cabang (Ka-cabjari) Belinyu, Dede Muhamad Yasin SH saat dikonfirmasi melalui telepon pada Jum’at (23/2/2018) tidak menampik bahwa sedang mela-kukan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan dugaan korupsi penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) disebuah SMP Negeri di Kecamatan Belinyu.

“Benar pak, saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana Bantu-an operasional sekolah (BOS) yang dananya bersumber dari APBN Ta-

hun 2016 sampai Tahun 2017,” kata Kacabjari.

Awalnya berasal dari laporan masyarakat, diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah dan juga tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban dari tahun 2016 dan 2017,

” Awalnya berasal dari laporan masyarakat, pelaku diduga Kepala Sekolah. Namun sekolah mana dan namanya belum dapat kami ungkap-

kan karena masih penyeledikan,” ujar Dede (panggilan akrabnya Kacabjari Belinyu).

Kemudian lanjut Kacabjari, Ka-cabjari Belinyu sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Lidik) sebulan yang lalu dan dari penyele-dikan itu ditemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana BOS,

“Satu bulan lalu kita telah menge-

luarkan surat perintah penyelidikan (Lidik) untuk menindak lanjuti la-poran masyarakat. Setelah itu kita panggil pihak-pihak terkait, dan satu bulan kemudian kita menyimpulkan bahwa telah ditemukan adanya du-gaan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah di SMPN terse-but, yang sumber dananya dari APBN 2016-2017,” tambahnya lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Pen-didikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M.Soleh sangat prihatin dan menyayangkan bahwa ada seorang oknum Kepala Sekolah di Babel yang diduga menyalahgunakan dana BOS. Itu dikatakan M Soleh saat ditemui Amunisi News dikantornya pada Kamis (23/2/2018),

“Saya prihatin, saya dapat lapor-an ada oknum Kepala Sekolah yang diduga menyalahgunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi apalagi untuk kepentingan pribadi yang menyimpang dari kaidah agama, apalagi sampai nilai yang ratusan juta rupiah,” sesal M.Soleh. l

Pengguna Dana BOS Belinyu Diperiksa Jaksa

Oleh Hendra UsmayaJ A K A R T A , A M U N I -SINEWS.CO.ID—Sekreta-ris NCB Interpol Indonesia Polri, Kombes Pol Eko Sudar-to mengatakan, Polri menja-min investor asing dan peng-usaha dalam negeri yang ingin menanamkan modal usaha-nya di bidang pertambangan dari pihak-pihak tertentu yang ingin merongrong pem-bangunan program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.

Hal itu dikatakan Eko Sudarto dalam acara dis-kusi berrajuk Pengawalan Investasi Sektor Tambang untuk Mewujudkan Nawacita yang diselenggarakan Rumah Kamnas, Kamis (22/2/2018).

“Kalau ada yang merong-gong terhadap iklim investasi (pertambangan) ini akan tindak tegas,” ujarnya.

Eko melanjutkan, untuk mengawal program Nawa-cita berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentu harus ada jaminan keamanan yang diberikan pihak kepolisian

terhadap pemilik modal baik yang bersifat Penanaman Modal Asing (PMA) maupun pemodal dalam negeri.

Mengganggu jalannya pembangunan terkait de-ngan investasi pertambangan di dalam negeri sama halnya merongrong progam Nawa-cita. “Yang kontraproduktif dengan apa yang menjadi sasaran dari sebuah negara pasti kita tindak,” tegasnya.

Menurutnya, investasi pertambangan tidak boleh ada gangguan karena pertam-bangan mineral dan batubara merupakan salah satu peng-hasil pajak yang membiayai Anggaran Pendapatan Belan-jan Negara (APBN).

Masyarakat diminta untuk ikut menjaga iklim investasi berjalan berkesinambungan dan mencegah adanya aksi anarkisme. Hal ini penting ka-rena sepanjang tahun 2017 ini saja pemasukan investasi dari sektor pertambangan cukup besar menyumbang untuk pembangunan, yakni sekitar 35 persen dari Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP).Melanjutkan keterangan-

nya Eko mengatakan, sejum-lah upaya telah dilakukan Polri untuk mengawal dan mengamankan insvestasi na-sional di bidang sumber daya alam (pertaambangan) seba-gaimana program Nawacita.

“Upaya Polri tentunya sudah kita lakukan, yaitu melakukan upaya Preem-tif, Preventif dan Refresif,” ucapnya. Dalam konteks itu, disampaikan Eko, terkait ma-salah penegakan hukum dan kepastian investasi yang ber-jalan di sepanjang tahun 2010 telah ditangani sebanyak 257 perkara di bidang pertam-bangan. “Dari kasus ini ada 367 tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan data empirik itu, makanya, polisi dituntut untuk hadir selama aktifitas pertambangan berlangsung di seluruh Indonesia. “Penegak-am hukum itu tidak melalui pada proses yang berada pada ruang hampa. Dia berpro-ses melalui mekanisme yang panjang dan berliku” ujarnya.

Disampaikan, proses model penanganan sebuah kasus mengacu pada due pro-cces model. “Artinya, kalau itu sudah menjadi kasus, ya kita

menidaklanjuti dengan lang-kah hukum kepolisian. Ada penyelidikan, penyidikan,” pungkasnya.

Eko menggarisbawahi

intinya polisi hadir bertindak berdasarkan hukum dengan filosofi Toto Titi Tentrem Negara Kerta Raharja. Mak-nanya adalah bahwa tujuan

negara adalah menata masya-rakat agar hidup tentram, da-mai sejahtera sesuai dengan program Nawacita Pemerin-tahan Jokowi. l

PolicelineB EdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018

Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Oleh : Franky UriasBLITAR,AMUNISINEWS.CO.ID—Hasil Laboratorium Forensik Polda Jatim seperti-nya jadi kunci untuk mengeta-hui siapa yang bertanggung ja-wab di kasus keracunan massal di Dusun Jatiroto, DesaSlorok, Kecamatan Doko.

Kapolres Blitar AKBP Sla-met Waloya menjelaskan dari hasil labfor bisa diketahui jenis racunyang terkandung di

makanan. Sehingga hasil terse-but bisa dihubungkan dengan keterangan saksi sebelumnya untuk pencarian tersangka.

“ Dari hasil labfor nantinya bisa diketahui kandungan ra-cun berjenis apa.

Terkait apakah ada unsur kesengajaan yang nantinya bisa dilanjut ke penyedikan, semua tergantung hasil lab-for,”ungkap AKBP Slamet Waloya, Senin (19/2/2018).

Sedang hasil lab tersebut,

Kapolres memperkirakan ha-silnya bakal keluar sekitar satu minggulagi. Sedang saat ini pihaknya masih meminta keterangan yang diantaranya para korban yang sudah diper-bolehkan pulang.

“Hasil labfor keluar perki-raan satu minggu, kita masih menunggu hasilnya,” ujarnya.Sementara itu Kasubbag Hu-mas Polres Blitar AKP Purwadi membeberkan perkembangan sementara jumlah korban

keracunan kini bertambah menjadi 71 korban.

Dengan rincian korban yang dirawat di Puskesmas tinggal 8 orang. Kemudian yang dirujuk ke RSUD Ngudi Waluyo 10 orang. Dan korban yang rawat jalan 53 orang.“To-tal keseluruhan sampai saat ini ada 71 korban. Saksi masih terbatas mengingat beberapa kondisi masih lemah belum bisa dimintai keterangan,” katanya. l

Polri Jamin Keamanan Investor Asing

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Umar Septono:

kApolRes TiDAk Respek sAmA

WARTAWAn,sAyA CopoT

Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan irjen Pol Umar Septono meminta kepada seluruh Kapolres

jajaran agar respek kepada wartawan.

Oleh: Hamzahr

SiriwaM A K A S -SAR AMU-NISINEWS.

C O . I D — H a l tersebut disam-

paikan langsung Kapolda Sulsel Irjen

Pol Umar Septono saat silaturahmi dan makan malam bersama seluruh awak media di Rumah Makan Plat9 di Ja-lan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Senin (26/2/2018).

"Kalau ada Kapolres tidak respek atau kurang komunikasi kepada wartawan, langsung saya copot," tegas Kapolda

Sulsel dihadapan awak media.Sebelumnya, jenderal bintang dua ini me-

minta maaf kepada seluruh warta-

wan bahwa s e - lama in i semasa ia m e n -jabat sebagai K a -polda di Sulawesi Selatan, ia mengaku kurang komunikasi de-

ngan awak media.Hal tersebut lantaran, Ka-

polda Sulsel mempunyai kegi-atan yang sangat padat karena Sulsel sementara memasuki pesta demokrasi Pilkada Se-rentak 2018. Sehingga atas dasar tersebut, Irjen Umar mengaku sibuk mengurusi urusan yang bersifat keselu-ruhan yang berada di Sulsel,

Namun, mantan Kapolda NTB ini telah memberikan mandat atau perintah kepada Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani dan juga Kapolres jajaran agar mengurus masalah yang terja-di secara teknis yang didapat dikonfirmasi oleh wartawan.

"Saya minta maaf kalau kurang komunikasi, karena saya mengatur keseluruhan tapi kalau yang teknis-teknis saya serahkan ke Kabid Hu-mas atau Kapolres," ujarnya.

Ia pun menegaskan, untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas Polri dan Wartawan agar meminta kepada Kapol-res agar terbuka dan menjalin komunikasi serta respek de-ngan wartawan.

Tapi kalau terdapat Kapol-res yang tidak respek kepada Wartawan maka ia berjanji akan menghubungi langsung Kapolres dengan maksud un-tuk mengubah menset atau pola pikirnya. Akan tetapi apabila Kapolres yang tidak mengindahkan hal tersebut maka Kapolda akan mencopot anggotanya tersebut.

"Tapi kalau ada saya de-ngar Kapolres yang tidak res-pek kepada wartawan lang-sung begitu saya telpon. Saya kasih berubah mensetnya, kalau tidak berubah langsung saya copot," tukasnya.

Diketahui, pada saat acara silaturahmi Kapolda Sulsel, seluruh pejabat utama (PJU) Polda Sulsel bersama dengan awak media begitu terlihat keakraban diantara mereka.

Silaturahmi itu dilakukan dengan maksud untuk lebih menambah sinergitas antara wartawan dan anggota Polri. Dan diakhir acara, Kapolda Sulsel dan PJU Polda Sulsel menyempatkan diri untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama. l

Kasus Keracunan Massal di doko

Polres Blitar Tunggu Labfor

Kapolres Blitar AKBP Slamet Waloya saat ditemui setelah menggelar press release.

Dari kanan Kapolres AKBP Agung, Kasat Narkoba AKP Hasran, Wakapolres Kompol Edhit.

Dor.. Dor.. Bandar Narkoba Jombang TewasOleh: arifJOMBANG, AMUNISINEWS.CO.ID—Sepak terjang bandar narkoba asal Jombang akhirnya berakhir di ujung bedil polisi. Korps berseragam coklat menembak mati MSS (39), warga Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto itu karena melawan saat hendak ditangkap.

"Pelaku melakukan perlawanan saat kita tangkap pada Rabu malam. Kita sudah memberikan tembakan peringatan, tapi pelaku tetap bergeming.dari situ, kita akhirnya bersikap tegas terukur. Pelaku kita tembak," ujar Kapolres Jombang AKBP Agung marlianto, jum'at (23/2/2018).

Agung menjelaskan, penangkapan terhadap MSS merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Petugas kemudian melakukan pengintaian selama beberapa hari terhadap MSS. Namun, sepak terjang pelaku ini cukup licin. Petugas sempat mengalami kesulitan.

Koprs Bhayangkara kemudian mendapatkan informasi bahwa-sannya pelaku hendak menyerahkan sabu kepada kurirnya bernama NM (32),di jalan raya Dusun Mojounggul, Desa/Kecamatan Bareng. Selanjutnya, pengintaian pun dilakukan.

Nah, ketika pelaku muncul, polisi langsung melakukan penyer-gapan. Namun bukannya menyerah. MSS justru berupaya melawan polisi, Saat itulah pistol polisi menyalak. Dor..dor.. Timah panas menerjang tubuh pelaku. Warga Desa Alang-alang Caruban inipun roboh di jalan.

"Dari penyergapan itu, kami menyita 30 gram sabu dan 23 butir pil ektasi,jika ditotal dengan tersangka sebe-lumnya,barang bukti mencapai 75 gram lebih.Kita masih mengembangkan lagi kasus ini guna membongkar jaringan di atasnya," pungkas Kapolres AKBP agung marlianto. l

kapolres ingatkan Jangan Tergoda Politik uangOleh Hamzah Sila

JENEPONTO, AMUNISINEWS.CO.ID—Kepolisian resort Jene-ponto bersama Kodim 1425 Je-neponto menggelar Apel Kesiapan Pengamanan pilkada damai pada Tahap Pemungutan Suara dalam Pilkada serentak Jeneponto 2018.

Apel tersebut, digelar di lapangan Parang Passamaturukang jalan Pahla-wan kelurahan Empoang kecamatan

Binamu, Rabu (14/02/2018) yang dihadiri 250 personel TNI, Polri dan Satpol-PP.

Kapolres Jeneponto, AKBP Hery Susanto yang bertindak sebagai inspektur apel, yang dimulai pukul 09.00 Wita.

Dalam apel kesiapan pengamanan pilkada 2018 ini, Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Saptono menekankankan agar peserta Pilkada mematuhi aturan perundang undangan yang telah ditetapkan sehingga tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar.

“Jangan tergoda many politik atau politik uang, jangan terprovolasi sara dan ujaran kebencian,” kata Hery, dalam membacakan sambutan Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Saptono pada apel kesiaman pengamanan dimaksud.

Hery menyarankan, agar walaupun berbeda pilihan, hindari konflik diantara kita, serta jaga persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018, dan seterusnya. l

Oleh: Mustafa KamalJAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID—Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto memprediksi ada empat isu yang bakal mengancam keberlangsungan Pilkada serentak 2018.

Keempat isi tersebut meliputi politik identitas, black campaign, pembunuhan karakter dan terakhir money politic.

“Empat isu itu yang akan mengancam keberlangsungan Pilkada serentak 2018,” jelas Wiranto.

dalam Rakornas Persiapan Pelaksana-an Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018)

Menurut dia, empat ancaman tersebut bisa muncul dari dalam stakeholder sendiri.

Kecuali itu ada ancaman dari luar radikalis-me yang harus dihadapi aparat keamanan,” kata dia.

Karena itu, pendiri Partai Hanura ini mengimbau semua pihak melihat tugas dan kewajiban dalam rangka melaksanakan Pilka-da dengan baik dan tanpa melanggar hukum.

Kendati begitu, Wiranto optimistis Pilka-da serentak gelombang ketiga di 171 daerah pada 2018 ini akan berlangsung baik.

“Kita harus melaksanakannya dengan baik tanpa melanggar hukum. Saya yakin, Pilkada serentak ini akan aman-aman saja,” kata Wiranto di Rakornas yang digelar oleh

Kemendagri, dihadiri oleh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang menggelar Pilkada.

Selain itu, turut hadir Ketua KPU Pro-vinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi.Seperti diketahui, empat ancaman digulirkan juga oleh Wiranto saat memberikan pembekalan dalam Rakernas Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia di Puri Saron Seiminyak, Bali, 13-15 Fabuari lalu.

Selain itu, dia juga menyoroti soal Hoaxs yang dinilai dapat melululantahkan sebuah bangsa, kendati bukan berasal dari kekuatan senjata. “Jadi, saya menyambut positif komitmen IMO memberantas dan memerangi Hoaxs,” ujarnya, sekaligus menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Penasehat IMO-Indonesia. l

Oleh: Hamzahr SiriwaTAKALALR, AMUNISINEWS.CO.ID— Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg. Se’re,S.Sos menyerah-kan surat keputusan Bupati Takalar kepada Jamaluddin, SE. Dia akan menjabat sementara Direktur PDAM Takalar sisa periode 2015-2019. Menggantikan Hasrullah A. Haris, SE. SK diserahkan di ruang Pola Kan-tor Bupati Takalar Kamis (1/3/18) .

Wabup menyerahkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 152 Tahun 2018 tentang pember-hentian dan pengangkatan pejabat tersebut lantaran bupati tidak ada di tempat.

H Ahmad Sere mengatakan, sa-lah satu tugas Dirut PDAM Takalar baru dilantik adalah menyusun pe-rencanaan jangka pendek, melaku-kan kordinasi dan pengawasan se-luruh kegiatan operasional PDAM,

“Ia juga harus melaksanakan pembinaan karyawan PDAM, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM,” ujarnya.

Dikatakan, selain itu tugas paling esensial sebagai direktur diantaranya, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, anggaran tahunan dan rencana strategis bisnis kepa-da kepala daerah melalui Badan Pengawas.

“Kami ucapkan berterima ka-

sih kepada Dirut PDAM lama atas dedikasinya selama ini, dan mengu-capkan selamat kepada pejabat yang baru, semoga dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat mening-katkan PAD Takalar,” tandasnya.

Dikatakan H Sere, terseleng-garanya acara ini, dapat menjadi kebersamaan kita bahwa tanpa kita semua, Dirut tidak berhasil. “PDAM harus menjaga kualitas air agar masyarakat bisa menikmati air dengan bersih dan sehat, “jelasnya.

Menurutnya, tidak ada salah-nya, kesejaheraan PDAM diting-

katkan, tapi ada yang lebih penting-,sebagai tugas direktur adalah harus lebih konsentrasi peningkatan PAD Takalar.

Takalar pentingnya adalah PDAM harus lebih profesional un-tuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Takalar terpenting adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sekda Takalar DR. Ir. H. Ni-rwan N,M.Si selaku Pengawas PDAM Takalar pada kesempatan tersebut mengharapkan Semoga kinerja PDAM semakin baik dan

meningkat. “Saya selaku pengawas PDAM Dirut Baru, kinerjanya lebih baik sehingga dapat berkontribusi kepada PAD Kabupaten Takalar,” tandas Nirwan.

Kepada Staf PDAM untuk da-pat mendukung tugas-tugas dirut PDAM. Tugas dari pengawas PDAM adalah mengawas pelaksanaan tugas direksi dan perpanjangan tangan dalam melaksanakan kebi-jakan di PDAM. “Pergatian Dirut PDAM dilaksanakan untuk kepen-tingan organisasi dan peningkatan kinerja,”Jelas Sekda Takalar. l

Oleh: Nug/tamSIDOARJO, AMUNISINEWS.CO.ID—Dalam pilkades E-Voting ini, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, melaksanakan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama , kese-pakatan kerjasama dan sosialisasi serta simulasi Pilkades E-Voting Tahun 2018 dengan BPPT, PT. Intens Bandung, dan Universitas Muham-

madiyah Sidoarjo, Kamis (22/2) di Ruang Rapat Delta Graha Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sido-ajo,kemarin.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang diwakili oleh Direktur Pusat Tek-nologi Informasi dan Komunikasi Kedeputian Bidang Teknologi In-formasi, Energi dan Material DR. Dipl- Ing. Michael Andreas Pur-

woadi, DEA, menjelaskan bahwa pemilihan Kepala Desa secara elek-tronik ini merupakan suatu inovasi bagi Kabupaten Sidoarjo dan akan di dukung oleh BPPT sepenuhnya jelasnya.

Sistem semacam ini kedepan bisa diterapkan terus untuk Pilkades berikutnya. Banyak keuntungan yang kita dapat dari sistem eletronik ini, karena bisa mengurangi tingkat kecu-rangan, lebih transparan, lebih cepat dan lebih hemat,terangnya.

“Ada kekhawatiran dalam pelak-sanaannya nanti, bagaimana dengan pemilih yang gaptek? Tidak perlu dikhawatirkan karena E-voting ini sistemnya cukup mudah hanya ting-gal mencolek saja gambar calon yang dipilih pada dilayar,” ujar Purwoadi.

Sementara,bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan penandatanganan MoU kesepa-katan dan kerjasama E- Voting ini.

Dikarenakan ini menandakan bah-wa Pemerintah daerah dan semua pihak terkait sangat berkomitmen untuk mensukseskan Pilkades serentak ini, baik secara E-voting maupun manual.

Di Sidoarjo sedikitnya ada 70 desa yang mengikuti Pilkades seren-tak ini. 14 desa melaksanakan secara E-voting dan 56 desa pemilihan secara manual. 70 desa tersebut tersebar di 17 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo. 14 desa yang me-laksanakan E- voting terdapat di 14 kecamatan. Hanya 1 kecamatan yang tidak melaksanakn Pilkades serentak ini, yakni kecamatan Tulangan.

“Pelaksanaan Pilkades E-Voting ini baru dilaksanakan di Kabupa-ten Sidoarjo, dan baru Kabupaten Sidoarjo di tingkat Provinsi Jawa Timur yang melaksanakannya, ini merupakan pilot project ,tutur Abah Ipiul,sapaan akrab bupati Sidoarjo tersebut. l

Pemkot Depok Akan Memberi sanksi kepada Provider Tower yang Tidak Memiliki ijinOleh: JhonDEPOK,AMUNISINEWS.CO.ID—Peme-rintah Kota Depok dalam waktu dekat akan menertibkan menara telekomuni-kasi dan fiber optik (tower), baik base transceiver station (BTS) maupun micro-cell, yang diduga tidak mengantongi ijin.

Kepala Diskominfo Kota Depok Sidik Mulyono, mengatakan, pihaknya akan berkordinasi dengan beberapa dinas terkait, seperti dinas perijinan, Satpol PP dan Dishub untuk mendata seberapa ba-nyak provider yang tidak mengurus IMB.

“Langkah awal yang akan kami laku-kan, yaitu memberikan teguran kepada provider agar segera mengurus perijinan. Jika sampai surat peringatan (SP) 3 tidak digubris, maka kita berikan pilihan, mau kita bongkar atau dibongkar sendiri olehnya,” kata Sidik, saat gelaran Forum OPD Diskominfo Kota Depok, Senin (19/2), di Wisma Hijau, Cimanggis.

Ditegaskannya, apabila masyarakat mengetahui adanya pembangunan menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin, segera laporkan ke petugas atau pihak yang berwajib.

“Untuk laporan masyarakat, dapat melalui layanan 112. Atau langsung ke Diskominfo juga boleh. Akan kami respon cepat,” pungkas Sidik. l

SpektrumCEdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018

Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)EdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Wabup Lantik Direktur Baru PDAM Takalar

iMO indonesia – Menkopolhukam Tandatangani Pakta integritasOleh: Mustafa KamalJAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID—Menkopolhukam Wiranto mengatakan, industri Pers Media online saat ini harus mendapat perhatian khusus, sebab selain sebagai peluang usaha industri media online juga turut mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar dan berimbang dan media online memiliki posisi strategis menjadi garda terdepan dalam menjaga kebhinekaan.

Hal tersebut dikatakan Menko Polhukan Jendral ( Purn. ) Dr. H. Wiranto. SH Dewan Pembina IMO-Indonesia kepada DPP IMO-Indonesia,di kantornya senin pagi untuk turut serta menandatangani Pakta Integritas IMO-Indonesia.

Selain itu Wiranto juga memberi arahan dan pandangannya terkait organisasi dan Industri Pers Media OnlineTanah Air.

“Media Online memberikan Informasi berita yang informatif yang dapat diakses langsung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan luar negri terkait keadaan sosial budaya, capaian pembangunan, kepastian hukum dan peluang usaha dalam negri,” tambah Wiranto.

Dalam laporannya Ketum IMO Yakub F Ismail menuturkan, Industri Pers Media Online dapat menyumbangkan energi yang positif untuk negri ini. Yang tentunya juga harus diapresiasi dengan regulasi usaha khususnya Industri Pers Media Online yang sebagian besar bukan merupakan industri padat modal. “Agar semua dapat tumbuh dan berkembang dengan kesempatan yang sama dan aturan yang sesuai dengan kondisi usahanya,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, selain Yakub F. Ismail, hadir dam rombonan Sekjen Nasir Umar, Ketua antar lembaga M Brando serta dewan pembina Taufiq Rachman dan Lasman Siahaan.

Sedangkan Wiranto didampingi Deputi 7 Kemenkopolhukam Marsda Suwandi dan staf khusus Menkopolhukan DR Indra Fahrizal. l

Penandatanganan MoU

pilkADes sisTem e-VoTing siDoARjo jADi piloT pRojeCT

Penandatanganas MoU Pilkades Sistem E-voting Jadi Pilot ProjectKabupaten Sidoarjo

Pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Sidoarjo akan dilaksanakan secara serentak. dalam Pilkades kali ini menggunakan dua sistem yakni sistem E-voting dan manual. Penerapan sistem E-voting ini akan merubah maindset masyarakat dari pola pemilu manual (mencoblos) ke system modern (mencolek gambar pada layar monitor) dan suara pemilih bisa langsung masuk ke penghitungan suara tanpa ada kecurangan.

Wiranto: Awas! Empat Ancaman Pilkada

Pemkot Depok Himbau Masyarakat Tak Membuang sampah sembarangan di sungaiOleh: JohnDEPOK, AMUNISINEWS.CO.ID—Upaya Pemkot Depok mewujudkan kota bersih belum didukung masyarakat. Sebagian besar sampah dibuang tidak pada tempatnya yakni di parit, kali, sungai, sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Oleh karena itu, penanganan sampah tak hanya pada pemenuhan sarana dan prasarana saja, tetapi bagimana memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Sampah kalau tidak dikelola dengan baik dan dari awal, akan menimbulkan masalah besar,” kata Citra Indah, Kabid SDA Dinas PUPR Depok, Rabu (21/2/2018).

Disebutkannya, salah satu penyebab banjir di kota Depok yaitu, prilaku ma-syarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya.

“Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai maupun kali, apalagi dimusim penghujan. Bahkan sering ditemui tim satgas, kasur, sofa, yang sengaja dihanyutkan dikali,” jelas Citra.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, semaksimal kinerja satgas SDA, tidak akan terlihat hasilnya, bila prilaku membuang sampah di sungai maupun kali, tidak dihilangkan.

“Mari kita jaga kebersihan sungai dan kali di kota Depok. Untuk warga yang tinggal dibantaran kali maupun sungai, agar menjaga kebersihan, tidak lagi mem-buang sampah sembarangan. Tingkatkanlah kerja bhakti atau gotong royong dilingkungan masing masing,” pungkas Citra. l

DEDISI 338 | TH IX | 15 - 22 MEI 2017Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim) 16

Food Court Mangga Dua Square Lt. 3081319136259

Food Court Mangga Dua Square Lt. 3Food Court Mangga Dua Square Lt. 3

Bakso Rusuk“GAJAH MUNGKUR”

JAKARTA, AMUNISI—Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, polisi meng-gelar OperasiPatuh Jaya 2017. Ternyata, selama operasi berlangsung, polisi men-catat terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik pengendara roda dua maupun lebih.

Hal ini diakui oleh Kasubdit Bin Gak-

kum Ditlantads Polda Metro Jaya Jaya AKBP Budiyanto. Menurut catatannya, pada hari pertama saja sejak operasi dilancarkan, atau tepatjya pada Selasa (9/5) polisi menindak 3.618 kendaraan yang telah melanggar arus lalu lintas, sedang 634 kendaraan ditegur.

Pelanggaran meningkat pada hari

kedua, Rabu 10 Mei kemarin, hasil penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya hari kedua ada tilang sebanyak 5.930 dan teguran berjumlah 994..

“Pelanggaran tertinggi berupa me-lawan arus. Pada hari pertama pe-langgar yang melawan arus berjumlah 643 kasus, tidak menggunakan helm 264, tidak menyalakan lampu utama 163, kelengkapan surat 488, dan tidak menggunakan sabuk keselamatan 59 pelanggar,” katanya..

Pada hari kedua, melawan arus 959 pelanggar, tidak menggunakan helm 464 pelanggar, tidak menyalakan lampu 343, kelengkapan surat 644, dan tidak meng-gunakan sabuk pengaman 93 pelanggar..

Budiyanto menerangkan, sepeda motor juga masih mendominasi jenis kendaraan yang melakukan pelanggar-an tertinggi. Hari pertama ada 2.475 pelanggar sepeda motor, mobil pribadi 912, 154 mobil barang, dan bus 77. Se-dangkan hari kedua, pelanggar sepeda motor berjumlah 4.114, diikuti mobil penumpang 1.448, mobil barang 282, dan bus 86. yor/lis/dra

Operasi Patuh 2017

MENYADARKAN DENGAN TINDAKAN HUMANISKorlantas Mabes Polri

menggelar Operasi Patuh 2017 di seluruh Indone-

sia. Operasi patuh ini adalah operasi kepolisian

yang dilakukan secara terbuka bertujuan mewu-

judkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan

lancar pada lokasi rawan kecelakaan, rawan pe-

langgaran dan kemacetan di wilayah masing-masing.

AKBP Budiyanto: Pelanggaran Terus Meningkat!

di wilayah masing-masing.JAKARTA, AMUNISI—Operasi

ini dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 22 Mei 2017 melibatkan 23.000 personel kepolisian di seluruh Indonesia. Setiap dari memiliki sandi tersendi-ri. Misalnya di Jakarta dem-ngan sebutan Operasi Patuh

Jaya, di Jawa Barat disebut Operasi Patuh Loda-

ya, di Kalimantan Selatan disebut

Operasi Patuh Intan, di Ke-pulauan Riau diberi nama Operasi Pa-tuh Seligi, d i K a l i -m a n t a n T e n g a h namanya O p e r a s i

Patuh Te-labang, dan

sebagainya.N a h , s e l a m a

dua pekan lalu, Korps Lalu Lin-tas (Korlantas) menggelar Ope-

rasi Patuh 2017. Kendati operasi berttjuan Dalam operasi kali ini, Kakorlantas Mabes Polri Irjen Royke Lumowa meminta jajarannya ber-tindak humanis, kendati dati tujuan operasi adalah penindakan.

Menurut Kakorlantas, tindakan represif atau penegakkan hukum berupa penilangan yang terukur terhadap pelanggar lalu lintas harus dilakukan. Tepi, terpenting tidak melupakan tindakan kepolisian yang humanis.

“Ya itu kami lakukan karena tujuannya-kan meningkatkan ke-disiplinan pengendara. Sehingga angka kecelakaan dan titik kemacetan berkurang. Kami mengkedepankan penegakan hukum atau represif khususnya bagi pelanggaran-pelang-garan yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apa saja itu? Kecepatan tinggi, bonceng tiga, me-lawan arus, melanggar marka utuh kemudian lampu tidak dinyalakan pada malam hari misalnya, tidak pakai helm,” tegasnya.

Operasi Patuh ini dilakukan setiap tahun sekali, dan berbeda dengan Operasi Simpatik yang juga dilakukan Korlantas Polri. Perbeda-

annya, hukuman kepada pelanggar dalam Operasi Simpatik lebih kepada teguran karena operasi ini bersifat preventif, sedangkan dalam Operasi Patuh polisi tak segan mengeluar-kan surat tilang karena operasi ini bersifat penindakan.

Sasarannya adalah masyara-kat pengguna jalan yang mela-kukan pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti pengendara melawan arus, menerobos traffic light, parkir sembarangan, tidak memakai helm dan lainnya. Kategori ini disebut “potensi gangguan. Selanjutnya, masyarakat yang kurang me-mahami UU, rambu-rambu, kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas, kurang-nya etika berlalu lintas dan kendaraan tidak layak fungsi. Kategori ini dianggap sebagai “ambang gangguan”.

Dalam operasi ini, polisi akan berkosentrasi di trouble spot yaitu pelanggaran lalu lintas yang memicu kemacetan berlalu lintas dan black spot berupa kecelakaan lalu lintas.

Bagi engendara yang ditilang akan mendapat hukuman berupa kurungan penjara atau membayar denda. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dari pera-turan sebelumnya. lis/yor/dra

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantads Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ermayudi

Kakorlantas Mabes Polri Irjen Royke Lumowa

EdiSi 365 | TH X | 5 - 12 MaRET 2018Harga Rp 5.000,- (Luar Jakarta tambah ongkos kirim)

Oleh: irmanSURABAYA, AMUNI-SINEWS.CO.ID—Peme-rintah Kota (Pemkot) Sura-baya menyiapkan berbagai strategi dalam mensukses-kan Ujian Nasional Berba-sis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Salah satunya melakukan penga-daan 5.255 unit komputer yang akan disebar ke seko-lah-sekolah tingkat SD dan SMP. Pengadaan ribuan komputer itu pun diawasi oleh Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak dan Polresta-bes Surabaya.

Kepala Dinas Pendi-dikan Kota Surabaya Ikh-san mengaku minta tolong kepada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelola-an Aset Pemkot Surabaya untuk melakukan penga-daan 5.255 unit komputer. Pengadaan ini tahun 2018 ini untuk melengkapi kebu-tuhan komputer Pemkot Su-rabaya yang sudah tersebar di beberapa sekolah.

“Pengadaan ini bukan semata-mata untuk persi-apan UNBK, karena kegi-atan sehari-hari kita sudah menggunakan komputer, ulangan harianmenggu-nakan komputer, ujian akhir juga menggunakan komputer,” kata Ikhsan saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (22/2/2018).

Menurut Ikhsan, lelang itu diupayakan lebih cepat karena ia berharap pada saat ujian USBN yang akan dimulai pada tanggal 2 April 2018, sudah 100 persen me-miliki komputer. Selain itu, pada tahun 2018 ini, mata pelajaran yang diujikan di USBN semua mata pelajar-an, berbeda dengan tahun lalu yang hanya mengujikan tiga mata pelajaran. “Ma-kanya kami meminta ULP untuk segera melakukan pengadaan komputer itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian layanan Pengada-an dan Pengelolaan Aset Pemkot Noer Oemarijati mengatakan setelah ada

usulan dari Dinas Pendidik-an, maka pihaknya langsung melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuh-an Dinas Pendidikan itu. Mereka juga meminta supa-ya pengadaan komputer itu sudah siap digunakan pada tanggal 2 April 2018.

“Sebenarnya, penga-daan itu bisa dilakukan dengan e-Katalog, namun ternyata e-Katalog belum tayang hingga saat ini. Ma-kanya, kami meminta ma-sukan dari berbagai tenaga ahli tentang solusi pengada-an ini. Kami juga meminta masukan dari pakar hukum Unair,” kata Noer saat jum-pa pers.

Selain meminta masuk-an kepada tenaga ahli, pro-ses pengadaan komputer ini dari awal diawasi dan diberi arahan oleh Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak dan Polrestabes Su-rabaya. Supaya semua pro-sesnya tidak ada kesalahan sedikitpun. “Mereka juga mendampingi ketika kami melakukan simulasi apabila tidak bisa menggunakan e-Katalog dan apabila lelang bagaimana. Dan, lelang ini ada dua, ada lelang umum dan lelang cepat,” imbuhnya.

Dalam simulasi itu, me-reka mempertimbangkan apabila menggunakan le-lang umum, maka baru awal Maret bisa dilakukan kontrak, padahal komputer itu sudah harus siap pada tanggal 2 April, sehingga mereka merasa tidak me-mungkinkan untuk dilaku-kan lelang umum dan se-mentara diputuskan lelang cepat.

Selanjutnya, Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset juga me-lakukan kajian dengan pi-hak ITS yang sebelumnya mendampingi Dinas Pen-didikan dalam mengajukan spesifikasi komputer yang dibutuhkan. Kajian dengan tim ITS itu pun ternyata cocok dengan kebutuhan komputer di SD dan SMP, apalagi kalau hanya mau di-gunakan untuk menyambut USBN maupun UNBK.

Setelah ditemukan le-

lang cepat dan spesisfika-sinya, lalu Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset berkonsultasi kepada LKPP. Mereka mengirim-kan surat kepada LKPP me-mohon masukan tentang so-lusi lelang komputer, karena sistem e-Katalog tidak bisa tayang. “LKPP pun mem-berikan solusi untuk lelang, dan karena lelang umum tidak memungkinkan maka lelang cepatlah yang menja-di solusi,” tegasnya.

Hingga akhirnya, pro-ses lelang pun diumumkan pada 1 Februari 2018 di LPSE versi 4. Ternyata, PT Bismacindo Permata me-nawar Rp 8.970.000. Ang-ka ini lebih murah karena HPS-nya ditetapkan Rp 9,9 juta per unit sesuai dengan harga di e-Katalog. Secara sistem dilakukan klarifikasi dan ternyata mereka mem-punya kinerja itu. “Kami juga melakukan negosiasi untuk menambahkan sis-tem seperti microsof office di semua komputer itu, dan merek menyetujuinya, sehingga kami tetapkan dia sebagai pemenang lelang ini,” imbuhnya.

Hingga saat ini, ma-sih dalam proses penga-daan oleh PT Bismacindo Permata dan ia berharap pada akhir Maret, semua komputer itu sudah datang dan pada tanggal 2 April sudah bisa digunakan oleh siswa-siswi Surabaya untuk melaksanakan ujian.

Sementara itu, Kasi In-tel Kejari Surabaya I Ketut Kasna yang selalu men-dampingi proses lelang itu memastikan hingga saat ini belum ada pelanggaran yang ditemukan selama proses itu. Ia juga meng-aku selalu mendampingi setiap prosesnya, sehingga bisa mengetahui tidak ada pelanggarannya. “Saat ini, kami lebih mengutamakan pencegahan, sehingga ba-nyak memberikan saran untuk didiskusikan dengan tenaga ahli. Hingga saat ini, semua proses pengadaan ini sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran,” tegas Ketut. l

Oleh: RobiPANGKALPINANG,AMU-NISINEWS.CO.ID–Penyi-dik PPNS Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan pada Senin (26/2/2018) melaku-kan penyerahan tersangka P-21 dugaan korupsi dana pungut pajak kepada Kejaksa-an Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka atas nama Alma Dwin Caya Dika bin Ja-maluddin merupakan benda-hara pengeluaran pada dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Ka-bupaten Bangka Selatan.

Tersangka Alma Dwin Caya Dika diduga sejak tang-gal (7/4/2016 – 7/8/2018) su-dah melakukan pemotongan pajak penghasilan dari kegi-atan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan dan uang pajak tersebut de-ngan sengaja tidak disetorkan oleh tersangka sebagai pen-dapatan Negara akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga mengakibatkan ke-rugian Negara sejumlah Rp 174.190.250,00.

Tersangka melanggar pa-sal 39 ayat (1) huruf i. Undang Undang NO. 6 Tahun1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Un-dang NO.16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP .

Dalam jumpa pers yang diadakan di Aula Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tadi siang Senin (26/2/2018) telah di-sampaikan beberapa infor-masi kegiatan DJP Sumsel seperti penerimaan pajak dan tingkat kepatutan pajak oleh masyarakat. Penyampaian itu langsung oleh Kepala Direkto-rat Jenderal Pajak Sumatera Selatan M.Ismiransyah M Zain dengan didampingi Asis-ten Tindak pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Bangka Belitung Edy Erna-wan SH MH.

“Target penerimaan pajak 2018 adalah sebesar 1.424 triliyun rupaih , mengalami kenaikan sebesar 11persen dari target tagun 2017 yang sebesar 1.283,6 triliyun . Atau sebesar 75 persen dari target APBN 2018 atau berdasarkan data pengawasan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepu-lauan Bangka Belitung , tingkat kepatuhan perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi kar-yawan sudah cukup baik ,tetapi untuk wajib pajak pribadi non karyawan dan badan usaha masih perlu ditingkatkan,” ujar Ismiransyah (26/2/2018).

“Dihimbau kepada wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan PPH OP sebelum tanggal 31 Maret 2018 dan Wajib pajak Badan Usaha sebelum tang-gal 30 april 2018 dan dihim-bau kepada setiap wajib pajak untuk membayar dan mela-porkan pajak secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menghindari tindakan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permula-an maupun penyidikan yang merupakan upaya terakhir dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan,” tambahnya. l

J A K A R T A , A M U N I -SINEWS.CO.ID—Millie di-periksa sebagai saksi dalam ka-sus penyebaran berita bohong sebagaimana diadukan oleh Ello Hardiyanto (63), warga Jalan Guntur Jakarta Selatan.

Pengaduan dilakukan Ello pada Oktober 2017. Ello meng-adukan kepada pihak Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan tindak pidana peng-gelapan asal-usul orang dan tindak pidana penyebaran berita bohong. Ello mengadu, tindak pidana itu dilakukan Redaksi Majalah Indonesia Tatler dalam edisi Maret 2017 versi cetak maupun online.

Ello dalam laporan Nomor TBL/5030/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus menduga tindak pidana itu dilakukan secara bersama oleh pihak redaksi Majalah Indonesia Tatler ber-sama beberapa orang lain. Ello didampingi oleh advokat Dr Ir Albert Kuhon MS SH bersama Iskandar Siahaan SH dan Alfon Sitepu SH.

Penerbitan media berba-hasa Inggris itu di Indonesia, dilakukan berdasarkan lisensi dari penerbitan di luar negeri. Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi dari Millie Stephanie.

PT Mobiliari Stephindo, perusahaan yang menerbitkan Majalah Indonesia Tatler, juga menerbitkan Majalah Forbe-sIndonesia dan sejumlah ma-jalah mewah lain di Indonesia.

Maina Harjani, Redaktur Pelaksana (Managing Editor) Majalah Indonesia Tatler pe-kan silam ditanyai mengenai peranannya dalam kasus pe-nyebaran berita bohong oleh majalah yang dipimpinnya. Sebelumnya, Paulina Nani, pimpinan produksi majalah tersebut, juga ditanyai menge-nai penyebaran berita bohong oleh Majalah Indonesia Tatler dalam edisi Maret 2017. Awal Februari 2018, penyidik Polda Metro memeriksa memerik-sa Oktaviana Subardjo yang berjabatan Sekretaris Redaksi Majalah Indonesia Tatler.

Para petinggi majalah In-donesia Tatler itu ditanyai masalah penyebaran berita bohong dan perizinan PT Mo-biliari Stephindo. Perusahaan yang tidak memiliki izin pe-nerbitan pers itu, sejak tahun

2000 menerbitkan Majalah Indonesia Tatler. PT Mobili-ari Stephindo juga mendapat lisensi penerbitan Majalah Forbes Indonesia dan sejumlah majalah mewah lain.

Ello dalam pemeriksaan polisi menjelaskan bahwa Ma-jalah Indonesia Tatler edisi Maret 2017 baik versi cetak maupun versi online, mem-publikasikan foto resepsi per-kawinan Adams Selamat Adi Kuasa Hardiyanto dengan Clarissa Putri Suseno. Resepsi pernikahan berlangsung 15 Januari 2017 di Hotel Mulia, Jakarta Pusat. Majalah Indo-nesia Tatler edisi Maret 2017 versi cetak maupun online memberitakan resepsi itu dan memajang sejumlah foto.

Foto di majalah Indone-sia Tatler edisi Maret 2017 disertai teks dalam bahasa Inggris yang intinya berbunyi The bride and groom along with their parents yang da-lam bahasa Indonesia berarti “kedua mempelai bersama orangtuanya masing-masing”. Foto itu menggambarkan enam figur, Adams dan Clarissa Putri Suseno atau Sasa (mempelai) berdiri di tengah, figur Yansen Dicky Suseno dan Inge Rubiati Wardhana (orangtua Clarissa) paling kiri, dan figur yang bertindak seolah-olah sebagai orangtua Adams berdiri pada posisi paling kanan.

Dalam pemeriksaan, Ello menjelaskan dia maupun Gina (istrinya) selaku orangtua kan-dung Adams, tidak hadir dalam resepsi. Sehingga mustahil orangtua Adams ada dalam foto itu. Berita dan foto mem-pelai Adams bersama ‘orang-tuanya’ yang dimuat oleh Ma-jalah Indonesia Tatleredisi Maret 2017 itu membuat ba-nyak pihak bertanya-tanya ke-pada Ello dan Gina. Awal Mei 2017 Ello menghubungi pihak Majalah Indonesia Tatler. Ia menyampaikan koreksi dan minta hak jawab sebagaimna-na dijamin UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaktur Pelaksana Maja-lah Indonesia Tatler, Maina A. Harjani, menjawab imel Ello awal Mei 2017. Maina menga-kui kesalahan redaksi Majalah Indonesia Tatler dan menjan-jikan koreksi (ralat) atas berita foto itu dalam edisi berikutnya.

Sekitar tiga minggu setelah imel dari Maina, Adams yang sebenarnya anak kandung Ello dan Gina Kalalo, mengumum-kan pemutusan hubungan keluarga dengan orangtuanya melalui iklan suratkabar akhir Mei 2017.

Ternyata Maina ingkar jan-ji dan Redaksi Majalah Indone-sia Tatler tidak memenuhi janji publikasi ralat itu. Akhir Juli 2017, Ello mengadu kepada Dewan Pers. Dalam Penilaian Pernyataan dan Rekomendasi (PPR) No 26/PPR-DP/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017, Dewan Pers menyatakan Ma-jalah Indonesia Tatler tidak menjalankan fungsi pers se-bagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU No 40/1999 tentang Pers. PPR Dewan Pers juga menegaskan bahwaper-usahaan yang menerbitkan Indonesia Tatler bukan peru-sahaan pers.

PPR Dewan Pers itu mene-gaskan Redaksi Majalah Indo-nesia Tatler melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak segera melayani hak jawab yang diminta Ello Hardiyanto. Dewan Pers juga mengatakan Redaksi Majalah Indonesia Tatler melanggar pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak segera melayani permintaan hak jawab Ello Hardiyanto.

Sampai awal Februari 2018, pihak Majalah Indonesia Tatler masih menjual foto yang keliru itu melalui aplikasi ber-bayar Magzter, Wayang, Scoop, PressReader dan lain-lain. Baru pada pertengahan Febru-ari 2018, penyebaran foto yang keliru itu dihentikan. “Padahal Maina sejak awal Mei 2017 sudah mengakui kesalahan mereka dan berjanji meralat. Dan Dewan Pers awal Oktober 2017 menyatakan majalah itu melanggar kode etik jurnalis-tik,” kata advokat Albert Kuhon Senin (19/2/2018) petang.

PPR Dewan Pers meng-ungkapkan, perusahaan yang menerbitkan Majalah Indonesia Tatler melanggar Pasal 12 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena tidak mencantumkan nama pemimpin redaksi dan penanggungjawab majalah itu. Selain itu, PT Mobiliari Stephin-do yang menerbitkan Majalah Indonesia Tatler bukanlah per-usahaan pers.

Pda pemeriksaan di Dewan Pers terungkap bahwa dalam akta PT Mobiliari Stephindo perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan, travel dan lain-lain. Sama sekali bukan peru-sahaan penerbitan pers. “Tapi perusahaan itu selama belasan tahun bertindak seolah-olah perusahaan penerbit media. Mereka juga menerbitkan

Majalah Forbes,” kata Albert Kuhon.

Kuhon menduga Redaksi Majalah Indonesia Tatler ber-sekongkol dengan pihak-pihak yang ada dalam foto itu, serta narasumber maupun pihak-pihak yang menyuruh peliput-an. “Mereka secara bersama-sama menggelapkan asal-usul keturunan anak kandung Ello,” katanya.

Menurut Albert Kuhon, tindakan Redaksi Majalah Indonesia Tatler tersebut da-pat digolongkan sebagai pi-dana secara bersama-sama atau penyertaan (delneming) dalam penyebaran berita bo-hong. “Juga merupakan pe-nyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui trans-aksi elektronik, transmisi atau pendistribusian informasi dan dokumen yang menyebabkan pencemaran nama baik,” kata advokat itu.

Miliaran RupiahKuhon menjelaskan pula,

ancaman pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE ada-lah penjara 12 tahun dan denda Rp 12 miliar. Hal itu diatur da-lam pasal 27 sampai pasal 34, pasal 36 dan pasal 51 ayat (2) UU ITE. “Secara khusus pasal 51 ayat (2) UU ITE menegaskan orang yang terbukti melanggar pasal 36 diancam pidana pen-jara 12 tahun dan denda Rp12 miliar,” ujar Kuhon.

Kuhon menguraikan, pe-ngelola Majalah Indonesia Tatler versi online dapat dijerat pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-tronik (ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 19 tahun 2016. Ancaman penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transak-si elektronik adalah pidana penjara enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar. Sedang/Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE menyebutkan orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di-aksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapatdipidana empat tahun dan denda Rp 750 juta.

Selain itu, Redaksi Majalah Indonesia Tatler dapat dije-rat Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, karena tidak melayani Hak Jawab; serta ayat (3) karena tidak melayan-iHak Koreksi. Pasal 18 Ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diancam pida-na denda Rp 500 juta rupiah. l

pemilik sAhAm inDonesiA TATleR DipeRiksA polisi

Salah satu foto yang dimuat di Mjalah Indonesia Tatler

Kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh Majalah indonesia Tatler terus bergulir. Setelah memeriksa Redaktur Pelaksana majalah tersebut, kini giliran Millie Stephanie pemilik saham PT Mobiliari Stephindo, perusahaan yang menerbitkan Majalah indonesia Tatler yang diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Senin (19/2).

Tersangka Korupsi Pajak diserahkan ke Kejati Babel

Didampingi Kejari dan Kepolisian

Pemkot Siapkan 5.255 Unit Komputer Jelang UNBK