PENDAHULUAN

Page 1

Pajak penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus

dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas

seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT

Tahunan PPh.

Pajak penghasilan 25 dalam hal-hal tertentu Direktur Jendral Pajak diberi wewenang

untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar

sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat hal-hal tertentu, yaitu:

wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan

tidak teratur, SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu

yang ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan PPh, wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang

mengakibatkan angsuran lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan,

terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Modul ini dibuat sebagai tugas tertulis dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan.

Diharapkan modul ini dapat membantu untuk menambah pengetahuan mengenai

PPh Pasal 25. Selain itu, untuk menembah wawasan bagi mahasiswa tentang pajak.

Modul ini menggunakan sumber tertulis yang berasal dari buku dan internet. Kami

sadar bahwa modul ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami

menerima kritik dan saran demi sempurnanya modul ini.

CONTENTS Daftar Isi

Pengertian _____________________________________________________________________________ 1

Angsuran _______________________________________________________________________________ 1

Contoh Angsuran Wajib Pajak Orang ________________________________________________ 2

Contoh Angsuran Wajib Pajak Badan ________________________________________________ 3

Tarif Pajak ______________________________________________________________________________ 4

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan ___________________________________________ 5

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan _______________________________________________ 6

PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu ________________________________________________ 7

Konsekuensi PPh 25 __________________________________________________________________ 8

Perhitungan PPh 25 Untuk WP Tertentu ____________________________________________ 9

Pengecualian Bagi WP ke Luar Negeri ______________________________________________ 10

Kesimpulan ___________________________________________________________________________ 11

PENDAHULUAN

Page 1

Pengertian

DEFINISI

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran

Pajak Penghasilan secara angsuran. Angsuran

dapat dibayarkan setiap bulan.

TUJUAN

Untuk meringankan beban Wajib Pajak,

mengingat pajak yang terutang harus dilunasi

dalam waktu satu tahun.

SIFAT

Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak

bisa diwakilkan.

Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak

bisa diwakilkan. Wajib Pajak (WP), baik berupa

Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan

suatu kegiatan usaha dikenai Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh

tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam

menyetor maupun melapor, dapat dikenai

sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

ANGSURAN

Wajib Pajak (WP), baik

berupa Orang Pribadi atau pun Badan

yang melakukan

suatu kegiatan usaha dikenai

Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 25 berupa

angsuran PPh tiap bulannya.

Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun

melapor, dapat dikenai

sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

PPh terutang menurut SPT PPh Tahun Pajak yang lalu – PPh Pasal 22, 23,24

12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

PPH PASAL 25

Page 2

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan

yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh

yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang

terutang atau dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi

12 (dua belas).

CONTOH

ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG

PRIBADI

Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan

SPT tahun 2016 sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong

atau dipungut oleh pihak ke tiga serta yang terutang dibayar ke

luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.

PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar Rp 15.000.000

PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp 10.000.000

PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar Rp 2.500.000

PPh 24, pajak di luar negeri sebesar Rp 7.500.000 seluruhnya dapat

dikreditkan

PENGHITUNGAN ANGSURAN

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016

Kredit pajak tahun 2016: Rp 50,000,000

PPh Pasal 21 Rp 15,000,000

PPh Pasal 22 Rp 10,000,000

PPh Pasal 23 Rp 2,500,000

PPh Pasal 24 Rp 7,500,000

Total kredit pajak Rp 35,000,000

Dasar perhitungan angsuran Rp 15,000,000

Jadi, total kredit pajak sebesar Rp35.000.000 digunakan untuk

mengurangi PPh terutang sebesar Rp50.000.000 sehingga dasar

perhitungan angsuran sebesar Rp15.000.000 per tahun.

PPH PASAL 25

Page 3

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP

setiap bulan adalah:

Rp 15.000.000 : 12 = Rp 1.250.000

ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan

surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016

sebesar Rp125.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut

oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri

dalam tahun 2016 sebagai berikut:

PPh yang dipungut oleh pihak lain (PPh 22) sebesar Rp30.000.000

PPh yang dipotong oleh pihak lain (PPh 23) sebesar Rp15.000.000

PPh yang dibayar di luar negeri sebesar Rp42.500.000 yang

dikreditkan (PPh 24) sebesar Rp40.000.000.

Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain

dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terebut utuk

bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam

tahun 2016.

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016

Kredit pajak tahun 2016: Rp 125,000,000

PPh Pasal 22 Rp 30,000,000

PPh Pasal 23 Rp 15,000,000

PPh Pasal 24 Rp 40,000,000

Total kredit pajak Rp 85,000,000

Dasar perhitungan angsuran

Rp 40,000,000

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak setiap bulan (PPh 25) dalam tahun 2017 adalah:

Rp 40.000.000 : 8 = Rp 5.000.000

PPH PASAL 25

Page 4

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP),

yaitu:

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.

Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

Sampai Rp 50.000.000 = 5%

Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%

Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%

Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Catatan: Tarif umum yang dimaksud adalah tarif penghitungan pajak penghasilan bagi WP Badan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No Ketentuan Tarif

1 Berlaku sampai

31 Desember 2008

a. s.d Rp 50.000.000 = 10%

b. diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.00 = 15%

c. diatas Rp 100.000.00 = 30%

2 Berlaku pada tahun 2009 28%

3 Berlaku pada tahun 2010 25%

Untuk WP Badan masuk bursa diberikatn tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku, sesuai dengan ketentuan serta syarat yang berlaku

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan

Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

PPH PASAL 25

Page 5

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25

BATAS WAKTU PEMBAYARAN

• Angsuran PPh Pasal 25 paling lambat dibayar oleh WP tanggal

15 bulan berikutnya.

• Missal, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus

dibayar paling lambat 15 Maret 2014.

• Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk

Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka

pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya.

• Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak, pembayaran harus

dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau

dokumen sejenisnya.

BATAS WAKTU PELAPORAN

• Pelaporan SPT masa atas angsuran tersebut dilakukan paling

lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

• Misal, angsuran bulan Maret 2007 dilaporkan paling lambat

tanggal 15 April 2017.

• Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan

sebagai berikut:

Jika WP memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

WP yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan

SPT tahunan PPh harus disampaikan dikantor pelayanan pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar

PPH PASAL 25

Page 6

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak (SSP) atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP. SSP

dijadikan bukti pembayaran apabila telah divalidasi dengan Nomor

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN itu sendiri

merupakan nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara

yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi (NTPN). Akan tetapi, Wajib Pajak tetap harus menyampaikan SPM PPh Pasal 25 apabila:

1. jumlah angsuran PPh Pasal 25 adalah nihil

2. bentuk satuan uang yang dibayarkan selain rupiah, atau

3. melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN tetap harus menyampaikan SPM PPh Pasal 25.

ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH

Batas waktu penyampaian SPT PPh bagi WP orang pribadi adalah

akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Bagi WP Badan adalah

akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran

sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun

pajak yang lalu.

ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak

yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan

SKP tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut

berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya SKP.

PPH PASAL 25

Page 7

PPH PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU

o WP berhak atas kompensasi kerugian

Sisa kerugian tidak dapat dikompensasikan jika telah lewat 5 tahun.

o WP memperoleh penghasilan tidak teratur

Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima secara berkala sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, harta dan atau modal, kecuali PPh yang bersifat final.

o SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan

Jika audit laporan keuangan perusahaan belum selesai dilakukan, atau belum tersedianya dana untuk membayar pajak yang terutang. Perusahaan menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh yang telah ditetapkan.

o WP diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh

o WP menbetulkan SPT PPh angsuran bulanan > angsuran bulanan sebelum

o Perubahan usaha atau kegiatan WP

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih, Wajib Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75%, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25.

PPH PASAL 25 DALAM HAL-HAL

TERTENTU

WP berhak ataskompensasi

kerugianWP

memperolehpenghasilantidak teratur

SPT PPh tahun yang lalu disampaikan

setelah lewat bataswaktu yang ditentukan

WP diberiperpanjangan jangkawaktu penyampaian

SPT PPh

WP menbetulkanSPT PPh angsuran

bulanan >angsuranbulanan

Perubahanusaha atau

kegiatan WP

PPH PASAL 25

Page 8

Konsekuensi PPh Pasal 25

Bila nilai PPh Pasal 25 atas penghitungan lebih besar dari yang

telah dibayarkan, maka kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan sejak

jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal

penyetoran.

Bila nilai PPh Pasal 25 atas penghitungan lebih kecil dari yang telah

dibayarkan, maka atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal

25 dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan

berikutnya.

PPH PASAL 25

Page 9

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP Tertentu

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa angsuran dalam tahun berjalan

dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun lalu. Akan tetapi untuk WP tertentu,

angsuran pajak penghasilan dapat dihitung dengan ketentuan yang berbeda.

Penghitungan yang berbeda ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran

penghitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini dari

kegiatan usaha tersebut. Berikut merupakan ketentuan penghitungan angsuran,

yang berbeda dan disesuaikan dengan kegiatan usaha tertentu.

1. WP Badan Baru:

2. Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi:

3. WP BUMN & BUMD

a. WP BUMN & BUMD setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) disahkan:

b. WP BUMN & BUMD sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) disahkan: Sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir

pajak sebelumnya.

4. WP masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan

diharuskan membuat laporan keuangan berkala:

PPH PASAL 25

Page 10

Pengecualian Bagi Wajib Pajak ke Luar Negeri

SYARAT Orang asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183.

Pejabat-pejabat perwakilan dari negara asing.

Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

WNI yang menetap di luar negeri, memiliki dokumen resmi sebagai penduduk luar negeri.

Jemaah haji (yang dilakukan instansi berwenang).

Para pekerja WNI dalam rangka pengiriman TKI.

Mahasiswa asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi.

Orang asing yang tidak menerima penghasilan di Indonesia.

Tenaga kerja WNA, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun telah dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk.

Orang sakit yang akan berobat ke luar negeri.

Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Indonesia ke luar negeri.

Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi.

TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN Untuk WP orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun, NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum keberangkatan.

Untuk WP yang tidak memiliki NPWP sendiri (istri atau suami, anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan), diberikan melalui pengecekan validasi NPWP WP Dengan ketentuan bahwa WP yang tidak memiliki NPWP:

Bagi WNI, melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; dan/ atauo Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.

Bagi WNA, melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen yang menunjukkan hubungan status keluarga.

Wajib Pajak orang

pribadi dalam

negeri yang tidak

memiliki NPWP

dan telah berusia

21 tahun yang

bertolak ke luar

negeri wajib

membayar pajak.

Besarnya fiskal luar

negeri (FLN):

Rp 2.500.000 untuk

setiap orang setiap

bertolak ke luar

negeri dengan

pesawat udara

Rp 1.000.000 untuk

setiap orang setiap

bertolak ke luar

negeri dengan

angkutan laut

Ketentuan tersebut

tidak berlaku lagi

sejak 31 Desember

2010.

PPH PASAL 25

Page 11

Kesimpulan

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak tiap bulan yang

dikenakan atas pajak penghasilan terutang (berdasarkan SPT

tahun lalu) dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah

dikreditkan. Besarnya angsuran yang dibayarkan sebelum

penyampaian SPT adalah sama dengan angsuran bulan terakhir

pada tahun sebelumnya. Setelah SPT disampaikan, besarnya

angsuran sesuai dengan SPT yang ada. Setelah SKP diterbitkan,

besarnya angsuran sesuai SKP yang ada.

Terkadang, dalam pembayaran angsuran yang dilakukan setiap

bulan tidak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Maka, terdapat konsekuensi yang harus dilakukan untuk mengatasi

ketidak sesuaian tersebut. Terdapat dua konsekuensi, yaitu jika

angsuran yang dibayarkan lebih banyak atau kurang dari angsuran

yang seharusnya dibayarkan. Jika kurang bayar, maka akan

dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Sedangkan jika WP

mengalami kelebihan pajak akan di pindah bukukan pada bulan

selanjutnya.

Selain itu terdapat peraturan yang mengatur tentang PPh Pasal 25.

Diantaranya adalah PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu yang

berkaitan dengan kondisi wajib pajak di luar keadaan yang

seharusnya terjadi. Sehingga diperlukan perhitungan PPh Pasal 25

untuk wajib pajak tertentu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

PPH PASAL 25

Page 12

Sumber Informasi

RESMI, SITI PERPAJAKAN

SETYAWAN, SETU

PERPAJAKAN WWW.ONLINE-PAJAK.COM

Thn 2016

Trbt Jakarta

Salemba Empat

Thn 2009

Trbt Malang

Umm Press

Thn 2016

http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-25