p u t u s a n - pt-bandung.go.id › uploads › file › perkara_perdata › ...halaman 1 dari 31...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
P U T U S A N
Nomor 64/Pdt/2015/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------
DARMAWAN PRAKARSA (TJOA TJONG HIAN ), beralamat di Jl. Tiang
Bendera No.80, RT.005/RW.003, Kelurahan Roa Malaka,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : Surya Bakti Batubara, SH.
MM., Palti Hutagaol, SH., Robert Paruhum Siahaan, SH.,
dan Arrie Afrian, SH., dari Kantor SURYA BATUBARA &
ASSOCIATES, LAW FIRM, berkantor di Wisma Intra Asia
Gedung Annex 1 Lt.2, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.58,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Oktober 2014; -------------------------------------------------------
--------- Sebagai Pembanding, semula Tergugat II ; ---------
L A W A N :
H. MOH. RUSMIN, beralamat di Mekarsari Rt.011 Rw.003 Kelurahan
Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten
Karawang, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada : SRI JOELIASTOETI, SH.MH Advokat
berkantor di Komplek Ruko Betawi Permai, Jalan Payangan
No. 1 Jatirangga Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Oktober 2014; ---------------------------------------------
---------- Sebagai Terbanding, semula Penggugat ; ---------
D A N
1. HADI YAMIN, beralamat dahulu di Jalan Pluit Selatan I No.75 Jakarta
Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di
dalam maupun di luar negeri; ----------------------------------------
------ Sebagai Turut Terbanding, semula Tergugat I; ------.
Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
2. PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk, Credit Recovery I Group, Regional
Credit Recovery III Jakarta Kota dahulu BANK BUMI
DAYA JAKARTA KOTA, berkedudukan di Jalan Lapangan
Stasiun No. 2 Jakarta Kota; -------------------------------------------
------ Sebagai Turut Terbanding, semula Tergugat III; -----
3. ERLY SOEHANDJOJO, PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdengklok,
berkedudukan di Jalan Kertabumi No. 71 Karawang; ---------
-- Sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat I; --
4. IDA ROSIDA SURYANA, SH. Notaris dan PPAT Wilayah Kecamatan
Rengasdengklok, berkedudukan di Jalan Melati No. 8
Karawang; -----------------------------------------------------------------
-- Sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat II; -
5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan di
Jalan A. Yani No. 68 Karawang; -------------------------------------
- Sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat III; -
Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------------
Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Februari
2015, No. 64/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak tersebut di atas; -
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang
tanggal 08 Oktober 2014, Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw; --------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal
08 Oktober 2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw; -------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
29 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Karawang pada tanggal 29 Januari 2014 di bawah Register Nomor :
4/Pdt.G/2014/PN.Krw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --------------
1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin
Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter
persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : --------------------------------------
- Sebelah Utara : Jl. Raya Rengasdengklok. -----------------------------
- Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD. ----------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. --------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. -------------------------------------
2. Bahwa pada tahun 1988 PENGGUGAT pernah mengadakan perjanjian
hutang piutang dengan TERGUGAT I, yang mana hutang piutang tersebut
diberikan dengan 2 (dua ) tahap yaitu : -------------------------------------------------
- Tahap Pertama : sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) yang
diberikan/ diserahkan pada tanggal 22 Nopember 1988. ------------------
- Tahap Kedua : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) yang
diberikan/diserahkan pada tanggal 20 Oktober 1988. ----------------------
Atas hutang tersebut diatas telah disepakati bahwa sebagai
jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama HAJI
RUSMIN bin BARDI. -----------------------------------------------------------------
3. Bahwa pada saat PENGGUGAT hendak membayar hutangnya ternyata
TERGUGAT I sudah pindah alamat dan PENGGUGAT telah berusaha
mencari tempat tinggal TERGUGAT I yang baru akan tetapi sampai saat
Gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak pernah diketahui lagi
keberadaannya. -------------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa karena tidak ditemukan alamat TERGUGAT I maka PENGGUGAT
mencari informasi tentang status tanah sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama
HAJI RUSMIN bin BARDI pada TURUT TERGUGAT II ternyata diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------
- Pada tahun 1989 tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT tanah
yang dijadikan jaminan hutang tersebut oleh TURUT TERGUGAT III telah
dibalik nama ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan jual beli
sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989
tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan
ERLY SOEHANDJOJO, PPAT untuk wilayah Kecamatan
Rengasdengklok ( TURUT TERGUGAT I ). ----------------------------------------
- Pada tahun 1991 Sertifikat Hak Milik No. 49 dijadikan jaminan hutang ke
BANK BUMI DAYA CABANG JAKARTA KOTA yang sekarang menjadi
PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk, Credit Recovery I Gruop, Regional
Credit Recovery III Jakarta Kota ( TERGUGAT III ) berdasarkan Akta
Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 yang dibuat dan
Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA SURYANA, SH, Notaris dan
PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdengklok ( TURUT TERGUGAT II ). ---
5. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh
ratus empat puluh meter persegi ) tidak pernah menghadap TURUT
TERGUGAT I untuk menjual tanah dimaksud baik kepada TERGUGAT II
maupun pihak lain. Terbukti tanah tersebut dari dulu hingga saat ini masih
dikuasai oleh PENGGUGAT. --------------------------------------------------------------
Oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menghadap TURUT TERGUGAT I
untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740
M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) maka sudah
sepatutnya apabila jual beli dihadapan TURUT TERGUGAT I dinyatakan
cacad hukum sehingga segala surat-surat ataupun akta yang terkait dengan
jual beli tersebut khusus Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22
Agustus 1989 adalah tidak sah menurut hukum. -------------------------------------
6. Bahwa oleh karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.
100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 cacad hukum maka dengan
sendirinya serangkaian proses balik nama oleh TURUT TERGUGAT III atas
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh
ratus empat puluh meter persegi ) ke atas nama TERGUGAT II menjadi
cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. --------------------------
Oleh karena proses balik nama ke atas nama TERGUGAT II tidak sah
menurut hukum maka Kepemilikan TERGUGAT II atas bidang tanah
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh
ratus empat puluh meter persegi ) menjadi cacad hukum sehingga tidak sah
menurut hukum. -------------------------------------------------------------------------------
7. Bahwa karena TERGUGAT II bukanlah pemilik yang sah atas bidang tanah
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat hak Milik No. 49/Kalangsari seluas
10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) maka
TERGUGAT II tidak berhak untuk menjaminkan Sertifikat dimaksud pada
TERGUGAT III. Oleh karena yang menjaminkan adalah orang yang tidak
berhak maka dengan sendirinya Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2
Oktober 1991 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA
SURYANA, SH. Notaris dan PPAT untuk Wilayah Kecamatan
Rengasdengklok ( TURUT TERGUGAT II ) adalah cacat hukum oleh
karenanya tidak sah menurut hukum. ---------------------------------------------------
Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas tanah
obyek sengketa tidak pernah menjual/mengalihkan pada pihak lain maka
sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat dan
akta-akta serta semua perjanjian-perjanjian yang terkait dengan proses
peralihan dan pemasangan Hipotik atas Sertifikat Hak Milik No. 49 seluas
10.740 M2 ( sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi ) yang
terkait tanpa melalui persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah
tidak sah menurut hukum. ------------------------------------------------------------------
9. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang telah dengan sengaja
tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT melakukan serangkaian
perbuatan jual beli dan memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49
seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi )
atas nama TERGUGAT II adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan
Hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada
PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil. --------------------------
10. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan
kerugian materiil PENGGUGAT dimana PENGGUGAT kehilangan status
kepemilikan atas tanah miliknya maka sudah sepatutnya apabila
TERGUGAT I-III dihukum untuk membayar Rp. 537.000.000,- ( lima ratus
tiga puluh juta rupiah ). ----------------------------------------------------------------------
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I-III telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT I-III dihukum untuk
membayar secara tanggung renteng atas kerugian imateriil PENGGUGAT
dimana PENGGUGAT merasa terganggu dan tidak nyaman, sekalipun
secara langsung apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut
sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah). ---------------------------------
12. Bahwa untuk menghindari PENGGUGAT dari kerugian yang lebih besar lagi
dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka
PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan, memohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk menetapkan Peletakan Sita
Jaminan ( Conservatoir beslag ) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.
49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI seluas 10.740
M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) selanjutnya
disebut obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut : -------------------
- Sebelah Utara : Jl. Raya Rengasdengklok. -----------------------------
- Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD. ---------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. -------------------------------------------
Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
- Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. -------------------------------------
13. Bahwa apabila PARA TERGUGAT lalai untuk melaksanakan isi putusan
dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila dihukum untuk membayar
uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), untuk setiap
harinya PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini. ---------
14. Bahwa oleh karena sampai saat ini PENGGUGAT masih mempunyai
hutang pada TERGUGAT I sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah )
yang tetap harus dibayarkan berikut bunganya sebesar Rp. 10 % per tahun
sehingga total pinjaman berikut bungan sebesar Rp. 6.000.000,- + 25 tahun
2 bulan ( Rp. 6.000.000,- X 10 % = Rp. 6.000.000,- + Rp. 15.100.000,- =
Rp. 21.100.000,- ( dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), namun oleh
karena TERGUGAT I tidak diketahui lagi keberadaannya maka untuk
melaksanakan prestasi tersebut PENGGUGAT menitipkan ( Konsinyasi )
uang pembayaran tersebut berikut bunganya sebesar Rp 21.100.000,- ( dua
puluh satu juta seratus ribu rupiah ),- kepada Ketua Pengadilan Negeri
Karawang. --------------------------------------------------------------------------------------
15. Bahwa gugatan tertanggal 22 Januari 2014 ini diajukan berdasarkan bukti-
bukti yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi
kebenarannya, oleh karenanya adalah wajar apabila Gugatan
PENGGUGAT ini dikabulkan untuk seluruhnya dan dinyatakan bahwa
Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun
ada verzet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. ----------------------
Maka : berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PENGGUGAT memohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang, berkenan untuk
memutuskan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----------------
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah menurut hukum
atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas
nama HAJI RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh
ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Jl. Raya Rengasdengklok. --------------------
- Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD. ------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. ----------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. ----------------------------
3. Menyatakan Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I
adalah merupakan perjanjian hutang piutang. -------------------------------
Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah mengalihkan tanah
milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah merupakan
Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Akta Jual Beli No.
100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dan ditanda
tangani dihadapan TURUT TERGUGAT I selaku PPAT untuk wilayah
Kecamatan Rengasdengklok adalah cacad hukum oleh karenanya
tidak sah menurut hukum. ---------------------------------------------------------
5. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT III yang telah
memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas
10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi )
dengan batas-batas sebagai berikut : ------------------------------------------
- Sebelah Utara : Jl. Raya Rengasdengklok. -------------------
- Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD. ------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. ----------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. ----------------------------
Menjadi atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN )
adalah Cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. ------
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menjaminkan tanah
milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT III adalah merupakan
Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991
tanggal 2 Oktober 1991 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan
IDA ROSIDA SURYANA, SH, Notaris dan PPAT Wilayah Kecamatan
Rengasdenglok ( TURUT TERGUGAT II ) adalah cacad hukum oleh
karenanya tidak sah menurut hukum. ------------------------------------------
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk menyerahkan asli
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari atas nama DARMAWAN
PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN ) kepada PENGGUGAT baik
dengan sukarela maupun dengan upaya paksa serta memerintahkan
kepada TERGUGAT III untuk menghapus/meroya Hak Milik No.
49/Kalangsari dari daftar obyek jaminan kredit/jaminan hutang pada
semua daftar-daftar yang ada pada pihak TERGUGAT III. ---------------
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk menerbitkan Sertifikat
Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari apabila TERGUGAT
III tidak menyerahkan dengan sukarela maupun dengan upaya paksa
asli Sertifikat Hak Milik No.49/kalangsari kepada PENGGUGAT, dan
sekaligus mencoret/menghapus/membatalkan peralihan Hak Milik
No. 49/Kalangsari atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA
Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
TJONG HIAN ), kemudian mengembalikan keatas nama HAJI
RUSMIN bin BARDI ( PENGGUGAT ) dari daftar-daftar umum
lainnya di TURUT TERGUGAT III serta menghapus/
mencoret/meroya sebagai jaminan kredit TERGUGAT III pada daftar
tanah yang ada pada TURUT TERGUGAT III. -------------------------------
9. Menyatakan serangkaian perbuatan PARA TERGUGAT adalah
merupakan Perbuatan Melawan Hukum. --------------------------------------
10. Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan ( Conservatoir
Beslag ) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT atas bidang tanah
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI
RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus
empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : ----
- Sebelah Utara : Jl. Raya Rengasdengklok. --------------------
- Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD. ------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. ----------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. ----------------------------
11. Menghukum TERGUGAT I- III membayar kerugian materiil senilai
harga tanah tersebut sebesar Rp. 537.000.000,- ( lima ratus tiga
puluh tujuh juta rupiah ); -----------------------------------------------------------
12. Menghukum TERGUGAT I-III secara tanggung renteng membayar
kerugian imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).
13. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk
patuh pada putusan dalam perkara ini. ----------------------------------------
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa
sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), untuk setiap harinya
PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini. -----------
15. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk
menerima uang titipan/konsinyasi atas pinjaman PENGGUGAT
kepada TERGUGAT I berikut bunganya sebesar Rp. 21.100.000,-
(dua puluh satu juta seratus ribu rupiah ). -------------------------------------
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi
maupun upaya hukum lainnya. ---------------------------------------------------
17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini. -----------------------------------------------------------
Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo et Bono ). ----------------------------
Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
telah membantahnya dengan memberikan Jawaban sekaligus mengajukan
gugatan Rekonpensi sebagai berikut : -------------------------------------------------------
I. DALAM KONPENSI : ------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
karena dalil-dalil Penggugat memutar balikan fakta-fakta yang terjadi atas
tanah yang diperselisihkan oleh Penggugat. --------------------------------------
2. Bahwa Tergugat II adalah Pemilik sah atas tanah sesuai SHM No. 49
seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari, Kecamatan
Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat karena Tergugat II telah
membeli tanah tersebut dari Penggugat pada tanggal 22 Agustus 1989
sesuai Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989
yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah. ---------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa jual beli tersebut selanjutnya didaftarkan untuk dibuat proses balik
nama melalui Turut Tergugat III sehingga terbitlah SHM No.49 atas nama
Tergugat II sebagaimana yang tercatat dalam Pencatatan Peralihan Hak
lain-lain dan penghapusannya tanggal 5 September 1989. --------------------
4. Bahwa dengan demikian proses jual beli dan balik nama atas tanah SHM
No. 49 dari Penggugat kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan
Undang-undang dan prosedur yang berlaku ( PP No. 24 tahun 1961 )
yakni dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah ( Turut Tergugat
I ) dan telah diterbitkan SHM atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat
III selaku institusi/lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk
menerbitkan Sertifikat tanah. ----------------------------------------------------------
5. Bahwa Akta Jual Beli tanah merupakan Akta Otentik karena dibuat
dihadapan PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) sehingga sesuai Pasal
138 HIR menegaskan pihak-pihak yang keberatan terhadap akta otentik
mempunyai kewajiban untuk membuktikannya. Oleh karena sesuai Pasal
165 HIR, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna. ----------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah Pemilik yang sah atas tanah SHM
No.49 sehingga sesuai UU No.5 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok
Agraia, mempunyai kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas
tanah termasuk menjaminkan kepada siapapun, dalam hal ini adalah
kepada Tergugat III untuk agunan kredit CV TARUNA NIAGA, yang
Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
selanjutnya dibebani dengan hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober
1991 dan terbitlah Sertifikat Hipotik I No. 303/1991. -----------------------------
7. Bahwa berdasarkan alasan diatas, dalil gugatan Penggugat yang
mendalilkan tidak pernah menjual tanah SHM No.49 kepada Tergugat II
adalah tidak benar karena proses jual beli dan balik nama sesuai
jawaban diatas telah dilakukan dihadapan PPAT dan diterbitkan SHM
atas nama Tergugat II sehingga proses jual beli dan balik nama telah sah
adanya. --------------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi baik materiil maupun
imateriil karena Tergugat II secara sah telah membeli atas tanah SHM
No. 49 dan sampai dengan saat ini Tergugat II tidak pernah menguasai
secara fisik atas tanah tersebut dan bahkan Penggugatlah yang sejak
dijual sampai dengan saat ini menguasai secara fisik dan menikmati hasil
atau memperoleh manfaat secara ekonomis dari tanah tersebut. -----------
9. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan Sita Jaminan atas tanah SHM No.49
karena tanah SHM No. 49 nyata-nyata telah dijual oleh Penggugat
kepada Tergugat II sehingga saat ini milik sah Tergugat II dan sampai
dengan saat ini tidak ada hubungan hutang piutang dengan Penggugat.
10. Bahwa masalah hutang piutang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat I karenanya merupakan urusan intern Penggugat dengan
Tergugat I, sehingga tidak ada alasan hubungan hutang-piutang antara
Penggugat dengan Tergugat I tersebut dikaitkan dengan kepentingan
Tergugat II selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49. -----------------
11. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan agar Putusan ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi maupun
upaya hukum yang lain karena perkara gugatan ini tidak memenuhi
syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Verzet sebagaimana
tercantm dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000
tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran MA No. 4 tanggal 20 Agustus 2001.
II. DALAM REKONPENSI : --------------------------------------------------------------------
1. Bahwa hal-hal yang telah sampaikan Dalam Konpensi mohon tercantum
dan terulang kembali disini. ------------------------------------------------------------
2. Bahwa Tergugat II ( Penggugat Rekonpensi ) akan mengajukan gugatan
Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi ( Tergugat I Rekonpensi ). ------
Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik sah atas tanah sesuai
SHM No.49 seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari,
Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, karena Penggugat
Rekonpensi telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I Rekonpensi
pada tanggal 22 Agustus 1989 sesuai Akta Jual Beli No.
100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan
Turut Tergugat I Rekonpensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. --------
4. Bahwa jual beli tanah SHM No. 49 tersebut selanjutnya didaftarkan untuk
dibuat proses balik nama melalui Turut Tergugat III Rekonpensi sehinga
terbitlah SHM No. 49 atas nama Penggugat Rekonpensi sebagaimana
yang tercatat dalam pencatatan peralihan Hak lain-lain dan
penghapusannya tanggal 5 September 1989. -------------------------------------
5. Bahwa dengan demikian proses jual beli dan balik nama atas tanah SHM
No.49 dari Tergugat I Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi telah
sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan prosedur yang berlaku
(PP No. 24 tahun 1961 ) yakni dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah ( Turut Tergugat I Rekonpensi ) dan telah diterbitkan SHM
atas nama Penggugat Rekonpensi oleh Turut Tergugat III Rekonpensi
selaku institusi negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan
sertifikat tanah. ----------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah selaku Pembeli yang sah atas
SHM No. 49 dari Tergugat I Rekonpensi namun sampai dengan saat ini
Penggugat Rekonpensi tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah
tersebut, namun Tergugat I Rekonpensi yang sejak dijual tanggal 22
Agustus 1989 sampai dengan saat ini ( selama kurang lebih hampir 25
tahun ) menguasai secara fisik dan menikmati hasil atau memperoleh
manfaat secara ekonomis dari tanah tersebut. ------------------------------------
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah sejak awal meminta secara baik-
baik kepada Tergugat I Rekonpensi untuk segera mengosongkan tanah
SHM No.49 namun Tergugat I Rekonpensi tidak bersedia meninggalkan
tanah tersebut dan bahkan melakukan berbagai upaya dan tindakan yang
ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi dengan maksud
mempertahankan tanah SHM No. 49 oleh karena itu tindakan
penguasaan secara fisik atas tanah SHM No. 49 tersebut jelas-jelas
merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi dan karenanya Tergugat
I Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. ------------------
Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Penggugat Rekonpensi pada saat itu berusaha dibidang pemborong
bangunan ( kontraktor ) dan sudah merencanakan tanah SHM No. 49
seluas 10.740 M2 akan dipergunakan untuk lokasi Kantor dan usaha
Penggugat Rekonpensi menjadi gagal dan berantakan. Dengan demikian
sangat beralasan Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi materiil
seharga tanah tersebut saat ini yakni sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima
milyar rupiah ), ditambah ganti rugi penguasaan secara fisik yang apabila
disewakan sejak tahun 1989 s/d tahun 2014 ( hampir 25 tahun ) dengan
biaya sewa untuk tanah seluas 10.740 M2 rata-rata per tahun adalah
sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga selama 25 tahun maka jumlahnya
sebesar Rp. 250.000.000,- -------------------------------------------------------------
8. Bahwa sebagai akibat Penggugat Rekonpensi tidak dapat menggunakan
dan menguasai secara fisik atas tanah SHM No. 49 maka Penggugat
Rekonpensi merasa malu dihadapan keluarga, tetangga dan rekanan
kerja sehingga tidak dapat dipercaya lagi dalam kaitannya dengan usaha
Penggugat Rekonpensi yang pada akhirnya terjadi kebangkrutan karena
trauma dengan tindakan Tergugat I Rekonpensi pada saat Penggugat
Rekonpensi mendatangi Tergugat I Rekonpensi. Sejak saat itu
Penggugat Rekonpensi tidak lagi bekerja sebagai kontraktor dan saat ini
hanya menjadi pelatih dan wasit olah raga Judo dengan penghasilan
yang pas-pasan. Oleh karena itu selain ganti rugi materiil, Tergugat I
Rekonpensi pantas untuk dihukum membayar ganti rugi immateriil yang
jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ). -----------------
9. Bahwa guna menjamin putusan perkara ini dan Penggugat Rekonpensi
tidak menderita kerugian lebih besar lagi maka beralasan atas tanah
SHM No.49 atas nama Penggugat Rekonpensi diletakkan sita jaminan.
10. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonpensi telah secara melawan hukum
menduduki dan menguasai secara fisik atas tanah SHM No.49 maka
sangat beralasan pula Tergugat I Rekonpensi dihukum untuk
mengosongkan tanah SHM No. 49 dan apabila Tergugat I Rekonpensi
tidak bersedia mengosongkan tanah sengketa maka Tergugat I
Rekonpensi dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari sejak putusan diucapkan di
Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan Tergugat I Rekonpensi
mengosongkan tanah SHM No. 49. --------------------------------------------------
Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
11. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik
sehingga Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum banding,kasasi dan verzet. -----------------------
Berdasarkan alasan diatas, Tergugat II ( Penggugat Rekonpensi )
memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memutuskan hal-hal
sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------
I. DALAM KONPENSI : ----------------------------------------------------------------------
a. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. ----------------------
b. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. ---------------------
II. DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------
a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
b. Menyatakan Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22
Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I Rekonpensi
sah. ----------------------------------------------------------------------------------
c. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah selaku pemilik yang
sah atas tanah SHM No. 49 seluas 10.740 M2 yang terletak di
Desa Kalangsari,Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa
Barat. --------------------------------------------------------------------------------
d. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi telah melakukan perbuatan
melawan hukum. -----------------------------------------------------------------
e. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar ganti rugi materiil
sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) ditambah Rp.
250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) sehingga
seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000.000,- ( lima milyar dua ratus
lima juta rupiah ). -----------------------------------------------------------------
f. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar ganti rugi
immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ). ---------
g. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk mengosongkan tanah
SHM No. 49 sejak putusan perkara ini diucapkan oleh Pengadilan
Negeri Karawang. ----------------------------------------------------------------
h. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar dwangsom
sebasar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari sejak
putusan ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang sampai
dengan Tergugat I Rekonpensi mengosongkan tanah sesuai SHM
No. 49. ------------------------------------------------------------------------------
Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
i. Menyatakan sah berharga sita jaminan atas tanah SHM No. 49
seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari, Kecamatan
Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. ---------------------------------
j. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada upaya hukum bading, kasasi dan verzet. ----------------------------
k. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar biaya perkara. ----
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : --
1. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
kecuali yang secara tegas - tegas diakui oleh Tergugat III. ----------------------
2. Bahwa sesuai surat posita Penggugat pada butir 1 dan 2, Penggugat
mengakui sebagai pemilik tanah SHM No. 49, ada hubungan hutang
piutang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah ) pada tanggal 22 Nopember 1988 dan tanggal 20
Oktober 1988, dengan jaminan berupa SHM No. 49 yang diserahkan
kepada Tergugat I. -------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR,
pengakuan yang dilakukan di depan persidangan adalah bukti yang
sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan juga tidak dapat ditarik
kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pengakuan yang
diberikan dengan sukarela (voluntary ) harus dianggap selamanya benar
dan Hakim terikat serta harus menerimanya. ( M. Yahya Harahap, Hukum
Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan
putusan Pengadilan. Hal.723 dan 728.2009. sinar Grafika ). -------------------
4. Bahwa Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit kepada CV TARUNA
NIAGA dengan penanggung jawabnya Tergugat II, sebagaimana tersebut
pada : ------------------------------------------------------------------------------------------
a. Perjanjian kredit No.17/156/kredit tanggal 16-08-1985. -----------------
b. Addendum perjanjian kredit No.17/156/kredit tanggal 06-09-1988. --
c. Addendum Perjanjian Kredit No.22/065/Add/KR.I tanggal 28-12-
1990. ----------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut, berupa tanah dan
bangunan sesuai SHM No. 49 tercatat atas nama DARMAWAN
PRAKARSA (TJOA TJONG HIAN ) atau Tergugat II, yang telah dibebani
dengan Hipotik I sesuai Sertifikat Hipotik No.303/191 tanggal 21-10-1991
senilai Rp. 60.000.000,- -------------------------------------------------------------------
Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
6. Bahwa berdasarkan fakta tanah agunan berupa SHM No. 49 tercatat atas
nama Tergugat II dan sehingga Tergugat II selaku Pemilik yang sah atas
tanah tersebut mempunyai kewenangan untuk menjaminkan tanah
tersebut kepada Tergugat III, dan selanjutnya dibebani dengan Hipotik I
sesuai SHT No.303/1991 oleh Tergugat III karenanya Penguasaan SHM
No.49 atas nama Tergugat II sebagai agunan kredit pada Tergugat III
adalah sah sesuai dengan hukum penjaminan. ------------------------------------
7. Bahwa Tergugat III menolak posita Penggugat butir 5 s/d 8 yang
mendalilkan tidak pernah melakukan pengalihan atas tanah SHM No. 49
kepada Tergugat II dengan alasan : ---------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan catatan peralihan hak pada SHM No. 49,
tercatat pada taanggal 22 Agustus 1989 telah terjadi jual beli atas
tanah tersebut sesuai Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal
22 Agustus 1989 dari Penggugat kepada Tergugat II, yang
dilakukan dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT. Dengan
demikian peralihan hak atas tanah tersebut dari Penggugat kepada
Tergugat II adalah sah sesuai dengan ketentuan PP No. 10 tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah. ---------------------------------------------
b. Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang
untuk itu, sehingga merupakan Akta Otentik, karenanya sesuai
Pasal 165 HIR suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna. --------------------------------------------------------------------
c. Bahwa sesuai Pasal 138 HIR, pihak-pihak yang mendalilkan
keberatan atas suatu akta otentik mempunyai kewajiban untuk
membuktikannya. ------------------------------------------------------------------
d. Bahwa Tergugat II selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49
sesuai UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok-pokok
Agraria ( UUPA ), mempunyai kewenangan untuk melakukan
peralihan hak atas tanah termasuk menjaminkan kepada siapapun,
dalam hal ini adalah kepada Tergugat III sebagai agunan kredit atas
nama CV TARUNA NIAGA. Tergugat III sesuai Akta Hipotik
No.56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 melakukan pengikatan
sebagai agunan sehingga terbit SHT No. 303/1991. ---------------------
8. Bahwa Tergugat III menolak posita Penggugat butir 8 s/d 11 dan petitum
butir 11 dan 12 mengenai tuntutan Tergugat III telah melakukan perbuatan
melawan hukum dengan alasan sbb : -------------------------------------------------
Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban butir 7 diatas,
berdasarkan catatan peralihan hak pada SHM No. 49, tercatat pada
tanggal 22 Agustus 1989 telah terjadi jual beli atas tanah tersebut
sesuai Akta Jual Beli No.100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus
1989 dari Penggugat kepada Tergugat II, yang dilakukan dihadapan
Turut Tergugat I selaku PPAT. Dengan demikian peralihan hak atas
tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II adalah sah
sesuai dengan ketentuan PP No. 10 tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah. ---------------------------------------------------------------
b. Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang
untuk itu, sehingga merupakan akta otentik, karenanya sesuai Pasal
165 HIR suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna. ---------------------------------------------------------------------------
c. Bahwa berdasarkan UU Agraria ( UU No.5 Tahun 1960 ), Tergugat
II selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49 mempunyai
kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah termasuk
menjaminkan kepada siapapun, dalam hal ini adalah kepada
Tergugat III sebagai agunan kredit atas nama CV TARUNA NIAGA.
Tergugat III sesuai Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2
Oktober 1991 melakukan pengikatan sebagai agunan sehingga
terbit SHT No.303/1991. ---------------------------------------------------------
d. Bahwa Tergugat III adalah pihak III yang beritikat baik menerima
SHM No. 49 yang telah tercatat atas nama Tergugat II sebagai
agunan kredit, karenanya berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata
maka Tergugat III harus mendapatkan perlindungan hukum. ----------
e. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat dalam posita butir 5,
yakni tanah sengketa masih dikuasai oleh Penggugat, sedangkan
Tergugat III sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik atas
tanah sengketa, karenanya Penggugat secara ekonomis masih bisa
memperoleh keuntungan financial dan kemanfaatan tanah tersebut.
Dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat
berkaitan dengan penguasaan SHM No. 49 oleh Tergugat III. --------
9. Bahwa Tergugat III menolak tuntutan sita jaminan atas tanah SHM No. 49
karena tanah sesuai SHM No. 49 telah dibebani dengan Hipotik untuk
kepentingan Tergugat III sehingga sesuai putusan Mahkamah Agung RI
No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan tanah yang telah
Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
diserahkan sebagai agunan pada Bank ( dibebani dengan Hipotik ) tidak
boleh diletakan sita jaminan. -------------------------------------------------------------
10. Bahwa Tergugat III menolak dalil dan tututan Penggugat agar putusan
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding,
kasasi, maupun upaya hukum lainnya karena perkara ini tidak memenuhi
syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu
sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran MA No.3 tahun 2000 tanggal
21 Juli 2000 Jo. Surat Edaran MA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus
2001. -------------------------------------------------------------------------------------------
Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat
III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor :
04/Pdt.G/2014/PN.Krw agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ----------------------------------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. ------------------
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut
Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : --
1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya
dengan tegas oleh Turut Tergugat II. ------------------------------------------------
2. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3 adalah
jelas tidak ada kaitannya dengan kami Turut Tergugat II dan tidak ada
sangkut pautnya dengan kami sebagai Turut Tergugat II. ---------------------
3. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 bahwa benar
kami Turut Tergugat II telah memberikan informasi kepada Penggugat
mengenai Duduk Persoalan Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991, Tertanggal 2
Oktober 1991, yang dibuat dihadapan kami Turut Tergugat II yang dahulu
adalah Pejabat Notaris dan PPAT di Karawang, selebihnya yang tidak
terkait dengan akta Hipotik yang telah kami keluarkan adalah tidak benar
dan bukan kewenangan kami Turut Tergugat II untuk menjawab,
Menjelaskan dan/atau menerangkan serta bukan wewenang dan
tanggung jawab kami. -------------------------------------------------------------------
4. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah
jelas tidak ada kaitannya dengan kami dan tidak ada sangkut pautnya
dengan kami sebagai Turut Tergugat II. --------------------------------------------
5. Bahwa menjawab dalil Gugatan penggugat pada poin 7, adalah tidak
benar, karena berdasarkan Akta kuasa untuk memasang Hipotik, No.1
Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Tertanggal 1 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan MUDOFIR HADI, SH.
Notaris di Jakarta, dahulu beralamat di Jalan Raya Mangga Besar, No.
81, Blok.B, No. 4 ( THR Lokasari ), Jakarta Barat adalah sangat jelas Hak
dan kewajiban masing-masing antara Tergugat II dan Tergugat III,
seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini terlebih dahulu
melakukan kroscek terlebih dahulu akan kebenaran Akta Kuasa untuk
memasang Hipotik, No. 1 Tertanggal 1 Agustus 1990, yang dibuat
dihadapan MUDOFIR HADI, SH. Notaris di Jakarta, dahulu beralamat di
Jalan Raya mangga Besar, No.81, Blok B, No. 4 ( THR Lokasari ),
Jakarta Barat. ------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 8, adalah sangat
naif dan terlalu mengada-ada karena mengapa jika Penggugat merasa
memiliki tanah ojek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan ini dan jika
ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini
kenapa tidak dari dahulu ( 25 tahun yang lalu ) melakukan koreksi,
perlawanan dan/ atau Gugatan, kenapa baru sekarang disaat Tergugat I
dan Tergugat II yang melakukan perbuatan Hukum dan mengetahui
secara pasti duduk permasalahannya tidak lagi diketahui keberadaannya
di DUNIA INI, Penggugat baru mengajukan Gugatannya dengan dasar-
dasar yang terlalu di cari-cari. ---------------------------------------------------------
7. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 9,10,11,12,13,14
dan 15 adalah jelas tidak ada kaitannya dengan kami dan tidak ada
sangkut pautnya dengan kami sebagai Turut Tergugat II. ---------------------
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Turut Tergugat II
memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan
sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------
PRIMAIR : -----------------------------------------------------------------------------------
1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ---------------------
2. Menyatakan sah dan tetap mempunyai kekuatan Hukum yang
mengikat AKTA HIPOTIK, No.56/HP/X/1991, Tertanggal 2 Oktober
1991, yang dibuat dihadapan kami Turut Tergugat II yang pada saat
itu sebagai Pejabat Notaris dan PPAT di Karawang. -----------------------
Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
3. Membebankan segala resiko dan akibat-akibat yang ditimbulkan
dalam perkara ini kepada : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat III. ------------------------------------------------
SUBSIDAIR : -------------------------------------------------------------------------------
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka Turut Tergugat II
memohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo et Bono ). ----------
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut
Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : --
I. DALAM EKSEPSI. -----------------------------------------------------------------------------
1. Tentang Kompetensi Absolut. -----------------------------------------------------------
a. Bahwa inti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III/ Kantor
Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam
surat gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 dan angka 6 adalah
mengenai proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa
Kalangsari dari H.RUSMIN bin BARDI kepada DARMAWAN
PRAKARSA atas dasar Akta Jual Beli Nomor 100/3-Rdk/JB/1989,
tanggal 22 Agustus 1989. -----------------------------------------------------------
b. Bahwa proses peralihan hak tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat III
dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan ketentuan
perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 1
ayat (2) Undang-undang nomor ; 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha dan produknya yaitu Pencatatan Peralihan Hak dimaksud
adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986. --------------------------------------------------------------------------------------
c. Bahwa karena pencatatan peralihan Hak tersebut merupakan
Keputusan Tata Usaha Usaha negara, maka gugatan Penggugat
terhadap Turut Tergugat III seharusnya diajukan kepada Pengadilan
tata Usaha Negara karena kewenangan untuk memeriksa dan
mengadili perkara aquo adalah merupakan kompetenti absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara. --------------------------------------------------
d. Karena kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah
merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara , maka
Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara aquo. -------------------------------------------------------------
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ( Abscuur libel ). --------------------
Bahwa Penggugat perinsipal dalam surat gugatan Penggugat halaman 1
tercantum atas nama H. MOH. RUSMIN sementara di halaman lain
tercantum H. RUSMIN bin BARDI hal ini menimbulkan ketidak jelasan
gugatan apakah H. MOH.RUSMIN dan H. RUSMIN bin BARDI ini
menunjuk pada orang yang sama atau berbeda ?. ------------------------------
Bahwa akibat dari tidak jelasnya Penggugat akan membawa
konsekwensi hukum yang berbeda pula, apakah antara Penggugat
dengan obyek gugatan terdapat hubungan hukum atau tidak, apakah
Penggugat mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan atau tidak ?
Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan
demikian sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima. -----------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA ---------------------------------------------------------------------
1. Bahwa dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. ------------------------
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari
Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas. ------------------------------------
3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam surat
gugatan halaman 2 angka 1 yang intinya Penggugat memiliki sebidang
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari, atas nama H.
RUSMIN bin BARDI, seluas 10.740 M2. --------------------------------------------
Hal ini Turut Tergugat III tanggapi sebagai berikut : -----------------------------
a. bahwa benar berdasarkan catatan dalam Buku Tanah Hak Milik
Nomor 49/Desa Kalangsari semula Penggugat ( H. RUSMIN bin
BARDI ) adalah sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas
10.740 M2 yang diperoleh dari ESTI binti LAIIN dengan cara jual
beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal, 3 Juli 1982, Nomor
339/JB/VII/1982, yang dibuat oleh dan dihadapan
MOKH.ANSHOR,BA, selaku PPAT Wilayah Kecamatan
Rengasdengklok dan peralihan tersebut telah didaftarkan pada
Kantor Agraria Kabupaten Karawang ( sekarang Kantor
Pertanahan Kabupaten Karawang ) tanggal 25 April 1983. ----------
Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
b. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik
Nomor 49/Desa Kalangsari dimaksud pada tahun 1989 oleh
Penggugat ( H. RUSMIN bin BARDI ) dengan persetujuan Hj. SITI
SOLEHA dijual kepada DARMAWAN PRAKARSA ( Tergugat II )
berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor
100/3-Rdk/JB/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. ERLY
SOEHANDJOJO, SH, selaku PPAT Wilayah kerja Kabupaten
Karawang dan atas peralihan ini telah didaftarkan ke kantor
Pertanahan Kabupaten Karawang tertanggal 5 September 1989. -
c. Bahwa atas perbuatan hukum tersebut pada angka 3 huruf b
tersebut, maka secara yuridis tanah obyek perkara telah beralih
kepemilikannya dari H. RUSMIN bin BARDI kepada DARMAWAN
PRAKARSA ( Tergugat II ) dan perbuatan hukum peralihan hak
atas tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997, sehingga Peralihan hak dari Penggugat kepada
Tergugat II sah dan mempunyai kekuatan hukum. ---------------------
d. Atas dasar uraian dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa
Penggugat sejak terjadinya peralihan hak yang dibuktikan dengan
Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-
Rdk/JB/1989 dan peralihan hak dimaksud telah didaftarkan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tersebut, maka
Penggugat secara Yuridis sudah tidak mempunyai hak atas tanah
obyek perkara dimaksud dan oleh karenanya Penggugat tidak
mempunyai kapasitas dan kwalitas untuk mengajukan gugatan
aquo, maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah
semestinya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima. ---------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa Penggugat berdalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan
halaman 3 dan 5 yang intinya Akta Jual beli tanggal 22 Agustus 1989,
Nomor 100/3-Rdk/JB/1989 adalah tidak sah menurut hukum sehingga
proses balik nama dari Penggugat kepada Tergugat II atas tanah obyek
perkara menjadi tidak sah menurut hukum. ----------------------------------------
Dalil ini Turut Tergugat III tanggapi sebagai berikut : ----------------------------
a. Bahwa Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-
Rdk/JB/1989 pembuatan dan penerbitan Akta Jual Beli tersebut serta
Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Pendaftaran Peralihannya telah selesai dengan ketentuan Pasal 19
Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran
tanah yang menyatakan bahwa : ------------------------------------------------
“ Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Agraria .... “ -----------------------------------------------
b. Bahwa Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-
Rdk/JB/1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat ( selaku
Penjual) dan Tergugat II ( selaku pembeli ) dihadapan Pejabat
pembuat Akta Tanah serta saksi-saksi yang hadir dan pada saat
pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan demikian maka Akta Jual
Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-Rdk/JB/1989 tersebut
secara yuridis sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat
Para pihak yang melakukan perbuatan hukum. -----------------------------
c. Oleh karena Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-
Rdk/JB/1989 sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka perbuatan
Turut Tergugat III melakukan pencatatan Peralihan hak atas tanah
obyek perkara dari Penggugat kepada Tergugat II adalah sah dan
mempunyai kekuatan hukum. ----------------------------------------------------
5. Bahwa Penggugat dalam petitum halaman 6 angka 7 yang intinya agar
Tergugat III menghapus/meroya hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari dari
daftar obyek jaminan kredit/jaminan hutang. --------------------------------------
Dalil ini kami tangapi sebagai berikut : ----------------------------------------------
Bahwa petitum ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Turut Tergugat III
karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan Penggugat tidak memahami tentang fungsi Hak tanggungan.
Ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak
Tanggungan dijelaskan “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak
tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960,
tentang Peraturan besar pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan hutang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain “ ------------
Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Dari pasal ini jelas bahwa selama hutangnya belum lunas maka hak
tanggungan tersebut tidak mungkin untuk dihapus. -----------------------------
Selanjutnya Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996,
menyatakan : -------------------------------------------------------------------------------
“ Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak
tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak
tanggungan Hapus karena piutang yang dijaminkan pelunasannya
dengan hak tanggungan itu telah lunas atau kreditor melepaskan hak
tanggungan yang bersangkutan “ -----------------------------------------------------
Dari pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 ini dengan
jelas dinyatakan bahwa Hak tanggungan tersebut hapus apabila hutang
debitor telah dilunasi atau karena kreditor melepaskan Hak tanggungan
dimaksud. -----------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya pasal 54 peraturan pemerintah Nomr 24 tahun 1997, tentang
Pendaftaran tanah menyatakan : -----------------------------------------------------
“ Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan dilakukan sesuai ketentuan
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan
atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah “ ------------
Atas uraian, dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa dalil
Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku, oleh karenanya maka sewajarnya apabila gugatan tersebut
untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. -----------------------
6. Penggugat dalam petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan
halaman 6 angka 8 yang intinya agar Turut tergugat III untuk menerbitkan
Sertifikat Pengganti Hak Milik No.49/Desa kalangsari. --------------------------
Hal ini kami tanggapi sebagai berikut : ----------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 yat (1,2 dan 3 ) Peraturan
Pemerintah No.24 tahun 1997 yang menyatakan : ---------------------
Ayat (1) Atas permohonan pemegang Hak diterbitkan baru
sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih
menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan
lagi atau tidak diserahkan kepada Pembali lelang dalam
suatu Lelang Eksekusi. ---------------------------------------------
Ayat (2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang
namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku
Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang
merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau
kutipan risalah lelang ....... -----------------------------------------
Ayat (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal
dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan
oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti
sebagai ahli waris. ---------------------------------------------------
b. Selanjutnya mengenai tata cara permohonan sertifikat pengganti
diatur dalam pasal 137,138 dan 139 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nmor 3 tahun 1997.
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1,2 dan 3 )
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, dengan
jelas dinyatakan Pemohon sertifikat pengganti adalah orang yang
namanya tercantum dalam sertifikat atau ahli warisnya. --------------
Sebab diterbitkan sertifikat pengganti karena : Sertifikat rusak,
hilang, masih menggunakan blangko sertifikat lama dan
sertifikatnya tidak diserahkan dalam suatu lelang eksekusi. ----------
d. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak punya kwalitas lagi
untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena secara
yuridis tanah tersebut sudah bukan milik Penggugat lagi dan lebih
penting adalah bahwa sertifikat hak Milik nomor 49/Desa
Kalangsari adalah jelas dan diketahui keberadaannya oleh
Penggugat sehingga tidak mungkin Turut Tergugat III
melaksanakan penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor
49/Desa Kalangsari karena tidak ada dasar hukum dan landasan
untuk melakukannya. -----------------------------------------------------------
Oleh karena petitum Penggugat tersebut sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dilaksanakan oleh
Turut tergugat III, maka gugatan Penggugat tersebut sudah
sewajarnya untuk ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat
diterima. ----------------------------------------------------------------------------
Bahwa atas dasar uraian, dalil-dalil fakta hukum tersebut diatas,
Turut Tergugat III memohon kepada yang Terhormat Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudi kiranya
memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut
Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------
- Menerima Eksepsi dari Turut tergugat III untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. -------------
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum
pencatatan peralihan Hak atas tanah sertifikat hak Milik
Nomor 49/Desa Kalangsari dari Penggugat ( H.RUSMIN bin
BARDI ) kepada Tergugat II ( DARMAWAN PRAKASA ) yang
dilakukan oleh Turut Tergugat III/Kantor Pertanahan
Kabupaten Karawang. ---------------------------------------------------
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar
perkara yang timbul dalam perkara ini. ------------------------------
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut
Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan
seadil-adilnya ( et aequo et bono ). -----------------------------------
Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang,
tertanggal 08 Oktober 2014 Nomor 4/Pdt/G/2014/PN.Krw, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III. -------------------------------------------------
DALAM KONPENSI : -----------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ---------------------------------
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas
bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI
RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat
puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : ----------------------
Sebelah Utara : Jl. Raya Rengasdengklok. --------------------------------
Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD. -------------------------------------
Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. -----------------------------------------------
Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. ----------------------------------------
3. Menyatakan Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah
merupakan perjanjian hutang piutang. --------------------------------------------------
Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989
yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Erly Soehandjojo (Turut
Tergugat I ) selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Rengasdengklok
adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. -----------------
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III yang telah memproses balik nama
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh
ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Raya Rengasdengklok, Sebelah Timur : Tanah
UPOH/AHMAD, Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. Sebelah Barat : Tanah
H. RAHMAN. -----------------------------------------------------------------------------------
Menjadi atas nama DARMAWAN PRAKARSA (TJOA TJONG HIAN) adalah
Cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. -------------------------
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menjaminkan tanah milik
Penggugat kepada Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan
Hukum, sehingga Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991
yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA SURYANA, SH,
Notaris dan PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdenglok ( TURUT
TERGUGAT II ) adalah cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut
hukum. -------------------------------------------------------------------------------------------
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak
Milik No. 49/Kalangsari atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA
TJONG HIAN ) kepada Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan
upaya paksa serta memerintahkan kepada Tergugat III untuk
menghapus/meroya Hak Milik No. 49/kalangsari dari daftar obyek jaminan
kredit/jaminan hutang pada semua daftar-daftar yang ada pada pihak
Tergugat III. ------------------------------------------------------------------------------------
8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti
Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari apabila Tergugat III tidak
menyerahkan dengan sukarela maupun dengan upaya paksa asli sertifikat
Hak Milik No.49/Kalangsari kepada Penggugat, dan sekaligus
mencoret/menghapus/membatalkan peralihan Hak Milik No.49/ Kalangsari
atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN ), kemudian
mengembalikan keatas nama HAJI RUSMIN bin BARDI (PENGGUGAT )
dari daftar-daftar umum lainnya di Turut Tergugat III serta menghapus/
mencoret / meroya sebagai jaminan kredit Tergugat III pada daftar tanah
yang ada pada Turut Tergugat III. --------------------------------------------------------
Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
9. Menyatakan serangkaian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan
Perbuatan Melawan Hukum. --------------------------------------------------------------
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk
patuh pada putusan dalam perkara ini. -------------------------------------------------
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; ----------------------
DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------------
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi
untuk seluruhnya ; --------------------------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ------------------------------------------------
Menghukum Penggugat Rekonpensi /Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp. 3.753.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah ). -------------------
Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor
4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang,
yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Pembanding semula
Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 oktober
2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan
tingkat banding; ------------------------------------------------------------------------------------
Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut
telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada : -------------
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Oktober 2014 ; -----------
- Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 14 Nopember 2014 ; -
- Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 7 Nopember 2014; --
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal 3 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal 10 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 3 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat II tertanggal 05 Nopember 2014, dan surat Memori Banding tersebut
telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama masing-masing kepada :
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 6 Nopember 2014 ; ---------
- Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 9 Desember 2014 ; ---
- Turut Terbanding semula Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, dengan surat dari Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 11
Nopember 2014, Nomor : W11.U10/2200/HT.04.10/XI/2014 ; ----------------
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal 13 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal 17 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 13 Nopember
2014; -----------------------------------------------------------------------------------------
Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding
semula Penggugat tertanggal 15 Desember 2014, dan surat Kontra Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, dengan surat dari Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 24
Desember 2014 Nomor : W11.U10/2901/HT.04.10/XII/2014; --------------------------
Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)
Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Karawang, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang
menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-
masing kepada : -----------------------------------------------------------------------------------
- Pembanding semula Tergugat II, pada tanggal 5 Nopember 2014 ; --------
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Oktober 2014 ; ------------
- Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 14 Nopember 2014 ; -
- Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 7 Nopember 2014; --
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal 13 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal 10 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 13 Nopember
2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan
banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari
tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke
Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II, dalam memori
bandingnya pada pokoknya menolak putusan judex facti Pengadilan Negeri
Karawang a quo dengan segala pertimbangan hukumnya, kecuali dianggap
sebagai hal yang benar sebagaimana termuat dalam putusan a quo yang
diuraikan dalam memori banding Pembanding, semula Tergugat II ; ----------------
Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding semula Penggugat,
dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat
dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding semula Tergugat II
sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, kecuali yang diakui
kebenarannya oleh Terbanding, semula Penggugat; -------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mencermati pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena
dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat
dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan
tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya
pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus
perkara a quo ditingkat banding; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menanggapi alasan keberatan-keberatan dari
Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya, Majelis Hakim
Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
Tingkat Banding berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan pengulangan dari
hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal
baru untuk dipertimbangkan lagi ; -------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat
Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini
pada tingkat banding, maka dengan demikian dianggap telah tercantum pula
dan menjadi alasan serta dasar dalam putusan ini; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 Oktober 2014,
Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut, dapat
dipertahankan dan harus dikuatkan; ----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap
dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1)
HIR, Pembanding semula Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; -------------------------------------------
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR),
serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan : -----------------------
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 Oktober
2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dimohonkan banding
tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat II untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat
banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----------
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 09 April 2015, oleh
Kami : KAREL TUPPU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan
Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.
H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H. dan H. EDWARMAN, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Februari 2015, Nomor :
64/PEN/PDT/2015/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN, tanggal 13
APRIL 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dibantu oleh DODDY
HERMAYADI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ataupun Kuasa
Hukumnya. -------------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
Ttd Ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H. KAREL TUPPU, S.H.,M.H.
Ttd
H. EDWARMAN, S.H.
Panitera Pengganti,
Ttd
DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,-
Jumlah ……………………………….Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah