pada musrenbang rkpd provinsi sumatera …bappeda.sumbarprov.go.id/public/files/1._kementer... ·...
TRANSCRIPT
PADA MUSRENBANG RKPD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017
Padang, 18 April 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh: DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
S O E D A R M O
Kesejahteraan Masyarakat
ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2017
penajaman, penyelarasan, &
klarifikasi
Rancangan RKPD Tahun 2017
(Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2017)
Kesepakatan
Partisipasi seluruh
pemangku kepentingan
landasan PEMDA melaksanakan
pembangunan daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD
Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda
“RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD”
rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun”
memuat
Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah
Substansial
• menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
• Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017
• DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya
Formal
• memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing.
• Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah
Operasional
Faktual
instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar
RPJPD : Sudah
RPJMD : Sudah
RKPD : tepat waktu
100%
RPJPD
Sudah Belum
100%
RPJMD
Sudah Belum
79%
21%
RKPD
TEPAT WAKTU TERLAMBAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017
peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya
perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial,
serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta
semangat bela Negara
Pembangunan manusia
upaya mendukung terwujudnya kedaulatan
pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan,
kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri
Pembangunan sektor unggulan
• peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan
• mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah
Pemerataan pembangunan antarwilayah
3 Dimensi Pembangunan dan
NAWACITA JOKOWI-JK
RPJMN 2015-2019
RPJMD TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Lanjutan
Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisi kebakaran hutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.
Kemaritiman, potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Wilayah Perbatasan, yang memfokuskan pada sasaran pengembangan wilayah terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
1. Peningkatan pelaksanaan Revolusi Mental dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan
2. Peningkatan implementasi kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat terutama dalam mengatasi dan menangani masalah sosial.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan agama dan adat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan
4. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah ditengah kehidupan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik
7. Peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter dilandasi nilai-nilai agama dan adat budaya serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
8. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
9. Peningkatan pemanfaatan dan penerapan hasil iptek dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
11. Optimalisasi penerapan kesetaraan gender dalam semua sektor pembangunan
12. Peningkatan daya saing daerah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
13. Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing komoditi pertanian.
14. Peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha masyarakat.
15. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan kemaritiman
16. Percepatan dan peningkatan pengembangan usaha kepariwisataan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
17. Percepatan penanganan penduduk miskin, pengangguran dan daerah tertinggal
18. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
19. Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan serta cakupan pelayanan listrik kepada masyarakat.
20. Pengurangan resiko dan penanggulangan bencana serta pemulihan daerah yang terkena bencana
21. Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.
22. Pengembangan Sumatera Barat sebagai pintu gerbang pembangunan kawasan pantai barat Sumatera dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia
23. Pemulihan dan pengamanan kawasan hutan dan lahan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
FORUM MUSRENBANGNAS
RKP 2017
keserasian, efektifitas dan efisiensi
pemanfaatan sumber pendanaan
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN
kewenangan pemerintah pusat
pembangunan daerah
koordinasikan dengan K/L terkait
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
13 13
Mengawal konsistensi
PENYELARASAN RKPD TAHUN 2017 DENGAN RPJMD DAN KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017
Pimpinan dan Anggota DPRD & seluruh pemangku kepentingan
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN
RKPD TAHUN 2017
RPJMD
Memberi saran dan masukan yang konstruktif
Penganggaran APBD TA 2017
Pelaksanaan APBD TA 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Isu Strategis Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. Perlu penyerasian pada aspek perencanaan antara pusat dan daerah;
2. Petunjuk teknis DAK diharapkan memuat arahan kegiatan untuk pemanfaatan dengan menu terbuka;
3. Perlunya pembenahan percepatan pembentukan ULP dan peningkatan kualitas SDM ULP;
4. Sesuai dengan amanat UU 23/2014 Ps. 295 ayat (2), Daerah segera memfasilitasi pembentukan badan hukum organisasi masyarakat calon penerima hibah DAK sesuai dengan juknis masing-masing DAK;
5. Memantapkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu;
6. Meningkatkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan pelaporan DAK perbidang dengan mengembangkan e-monev secara terpadu; dan
7. Untuk DAK Infrastruktur Publik Daerah perlu adanya kesepakatan pengambil kebijakan dipusat tentang menu-menu bidang/subbidang DAK yang dapat didanai dari DAK IPD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TUGAS PEMERINTAH TERKAIT DENGAN
PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS
PASAL 12 AYAT (1) MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG
BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR, YG MERUPAKAN
KEWENANGAN DAERAH SBG BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN.
PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS
DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH
SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
AMANAT UU 23 TAHUN 2014
Berdasarkan UU 23/2014 urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu: (1) urusan
absolut; (2) urusan konkuren; dan (3) urusan pemerintahan umum
Melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah
1. Ayat (1) Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang
serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.
2. Ayat (4) Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, gubernur bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan bupati/wali Kota bertanggung jawab kepada
Menteri melalui gubernur sbg wakil Pemerintah pusat.
3. Ayat (5) Urusan pemerintahan umum dalam pelaksanaannya di Daerah dilaksanakan oleh
gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal dan dibiayai oleh APBN
4. Ayat (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat
Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
5. Pasal 26 Ayat (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan
umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan.
DILIMPAHKAN
BUPATI/WALIKOTA dilaksanakan :
KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
GUBERNUR
CAMAT
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pasal 25, UU No. 23 Tahun 2014
DIBANTU INSTANSI VERTIKAL KEMENDAGRI
a. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DLM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UUD TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
b. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA; c. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS,DAN GOLONGAN
LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL;
d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
e. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTAR INSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI WILAYAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YG TIMBUL DGN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PEMERATAAN,KEADILAN,KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN,POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
f. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA; DAN g. PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN
DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL.
dibiayai APBN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (UU NO. 23/2014, PASAL 26)
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
FORKOPIMDA PROVINSI
FORKOPIMDA KAB/KOTA
FORKOPIM DI KECAMATAN
FORKOPIMDA PROV DIKETUAI OLEH GUBERNUR, FORKOPIMDA KAB/KOTA DIKETUAI OLEH BUPATI/WALI KOTA , DAN FORKOPIM DI KECAMATAN DIKETUAI OLEH CAMAT.
ANGGOTA FORKOPIMDA PROV DAN FORKOPIMDA KAB/KOTA TERDIRI ATAS PIMPINAN DPRD, PIMPINAN KEPOLISIAN, PIMPINAN KEJAKSAAN, DAN PIMPINAN SATUAN TERITORIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA DI DAERAH.
ANGGOTA FORKOPIM DI KECAMATAN TERDIRI ATAS PIMPINAN KEPOLISIAN DAN PIMPINAN KEWILAYAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KECAMATAN.
TERKAIT KELEMBAGAAN FORKOPIMDA DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN, DIATUR LEBIH LANJUT DLM PERATURAN PEMERINTAH.
RPP TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pasal 21 : FORKOPIMDA PROV, KAB/KOTA
DAPAT MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN BIN DI DAERAH
PEMERINTAH MENERBITKAN REGULASI
1. UU NO.7 THN 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2. PP NO.2 THN 2015 TTG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.7 THN 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3. PERMENDAGRI NO.42 THN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MENINGKATKAN KOORD, SINERGI DAN KETERPADUAN MELALUI FORUM
FORKOPIMDA (PROV/KAB/KOTA)
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOMINPUS DAN KOMINDA
MELAKUKAN LANGKAH PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PP 2 tahun 2015 Pasal 97 :
Penanganan Konflik dikoordinasikan oleh
Mendagri dgn K/L, kecuali pd penghentian
kekerasan fisik dan penanganan status
keadaan konflik skala nasional.
PP 2 tahun 2015 Pasal 98 ayat 1 :
Penanganan status keadaan konflik skala
nasional, Presiden dpt menunjuk Menko
Polhukam sbg koord dgn melibatkan
menteri/pimp lembaga terkait.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
UU NO 23 THN 2014 TTG PEMDA
Pasal 6 TTG PENCEGAHAN KONFLIK
TUGAS PEMDA (KDH DAN WKDH) MEMELIHARA TIBUM TRAMMAS
Pasal 12 Ayat (1) Pasal 65 Ayat (1) Huruf b, pasal 67
Huruf a
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BERKAITAN DGN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Pasal 25 ayat (1)
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (TINGKAT PROV, KAB DAN KOTA)
PERMENDAGRI NO.42/2015
UU NO 7 THN 2012 TTG PKS
Pasal 12 TTG PENGHENTIAN KONFLIK
Pasal 36 TTG PEMULIHAN PASCA KONFLIK