paparan 1 - rencana kebutuhan barang import - riza maulana
TRANSCRIPT
© 060808
Bandung, 05 Juli 2012
Direktorat Pembinaan Program Migas
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Rencana Kebutuhan Barang Impor
(RKBI) / Masterlist
© 060808
Daftar Isi
• Latar Belakang
• Dasar Hukum
• Definisi Barang Operasi Migas, RKBI, dan RIB
• Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri
• Pengajuan Impor Barang Operasi Migas
• Permasalahan dalam Pengajuan RKBI
• Kebijakan
1
© 060808
1. Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh
Pemerintah secara cermat, transparan, dan adil, meliputi :
a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi;
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang
dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan
hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.
UU No. 22 Tahun 2001
2. Dalam rangka pengutamaan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa,
serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan
dan bersaing, maka dibuat peraturan dan kebijakan tentang impor barang operasi
minyak dan gas bumi.
2
Latar Belakang
Peran Pemerintah :
© 060808
Kebijakan dan Target pengelolaan Migas
Prosentase Penerimaan Migas vs Penerimaan Domestik
© 060808
Realisasi Investasi 2011 dan Prognosa 2012 s.d 2014
© 060808
DAFTAR USAHA PENUNJANG
© 060808
Bidang Nama Perusahaan Kategori Jenis Produk
PT. Varel Indonesia Bintang 2 Drill bit (rock bit)
PT. Pipa Mas Putih Bintang 3 cable protector
Besmindotama Semesta, PT. Bintang 3 drift, finger guide
Telaga Mas Mulia, PT. Bintang 3 float shoe, float collar
Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Bintang 3 handling plug, float collar
Saka teknik Utama, PT. Bintang 3
Aker Solutions, PT. Bintang 3 Perbaikan & perawatan Xmas Tree
Appipa Indonesia, PT. Bintang 3 Perbaikan / servis casing tubing pup joint & accessories
Bukaka teknik utama, PT. Bintang 3 pemeliharaan & pengoperasian pumping unit
Champion Kurnia Djaja Technologies, PT. Bintang 3 Pencegahan karat dan pencegahan penggumpalan minyak
Dahana (Persero), PT. Bintang 3 Pengelolaan bahan peledak
Duraquipt Cemerlang, PT. Bintang 2 Instalasi, perbaikan & overhaul pumps
Epsindo Jaya Pratama, PT. Bintang 3 Jasa Reparasi, Respesifikasi, dan penyewaan pompa
FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia, PT.Bintang 3 Jasa perbaikan dan perawatan produk fluid control
Imeco Inter Sarana, PT. Bintang 3 Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Pumping Unit
Karti Yasa Sarana, PT. Bintang 3
Sarana Adikarya Utama, PT Bintang 3
Watukali Capita Ciptama, PT. Bintang 1 Jasa Bioremediasi
Drillco Jaya Abadi, PT Bintang 2 penyiapan lahan pemboran
Dowell Anadrill Schlumberger, PT Bintang 2 Survey non seismik, Operasi sumur pemboran
Lins Petrotama Energi, PT. Bintang 2 managemen rig, penyediaan tenaga kerja, catering, managemen ROV
PAL Indonesia (Persero), PT. Bintang 2 Pengoperasian dan Pemeliharaan drilling rig
Schlumberger Geophysics Nusantara, PT. Bintang 3 survey seismik & non seismik, operasi sumur pemboran
Scomi Oiltools, PT. Bintang 2 lumpur pemboran, pengelolaan limbah pemboran
Smith Tool Indonesia, PT. Bintang 2 operasi sumur pemboran
Eon Chemicals, PT. Bintang 3 Clear internal pipe filmer (Rust preventive untuk casing/tubing)
Dunia Kimia Jaya, PT. Bintang 2 Cement extender
Luas Birus Utama, PT. Bintang 3 calcite media, chelating agent
Champion Kurnia Djaja Technologies, PT. Bintang 3
Unichem Candi Indonesia, PT. Bintang 3 Barite, Bentonite
M-I Indonesia, PT. Bintang 3 Baseoil, coagulant
Nalco Indonesia, PT. Bintang 3 biocide, demulsifier
Duta Polykem Indo, PT. Bintang 2
Senatama Laboranusa, PT. Bintang 2 cooling chemical
Tesso Tetra Chemika, PT. Bintang 2
Clariant Indonesia, PT. Bintang 3 demulsifier
Watukali Capita Ciptama, PT. Bintang 1 Soil Stabilizer
Rephoun Polychemic Persada, PT. Bintang 1 Anti Rust Transparent Coating
Hartindo Chemicatama Industri, PT. Bintang 2
Arbe Chemindo, PT. Bintang 3 Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
Oilfield
Drilling Tool
Drilling
Optimizator
Services
Chemical
drilling
fluid
Jasa pengujian teknis (stress relief, X-Ray dan NDT lainnya, Hydrotest), jasa
pengoperasian dan pemeliharaan peralatan wellhead & xmas tree, dll.
corrosion inhibitor, demulsifier, water clarifier, scale inhibitor, biocide,
defoamer, Flexoil, Gas Treat, Cortron, Surfatron, Scotron
fuel oil aditive, demulsifier, pour point depressant, paraffin solvent, inhibitor,
oxygen scavanger, biocide, cleaner
Drilling starch, fermentation resistance TESSODRIL DSF, High temperature fluid
loss additive TESSODRIL FLA-HT, dll.
perbaikan dan pembuatan komponen baru untuk wellhead, xmas tree &
accessories, drill collar, dsb
pemeliharaan & perbaikan wellhead & xmas tree equipment, drill string, blow
out preventer
Bahan kimia media pemadam api berbahan dasar air, Bahan kimia pencegah
api kebakaran
© 060808
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Melalui Verifikasi RKBI/ Masterlist dan Jasa Terkait
Tahun 2007 s.d 2011
8
URAIAN 2007 2008 2009 2010 2011
NILAI RKBI (Juta USD) 1,922.00 4,733.72 3,420.95 5,781.38 3,759,31
Nilai RIB (Juta USD) 2,068.00 3,379.82 2,536.30 4,742.29 3,524,79
Barang Impor 1,421.00 2,789.25 1,672.91 4,167.73 2,926.98
MFG BATAM (Juta USD) 499.00 474.52 750.70 474.74 470.52
FAB LOKAL (Juta USD) 148.00 116.05 112.69 99.82 127.28
ADP (Juta USD) 652.89 754.29 619.54 2.26 11.65
Kuota Impor (Juta USD) - - - 18.13 15.48
© 060808 9
Data TKN dan TKA
Seminar : Introducing Indonesian Culture for Oil & Gas
Expatriates
TRM
Juli 2012
© 060808
• UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
• PP No. 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan untuk Operasi
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
• PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi;
• PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk
Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11
Dasar Hukum
© 060808
1
2
Definisi Barang Operasi
adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk
operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan,
penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk
memperoleh keuntungan danlatau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG
sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor yang
bekerjasama dengan Badan Pelaksana.
Sesuai PP No. 45 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1
dan PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 1
Barang Operasi Migas
Pengawasan dan Penggunaan Barang Operasi
Menteri Pertambangan dan Energi melaksanakan pengawasan atas kebutuhan impor
dan penggunaan Barang Operasi.
Sesuai PP No. 45 Tahun 1985 Pasal 3
© 060808
1
3
Definisi Masterlist
adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan
akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) untuk suatu
kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor
Barang Operasi yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI)
Sesuai PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 1
RKBI & RIB
Rencana Impor Barang selanjutnya disebut RIB
adalah Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang telah ditandasahkan
Direktorat Jenderal dengan mencantumkan pos tarif (kode Harmonized System)
Sesuai PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 1
© 060808
PP Nomor 35 tahun 2004
Dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa “Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang,
jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara
transparan dan bersaing”
Pasal 79 ayat (2) bahwa “Pengutamaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa
dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
apabila barang, jasa, dan teknologi tersebut telah dihasilkan atau tersedia di dalam negeri
serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam
pengadaan barang/jasa”
Pasal 80 bahwa “Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan
rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum
diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta
kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan
standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan
jaminan pelayanan purna jual.”
Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri
14
© 060808
PP Nomor 35 tahun 2004
Barang dan peralatan (Barang Operasi) yang berasal dari luar negeri, tata
cara impor barang dan peralatan tersebut ditetapkan oleh Menteri, dan
instansi terkait. (Pasal 78 ayat 1 dan 2)
PerMen ESDM No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan
Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas
Pengajuan Impor Barang Operasi Migas
15
© 060808
Pengguna RIB KKKS BUKAN SEWA
SEWA
Pengajuan
RKBI/Masterlist
• Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam
negeri;
• Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri
namun belum memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan;
• Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri
namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan
industri.
PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006
© 060808
PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006
Pasal 3
Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang
melakukan impor Barang Operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib
menggunakan RIB untuk pembebasan atau
pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam
Rangka lmpor Tidak Dipungut.
© 060808
Kontraktor/PT PERTAMINA
DJMGB BP Migas
RKBI SEBELUM
PENGADAAN
Verifikasi: Legal, Teknis,
Prod DN
Pengesahan RKBI
RIB yang ditandasahkan
RIB Dasar Permohonan
Pembebasan BM, PDRI
Kesesuaian AFE
dan WP&B
DJBC
Tembusan
Barang ADP
CUSTOMS CLEARANCE
PIB, RIB, Srt Pembebasan BM, PDRI
Dok. Pendukung
Permohonan Pembebasan BM, PDRI
Pembebasan RIB
Tembusan
18
MEKANISME PENGAJUAN RKBI
© 060808
LAMPIRAN PERMEN ESDM NO. 037 TAHUN 2006 (DOK. RKBI hal A. Rekapitulasi)
19
© 060808
LAMPIRAN PERMEN ESDM NO. 037 TAHUN 2006 (Dok. RKBI Hal B.)
20
© 060808 21
Verifikasi Ditjen Migas meliputi :
PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006
1. Aspek Legal
2. Aspek Teknis
3. Aspek Penggunaan Produksi Dalam
Negeri
© 060808 22
© 060808
Dalam kontrak awal tertulis bahwa BM dan PDRI
dibayar oleh subkontraktor. Sedangkan dalam
amandemen kontrak mengubah bahwa BM dan PDRI
diberi fasilitas namun kontrak tersebut tetap.
Dalam kontrak tidak tersebut klausul Pembebasan
BM/PDRI /fasilitas masterlist.
KPS berkontrak dengan subkontraktor dimana terjadi
over kuota (melebihi kuota impor) pada form SC-12.
KPS mengajukan barang sewa dimana status barang
dimiliki oleh perusahaan Indonesia
ASPEK LEGAL
23
© 060808
KPS tidak mencantumkan nama subkontraktor di
header RKBI.
Perusahaan mengajukan RKBI dengan dokumen
pendukung yang tidak dilengkapi dengan tanda
tangan pihak berwenang.
Subkontraktor memberikan pernyataan status
kepemilikan barang yang salah termasuk
pernyataan untuk ekspor kembali barang ke wilayah
Batam.
KPS mengajukan RKBI dengan penambahan nilai
barang dari PO tidak sesuai dengan insurance dan
freight yang seharusnya (misal nilai barang untuk
FCA Singapore > 10 %)
next
24
© 060808
Perusahaan mengajukan RKBI 2X untuk PO yang sama.
Perusahaan mengajukan RKBI untuk RIB yang sudah
pernah ditandasahkan Migas.
Subkontrakator memberikan pernyataan status
kepemilikan barang yang salah termasuk pernyataan
untuk ekspor kembali barang ke wilayah Batam.
25
© 060808
Barang sewa diajukan dengan harga per-set c/w
parts , namun di dokumen pendukung setiap barang
mempunyai nilai sendiri
Barang operasi dapat masuk tanpa/tidak bersamaan
dengan unit utama
KPS mengajukan barang dimana barang yang
diajukan dalam RKBI tidak lazim untuk Barang
Operasi Perminyakan
Perusahaan mengajukan RKBI dengan deskripsi
barang yang tidak jelas (hanya menyebutkan brand
tertentu)
ASPEK TEKNIS
26
© 060808
Barang operasi dapat masuk tanpa/tidak bersamaan
dengan unit utama.
KPS mengajukan RKBI dengan deskripsi barang yang
tidak sama dengan dokumen pendukung baik PO
maupun Kontrak.
Untuk pengajuan OCTG : Perusahaan mengajukan
barang dalam RKBI yang tidak sama dengan dokumen
pendukung OCTG tersebut.
Item Barang yang sama dalam RKBI namun nilai
barangnya berbeda
27
© 060808
KPS mengajukan RKBI dengan tidak memperhatikan form
SC-12 (Form TKDN) seperti dalam pengajuan barang
impor tidak terdapat dalam komponen barang di kolom
form TKDN maupun dalam form TKDN adalah form untuk
kontrak jasa untuk komponen luar negerinya.
KPS tidak menggunakan barang yang diproduksi di dalam
negeri karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak sama
dengan spesifikasi yang diproduksi di dalam negeri.
KPS tidak menggunakan produksi dalam negeri
dikarenakan tidak melihat isi buku APDN
ASPEK PEMBERDAYAAN
POTENSI DALAM NEGERI
28
© 060808
Kebijakan untuk Barang OCTG
29
© 060808
30
© 060808
ISSUE
Sebagai implikasi dari pelaksanaan PP No. 10
tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan dan
Perpajakan, dimana Ditjen Migas telah
mengeluarkan surat kepada Menko Perekonomian
mengenai issue yang berkembang tentang Batam
sebagai oil and gas base. Hal tersebut mendapat
masukan dari KKKS dengan beberapa syarat.
31
© 060808 32
© 060808 33