pdfvxpxdh

Upload: nsbudiarto

Post on 26-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    1/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 340

    PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI

    DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU

    Role of Hotels and Restaurants Tax on Local Revenue in Pekanbaru City

    1Neneng Sirostaria, 2Muhammad Nur, dan 2Armis Mualim

    1 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau2 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

    Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284 Riau Telp: 0761-72126 ext. 123, Fax: 0761-674681

    E-mail :

    [Diterima Juni 2013; Disetujui Agustus 2013]

    Local taxes as a revenue source for the district or the city. The taxes are levied as a local source oflocal revenue, then revenue is broadly defined area which includes not only revenue derived from

    local sources themselves (PAD), but from the central government which could take the form of

    tax and non-tax or assistance/subsidy directly the region through regional centers of financialconsiderations.Various sources of revenue from local taxes, local taxes are one of the significant

    impact is the hotel and restaurant tax. Thus the hotel and restaurant tax is a significant contributor

    to the local revenue in the city of Pekanbaru. The purpose of the research by the author is to knowthe size of the hotel and restaurant tax that can be donated to the City Revenue Pekanbaru and to

    determine policy for the local governments to increase tax revenue hotels and restaurants. The

    research was conducted in the city of Pekanbaru, using secondary data and therefore the data

    collection methods used are engineering documentation is recorded and examined documents or

    records that exist in the office or agency-related research. While analysis of the data used isdescriptive method. From the research conducted, it is known that the realization of hotel and

    restaurant tax to the Revenue in 2005 kotribusi hotel and restaurant tax to PAD is 17.28 % , the2006-2009 tax contributions hotels and restaurants to PAD which in 2006 amounted to 15 , 63 %

    , in 2007 was 17.22 % , in 2008 was 16.56 % , while in 2009 that is equal to 19.51 %. While the

    realization of hotel and restaurant tax to the Local Taxes in 2005, the hotel and restaurant taxcontributions to the Local Taxes in the amount of 32.23 % , in 2006-2009 knew the hotel and

    restaurant tax contributions to the Local Taxes in 2006 amounted to 32.72 % , in the year 2007

    was 33.36 % , in 2008 was 32.45 % , while in 2009 that is equal to 36.27 % . Policies that must betaken by the government is providing educational training, conduct training and awareness-raising

    program, optimizing the existing tax collection, and find sources of new taxes.

    Keywords : Hotel and Restaurant Taxes, Local Revenue and Pekanbaru City

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    2/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 341

    PENDAHULUAN

    Untuk menjamin agar perekonomiandaerah tetap tumbuh serta dapat

    mengakomodasikan masa depan perubahanyang terjadi di lingkungannya, maka strategi

    pemerintah daerah adalah dengan:1.Meningkatkan penerimaan daerah sendiri, 2.

    Meningkatkan efisiensi dan efektivitaspenerimaan daerah, dan 3. Meningkatkanefisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan

    keuangan daerah.

    Kemandirian pembiayaan sangat

    diperlukan baik di tingkat pusat maupundaerah, untuk itu di era ekonomi ini, daerah

    diharapkan mampu mencari sumber dana agardapat membiayai berbagai macam kegiatanyang akan di laksanakan. Ketentuan mengenai

    sumber pendapatan daerah secara garis besar di

    atur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004pasal 157 tentang pemerintah daerah, disebut

    bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

    Pendapatan Asli Daerah (Hasil pajak daerah,

    Hasil retribusi daerah,Hasil pengelolaankekayaan daerah yang di pisahkan, dan Lain-

    lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana

    Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah.

    Untuk meningkatkan penerimaan pajak

    daerah kota pekanbaru melakukan usaha-usahauntuk menarik investor luar negeri untuk

    menanamkan modalnya di kota pekanbaru yang

    salah satunya di dunia bisnis perhotelan,disamping itu pemerintah daerah juga

    memperdayakan potensi daerah untuk di

    kembangkan antara lain di dunia

    kepariwisataan yang bertujuan untuk menarik

    wisatawan untuk berkunjung di kotapekanbaru.

    Data dari Dinas Pendapatan Daerah KotaPekanbaru (2010) diketahui realisasi

    penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota

    Pekanbaru dari tahun ke tahun mengalamiberfluktuasi atau naik turun terlihat pada tahun

    2005 dimana realisasinya tidak mencapai target

    yaitu sebesar 96,76 %, diman pada tahun 2006

    terjadi melampaui target yaitu sebesar102,40%. Kemudian pada tahun 2007-2009

    dimana realisasinya tidak mencapai target, padatahun 2007 yaitu sebesar 72,66 %, sedangkan

    pada tahun 2008 sebesar 75,37 %, dan padatahun 2009 sebesar 73,42 %.

    Adapun tujuan yang hendak dicapaimelalui penelitian ini adalah untuk mengetahuibesarnya pajak hotel dan restoran yang dapat di

    sumbangkan terhadap pendapatan Asli Daerah

    kota pekanbaru, dan untuk mengetahui

    kebijakan apa yang dilakukan pemerintahdaerah untuk dapat meningkatkan penerimaan

    pajak hotel dan restoran.Pajak daerah adalah pajak yang dipungut

    daerah berdasarkan peraturan pajak yang di

    tetapkan oleh daerah untuk kepentingan

    pembiayaan rumah tangga pemerintah daerahtersebut. Pajak adalah sebagian harta kekayaan

    rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-

    undang, wajib di berikan oleh rakyat kepada

    negara tanpa mendapat kontraprestasi secaraindividual dan langsung dari negara

    (Markus,2005: 1).

    Pajak hotel adalah pajak atas pelayananhotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah

    jumlah pembayaran atau yang seharusnya

    dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %, tarif pajak

    hotel di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

    Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayahdaerah tempat hotel berlokasi (Undang-undang

    Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28

    Tahun 2009 : 23-24).

    Pajak restoran adalah pajak atas

    pelayanan restoran. Restoran adalah tempatmenyantap makanan dan minuman yang di

    sediakan dengan dipungut bayaran, tidaktermasuk usaha jasa boga atau catering. Dasar

    pengenaan pajak restoran adalah jumlah

    pembayaran yang diterima atau yangseharusnya diterima restoran. Tarif pajak

    restoran di tetapkan paling tinggi sebesar 10 %,

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    3/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 342

    tarif pajak restoran di tetapkan dengan

    Peraturan Daerah. Pajak restoran yang terutang

    dipungut di wilayah daerah tempat restoranberlokasi (Undang-undang Pajak Daerah dan

    Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 : 24-25).

    METODE PENELITIAN

    Penelitian ini dilakukan di wilayah

    pekanbaru. Di pilihnya daerah wilayah inikarena penulis melihat adanya perkembanganperekonomian daerah yang cukup pesat dalam

    sektor perhotelan dan restoran, sehingga

    potensi pajak hotel dan restoran di wilayah

    pekanbaru terus meningkat. Data sekunderpenelitian ini adalah data yang diperoleh dari

    instansi-instansi atau dinas pemerintah yangberkaitan dengan aspek pembahasan,diantaranya Kantor Biro Pusat Statistik Kota

    Pekanbaru, Kantor Dinas Pariwisata Seni dan

    Budaya Kota Pekanbaru, dan Kantor DinasPendapatan Kota Pekanbaru.

    Metode pengumpulan data yang di

    gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu

    mencatat dan meneliti dokumen atau arsip yangada di kantor atau instansi yang berhubungan

    dengan penelitian baik dalam bentuk informasi,

    data statistik, data keuangan dan sebagainya.Analisa data yang di gunakan dalam penulisan

    ini adalah dengan metode analisa data

    Deskriptif. Untuk menguji hipotesa, makadihitung seluruh jumlah wajib pajak dan

    restoran kota pekanbaru kemudian dihitung

    jumlah penerimaan dari subyek wajib pajaktersebut sehingga, dapat diketahui peranan

    wajib pajak hotel dan restoran di kota

    pekanbaru.

    K = PAD

    PH

    x 100 % ...(1)Keterangan :

    K = Kontribusi

    PH = Pajak Hotel

    PAD = Pendapatan Asli Daerah

    HASIL DAN PEMBAHASAN

    Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap

    Pendapatan Asli Daerah (PAD)Peranan pajak hotel dan restoran terhadap

    PAD dilakukan untuk melihat seberapa besarpajak hotel dan restoran berperan terhadap

    PAD. Analisis ini dapat dilakukan denganmenggunakan kontribusi pajak hotel dan

    restoran terhadap realisasi penerimaan PADdengan menggunakan rumus sebagai berikut :Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran =

    100%......(2)

    Tabel 1 : Peranan Pajak Hotel dan Restoran

    Terhadap PAD Kota Pekanbaru Tahun2005-2009 (Dalam Rupiah)

    Tah

    un

    Realisasi

    Pajak Hotel

    dan

    Restoran

    PAD Kontrib

    usi (%)

    2005200620072008

    2009

    15.066.157.542

    16.332.153.176

    18.778.398.961

    19.673.880.573

    25.344.290.

    517

    87.153.634.121

    104.450.974.414

    109.039.133.688

    118.745.167.703

    129.859.965.

    945

    17,2815,6317,2216,56

    19,51

    Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Data

    Olahan 2011

    Dari tabel diatas tersebut maka dapat

    dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dan

    restoran terhadap PAD cenderung mengalamifluktuasi. Dapat kita lihat bahwa pada tahun

    2005 kontribusi pajak hotel dan restoran

    terhadap PAD adalah sebesar 17,28 persen atausebesar Rp. 15.066.157.542 dari PAD sebesar

    Rp. 87.153.634.121. Pada tahun 2007

    kontribusi pajak hotel dan restoran terhadapPAD adalah sebesar 17,22 persen atau sebesar

    Rp. 18.778.398.961 dari PAD sebesar Rp.

    109.039.133.688. Pada tahun 2008 kontribusi

    pajak hotel dan restoran terhadap PAD

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    4/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 343

    mengalami penurunan yaitu sebesar 16,56

    persen atau sebesar Rp. 19.673.880.573 dari

    PAD sebesar Rp. 118.745.167.703. Pada tahun2009 kontribusi pajak hotel dan restoran

    mengalami kenaikan yaitu sebesar 19,51 persenatau Rp. 25.344.290.517 dari PAD sebesar Rp.

    129.859.965.945.Dari peranan pajak hotel dan restoran

    terhadap PAD diatas, ternyata pajak hotel danrestoran sangat mempengaruhi PAD.Meskipun peranan pajak hotel dan restoran

    terhadap PAD mengalami fluktuasi, tetapi

    penerimaan pajak hotel dan restoran sangat

    mempengaruhi pembangunan. Naik turunnyakontribusi pajak hotel dan restoran dikarenakan

    banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan kerestoran. Peraturan Daerah Kota PekanbaruNo.5 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel

    sedangkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

    No.6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran.Pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak

    Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

    Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan

    Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap

    Pajak Daerah

    Untuk mengetahui seberapa besarperanan pajak hote dan restoranl terhadap pajak

    daerah, maka diperlukan analisis kontribusi.

    Maka digunakan rumus sebagai berikut :Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran =

    100%......(3)

    Tabel 2: Peranan Pajak Hotel dan Restoran

    Terhadap Pajak Daerah KotaPekanbaru Tahun 2005-2009 (Dalam

    Rupiah)Tahu

    n

    Realisasi

    Pajak

    Hotel dan

    Restoran

    Pajak

    Daerah

    Kontrib

    usi (%)

    2005200620072008

    2009

    15.066.157.542

    16.332.153.176

    18.778.398.961

    19.673.880.573

    25.344.290.517

    46.745.678.201

    49.901.091.156

    56.281.863.547

    60.622.242.084

    69.865.355.922

    32,2332,7233,3632,45

    36,27

    Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru,Data Olahan

    2011

    Dari tabel diatas, dapat kita ketahui

    bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran

    terhadap pajak daerah setiap tahunnyamengalami fluktuasi. Pada tahun 2005

    kontribusi pajak hotel dan restoran adalahsebesar 32,23 persen atau sebesar Rp.

    15.066.157.542 dari pajak daerah sebesar Rp.46.745.678.201. Kemudian pada tahun 2006

    kontribusi pajak hotel dan restoran mengalami

    kenaikan sebesar 32,72 persen atau sebesar Rp.16.332.153.176 dari pajak daerah sebesar Rp.

    49.901.091.156. Pada tahun 2007 kontribusi

    pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerahsebesar 33,36 persen atau sebesar Rp.

    18.778.398.961 dari pajak daerah sebesar Rp.

    56.281.863.547. Pada tahun 2008 kontribusipajak hotel dan restoran mengalami penurunanyaitu sebesar 32,45 persen atau sebesar Rp.

    19.673.880.573 dari pajak daerah sebesar Rp.

    60.622.242.084. Pada tahun 2009 kontribusipajak hotel dan restoran mengalami kenaikan

    yaitu sebesar 36,27 persen atau sebesar Rp.

    25.344.290.517 dari pajak daerah sebesar Rp.69.865.355.922.

    Dari peranan pajak hotel dan restoran

    terhadap pajak daerah diatas, ternyata pajak

    hotel dan restoran juga sangat mempengaruhiPAD. Dimana salah satu usaha untuk

    mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam

    membiayai pembangunan yaitu dengan caramenggali sumber dana dari masyarakat berupa

    pajak daerah. Pajak hotel dan restoran

    merupakan salah satu penyumbang utama bagipenerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru.

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    5/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 344

    Pajak Daerah

    Pajak daerah merupakan sumber

    Pendapatan Asli Daerah di kota pekanbaruyang setiap tahunnya terjadi naik turun. Untuk

    lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 3 : Perkembangan Realisasi Penerimaan

    Pajak Daerah dan Kontribusi TerhadapPendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

    Tahun 2005-2009 (Dalam Rupiah)

    Tah

    un

    Realisasi

    Penerimaa

    n PajakDaerah

    Realisasi

    Penerimaan

    PAD

    Kontrib

    usi (%)

    20052006

    200720082009

    46.745.678.201

    49.901.091.156

    56.281.863.547

    60.622.242.

    08469.865.355.

    922

    87.153.634.121

    104.450.974.414

    109.039.133.688

    118.745.167.

    703129.859.965.

    945

    53,6347,77

    51,6151,0553,80

    Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Data

    Olahan 2011

    Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan

    pajak daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2005-

    2009 dimana setiap tahunnya mengalamifluktuasi baik secara nominal maupun

    kontribusinya. Pada tahun 2005 kontribusipajak daerah adalah 53,63 persen atau sebesar

    Rp. 46.745.678.201 dari jumlah penerimaan

    PAD sebesar Rp. 87.153.634.121. Kemudianpada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar

    47,77 persen atau sebesar 49.901.091.156 dari

    penerimaan PAD sebesar Rp. 104.450.974.414.

    Kemudian pada tahun 2007 kontribusi pajakdaerah sebesar 51,61 persen atau sebesar Rp.

    56.281.863.547 dari penerimaan PAD sebesarRp. 109.039.133.688. Pada tahun 2008kontribusi pajak daerah mengalami penurunan

    lagi yaitu 51,05 persen atau sebesar Rp.

    60.622.242.084 dari penerimaan PAD sebesarRp. 118.745.167.703. Kemudian pada tahun2009 kontribusi pajak daerah terjadi

    peningkatan lagi yaitu 53,80 persen atau

    sebesar Rp. 69.865.355.922 dari penerimaan

    PAD sebesar Rp. 129.859.965.945.

    Retribusi DaerahSumber PAD di Kota Pekanbaru selain

    pajak daerah adalah retribusi daerah. Adapunjenis-jenis pungutan yang termasuk retribusi

    daerah Kota Pekanbaru adalah retribusipelayanan kesehatan, retribusi pelayanan

    kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusirumah potong hewan, retribusi izin mendirikanbangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin

    usaha pariwisata, dan lain-lain. Untuk melihat

    seberapa besar realisasi penerimaan retribusi

    daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabelberikut :

    Tabel 4 : Perkembangan Realisasi PenerimaanRetribusi Daerah dan KontribusiTerhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

    Pekanbaru Tahun 2005-2009 (Dalam

    Rupiah)

    Tahun

    Realisasi

    Penerimaan Retribusi

    Daerah

    Realisasi

    PenerimaanPAD

    Kontrib

    usi (%)

    20052006

    200720082009

    29.431.492.939

    31.714.588.152

    36.394.556.

    44943.512.654.

    37143.701.809.

    201

    87.153.634.121

    104.450.974.414

    109.039.133.

    688118.745.167.

    703129.859.965.

    945

    33,7630,36

    33,3736,6433,65

    Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, data olahan

    Dari tabel diatas dapat dilihat bahwapenerimaan dari sektor retribusi daerah telah

    memberikan kontribusi yang cukup memadai

    terhadap PAD. Untuk tahun 2005 kontribusiretribusi daerah 33,76 persen atau sebesar Rp.

    29.431.492.939 dari penerimaan PAD sebesar

    Rp. 87.153.634.121. Kemudian pada tahun

    2006 kontribusi retribusi daerah 30,36 persenatau sebesar Rp. 31.714.588.152 dari

    penerimaan PAD sebesar Rp. 104.450.974.414.

    Pada tahun 2007 kontribusi retribusi daerah

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    6/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 345

    33,37 atau sebesar Rp. 36.394.556.449 dari

    penerimaan PAD sebesar Rp. 109.039.133.688.

    Pada tahun 2008 kontribusi retribusi daerahterjadi kenaikan lagi yaitu 36,64 persen atau

    sebesar Rp. 43.512.654.371 dari penerimaanPAD sebesar Rp. 118.745.167.703. Kemudian

    pada tahun 2009 kontribusi retribusi daerahmengalami penurunan lagi yaitu 33,65 persen

    atau sebesar Rp. 43.701.809.201 daripenerimaan PAD sebesar Rp. 129.859.965.945.

    Dari hasil penelitian data retribusi daerah

    mengalami fluktuasi, karena pemerintah daerah

    telah memangkas beragam jenis pungutan pajak

    daerah dan retribusi daerah yang dapatmemberikan dampak negatif terhadap

    perekonomian daerah, karena adanya beberapaPeraturan Daerah yang menetapkan subjek danobjek pajak daerah dan retribusi daerah

    dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya

    dengan alasan objek yang dipungut pada pajakdaerah dan retribusi daerah tersebut pada

    dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak

    pusat. Disamping itu, untuk mempertinggi

    perolehan pendapatan daerah khususnya yangberasal dari kompnen pajak daerah dan retribusi

    daerah pemerintah daerah telah melakukan

    perampingan jenis-jenis pajak daerah danretribusi daerah yang dipungutnya dengan

    menghapus pungutan yang secara ekonomis

    memberatkan dan telah memberlakukanpungutan yang secara ekonomi dapat

    memberikan sumbangan yang segnifikan bagi

    pendapatan daerah.Kebijakan-kebijakan yang Dapat di Ambil

    Pemerintah daerah Dalam Meningkatkan

    Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota

    Pekanbaru.

    Dengan demikian dapat diketahui berapabanyak pengusaha hotel dan restoran,

    disamping itu pula dapat diperkirakan berapabesar penerimaan dari pajak hotel dan restoran

    untuk tahun yang akan datang. Langkah-

    langkah yang dapat ditempuh DinasPendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam

    upaya meningkatkan realisasi penerimaan

    pajak hotel dan restoran antara lain :

    1. Peningkatan pembinaan organisasi kepadaaparat pengelola pandapatan daerah

    sehingga tercipta suatu aparatur yangterampil dan berdesiplin.

    2. Dalam menentukan objek pajak hotel danrestoran tidak harus berdasarkan izin usaha

    baru. Tindakan ini dilakukan agar semuajenis usaha yang harus dikenakan, baikyang sudah mempunyai izin maupun yang

    belum dapat didata.

    3. Melakukan pembinaan dengan cara

    mengadakan penyuluhan kepada wajibpajak dengan tujuan agar timbul

    kesadarannya untuk membayar pajak.4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

    pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan

    dinas yang berkaitan, dengan cara

    melakukan pelatihan-pelatihan untukmeningkatkan keterampilan pegawai serta

    penambahan jumlah pegawai yang

    diperlukan.

    5. Menambah fasilitas dan pelayanansehingga dapat menampung jumlah wajib

    pajak dan objek pajak bertambah banyak

    dan penerimaan pajak daerah dapatmeningkat.

    6. Mengkaji ulang peraturan daerah yang

    berlaku untuk disesuaikan dengan setuasidan kondisi yang ada, sehingga peraturan

    yang berlaku tetap efektif.

    7. Untuk memperlancar tugas-tugas aparatpelaksana pemungutan pajak, maka perlu

    ditingkatkan kemampuan dan kerjasama

    aparatur pemerintah dengan para

    pengusaha yang bergerak dalam bidang

    hotel dan restoran.8. Pendesiplinan yang lebih tegas dari

    petugas pemungut kepada wajib pajak agardidalam pemungutan pajak tidak terjadi

    penunggakan yang sebetulnya tidak perlu

    terjadi.9. Melakukan penelitian dan pengamatan

    terhadap wajib pajak tentang keadaan serta

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    7/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 346

    perkembangan usahanya sebagai bahan

    evaluasi dalam rangka peninjauan kembali

    penetapan yang sudah ada, sehinggadiharapkan adanya peningkatan dari

    penerimaan pajak hotel dan restoran.10. Mengoptimalkan penagihan pajak yang

    sudah ada.11. Menginventarisasikan atau memeriksa

    pengusaha yang bergerak dibidang hoteldan restoran yang belum terkena pajak, halini dilakukan pada saat pendaftaran usaha

    dengan membentuk satuan tugas untuk

    melihat objek-objek apa yang belum

    terdaftar.12. Sistem administrasi dan pengawasan

    terhadap pajak hotel dan restoranditingkatkan, sehingga dapat diketahuiberapa pajak yang seharusnya disetor serta

    kemungkinan adanya penyimpangan yang

    dilakukan.13. Mencari sumber-sumber jenis penerimaan

    baru.

    14. Hal lain yang turut menentukan dalam

    peningkatan pajak hotel dan restoranadalah aparatur Dinas Pendapatan Daerah

    melakukan segala kegiatan yang

    menyangkut penyampaian surat-suratpenetapan pajak, memberikan pengertian

    sedemikian rupa kepada wajib pajak

    sehingga dapat memenuhi kewajibannyasebagai wajib pajak sesuai dengan

    peraturan yang berlaku.

    Dengan memperbaiki atau menyesuaikanaspek ketatalaksanaan baik administrasi

    maupun operasional maka pengawasan dan

    pengendalian serta SDM pengelola PAD harus

    dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan

    peran serta dari masyarakat untukmemsukseskan kegiatan pembangunan daerah

    dengan cara membayar pajak sesuai denganketentuannya supaya pembangunan daerah

    dapat terwujud atau dapat tercapai dengan baik.

    KESIMPULAN DAN SARAN

    Kesimpulan

    1. Rata-rata pajak hotel dan restoran terhadapPendapatan Asli Daerah dari tahun 2005-

    2009 di Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp.19.038.976.153.

    2. Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukanatau diambil pemerintah adalah dengan

    cara melakukan efektivitas pemungutanpajak hotel dan restoran, memberikanpenyuluhan tentang pemungutan pajak,

    memberikan pelatihan pendidikan,

    meningkatkan pembinaan organisasi

    kepada aparat agar tercipta suatu aparaturyang terampil dan disiplin, melakukan

    pembinaan dan mengadakan penyuluhan,meningkatkan kualitas dan kuantitas dinasPAD dan dinas yang berkaitan serta

    melakukan pelatihan-pelatihan untuk

    meningkatkan keterampilan,meningkatkan fasilitas dan pelayanan,

    mengkaji ulang peraturan daerah di

    sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang

    ada, meningkatkan kerjasama pemerintahdengan para pengusaha hotel dan restoran,

    petugas pemungut pajak harus lebih tegas

    dalam melakukan pekerjaannya,melakukan penelitian dan pengamatan

    terhadap wajib pajak, mengoptimalkan

    penagihan pajak yang sudah ada, mencarisumber-sumber jenis pajak baru.

    Saran

    1. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru perlumelakukan penyuluhan dan pendekatan

    agar lebih memberikan kesadaran

    masyarakat untuk taat dalam membayar

    pajak yaitu dengan memberikan pengertian

    tentang arti pentingnya membayar pajak.2. Meningkatkan sumber daya manusia

    (SDM) pegawai atau petugas dinaspemungut pajak agar lebih propesional

    sehingga segala tugas bisa dilaksanakan

    dengan baik.3. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus

    berperan aktif, bagaimana realisasi

  • 7/25/2019 pdfvxpxDH

    8/8

    Jurnal RAT Vol.2.No.2.September 2013 ISSN : 2252-9606

    http://rat.uir.ac.id 347

    penerimaan pajak hotel dan restoran pada

    tahun mendatang dapat terus meningkat

    lagi. Agar masyarakat mau memenuhikewajiban membayar pajak, harus diberi

    faktor pendorong yaitu denganmelaksanakan reward dan punishment atau

    memberikan penghargaan atau hukuman.4. Memantau dan memonitor pertumbuhan

    objek wajib pajak khususnya pajak hoteldan restoran dapat melakukan pendataanyang akurat, dalam arti bahwa tidak ada

    wajib pajak yang seharusnya membayar

    pajak tetapi karena kurangnya ketelitian

    dalam pendataan tidak dikenakan pajak.Sehingga penerimaan dari objek tersebut

    sesuai dengan potensi yang ada.DAFTAR PUSTAKA

    Badan Pusat Statistik, 2009. kota Pekanbaru

    dalam angka,pekanbaru.

    Bohari, 2010. Pengantar Hukum Pajak,Rajawali Pers, Jakarta.

    Dinas Pariwisata, 2009. Pariwisata Kota

    Pekanbaru, Kota Pekanbaru.

    Halim Abdul,2001. Menajemen KeuanganDaerah, AMP YKPN, Yogyakarta.

    Jambari Nilawan, 2004. Peranana Pajak

    Hotel dan Restoran TerhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota

    Pekanbaru Skripsi IESP, FE-UIR,

    Pekanbaru.Kota Pekanbaru,2006. Peraturan Daerah

    No.05 Tahun 2006 Tentang Pajak

    Hotel, Pekanbaru.Kota Pekanbaru,2006. Peraturan Daerah

    No.06 Tahun 2006 Tentang Pajak

    Restoran, Pekanbaru.

    Mardiasmo,2002.Perpajakan Edisi 3,

    Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.Mardiasmo,2006.Perpajakan, Andi

    Yogyakarta, Yogyakarta.Markus Muda,2005.Perpajakan Indonesia,

    Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

    Munir, Badrul,2003. Perencanaan AnggaranKerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran

    Daerah, Samawa Center, Mataram.

    Rumbino, Yarini,2007. Peranan Pajak Hotel

    dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli

    Daerah (PAD) di Kabupaten

    Karanganyar, Skripsi IESP, FE-UGM,

    Yogyakarta.Suparmoko,2003.Keuangan Negara Dalam

    Teori dan Praktek edisi 5,BPFEYogyakarta.

    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan

    Retribusi Daerah, Pustaka Yustisia,

    Yogyakarta.

    Waluyo,2008.Perpajakan Indonesia,

    Salemba Empat, Jakarta.