PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

UNIT DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANANAMAN MODALBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2010

SEKTOR PERTAMBANGAN

In-depth discussion Mekanisme Investasi Modal Asing Dalam Pertambangan Nasional

Hotel Aston 12 May 2010Jatnika Legal Research and Training Centre

22

Topik Bahasan

1. Dasar hukum perizinan penanaman modal

2. Prosedur perizinan penanaman modal (umum)

3. Prosedur perizinan penanaman modal di sektor pertambangan

33

1. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal

Kebijakan Dasar UU Penanaman Modal - UU No. 25 Tahun 2007 Negative List – Per Pres No. 111/2007 UU Sektor – UU No.4/2009 (Pertambangan)

Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE) Mekanisme baru perizinan penanaman modal (PerKa

BKPM No12 tahun 2009)

44

Prinsip Dasar Penanaman Modal –UU No. 25 tahun 2007

1. Perlakuan sama 2. Tidak mensyaratkan modal minimum3. Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan

keuntungan4. Jaminan kepastian hukum 5. Penyelesaian sengketa 6. Pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas

dalam rangka penanaman modal

55

Daftar Negatif Investasi –PerPres No. 77 jo No. 111 Tahun 2007

Pendekatan negatif Daftar bidang usaha yang bersyarat : Tertutup mutlak ( asing dan domestik) Dicadangkan untuk UKMK Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Terbuka hanya untuk penanaman modal

domestik

66

Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)PerPres No. 27 Tahun 2009

Tujuan dari PTSP adalah untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal yang lebih baik kepada investor,

didukung dengan : pembangunan SPIPISE yang merupakan penerapan

konsep IT pada perizinan penanaman modal yang memungkinkan permohonan perizinan penanaman modal diajukan secara on-line

77

IMPLEMENTASI PTSP

Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal berdasarkan Kewenangan

Penyederhanaan prosedur perizinan

Percepatan waktu proses penerbitan perizinan

Kesamaan metode/cara penilaian permohonan

Penyeragaman produk perizinan yang diterbitkan

• NSPK Perizinan Penanaman Modal –Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

88

MAKSUD dan TUJUAN

panduan bagi para penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat

terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur dan proses penyelesaian permohonan

memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan

99

PRINSIP DASAR PELAYANAN

• MUDAH : alur proses penyelesaian permohonan sederhana dalam pengertian mudah dipahami

• CEPAT : waktu proses penyelesaian permohonan singkat

• TEPAT : kesesuaian produk dengan ketentuan peraturanperundangan

• AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi

• TRANSPARAN & AKUNTABEL :alur proses penyelesaian permohonan jelas dan

dapat dipertanggungjawabkan

1010

KewenanganPerpres No. 27 Tahun 2009

Pemerintah - Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)Provinsi - Pasal 11 ayat (3)Kabupaten/Kota - Pasal 12 ayat (3)

Pelaksanaan pelayanan diluar kewenangan Pemerintah :

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, PTSP-BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan.

111111

2. Mekanisme Pelayanan Perizinan

Cermati ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi Mengisi formulir permohonan

Permohonan dikembalikan (isian formulir belum benar

dan/atau lampiran belum lengkap)

Self assessment

Permohonan diterima

OK

Tanda Terima Permohonan

BACK OFFICE :Proses penyusunan

produk perizinan

Proses Administrasi

FRONT OFFICEMemeriksa kebenaran isian

formulir dan kelengkapan lampiran

Not Ok

1212

Mekanisme Perizinan Penanaman Modal

Perizinan penanaman modal dibedakan atas bidang usahanya ;

• Bidang usaha yang tidak mendapat fasilitas fiskal• Bidang usaha yang mendapat fasilitas fiskal *) :

Perusahaan memerlukan fasilitas fiskalPerusahaan tidak memerlukan fasilitas fiskal

*) fasilitas fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2009 tentang pembebasan bea masuk impor mesin /peralatan

1313

Industri Jasa Industri Jasa yang mendapatkan fasilitas fiskalyang mendapatkan fasilitas fiskal

1. Pariwisata dan kebudayaan2. Transportasi / Perhubungan (untuk jasa

transportasi publik)3. Pelayanan Kesehatan publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhanan

Berdasarkan PMK Berdasarkan PMK No.1No.176/200976/2009

141414

PENDAFTARAN

PERIZINAN DAERAH ( IMB,HO DLL)

IZIN USAHA (IU)

PENDAFTARAN

AKTA PENDIRIAN

PENGESAHAN BADAN HUKUM OLEH MENTERI HUKUM & HAM

PENDAFTARAN

IZIN TEKNIS SEKTOR

1. API-P

2. IZIN KERJA TENAGA ASING

IZIN PRINSIP

• PERSETUJUAN PABEAN PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR MESIN/PERALATAN

PERSETUJUAN PABEAN PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BAHAN BAKU

KOMERSIAL

1515

3. PROSEDUR PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Dasar Hukum :o UU No. 25/2007 - UU No. 4/2009o PP No. 22/2010 dan No. 23/2010o PerPres No. 27/2009 – PerMen ESDM No. 05/2010o PerKa BKPM No. 12/2009

3 Alternatif bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal disektor pertambangan

1616

Alt 1 :Pembentukan perusahaan penanaman modal asing baru

Langkah 1 :

Pembentukan Badan Hukum Indonesia – sebagai perusahaan penanaman modal asing :

• BKPM : Pendaftaran Penanaman Modal (dimungkinkan 100% kepemilikan saham asing)

• Notaris :

Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

Pengesahan pendirian perusahaan dalam bentuk (PT) dari Menteri Hukum dan HAM

1717

Alt 1 :Pembentukan perusahaan penanaman modal asing baru

Langkah 2 :

Izin Usaha Pertambangan ( IUP ):

Diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri ESDM sesuai kewenangannya

Mekanisme melalui pelelangan Wilayah IUP (WIUP)

Langkah 3 :

Persetujuan pembebasan bea masuk impor :

BKPM : Izin Prinsip

BKPM : Surat Persetujuan Pabean

181818

PENDAFTARAN

PENDIRIAN BADAN HUKUM INDONESIA

IZIN PRINSIP

SURAT PERSETUJUAN PABEAN

PELELANGAN WIUP

IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP )

langkah 1

langkah 2

langkah 3

1919

Alt 2 :Akuisisi perusahaan penanaman modal dalam negeri

Seluruh proses dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri,

Langkah 1 :

• Persetujuan seluruh pemegang saham perusahaan atas rencana masuknya modal asing sebagai penyertaan modal perseroan

• Menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya untuk :

Penyesuian KP menjadi IUP

Mendapatkan rekomendasi tentang rencana akuisisi oleh modal asing dari Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya

2020

langkah 2 :Menyampaikan permohonan ke BKPM : Pendaftaran PM sebagai perusahaan asing di sektor

pertambangan Izin Prinsip (apabila akan memanfaatkan fasilitas bea masuk

impor)langkah 3 :Notaris : untuk perubahan Akta Pendirian (Anggaran Dasar)

Perusahaan dan persetujuannya dari Menteri H&HAMlangkah 4 :Persetujuan pembebasan bea masuk impor :

BKPM : Izin Prinsip dan Surat Persetujuan Pabean

Alt 2 :Akuisisi perusahaan penanaman modal dalam negeri

212121

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

PERSETUJUAN MENTERI H&HAM, sebagai perusahaan penanaman modal asing disektor pertambangan

IZIN PRINSIP DAN SURAT PERSETUJUAN PABEAN

REKOMENDASI (sesuai kewenangan)

IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) + HASIL RUPS

langkah 1

langkah 2

langkah 3

langkah 4

2222

Alt 3 : Perusahaan PatunganLangkah 1 : (dilakukan oleh perusahaan dalam negeri)

• Persetujuan pemegang saham atas rencana pembentukan badan hukum baru berupa perusahaan patungan dengan modal asing dalam rangka pelaksanaan IUP yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri

• Menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya untuk : Penyesuian KP menjadi IUP Mendapatkan rekomendasi tentang rencana akuisisi oleh

modal asing dari Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya

2323

Alt 3 : Perusahaan Patunganlangkah 2 : (perusahaan dalam negeri dan calon peserta asing)

Pendirian perusahaan patungan (penanaman modal asing :• BKPM : Pendaftaran Penanaman Modal • Notaris :

Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Pengesahan pendirian perusahaan dalam bentuk

(PT) dari Menteri Hukum dan HAMlangkah 3:Persetujuan pembebasan bea masuk impor :

BKPM : Izin Prinsip dan Surat Persetujuan Pabean

242424

PENDAFTARAN

IZIN PRINSIP DAN SURAT PERSETUJUAN PABEAN

PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM

IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) + REKOMENDASI

langkah 1 : dilakukan oleh perusahaan dalam negeri

Langkah 2: pendirian BHI

PENDIRIAN BHI

Langkah 3 : pembebasan bea masuk impor

252525

Terima Kasih

UNIT DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODALBadan Koordinasi Penanaman Modal

Jalan : JL. Gatot Subroto no. 44 Jakarta 12190 – IndonesiaTel/fax : 62 21 525 5261

Invest in remarkable Indonesia