pedoman peningkatan p.elayanan terpadu

I::

PEDOMAN PENINGKATAN

KOORDINASI ANTAR INSTANSI

TERKAIT DALAM SISTEM

P.ELAYANAN TERPADU

.MI I I k

Perpustakaan • Ma h k am ah I\~u IIo - R,

C'

KEPANITERAAN/SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2004

KATA PENGANTAR

Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi

di Indonesia perlu meningkatkan kualitas Pelayanan kepada

masyarakat terutama pencari keadilan agar lebih konsisten

dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi azas

pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan,

sehingga pelayanan lembaga peradilan dapat diberikan

secara mudah dan tidak diskriminatip.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

lembaga peradilan kaitannya dengan instansi lain, maka

Mahkamah Agung merasa perlu untuk menetapkan suatu

kebijakan tentang "Pedoman Peningkatan Koordinasi Antar

lnstansi Terkait Dalam Sistem Pelayanan Terpadu".

Pedoman ini, selain dimaksudkan sebagai acuan dalam

upaya meningkatkan koordinasi antar lnstansi terkait juga

diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk menilai lembaga peradilan secara obyektif

dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan

bidang peradilan.

Dengan adanya pedoman lnl diharapkan dapat

diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,

sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya

masyarakat pencari keadilan.

Pedoman ini merupakan petunjuk pelaksanaan . di

bidang pelayanan oleh Lembaga Peradilan, untuk itu

'iii

iv

diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam

meningkatkan koordinasi dengan lnstansi terkait dalam

sistem pelayanan terpadu.

PANITERAISEKRETARIS JENDERAL

GUNANTO SURYONO, SH.

.:

i l

l

A. Latar Belakang

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR iii

PEDOMAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI

TERKAIT DALAM SISTIM PELAYANAN TERPADU 1

I. PENDAHULUAN 1

1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Pengertian Umum 2

D. Hakekat Pelayanan Terpadu 4

E. Azas Pelayanan Terpadu 4

F. Prinsip Pelayanan Terpadu 5

C. Pola Pelayanan Terpadu 7

II. PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI

TERKAIT DALAM SYSTEM PELAYANAN

TERPADU................................................................... 9

Ill. PENUTUP 12

POKOK-POKOK LAPORAN HASIL RAKORPANNAS

TAHUN 2004 17

I. Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana .. .. .. .. .. 19 A. Kearsipan . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 19 B. Tatalaksana · · · · .. · · · .. · 20 C. Kelembagaan 21

11. Bidang Sumberdaya Manusia Aparatur . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . 22

111. Bidang Pelayarian Publik .. .. .. 23

IV. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas . . . .. .. . .. .. . 24

v

SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 11/M.PAN/1/2004 TANGGAL 6 JANUARI 2004 ....

27

LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (TP3) 2004

33

I. Latar Belakang . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . 33

II. Maksud dan Tujuan 34

111. Kriteria dan Sasaran Kegiatan .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. 35

1. Kriteria Kegiatan .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. 35

2. Sasaran Kegiatan .. . ... .. ... .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. . .. .. .. . 36

IV. Pelaksanaan Kegiatan .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . 36

V. Hasil Kegiatan . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ... . . . . . . 39

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 8 :

TAHUN 1987 Tentang PENJELASAN DAN PETUNJUK·

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN

MENTERI KEHAKIMAN TANGGAL 16 JULI 1987 NOMOR :

KMA/005/SKBNll/1987 DAN NOMOR M.03-PR.08.05 TAHUN

1987

41

A. Penjelasan Umum 41

B. Petunjuk Administrasi 63

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI, DAN KEPALA

KEPOLISIAN RI NOMOR : KMA/003/SKB/11/1998; Nomor :

M.02.PW.07.03.Th.1998; Nomor : Kep/007/JA/2/1998;

No.Pol. : Kep/02/11/1998 TENTANG PEMANTAPAN KETER·

PADUAN DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN

PERKARA-PERKARA· P·IDANA ················· 91

vi

No.Pol. : Kep/03/11/1998 TENTANG PEMBENTUKAN KELOM·

POK KERJA MAKEHJAPOL ........•....•....... .•..................

107

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA DAN PANGLIMA TNI NOMOR : KMA/

065A/SKB/IX/2004 TENTANG PENGGUNAAN DAN PERA·

WATAN ASET DAN BARANG INVENTARIS MARKAS BESAR

TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN

DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

115

LAMPIRAN

122

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH

AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI,

DAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR : KMA/003/SKB/II/

1998; Nomor: M.02.PW.07.03.Th.1998; Nomor : Kepi

007/JA/2/1998; No.Pol. : Kep/02/11/1998 TENTANG PEMAN·

PEMANTAPAN KETERPADUAN DALAM PENANGANAN

DAN PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA PIDANA 97

A. Dasar 97

B. Rumusan Permasalahan dan Pemecahan 99

KELOMPOK KERJA MAKEHJAPOL 105

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI, DAN KEPALA

KEPOLISIAN RI NOMOR : KMA/004/SKB/11/1998; Nomor :

M.02.PR.09.03.Th.1998; Nomor : Kep/009/JA/2/1998;

vii

PEDOMAN

PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI

TERKAIT DALAM SISTIM PELAYANAN TERPADU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib

melayani setiap warga negara dan penduduk untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka

pelayanan umurn dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Demikian halnya pada · Lembaga

Peradilan merupakan suatu tuntutan untuk

melaksanakan tugas pelayanan secara efektif dan

efesien di bidang peradilan.

Penyelenggaraan pelayanan Publik yang·

dilaksanakan oleh Lembaga Peradilan dalam

berbagai sektor pelayanan, terutama yang

menyangkut pemenuhan hak-hak masyarakat

pencari keadilan, kinerjanya masih belum sesuai

yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain

dan banyaknya pengaduan atau keluhan dan

masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan,

baik yang disampaikan melalui media massa

maupun media pengaduan lain, seperti

menyangkut prosedur dan mekanisme kerja

pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan,

kurang akomodatif, dan kurang konsisten.

1

~ ...

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik perlu peningkatan koordinasi

antar lembaga peradilan dengan instansi terkait

dalam memberikan sistim pelayanan terpadu,

karena pelaksanaan koordinasi antara instansi

terkait dalam sistim pelayanan terpadu akan

meningkatkan kinerja pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman ini sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara lembaga peradilan dengan instansi terkait sesuai dengan

kewenangannya dalam hal memberikan

pelayanan kepada masyarakat terutama


· 2. Tujuan pedoman ini adalah untuk mendorong

terwujudnya peningkatan koordinasi dalam

penyelenggaraan pelayanan lembaga

peradilan, baik antar Lembaga Peradilan

maupun dengan instansi terkait.

C. Pengertian Umum

1. Pelayanan Lembaga Peradilan adalah segala

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

lembaga peradilan sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat pencari keadilan,

maupun sebagai pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2

2. Penyelenggara Pelayanan Peradilan adalah

lembaga peradilan.

3. Lembaga Peradilan adalah lembaga yang

melaksanakan Kekuasaan Kehakiman baik

pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat

Banding maupun Pengadilan Tingkat

Pertama.

4. lnstansi Terkait adalah adalah lnstansi

Pemerintah yang berhubungan dengan

Lembaga Peradilan (Kejaksaan, Kepolisian,

Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan lain- lain).

5. Unit penyelenggara pelayanan Lembaga

Peradilan adalah unit kerja yang ada pada

lembaga peradilan yang memberikan

pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

6. Pemberi pelayanan adalah pejabat/pegawai

pada lembaga peradilan yang melaksanakan

tugas dan fungsi pelayanan kepada


7. Penerima pelayanan lembaga peradilan

adalah orang, masyarakat dan Badan Hukum

Perdata lainnya.

8. lndeks kepuasan masyarakat adalah tingkat

kepuasan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dan lembaga per~c;iilan dalam

memberikan pelayanan sesuai harapan dan

kebutuhan pencari keadilan.

3

D. Hakekat Pelayanan Terpadu

Hakekat pelayanan terpadu adalah pemberian

pelayanan prima antar lembaga peradilan dan

instansi terkait kepada masyarakat pencari

keadilan yang merupakan perwujudan kewajiban

lembaga peradilan.

E. Azas Pelayanan Terpadu

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan

disediakan secara memadai, serta mudah

dimengerti sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

2. Akuntabiltas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan

lembaga peradilan dan penerima pelayanan

dalam hal ini masyarakat pencari keadilan

dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi

dan efektivitas.

4. Partisipatif.

Mendorong peran serta masyarakat pencari

keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan

peradilan dengan memperhaUkan aspirasi,

4

L\

kebutuhan dan harapan masyarakat pencari

keadilan.

5. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membe-

dakan suku, ras, agama, golongan, gender

dan status ekonomi.

F. Prinsip Pelayanan Terpadu

Pada hakekatnya prinsip pelayanan terpadu di

bidang peradilan adalah agar tercipta suatu

pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya

ringan.

Secara umum prinsip pelayanan terpadu adalah :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan di bidang peradilan tidak

berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah

dilaksanakan.

2. Kejelasan

a. Persyaratan teknis dan administratif

pelayanan peradilan.

b. Unit penyelenggara pelayanan Lembaga

Peradilan berwenang dan bertanggung-

j awa b dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat pencarl keadHan.

c. Rincian biaya di bidang pelayanan

penadHan dan tatacana pembayanan.

5

.... ·- " ... - ~.-./

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan Lembaga Peradilan

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan Lembaga Peradilan diterima

dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan Lembaga

Peradilan memberikan rasa aman dan

kepastian hukum

6. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan Lembaga

Peradilan atau pejabat yang ditunjuk

bertanggungjawab atas penyelenggaraan

pelayanan Lembaga Peradilan.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja,

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang

memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan

yang memadai, mudah dijangkau oleh

masyarakat, dan dapat memanfaatkan

teknologi telekomunikasi dan informatika.

6

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin,

sopan dan santun, ramah, serta memberikan

pelayanan dengan iklhas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih,

rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta

dilengkapi dengan fasilitas pendukung

pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah

dan lain-lain.

G. Pola Pelayanan. Terpadu

Dengan meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat serta adanya tuntutan reformasi

lembaga peradilan, belakangan ini persepsi

masyarakat terhadap pelayanan Lembaga

Peradilan bahwa untuk mendapatkan pelayanan

yang balk merupakan hak masyarakat dan

sebaliknya bagi aparat peradilan berkewajiban

memberikan pelayanan dan pengayoman kepada

masyarakat.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sudah

selayaknya untuk melaksanakan pola pelayanan

terpadu kepada masyarakat terutama masyarakat

pencari keadilan. Pola pelayanan terpacJu di bidang

peradilan merupakan langkah strategis yang harus

7

dilaksanakan oleh lembaga peradilan, mengingat

lembaga peradilan adalah merupakan suatu

lembaga untuk penegakan hukum. Tegaknya

hukum tidak terlepas dan pola-pola pelayanan

terpadu di bidang peradilan.

Pola pelayanan terpadu sebaiknya mengacu

secara :

1. Fungsional

Lembaga Peradilan berkewajiban menyeleng-

garakan pelayanan terpadu secara fungsional,

sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan

yang ada pada Lembaga Peradilan. Tugas,

fungsi, dan kewenangan yang ada pada

Lembaga Peradilan adalah tugas, fungsi, dan

kewenangan yang berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaraan

peradilan.

2. Terpusat

Pola pelayanan Lembaga Peradilan dilakukan

secara terpusat oleh Mahkamah Agung

kepada Lembaga Peradilan dibawahnya.

3. Terpadu

Pola pelayanan terpadu merupakan satu

kesatuan yang utuh untuk melaksanakan

fungsi-fungsi pelayanan. Pola pelayanan

terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan

yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan

8

dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis

pelayanan yang sudah dekat dengan

masyarakat tidak perlu disatu atapkan.

Sedangkan pola pelayanan terpadu satu pintu

diselenggarakan pada satu tempat yang

meliputi berbagai jenis pelayanan yang

memiliki keterkaitan proses dan dilayani

melalui satu pintu.

Lembaga peradilan sesuai dengan tugas

pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki

dalam memberikan pelayanan dilaksanakan

secara terintegrasi dari pusat sampai ke

lembaga-lembaga peradilan dibawahnya.

Sehingga pol a-pol a pelayanan di I embaga

peradilan menjadi satu pola pelayanan yang

bisa mendukung proses berfangsungnya

penyelenggraan peradilan, yang berkaitan

dengan instansi lain maupun dengan

masyarakat terutama pencari keadilan.

II. PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI

TERKAIT DALAM SISTIM PELAYANAN TERPADU.

Kegiatan pelayanan Lembaga Peradilan yang

berhubungan dengan lnstansi terkait perlu dilakukan

secara terkoordinasi, oleh karena itu koordinasi mutlak

dilakukan agar pelayanan Lembaga Peradilan berjalan

dengan lanear dan efektif. Mekanisme koordinasi perlu

dilakukan dengan memperhatikan kewenangan masing•

masing instansi terkait..

9

.

10

a. Peningkatan kelembagaan peradilan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, maupun

berlakunya Undang-undang yang terkait dengan

proses peradilan, Kelembagaan Sadan Peradilan

juga perlu menyesuaikan.

Kelembagaan badan peradilan, terutama yang

terkait dengan fungsi pelayanan publik perlu secara

terprogram dan terus menerus untuk selalu

ditingkatkan sesuai dengan visi dan missi lembaga

peradilan. Fungsi humas perlu lebih ditingkatkan

sesuai dengan keberadaan lembaga peradilan

dalam system satu atap (one roof system), baik

pada Mahkamah Agung maupun pada jajaran

lembaga peradilan dibawahnya.

Humas pada lembaga peradilan mempunyai posisi

yang sangat strategis dalam rangka peningkatan

koordinasi sistim pelayanan terpadu, baik dengan

instansi terkait maupun dengan masyarakat

terutama masyarakat pencari keadilan.

b. Peningkatan sarana dan .prasarana pada Lembaga

Peradilan.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang

terakuntabilitas harus didukung oleh sarana da~

prasarana pada lembaga peradilan yang sesua,

dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan

1

l

pelayanan, sehingga tujuan tugas pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efesien.

Sarana dan prasarana yang mendukung tugas

pelayanan pada lembaga peradilan, menjadi

motivasi dan inovasi bagi para pejabat maupun

pelaksana pelayanan baik pada Mahkamah Agung,

Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan

Tingkat Pertama. Keberadaan sistem dan prosedur

kelancaran tugas pelayanan dengan memper-

hati ka n perkembangan sistem teknologi

informatika, dapat memaksimalkan tugas dan

fungsi pelayanan pada lembaga peradilan.

c. Peningkatan profesionalisme aparatur yang

melaksanakan tugas pelayanan Lembaga

Peradilan

Untuk meningkatkan pelayanan Lembaga

Peradilan perlu peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia melalui :

- Pelatihan-pelatihan - Penguasaan sistem teknologi informatika

d. Pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan

E-Court.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di

bidang peradilan, maka dengan perkembangan

Telematika perlu pengadaan dan pengembangan

penyelenggaraanE-Court atau pelayanan lembaga

peradilan dengan menggunakanjaringan elektronik

(Telematika).

11

. -1

.

e. Koordinasi antar instansi terkait.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masya•

rakat perlu dilakukan koordinasi antara lembaga

peradilan dengan instansi terkait sesuai dengan

kewenangannya.

111. PENUTUP

Buku ini merupakan pedoman umum Peningkatan

Koordinasi Antar lnstansi Terkait Dalam Sistem

Pelayanan Terpadu yang perlu ditindak lanjuti dengan

pedoman teknis lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan

situasi lembaga Peradilan, dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan.

Lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman perlu melaksanakan sistem pelayanan

secara terpadu baik antar lembaga peradilan maupun

dengan instansi lain, sehingga akan menciptakan

pelayanan yang prima dibidang peradilan. Pelayanan

prima di bidang peradilan merupakan suatu · tuntutan

masyarakat di era reformasi, untuk itu harus dilakukan

secara terus menerus dan berkelanjutan .

... Untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggara .. . ~,:,~:. . .

"pelayanan Lembaga Peradllan perlu digunakan

pengukuran melalui lndeks Kepuasan Masyarakat, hal

mi diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja

pelayanan. Dan diharapkan dapat terjadi hubungan

timbal balik antara masyarakat pencari keadilan dc.tA

12

Lembaga Peradilan dalam memenuhi pelayanan di

bidang peradilan, sehingga pelayanan tersebut dapat

berjalan secara konsisten, bertanggungjawab dan

akuntabel.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan menjadi

acuan untuk meningkatkan koordinasi Lembaga

Peradilan dengan lnstansi terkait, sehingga dapat lebih

meningkatkan kualitas pelayanan oleh Lembaga

Peradilan di seluruh Indonesia kepada masyarakat

khususnya pencari keadilan.

13

A.

B.

PENANGGUNG JAWAB :

PENGARAH

Satri Rusyad, SH.

Tasdik Ginanto, SH.

C.

KOORDINATOR

Subagyo, SH.MM.

D. SEKRETARIS

Timbang M. Nainggolan, SH.

E.

ANGGOTA

1. H. Parwoto Wignjosumarto, SH. 2. Drs. H.M. Rum Nessa, SH.MH. 3. Endi Fatony, SH. 4. Drs. Akoso, SH.MM. 5. Drs. Erwin Widanarko 6. Sardiono, SE. 7. Djoko Upoyo, SH. 8. Dodo Surgandha, SH.

TIM PENINGKATAN

KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM

SISTEM PELAYANAN TERPADU

~

I

(1

·. \

9. Nur Alam, S.Sos.

10. Rosni, S.Sos.

F. SEKRETARIAT 1. Setyo Budiarso, SH.

2. Fany Widya, SE.

3. Wawan

4. Sawiji Suprayitno

5. Gunawan

} ~· lr •f

11 15

POKOK-POKOK LAPORAN HASIL

RAKORPANNAS TAHUN 2004

HOTEL SAHID MAKASSAR, 3 - 4 MARET 2004

Terna Rakorpannas tahun 2004, "melalui profesionalisme

dan netralitas birokrat karier kita tingkatkan pelayanan

publik", sangat relevan dengan momentum pembangunan

bangsa ke depan, mengingat tantangan kedepan menuntut

profesionalitas yang tinggi dalam semua aspek

pendayagunaan aparatur negara. Hal ini merupakan

keprihatinan dan harapan kita bersama untuk selalu

ditingkatkan agar lebih profesional. Kepala Negara,

MenPAN, Menko Kesra dan Menko Perekonomian

menyadari pentingnya profesionalisme yang ujung-ujungnya

menuntut perlunya peningkatan pelayanan publik dalam

semua aspek kehidupan masyarakat. Aparatur yang

profesional akan menjadi netral, sikap yang netral berarti

aparatur harus senantiasa profesional dan mampu berjalan

sendiri tanpa dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik

yang senantiasa dapat berubah. Dalam hubungan ini

Presiden dalam pengarahan pembukaan Rakorpannas

menekankan 4 (empat) hal Pokok :

1. Konsep perubahan birokrasi dikembangkan secara

lintas batas, tanpa dibatasi wilayah otonomi agar

menumbuhkan peran aparatur negara dan birokrasi

yang oleh benar-benar marnpu rnenjadi perekat

dan pemersatu bangsa dan negara yang

berkebinekaan.

1'7

18 19

2. Birokrasi harus siap membantu mendukung,

memperlancar penyelenggaraan Pemilu 2004 sesuai

hakekat dan doktrin serta ikrarnya, birokrasi harus

berlaku netral tidak memihak kepada salah satu

kontestan Pemilu.

3. Membangun kekuatan aparatur negara yang efektif

yang sejalan dengan hasil pendataan ulang PNS.

4. Merancang sistem pengawasan dan akuntabilitas

kinerja aparatur.

5. Menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Untuk memperlancar pelaksanaan

Pemerintahan yang baru yang terbentuk sehagai hasil

pemilu 2004.

Hal tersebut sejalan pula dengan arahan Menko Kesra dan

Menko Perekonomian yang pada hakekatnya menekankan

perlunya peningkatan pelayanan publik dengan senantiasa

mengutamakan daya saing yang meliputi 3 (tiga) aspek,

yaitu : harga, waktu dan kualitas guna menunjang

berkembangnya perekonomian nasional dan kesejahteraan

rakyat.

Untuk mendukung semua itu Men.PAN menyampaikan

bahwa aparatur negara harus senantiasa berupaya

merespon setiap gejala yang menghambat kelancaran roda

pembangunan dengan serta merta mencari jalan keluar.

Hal ini berarti, perlu dibangun kapabilitas aparatur

negara sehingga menjadi kompeten dan profesional dibidangnya.

18 19

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik Pusat maupun

Daerah dicapai kesamaan persepsi, bahwa kinerja Kabinet

beserta Pemerintah Daerah tidak gagal seperti selama ini

dicitrakan oleh sebagian elit politik. Oleh karena itu seluruh

Aparatur Pemerintah harus secara aktif mengekspose apa

yang sudah ada akan dilakukan serta keberhasilan

pencapaian kinerja secara sistematik, untuk mengubah opini

dan citra buruk masyarakat terhadap aparatur pemerintah,

sehingga terbangung opini bahwa Pemerintah telah berbuat

banyak. Hal ini panting dalam rangka mendorong

terbangunnya kemitraan yang efektif antara Pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha.

Sehubungan dengan ltu, dengan memperhatikan latar

belakang permasalahan dan pembahasan pada masing-

masing Komisi diperoleh hal-hal pokok untuk direkomen-

dasikan sebagai program prioritas pendayagunaan aparatur

negara 2005, meliputi :

I. Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana

A. KEARSIPAN

1. Perlu pelaksanaan Sistem Kearsipan Nasional

berbasis teknologi informasi pada instansi

pusat dan daerah.

2. Perlu adanya kesadaran yang dapat

meningkatkan apresmasi PNS/Aparatur

negara terhadap pentingnya arsip.

3. Perlu adanya perhargaan berupa peningkatan kesejahteraan/ tunjangan terhadap fungsional

arsiparis.

20 21

4. Adanya perhatian untuk langsung dapat

melaksanakan/ mengimplementasikan SKN

dan beberapa Departemen

B. TATALAKSANA

1. Koordinasi antara pemerintah Pusat dan daerah.

2. Gerakan Disiplin Nas, peningkatan pelayanan publik (biaya kualitas waktu), TQM (Total Quality Management) dan sejenisnya perlu di lakukan disetiap instansi pemerintah.

3. Disiplin AP, pelaksanaan 6 hari kerja, apel bendera, dan kegiatan sejenis lainnya perlu didahului kajian.

4. Komitmen aparatur pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih ditunjukan dengan penandatanganan 6 pilar Gerakan Nasional Menuju Indonesia Baru yang bersih, transparan, profesional, anti suap, anti KKN yang ditanda tangani oleh Feisal Tamin, Aburizal Bakri KADIN, Amin Sunaryadi, Komarudin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, H.S. Dilon.

5. Dalam mendukung kegiatan pemerintahan dimungkinkan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional dengan harga standar yang ditetapkan/wajar.

20 21

6. Penyempurnaan sistem dan prosedur, tata

hubugan, sistem dan pengelolaan administrasi

Umum, perkantoran elektronis, sistem dan

pengelolaan sarana dan prasarana kerja

aparatur, serta korporatisasi unit pelayanan

instansi pemerintah agar terus disusun dan

dikembangkan.

7. Dalam upacara-upacara resmi kenegaraan

dan kedinasan, perlu pengaturan suatu

kesetaraan dalam tata keprotokolan.

C. KELEMBAGAAN

1. Peninjuauan kembali status Muspida

2. revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

yang difokuskan kepada penyelenggraan

pembentukan Daerah Otonom dan penyeleng-

garaan otonomi daerah.

3. Memfinalkan RUU Kementerian Negara sebagai payung hukum dalam rangka

penataan Pemerintah Pusat.

4. Perlu keberadaan Balitbangda, perlu

mengakomodir fungsi kelembagaan

pemerintah pusat yang belum tertampung.

5. Wacana implementasi pelaksanaan PP 8/2003

perlu dilanjutkan dan tidak akan direvisi

selama tidak ada perturan yang menganulir

PP 8/2003 tersebut.

6. Memfungsikan Sekjen/Sekda sebagai

pimpinan birokrasi pemerintahan tertinggi pada

masing-masing instansi.

7. Diharapkan segera dapat ditetapkan

organisasi satpol PP, Organisasi Kecamatan,

dan RS Daerah.

II. Bidang Sumberdaya Manusia Aparatur

a. Pembangunan manajemen kepegawaian yang

berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi,

menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. Penyiapan dan penerapan system tersebut

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

(1) mengoptimalkan sistem yang berlaku dengan

melakukan perbaikan peraturan perundang•

undangan di bidang kepegawaian;

(2) menyiapkan prasyarat bagi peroragan sistem

kepegawaian berdasarkan prestasi kerja dan

kompetensi serta sistem penggajian yang berdasarkan merit·

' (3) memperjelas konsep kepegawaian yang

"unified" melalui penyempurnaan UU 43 tahun

1999, yang diselaraskan dengan perubahan

UU 22 tahun 1999.

22

23 23

Ill. Bidang Pelayanan Publik

a. Pertu ditingkatkan ekspose berbagai keberhasilan

dan langkah-langkah yang sudah dan yang akan

dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan

publik. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan

citra yang kurang positif terhadap pemerintah.

b. Perlu keseimbangan penerapan reward dan

punishment bagi yang telah menunjukkan prestasi

dalam pelayanan bagi yang tidak/ belum

menunjukkan prestasi. Dalam hubungan ini perlu

di back up dengan peraturan disiplin yang

memadai.

c. Pemantapan koordinasi oleh Kementerian PAN

dalam konteks pelayanan publik.

d. Peningkatan kualitas aparat pelayanan public

secara sistematis dan terencana.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

perumusan kebijakan di bidang pelayanan.

f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

dalam pelayanan publik.

g. Mengintensifkan penangananan pengaduan

masyarakat dalam bidang pelayanan.

h. Perlu dilakukan evaluasi dan penataan

kelembagaan pada unit-unit pelayanan public

sehingga menunjang kelancaran dan efisiensi dan

efektifitas pelayanan.

IV. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

a. Upaya untuk Meningkatkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Sistem AKIP menjadi semakin penting, yaitu di

satu sisi diperlukan dalam rangka reformasi

birokrasi, dan di sisi lain sekaligus diperlukan dalam

reformasi keuangan dalam rangka penerapan

anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu tidak

ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali terus

mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan

mendorong peningkatan implementasinya baik

secara kuantitatif maupun kualitatif di seluruh

instansi pemerintah dan unit-unit kerjanya.

Penyelenggaraan dan pengembangan

akuntabititas kinerja ke depan dikoordinasikan

Kementerian PAN dengan lnstansi lainnya.

b. Upaya untuk Menyusun Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan merupakan kebijakan

publik, oleh karena itu penyusunan kebijakan

pengawasan memerlukan kepedulian pihak

pimpinan organisasi pemerintahan secara

keseluruhan dan level organisasi pemerintahan

yang tertinggi sampai unit kerja yang terendah.

Dengan adanya interaksi kebijakan yang

menyeluruh antar APIP, sekaligus akan

menghasilkan pelaksanaan pengawasan yang

bersifat partisipatif, dan penjabaran ke dafani

kegiatan operasional dapat lebih safi.n,g

24

25

memfasilitasi hingga dapat menghilangkan

tumpang tindih. Fasilitasi pengawasan

dimungkinkan dengan saling memanfaatkan hasil

pengawasan, melakukan sinergi atau joint audit.

c. Upaya untuk Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Pengawasan

Perbaikan koordinasi dan sinergi pengawasan

membutuhkan kejelasan kelembagaan

pengawasan. Dengan berlakunya Keputusan

Presiden Nomor 8 tahun 2004 yang memberikan

kewenangan kepada Kementerian PAN untuk

mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan

pengawasan dapat didaya gunakan untuk

mengkoordinasikan pengawasan secara lebih

komprehensif.

d. Upaya untuk Menerapkan Paradigma Pengawasan

yang Sejalan dengan Orientasi Manajemen yang

Berbasis Kinerja.

Paradigma baru pengawasan intern adalah suatu

kegiatan pengujian yang objektif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi (quality assurance).

:aradigma baru ini perlu diadopsi agar pen~awas

Intern berfungsi maksimal mendukung manaJemen

yang berorientasi kinerja, sehingga tugas APIP

terentang luas tidak hanya audit keuangan yang

bersifat ketaatan tetapi juga pengawasan dalam

kondor quality assurance seperti peni_laian.. atas

manajemen risiko, audit kinerja, evaluas1 kebiJakan

atau pengembangan suatu sistem kepemerintahan

(governance). Untuk hasil pengawasan yang

berindikasi KKN dapat ditindaklanjuti dengan audit

investigasi.

e. Upaya untuk Memanfaatkan Pejabat Pelaksana

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP} Secara

Maksimal.

Manfaat audit sangat bergantung pada

profesionalisme tenaga pemeriksa yang memiliki

kompetensi, indepedensi dan integritas. Oleh

karena itu perlu dikembangkan tenaga pemeriksa

yang profesioanal melalui Jabatan Fungsional

Auditor. BPKP sebagai pembina Jabatan

Fungsional Auditor agar secara terus menerus

meningkatkan efektifitas Diklat Jabatan Fungsional

Auditor di lingkunganAPIP. Tenaga pemeriksa yang

terlatih akan memungkinkan menghasilkan hasil

pengawasan yang optimal guna mendukung

manajemen berbasis kinerja.

Makassar, 4 Maret 2004

26

l _.c.

SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA

NOMOR : 11/M.PAN/1/2004

TANGGAL : 6 JANUARI 2004

PERIHAL

PENCANANGAN

TAHUN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK {TP3)

DAN

PETUNJUK PELAKSANAANNYA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia

2004

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor : 11 /M.PAN/01/2004 Jakarta, 6 Januari 2004

Lampiran : 1 (satu} berkas

Perihal : Pencanangan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong

2. Kepala Kepolisian RI

3. Gubernur Bank Indonesia

4. Para Gubernur seluruh Indonesia

5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia

6. Para Direktur Utama BUMN/BUMD

di

ternpat

Berdasarkan evaluasi dan sebagai kelanjutan

pelaksanaan kegiatan Bulan Peningkatan Pelayanan Publik

tahun 2003, KementerianPAN akan menindaklanjuti kegiatan

strategis tersebut dengan mencanangkan tahun 2004 sebagai

Tahun Peningkatan Pelayanan Publik yang pelaksanaannya

direncanakan pada pertengahan bulan Februari 2004 dan

berlangsung sampai dengan akhir tahun 2004.

29

··-· _

Sasanan kegiatan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik

(TP3) meliputi seluruh sektor/jenis pelayanan publik yang

diberikan oleh Aparatur Pemerintah termasuk BUMN/BUMD.

Cakupan masalah yang ditangani tidak hanya terbatas pada

complainUkeluhan masyarakat saja, melainkan juga berkaitan

dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, transparansi,

akuntabilitas dan pencapaian prestasi.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Tahun

Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

a. Masing-masing unit kerja/kantor pelayanan publik

berupaya untuk :

1) Memotivasi aparaturnya melakukan kompetisi dan

berprestasi dalam meningkatkan kualitas

pelayanan;

2) Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima,

transparan dan akuntabel;

3) Menetapkan/ membentuk unit khusus yang

bertugas untuk menangani complaint masyarakat;

4) Mengindentifikasi masalah-masalah di bidang

pelayanan publik baik yang disampaikan langsung

oleh masyarakat maupun melalui media masa,

dalam rangka deregulasi/debirokratisasi di sektor

pelayanan publik;

5) Menyempurnakan proses pelayanan secara lebih

efisien, mudah, dengan biaya yang terjangkau;

6) Melaksanakan inovasi secara terus menerus untuk

meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tahun Peningkatan

Pelayanan Publik agar dikoordinasikan di bawah 30

· ·

'·~ .. ~·.'··

kendali Gubernur masing-masing daerah dan para

Menteri yang berkaitan dengan jenis pelayanan yang

diberikan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada

Men.PAN.

Agar kegiatan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik

(TP3) dapat menyebar luas di seluruh Indonesia, diharapkan

Saudara dapat memanfaatkan kegiatan TP3 pada unit

kerja/kantor pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. -

Sebagai acuan, bersama ini disampaikan petunjuk

pelaksanaan kegiatan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik

dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd.

FEISAL TAMIN Tembusan Yth. : 1 · Presiden Republik Indonesia

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

31

l j .I ,l.~.._ ..... ... ·

Lampiran : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : 11/M.PAN/01/2004

Tanggal : 6 Januari 2004

PETUNJUK PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN PENINGKATAN PELAYANAN

PUBLIK (TP3) 2004

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai

sektor pelayanan terutama yang menyangkut

pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih

dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan

masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dan

banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan

oleh masyarakat melalui media massa maupun

langsung kepada unit pelayanan, baik menyangkut

sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-

belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang

akomodatif, dan kurang konsisten sehingga tidak

menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya), serta

masih adanya praktek pungutan tidak resmi.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran

,berbangsa,bernegara dan bermasyarakat serta adanya

tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pernbangunan, belakangan ini persepsi masya,rakat

33

J

terhadap pelayanan, bahwa untuk mendapatkan

pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat

dan sebaliknya bagi aparatur berkewajiban

memberikan pelayanan dan pengayoman kepada

masyarakat.

Pada tanggal 2 September 2003 Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara telah mencanangkan

Bulan Peningkatan Pelayanan Publik dengan prioritas

unit-unit pelayanan KTP, SIM, STNK, Transportasi

Darat, Pertanahan, Air Minum (POAM) dan IMB.

Guna melanjutkan keberhasilan pencanangan BP3,

Kementerian PAN bekerja sama dengan seluruh

Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan instansi

pemerintah terkait, akan melakukan pencanangan

Tahun 2004 sebagai Tahun Peningkatan Pelayanan

Publik dan selanjutnya melakukan kajian atas

pelaksanaan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik

terse but.

11. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Tahun

Peningkatan Pelayanan Publik ini adalah :

a. Tumbuhnya motivasi aparatur pemerintah

untuk berkompetisi dan berprestasi pada unit/

kantor pelayanan publik dalam meningkatkan

kualitas pelayanan melalui perbaikan dan inovasi

pelayanan yang berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi.

34

b. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang

prima, transparan dan akuntabel dengan

melakukan upaya-upaya perbaikan sistem dan

prosedur penyelenggaraan pelayanan publik

melalui mekanisme penyelesaian pengaduan/

complaint pelayanan publik yang transparan,

terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran,

sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh.

c. Melakukan deregulasi/debirokratisasi di sektor

pelayanan publik dengan mengindentifikasi

masalah-masalah di bidang pelayanan publik,

baik yang disampaikan langsung oleh masyarakat

maupun melalui media massa, sehingga

terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat

yang menerima pelayanan dengan pemerintah

sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Ill. KRITERIA DAN SASARAN KEGIATAN

1. Kriteria Kegiatan

Berbagai jenis-jenis pelayanan publik yang

diberikan oleh Aparatur Pemerintah yang tersebar

di seluruh tingkatan pemerintah, dengan kriteria :

a. Karena amanat UndaAg-undang

b.

c.

Monopoli pemerintah;

Yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

d. Yang banyak timbul masalah/penyimpangan. ·

35

i

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran penyelenggaraan kegiatan Tahun

Peningkatan Pelayanan Publik adalah seluruh

Unit/Kantor pelayanan publik di lnstansi

Pemerintah Pusat, Propinsi dan

Kabupaten/ Kota termasuk BUMN/BUMD.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik,

dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara bekerja sama dengan Pemerintah

Pusat/Daerah dan lnstansi Pemerintah terkait yang

diatur sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencanangan Tahun Peningkatan

Pelayanan Publik Pencanangan Tahun

Peningkatan Pelayanan Publik dilaksanakan pada

bulan Februari 2004 dan berlangsung sampai

dengan akhir tahun 2004.

2. Kegiatan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik,

dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Unit Kerja/Kantor Pelayanan Publik

1) Masing-masing unit kerja/kantor pelayanan

publik berupaya untuk memotivasi

aparatur pemerintah melakukan kompetisi

dan berprestasi dalam meningkatkan

kualitas pelayanan melalui perbaikan .

pelayanan yang berkelanjutan serta

memanfaatkan teknologi informasi.

36


publik mewujudkan kualitas pelayanan

publik yang prima, transparan dan

akuntabel dengan melakukan upaya-

upaya perbaikan sistem dan prosedur

penyelenggaraan pelayanan publik melalui

mekanisme penyelesaian pengaduan/

complaint pelayanan publik yang

transparan, terkoordinasi, terarah dan tepat

sasaran, sehingga dapat diselesaikan

dengan tuntas dan menyeluruh.


publik menetapkan/ membentuk unit

khusus yang bertugas untuk menangani

complaint masyarakat,menunjuk pejabat

yang bertugas menangani complaint

tersebut, serta membuat mekanisme,

sistem dan prosedur penanganan

pengaduan masyarakat.


publik mengindentifikasi masalah-masalah

di bidang pelayanan publik baik yang

disampaikan langsung oleh masyarakat

maupun melalui media massa, dalam

rangka deregulasi/debirokratisasi di

sektor pelayanan publik, sehingga tercipta

hubungan yang baik antara masyarakat

yang menerima pelayanan dengan

pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan publik.

37 I.·-

38


publik menyempurnakan proses

pelayanan secara lebih efisien, mudah,

biaya yang terjangkau.


publik melaksanakan inovasi secara terus•

menerus untuk meningkatkan kualitas

pelayanan.

b. Kementerian PAN

1) Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

Tahun Peningkatan Pelayanan Publik.

2) Melakukan sosialisasi melalui dialog

interaktif bersama instansi terkait melalui

media elektronik (TV, radio dll) menqenai

langkah-langkah perbaikan pelayanan

publik pada unit kerja/kantor pelayanan.

3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksa•

naa n kegiatan Tahun Peningkatan

Pelayanan Publik bersama-sama lnstansi

terkait.

c. Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tahun

Peningkatan Pelayanan Publik agar

dikoordinasikan di bawah kendali Gubernur

masing-masing daerah dan para Menteri yang

bersangkutan dengan pelayanan yang

diberikan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada

Men.PAN.

V. HASIL KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah

kepada masyarakat dengan :

1. Tumbuhnya motivasi aparatur pemerintah untuk

berkompetisi dan berprestasi dalam memberikan

pelayanan serta melaksanakan inovasi secara

terus-menerus untuk meningkatkan kualitas

pelayanan;

2. Adanya upaya-upaya perbaikan sistem dan

prosedur penyelenggaraan pelayanan publik

melalui mekanisme penyelesaian pengaduan/

complaint pelayanan publik yang transparan,

terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, sehingga

dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh;

3. Terciptanya hubungan timbal balik (klarifikasi secara

terbuka) antara masyarakat dan petugas dalam

penyelenggaraan pelayanan publik menyangkut

mekanisme, sistem dan prosedur, biaya/tarif serta

kepastian waktu, sehingga ketentuan-ketentuan

dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat

berjalan dengan konsisten, bertanggung jawab dan

akuntabel.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd.

FEISAL TAMIN

39

·r

. ~· .. . .

01. .• •

. ..... ···.· ..

: . . :. . ' . ~~ .· • ·. :·· .. t •

. ' 'i·

! . t • :!>;

. •!:

..... . ,',>

.· ~ ..

. : . i.. ~

:· ..

.·,:

: I. I ~ ·: '( ~ .-:~ ! ••

41

MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : MA/Kumdil/10483/Xl/87 Jakarta, 25 November 2004

Kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Ketua Pengadilan Negeri

di Indonesia

SURAT EDARAN

Tahun : 8 Tahun 1987

tentang

Penjelasan dan Petunjuk-petunjuk Keputusan Bersama

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman

Tanggal 6 Juli 1987 Nomor : KMA/005/SKB/Vll/1987 dan

Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987

A. PENJELASAN UMUM :

Agar penerapan Keputusan Bersama Ketua

Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6

Juli 1987, Nomor : KMA/005/SKB/Vll/1987, dan

Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987, tentang TATA

CARA PENGAWASAN PENINDAKAN DAN

PEMBELAAN DIRI PENASEHAT HUKUM oleh

Saudara-saudara Ketua Pengadilan dapat dilakukan

dengan baik, saksama, fair, serta sesuai dengan

pengertian dan tujuannya, maka dipandang perlu untuk

menyampaikan kepada Saudara-saudara penjelasan•

penjelasan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan

mengenai Keputusan Bersama tersebut sebagai

berikut :

1. Dasar hukum dan Keputusan Bersama ini adalah

ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-undang

No. 2 Tahun 1986 yang memberikan wewenang

yang terbatas dan sekaligus memberi tugas kepada

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman

untuk menqetur /ebih /anjut tentang tata cara

pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri

Penasehat Hukum.

Pendelegasian wewenang ini tidak akan terjadi

kalau Pembuat Undang-undang mau mengatur

sendiri ketentuan tentang tata cara pengawasan,

penindakan serta pembelaan diri Penasehat

Hukum tersebut.

Dengan ketentuan dalam Pasal itu, kedua

Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berwenang

dan mempunyai dasar hukum untuk menentukan

dalam bentuk suatu peraturan materi tentang cara

pengawasan, penindakan dan pembelaan diri

Penasehat Hukum.

Pendelegasian wewenang untuk mengatur

yang dilakukan oleh Pembuat Undang-undang

42

43

tersebut dimungkinkan, karena baik oleh TAP-TAP

MPR yang ada maupun oleh Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 hal itu tidak dilarang.

Apakah dari segi politik hukum hal itu dapat

dibenarkan hanyalah MPR sendiri nanti yang dapat

menilainya, karena pendelegasian wewenang

tersebut merupakan suatu ketentuan Undang-

undang.

Karena wewenang ·yang didelegasikan secara

terbatas itu merupakan wewenang untuk mengatur

(legislative power) seperti yang dimiliki oleh

Pembuat Undang-undang sendiri, maka oleh para

delegataris tersebut dllaksanakan perbuatan

hukum dengan mengeluarkan suatu Keputusan

Bersama suatu produk legislatif yang berke-

dudukan sebagai suatu peraturan umum yang

bersifat mengikat seperti peraturan umum yang

bersifat mengikat lainya yang sudah dikenal dalam

TAP MPRS Nomor XX tahun 1966.

2. Kedudukan Hukum Keputusan Bersama.

Walaupun formal Keputusan Bersama tidak

disebutkan dalam TAP MPRS Nomor XX tahun

1966 namun tidak berarti bahwa Keputusan

Bersama demikian itu batal demi hukum atau tidak

berdasar hukum.

Memang bentuk pendelegasian wewenang

untuk mengatur seperti ir1i merupakan h~I yan~

baru dan dapat dikatakan merupakan suatu movasi

Pembuat unoanq-undans sekarang yang belum

pernah dilakukannya. Lebih-lebih kalau dilihat

delegasi wewenang untuk mengatur itu diberikan

kepada alat-alat perlengkapan Negara yang berada

dalam dua linqkunqan kekuasaan Negara yang

berbeda. Suatu hal yang belum terbayangkan

semasa memutuskan TAP MPRS Nomor XX tahun

1966.

Hal mana tidaklah mengherankan, karena

segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat itu

apabila sudah dirumuskan dalam bentuk rumusan•

rumusan tertulis seperti TAP MPRS Nomor XX

tahun 1966 tersebut tentu akan bersifat tetap.

Sebaliknya keadaan serta roda kehidupan

dalam masyarakat sendiri termasuk roda

kehidupan dalam dunia Pembuatan Undang-

undang maupun pemerintahan, selalu bergerak

dan berkembang meju terus karena harus

menyesuaikan dengan keadaan-keadaan dan

hubungan kemasyarakatanyang baru yang rnenuju

ke arah pergeseran nilai-nilai.

Karena itu baik dunia Pembuat Undang-undang

maupun pemerintahandalam menghadapi keadaan

dan kenyataan hidup dalam masyarakat yang

kongkrit sering mengharuskan diadakannya

pengaturan-pengaturan maupun tindakan-tindakan

pemerintahan dalam bentuk-bentukyang baru pula

yang semulatidak pernahdigambarkansebelumnya.

Sepanjang kehidupan masyarakat ini masih

berjalan, maka pada suatu saat akan terjadi

44

45

perubahan yang melahirkan instrumentaria

pemerintahan maupun perundang-undangan yang

sebelumnya belum ada. Orang mengatakan "de

wet hingt altijdachter de feit en een".

Karena itu dapat dimengerti produk legislatif

seperti Keputusan Bersama ini formalnya belum/

tidak memperoleh tempat dalam tata urutan

sebagaimana yang dimaksud dalam TAP MPRS

tersebut.

Hal mana tidak beranti, bahwa hanya karena

tidak adanya tempat dalam tata urutan tersebut

lalu harus diartikan Keputusan Bersama itu tidak

mempunyai dasar hukum atau dasar hidup dalam

dunia perundang-undangan· kita. Sebab dasar

existensinya bukan terletak di dalam TAP MPRS

itu, melainkan di dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986. ·

Kalau dilihat bahwa karena produk legislatif

yang berbentuk Keputusan Bersama ini dikeluarkan

oleh alat perlengkapan Negara yang berada dalam

dua lingkungan kekuasaan Negara yang berbeda

dan mengikat salah satu unsur penciptaannya

adalah Ketua Mahkamah Agung, maka sudah jelas

kedudukan produk legislatif ini adalah berada di

atas suatu Peraturan Menteri seperti yang

disebutkan dalam tata urutan Perundang-undangan

menurut TAP MPRS Nomor XX tahun 1966

tersebut.

3. Pengawasan Administratif. Materi yang

diatur dalam Keputusan Bersama yang berupa tata

cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan

diri Penasehat Hukum ini merupakan sebagian dari

pada tugas dan wewenang umum yang merupakan

sebagian dari pada tugas dan wewenang umum

yang oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 dibebankan kepada Mahkamah Agung

dan Pemerintah untuk melakukan pengawasan

atas Penasehat Hukum dan Notaris.

Tugas dan wewenang pengawasan yang

bersifat umum tersebut merupakan tugas dan

wewenang di bidang tata usaha negara/

administrasi/Pemerintahan dan bukan tugas dan

wewenang di bidang peradilan, karena tugas

justisial pada dasarnya tidak mungkin dilaksanakan

oleh Mahkamah Agung bersama Pemerintah.

Lagi pula pembebanan suatu tugas justisial

tentu tidak cukup dirumuskan dengan satu katirnat

pendek seperti itu, karena untuk dapat melakukan

tugas justisial yang harus berkedudukan bebas,

masih banyak persyaratan-persyaratan yang perlu

dirumuskan ketentuan-ketentuannya.

Karena Keputusan Bersama yang mengatur

tentang tata cara pengawasan dan penindakan

serta pembelaan diri Penasehat Hukum ini juga

merupakan peraturan tentang pengawasan yang

bersifat administratif yang pada dasarnya berbeda

dengan pengawasan yang bersifat justisial yang

46

I

_

47

48

dilakukan oleh Badan-badan Pengadilan seperti

yang pernah dikenal pada waktu Pasal 192 R.O.

masih berlaku.

Sekalipun para Pejabat Tata Usaha Negara

yang diberi tugas untuk melaksanakan

pengawasan itu, tugas pokoknya sehari-hari adalah

sebagai Hakim atau Pejabat yang melaksanakan

tugas peradilan, namun hal itu tidak mengurangi

sifat dan tugas pengawasan yang harus

dilaksanakannya yang pada dasarnya berbeda

dengan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengadili

dan memutus suatu perkara.

Selanjutnya perlu diingat bahwa pengertian

pengawasan administratif yang harus dilakukan

oleh para Ketua Pengadilan itu seperti halnya

pengertian pengawasan pada umumnya tentu pada

dirinya sudah mengandung wewenang untuk

mengenakan suatu penindakan apabila diperlukan.

Sebab wewenang melakukan pengawasan tanpa

kemungkinan untuk mengenakan sesuatu

penindakan adalah sama dengan orang menonton

sandiwara.

Keputusan yang diambilnya dalam rangka

pengawasan administratif ini juga merupakan

keputusan tata usaha negara/administrasi, dan

bukan suatu keputusan Pengadilan.

Sanksi yang dijatuhkannya pun bukan

merupakan pidana melainkan suatu penindakan

yang bersifat administratif.

47

48

Pengawasan ini juga bukan merupakan

pengawasan politis karena pengawasan demikian

itu hanya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Pengawasan yang bersifat administratif ini oleh

Undang-undang ditentukan harus dilakukan secara

bertingkat dan pelaksanaannya ditugaskan kepada

para Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan

Peradilan Umum, yaitu para Ketua Pengadilan

Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah

Agung serta berakhir pada Menteri Kehakiman.

Sedang para Ketua Pengadilan di luar Lingkungan

Peradilan Umum diwajibkan membantu jalannya

pengawasan tersebut.

Pengawasan administratif ini hanya berlaku

terhadap para individu Penasehat Hukurn yang

memberikan bantuan atau nasehat hukum dalam

bentuk apapun baik sebagai mana pencarian atau

tidak; artinya kegiatan memberikan bantuan atau

nasehat hukum tersebut merupakan pekerjaannya

sehari-hari sebagai profesi.

Kegiatan profesi sehari-hari tersebut dapat

dilakukan baik di luar maupun di muka sidang

peradilan.

Kegiatan profesi di luar peradilan tersebut ada

yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan

dengan suatu perkara, baik yang potensial maupun

yang tidak potensial untuk menimbulkan suatu

perkara; baik yang akan atau sedang diproses di

muka peradilan.

4. Agar pengawasan administratif terhadap para

Penasehat Hukum ini dapat dilakukan secara

saksama, seefektif, fair dan seadil mungkin, tanpa

mengabaikan segi perlindungan hukum bagi

mereka yang mungkin akan dikenakan suatu

tindakan administratif, maka dalam Keputusan

Bersama ini juga diusahakan sejauh mungkin diatur

berlakunya prinsip-prinsip prosedur pengawaan

yang obyektif yang dijiwai oleh azas-azas yang

dijunjung tinggi dalam negara hukum, yaitu prinsip-

prinsip : "that a man may not be a judge in his

own cause" serta "that a man many not be

condemned unheard".

Dengan berpegang kepada pada penjabaran

dalam rumusan prinsip-prinsip itu dalam Keputusan

Bersama in diharapkan dapat dihindarkan

terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh para

Pejabat pelaksananya.

Oleh karena itu dalam Keputusan Bersama

ini ditentukan antara lain :

a. bahwa pengawasan itu harus dilakukan secara

bertingkat dalam bentuk kemungkinan

diajukannya banding administratif kepada

Ketua Pengadilan Tinggi terhadap keputusan

administratif di tingkat pertama yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

yang bersangkutan;·

b. bahwa pada setiap tingkat pengawasan

sebelum dilakukan sesuatu penindakan

49

., ....

50

kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan

diberi kesempatan sepenuhnya untuk menge-

mukakan pendapat serta pembelaan dirinya

terhadap hal-hal yang memberatkan dirinya.

c. bahwa wewenang untuk melakukan penin-

dakan harus dilakukan berturutan dan yang

paling ringan lebih dahulu ke arah yang lebih

berat sifatnya dan penindakan pada masing-

masing tingkat ditentukan batas-batasnya; Hal

mana tidak pula mengurangi kemungkinan

pengusulan penindakan yang lebih berat

kepada Menteri Kehakiman melalui Ketua

Mahkamah Agung apabila dipandang perlu

oleh Pejabat pelaksananya.

d. bahwa dalam rangka perlindungan hukum

serta pengawasan terhadap penerapan hukum

serta kebijaksanaan yang dilakukan oleh

instansi-instansi bawahannya, Ketua

MahkamahAgung tanpa diminta oleh siapapun

dapat membatalkan secara spontan, ataupun

memperbaiki keputusan-keputusan yang berisi

penindakan administratif yang telah

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

dalam tingkat banding administratif.

e. bahwa kemudian bentuk penindakan yang

paling beratpun hanya dapat dilakukan oleh

Menteri Kehakiman setelah ada usul/pendapat

dari Ketua Mahkamah Agung dan mendengar

organisasi profesi yang bersangkutan.

5. Pengawasan administrasi menurut Keputusan

Bersama ini tidak menghapuskan atau menangkal

berlakunya sistem pengawasan lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

terhadap tingkah laku ataupun perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang Penasehat Hukum.

Oleh karena itu apabila suatu perbuatan

seorang Penasehat Hukum itu selain merupakan

pelanggaran terhadap laranqan-laranqan atau

keharusan-keharusan seperti yang dirumuskan

dalam Pasal 3 Keputusan Bersama ini juga

memenuhi suatu delik pidana atau dianggap telah

merugikan hak-hak subyektif seseorang, maka

tidak tertutup kemungkinan dilakukannya/terjadinya

tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap

dirinya.

Dalam kaitan pengawasan yang harus

dilakukan terhadap kegiatan profesi Penasehat

Hukum tersebut perlu dipahami dan ditegaskan

maksud dan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan :

"Pada umumnya pembinaan dan pengawasan

atas Penasehat Hukum dan Notaris berada di

bawah pengawasan Mahkamah Agung;

Dalam rnetakukan pengawasan itu Mahkamah

Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga

kemandirian Panasehat Hukum dan Notaris dalam

melakukan tugas [abatannya;

Dalam hat dipertukan penindakan terhadap diri

seorang Penasehat Hukum atau seorang Notaris

51

1

yang berupa pemecatan dan pemberhentian

termasuk pemberhentian sementara organisasi

profesi masing-masing terlebih dahulu didengar

pendapatnya".

Alenia pertama dari penjelasan Pasal itu lebih

mempertegas, bahwa pengawasan terhadap

kegiatan profesi Penasehat Hukum itu benar

bersifat administratif bukan pengawasan yang

bersifat justisial karena merupakan suatu tugas

bidang pemerintahan. Karena itu jalannya jalur

pengawasan tersebut sudah tepat seperti yang

diatur dalam Keputusan Bersama ini.

Alenia kedua dari penjelasan pasal itu juga

lebih menegaskan, bahwa jalur pengawasan

menurut hukum acara peradilan yang berlaku

tetap berjalan utuh, sehingga wewenang

pengawasan Mahkamah Agung dalam ruang

lingkup sebagai Hakim Kasasi berjalan pula

secara baik.

Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan dan

perwujudan kegiatan-kegiatan para Penasehat

Hukum yang ada kaitannya dengan penyelesaian

suatu perkara sampai tuntas tetap tunduk

kepada hukum acara yang bersangkutan dan

pengawasannya pada tingkat pertama juga

berjalan menurut prosedur hukum acara yang

sedang diterapkan yang akhirnya segala

sesuatunya berada dalam pengawasan tertinggi

dan terakhir pada Mahkamah Agung.

"52

Dalam pada itu dapat terjadi, bahwa selama

pelaksanaan kegiatan yang ada kaitannya dengan

penyelesaian suatu perkara yang tunduk pada

pengawasan menurut hukum acara yang

bersangkutan itu, ada perbuatan atau tingkah laku

seorang Penasehat Hukum yang selain melanggar

tata tertib beracara yang seharusnya tidak terjadi

karena melanggar dan apa yang diatur dalam

ketentuan Pasal 3 Keputusan Bersama ini.

. Dalam hal demikian penertiban melalui

ketentuan hukum acara baik dalam persidangan

yang harus dilakukan oleh Ketua Sidang

Pengadilan maupun oleh Ketua Pengadilan Negeri

sendiri, umpama selama eksekusi perkara perdata

berjalan, harus tetap dapat berjalan.

Tetapi disamping itu apabila dianggap perlu

juga tidak tertutup kemungkinan diterapkannya

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan

Bersama ini yang harus dilakukan oleh Ketua

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Penasehat Hukum yang bersangkutan.

Dan kalau kebetulan perbuatan itu dilakukan

oleh seorang Penasehat Hukum sewaktu ia sedang

beracara di muka Pengadilan di luar daerah

hukumnya, maka perbuatan yang melampaui batas

yang dapat diterti.bkan menurut hukum acara tersebut oleh Majelis yang bersidang dllaporkan

kepada Ketua Pengadilan tersebut di mana sidang

itu dilakukan untuk kemudian oleh Ketua

Penqadilan tersebut dilaporkan kepada Ketua

53

- , 1. - -· • ~ .J I

Pengadilan di tempat kediaman Penasehat Hukum

yang bersangkutan yang pertama-tama yang

berwenang memulai melakukan penelitian akan

kebenaran perbuatannya yang dianggap

melanggar itu.

Alinea ketiga merupakan kewajiban bagi para

Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani dengan

tugas pengawasan atas Penasehat Hukum

menurut Keputusan Bersama ini untuk selalu

menjaga dan menghormati kemandirian Penasehat

Hukum di dalam menjalankan tugas jabatan

masing-masing.

Kemandirian tersebut memang merupakan

salah satu perwujudan atau bentuk dari kebebasan

mengeluarkan pendapat yang selain diakui di

mana-mana juga merupakan hal yang dijamin

eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun hendaknya diingat, bahwa isi maupun

perwujudan dari pengertian kemandirian tersebut seperti hak-hak kemanusiaan lainnya adalah tidak

I sama di tiap negara.

Sudah tentu tidak dapat kita terima

kemandirian suatu kehidupan profesi apapun yang

sifatnya bebas tanpa batas.

Dalam alam kehidupan demokrasi menurut

Pancasila kita kemandirian Penasehat Hukum

dalam menjalankan tugas jabatannya itu harus

diwujudkan dalam perbuatan, sikap, tingkah laku

maupun ucapan-ucapanyang dapat dipertanggung

54

jawabkan menurut ukuran-ukuran yang dapat

diterima dalam masyarakat kita sendiri.

Secara singkat dapat dikatakan apapun yang

dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum dalam

kegiatan profesinya itu hendaknya dilakukan

dengan cara zakelijk, proporsional, baik, tertib,

sopan dan bertanggung jawab.

Alinea keempat dari penjelasan pasal tersebut

mengharuskan kepada para Pejabat Tata Usaha

Negara yang dibebani tugas pengawasan agar

sebelum mengenakan sesuatu penindakan yang

berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk

pemberhentian sementara organisasi profesi yang

bersangkutanterlebih dahulu didengar pendapatnya.

Sayang, bahwa tidak setiap Penasehat Hukum

itu dalam kenyataannya sudah menjadi anggota

suatu organisasi profesi Penasehat Hukurn,

sehingga keharusan tersebut hanya dapat dipenuhi

manakala yang bersangkutan ada induk organisasi

profesinya.

6. Pengawasan yang dilakukan atas para Penasehat

Hukum ini harus bersifat membimbing dan

membina yang diantaranya diwujudkan dengan

diadakannya pertemuan-pertumuan baik di tingkat

Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi

maupun di Tingkat Pusat. ,

Nama usaha membina dan rnemblmblng ~:\

tersebut harus berJalan secara wajar dan

55 '.J

proporsional sifatnya sehingga kalau dipandang-

perlu kemungkinan penerapan sanksi-sanksi

administratif yang tersebut dalam Pasal 4 tetap

harus dapat ditetapkan sekalipun harus dilakukan

dengan sangat hati-hati serta saksama.

7. Setiap Penasehat Hukum itu seperti halnya

angota masyarakat lainnya memiliki

kebebasan untuk bergabung atau tidak dalam

suatu organisasi profesi yang merupakan suatu

organisasi masyarakat.

Pengawasan terhadap berbagai macam

organisasi masyarakat yang dibentuk oleh

mereka yang berprofesi sebagai Penasehat

Hukum tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan

Keputusan Bersama ini, melainkan tunduk kepada

ketentuan - ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

8. Sesuai dengan maksud dan istilah '1Penasehat

Hukum" dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor

14 tahun 1970, Keputusan Bersama ini atas dasar

ukuran Pejabat mana yang dasarnya telah

mengeluarkan izin untuk berpraktek hukurn

membedakan mereka yang sehari-hari berprofesi

sebagai Penasehat Hukum hanya dalam dua

golongan, yaitu :

a. para Pengacara Advokad yang telah diangkat

oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu

memperoleh izin melakukan kegiatan

berpraktek hukum di manapun.

56

b. para Pengacara Praktek yang diberi izin oleh

para Ketua Pengadilan linggi untuk berpraktek

hukum di dalam daerah Hukum Pengadilan

Tinggi yang bersangkutan.

Baik para Advokat maupun para Pengacara

Praktek tersebut masing-masing tempat kedudukan

yang sudah ditentukan dalam surat keputusan

pengangkatannya atau surat "izin praktek" yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

setempat.

Semenjak mereka mengucapkan sumpah

profesinya di muka Ketua Pengadilan Tinggi

setempat, nama mereka terdaftar baik kepada

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut maupun

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana

tempat kedudukannya ditentukan.

Hanya Penasehat Hukum yang namanya

terdaftar pada suatu Pengadilan Tinggi/Negeri

sajalah yang dapat dibenarkan beracara di muka

Pengadilan sesuai dengan maksud surat

keputusan pengangkatannya atau "surat izin

praktek" yang dipegangnya.

Hal itu perlu dilakukan mengingat kepentingan

rakyat pencari keadilan yang umumnya

mendambakan agar kepentingannya di muka

Pengadilan yang mengandung banyak liku-liku

hukumnya itu hanya dibela dan dibantu dan di

bidang hukum oleh mereka yang selain benar•

benar mampu dan trampil serta menguasai segala

57

aspek hukum juga memiliki semangat pengabdian,

dedikasi, rasa tanggung jawab dan integritas

pribadi yang tinggi.

Karena itu lambat laun harus dicegah

kecendrungan yang banyak terjadi dalam praktek,

karena alasan kesibukan lalu diberikannya

kebebasan kepada kuasa prinsipal untuk menunjuk

sembarang orang sebagai kuasa substitusi yang

sebenarnya tidak memiliki kwalitas sebagai

Penasehat Hukum. Karena hal itu selain tidak

menunjang sudah terwujudnya keinginan rakyat

banyak pencari keadilan tersebut juga sering

mepghambat diwujudkannya proses peradilan yang

cepat dan tepat.

Semenjak mereka mengucapkan sumpah

profesinya dan berada serta bekerja pada alamat

di tempat kedudukan yang ditentukan mereka

dianggap telah mulai dengan kegiatan profesinya

sebagai Penasehat Hukum dengan beracara baik

di muka maupun di luar Pengadilan.

9. Dalam kenyataan baik para Advokat maupun para

Pengacara Praktek itu di dalam melaksanakan

kegiatan profesinya sebagai Penasehat Hukum

dapat bergabung dalam persekutuan-persekutuan

Penasehat Hukum dengan berbagai macam nama

sebagai kantor atau tempat mereka bekerja.

Keanggotaan dan persekutuan Penasehat

Hukum demikian itu dapat terdiri dari para Advokat

maupun para Pengacara Praktek. · ·

58

Guna tertibnya jalannya pengawasan, maka

tiap persekutuan Hukum demikian itu didaftar

menurut formulir isian yang ditentukan baik pada

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi maupun

Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Para Penasehat Hukum tersebut dalam

menjalankan profesinya sehari-hari ada yang

semata-mata bertujuan untuk memberikan jasa

Hukum kepada para pencari keadilan yang tidak

mampu tanpa meminta sesuatu imbalan atau jasa

dalam bentuk apapun serta ada pula yang

menjalankan kegiatan profesi itu sebagai suatu

bentuk mata pencaharian sehari-hari.

10. Norma-norma yang dirumuskan dalam Pasal 3

Keputusan Bersama merupakan norma-norma

yang bersifat umum yang isi pengertian tetapnya

baru akan berbentuk setelah nanti terjadi

Jurisprudensi administratif yang bersifat tetap.

11. Bentuk-bentuk penindakan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 4 dilakukan sebagai

berikut :

A. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan

Penasehat Hukum yang bersangkutan yang

pertama-tama berwenang menerapkan penindakan menurut Keputusan Bersama ini seperti yang tersebut pada ayat a, b dan c

saja.

59 ±ii"""~.

60

ltupun harus dilakukan menurut tata urutan,

yaitu penindakan a dahulu sebelum

mengenakan penindakan tersebut b.

Penindakan pemberhentian sementara

tersebut c dikenakan dengan minimum 3 bulan

dan maximum 6 bulan.

Di samping itu jika terdapat cukup alasan yang

memberatkan, Ketua Pengadilan Negeri

walaupun baru berwenang mengenakan

penindakan tersebut a, ia juga berwenang

untuk mengusulkan penindakan yang lebih

berat (penindakan d dan e) sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 15.

B. Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi dalam

tingkat banding administratif adalah :

a. membatalkan keputusan administratif

Ketua Pengadilan Negeri yang telah

mengenakan penindakan tersebut butir c, atau

b. memperbaiki penindakan yang telah

dikenakan tersebut butir c; artinya hanya

memperbaiki mengenai lamanya masa

pemberhentian sementara yang dikenakan;

Dalam hal yang dikenakan tindakan

administratif itu seorang Advokat, rnaka

disamping mengadakan perbaikan atas

keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang

banding itu, apabila ada alasan-alasan yang

cukup memberatkan ia juga berwenang

mengusulkan penindakan yang lebih berat (d

atau e) seperti yang dimaksud dalam Pasal

16.

Khusus mengenai para Penasehat Hukum

yang berstatus Pengacara Praktek hendaknya

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Para Pengacara Praktek adalah mereka yang

memperoleh "izin berpraktek hukum" oleh

Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Mereka itu

juga ditunjuk tempat kedudukannya oleh Ketua

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Daerah di mana mereka melakukan praktek

hukum tersebut hanya berlaku dalam daerah

hukum Ketua Pengadilan Tinggi yang menge-

luarkan "izln praktek" yang bersangkutan.

Karena merek sudah pernah lulus dalam ujian

hukum yang pernah dilakukan oleh Pengadilan

Tinggi setempat, rnaka mereka juga dapat

berpraktek hukum/membela perkara di muka

Lingkungan Peradilan yang lain yang berada

dalam wilayah hukum Ketua PengadilanTinggi

yang mengeluarkan "izin praktek" untuknya.

Karena mereka itu tidak diangkat oleh

Menteri Kehakiman '

maka sebelum hal in. i

diatur kemudian dalam peraturan Menten,

maka Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat

banding administratif berwenang untuk

61

62

mengenakan penindakan sampai tingkat

penindakan yang terberat (Pasal 4 sub e)

terhadap seorang Pengacara Praktek.

Namun wewenangnya tersebut tetap

tunduk kepada pengawasan spontan yang

dapat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung

menurut Pasal 14 ayat ( 1) Keputusan Bersama

ini yang mungkin juga usul atau saranya

datang dari Menteri Kehakiman sendiri.

Bagi Ketua Pengadilan Negeri berwenang

penindakan terhadap Pengacara Praktek yang

dapat ia perlakukan tidak berbeda dengan

kemungkinan yang dapat ia lakukan terhadap

advokat.

C. Wewenang Ketua Mahkamah Agung dalam

pengawasan spontan yang dilakukannyapun

terbatas pada pembatalan, perbaikan

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi di tingkat

administratif mengenai lamanya pemberhen-

tian sementara yang hanya bergerak antara

minimum 3 bulan sampai 6 bulan seperti yang

dimaksud dalam Pasal 4 sub c.

Di samping itu bila terdapat cukup alasan

yang memberatkan baik atas dasar

penilaiannya sendiri atau atas dasar

persetujuan yang diberikannya atas usul-usul

yang datang dari Ketua Pengadilan Negeri

atau Ketua Pengadilan Tinggi menurut Pasal

15 atau Pasal 16 Ketua Mahkamah Agung

I

l . I

dapat mengusulkan penindakan yang lebih t

berat kepada Menteri Kehakiman seperti yang

tersebut dalam Pasal 4 d maupun e.

I I

B. PETUNJUK ADMINISTRASI

Untuk kemudahan dan keseragaman administrasi

pelaksanaan pengawasan ini hendaknya formular-

formulir terlampir digunakan :

1. Tiap langkah permulaan ke arah pengawasan dan

penindakan terhadap seorang Penasehat Hukum

menurut Pasal 5 dan 6 Keputusan Bersama ini,

agar seragam bentuknya serta memudahkan cara

pengadministrasiannya hendaknya digunakan

contoh formulir 1. serta jangan dilupakan hal-hal

yang tersebut pada catatan di bawahnya.

2. Apabila setelah dinyatakan penelitian secukupnya

dianggap tidak perlu dilakukan penindakan lebih

lanjut, maka contoh formulir 2. digunakan untuk

menyampaikan pemberitahuan kepada Penasehat

Hukum yang bersangkutan menurut Pasal 8

Keputusan Bersama.

3. Dalam hal hendak dilakukan penegoran menurut

Pasal 9 Keputusan Bersama, maka contoh formulir

3. yang digunakan.

4. Apabila Ketua Pengadilan Negeri hendak

mengeluarkan keputusan administratif yang berisi

suatu penindakan menurut Pasal 11 Keputusan

bersama, maka contoh formolir 4 yang diguna:kan.

63

64

Dengan penyesuaian seperlunya formulir

tersebut dapat digunakan baik untuk penindakan

terhadap seorang Advokat maupun Pengacara

Praktek.

Yang perlu diperhatikan adalah Catatan dalam

contoh formulir tersebut, khusus mengenai

pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri yang

mengeluarkan keputusan administratif yang berisi

penindakan tersebut.

5. Penyampaian salinan keputusan administratif yang

mengandung suatu penindakan perlu disampaikan

dengan suatu cara yang memberikan kepastian,

yaitu dikirim dengan surat tercatat.

Karena itu contoh formulir No. 5 yang juga berisi

pemberitahuan tentang hak Penasehat Hukum

yang dikenakan penindakan untuk mengajukan

banding administratif serta tenggang-tenggangnya

seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 dan 12

perlu dilakukan dengan cermat.

6. Juga untuk keputusan Ketua Pengadilan Tinggi

dalam tingkat banding administratif dapat dilihat

pada contoh formulir No. 6.

Sedang surat pengantarnya, walaupun tidak

mempunyai akibat apa-apa juga dapat mencontoh

pada bentuk formulir No. 5.

7. Contoh formulir 7 hendaknya digunakan dalam hal

baik Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua

Pengadilan Tinggi mengusulkan penindakan yang

lebih berat (Pasal 4 d atau 3) dan penindakan

yang telah dijatuhkannya(Pasal 15 dan Pasal 16).

Tembusankepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Ket,akiman RI

2. Sdr. Wakil Ketua Matikamah Agung RI

3. Sdr. Ketua Muda/Korwil MahkarnahAgung RI

4. Sdr-Sdr. Hawasda MahkamahAgung RI

5. Sdr-Sdr. Hakim Agung MahkamahAgung RI

6. Sdr-Sdr. Ketua Mahkamah Militer Agung

7. Sdr-Sdr. Ketua Mahmilti seluruh Indonesia

8. Sdr-Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh

Indonesia 9. Sdr-Sdr Ketua Mahmil seluruh Indonesia 10. Sdr-Sdr. Ketua PengadilanAgama seluruh Indonesia

11. Pertinggal.

65

~ j.

. ~1:1

) ,·

J

'll . ··,.11

:'

{ ( I'

r

'

Lampiran : 1 Formulir : 1 Pns.HK.

PENGAWASAN ATAS PENASEHAT HUKUM

PASAL : 5 DAN 6 K.B.

Ketua Pengadilan Negeri di .

Tanggal .

Nomor

Hal

. ··························································· : Penyampaian hal-hal yang memberatkan.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut :

telah menerima suatu laporan/pengaduan/pemberitaan

bersifat memberatkan mengenai diri Saudara tertanggal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang berasal dari

.....................................................seperti yang tertera dalam

foto copy terlampir.

atau

Setelah mengadakan pengamatan atas perbuatan-

perbuatan Saudara yang bersifat memberatkan diri Saudara

ringkasnya seperti tersebut dalam lampiran. Maka dalam

rangka tugas pengawasan yang harus dilakukan

memandang perlu untuk melakukan penelitian akan

kebenaran laporan/pengaduan/pemberitahuan/pengamatan

tersebut.

Untuk kelancaran pelaksanaan maksud tersebut,

dengan ini diminta kepada Saudara agar dalam waktu 14

hari se,telah diterimanya surat tercatat ini, menyampaikan

67

68

secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut di

atas yang berisi pendapat serta pembelaan terhadap hal•

hal yang memberatkan diri Saudara itu.

Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pengiriman surat ini, tidak diterima berita apapun

dan Saudara, maka Saudara akan dianggap tidak

menggunakan kesempatan untuk mengadakan pembelaan

diri.

Kepada

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri

(Advokat/Pengacara Praktek) · · · · · · · · · · · · ·

JI. . .

di .

Tanda tangan

Tembusan sebagai laporan :

I. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI

2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI

3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di

4. Pertinggal.

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret

2. Lampiran dari surat ini menyebutkan nomor dan ta~ggal

surat penyampaian laporan/pengaduan/pembentaan

yang bersangkutan, dan dapat berupa :

datang dan para Ketua Pengadilan

lingkungan Peradilan, maupun

di lain

b. Uraian singkat dan Ketua Pengadilan

sendiri sebagai hasil pengamatannya.

Negeri

3. Surat ini dikirim dengan tercatat

4. lsi surat ini dimasukkan dalam buku/kartu

Penasehat Hukum yang bersangkutan.

daftar

a. Foto copy dan laporan/pengaduan/pemberitaan

dari mana dan siapapun datangnya, termasuk yang

69

70

Kepada

Yth. Saudara ··························

(Advokat/Pengacara Praktek) Jl. di

Ketua Pengadilan Negeri ------------------------------- (Cap/tanda tangan)

1 j

I Lampiran : 2 Formulir : 2 Pns.HK.


PASAL : 8 K.B.


Tanggal .

Nomor

Hal

. . . : tidak perlu dikenakan tindakan pengawasan.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah memperhatikan mengadakan penelitian serta

mempertimbangkan :

a. Laporan/pengaduan/pemberitaan/uraian singkat yang

bersifat memberatkan diri Saudara sebagai terlampir

pada Surat Ketua Pengadilan Negeri tanggal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . .

yang telah disampaikan kepada Saudara; serta

b. Pembelaan diri yang disertai bukti-buktl secukupnya

seperti yang telah Saudara sampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri tersebut dengan surat Saudara

tanggal No .

b. Surat tersebut dikirim dengan surat tercatat.

c. lsi surat tersebut dicatat dalam buku/kartu daftar

'


1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI

2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.

3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di

4. Pertinggal.

Catatan :

a. Yang tidak perlu dicoret


' I

71

t,

Lampiran : 3 Formulir: 3 Pns.HK.

PENGAWASAN ATAS PENAS.EHAT HUKUM

PASAL : 9 S.K.B.


Tanggal .

Nomor

Hal

. . . : Penegoran tertulis/peringatan keras

Ketua Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

1. Memperhatikan isi surat Ketua Pengadilan tersebut

tanggal No .

· perihal penyampaian hal-hal yang memberatkan diri

Saudara beserta la_mpiran-lampirannya;

2. Mengingat dan mempertimbangkan :

a. Jawaban/pendapat/pembelaan Saudara yang telah Saudara sampaikan secara tertulis dengan surat tanggal _. dan dapat diterima di

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal ·· ·

, ! atau , f

b. Jawaban/pendapat/pembelaanSaudara yang telah

Saudara sampaikan secara lisan pada tanggal

································· atau

c. Karena ternyata setelah lewat 1 bulan dan tanggal

dikirimkannya surat tersebut No. 1 tidak diterima

72

I

.r. '

berita apapun dari Saudara, berpendapat, bahwa

Saudara sebagai Penasehat Hukum telah berbuat

sesuatu yang tidak terpuji yang berupa .

................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleh karena itu dengan surat ini Saudara diberi

peringatan tertulis/peringatan keras dengan surat,

agar perbuatan semacam itu jangan sampai terjadi

lagi.

Kepada


(Advokat/Pengacara Praktek) · · · · · · · · · · · · ·

JI. .

di .

Tanda tangan




3. Yth. di

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

4. Pertinggal.

73

74

Catatan :


2. Apa yang menjadi dasar diberikannya peringatan

tertulis/peringatan keras dengan surat agar

dipertimbangkan dengan cermat.

3. Surat kepada yang bersangkutan dikirim dengan

tercatat.

4. lsi pokok dari peringatan tertulis/peringatan keras

dengan surat dimasukkan dalam buku/kartu daftar


diri Penasehat Hukum bernama

............................ ;

Lamplrah ~ 4 fgrmtJlir : 4 Pns.HK.


PASAL : 11 K.B.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

DI ···················································································

Dikeluarkan tanggal : .

Nomor

Hal

. ·····································································

: Penindakan administratif.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

1. Memperhatikan :

a. Surat Ketua Pengadilan tersebut No ..

................... tanggal .

perihal penyampaian hal-hal yang memberatkan

..

b. Pembelaan diri terhadap hal-hal yang tersebut

pada butir : a sebagaimana diuraikan secara lisan

atau secara tertulis tersebut dalam surat Penasehat

Hukum terse but tanggal · · .. · .. · · · · · · · · · .. · · · · .. · · · ·

beserta bukti-bukti lampirannya;

atau

c. Setelah lewatnya tenggang waktu 30 (tiga puluh)

hari semenjak dikirimkannya surat tersebut pada

butir a, tidak diterima berita apapun dan Penasehat

Hukum tersebut;

75

76

2. Mempertimbangkan :

.......................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·······················································································

······················································································· {disini diuraikan pertimbangan-pertimbangan Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang pada

akhirnya berkesimpulan, bahwa ia memandang perlu

untuk mengenakan sesuatu tindakan terhadap

Penasehat Hukum yang bersangkutan, karena

perbuatan-perbuatannya merupakan salah satu atau

lebih dari perbuatan/tingkah laku sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 3 KB; qualifikasi dari

Perbuatan/sikap/ucapan yang tidak terpuji disebutkan

dalam pertimbangan. Hendaknya diingat, bahwa penin-

dakan menurut Pasal 11 KB ini baru dapat dikenakan

apabila Penasehat Hukum tersebut pernah dikenakan

penindakan yang tersebut Pasal 4 a atau b).

3. Mengingat Pasal 3, 4, 9 dan 11 Keputusan Bersama

Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA 005/SKBNll/1987

dan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987;

Memutuskan :

1. Memberhentikan untuk sementara Penasehat Hukum

bernama yang menurut SK Menteri

Kehakiman tanggal · · · ·

Nomor telah diangkat sebagai

Pengacara/Advokat dan berkedudukan di JI. .

...............................................................selama . bulan

sebagai Penasehat Hukum.

(Kalau yang bersangkutan diberhentikan untuk semen-

tara darijabatannya itu seorang PengacaraPraktek, maka

yang disebutkan adalah nomor dan tanggal izin praktek

yang dimiliki Pengacara Praktek yang bersangkutan);

2. Memperhatikan kepada Panitera Pengadilan Negeri di

agar salinan surat keputusan ini dikirim dengan surat

tercatat kepada Penasihat Hukum yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

(Tanda tangan)



2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.

3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di ..................................................

4. Pertinggal.

Catatan :


2. Pertimbangan diusahakan sejelas dan sekonkrit

mungkin dengan tidak melupakan qualifikasinya.

3. lsi keputusan penindakan ini dicatat dalam buku/kartu

daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.

77



PASAL : 11 dan 12 K.B.

Panitera Kepala Pengadilan Negeri di

................................................................................

Tanggal

Nomor

Hal

. . .

. . . : Surat pengantar/penyampaian surat

keputusan.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri di .

tang gal Nornor : .

yang berisi penindakan administrasi terhadap diri Saudara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Bersama

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal

6 Juli 1987, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

dikirimkannya surat keputusan ini, Saudara dapat

mengajukan banding administratif kepada Ketua Pengadilan

di dengan suatu surat melalui

Ketua Pengadilan Negeri.

Apabila setelah dikirimkannya surat ini, jangka waktu

30 (tiga puluh) hari tersebut telah lewat tidak diterima

permohonan banding administratif dari Saudara, maka

penindakan administratif terhadap Saudara tersebut mulai

berlaku dan bersifat mengikat.

78

79

Kepada


(Advokat/Pengacara Praktek) ·

JI. .

di . (Cap/tanda tangan)




3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

di .

4. Pertinggal.

Catatan :


2. Data pengiriman dicatat dalam buku/kartu daftar




PASAL : 13 K.B.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DI

....................................................................................... Dikeluarkan tanggal : .

Nomor

Hal

. . . : Keputusan banding administratif.

Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, setelah :

1. Memperhatikan :

a. Surat permohonan banding administratif yang diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri di . · · · · · · · · · pada tanggal yang

diajukan oleh Penasehat Hukum yang berdasarkan

SK Menteri Kehakiman tanggal .

Nornor adalah seorang

Advokat (atau oleh Penasehat-penasehat Hukum

yang berdasarkan surat izin praktek yang

dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi di · · ·

..................···················· tanggal .

Nomor ........................................ adalah seorang

Pengacara Praktek), yang dilampiri dengan

alasan-alasan bandingnya serta bukti-bukti untuk

menguatkannya;

80

21 81

b. Surat Keputusan Administratif Ketua Pengadilan

Negeri terse but tanggal .

Nomor . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang amarnya

berbunyi: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . c. Hari tanggal pengiriman Surat Keputusan

Administratif Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

2. Mempertimbangkan : ....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(disini diuraikan pertimbangan-pertimbangan Ketua

Pengadilan Tinggi mengapa ia menguatkan/memper-

baiki/membatalkan Keputusan Administratif yang

dibanding itu. Jangan dilupakan pertimbangan-pertim-

bangan tentang tenggang banding, kwalifikasi dan

perbuatan yang dianggap telah dilakukan oleh Pena-

sehat Hukum yang dikenakan tindakan administratif.

Perbaikan yang mungkin dilakukan dalam tingkat

banding ini hanyalah mengenai kwalifikasi perbuatan

dan lamanya (bulan) pemberhentian Sementara yang

dijatuhkan seperti tersebut pada Pasal 4 c KB).

3. Mengingat : Pasal 3, 4 dan 13 Keputusan Bersarna

Ketua MahkamahAgung Nomor KMA 005/SKBNH/1987

dan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.08.05 Tahun

1987;

Memutuskan :

1. Menguatkan Keputusan Administratif Ketua Pengadilan

Negeri di Tanggal .

Nomor yang amarnya

berbunyi : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .

atau

Memperbaiki Keputusan Administratif Ketua Pengadilan

Negeri di Tanggal .

Nomor sehingga amarnya

rneniadl : ~ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Perbaikan mengenai lamanya pemberhentian semen•

tara);

2. Mengirimkan seluruh berkas yang berkenaan dengan

keputusan administratif ini kepada yang terhormat

Bapak Ketua Mahkamah Agung;

atau

A. Membatalkan Keputusan Administratif Ketua

Pengadilan Negeri di · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · ·

82

Tanggal Nornor .

........................... tersebut;

B. Berpendapat, bahwa terhadap Penasehat Hukum

bernama terse but tidak perlu

dikenakan penindakan administratif;

C. Mengirimkan seluruh berkas yang berkaitan

dengan keputusan administratif ini kepada yang

terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung;

D. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi

di agar salinan Keputusan

ini disampaikan dengan surat tercatat kepada


Ketua Pengadilan Tinggi di

(Tanda tangan)




3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

di ....................................... 4. Pertinggal.

83

Catatan :

1. Yang tidak perlu dicoret;

2. Salinan surat keputusan dikirim dengan surat tercatat

kepada Penasehat Hukum yang bersangkutan;

3. lsi keputusan administratif dimasukkan dalam buku/

kartu daftar Penasehat Hukum yang bersangkutan.

84

Lampinan : 7 Formulir : 7 Pns.HK.


PASAL : 15 dan 16 K.B.

Kepada Yth.

Bapak Menteri Kehakiman RI

melalui

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI

di

Jakarta

Dengan hormat,

Pada tanggal . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kami : KetuaPengadilan Negeri /

Tinggi di1 .

"Memberikan tegoran dengan lisan/tertulis sebagaimana

terlampir ; atau

"Memberikan peringatan dengan keras dengan surat

sebagaimana salinannya terlampir; atau

"Mengeluarkan keputusan administratif/banding administratif

yang berisi penindakan sebagai tersebut dalam Pasal 4

sub c Keputusan Bersama sebagaimana terlampir, terhadap

Penasehat Hukum bernama : ·· ·· · ···· ·· · · · · ····· ··· · · · ····· · beralamat di Jalan ······················· . yang telah menjalankan pekerjaan sebagai Advokat

berdasarkan SK Menteri Kehakiman tanggal · · · · · · · · · · · · · Nomor . . . . . . . .................................... ; atau

85

terhadap Penasehat Hukum bernama .

beralamat di Jalan .

yang telah menjalankan pekerjaan sebagai Pengacara

Praktek berdasarkan izin praktek yang dikeluarkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi di tanggal

...................................... Nomor ;

Sebenarnya penindakan yang telah kami lakukan

tersebut tidak cukup memadai kalau dibandingkan dengan

perbuatan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum tersebut;

Karena itu kami mengusulkan kepada Bapak agar terhadap

Penasehat Hukum tersebut dikenakan penindakan yang

lebih berat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut :

....................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ···································································································· ···································································································· .................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Di sini pertama dijelaskan mengapa Ketua Pengadilan

Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan tidak

dapat mengenakan penindakan yang memadai yang

mungkin disebabkan karena baru kali ini terhadap

Penasehat Hukum yang bersangkutan dilakukan

penindakan dalam rangka pengawasan, kemudian diuraikan

alasan-alasan mengapa Ketua Pengadilan Negeri/Ket~a

Pengadilan Tinggi mengusulkan penindakan yang lebth

berat).

86

Bersama ini kami sampaikan pula berkas yang

berkaitan dengan perbuatan Penasehat Hukum tersebut

untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak.

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi

(Tanda tangan)

Tembusan:

1 . Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di .

(kalau yang mengusulkan itu adalah Ketua Pengadilan

Negeri)

2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di .

(kalau yang mengusulkan itu adalah Ketua Pengadilan

Tinggi)

3. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nama dan ala mat

Penasehat Hukum yang bersangkutan).

Catatan :


2. Dalam pertimbangan pengusulan yang lebih berat

hendaknya diuraikan secara jelas jalannya kejadian

maupun segi-segi hukum yang dilanggar serta saran

beratnya penindakan mengenai kebijaksanaan yang

harus ditempuh dalam rangka pengawasan yang

bersifat refressif ini.

3. Ringkasan usul tersebut dimasukkan dalam buku/kartu

daftar Penasehat Hukum yang bensangkutan.

87

MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Februari 1988

Nomor : MA/Kumdil/0944/11/86 Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Banding

2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 1 Tahun 1988

tentang

Kegiatan Persidangan

Dalam rangka pelaksanaan wewenang Pengawasan

Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan Peradilan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang•

Undang No. 14 Tahun 1985, diminta perhatian agar kepada

semua Hakim dalam lingkungan kerja Saudara membuat

dan mengisi daftar kegiatan persidangan (contoh terlampir)

demi terselenggaranya tertib persidangan.

Pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan

tersebut supaya dilaksanakan dengan teratur dan tertib dan

88

para Ketua Pengadilan Banding maupun Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama agar melakukan pengawasan pelaksa•

naannya.

Untuk lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan

Militer, formulir terlampir dapat digunakan dengan

penyesuaian menurut kebutuhan.

Demikian untuk memperoleh perhatian Saudara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI

2. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

3. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI 4. Arsip.

89

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI, DAN

KEPALA KEPOLISIAN RI

Nomor : KMA/003/SKB/11/1998

Nomor : M.02.PW.07.03.Th.1998

Nomor : Kep/007/JA/2/1998 No.Pol. : Kep/02/11/1998

TENTANG

PEMANTAPAN KETERPADUAN DALAM PENANGANAN

DAN PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA PIDANA

Menimbang a. bahwa ditemukannya beberapa

kendala dalam pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-

u nda ngan hukum pldana dan

nukurn acara pidana, dipa.ndang

perlu dilakukan penyempurnaan

untuk mencapai kesatuanvisi dan

persepsi dalarn pelaksanaannya;

91

92

b. bahwa untuk menjamin kesinam-

bungan usaha-usaha pemantapan

keterpaduan aparat penegak

hukum, maka perlu diberikan

petunjuk-petunjuk lebih lanjut dalam

pelaksanaan ketentuan-ketentuan

tersebut untuk dijadikan pedoman

dalam menangani dan menyelesai-

kan perkara-perkara pidana;

c. bahwa dipandang perlu hasil yang

telah disepakati oleh rapat

Kelompok Kerja Makehjapol tanggal

3 Pebruari 1998 di Departemen

Kehakiman RI perlu ditampung dan

dituangkan dalam Keputusan

Bersama.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2951);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Tahun 1971 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2458);


1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209);


1985 tentang Mahkamah Agung RI



Negara Nornor 3316);


1986 tentang Peradilan Umum



Negara Nomor 3327);


1991 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun

1991 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3451);


1992 tentang Keimigrasian



Negara Nomor 3474);


1997 tentang Kepollslan N e g ar a

Republik Indonesia (Lembaran

93

I: - • -- • •• ·--·--·-· ·~· ii

94



Nomor 3710);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP (Lembaran Negara Tahun



10. Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 1994 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pencegahan dan

Penangkalan (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Nega~a Nomor 3561).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA MENTERI KEHAKIMAN

REPUBLIK INDONESIA, JAKSA

AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEMANTAPAN

KETERPADUAN DALAM

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN

PERKARA-PERKARA PIDANA.

Pertama · Menerima hasil-hasil rumusan kese-

pakatan Kelompok Kerja Makehjapol

yang diselenggarakan di Departemen

Kehakiman yang hasilnya sebagaimana

terlampir dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dan Keputusan Bersama ml

untuk dijadikan petunjuk dan pedoman

oleh Departemen Kehakiman RI,

Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian

Negara RI dalam menangani :

1. Kewenangan permintaan Pence-

gahan dan penangkalan oleh

Kepolisian Negara RI.

2. Kewenangan POLRI dalam

mengawasi aliran kepercayaan.

3. Laporan dan atau pengaduan

masyarakat terhadap Jaksa.

4. Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP).

5. Penyerahan berkas perkara tahap

II.

6. Pemeriksaan tambahan oleh Jaksa

Penuntut Umum.

95

. .!

96

Kedua Keputusan Bersama ini mulai berlaku

sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 5 Februari 1998

MENTERI KEHAKIMAN RI KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd. ttd.

OETOJO OESMAN,SH. SARWATA,SH.

KEPALA KEPOLISIAN RI JAKSA AGUNG RI

ttd. ttd.

SUDIBYO WIDODO SINGGIH,SH.

JENDERAL POLISI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI, DAN

KEPALA KEPOLISIAN RI


Nomor : M.02.PW.07.03.Th.1998

Nomor : Kop/007/JA/2/1998

No.Pol. : Kep/02/11/1998

Tanggal : 5 Pebruari 1998

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha•

kiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan



Hukum Acara Pidana ·(Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209);

97

98


Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Tahun

1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3316);


Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3327);


Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3451);


Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3474);


Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 371O);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan

Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561 ).

B. Rumusan Permasalahan dan Pemecahan.

1. Kewenangan permintaan pencegahan dan

penangkalan oleh Kepolisian Negara RI.

Permasalahan

Dalam Pasal 16 huruf J Undang-Undang No. 28

Tahun 1997 tentang Kepolislan Negara RI

diatur kewenangan POLRI untuk mengajukari

permintaan pencegahan .dan penangkalan

langsung kepada Pejabat lmigrasi "dalarn keadaan

mendesak".

Pemecahan

Ketentuan tentang pencegahan dan penangkalan

sudah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun

-1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan

Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentanq Tata

Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penang- kalan.

Agar tidak terdapat tumpang tindih dalam

, pelaksanaan pencegahan dan penangkalan maka

perlu diatur mekanisme pelaksanaan permintaan

pencegahan dan penangkalan yang mengatur

pengertian "dalam keadaan mendesak" dan unsur-

unsur dalam Pasal 16 huruf J Undang-Undang

No. 28 Tahun 1997 kedalarn Keputusan Bersama

Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI.

99

100

2. Kewenangan POLRI dalam mengawasi Aliran

Kepercayaan

Permasalahan

Kewenangan POLRI dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997

dalam pengawasan aliran kepercayaan.

Pemecahan

Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam hal

pengawasan aliran kepercayaan dalam

pelaksanaan di lapangan perlu dikoordinasikan

dalam Sadan Koordinasi PAKEM sesuai

tingkatannya yaitu: di Tingkat II diketuai oleh Kajari,

di Tingkat I oleh Kajati, dan di Tingkat Pusat oleh

Jaksa Agung RI.

3. Laporan dan atau pengaduan masyarakat terhadap

Jaksa. · ·

Permasalahan

Jaksa yang telah melakukan tugas penuntutan

dilaporkan dan atau diadukan oleh masyarakat

kepada penyidik.

Pemecahan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI

dan Pasal 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997

tentang Kepolisian Negara RI, maka Undang-

Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian

Negara RI, maka terhadap Jaksa tersebut sebelum

dilakukan upaya paksa oleh penyidik agar

ditempuh langkah-langkah koordinasi secara hirarki

kecuali dalam hal tertangkap tangan dalam

melakukan tindak pidana dan untuk selanjutnya

dilakukan koordinasi.

4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP).

Permasalahan

Masih adanya keterlambatan pengiriman SPDP

yang mengakibatkan koordinasi tidak/kurang

dimanfaatkan, dan hal ini dapat mengakibatkan

bolak baliknya perkara.

Pemecahan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1)


KUHAP, agar :

a. Penyidik segera mengirimkan SPDP ke Jaksa

Penuntut Umum.

b. Sejak Kejaksaan menerima SPDP agar menunjuk Jaksa. Peneliti yang memantau

perkembangan penyidikan.

c. Penunjukan Jaksa Peneliti sekaligus sebagai

petugas yang melakukan koordinasi dan

101

102

konsultasi dalam penanganan penyidikan

perkara.

d. Agar memperoleh kesempurnaan Berkas

Perkara yang memadai untuk dapat

ditingkatkan ke tahap penuntutan maka

langkah koordinasi dan konsultasi perlu

ditingkatkan.

e. Perlu ditentukan waktu secara limitatif dalam

pengiriman SPDP oleh Penyidik yaitu

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak

diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan

untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari.

5. Penyerahan Berkas Perkara Tahap 11.

Permasalahan

Dalam praktek ditemukan berkas perkara yang

telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

dan telah dinyatakan lengkap (P21) tetapi tidak

diikuti penyerahan tanggung jawab tersangka dan

barang bukti.

Hal mana menimbulkan permasalahan dalam

penanganan perkara tersebut.

Pemecahan

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf I

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997

tentang Kepolisian Negara RI beserta

penjelasannya maka penyerahan berkas

perkara adalah merupakan satu kesatuan

dengan penyerahan tersangka dan barang

bukti;

b. Jika terjadi penyerahan berkas perkara tidak

diikuti dengan penyerahan tersangka dan

barang bukti maka hal tersebut belum

dianggap sebagai penyerahan secara lengkap,

dan bila penyidik dalam waktu selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak P21

diterima, belum dapat menyerahkan tersangka

dan barang bukti maka berkas perkara dapat

dikembalikan kepada penyidik, namun

demikian koordinasi dan konsultasi antara

penuntut umum dan penyidik harus tetap

dilakukan agar berkas perkara secara lengkap

dapat diterima.

6. Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa Penuntut

Umum.

Permasalahan

Kewenangan pemeriksaan tambahan oleh

Kejaksaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan RI sering dipermasalahkan yang

menyangkut :

a. Pemeriksaan Saksi

b. Pelaksanaan Koordinasi

103

I

104 105

Pemecahan

Berdasarkan batasan-batasan yang ada,

pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas

perkara pelaksanaannya adalah :

a. Sebelum dilakukan pemeriksaan tambahan

sudah pernah diberi petunjuk dan petunjuk

tersebut tidak dapat lagi dipenuhi oleh

penyidik.

b. Tidak dilakukan terhadap tersangka.

c. Diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas)

hari.

d. Prinsip koordinasi bukan berarti memeriksa

bersama tetapi memberitahukan kepada

penyidik dan penyidik dapat memberikan

bantuan yang diperlukan.

e. Dalam melakukan pemeriksaan tambahan

maka tembusan panggilan saksi disampaikan

kepada penyidik POLRI.

POKJA MAKEHJAPOL

104 105

KELOMPOK KERJA MAKEHJAPOL :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

1. DJOKO SARWOKO, SH

2. S. SUTRISNO, SH.

KEHAKIMAN R.I.

1. SOEJATNO, SH.

Direktur Pidana Mahkamah Agung RI

Direktur Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung RI

lnspektur Jenderal Departemen

Kehakiman RI.

2. ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH. Kasubdit Pidana Umum Direktorat

Pidana

Ditjen. Hukum dan Perundang•

undangan Dep. Kehakiman3. YANS ZAILANI, SH

4. Drs MIRZA ISKANDAR

KEJAKSAAN AGUNG R.I.

Kasi Berdiam Sementara Dit. Status

Keimigrasian

Ditjen. lmigrasi Dep. Kehakiman

Kasi Pencegahan dan Penangkalan

Dit. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Ditjen. lmigrasi Dep. Kehakiman

1. LUKHARNI, SH. Direktur Politik lntelejen Kejaksaan Agung R.1

2. SOENARTO PRIATMAN, SH. Direktur Tindak Pidana Umum Lain

Kejaksaan Agung R.1

3. NASKOM SITOMPUL, SH. Direktur Tindak Pidana Korupsi

Pidana Khusus

106 107

4. MANGELLAI. OS, SH. Kasubdit Eksaminasi

Direktorat II Pidum

KEPOLISIAN R.I.

1. Drs R. ABDUSSALAM, SH.MH Wakil Kepala Dinas Hukum Polri

2. Drs F. ZALUCHU, SH. Koordinator Kelompok Ahli Penyidik

Korps. Serse Polri

3. Drs LOOEWYK, SH. Direktur Reserse Koordinasi

Pengawasan PPNS dan Tipiter

106 107

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA

MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI, DAN

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA


Nomor : M.02.PR.09.03.Th.1998

Nomor : Kep/009/JA/2/1998

No.Pol. : Kep/03/11/1998

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MAKEHJAPOL

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan

Keputusan Bersama Ketua

Mahkamah Agung RI, Menteri

Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan

Kepala Kepolisian Republik

Indonesia pada tanggal 4 Maret

1992 Nomor KMA/007/SKB/111/1992,

M.01-PW.07.03-1992, KEP-017/JA/

3/1992 dan KEP/Ol/111/1992telah

beberapa kall dladakan pertemuan

anggota-anggota MAKEHJAPOL

untuk membahas berbagai perma-

salahan hukum yang kemudian

diajukan kepada Pimpinan

MAKEHJAPOL untuk ditentukan

langkah-langkah kebijaksanaan

yang dianggap perlu;

b. bahwa untuk kesinambungan usaha-

usaha pemantapan keterpaduan

aparat penegak hukum, maka

pimpinan MAKEHJAPOL meman-

dang perlu untuk membentuk

kembali kelompok kerja yang

anggota-anggotanya terdiri dan

pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh

Pimpinan MAHKEJAPOL yang ber-

tugas membantu Pimpinan menyiap-

kan bahan-bahan pembahasan dan

konsep-konsep kebijaksanaan yang

diusulkan untuk diputus oleh

Pimpinan MAKEHJAPOL.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang KetentuanKetentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman



Negara Nomor 2951);


1981 tentang Hukum Acara Pidana

108

_I_



Negara Nomor 3209);


1985 tentang Mahkamah Agung RI



Negara Nomor 3316);


1986 tentang Peradilan Umum



Negara Nomor 3327);


1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (Lembaran Negara Tahun

1986 Nomor 7, Tambahan Lem•

baran Negara Nomor 3344):


1991 tentang Kejaksaan RI



Negara Nomor 3451);

7. Undanq-Undanq Nomor 9 Tahun

1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Tahun 199.2


Negana Nomor 3474).;

109

~~ .~ --··-· ~ · -- • ....i


1997 tentang Kepolisian Negara RI



Negara Nomor 3710).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI

KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI DAN

KEPALA KEPOLISIAN RI TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

MAKEHJAPOL.

PERTAMA Membentuk Kelompok Kerja MAKEH•

JAPOL Tingkat Pusat, untuk selanjutnya

disebut POKJA PUSAT.

a. Anggota Tetap :

1. Ketua : 1. ISKANDAR KAMIL, SH.

Hakim Agung

Mahkamah Agung R.I

2. SOEJATNO, SH. lnspektur Jenderal Oepartemen Kehakiman R.1

3. PARMAN SOEPARMAN, SH. Direktur Jenderal Badilumtun

Departemen Kehakiman R.I

110

4. I MADE GELGEL, SH.

Jaksa Agung Muda Tindak

Umum

5. Mayjen.Pol.Drs. NURFAIZI

Dan Kor Serse POLRI

2. Sekretaris : ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH

Direktur Pidana, Ditjen Hukum

dan Perundang-undangan,

Departemen Kehakiman

b -'] .

3. Anggota•

anggota

1. NY. MARNIS KAHAR, SH

Hakim Agung

Mahkamah Agung RI

2. ACHMAD KOWI, SH

Hakim Agung

Mahkamah Agung R.1

3. DJOKO SARWOKO, SH

Direktur Pidana

Mahkamah Agung R.I

4. LUKHARNI, SH

Direktur Politik lntelejen

Kejaksaan Agung R. I

5. SOENARTO PRIATMAN, SH

Direktur Tindak Pidana

Umum Lain KeJaksaan Agung R.1

6. NASKOM SITOMPUL, SH


111

112

Korupsi. Pidana Khusus


7. SURYANTO, SH

Direktur Ketertiban dan

Keamanan Umum.

Pidana Umum


8. MULYOHARJO, SH


Subversi. Pidana Khusus

Kejaksaan Agung R.I

9. MANGELLAI. OS, SH

Kasubdit Eksaminasi

Direktorat II Pidana Umum


10. HANTORO, SH

Kasubdit Kora lntelejen


11. Brigjen. Pol. Drs ANWARI, SH

Kadiskum POLRI

12. Kol. Pol. Drs. R. ABDUS•

SALAM, SH.MH

Waka Diskum POLRI

13. Kol. Pol. Drs F. ZALUCHU, SH

Koordinator Kelompok Ahli

Korserse POLRI

14. Kol. Pol. Drs LODEWYK, SH

Direktur Serse Korwas

PPNS dan Tipiter POLRI

15. Let.Kol.Pol.Drs K. LUBIS, SH

Wadir Serse Umum POLRI

16. Mayor. Pol. Drs FADRI

RIZA, SH.MH

Stat Ahli KAPOLRI

b. Anggota Tidak Tetap :

Para Pejabat yang sewaktu-waktu diperlukan

untuk masalah-masalah khusus.

KETIGA · POKJA PUSAT mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan-bahan bagi Pimpinan

MAHKEJAPOL dan merumuskan konsep•

konsep kebijaksanaan dalam penegakan

hukum, merumuskan konsep jawaban

terhadap permasalahan yang diajukan oleh

kelompok kerja daerah, memberikan saran•

saran dalam rangka Pembangunan Hukum

Nasional.

KEEMPAT Pokja pusat dapat mengadakan pertemuan

terbatas sesuai dengan lingkup tugas dan

wewenangnya untuk menyelesaikan perma•

salahanyang timbul dan mengambillangkah•

langkah kebijaksanaan, yang hasilnya perlu

dikoordinasikandan dikonsultasikandenqan

instansi penegak hukum lainnya.

KELIMA POJKA Daerah dibentuk berdasarkan

kesepakatan bersama yang terdiri dari :

a. Anggota Tetap :

Pejabat dan Pengadilan, Kejaksa~n

dan Kepolisian Negara Republrk

113

·- ;.

KEE NAM

KETUJUH

Indonesia baik di Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingkat II (DILJAPOL).

b. Anggota Tidak Tetap :

Para Pejabat yang sewaktu-waktu

diperlukan untuk masalah-masalah

khusus.

POKJA PUSAT sekaligus berfungsi

sebagai Sekretariat Tetap MAKEHJAPOL.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 5 Februari 1998

MENTERI KEHAKIMAN RI KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd. ttd.

OETOJOOESMAN,SH. SARWATA,SH.

KEPALA KEPOLISIAN RI JAKSA AGUNG RI

ttd. ttd.

SUDIBYOWIDODO SINGGIH,SH.

JENDERAL POLISI

114

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN

PANGLIMA TNI

Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 Nomor

tentang

PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN BARANG

INVENTARIS MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL

INDONESIA OLEH PENGADILAN DALAM

LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DAN PANGLIMA TNI

Menimbang a. Bahwa dalam rangka penggunaan

dan perawatan aset dan barang

inventaris Markas Besar TNI yang

digunakan pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Militer, perlu

diadakan kesepakatan anta~a

Mahkamah Agung Republ1k

115

Indonesia dan Markas Besar

Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahwa kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas,

bersifat fungsional dan saling mem•

bantu dengan tidak mengurangi

wewenang masing-masing, sesuai

dengan peraturan perundang•

undangan yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b di atas, perlu dikeluarkan

Surat Keputusan Bersama.

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945;


Bersenjata Republik Indonesia



Negara Nomor 3369);


2004 tentang Kekuasaan Keha ...

kiman (Lembaran Negara Tahun




1985 tentang Mahkamah Agung

Republik Indonesia (Lembaran

116

i

~



Nomor 3316), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran



Nomor 4359);

5. Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 56 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi, dan Finansial

Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Militer dan Markas Besar

Tentara Nasional Indonesia ke

Mahkamah Agung.

6. Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor 18/KMK.018/1999 tanggal

14 Januari 1999 tentang Klasifikasi

dan Kodefikasi Barang lnventaris

Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PENGGUNAAN DAN PERAWATAN

ASET DAN BARANG INVENTARIS

MARKAS BESAR TENTARA

NASIONAL INDONESIA OLEH

PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN

PERADILAN MILITER.

117

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Bersama ini, yang dimaksud

dengan :

a. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tantanq

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985.

b. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat

TNI . adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2002 tentang Pertahanan Negara;

c. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri

dari Pengadilan Militer yang selanjutnya disingkat Dilmil,

Pengadilan Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat

Dilmilti, dan Pengadilan Militer Utama yang selanjutnya

disingkat Dilmiltama.

d. Sarana dan Prasarana adalah aset dan barang

inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

yang selanjutnya disebut Mabes TNI yang digunakan

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

e. Fasilitas alat kesatrian yang selanJutnyadisebut a!sairi

dan alat mesin kantor yang selanjutnya disebut alsintor.

118

f. Aset dan barang inventaris Mabes TNI meliputi :

1) Tanah dan bangunan Dilmiltama, Dilmilti I s.d. Ill

dan Dilmil 1-01 s.d. Oilmil 111-19, sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan

Bersama ini.

2) Alsatri dan alsintor Dilmiltama, Dilmilti I s.d. Ill

dan Dilmil 1-01 s.d. Dilmil 111-19, sebagaimana

tercantum pada Lampiran 11 Surat Keputusan

Bersama ini.

3) Kendaraan bermotor Dilmiltama, Dilmilti I s.d. Ill

dan Dilmil 1-01 s.d. Dilmil 111-19, sebagaimana

tercantum pada Lampiran 111 Surat Keputusan

Bersama ini.

BAB II

PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ASET DAN

BARANG INVENTARIS

Pasal 2

Semua aset dan barang inventaris Mabes TNI yang

digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Militer tidak dialihkan ke Mahkamah Agung.

Pasal 3

Penqadaan asst dan barang inventaris yang digunakan

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer menjadi

beban dan tanggung jawab Mahkamah Agung.

119

120

Pasal 4

(1) Sebelum aset dan barang inventaris atau sarana dan

prasarana disediakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Militer masih tetap

menggunakan aset dan barang inventaris Mabes TNI.

(2) Waktu penggunaan aset dan barang inventaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama

sampai akhir tahun 2006.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Mahkamah Agung belum dapat menyediakan aset

dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diadakan perpanjangan dengan surat

keputusan bersama tersendiri antara Mahkamah Agung

dan Mabes TNI.

Pasal 5

(1) Biaya pemeliharaan atas penggunaan aset dan barang

inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung terhitung

sejak tahun anggaran 2005.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Mabes

TNI dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum TNI.

Pasal 6

Mahkamah Agung mulai tahun anggaran 2005 secara

bertahap melaksanakan pengadaan aset dan barang

inventaris yang digunakan pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Militer.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan

Bersama ini, yang di kemudian hari dipandang perlu akan

diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 September 2004

PANGLIMA TNI KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

ttd. ttd.

ENDRIARTONO SUTARTO PROF. DR. BAGIR MANAN, SH.MCL.

JENDERAL TNI

121

pedoman peningkatan p.elayanan terpadu

Documents