pedoman umum perencanaan tahunan kementerian perumahan rakyat
Upload: pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
Post on 26-Jun-2015
639 views
DESCRIPTION
Panduan ini disiapkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kemnepra yang dimaksudkan sebagai acuan internal jajaran Kemenpera dlm menyusun rencana tahunan dan melakukan monev terhadap pelaksanaan dan hasilnya.TRANSCRIPT
PEDOMAN UMUM PERENCANAAN TAHUNAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
1
SALINAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012 __TENTANG
PEDOMAN UMUM PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan anggaran yang berasal dari APBN diperlukan rencana tahunan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana tahunan itu sendiri;
b. bahwa untuk penyusunan rencana tahunan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana tahunan diperlukan pedoman umum perencanaan tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;
3
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat. 2. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat. 3. Unit Kerja adalah unit organisasi yang merupakan bagian dari Kementerian
Perumahan Rakyat yang terdiri dari unit eselon I dan unit eselon II Mandiri. 4. Unit eselon I adalah Sekretariat Kementerian dan Deputi. 5. Sekretariat Kementerian adalah Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat. 6. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. 7. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, dan Deputi Bidang Perumahan Formal.
8. Unit eselon II Mandiri adalah Pusat Pengembangan Perumahan dan Badan Layanan Umum – Pusat Pembiayaan Perumahan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
11. Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Perencanan Tahunan Kementerian adalah satu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka tahunan
4
yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. 12. Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut
Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja adalah dokumen perencanaan Unit Kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perumahan Rakyat.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan Kementerian, adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan Unit Kerja, adalah dokumen perencanaan Unit Kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Renja-Kementerian, adalah dokumen rencana program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Renja-Unit Kerja, adalah dokumen rencana program dan kegiatan Unit Kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut RKA-Kementerian, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Perumahan Rakyat yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja, yang selanjutnya disebut RKA-Unit Kerja adalah dokumen rencana keuangan tahunan Unit Kerja yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.
21. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
22. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
23. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi/Penilaian adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
5
27. Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut dengan
Rakorpera, adalah forum antar pelaku dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
28. Kebijakan perencanaan tahunan kementerian adalah arah/tindakan yang diambil oleh Kementerian dalam penyusunan rencana tahunan kementerian, berisi program dan kegiatan prioritas, kebijakan pengalokasian anggaran, serta kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran.
29. Rapat Konsultasi Regional, yang selanjutnya disebut dengan Rakonreg, adalah forum antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun rencana tahunan Kementerian.
30. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen.
31. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.
32. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.
33. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
35. Tahun N adalah tahun pelaksanaan rencana tahunan Kementerian. 36. Tahun N-1 adalah tahun penyusunan rencana tahunan Kementerian, yaitu satu
tahun sebelum Tahun N. 37. Tahun N-2 adalah tahun persiapan penyusunan rencana tahunan Kementerian,
yaitu dua tahun sebelum Tahun N.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2 Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian dimaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan rencana tahunan Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian.
6
Paragraf 2 Tujuan
Pasal 3
Pedoman Umum Perencanaan Tahunan Kementerian bertujuan untuk: a. menyelaraskan penyusunan perencanaan dan penganggaran
pada setiap unit kerja di Kementerian Perumahan Rakyat berbasis kinerja; b. memantapkan koordinasi perencanaan antar unit kerja di
lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan c. memantapkan koordinasi antara Kementerian Perumahan Rakyat
dengan Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Donor, Swasta, dan Masyarakat.
BAB II PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Tahunan Kementerian
Pasal 4 (1) Perencanaan Tahunan Kementerian dilaksanakan sebagai implementasi dari
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Kementerian untuk periode satu tahun.
(2) Perencanaan Tahunan Kementerian disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
(3) Perencanaan Tahunan Kementerian diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.
Pasal 5 (1) Perencanaan Tahunan Kementerian mencakup penyelenggaraan perencanaan
semua fungsi Kementerian secara terpadu dalam lingkup Kementerian. (2) Perencanaan Tahunan Kementerian terdiri atas perencanaan program dan
kegiatan yang disusun secara terpadu oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Perencanaan Tahunan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. rencana tahunan Kementerian, yang meliputi Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan b. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan
Kementerian.
Pasal 6 (1) Renja-Kementerian disusun dengan berpedoman pada Renstra-Kementerian dan
RKP. (2) Renja-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan,
7
program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun melalui partisipasi masyarakat.
Pasal 7 (1) RKA-Kementerian merupakan penjabaran dari Renja-Kementerian. (2) RKA-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan
kegiatan Kementerian untuk periode satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Pasal 8 Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Kementerian dan RKA-Kementerian.
Bagian Kedua
Perencanaan Tahunan Unit Kerja
Pasal 9 (1) Renja-Unit Kerja disusun dengan berpedoman pada Renstra-Unit Kerja dan
Renja-Kementerian. (2) Renja-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Unit Kerja maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pasal 10 (1) RKA-Unit Kerja merupakan penjabaran dari Renja-Unit Kerja. (2) RKA-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan
kegiatan Unit Kerja untuk periode satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Pasal 11 Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan unit kerja disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-Unit Kerja dan RKA-Unit Kerja.
BAB III TAHAPAN PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN
Pasal 12
Tahapan Perencanaan Tahunan Kementerian meliputi: a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana.
Pasal 13
Penyusunan Renja-Kementerian dilakukan melalui: a. persiapan penyusunan Renja-Kementerian;
8
b. penyusunan rancangan awal Renja-Kementerian; c. penyusunan rancangan Renja-Kementerian; d. penyusunan rancangan akhir Renja-Kementerian; dan e. penetapan Renja-Kementerian
Pasal 14
Penyusunan RKA-Kementerian dilakukan melalui: a. penyusunan rancangan awal RKA-Kementerian; b. penyusunan rancangan RKA-Kementerian, dan c. penyusunan rancangan akhir RKA-Kementerian.
Pasal 15
(1) Koordinasi dan sinkronisasi lintas unit kerja serta pengambilan keputusan untuk perencanaan tahunan Kementerian dilakukan melalui forum koordinasi.
(2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rapat Perencanaan; b. Rapat Pimpinan Unit Kerja; dan c. Rapat Pimpinan.
(3) Rapat Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi di tingkat eselon II antara Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Asisten Deputi Perencanaan, dan Kepala Unit Eselon II Mandiri.
(4) Rapat Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi di tingkat eselon I antara Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran serta Kepala Unit Eselon II Mandiri.
(5) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi dan pengambilan keputusan antara Menteri Perumahan Rakyat dengan Sekretaris Kementerian, Deputi, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, serta Kepala Unit Eselon II Mandiri.
BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENJA-KEMENTERIAN
Bagian Kesatu
Persiapan Penyusunan Renja-Kementerian
Pasal 16 (1) Menteri menyelenggarakan Rakorpera yang diikuti oleh pemangku kepentingan
di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat pusat dan daerah. (2) Rakorpera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan
Desember Tahun N-2.
Pasal 17 (1) Menteri menetapkan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dengan
berpedoman pada RPJM Nasional, Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, Renstra Kementerian dan dengan memperhatikan hasil Rakorpera.
(2) Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Instruksi Menteri pada bulan Januari Tahun N-1.
9
Pasal 18 (1) Pimpinan Unit Kerja dapat menyusun usulan rencana Inisiatif Baru Unit Kerja dan
indikasi kebutuhan anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Perencanan Tahunan Kementerian.
(2) Sekretariat Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana Inisiatif Baru Kementerian berdasarkan usulan rencana Inisiatif Baru Unit Kerja.
(3) Menteri menyampaikan rencana Inisiatif Baru Kementerian kepada Menteri yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani urusan keuangan.
(4) Penyampaian rencana Inisiatif Baru Kementerian dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) periode pada Tahun N-1, yaitu: a. sebelum Pagu Indikatif, yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan
Februari; b. sebelum Pagu Anggaran, yaitu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni;
dan/atau c. sebelum Alokasi Anggaran, yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan
September. (5) Penyusunan dan penyampaian rencana Inisiatif Baru sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 19 (1) Deputi menyusun rancangan usulan dan daftar lokasi kegiatan Deputi dengan
mengacu pada Renstra Deputi, usulan dari Pemerintah Daerah, dan usulan dari pemangku kepentingan.
(2) Sekretariat Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan daftar lokasi kegiatan Kementerian berdasarkan rancangan usulan dan daftar lokasi kegiatan Deputi.
(3) Menteri menyetujui rancangan daftar lokasi kegiatan Kementerian.
Pasal 20 (1) Rancangan daftar lokasi kegiatan Kementerian menjadi bahan Rakonreg. (2) Rakonreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kementerian dan
pemerintah provinsi. (3) Rakonreg dilaksanakan paling lambat bulan Maret Tahun N-1.
Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian
Pasal 21 (1) Pimpinan Unit Kerja menyusun rancangan awal Renja-Unit Kerja dengan
berpedoman pada Renstra Unit Kerja, rencana Inisiatif Baru Kementerian, dan hasil Rakonreg.
(2) Sekretariat Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan awal Renja-Kementerian berdasarkan rancangan awal Renja-Unit Kerja.
10
(3) Menteri menyampaikan rancangan awal Renja-Kementerian kepada Menteri yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani urusan keuangan sebagai masukan dalam penyusunan Pagu Indikatif Kementerian.
(4) Penyampaian rancangan awal Renja-Kementerian sesuai dengan kebijakan dari kementerian yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dan/atau kementerian yang menangani urusan keuangan.
(5) Penyusunan Pagu Indikatif Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian Pasal 22
(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak dengan berpedoman pada rancangan awal Renja-Kementerian dan Pagu Indikatif Kementerian.
(2) Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan antara Kementerian, Kementerian yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Kementerian yang menangani keuangan.
(3) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan bahan Pertemuan Tiga Pihak kepada Sekretaris Kementerian.
(4) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan Pertemuan Tiga Pihak.
(5) Menteri menyetujui bahan Pertemuan Tiga Pihak. (6) Penyelenggaraan Pertemuan Tiga Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23 (1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan Renja-Unit Kerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada hasil Pertemuan Tiga Pihak. (2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rancangan Renja-Kementerian berdasarkan rancangan Renja-Unit Kerja. (3) Menteri menyampaikan rancangan Renja-Kementerian kepada Menteri yang
menangani perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani keuangan sebagai bahan bagi Musrenbang Nasional.
(4) Penyelenggaraan Musrenbang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian
Pasal 24 (1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan akhir Renja-Unit Kerja berdasarkan
hasil Musrenbang Nasional. (2) Dalam hal Unit Kerja mempunyai Rencana Inisiatif Baru, maka menjadi bahan
masukan rancangan akhir Renja-Unit Kerja. (3) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rancangan Renja-Kementerian berdasarkan rancangan akhir Renja-Unit Kerja. (4) Menteri menyampaikan rancangan akhir Renja-Kementerian kepada Menteri
11
yang menangani perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani keuangan.
(5) rancangan akhir Renja-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyempurnaan RKP, penyusunan Pagu Anggaran, dan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN dengan DPR.
(6) Penyempurnaan RKP, penyusunan Pagu Anggaran dan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Penetapan Renja-Kementerian
Pasal 25 (1) Pimpinan Unit Kerja menyesuaikan Renja-Unit Kerja dengan mengacu pada
RKP. (2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
Renja-Kementerian berdasarkan Renja-Unit Kerja. (3) Menteri menyampaikan Renja-Kementerian kepada Menteri yang menangani
perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menangani keuangan. (4) Penyampaian Renja-Kementerian paling lambat pada minggu kedua bulan Juni
Tahun N-1.
Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Renja-Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
PENYUSUNAN RKA-KEMENTERIAN
Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian
Pasal 27
(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan awal RKA-Unit Kerja dengan berpedoman pada: a. RKP; b. Pagu Anggaran Kementerian; c. Renja-Kementerian; dan d. standar biaya.
(2) Dalam hal Unit Kerja mempunyai Rencana Inisiatif Baru, maka menjadi bahan masukan rancangan awal RKA-Unit Kerja.
(3) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan awal RKA-Kementerian berdasarkan rancangan awal RKA-Unit Kerja.
(4) Rancangan awal RKA-Kementerian menjadi bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN dengan DPR.
(5) Rancangan awal RKA-Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bahan penelaahan RKA-Kementerian oleh kementerian yang menangani urusan
12
keuangan bersama dengan kementerian yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 28 (1) Dalam hal Kementerian mempunyai inisiatif baru, Menteri melakukan konsultasi
dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN. (2) Pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian
Pasal 29
(1) Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan RKA-Unit Kerja sesuai dengan hasil penelaahan RKA-Kementerian dan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.
(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan RKA-Kementerian berdasarkan rancangan RKA-Unit Kerja.
(3) Rancangan RKA-Kementerian disampaikan kepada Kementerian yang menangani urusan keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang APBN dan Alokasi Anggaran Kementerian.
Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian
Pasal 30 (1) Pimpinan Unit Kerja melakukan penyesuaian rancangan akhir RKA-Unit Kerja
dengan berpedoman pada Alokasi Anggaran Kementerian. (2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rancangan akhir RKA-Kementerian berdasarkan rancangan akhir RKA-Unit Kerja.
(3) Rancangan akhir RKA-Kementerian disampaikan kepada Kementerian yang menangani urusan keuangan untuk penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
Pasal 31
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan RKA-Kementerian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI PERUBAHAN RKA-KEMENTERIAN DALAM PELAKSANAAN APBN
Pasal 32
(1) Kementerian dapat melakukan perubahan RKA-Kementerian pada tahun berjalan, dalam hal: a. tambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Perubahan
APBN dan/atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan/atau
13
b. perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR.
(2) Perubahan RKA-Kementerian menjadi dasar penyusunan revisi dokumen pelaksanaan anggaran.
(3) Pelaksanaan perubahan RKA-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
(1) Dalam hal perubahan RKA-Kementerian, Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
(2) Sekretaris Kementerian melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembahasan usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran.
(3) Menteri menyampaikan usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri yang menangani urusan keuangan.
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 34
(1) Pemantauan pelaksanaan rencana tahunan unit kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan Unit Kerja.
(2) Sekretaris Kementerian menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana tahunan Unit Kerja.
Pasal 35
(1) Pimpinan Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan. (2) Sekretaris Kementerian menyusun evaluasi pelaksanaan rencana tahunan
Kementerian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Unit Kerja.
(3) Hasil evaluasi Kementerian menjadi bahan penyusunan rencana tahunan.
Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VIII KELEMBAGAAN
Pasal 37
(1) Menteri bertanggung jawab atas Perencanaan Tahunan Kementerian. (2) Penyelenggaraan Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. (3) Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
14
jawab kepada Menteri.
Pasal 38 (1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas perencanaan tahunan unit kerja
yang dipimpinnya. (2) Penyelenggaraan Perencanaan Tahunan Sekretariat Kementerian
dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. (3) Penyelenggaraan penyusunan rencana tahunan Unit Kerja Deputi
dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan. (4) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Unit
Kerja Deputi dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Evaluasi.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peratuan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 82 salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukun dan Kepegawaian, AGUS SUMARGIARTO, SH NIP. 195708051979031002
Lampiran I - 1
Lampiran I Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 24 Tahun 2012 Tanggal : 3 Agustus 2012
PERENCANAAN TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
A. Pendahuluan
1. Pengertian Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Ruang Lingkup Perencanaan
Pelaksanaan program atau kegiatan didukung anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Oleh karena itu, dalam perencanaan telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, prosedur yang akan ditempuh, program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan, serta berapa besar anggaran yang diperlukan untuk menjalankan setiap program atau kegiatan.
B. Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran
1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Naisonal mengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia. Reformasi ini dilakukan untuk mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip utama pengelolaan keuangan publik yang baik, yaitu: (1) Disiplin fiskal (aggregate fiscal discipline), yaitu prinsip untuk mengontrol
kebijakan fiskal secara konsisten; (2) Efisiensi alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran
dialokasikan pada priritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas; dan
(3) Efisiensi teknis dan operasional (technical and operational efficiency), yaitu memastikan pelaksanaan anggaran dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman
Lampiran I - 2
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Pelaksanaan reformasi menerapkan pendekatan berikut ini: (1) Penganggaran Terpadu (Unified Budget) (2) Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) (3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Mid-Term Expenditure
Framework) C. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Prinsip-prinsip perencanaan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menganut prinsip-prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.
2. Tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Gambar I-1 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Siklus perencanaan
Di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional terdapat tiga siklus perencanaan tahunan yang saling berkaitan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM), dan Rencana Pembangunan Tahunan.
Kedudukan dan produk dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Tahap Penyusunan Rencana Tahap Penetapan Rencana
- Penyiapan Rancangan Awal Rencana (Menteri/Bapeda)
- Musrenbag (seluruh stakeholders) - Penyusunan Rancangan Akhir
(Menteri/Bapeda)
Tahap Pengendalian dan Evaluasi
a. Nasional: - UU RPJP - Perpres RPJM, RKP - Permen Renstra,
Renja
b. Daerah: - Perda RPJP - Peraturan Kepala
Daerah RPJM, RKP - Perkadin Renstra, Renja
- Pelaksanaan Pemantauan - Analisis hasil pelaksanaan - Evaluasi Kinerja
Tahap Implementasi
- APBD/APBN - Pelaksanaan Kegiatan - Hasil pelaksanaan kegiatan
Lampiran I - 3
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
Renstra K/L
Renja-K/L
Rancangan APBN
RKA-K/L
APBN
Rincian APBN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004)
Pemerintah Pusat
Sistem Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003)
Kementerian/ Lembaga
JANGKA PANJANG JANGKA MENENGAH JANGKA TAHUNAN
Gambar I-2 Siklus Perencanaan Nasional
D. Ruang Lingkup
Peraturan Menteri ini mengatur tata cara perencanaan tahunan Kementerian Perumahan Rakyat, yang meliputi: 1. Penyusunan rencana tahunan Kementerian, yang terdiri dari Renja-
Kementerian dan RKA-Kementerian; dan 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian.
Tata cara penyusunan rencana tahunan Kementerian diatur dalam Lampiran II, sedangkan tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tahunan Kementerian diatur dalam Lampiran III.
E. Proses Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
1. Penyusunan Renja-Kementerian Penyusunan Renja-Kementerian berpedoman pada RPJM Nasional, Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, RKP, dan prioritas pembangunan Nasional. Renja-Kementerian memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Program dan kegiatan yang akan disusun harus berbasis kinerja yang dapat diukur. Dalam proses penyusunan Renja-Kementerian, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan, yaitu: Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (Rakorpera), Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg), Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dan rapat dengan DPR-RI.
2. Penyusunan RKA-Kementerian
Setelah Renja-Kementerian ditetapkan, tahap selanjutnya adalah penyusunan RKA-Kementerian yang merupakan penjabaran dari Renja-Kementerian yang dilengkapi dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan bagian anggaran dan jenis belanja. RKA-Kementerian ditelaah oleh Kementerian yang menangani urusan keuangan (selanjutnya disebut dengan Kementerian Keuangan) dan
Lampiran I - 4
dibahas dengan DPR-RI sebagai bagian dari proses penyusunan APBN. Setelah APBN ditetapkan, maka RKA-Kementerian diproses lebih lanjut menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Tahunan Kementerian
Dalam manajemen pemerintahan, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan rencana dapat dikendalikan dan dievaluasi. Dengan demikian, permasalahan atau kendala yang ada dapat diantisipasi dan diperbaiki pada perencanaan selanjutnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan rencana tahunan, Kementerian Perumahan Rakyat menyusun Laporan pemantauan dan evaluasi Kementerian yang terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Seluruh rangkaian proses perencanaan tahunan Kementerian Perumahan Rakyat diatas sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Eksterna
l Ke
men
pera
Eksterna
l
Pagu Indikatif (Peb-Mar
TahunN-1)
Trilateral Meeting
(Mar Tahun N-1)
Musren-bangnas (April-Mei
Tahun N-1)
RKP (Mei
Tahun N-1)
Pagu Anggaran (Juni
Tahun N-1)
Pembahasan DPR (Mei-Okt Tahun N-1)
Penelaahan RKA K/L Pagu Anggaran
(Jul Tahun N-1)
Alokasi Anggaran
(Okt Tahun N-1)
DIPA (Des
Tahun N-1)
Penelaahan RKA K/L Alokasi Anggaran
(Nop-Des Tahun N-1)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA K/L)
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
Laporan Bulanan (Tahun N) Laporan Tahunan (Tahun N+1)
Laporan Inpres No. 3/2010 (Peb, April, Jun, Agst, Okt, Des
Tahun N)
Laporan Triwulanan (PP No. 39/2006), I/Apr, II/Jul, III/Okt Tahun N; IV/Jan
Tahun N+1
LAKIP Inpres No.7/1999
(Mar Tahun N+1)
SAI, PMK No. 171/PMK.05/2007 Jan Tahun N+1)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
1 Tahun
Gambar I-3 Proses Perencanaan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DJAN FARIDZ
Lampiran II - 1
Lampiran II Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 24 Tahun 2012 Tanggal : 3 Agustus 2012
PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
A. PENDAHULUAN
1. Umum
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut disusun berdasarkan rencana pembangunan tahunan nasional atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Rencana Kerja Pemerintah menjadi pedoman bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat atau yang disebut dengan Renja-Kementerian. Renja-Kementerian menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat atau yang disebut dengan RKA-Kementerian. RKA-Kementerian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBN.
2. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat untuk penyusunan rencana tahunan Kementerian yang terdiri dari Renja-Kementerian dan RKA-Kementerian.
Tujuannya adalah untuk: a. menyelaraskan penyusunan rencana tahunan pada setiap unit kerja di
Kementerian Perumahan Rakyat secara berjenjang; b. memantapkan koordinasi penyusunan rencana tahunan antar unit kerja di
lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Donor, Swasta, dan masyarakat; dan
c. memantapkan sinkronisasi rencana tahunan Kementerian Perumahan Rakyat dengan rencana pembangunan tahunan nasional dan rencana pembangunan tahunan daerah.
3. Ruang Lingkup
Penyusunan rencana tahunan Kementerian Perumahan Rakyat terdiri dari: a. Penyusunan Renja-Kementerian; dan b. Penyusunan RKA-Kementerian.
Tata cara penyusunan Renja-Kementerian diatur dalam Bagian B, sedangkan penyusunan RKA-Kementerian diatur dalam Bagian C.
Lampiran II - 2
B. PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Siklus penyusunan Renja-Kementerian sebagaimana pada Gambar II-1 di bawah ini.
Ket: A dan B dilanjutkan pada gambar II-15
KABINET PRESIDENDPR KEMENTERIAN
PERENCANAANKEMENTERIAN
KEUANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATDAERAH/ INSTANSI
LAIN
RAKO
RPER
A
Hasil
Monit
oring
da
n Eva
luasi
Rapim
Pe
ndah
uluan
Kebij
akan
Pe
renc
anaa
n Ta
huna
n
Juli–
Des
Janu
ari
Pebr
uari
Mare
tAp
rilMe
iJu
ni
Usula
n Ini
siatif
Baru
I
Usula
n Keg
iatan
Rapa
t Pe
renc
. Ini
siatif
Baru
1
Rapim
Ini
siatif
Baru
1
Ranc
. Awa
lRe
nja
SEB
Pagu
Ind
ikatif
Rapim
Ra
nc. A
wal
Renja
Ranc
. Re
nja
Trila
teral
Meeti
ng
Revis
i Ra
nc.
Renja
PMK
Pagu
An
ggar
an A
Usula
n Ke
giatan
(KAK
& R
AB)
Komp
ilasi/
Ev
aluas
i
Rapa
t Pe
renc
. Ra
nc. A
wal
Renja
Rapa
t Pe
renc
. : Ba
han T
rilater
al Me
eting
Rapim
:Ba
han T
rilater
al Me
eting
Rapa
t Pe
renc
. Ra
nc.
Renja
Reso
urce
En
velop
e
Pemb
icara
an P
enda
hulua
n de
ngan
DPR
Arah
Kebij
akan
&
Prior
itas P
emb.N
as.
SE U
sulan
Ini
siatif
Baru
Rapa
t Koo
rdina
si Te
rbata
sRa
pat K
oord
inasi
Terb
atas
Rako
nreg
Renc
ana
Inisia
tif Ba
ru 1
Dafta
r Ini
siatif
Baru
1
Komp
ilasi/
Ev
aluas
i
Musre
nba
ngna
sPr
aPa
sca
Musre
nban
gnas
Musre
nban
gpro
v
Ranc
. Aw
al RK
P
Usula
n Inis
iatif
Baru
2
Rapa
t Pe
renc
. Do
kume
n Re
nja
Rapim
Do
kume
n Re
nja
Renc
ana
Inisia
tif Ba
ru 2
Komp
ilasi/
Ev
aluas
i
Dafta
r Ini
siatif
Baru
2
Doku
men
RKP
Kebu
tuhan
An
ggar
an
Ranc
. Ak
hir
RKP
Rapim
Ra
nc.
Renja
Ranc
. Re
nja
Rapa
t Pe
renc
.: Ra
nc. A
khir
Renja
Rapim
:Ra
nc. A
khir
Renja
Ranc
. Akh
irRe
nja
Finali
sasi
Renja
Doku
men
Renja
Baha
n Trila
teral
Meeti
ng
Rapim
Unit
Ke
rjaIni
siatif
Baru
1
Rapim
Unit
Ke
rjaRa
nc. A
wal
Renja
Rapim
Unit
Ke
rja:
Baha
n Trila
teral
Meeti
ng
Rapim
Un
it Ker
jaRa
nc.
Renja
Rapim
Un
it Ker
jaDo
kume
n Re
nja
Rapim
Unit
Ke
rja:
Ranc
. Akh
ir Re
nja
Ranc
anga
n Ma
teri
Kese
paka
tan
Rapa
t Pe
renc
. Ini
siatif
Baru
2
Rapim
Ini
siatif
Baru
2
Rapim
Un
it Ker
jaIni
siatif
Baru
2
TAHU
N N-
2TA
HUN
N-1
B
Lampiran II - 3
Gambar II-1 Proses Penyusunan Renja-Kementerian
Gambar di atas menunjukkan adanya sinergitas dalam setiap tahapan proses penyusunan Renja-Kementerian yang dilaksanakan di internal Kementerian dengan proses penyusunan RKP di tingkat Nasional. Proses penyusunan Renja-Kementerian melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kementerian. Penyusunan Renja-Kementerian dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) Persiapan penyusunan Renja-Kementerian; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian; (3) Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian; dan (4) Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian.
1. Rapat Perencanaan, Rapat Pimpinan Unit Kerja dan Rapat Pimpinan
Untuk memfasilitasi sinkronisasi dan sinergitas kegiatan lintas unit kerja, diperlukan forum koordinasi yang diwujudkan dalam bentuk Rapat Perencanaan, Rapat Pimpinan Unit Kerja dan Rapat Pimpinan. Kedua forum tersebut memegang peranan penting dalam semua tahapan penyusunan Renja-Kementerian maupun RKA-Kementerian.
a. Rapat Perencanaan
Rapat Perencanaan merupakan forum koordinasi di tingkat eselon II antara Biro Perencanaan dan Anggaran (BPA), Asdep Perencanaan dari semua Deputi Bidang, dan Unit Eselon II Mandiri. Rapat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi bahan dalam Rapat Pimpinan Unit Kerja.
Unsur yang Terlibat 1) Persiapan Rapat Perencanaan dikoordinasikan oleh BPA. 2) Penyiapan bahan rapat dilaksanakan oleh BPA, Asdep Perencanaan,
dan Unit Eselon II Mandiri. 3) Rekapitulasi bahan rapat dilaksanakan oleh BPA. 4) Pimpinan Rapat adalah Kepala BPA dengan peserta dari Asdep
Perencanaan, dan Unit Eselon II Mandiri.
Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Perencanaan adalah secara berkala selama periode tahun perencanaan (Tahun N-1).
Mekanisme pelaksanaan Rapat Perencanaan dapat dilihat pada Gambar II-2 di bawah ini.
Lampiran II - 4
Gambar II-2 Mekanisme Rapat Perencanaan
b. Rapat Pimpinan Unit Kerja
Rapat Pimpinan Unit Kerja merupakan forum koordinasi di tingkat eselon I antara Sekretaris Kementerian, Deputi Bidang, dan Unit Eselon II Mandiri. Rapat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membahas dan menyempurnakan rencana kegiatan yang nantinya akan difinalisasi dalam Rapat Pimpinan.
Kegiatan Kegiatan Rapat Pimpinan Unit Kerja meliputi: 1) Persiapan Rapat Pimpinan Unit Kerja dengan komponen sebagai berikut:
a) Penentuan Agenda b) Penyiapan Undangan c) Penyiapan Bahan
2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Unit Kerja. Hasil dari Rapat Pimpinan Unit Kerja ini akan menjadi masukan untuk difinalisasi dalam Rapat Pimpinan.
Unsur yang Terlibat 1) Persiapan Rapat dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian melalui
BPA. 2) Pimpinan Rapat adalah Sesmenpera dengan peserta dari Deputi Bidang,
Kepala Unit Eselon II Mandiri, dan Kepala BPA.
Lampiran II - 5
Mekanisme pelaksanaan Rapat Pimpinan Unit Kerja dapat dilihat pada Gambar II-3 di bawah ini.
Gambar II-3 Mekanisme Rapat Pimpinan Unit Kerja
Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Perencanaan adalah secara berkala selama periode tahun perencanaan (Tahun N-1).
c. Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan merupakan merupakan forum koordinasi antara Menteri Perumahan Rakyat dengan Sesmenpera, Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, dan pihak lain yang dianggap perlu untuk memfinalisasi rencana program/kegiatan yang telah dibahas dalam Rapat Pimpinan Unit Kerja.
Kegiatan Kegiatan Rapat Perencanaan meliputi: 1) Persiapan Rapat Pimpinan dengan komponen sebagai berikut:
a) Penentuan Agenda b) Penyiapan Undangan c) Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan sesuai Agenda yang telah
ditetapkan. 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
Unsur yang Terlibat 1) Persiapan kegiatan Rapat Pimpinan dikoordinasikan oleh Sekretariat
Kementerian. 2) Pimpinan Rapat adalah Menteri Perumahan Rakyat dengan peserta dari
Sesmenpera, Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, Kepala BPA
Lampiran II - 6
dan undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
Mekanisme pelaksanaan Rapat Pimpinan dapat dilihat pada Gambar II-4 di bawah ini.
Gambar II-4 Mekanisme Rapat Pimpinan
Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Pimpinan adalah secara berkala selama periode tahun perencanaan (Tahun N-1).
2. Persiapan Penyusunan Renja-Kementerian
Tahap Persiapan Penyusunan Renja-Kementerian dimulai dari: (i) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA); (ii) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian; (iii) Pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional (RAKONREG); dan (iv) Penyusunan Inisiatif Baru Kementerian Periode 1.
a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat
Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA) merupakan forum koordinasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana program dan kegiatan tahunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat dan daerah.
Maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas: 1) Hasil pencapaian program dan kegiatan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman pada tahun berjalan ;
Lampiran II - 7
2) Persiapan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun berikutnya; serta
3) Persiapan penyusunan rencana kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk dua tahun berikutnya yang nantinya akan dituangkan dalam Renja-Kementerian.
Dengan demikian, pertemuan ini menjadi momen penting sebagai awal dimulainya proses perencanaan tahunan untuk menyepakati hal-hal yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja-Kementerian. Masukan atau bahan yang diperlukan dalam RAKORPERA adalah RPJM Nasional, Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, hasil monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tahun berjalan, serta kebijakan dan arahan dari Menteri Perumahan Rakyat.
Mekanisme Pelaksanaan RAKORPERA sebagaimana pada Gambar II-5.
Gambar II-5 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat
(RAKORPERA)
Lampiran II - 8
Kegiatan Kegiatan RAKORPERA terdiri dari: 1) Persiapan RAKORPERA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan
pelaksanaan RAKORPERA dengan komponen kegiatan meliputi: a) Pembentukan panitia b) Penyiapan teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk agenda, tempat,
waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan c) Distribusi undangan dan publikasi kegiatan
2) Pra-RAKORPERA. Mengingat luasnya lingkup substansi yang dibahas serta beragamnya peserta yang akan dilibatkan dalam RAKORPERA, maka kegiatan Pra-RAKORPERA memiliki peran penting untuk membahas materi yang akan dibahas serta menyiapkan skenario kesepakatan yang nantinya akan difinalisasi dalam RAKORPERA. Kegiatan Pra-RAKORPERA meliputi: a) Identifikasi isu yang terkait dengan hasil evaluasi dan capaian kinerja
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Tahun N-2. b) Identifikasi isu yang terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan
Tahun N-1. c) Persiapan penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun N.
3) RAKORPERA. Agenda RAKORPERA terdiri dari: a) Arahan kebijakan Menteri Perumahan Rakyat. b) Evaluasi kinerja pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman pada Tahun N-2. c) Pemantapan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Tahun N-1. d) Koordinasi persiapan perencanaan Tahun N.
Unsur yang terlibat Kegiatan RAKORPERA dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA. Peserta RAKORPERA terdiri dari: 1) Unit Kerja di lingkungan Kementerian 2) Perwakilan dari Instansi Pemerintah Pusat lainnya 3) Perwakilan Pemerintah Provinsi 4) Perwakilan Kabupaten/Kota 5) Perwakilan dari perbankan 6) Perwakilan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman 7) Perwakilan dari Perguruan Tinggi 8) Para pemangku kepentingan lainnya
Waktu Pelaksanaan 1) Persiapan RAKORPERA dilaksanakan pada bulan September-Oktober
di Tahun N-2. 2) Kegiatan PRA-RAKORPERA dilaksanakan pada bulan November di
Tahun N-2. 3) Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA) dilaksanakan pada
bulan Desember di Tahun N-2.
Lampiran II - 9
b. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian
Kebijakan perencanaan tahunan merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan Kementerian, yang mencakup: 1) Program dan kegiatan prioritas, termasuk inisiatif baru Kementerian, 2) Kebijakan pengalokasian anggaran Kementerian, dan 3) Kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran Kementerian.
Masukan atau bahan untuk penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian adalah RPJM Nasional, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Perumahan Rakyat, dan hasil RAKORPERA. Kebijakan tersebut nantinya akan dilegalisasi dalam bentuk Instruksi Menteri Perumahan Rakyat. Proses penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian sebagaimana pada Gambar II-6 berikut ini.
Gambar II-6 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian
Lampiran II - 10
Kegiatan Kegiatan penyusunan kebijakan perencanaan tahunan Kementerian terdiri dari: 1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan, dengan
kegiatan meliputi: a) Telaah hasil kesepakatan Rakorpera b) Identifikasi pokok-pokok kebijakan perencanaan tahunan
Kementerian c) Penyusunan Rancangan Awal Kebijakan Perencanaan Tahunan
Kementerian d) Penyiapan Rancangan Instruksi Menteri Perumahan Rakyat tentang
Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian 2) Pembahasan dan finalisasi Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan
Kementerian dalam Rapat Pimpinan. 3) Proses legalisasi Instruksi Menteri Perumahan Rakyat tentang Kebijakan
Perencanaan Tahunan Kementerian.
Unsur yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan dilaksanakan
oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA. 2) Pembahasan dan finalisasi Rancangan Kebijakan tersebut dilaksanakan
pada Rapat Pimpinan. 3) Proses legalisasi dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro
Hukum dan Kepegawaian (BHK).
Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dilaksanakan pada Bulan Januari, yaitu pada minggu pertama sampai ketiga (M1-M3), di Tahun N-1.
c. Pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional
Rapat konsultasi regional (RAKONREG) dimaksudkan untuk membahas usulan dan daftar lokasi kegiatan bersama dengan Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi selaku kepanjangan tangan Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Materi yang dibahas dalam kegiatan ini terdiri dari usulan dan daftar lokasi kegiatan untuk tahun N per Kabupaten/Kota. Sebelum pelaksanaan RAKONREG, Deputi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan usulan dan daftar lokasi kegiatan tersebut. Pedoman teknis penyiapan usulan dan daftar lokasi kegiatan diatur oleh masing-masing Deputi. Kegiatan Rangkaian kegiatan RAKONREG terdiri dari: 1) Persiapan pelaksanaan RAKONREG, yang terdiri dari:
a) Pembentukan Tim Pelaksana RAKONREG b) Penyiapan teknis pelaksanaan RAKONREG termasuk agenda,
tempat, waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan
Lampiran II - 11
c) Penyiapan bahan dan materi pembahasan berupa usulan dan daftar lokasi kegiatan untuk tahun N per Kabupaten/Kota.
d) Distribusi undangan dan publikasi kegiatan 2) Pra-RAKONREG, yang terdiri dari:
a) Pertemuan Pendahuluan dalam rangka Persiapan RAKONREG dengan perwakilan Pemerintah Provinsi.
b) Technical Meeting Tim Pelaksana 3) Pelaksanaan RAKONREG dengan agenda pembahasan dan klarifikasi
terhadap usulan dan daftar lokasi kegiatan.
Mekanisme pelaksanaan Rapat Konsultasi Regional sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II-7 di bawah ini.
Gambar II-7 Mekanisme Pelaksanaan RAKONREG
Lampiran II - 12
Dalam rangka penyiapan lokasi kegiatan, maka tindak lanjut dari pelaksanaan RAKONREG adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Renja-Kementerian dengan memasukkan lokasi kegiatan
hasil RAKONREG. 2) Pembahasan lokasi kegiatan Renja-Kementerian dalam Musrenbang
Nasional. 3) Verifikasi lokasi kegiatan sesuai hasil Musrenbang Nasional. 4) Penetapan lokasi kegiatan.
Mekanisme penyusunan Renja-Kementerian dan pembahasannya dalam Musrenbang Nasional akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian B.2. Sedangkan untuk mekanisme dan pedoman teknis verifikasi lokasi kegiatan akan diatur oleh masing-masing Deputi Bidang. Unsur Yang Terlibat 1) Pelaksanaan rangkaian kegiatan RAKONREG dikoordinasikan oleh
Sekretariat Kementerian melalui BPA. 2) Tim Pelaksana RAKONREG terdiri dari perwakilan Sekretariat
Kementerian, Deputi Bidang dan Unit Eselon II Mandiri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perumahan Rakyat.
3) Pra-RAKONREG dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan perwakilan Pemerintah Provinsi.
4) RAKONREG dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pemerintah Provinsi. 5) Verifikasi lokasi kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Deputi
Bidang. 6) Penetapan lokasi kegiatan atas persetujuan Menteri Perumahan Rakyat.
Unsur yang terlibat dalam penyusunan Renja-Kementerian dan pembahasannya dalam Musrenbang Nasional akan dijelaskan pada Bagian B.2.
Waktu Pelaksanaan 1) Persiapan RAKONREG dilaksanakan mulai bulan November pada
Tahun N-2 sampai dengan Januari pada Tahun N-1. 2) Pra-RAKONREG:
a) Pertemuan Pendahuluan dilaksanakan pada bulan November di Tahun N-2 (disinergikan dengan pelaksanaan Rakorpera).
b) Technical Meeting dilaksanakan pada bulan Januari di Tahun N-1. 3) RAKONREG dilaksanakan pada bulan Februari di Tahun N-1. 4) Verifikasi lokasi kegiatan dilaksanakan antara bulan Juni sampai dengan
November di Tahun N-1. 5) Penetapan lokasi paling lambat pada minggu pertama (M1) bulan
Desember di Tahun N-1.
Waktu pelaksanaan penyusunan Renja-Kementerian dan pembahasannya dalam Musrenbang Nasional akan dijelaskan pada Bagian B-2.
Lampiran II - 13
d. Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1
Pada dasarnya, Inisiatif Baru merupakan sarana untuk mengakomodasi adanya kebijakan baru atau perubahan kebijakan dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJM Nasional maupun Renstra Kementerian Perumahan Rakyat. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan program/kegiatan baru dan/atau penambahan keluaran baik outcome maupun output; penambahan volume target; atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik anggaran baseline maupun anggaran ke depan.
Inisiatif Baru dapat diusulkan dalam 3 (tiga) kesempatan, yaitu: 1) Pengusulan Periode 1 (Penyiapan Pagu Indikatif) yaitu pada bulan
Januari sampai Februari; 2) Pengusulan Periode 2 (Penyiapan Pagu Anggaran) yaitu pada bulan
Mei sampai Juni; dan 3) Pengusulan Periode 3 (Penyiapan Alokasi Anggaran) yaitu pada bulan
Agustus sampai September.
Pada subbagian ini selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses penyiapan Insiatif Baru pada Periode 1 yang akan disampaikan dalam Pengusulan Periode 1. Sedangkan untuk Pengusulan Periode 2 dapat dilihat pada subbagian 5.a. dan Pengusulan Periode 3 pada Bagian C, yaitu subbagian 2.b. Proses penyusunan Inisiatif Baru Periode 1 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-8 berikut ini. Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 disusun berdasarkan Kebijakan Perencanaan Tahunan Kementerian dan Surat Edaran mengenai Pengusulan Rencana Inisiatif Baru Kementerian/Lembaga dari Kementerian yang menangani perencanaan pembangunan nasional (selanjutnya disebut dengan Kementerian Perencanaan). Kegiatan Proses penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 terdiri dari: 1) Proses Penyiapan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja yang meliputi
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. b) Konsolidasi dan Penelaahan Awal KAK dan RAB Usulan Rencana
Inisiatif Baru Unit Kerja. Penelaahan dilaksanakan untuk mengecek kesesuaian usulan-usulan yang disampaikan dari semua unit kerja dengan Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011.
2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian sesuai hasil
Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Rencana
Inisiatif Baru Kementerian.
Lampiran II - 14
5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1.
6) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Gambar II-8 Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan KAK dan RAB Kegiatan Inisiatif Baru dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi usulan inisiatif baru di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten
Lampiran II - 15
Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA.
3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui Biro Umum (BU).
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja
Periode 1 dilaksanakan pada Bulan Januari, yaitu minggu keempat (M4) di Tahun N-1.
2) Penyusunan dan pembahasan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 dilaksanakan pada bulan Februari, yaitu minggu pertama (M1) di Tahun N-1 .
3) Batas waktu Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan adalah pada bulan Februari, yaitu minggu kedua (M2) di Tahun N-1, atau sesuai Ketentuan dari Kementerian Perencanaan.
Usulan Inisiatif Baru dari semua Kementerian/Lembaga akan dikompilasi, dievaluasi dan diseleksi oleh Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian Keuangan. Usulan yang lolos seleksi dimasukkan dalam Daftar Inisiatif Baru yang akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Kabinet. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas, usulan Inisiatif Baru Periode 1 yang disetujui akan diakomodasi dalam Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian
Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian dimaksudkan untuk menyusun usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran Kementerian berdasarkan: 1) Baseline RPJM Nasional dan Renstra Kementerian; 2) Kekurangan tahun sebelumnya (jika ada); 3) Inisiatif Baru Kementerian Periode 1 (sesuai dengan yang telah
disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan); dan
4) Daftar lokasi kegiatan sesuai hasil RAKONREG.
Kegiatan Rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian, yaitu: 1) Penyiapan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja yang dilengkapi dengan
KAK dan RAB, yaitu sebagai berikut: a) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja. b) Penelaahan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja untuk memastikan
kesesuaian usulan yang disampaikan dengan Kebijakan Perencanaan Tahunan.
2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rancangan Awal Renja-Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian sesuai hasil Rapat
Perencanaan.
Lampiran II - 16
4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Awal Renja-Kementerian.
5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Dokumen Rancangan Awal Renja-Kementerian.
6) Penyampaian Dokumen Rancangan Awal Renja-Kementerian kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Proses di atas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-9 di bawah ini.
Gambar II-9 Penyiapan Usulan Pagu Kementerian
Lampiran II - 17
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja dilaksanakan oleh masing-
masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi Rancangan Awal Renja-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rancangan Awal Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
3) Penyampaian Rancangan Awal Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU.
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Renja-Unit Kerja
diselesaikan pada bulan Februari tahun N-1. 2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Renja-Kementerian
dilaksanakan pada minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan Maret di tahun N-1.
3) Penyampaian Rancangan Awal Renja-Kementerian paling lambat pada minggu kedua (M2) bulan Maret di tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Usulan Renja dari semua Kementerian/Lembaga akan dikompilasi dan dievaluasi oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Hasil kompilasi tersebut kemudian akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Kabinet. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas, usulan Renja yang disetujui akan diakomodasi dalam Pagu Indikatif untuk masing-masing Kementerian/Lembaga.
4. Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian
Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian didasarkan pada Pagu Indikatif Kementerian dan Rancangan Awal RKP sesuai Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-Kementerian meliputi: (i) Penyiapan Bahan Pertemuan Tiga Pihak; dan (ii) Penyusunan Dokumen Rancangan Renja-Kementerian.
a. Penyiapan Bahan Pertemuan Tiga Pihak
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) adalah forum antara Kementerian dengan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk membahas dan menyepakati rincian program dan kegiatan yang berdasarkan pagu indikatif Kementerian sebagai dasar penyusunan pagu anggaran Kementerian. Pagu Indikatif Kementerian dijabarkan dalam alokasi anggaran menurut program dan kegiatan prioritas. Rincian pemanfaatan pagu indikatif Kementerian tersebut harus dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Tiga Pihak yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKP, Renja-
Lampiran II - 18
Kementerian, dan RKA-Kementerian. Dokumen tersebut juga akan menjadi acuan dalam penelaahan anggaran oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Proses di atas dapat dilihat pada Gambar II-10 berikut ini .
Gambar II-10 Penyiapan Bahan Pertemuan Tiga Pihak
Lampiran II - 19
Kegiatan Proses penyiapan bahan Pertemuan Tiga Pihak terdiri dari: 1) Penyiapan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak dari masing-masing unit
kerja yang memuat usulan perubahan rincian pagu Kementerian. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas usulan bahan Pertemuan Tiga
Pihak. 3) Penyusunan Rancangan bahan Pertemuan Tiga Pihak sesuai hasil
Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan bahan
Pertemuan Tiga Pihak. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan bahan Pertemuan Tiga Pihak. 6) Pertemuan Tiga Pihak untuk membahas dan menyepakati Rincian Pagu
Kementerian. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan usulan bahan Pertemuan Tiga Pihak di Deputi Bidang
dikoordinasikan oleh Asdep Perencanaan, sedangkan di Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Penyusunan Rancangan bahan Pertemuan Tiga Pihak dikoordinasikan oleh Sekretariat melalui BPA.
3) Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan antara Kementerian, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan.
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan Pembahasan bahan Pertemuan Tiga Pihak
diselesaikan pada minggu pertama (M1) bulan April di tahun N-1. 2) Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan pada minggu kedua (M2) bulan April
di Tahun N-1 atau sesuai Ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
b. Penyusunan Dokumen Rancangan Renja-Kementerian
Dokumen Rancangan Renja disusun berdasarkan Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak dan meliputi rincian program, kegiatan, indikator, target, dan alokasi anggaran, termasuk sebaran lokasi per Kabupaten/Kota. Dokumen Rancangan Renja-Kementerian tersebut merupakan bahan untuk pembahasan dalam Musrenbangnas. Proses penyusunan Rancangan Renja-Kementerian dapat dilihat pada Gambar II-11 berikut ini.
Lampiran II - 20
Gambar II-11 Penyiapan Dokumen Rancangan Renja-Kementerian
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Renja-Unit Kerja di masing-masing Deputi
Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rancangan Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
3) Penyampaian Dokumen Rancangan Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU.
4) Pembahasan Rancangan Renja-Kementerian dalam Musrenbang Nasional dilaksanakan antara Kementerian, Kementerian Perencanaan,
Lampiran II - 21
dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Musrenbang Nasional tersebut difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan.
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Renja-Unit Kerja diselesaikan
pada minggu kedua (M2) bulan April di tahun N-1. 2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Renja-Kementerian
dilaksanakan pada minggu ketiga (M3) bulan April di tahun N-1. 3) Musrenbang Nasional dilaksanakan pada minggu keempat (M4) bulan
April pada tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
5. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian
Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian disusun berdasarkan hasil pembahasan dalam Musrenbang Nasional, khususnya yang terkait dengan perubahan sebaran lokasi kegiatan sesuai dengan masukan dari Pemerintah Provinsi.
Kegiatan Proses penyiapan Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian, yaitu: 1) Penyiapan Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian sesuai hasil Rapat
Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Akhir Renja-
Kementerian. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Dokumen Rancangan Akhir Renja-
Kementerian. 6) Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian kepada
Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk menyempurnakan dokumen RKP dan penyusunan Pagu Anggaran.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja di masing-masing Deputi
Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
3) Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU.
Rangkaian proses di atas sebagaimana pada gambar II-12 berikut ini.
Lampiran II - 22
Gambar II-12 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja
diselesaikan pada minggu keempat (M4) bulan April di tahun N-1.
Lampiran II - 23
2) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu pertama (M1) bulan Mei di tahun N-1.
3) Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu pertama (M1) bulan Mei di tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
6. Penetapan Dokumen Renja-Kementerian
Rancangan Akhir Renja-Kementerian kemudian dibahas dan difinalisasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang akan menghasilkan Dokumen RKP. Berdasarkan Dokumen RKP tersebut, Kementerian melakukan penyesuaian terhadap Dokumen Renja-Kementerian. Selain itu, untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan yang belum terakomodasi dalam Dokumen RKP, Kementerian dapat mengusulkan rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2.
a. Penyiapan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2
Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 disusun untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas sesuai perkembangan terbaru yang belum tertampung dalam Dokumen RKP.
Kegiatan Proses penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 terdiri dari: 1) Proses Penyiapan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja yang meliputi
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. b) Konsolidasi dan Penelaahan Awal KAK dan RAB Usulan Rencana
Inisiatif Baru Unit Kerja. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian sesuai hasil
Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Rencana
Inisiatif Baru Kementerian. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Rencana Inisiatif Baru Kementerian
Periode 2. 6) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 kepada
Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan KAK dan RAB Kegiatan Inisiatif Baru dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi usulan inisiatif baru di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA.
Lampiran II - 24
3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui Biro Umum (BU).
Proses di atas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-13 berikut ini.
Gambar II-13 Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2
Lampiran II - 25
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja
Periode 2 dilaksanakan pada minggu ketiga sampai keempat (M3-M4) bulan Mei Tahun N-1.
2) Penyusunan dan pembahasan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 dilaksanakan pada minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan Juni tahun N-1.
3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan adalah pada minggu kedua (M2) bulan Juni Tahun N-1, atau sesuai Ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 yang lolos seleksi oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas untuk difinalisasi. Usulan yang disetujui akan dicantumkan dalam alokasi Pagu Anggaran Kementerian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.
b. Penetapan Dokumen Rancangan Akhir Renja-Kementerian
Setelah dokumen RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden, maka proses selanjutnya yaitu penyesuaian Rancangan Akhir Renja-Kementerian yang akan ditetapkan menjadi Dokumen Renja-Kementerian dengan proses sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-14.
Kegiatan Proses penyusunan Dokumen Renja-Kementerian, yaitu: 1) Penyesuaian Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja dengan Dokumen RKP. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas hasil penyesuaian Rancangan
Akhir Renja-Unit Kerja. 3) Penyusunan Dokumen Renja-Kementerian sesuai hasil Rapat
Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Dokumen Renja-
Kementerian. 5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Dokumen Renja-Kementerian. 6) Penyampaian Dokumen Renja-Kementerian kepada Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyesuaian Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja di masing-masing
Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Dokumen Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
3) Penyampaian Dokumen Renja-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BU.
Waktu Pelaksanaan 1) Penyesuaian Rancangan Akhir Renja-Unit Kerja diselesaikan pada
minggu ketiga (M3) bulan Mei di tahun N-1.
Lampiran II - 26
2) Penyusunan dan pembahasan Dokumen Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu keempat (M4) bulan Mei di tahun N-1.
3) Penyampaian Dokumen Rancangan Renja-Kementerian dilaksanakan pada minggu keempat (M4) bulan Mei di tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Proses di atas sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-14 berikut ini.
Gambar II-14 Finalisasi Dokumen Renja-Kementerian
Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2 dan Dokumen Renja-Kementerian yang telah disempurnakan menjadi bahan penyusunan
Lampiran II - 27
Rancangan APBN yang akan dibahas dengan DPR. Berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR, Kementerian Keuangan akan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Pagu Anggaran Kementerian. Dengan ditetapkannya Pagu Anggaran Kementerian tersebut, maka tahap berikutnya yaitu penyusunan RKA-Kementerian yang akan diuraikan pada Bagian C.
Lampiran II - 28
C. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Siklus penyusunan RKA-Kementerian dapat dilihat pada Gambar II-15 dibawah ini:
Ket: A dan B lanjutan dari gambar II.1 Gambar II-15 Siklus Penyusunan RKA-K/L
Lampiran II - 29
Gambar II-15 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Gambar II-1 pada bagian sebelumnya. Penyusunan RKA-Kementerian merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait sangat erat dengan penyusunan Renja Kementerian. RKA-Kementerian adalah dokumen penganggaran yang sangat penting sebagai landasan atau acuan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian (DIPA Kementerian) oleh Kementerian Keuangan dan merupakan dokumen hasil telaah yang telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus sebagai bahan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Penyusunan RKA-Kementerian secara detail dimulai setelah ditetapkannya Pagu Anggaran Kementerian oleh Kementerian Keuangan. Artinya, dokumen Renja-Kementerian yang telah ditetapkan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RKA-Kementerian. Proses penyusunan RKA-Kementerian terbagi menjadi 3 (tiga tahapan), yaitu: (1) Penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian, (2) Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian, dan (3) Penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian.
1. Penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian
Rancangan awal RKA-Kementerian merupakan penjabaran Renja-Kementerian dalam ke dalam komponen-komponen kegiatan dan rincian anggaran satu menurut Bagian Anggaran dan jenis belanja. Penyusunan RKA-Kementerian mengacu pada dokumen RKP, Pagu Anggaran Kementerian, Renja-Kementerian, Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2, dan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Proses penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian meliputi: (1) Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran dan (2) Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKA-Kementerian.
a. Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran
Setelah diterbitkannya Pagu Anggaran Kementerian maka selanjutnya diadakan Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran untuk membahas dan menentukan rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan. Proses di atas sebagaimana ditunjukkan pada gambar II-16 di bawah ini. Kegiatan Proses Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran meliputi: 1) Penyiapan Rancangan Rincian Pagu Anggaran dengan mengacu pada
Pagu Anggaran Kementerian, RKP, Renja-Kementerian dan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 2.
2) Rapat Pimpinan untuk membahas dan menetapkan rincian alokasi Pagu Anggaran menurut program dan kegiatan.
Lampiran II - 30
Unsur Yang Terlibat 1) Penyiapan Rancangan Rincian Pagu Anggaran dilaksanakan oleh
Sekretariat Kemenpera melalui BPA. 2) Pembahasan dan penetapan rincian alokasi Pagu Anggaran
dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Pimpinan antara Menteri Perumahan Rakyat dengan semua Pimpinan Unit Kerja.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Kegiatan Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran yaitu pada minggu pertama sampai keempat (M1-M4) bulan Juni di Tahun N-1 atau pada minggu pertama setelah diterbitkannya Pagu Anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Gambar II-16 Mekanisme Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran
b. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKA-Kementerian
Penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian mengacu pada rincian alokasi Pagu Anggaran per program dan kegiatan yang ditetapkan melalui Rapat Pimpinan dan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Proses penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada gambar II-17 di bawah ini.
Lampiran II - 31
Gambar II-17 Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKA-Kementerian
Kegiatan Proses penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian, yaitu: 1) Penyusunan Rancangan Awal RKA-Unit Kerja sesuai hasil Rapat
Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran, yaitu sebagai berikut: a) Masing-masing Unit Kerja menyusun rancangan awal RKA-Unit
Kerja berupa penyusunan komponen-komponen kegiatan yang direpresentasikan melalui KAK dan RAB sesuai dengan standar biaya.
b) Penelaahan dan konsolidasi rancangan awal RKA-Unit Kerja di masing-masing Unit Kerja, berupa kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri dari KAK dan RAB yang sudah harus sesuai dengan standar biaya. Apabila didalam RAB terdapat rincian belanja yang tidak terdapat dalam standar biaya, maka RAB tersebut harus dilengkapi dengan data dukung seperti Audit Payroll, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Keputusan (SK), Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU), dan lain-lain.
c) Proses input RKA-Unit Kerja ke dalam sistem aplikasi (software) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Lampiran II - 32
2) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Awal RKA-Unit Kerja.
3) Konsolidasi Rancangan Awal RKA-Unit Kerja menjadi Rancangan Awal RKA-Kementerian sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Unit Kerja.
4) Rapat Pimpinan untuk memfinalisasi Rancangan Awal RKA-Kementerian.
5) Penyampaian Rancangan Awal RKA-Kementerian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Kementerian Keuangan.
Rancangan Awal RKA-Kementerian di atas akan menjadi bahan untuk: 1) Pembicaraan Pendahuluan RKA-Kementerian dengan DPR-RI dalam
rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2) Penelaahan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian
Perencanaan.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan Rancangan Awal RKA-Unit Kerja dlaksanakan oleh masing-
masing unit kerja. Penyusunan dan konsolidasi Rancangan Awal RKA-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rancangan Awal RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
3) Penyampaian Dokumen Rancangan Awal RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan Rancangan Awal RKA-Unit Kerja dilaksanakan pada
minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan Juli di Tahun N-1. 2) Konsolidasi dan pembahasan Rancangan Awal RKA-Kementerian
dilaksanakan pada minggu ketiga (M3) bulan Juli di tahun N-1. 3) Penyampaian Rancangan Awal RKA-Kementerian dilaksanakan pada
ketiga (M3) bulan Juli di tahun N-1 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan.
c. Pembicaraan Pendahuluan RKA-Kementerian dengan DPR
Pembicaraan Pendahuluan RKA-Kementerian dengan DPR dilaksanakan sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN. Dalam kesempatan ini, Kementerian juga berkonsultasi atas rencana Inisiatif Baru Kementerian.
Kegiatan 1) Penyiapan Rancangan Materi Pembicaraan Pendahuluan oleh Unit
Kerja. 2) Konsolidasi Materi Pembicaraan Pendahuluan di tingkat Pimpinan. 3) Rapat Kerja dengan DPR RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan
Rancangan RKA-Kementerian.
Lampiran II - 33
4) Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI untuk mendengarkan pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPR RI terkait Rancangan Awal RKA-Kementerian.
Proses pembicaraan pendahuluan RKA-Kementerian dengan DPR sebagaimana pada Gambar II-18 di bawah ini.
Gambar II-18 Pembicaraan Pendahuluan RKA-Kementerian dengan DPR RI
Unsur Yang Terlibat 1) Penyiapan Rancangan Materi Pembicaraan Pendahuluan dilaksanakan
oleh masing-masing unit kerja. Konsolidasi Rancangan Materi Pembicaraan Pendahuluan di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Konsolidasi Materi Pembicaraan Pendahuluan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA.
3) Pembicaraan Pendahuluan dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan DPR RI.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pembicaraan pendahuluan RKA-Kementerian dengan DPR RI dilaksanakan pada bulan Juli Tahun N-1.
Lampiran II - 34
2. Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian
Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Awal RKA-Kementerian. Selain itu, pada tahap ini Kementerian juga masih memiliki kesempatan terakhir untuk menyampaikan rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3.
a. Penyusunan Dokumen Rancangan RKA-Kementerian
Rancangan RKA-Kementerian disusun berdasarkan koreksi dan masukan dari hasil penelaahan Rancangan RKA-Kementerian oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan. Proses Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada gambar II-19 dibawah ini.
Gambar II-19 Penyusunan Rancangan RKA-Kementerian
Kegiatan 1) Penelaahan Rancangan Awal RKA-Kementerian oleh Kementerian
Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan, yang difokuskan kepada sasaran (outcome) melalui penjabaran Indikator Sasaran (outcome indicator) yang telah ditetapkan di dalam Renja-Kementerian. Dalam proses penelaahan tersebut, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian, Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak, RKP, Renja-Kementerian, Pagu Anggaran, dan standar biaya.
Lampiran II - 35
2) Penyesuaian Rancangan RKA-Unit Kerja, termasuk kelengkapan dokumen pendukungnya, berdasarkan hasil penelaahan atas Rancangan Awal RKA-Kementerian.
3) Konsolidasi Rancangan RKA-Unit Kerja menjadi Rancangan RKA-Kementerian.
4) Penyampaian Rancangan RKA-Kementerian.
Rancangan RKA-Kementerian merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan APBN dan Nota Keuangan yang akan dibahas dengan DPR-RI. Unsur Yang Terlibat 1) Penelaahan Rancangan Awal RKA-Kementerian dilaksanakan antara
Kementerian (perwakilan Unit Kerja) dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
2) Penyesuaian Rancangan RKA-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
3) Koordinasi penyusunan Rancangan RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
4) Penyampaian Dokumen Rancangan RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
Waktu Pelaksanaan 1) Penelaahan Rancangan Awal RKA-Kementerian dilaksanakan pada
bulan Juli di Tahun N-1. 2) Penyesuaian Rancangan RKA-Unit Kerja dan konsolidasi Rancangan
RKA-Kementerian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Tahun N-1.
b. Penyiapan Rencana Inisiatif Baru Periode 3
Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 disusun untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas sesuai perkembangan terbaru yang belum tertampung dalam Pagu Anggaran.
Kegiatan Proses penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 terdiri dari: 1) Proses Penyiapan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja yang meliputi
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan KAK dan RAB Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. b) Konsolidasi dan Penelaahan Awal KAK dan RAB Usulan Rencana
Inisiatif Baru Unit Kerja. 2) Rapat Perencanaan untuk membahas Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja. 3) Penyusunan Rancangan Rencana Inisiatif Baru Kementerian sesuai hasil
Rapat Perencanaan. 4) Rapat Pimpinan Unit Kerja untuk membahas Rancangan Rencana
Inisiatif Baru Kementerian.
Lampiran II - 36
5) Rapat Pimpinan untuk menetapkan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3.
6) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Proses penyusunan rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II-20 berikut ini.
Gambar II-20 Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3
Lampiran II - 37
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan KAK dan RAB Kegiatan Inisiatif Baru dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja. Penelaahan dan konsolidasi usulan inisiatif baru di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA.
Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui Biro Umum (BU).
Waktu Pelaksanaan 1) Penyusunan dan pembahasan Usulan Rencana Inisiatif Baru Unit Kerja
Periode 3 dilaksanakan pada minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan Juli di Tahun N-1.
2) Penyusunan dan pembahasan Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 dilaksanakan pada minggu ketiga sampai keempat (M3-M4) bulan Juli tahun N-1.
3) Penyampaian Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan adalah pada minggu pertama (M1) bulan Agustus Tahun N-1, atau sesuai Ketentuan dari Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3 yang lolos seleksi oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan akan dibahas bersama dengan DPR-RI. Usulan yang disetujui akan dicantumkan dalam Alokasi Anggaran Kementerian yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
c. Pembahasan RKA-Kementerian dengan DPR
Pembahasan RKA-Kementerian dengan DPR dilanjutkan setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan dalam rapat paripurna DPR-RI yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Dalam pembahasan tersebut, Kementerian juga berkonsultasi atas Rencana Inisiatif Baru Kementerian Periode 3. Adapun proses kegiatan pembahasan RKA-K/L dengan DPR sampai diterbitkannya Alokasi Anggaran sebagaimana pada Gambar II-21.
Kegiatan 1) Penyiapan Rancangan Materi Pembahasan oleh Unit Kerja. 2) Konsolidasi Materi Pembahasan di tingkat Pimpinan. 3) Rapat Kerja dengan DPR RI untuk pembahasan Rancangan RKA-
Kementerian. 4) Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI ditujukkan untuk
mendengarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPR RI terkait Rancangan RKA-Kementerian. RDP ini bisa dilaksanakan beberapa kali tergantung permintaan dari pihak DPR RI yang dilaksanakan oleh komisi yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5) Raker dengan DPR RI untuk pengesahan Rancangan RKA-Kementerian.
Lampiran II - 38
6) Penyampaian Rancangan RKA-Kementerian yang telah disahkan oleh DPR RI kepada Kementerian Keuangan.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyiapan Rancangan Materi Pembahasan dilaksanakan oleh masing-
masing unit kerja. Konsolidasi Rancangan Materi Pembahasan di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Materi Pembahasan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian, melalui BPA.
3) Pembahasan dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan DPR RI.
Gambar II-21 Pembahasan RKA-Kementerian dengan DPR RI
Lampiran II - 39
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pembahasan Rancangan RKA-Kementerian dengan DPR RI dilaksanakan dari Minggu pertama (M1) bulan September sampai dengan Minggu keempat (M4) bulan Oktober Tahun N-1. Berdasarkan hasil Kesepakatan Pembahasan dengan DPR RI atas RKA-Kementerian dan Rancangan APBN, Pemerintah bersama dengan DPR menetapkan Undang-Undang APBN yang ditindaklanjuti dengan penetapan Alokasi Anggaran Kementerian melalui Keputusan Presiden RI.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian
Kementerian memfinalisasi Rancangan Akhir RKA-Kementerian dengan mengacu pada Keputusan Presiden mengenai Alokasi Anggaran Kementerian. Rancangan Akhir Kementerian menjadi bahan penelaahan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
a. Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Alokasi Anggaran
Rapat Pimpinan dilaksanakan dalam rangka finalisasi rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Alokasi Anggaran Kementerian yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Mekanisme pelaksanaan Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Alokasi Anggaran dapat dilihat pada Gambar II-22.
Gambar II-22 Proses Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Alokasi Anggaran
Lampiran II - 40
Kegiatan Proses Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Alokasi Anggaran meliputi: 1) Penyiapan Rancangan Rincian Alokasi Anggaran dengan mengacu pada
Alokasi Anggaran Kementerian dan Kesepakatan Hasil Pembahasan dengan DPR RI.
2) Rapat Pimpinan untuk membahas dan menetapkan rincian Alokasi Anggaran Kementerian menurut program dan kegiatan.
Unsur Yang Terlibat 1) Penyiapan Rancangan Rincian Alokasi Anggaran dilaksanakan oleh
Sekretariat Kemenpera melalui BPA. 2) Pembahasan dan penetapan rincian Alokasi Anggaran dilaksanakan
melalui mekanisme Rapat Pimpinan antara Menteri Perumahan Rakyat dengan semua Pimpinan Unit Kerja.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Kegiatan Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Alokasi Anggaran yaitu pada bulan November di Tahun N-1 atau pada minggu pertama setelah diterbitkannya Alokasi Anggaran Kementerian.
b. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RKA-Kementerian
Penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian mengacu pada rincian Alokasi Anggaran Kementerian per program dan kegiatan yang ditetapkan melalui Rapat Pimpinan dan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan 1) Penyesuaian Rancangan Akhir RKA-Unit Kerja, termasuk kelengkapan
dokumen pendukungnya, berdasarkan rincian Alokasi Anggaran Kementerian per program dan kegiatan.
2) Konsolidasi Rancangan Akhir RKA-Unit Kerja menjadi Rancangan Akhir RKA-Kementerian.
3) Penyampaian Rancangan Akhir RKA-Kementerian kepada Kementerian Keuangan sebagai bahan penelaahan akhir.
4) Finalisasi RKA-Unit Kerja sesuai hasil penelaahan akhir oleh Kementerian Keuangan.
5) Konsolidasi RKA-Unit Kerja menjadi Dokumen RKA-Kementerian. 6) Penetapan RKA-Kementerian. Unsur Yang Terlibat 1) Penyesuaian Rancangan Akhir RKA-Unit Kerja di masing-masing Deputi
Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
2) Koordinasi penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
3) Penelaahan Rancangan Akhir RKA-Kementerian dilaksanakan antara Kementerian (perwakilan Unit Kerja) dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
Lampiran II - 41
4) Finalisasi RKA-Unit Kerja di masing-masing Deputi Bidang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perencanaan, sedangkan untuk Sekretariat Kementerian dikoordinasikan oleh BPA.
5) Konsolidasi Dokumen RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui BPA.
6) Penetapan RKA-Kementerian dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
Proses penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada gambar II-23 di bawah ini
Gambar II-23 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir
RKA-Kementerian
Waktu Pelaksanaan 1) Penyesuaian Rancangan Akhir RKA-Unit Kerja dan konsolidasi
Rancangan Akhir RKA-Kementerian dilaksanakan minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan November di Tahun N-1.
2) Penelaahan Rancangan Akhir RKA-Kementerian dilaksanakan pada minggu pertama sampai kedua (M1-M2) bulan November di Tahun N-1.
3) Finalisasi RKA-Unit Kerja dan konsolidasi Dokumen RKA-Kementerian dilaksanakan pada minggu ketiga (M3) bulan November di Tahun N-1.
Lampiran II - 42
4) Penetapan RKA-Kementerian dilaksanakan pada minggu keempat (M4) bulan November sampai akhir bulan Desember di Tahun N-1.
c. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahapan akhir dari proses penganggaran adalah proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuanga melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN). Dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian disahkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian melalui proses sebagaimana pada gambar II-24.
Kegiatan Proses Rapat Pimpinan Pembahasan Rincian Pagu Anggaran meliputi: 1) Penyusunan Konsep DIPA Kementerian. 2) Validasi Konsep DIPA Kementerian dengan SP-RKA Kementerian.
Validasi yang dilakukan meliputi: validasi nomor DIPA, validasi angka pagu dengan angka yang tercantum dalam SP RKA Kementerian, dan validasi nomenklatur.
3) Pengecekan dan persetujuan Konsep DIPA Kementerian dari masing-masing Unit Kerja.
4) Penandatanganan DIPA Kementerian. 5) Pengesahan DIPA Kementerian.
Gambar II-24 Mekanisme Penyusunan DIPA
Unsur Yang Terlibat 1) Penyusunan dan validasi Konsep DIPA Kementerian oleh Kementerian
Keuangan. 2) Pengecekan dan persetujuan Konsep DIPA Kementerian oleh masing-
masing Unit Kerja 3) Penandatanganan DIPA Kementerian oleh Sekretaris Kementerian 4) Pengesahan DIPA Kementerian oleh Kementerian Keuangan
Lampiran II - 43
Setelah dilakukan pengesahan maka Kementerian Keuangan akan mendistribusikan DIPA tersebut ke masing-masing Unit Kerja yang terkait. Dalam pelaksanaan anggaran, jika dirasa perlu Kementerian dapat melakukan Revisi Anggaran, yaitu perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN, Surat PenetapanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-K/L), dan/atau DIPA Tahun Anggaran berjalan. Landasan kebijakan dan tata cara pelaksanaan revisi anggaran untuk setiap Kementerian/Lembaga telah diatur didalamPMK yang akan dikeluarkan pada setiap tahun perubahan anggaran.
Revisi anggaran dibagi berdasarkan kewenangan, yaitu: 1) Revisi anggaran berdasarkan kewenangan DPR-RI; 2) Revisi anggaran berdasarkan kewenangan Kementerian Keuangan
(DJA,DJPB,Menteri Keuangan); 3) Revisi anggaran berdasarkan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA). Untuk revisi anggaran berdasarkan kewenangan DPR dan Kementerian Keuangan, diperlukan persetujuan dari pimpinan yang akan diakomodir didalam rapat pimpinan dan didahului dengan rapat perencanaan. Penyampaian usulan revisi anggaran tersebut diusulkan kepada Sesmenpera melalui Biro Perencanaan dan Anggaran paling lambat 2 minggu sebelum batas akhir waktu pemasukan revisi kepada Kementerian Keuangan yang diatur didalam PMK pada tahun anggaran revisi tersebut.
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJAN FARIDZ
Lampiran II- 44
FORMAT USULAN KEGIATAN UNIT KERJA
1. Formulir A, diisi oleh Unit Kerja Eselon I
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN TAHUN N UNIT ESELON I: ............................................................................
BAGIAN ANGGARAN : ........................... PROGRAM : ........................... OUTCOME : ........................... No Kode Kegiatan Output Indikator Kegiatan Sasaran Anggaran
(Rp. Juta) Unit Kerja Jumlah Satuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) A ..... SATKER A 1. ..... Kegiatan 1 ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL 1 ..... 2. ..... Kegiatan 2 ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL 2 ..... ... ..... Kegiatan ... ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL ... TOTAL SATKER A
B ..... SATKER B 1. ..... Kegiatan 1 ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL 1 2. ..... Kegiatan 2 ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
Lampiran II- 45
No Kode Kegiatan Output Indikator Kegiatan Sasaran Anggaran (Rp. Juta) Unit Kerja Jumlah Satuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL 2 ... ..... Kegiatan ... ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL ... TOTAL SATKER B
... ..... SATKER ... 1. ..... Kegiatan 1 ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL 1 2. ..... Kegiatan 2 ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL 2 ... ..... Kegiatan ... ..... 001 Indikator 1 ..... ..... ..... .....
002 Indikator 2 ..... ..... ..... ..... Indikator ... ..... ..... .....
SUB TOTAL ... TOTAL SATKER ... TOTAL
[tempat], [tanggal-bulan-tahun] Pimpinan Unit Kerja
(……………………………..)
Lampiran II- 46
2. Formulir B, diisi oleh Unit Kerja Eselon II
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN TAHUN N UNIT ESELON II: ............................................................................
BAGIAN ANGGARAN : ........................... PROGRAM : ........................... SATUAN KERJA : ........................... KEGIATAN : ........................... OUTPUT : ...........................
No Kode Indikator Kegiatan Usulan Paket Kegiatan Anggaran (Rp. Juta)
Swakelola/ Kontraktual
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. ..... Indikator 1 001 Paket 1 .....
002 Paket 2 ..... ..... Paket ... .....
SUB TOTAL 1 ..... 2. ..... Indikator 2 001 Paket 1 .....
002 Paket 2 ..... ..... Paket ... .....
SUB TOTAL 2 ..... ... ..... Indikator ... 001 Paket 1 .....
002 Paket 2 ..... ..... Paket ... .....
SUB TOTAL ... TOTAL
[tempat], [tanggal-bulan-tahun] Pimpinan Unit Kerja
(……………………………..)
Lampiran II- 47
3. Formulir C, diisi oleh Unit Kerja Eselon II
USULAN LOKASI KEGIATAN TAHUN N UNIT ESELON II: ............................................................................
KEGIATAN : ........................... OUTPUT : ...........................
No Provinsi Kabupaten/Kota SASARAN Anggaran (Rp. Juta) JUMLAH SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Provinsi 1 001 Kabupaten/Kota 1 .....
002 Kabupaten/Kota 2 ..... ..... Kabupaten/Kota ... .....
TOTAL PROVINSI 1 ..... 2. Provinsi 2 001 Kabupaten/Kota 1 .....
002 Kabupaten/Kota 2 ..... ..... Kabupaten/Kota ... .....
TOTAL PROVINSI 2 ..... ... Provinsi ... 001 Kabupaten/Kota 1 .....
002 Kabupaten/Kota 2 ..... ..... Kabupaten/Kota ... .....
TOTAL PROVINSI ... TOTAL INDONESIA
[tempat], [tanggal-bulan-tahun] Pimpinan Unit Kerja
(……………………………..)
Lampiran III - 1
Lampiran III Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 24 Tahun 2012 Tanggal : 3 Agustus 2012
PEMANTAUANDAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TAHUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
A. PENDAHULUAN
1. Umum
Proses manajemen yang penting sebagai bagian dari keberhasilan organisasi adalah terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara efektif sebagaimana fungsi pemantauan dan evaluasi yang saling melengkapi, dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada fungsi lainnya, terutama fungsi perencanaan.
Pemantauandan evaluasi pelaksanaan rencana meliputiPemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan informasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan melalui pemantauan dan pengawasan.
2. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan tahunan di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang memuat langkah-langkah mulai dari pemantauan dan evaluasi, analisa sampai dengan penyusunan pelaporan.
Tujuannya adalah untuk: a. menyelaraskan pemantauan dan evaluasirencana tahunan pada
setiap unit kerja di Kementerian Perumahan Rakyat secara berjenjang;
b. memantapkan koordinasi pemantauan dan evaluasirencana tahunan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Donor, Swasta, dan masyarakat; dan
c. mewujudkan sinkronisasi perencanaan tahunan, agar hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana tahunan.
Lampiran III - 2
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman pemantauan dan evaluasi perencanaan tahunan ini meliputi:
a. Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Tahunan b. Jenis dan Bentuk Pelaporan
1) Laporan Eksternal a) Laporan PP39/2006 b) Laporan Keuangan c) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) d) Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4) 2) Laporan Internal
a) Laporan Kementerian (Masukan dari Setmenpera, Deputi dan unit kerja eselon II Mandiri)
b) Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4. Pengertian - Pengertian
a. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
b. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara c. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara d. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih e. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
f. Analisa adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan
g. Pelaporan adalah penyediaan data dan informasi yang up to date guna kepentingan analisa sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi ataupun dimonitoring
Lampiran III - 3
B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pemantauan dan Evaluasi
Prinsip pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada Gambar II-1. Pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa pemantauan lebih difokuskan pada penyerapan dana dan capaian sasaran yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan masih berjalan sedangkan evaluasi difokuskan pada capaian pada indikator kinerja utama yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kegiatan pemantauan lebih diupayakan pada pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan evaluasi lebih difokuskan pada perbaikan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Gambar B-1 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Tahunan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Tahunan dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan yang mekanismenya sebagaimana gambar II-2.
Pemantauan dan evaluasi terbagi atas dua tahapan: a. Pemantauan dan evaluasi pada N-1, yaitu pemantauan dan evaluasi
yang dilakukan pada proses penyusunan rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) yang diperlukan untuk keperluan Kementerian Perumahan Rakyat.
b. Pemantauan dan evaluasi pada N dan N+1, yaitu pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada proses pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) yang telah ditetapkan menjadi Dokumen
Pemantauan Pemantauan
Pemantauan untuk Jangka
Pendek
Lampiran III - 4
DIPA yang diperlukan untuk Kementerian Perumahan Rakyat dan K/L terkait, yaitu: 1) Untuk keperluan internal:
a) Laporan Bulanan b) Laporan Tahunan
2) Untuk keperluan eksternal: a) Laporan UKP4 pelaksanaan percepatan prioritas
pembangunan nasional sesuai Inpres (laporan triwulan) yang disampaikan UKP4.
b) Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai PP 39/2006 tentang tata cara (laporan triwulan)
c) Laporan Kinerja sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP (laporan tahunan)
d) Laporan Keuangan sesuai PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi (laporan tahunan)
e) Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL):
Langkah-langkah operasional pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tahunan di Kementerian Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut: a. Menteri Perumahan Rakyat melalui Sekretariat Kementerian
melakukan Pemantauan dan evaluasi Renja untuk penyusunan RKA-KL melalui tahapan sebagai berikut: 1) pemantauan Renja melalui proses identifikasi programpada Unit
Kerja Eselon I untuk mencapaivisi dan misi kementerian yang akan ditetapkan dalam kontrak kinerja Unit Kerja Eselon I.
2) evaluasiRenja melalui proses penilaian terhadap integritas dan harmonisasi programantar kedeputian untuk mencapai visi dan misi kementerian yang akan ditetapkan dalam kontrak kinerja Unit Kerja Eselon I.
3) laporan hasil pemantauan dan evaluasiRenja dipergunakan sebagai bahan masukan pada rapat pimpinan (Rapim) untuk penyempurnaan penetapan kinerja dan penyusunan RKA-KL ditingkat Kementerian dapat dilaksanakan sebelum N-1.
b. Unit Eselon I melakukan pemantauan dan evaluasi dalam
pelaksanaan program (pada tahap N) melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pemantauan pelaksanaan program melalui identifikasi program
pada Unit Kerja Eselon II dalam mencapai visi dan misi Eselon I yang merupakan visi dan misi Kementerian yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Unit Kerja Eselon II.
2) Evaluasi pelaksanaan program melalui proses penilaian terhadap integritas dan harmonisasi kegiatan dari masing-
Lampiran III - 5
masing Unit Kerja Eselon II untuk mencapai visi dan misi Unit Kerja Eselon I yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Unit Kerja Eselon II.
3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dipergunakan sebagai laporan kemajuan pelaksanaan program dan bahan masukan penyempurnaan program yang akan disusun dalam Renja tahun berikutnya dalam rapat koordinasi (Rakor) Eselon II.
4) Bentuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan, sedangkan laporan yang bersifat insidentil dilakukan sesuai kebutuhan.
c. Unit Eselon II melakukan 1) Pemantauanpelaksanaan kegiatan padaUnit Kerja Eselon II
sesuai dengan penetapan kinerja dalam kontrak kerja Eselon II terhadap Eselon I.
2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Unit Kerja Eselon II melalui proses penilaian capaian kinerja terhadap penetapan kinerja.
3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dipergunakan sebagai laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan penyempurnaan Rencana Kerja Tahunanyang berkelanjutan untuk tahun berikutnya dalam rapat koordinasi (Rakor) Eselon II.
4) Bentuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan, sedangkan laporan yang bersifat insidentil dilakukan sesuai kebutuhan.
4. Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksana pemantauan dan evaluasi perencanaan tahunan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyatadalah Asdep Evaluasi di Kedeputian, Biro Perencanaan dan Anggaran di Sekretariat Kementerian, Pusat Pengembangan Perumahan, dan BLU-Pusat Pembiayaan Perumahan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat.
Tugas tim pelaksana pemantauan dan evaluasi meliputi: a. melakukan pemantauan perencanaan tahunan b. melakukan evaluasi perencanaan tahunan c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan e. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan
tahunan berdasarkan analisa atau telaahan f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program berdasarkan analisa atau telaahan g. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan berdasarkan analisa atau telaahan
Lampiran III - 6
h. menyelenggarakan rapat-rapat dan koordinasi sesuai tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan tahunan
i. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
Lampiran III - 7
C. JENIS DAN BENTUK PELAPORAN
Siklus Pelaporan di Kementerian Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Gambar III-1 di bawah ini.
Men
koEkon
UKP
4 Ke
men
pan-‐RB
Men
eg
PPN
Kemen
pera
Kemen
Keu
Laporan LAKIP
Laporan SAI
Laporan Inpres
Laporan Inpres
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Inpres
Laporan Inpres
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Inpres
Laporan Inpres
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Inpres
Laporan Inpres
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Triwulan
Laporan Tahunan
Laporan Bulanan
Monitoring Evaluasi Evaluasi
N-‐1 Jan-‐Feb Mar-‐Apr Mei-‐Jun Jul-‐Agust Sept-‐Okt Nov-‐Des Jan-‐(N+1)
Gambar C-1 Siklus Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Keterangan: (1) Evaluasi pada N-1 merupakan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya (2) Evaluasi pada bulan Jan (N+1) merupakan evaluasi pada kegiatan tahun
berjalan (3) Laporan Inpres tentang Prioritas Percepatan Pembangunan Nasional
merupakan laporan yang disusun berdasarkan prioritas nasional (4) Laporan Triwulan adalah laporan kinerja pembangunan yang dilaporkan
setiap tiga bulan berdasarkan PP No. 39/2006.
1. Laporan Eksternal
a. Laporan PP 39/2006
Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 adalah laporan capaian kinerja yang akan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan aplikasi tersendiri.
Lampiran III - 8
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN UNSUR YANG TERLIBAT
Laporan Satker : 1.Kegiatan Prioritas 2.Kegiatan Non Prioritas
Pelaporan: 1.Capaian Kinerja 2.Penyerapan Dana (max. 5 hari sejak triwulan berakhir)
Data dan Informasi : 1.Capaian Kinerja Unit Eselon II 2.Penyerapan Dana Unit Eselon II
Unit Eselon II
1.Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas/Non Prioritas
2.Penyerapan Dana Kegiatan Prioritas/Non Prioritas
(max. 10 hari sejak triwulan berakhir)
Data dan Informasi: 1.Capaian Kinerja Kegiatan
Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
2.Penyerapan Dana Kegiatan Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
1. Pimpinan: Setmenpera
2.Peserta: a) Tetap:
Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, Kepala BPA
b) Tambahan: Undangan lain yang dianggap perlu
Unit Eselon I
Laporan ke Setmenpera melalui BPA: 1. Capaian Kinerja
Kegiatan Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
2. Penyerapan Dana Kegiatan Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I (max. 12 hari sejak triwulan berakhir)
Surat Undangan Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan Draft Laporan Kinerja Triwulan Kementerian
Setmenpera
1. Koreksi 2. Surat Pengantar
Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan Kementerian
Laporan Kinerja Triwulan Kementerian
Menpera
Gambar C-2 Mekanisme Penyiapan Laporan Triwulanan Kementerian Perumahan Rakyat
Kegiatan: Proses penyusunan Laporan Triwulanan, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dan informasi dari kegiatan prioritas dan kegiatan
non-prioritas di Kementerian yang dilaksanakan oleh setiap Satker. 2) Data dan informasi yang diperoleh disusun hingga dapat menerangkan
perihal capaian kinerja dan penyerapan dana dari kegiatan prioritas
Lampiran III - 9
maupun kegiatan non prioritas, yang terjadi di unit eselon II. Sehingga dapat dihasilkan laporan capaian kinerja dan penyerapan dana kegiatan di unit eselon II maksimal 5 hari setelah periode triwulan tersebut berakhir.
3) Laporan dari unit eselon II, kemudian disampaikan kepada eselon I. Hal ini untuk dibahas dalam rapat dan difinalisasikan sehingga dapat disampaikan sebagai laporan dari unit eselon I.
4) Laporan dari unit eselon I, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Anggaran, maksimal 10 hari setelah priode triwulan tersebut berakhir.
5) Undangan rapat pimpinan, untuk membahas laporan dari unit eselon I mengenai capaian dan penyerapan dana kegiatan prioritas dan non-prioritas. Kemudian hasil rapat menjadi dasar penyusunan Laporan Triwulanan.
6) Penyampaian Laporan Triwulanan kepada Menteri Perumahan Rakyat, maksimal 12 hari setelah priode triwulan tersebut berakhir.
7) Pemberian tanggapan dan arahan terhadap hasil Laporan Triwulanan. 8) Pembuatan surat pengantar dari Menteri Perumahan Rakyat, untuk
menyampaikan Laporan Triwulan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
Unsur yang terlibat Para pelaksana yang terlibat di dalam Laporan Triwulanan adalah sebagai berikut: • Asdep Evaluasi dari masing-masing deputi bidang • Biro Perencanaan dan Anggaran
Waktu Pelaksanaan Pelaporan dilakukan H+5 sampai dengan H+14 setelah periode triwulan berakhir.
b. Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Perumahan Rakyat termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Perumahan Rakyat seperti eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Dekonsentrasi dan Badan Layanan Umum (BLU).
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan
Lampiran III - 10
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Data BMN yang disajikan dalam neraca diproses melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian yang terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Perumahan Rakyat. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
2) Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Perumahan Rakyat dan disusun melalui SAI. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis aktual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
3) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
c. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
Untuk melaksanakan SAK, Kementerian Negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB).
Kegiatan Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari : 1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada
tingkat satuan kerja; 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
yang berada pada tingkat wilayah;
Lampiran III - 11
3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) yang berada pada tingkat Eselon 1; dan
4) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
Unit Akuntansi Barang, terdiri dari: 1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada
tingkatsatuan kerja; 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang
berada pada tingkat wilayah; 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang
berada pada tingkat eselon 1; dan 4) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat
Kementerian Negara/Lembaga.
MEKANISME UNIT AKUNTANSI KEUANGAN (UAK) : 1) UAKPA
a) Setiap UAKPA wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja.
b) Data Sumber (DS) yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke UAKPB.
c) Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
d) UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. e) UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan
kepada UAPPA-E1. f) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan
Catatan atas Laporan Keuangan. 2) UAPPA-E1
a) UAPPA-E1 melakukan proses penggabungn laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat
b) UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir a
c) UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan
d) UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir b dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
e) UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan
Lampiran III - 12
f) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan catatan atas Laporan Keuangan.
3) UAPA
a) UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat;
b) UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir a
c) UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir b dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
d) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada butir c dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan.
e) UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
f) Sebelum ditandatangani Menteri dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kemenpera
g) Inspektorat Kemenpera membuat Surat Pernyataan Telah Direviu dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan
h) Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan diserta dengan Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.
4) PELAPORAN ATAS DANA DEKONSENTRASI
a) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi.
b) Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD.
c) UAKPA Dekonsentrasi wajib memroses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
d) UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
e) UAKPA Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
f) UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi.
g) UAKPA Dekonsentrasi menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraca, dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
5) PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
a) Unit yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan menggunakan PKBLU wajib menyusun Laporan Keuangan.
Lampiran III - 13
b) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
c) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU untuk tujuan konsolidasi dalam Laporan Keuangan Kementerian diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
d) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibentuk Unit Akuntansi pada Badan Layanan Umum.
e) Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian.
f) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian yang terdiri dari LRA/Operasional, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
g) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian.
h) Laporan Keuangan BLU terdiri dari LRA,Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
i) Pengkonsolidasian laporan keuangan BLU menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan ADK.
j) Dalam hal Unit Akuntansi BLU belum memiliki sistem akuntansi sebagaimana dimaksud, BLU dapat menggunakan SAI.
k) Satuan Kerja BLU menyampaikan laporan beserta data transaksi ke UAPPA-E1 setiap bulan.
l) Satuan Kerja BLU melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan.
m) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagaipertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepadaDPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.
Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada diagram di atas menggunakan aplikasi berikut ini: - UAKPA menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (SAKPA) - UAPPA-W menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran-Wilayah (SAPPA-W) - UAPPA-E1 menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran-Eselon 1 (SAPPA-E1) - UAPA menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran
(SAPA)
Lampiran III - 14
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN Unsur yang Terlibat
Laporan Satker Penyusunan Laporan Keuangan Satker
Laporan Keuangan Satker (UAKPA)
Satker Pusat/Dekonsentrasi
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD (UAPPA-W)
Wilayah
Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I
Laporan Keuangan Eselon I (UAPPA-E1)
Eselon I
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Laporan Keuangan Kementerian (UAPA)
Sesmen
Laporan Satker Wilayah
Review Laporan Keuangan Oleh Inspektorat
Laporan Keuangan Kementerian (UAPA) telah
direviu Inspektorat
Penyampaian Laporan Keuangan telah Direviu
Menpera kepada Menkeu Laporan Keuangan Kemenpera
Gambar C-3 Mekanisme Pelaporan Keuangan
d. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN)
SIMAK-BMN merupakan subsistem dari SAI. Kegiatan Proses penyusunan Laporan Barang Pengguna, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dan informasi mengenai Barang Milik Negaradari
setiap Satker. 2) Data dan informasi yang diperoleh disusun sehingga diperoleh keluaran
sebagai berikut: a) Laporan Barang b) Buku BMN c) Jurnal BMN d) Posisi BMN di Neraca e) Kartu Pengontrol.
3) Keluaran tersebut direviu oleh Inspektorat yang selanjutnya disusun menjadi laporan BMN dalam Laporan Keuangan
4) Hasil laporan tersebut disusun menjadi Laporan Barang Pengguna Kemenpera
Lampiran III - 15
5) Laporan Barang Pengguna Kemenpera dikirim oleh Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan per semester
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN Unsur yang Terlibat
Laporan Satker Penyusunan Laporan SIMAK-BMN Satker
1. Laporan Barang 2. Buku BMN 3. Jurnal BMN 4. Posisi BMN di Neraca 5. Kartu Pengontrol
Satker
Penyusunan Laporan Barang Pengguna
Biro Umum Laporan Barang Pengguna
Reviu Laporan BMN Hasil Reviu Laporan BMN dalam Laporan Keuangan Inspektorat
Penyampaian Laporan Barang Pengguna
Laporan Barang Pengguna siap disampaikan ke Dirjen
KN, Kemenkeu (semesteran) Sesmenpera ke Dirjen KN,
Kemenkeu
Gambar C-4 Pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara
Laporan Barang Pengguna terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut: 1) Laporan Persediaan 2) Posisi BMN dalam Neraca 3) Laporan Barang Pengguna Intrakomtabel 4) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomtabel 5) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomtabel dan Ekstra
Komtabel 6) Laporan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 7) Laporan Aset tak Berwujud 8) Laporan Barang Bersejarah 9) Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10) Catatan Ringkas Barang (CRB) 11) Berita Acara Rekonsiliasi Internal 12) Arsip Data Komputer (ADK)
Unsur yang terlibat Para pelaksana yang terlibat di dalam Laporan Triwulanan adalah sebagai berikut: • Sekretariat Kemenpera • Inspektorat • Satker • Biro Umum
Lampiran III - 16
Waktu Pelaksanaan Pelaporan Barang Pengguna pada semester pertama paling lambat Minggu ke-3 bulan Juli (tahun N). Pelaporan Barang Pengguna pada semester kedua paling lambat minggu ke-3 bulan Januari (tahun N+1).
e. LAKIP
Laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengguna anggaran. LAKIP ini ditujukan untuk menilai kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
Kegiatan Proses penyusunan Laporan Triwulanan, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dan informasi dari kegiatan prioritas dan kegiatan
non-prioritas di Kementerian yang dilaksanakan oleh setiap Satker yang terkait dengan LAKIP tahun sebelumnya, pada minggu ke-3 Januari di tahun berjalan.
2) Data dan informasi yang diperoleh disusun hingga dapat menerangkan perihal capaian kinerja dan penyerapan dana dari kegiatan prioritas maupun kegiatan non prioritas, yang terjadi di unit eselon II. Sehingga dapat dihasilkan Laporan LAKIP di unit eselon II pada minggu ke-3 Januari di tahun berjalan.
3) Laporan LAKIP dari unit eselon II, kemudian disampaikan kepada eselon I. Hal ini untuk dibahas dalam rapat dan difinalisasikan sehingga dapat disampaikan sebagai Laporan LAKIP dari unit eselon I, pada minggu ke-1 Pebruari tahun berjalan.
4) Laporan LAKIP dari unit eselon I, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Anggaran, maksimal pada minggu ke-3 Pebruari tahun berjalan, untuk dilakukan Harmonisasi LAKIP.
5) Hasil dari Harmonisasi LAKIP, kemudian di evaluasi oleh Inspektorat Kemenperasetelah diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan dari KemenPAN-RB. Sampai diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP.
6) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat, untuk disetujui.
7) LAKIP Kemenpera kemudian disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada minggu ke-1 bulan Maret tahun N+1.
Unsur yang terlibat Adapun para pelaksana yang terlibat di dalam LAKIP adalah sebagai berikut: 1) Asdep Evaluasi dari masing-masing deputi bidang 2) Biro Perencanaan dan Anggaran 3) Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat
Lampiran III - 17
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN PELAKSANA
Laporan Satker :
Kegiatan Prioritas, LAKIP tahun sebelumnya
Pelaporan LAKIP tahun sebelumnya
(max. minggu ke-3 Januari)
Laporan LAKIP unit Eselon II
Unit Eselon II
Penyusunan LAKIP unit Eselon I
(max. minggu ke-1 Februari)
Laporan LAKIP unit Eselon I
Menpera
Unit Eselon I
Penyerahan melalui BPA
Harmonisasi LAKIP (max. minggu ke-3 Februari)
Hasil Harmonisasi LAKIP
Menyetujui LAKIP
KEMENPERA Diserahkan kepada
Kemenpan-RB (max. minggu ke-1 Maret)
LAKIP KEMENPERA
Setmenpera (BPA)
Evaluasi terhadap
Harmonisasi LAKIP (max. minggu ke-4 Februari)
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP
Inspektorat
Gambar C-5 Mekanisme Penyiapan LAKIP
Waktu Pelaksanaan Pelaporan dilakukan minggu ke-1 Bulan Maret tahun N+1.
Penyusunan laporan LAKIP dilakukan secara berjenjang sehingga laporan yang disampaikan merupakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi Kemenpera. Evaluasi internal atas laporan LAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kemenpera. Hasil evaluasi disampaikan kepada Sesmen untuk dilakukan perbaikan atas laporan. Evaluasi berikutnya dilakukan di tingkat Men-PAN. Penilaian laporan LAKIP oleh Men-PAN dilakukan dengan sistem grading yang menyatakan nilai baik atau buruknya laporan LAKIP
f. Laporan UKP4
Laporan Inpres ini didasarkan pada Inpres tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, laporan yang disusun
Lampiran III - 18
didasarkan pada prioritas pembangunan nasional, khususnya di Kementerian Perumahan Rakyat. Secara triwulan pada tahun berjalan disampaikan mekanisme berbasis privat jaringan dari peralatan yang diberikan UKP-PPP kepada kementerian/lembaga.
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN PELAKSANA
Kegiatan Prioritas
Nasional
Pembuatan Laporan Realisasi Kegiatan Prioritas Nasional
Laporan Capaian Terhadap Ukuran
Keberhasilan Kegiatan Prioritas
Nasional
Unit Eselon II (Asdep V Formal,
Kawasan, Pembiayaan, Biro Umum, P2P)
Pembahasan Internal Kedeputian
Hasil Pembahasan Laporan Capaian Terhadap Ukuran
Keberhasilan Kegiatan Prioritas
Nasional
1.Pimpinan: Setmenpera
2.Peserta: a)Tetap:
Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, Kepala BPA
b)Tambahan: Undangan lain yang dianggap perlu
Unit Eselon I
Pengumpulan Hasil
Pembahasan Laporan Capaian Terhadap
Ukuran Keberhasilan Kegiatan Prioritas
Nasional. Persiapan Pembahasan
Final
Surat Undangan Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan Laporan Instruksi Presiden
Setmenpera (BPA)
1.Input melalui : https://10.0.3.3
2.Menunggu verifikasi Dari UKP-PPP
Hasil Verifikasi UKP-PPP 1.Setmenpera (BPA)
2.UKP-PPP
Gambar C-6 Mekanisme Laporan Instruksi Presiden (Kemenpera Kepada UKP-PPP)
Lampiran III - 19
Kegiatan Proses penyusunan Laporan Instruksi Presiden, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dan informasi dari kegiatan prioritas di Kementerian
yang dilaksanakan selama tahun berjalan. 2) Data dan informasi yang diperoleh disusun hingga dapat menerangkan
perihal capaian fisik dari seluruh kegiatan, yang terjadi di unit eselon II. Sehingga dapat dihasilkan Laporan Inpres di unit eselon II pada minggu ke-1 Februari, Mei, Agustus, dan November di tahun berjalan.
3) Laporan Tahunan dari unit eselon II, kemudian disampaikan kepada eselon I. Hal ini untuk dibahas dalam rapat dan difinalisasikan sehingga dapat disampaikan sebagai Laporan Inpres dari unit eselon I, pada minggu ke-2 Februari, Mei, Agustus, dan November tahun berjalan.
4) Laporan Tahunan dari unit eselon I, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Anggaran, maksimal pada minggu ke-3 Februari, Mei, Agustus, dan November tahun berjalan.
5) Penyusunan Laporan Inpres Kementerian, berdasarkan Laporan Inpres eselon I.
6) Laporan Inpres disampaikan kepada UKP-PPP, melalui input pada aplikasi on-line.
7) Verifikasi dari UKP-PPP terhadap Laporan Inpres.
Unsur yang terlibat Adapun para pelaksana yang terlibat di dalam Laporan Inpres adalah sebagai berikut: 1) Pusat Pengembangan Perumahan 2) Asdep Evaluasi dari Deputi Kawasan, Deputi Pembiayaan, dan Deputi
Formal 3) Biro Perencanaan dan Anggaran
Waktu Pelaksanaan Pelaporan dilakukan setiap tanggal 5 pada Bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun berjalan.
g. Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsidilakukan oleh Menteri berjenjang sampai ke tingkat Eselon II untuk Melaporkan capaian kinerja tertentu dengan sumber daya melalui penetapan kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan capaian hasil dan manfaat dari penyelenggaraan tugas dan fungsi. 1) Laporan inpres 5 tahun 2004 bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik baik jasa maupun perijinan secara transparan dan memenuhi standar pelayanan
2) Merupakan laporan terkait dengan program dan wilayah yang menjadi lingkup, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai program dan wilayah yang bebas korupsi
3) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
Lampiran III - 20
4) Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan, pribadi, serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan
5) Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi
6) Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN UNSUR YANG TERLIBAT
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja
Pembuatan Laporan
Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Laporan Capaian
Terhadap Hasil dan Manfaat
Unit Eselon II (Asdep V Formal,
Kawasan, Pembiayaan, Biro Umum, P2P)
Pembahasan Internal Kedeputian
Hasil Pembahasan Laporan Capaian
Terhadap Hasil dan Manfaat
1.Pimpinan: Setmenpera
2.Peserta: a)Tetap:
Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, Kepala BPA, Inspektur Kemenpera
b)Tambahan: Undangan lain yang dianggap perlu
Unit Eselon I
Pengkajian dan Penelaahan Hasil
Pembahasan Laporan Capaian Terhadap Hasil
dan Manfaat
Surat Undangan Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan Laporan Instruksi Presiden
Sekretariat Kormonev Inpres Nomor 5
Penyampaian Laporan Hasil dan Manfaat serta kualitas pelayanan publik
Dari : Menpera Ke : Menpan-RB dengan
tembusan ke BAPPENAS
Gambar C-7 Mekanisme Pelaporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Kegiatan: Proses penyusunan Laporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dan informasi dari pencapaian hasil dan manfaat di
Kementerian yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja yang dilaksanakan selama tahun berjalan.
2) Data dan informasi yang diperoleh disusun hingga dapat menerangkan perihal capaian hasil dan manfaat dari seluruh kegiatan, di unit eselon II.
Lampiran III - 21
Sehingga dapat dihasilkan Laporan Inpres di unit eselon II setiap semester.
3) Laporan Semesteran dari unit eselon II, kemudian disampaikan kepada eselon I.Hal ini untuk dibahas dalam rapat dan difinalisasikan sehingga dapat disampaikan sebagai Laporan Inpres dari unit eselon I setiap semester.
4) Laporan Semesteran dari unit eselon I, selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat
5) Laporan Inpres disampaikan kepada Presiden melalui Menpan-RB dan ditembuskan kepada Bappenas paling lambat 3 minggu setelah semester berakhir
Unsur yang terlibat: Adapun para pelaksana yang terlibat di dalam Laporan Inpres adalah sebagai berikut: 1) Kemenpan-RB 2) Sekretariat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 5 3) Asdep Evaluasi dari Kedeputian 4) Pusat Pengembangan Perumahan dan BLU-Pusat Pembiayaan
Perumahan 5) Biro Perencanaan dan Anggaran
Waktu Pelaksanaan: Pelaporan dilakukan 3 minggu setelah semester berakhir.
2. Laporan Internal
a. Laporan Menteri (Masukan dari Setmenpera, Deputi dan Unit Kerja
Eselon II Mandiri)
1) Laporan Bulanan
Laporan ini merupakan perangkat pemantauan pada tingkat Kementerian Perumahan Rakyat yang dilakukan secara periodik setiap bulannya oleh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri.
Kegiatan: Proses penyusunan Laporan Bulanan, yaitu sebagai berikut: a) Pengumpulan data dan informasi dari kegiatan prioritas dan kegiatan
non-prioritas di Kementerian yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri
b) Data dan informasi yang diperoleh disusun hingga dapat menerangkan perihal capaian kinerja dan penyerapan dana dari kegiatan prioritas maupun kegiatan non prioritas, yang terjadi di unit eselon II. Sehingga dapat dihasilkan laporan capaian kinerja dan penyerapan dana kegiatan di unit eselon II
c) Laporan dari unit eselon II, kemudian disampaikan kepada eselon I. Hal ini untuk dibahas dalam rapat dan difinalisasikan sehingga dapat disampaikan sebagai laporan dari unit eselon I
Lampiran III - 22
d) Laporan dari unit eselon I, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Anggaran
e) Undangan rapat pimpinan, untuk membahas laporan dari unit eselon I mengenai capaian dan penyerapan dana kegiatan prioritas dan non-prioritas. Kemudian hasil rapat menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Bulanan Kementerian
f) Penyampaian Laporan Kinerja Bulanan Kementerian kepada Menteri Perumahan Rakyat
Unsur yang terlibat: Adapun para pelaksana yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Kinerja Bulanan Kementerian adalah sebagai berikut: a) Asdep Evaluasi dari masing-masing Deputi Bidang b) Biro Perencanaan dan Anggaran
Waktu Pelaksanaan: Pelaporan dilakukan H+5 sampai dengan H+14 setelah periode satu bulan berakhir.
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN PELAKSANA
Laporan Satker : 1.Kegiatan Prioritas 2.Kegiatan Non Prioritas
Pelaporan: 1.Capaian Kinerja 2.Penyerapan Dana
Data dan Informasi : 1. Capaian Kinerja Unit
Eselon II 2. Penyerapan Dana Unit
Eselon II
Unit Eselon II
1. Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas/Non Prioritas
2. Penyerapan Dana Kegiatan Prioritas/Non Prioritas
Data dan Informasi: 1. Capaian Kinerja
Kegiatan Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
2. Penyerapan Dana Kegiatan Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
1.Pimpinan: Setmenpera
2.Peserta: Tetap: Deputi Bidang, Kepala Unit Eselon II Mandiri, Kepala BPA Tambahan: Undangan lain yang dianggap perlu
Unit Eselon I
Laporan ke Setmenpera melalui BPA: 1.Capaian Kinerja Kegiatan
Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
2. Penyerapan Dana Kegiatan Prioritas/Non Prioritas Unit Eselon I
Surat Undangan Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan Laporan Kinerja Bulanan Kementerian ke Menpera
Setmenpera
Gambar C-8 Mekanisme Laporan Bulanan Kementerian Perumahan Rakyat
Lampiran III - 23
3. Laporan tahunan
Laporan ini merupakan laporan Pemantauan dan Evaluasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan. Laporan yang disusun tidak hanya kinerja program dan kegiatan prioritas saja melainkan seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat sampai dengan akhir tahun.
MASUKAN KEGIATAN KELUARAN PELAKSANA
Laporan Satker :
Seluruh Kegiatan tahun sebelumnya
Pelaporan Kegiatan tahun
sebelumnya (max. minggu ke-1 Januari)
Laporan Tahunan
unit Eselon II
Unit Eselon II
Penyusunan Laporan Tahunan unit Eselon I
(max. minggu ke-2 Januari)
Laporan Tahunan
unit Eselon I Unit Eselon I
Penyerahan melalui BPA
Laporan Tahunan Eselon I (max. minggu ke-3 Januari)
Laporan Tahunan
Kemenpera
Penyampaian
Laporan Tahunan Kemenpera
dalam Sidang Kabinet (Minggu 1 Februari)
Laporan Tahunan
Kemenpera
Setmenpera (BPA)
Penyampaian kepada
Menpera untuk Disahkan (Minggu ke-4
Januari)
Laporan Tahunan Kemenpera yang Telah disahkan
Menpera
Gambar C-9 Mekanisme Laporan Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat
Kegiatan: Proses penyusunan Laporan Tahunan Kemenpera, yaitu sebagai berikut: a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh kegiatan di Kementerian
yang dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Desember. b. Data dan informasi yang diperoleh disusun hingga dapat menerangkan
perihal laporan manajerial dari seluruh kegiatan, yang terjadi di unit eselon
Lampiran III - 24
II. Sehingga dapat dihasilkan Laporan Tahunan di unit eselon II pada minggu ke-4 Januari di tahun berjalan.
c. Laporan Tahunan dari unit eselon II, kemudian disampaikan kepada eselon I. Hal ini untuk dibahas dalam rapat dan difinalisasikan sehingga dapat disampaikan sebagai Laporan Tahunan dari unit eselon I.
d. Laporan Tahunan dari unit eselon I, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Anggaran.
e. Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian, berdasarkan Laporan Tahunan eselon I.
f. Laporan Tahunan Kementerian disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat, untuk disetujui pada minggu ke-4 Februari
g. Laporan Tahunan Kementerian yang telah disetujui, kemudian disampaikan pada Sidang Kabinet Tahunan.
Unsur yang terlibat: Adapun para pelaksana yang terlibat di dalam Laporan Tahunan adalah sebagai berikut: a. Asdep Evaluasi dari masing-masing deputi bidang b. Biro Perencanaan dan Anggaran
Waktu Pelaksanaan: Pelaporan dilakukan mulai bulan Januari tahun berjalan sampai dengan minggu ke-4 Bulan Februari tahun berjalan. a. LaporanHasil Pengawasan Tahunan
Laporan hasil pengawasan tahunan bersifat rahasiadan kepentingan tertentu yang disusun oleh Inspektorat dan disampaikan kepada Menteri.
b. Laporan Khusus
Adalah laporan yang diperlukan oleh Pimpinan untuk kebutuhan yang bersifat permintaan insidentil dan khusus dari para pemangku kepentingan dengan format menyesuaikan kebutuhan.
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJAN FARIDZ
Lampiran III -
25
FORMAT LAPORAN PP 39
1. Formulir A, diisi oleh Unit Kerja Eselon II
FORMULIR A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN …. TA …
I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : [091] KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
[……….] [Unit Kerja Eselon I]
[Unit Kerja Eselon II]
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : [01] PELAYANAN UMUM 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : [01.03] PELAYANAN UMUM 4. Nomor Kode dan Nama Program : [091.01.01] Program … 5. OutCome Program : … 6. Indikator Kinerja Utama : [01] […dst] 7. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : [3769] … 8. Indikator Kinerja Kegiatan : [01] [..dst] 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke : …/… 10. Penangungjawab Kegiatan : [Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab] 11. Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan : 12. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Keg. : 13. Nomor Surat Pengesahan DIPA : …./…..-……/…/[thn]
Lampiran III -
26
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER KELUARAN (OUTPUT) Nomor Kode dan Nama
Keluaran (Output) Anggaran ( Rp. 000) Indikator Keluaran
(Output) Satuan (Unit) No. Loan PHLN Rupiah Total 1 2 3 4 5 6 7
…… ……dst Total
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER KELUARAN (OUTPUT)
Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output)
S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Lokasi Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…… ……dst Total S: Sasaran ; R: Realisasi
*) Total Sasaran dan Realisasi untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama
Keluaran (Output) Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
1 2 3 …
Tempat, [tanggal - bulan – tahun]
Penanggung Jawab Kegiatan
(…………………………………….)
Lampiran III -
27
2. Formulir B, diisi oleh pejabat Eselon I
FORMULIR B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM
TRIWULAN … TA … Unit Organisasi : [091] KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT [……] ... Nomor Surat Pengesahan DIPA : [jumlah] Surat Pengesahan DIPA (TERLAMPIR) Nomor Kode dan Nama Program : […] Program … OutCome Program : … Indikator Kinerja Utama : [01] : […dst]
Nomor Kode dan Nama Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan
Anggaran (Rp. 000) Keuangan (%) Satuan (Unit)
Fisik (%) Lokasi No. Loan PHLN RM TOTAL S R S R
(%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[kode keg] [01]
[…dst] [kode keg]
[01] […dst]
J U M L A H S= Sasaran ; R= Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang
Lampiran III -
28
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No Kode dan Nama Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan
Pihak yang di harapkan dapat
Membantu Penyelesaian
Masalah 1 2 3 4 5 -- -- -- -- --
[tempat], [tanggal-bulan-tahun]
Penanggung Jawab Program
(……………………………..)
Lampiran III -
29
FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN Kementerian/Lembaga : (a) Tahun : (b)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Lampiran III -
30
FORMAT PENETAPAN KINERJA
1. Penetapan Kinerja
--- Logo Lembaga ---
PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Lampiran III -
31
2. Lampiran Penetapan Kinerja
Kementerian Negara/Lembaga : (a) Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Anggaran : Kegiatan.......................... : Rp.......................... (c) Tempat, ........................, 20...
Menteri/ Pimpinan Lembaga ( ............................................. )
Lampiran III -
32
FORMAT ISIAN LAPORAN INSTRUKSI PRESIDEN (UKP-PPP)
PRIORITAS NASIONAL ….. [program]
8 PROGRAM - 18 RENAKSI - 54 SUB RENAKSI
STATUS : [tgl bln thn]
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09,
B12
% CAPAIAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 Rencana Aksi Sub rencana aksi 1
TARGET 1: TARGET B04: B04: TARGET B06: B06: TARGET B09: B09: TARGET B12: B12:
TARGET dst: TARGET B04: B04: TARGET B06: B06: TARGET B09: B09: TARGET B12: B12: Sub rencana aksi dst
TARGET dst: TARGET B04: B04: TARGET B06: B06: TARGET B09: B09: TARGET B12: B12:
Lampiran III -
33
FORMAT ISIAN LAPORAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN SEMESTER ... PERKEMBANGAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 INSTANSI PEMERINTAH : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Laporan : Tahun .....
NO PROGRAM
MATERI INSTRUKSI
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
INDIKATOR KINERJA PELAKSANA
HAMBATAN
PENYELESAIAN MASALAH URAIAN
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lampiran III -
34
FORMAT LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN
1. Laporan Bulanan Kementerian Dana APBN (a) Format Laporan Capaian Kinerja (Fisik)
No Program
Dana APBN (Rp) Total Anggaran
APBN (Rp)
Sasaran
Kendala Rencana Tindak Lanjut
Pagu Realisasi % Pagu dan
Realisasi target Realiasi %
Belanja Pembiayaan Belanja Pembiayaan
1. Kegiatan A
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
2 Kegiatan B
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
3 Kegiatan lain-lain
Lampiran III -
35
(b) Format Laporan Capaian Kinerja (Anggaran)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA TAHUN ANGGARAN xxxx Status (tgl-bln-thn)
BAGIAN ANGGARAN : 091
NO SATUAN KERJA
DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKS. TUGAS
LAINNYA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERKIM TOTAL PROGNOSA
PAGU DIPA
PENYERAPAN s/d (tgl-bln-thn)
PAGU DIPA
PENYERAPAN s/d (tgl-bln-thn) DIPA PENYERAPAN
s/d (tgl-bln-thn) DIPA FISIK PENYERAPAN s/d (tgl-bln-thn)
PENYERAPAN S/D 31-12-
2011 (Rp.
000.000) (Rp.
000.000) % (Rp. 000.000)
(Rp. 000.000) % (Rp.
000.000) (Rp.
000.000) % (Rp. 000.000) % (Rp.
000.000) % (Rp. 000.000) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=3+6+9 13=4+7+10 14 15 16 1 SEKRETARIAT KEMENPERA 2 PENGELOLAAN KAWASAN 3 PENGEMBANGAN PERUM. FORMAL 4 PEMBERDAYAAN PERUM. SWADAYA 5 PEMBIAYAAN PERUMAHAN 6 PENYEDIAAN PERUMAHAN 7 PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN 8 SKPD PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 091 BAGIAN ANGGARAN : 999 NO. SATUAN KERJA 1 BLU PST. PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2 PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 999 TOTAL BAGIAN ANGGARAN : 091 + 999
Lampiran III -
36
2. Laporan Bulanan Kementerian Dana PHLN
No Program
Dana PHLN (Rp) Total Anggaran
APBN (Rp)
Sasaran
Kendala Rencana Tindak Lanjut
Pagu Realisasi % Pagu dan Realisasi target Realiasi %
Belanja Pembiayaan Belanja Pembiayaan
1. Kegiatan A
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
2 Kegiatan B
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
3 Kegiatan lain-lain
Lampiran III -
37
3. Laporan Bulanan Kementerian Dana BLU (a) Neraca
NERACA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PER - BULAN TAHUN .....
(Dalam Rupiah) URAIAN TAHUN 2011 ASSET
ASET LANCAR KAS DAN SETARA KAS KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Operasional Perkantoran Pengelolaan Kas Kecil Rekening Operasional pada Bank... Deposito PK - Operasional pada Bank .... TOTAL KAS DAN SETARA KAS PIUTANG Piutang lain-lain Piutang Pegawai Uang Muka Operasional Uang Muka Perjadin TOTAL PIUTANG Perlengkapan kantor Beban diBayar Dimuka INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Pembiayaan Pada Bank.... TOTAL INVESTASI ASET TETAP
Lampiran III -
38
PERALATAN DAN MESIN ASET LAIN-LAIN Dana Kelolaan Rekening Dana Kelolaan pada Bank.... TOTAL Dana Kelolaan Pengelolaan Kas Deposito Pengelolaan Kas - Kelolaan pada Bank ...... Total Pengelolaan Kas Total Aset Lain-Lain TOTAL ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR PAJAK PPH PASAL 21 PAJAK PPH PASAL 23 PAJAK PPN PAJAK PPH PASAL 22 TOTAL KEWAJIBAN EKUITAS SURPLUS S/D TAHUN LALU SURPLUS S/D PERIODE INI EKUITAS PEMERINTAH TOTAL EKUITAS TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Lampiran III -
39
(b) Laporan Aktivitas
LAPORAN AKTIVITAS
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PER - BULAN TAHUN .....
(Dalam Rupiah)
PENDAPATAN Saldo Awal Pendapatan Operasional Rekening Bank... Pendapatan Operasional Program Bank.... Pendapatan Operasional Dana Kelolaan Bank.... Pendapatan Operasional Pengelolaan Kas- Bank... TOTAL PENDAPATAN BEBAN
BEBAN LAYANAN
Beban Pegawai Beban Bahan Beban Perjalanan Dinas Beban Layanan Lain-Lain TOTAL BEBAN LAYANAN BEBAN PEMASARAN Beban Pegawai Beban Bahan dan Fasilitas Pendukung Beban Perjalanan Dinas Beban Marketing Lain-Lain TOTAL BEBAN PEMASARAN
Lampiran III -
40
BEBAN UMUM Beban Pegawai Beban ATK & Administrasi Perkantoran Beban Pemeliharaankendaraan , gedung & Bangunan Beban Perjalanan Dinas Beban Honor Konsultan/Profesional Beban Sewa Beban Layanan Daya dan Jasa Beban Administrasi Lainnya TOTAL BEBAN UMUM BEBAN KEUANGAN Beban Pegawai Honor Narasumber Beban Bahan dan Fasilitas Pendukung Beban Perjalanan Dinas TOTAL BEBAN KEUANGAN TOTAL BEBAN SURPLUS
Lampiran III -
41
(c) Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
PER - BULAN TAHUN ..... (Dalam Rupiah)
URAIAN TAHUN 2011 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL ARUS KAS MASUK Piutang Deposito Kelolaan pada Bank ......... Piutang Deposito Operasional pada Bank ........... Piutang Program pada Bank ........ Pungutan pajak oleh Bendahara PPh 21 Pungutan pajak oleh Bendahara PPh 22 Pungutan pajak oleh Bendahara PPh 23 Pungutan pajak oleh Bendahara PPN Pendapatan Operasional Rekening Bank.... Pendapatan Operasional Program Bank.... Pendapatan Operasional Program Bank.... Pendapatan Operasional Dana Kelolaan Bank ..... Pendapatan Operasional Pengelolaan Kas Bank..... Pemberian Kesalahan Pembebanan Pajak dan Materai ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
ARUS KAS KELUAR Setoran pajak oleh Bendahara PPh 21 Setoran pajak oleh Bendahara PPh 22 Setoran pajak oleh Bendahara PPh 23 Setoran pajak oleh Bendahara PPN Pemberian Pinjaman Kepada Pegawai Pemberian Kesalahan Pembebanan Pajak dan Materai Uang Muka Perjadin Uang Muka Operasional Perlengkapan kantor Beban diBayar Dimuka Biaya Bidang Layanan Biaya Bidang Pemasaran
Lampiran III -
42
Biaya Bagian Tata Usaha Biaya Bidang Keuangan ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASIONAL TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS KAS MASUK Investasi Pembiayaan Pada BANK .........
ARUS KAS KELUAR Peralatan&Mesin Investasi Pembiayaan Pada BANK .......... ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS KAS MASUK Perolehan Ekuitas Dana Pemerintah ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN
ARUS KAS KELUAR Pengembalian Ekuitas Dana Pemerintah ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
KENAIKAN / PENURUNAN KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR
Lampiran III -
43
FORMAT LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN
1. Laporan Tahunan Kementerian Dana APBN
(a) Capaian Kinerja (Fisik)
No Program
Dana APBN (Rp) Total
Anggaran APBN (Rp)
Sasaran
Kendala Rencana Tindak Lanjut
Pagu Realisasi % Pagu dan Realisasi target Realiasi %
Belanja Pembiayaan Belanja Pembiayaan
1. Kegiatan A
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
2 Kegiatan B
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
3 Kegiatan lain-lain
Lampiran III -
44
(b) Capaian Kinerja (Anggaran)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA TAHUN ANGGARAN xxxx Status (31 Desember [tahun])
BAGIAN ANGGARAN : 091
NO SATUAN KERJA
DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKS. TUGAS
LAINNYA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN PERKIM TOTAL
PAGU DIPA
PENYERAPAN s/d 31-12-[tahun]
PAGU DIPA
PENYERAPAN s/d 31-12-[tahun] DIPA
PENYERAPAN s/d 31-12-
[tahun] DIPA FISIK PENYERAPAN
s/d 31-12-[tahun]
(Rp. 000.000)
(Rp. 000.000) % (Rp.
000.000) (Rp.
000.000) % (Rp. 000.000)
(Rp. 000.000) % (Rp.
000.000) % (Rp. 000.000) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=3+6+9 13 14=4+7+10 15 1 SEKRETARIAT KEMENPERA 2 PENGELOLAAN KAWASAN 3 PENGEMBANGAN PERUM. FORMAL 4 PEMBERDAYAAN PERUM. SWADAYA 5 PEMBIAYAAN PERUMAHAN 6 PENYEDIAAN PERUMAHAN 7 PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN 8 SKPD PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 091 BAGIAN ANGGARAN : 999 NO. SATUAN KERJA 1 BLU PST. PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2 PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 999 TOTAL BAGIAN ANGGARAN : 091 + 999
Lampiran III -
45
2. Laporan Tahunan Kementerian Dana PHLN
No Program
Dana PHLN (Rp) Total
Anggaran APBN (Rp)
Sasaran
Kendala Rencana Tindak Lanjut
Pagu Realisasi % Pagu dan Realisasi target Realiasi %
Belanja Pembiayaan Belanja Pembiayaan
1. Kegiatan A
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
2. Kegiatan B
a. Sub Kegiatan 1
b. Sub Kegiatan 2
c. dll
3. Kegiatan lain-lain
Lampiran III -
46
3. Laporan Tahunan Kementerian Dana BLU (a) Neraca
NERACA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN .....
(Dalam Rupiah) URAIAN TAHUN 2011 ASSET
ASET LANCAR KAS DAN SETARA KAS KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Operasional Perkantoran Pengelolaan Kas Kecil Rekening Operasional pada Bank... Deposito PK - Operasional pada Bank .... TOTAL KAS DAN SETARA KAS PIUTANG Piutang lain-lain Piutang Pegawai Uang Muka Operasional Uang Muka Perjadin TOTAL PIUTANG Perlengkapan kantor Beban diBayar Dimuka INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Pembiayaan Pada Bank.... TOTAL INVESTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN ASET LAIN-LAIN Dana Kelolaan Rekening Dana Kelolaan pada Bank.... TOTAL Dana Kelolaan Pengelolaan Kas
Lampiran III -
47
Deposito Pengelolaan Kas - Kelolaan pada Bank ...... Total Pengelolaan Kas Total Aset Lain-Lain TOTAL ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR
PAJAK PPH PASAL 21 PAJAK PPH PASAL 23 PAJAK PPN PAJAK PPH PASAL 22 TOTAL KEWAJIBAN EKUITAS SURPLUS S/D TAHUN LALU SURPLUS S/D PERIODE INI EKUITAS PEMERINTAH TOTAL EKUITAS TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Lampiran III -
48
(b) Laporan Aktivitas
LAPORAN AKTIVITAS BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN .....
(Dalam Rupiah)
PENDAPATAN Saldo Awal Pendapatan Operasional Rekening Bank... Pendapatan Operasional Program Bank.... Pendapatan Operasional Dana Kelolaan Bank.... Pendapatan Operasional Pengelolaan Kas- Bank... TOTAL PENDAPATAN BEBAN
BEBAN LAYANAN
Beban Pegawai Beban Bahan Beban Perjalanan Dinas Beban Layanan Lain-Lain TOTAL BEBAN LAYANAN BEBAN PEMASARAN Beban Pegawai Beban Bahan dan Fasilitas Pendukung Beban Perjalanan Dinas Beban Marketing Lain-Lain TOTAL BEBAN PEMASARAN BEBAN UMUM Beban Pegawai Beban ATK & Administrasi Perkantoran Beban Pemeliharaankendaraan , gedung & Bangunan Beban Perjalanan Dinas Beban Honor Konsultan/Profesional Beban Sewa
Lampiran III -
49
Beban Layanan Daya dan Jasa Beban Administrasi Lainnya TOTAL BEBAN UMUM BEBAN KEUANGAN Beban Pegawai Honor Narasumber Beban Bahan dan Fasilitas Pendukung Beban Perjalanan Dinas TOTAL BEBAN KEUANGAN TOTAL BEBAN SURPLUS
Lampiran III -
50
(c) Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN ..... (Dalam Rupiah)
URAIAN TAHUN 2011 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL ARUS KAS MASUK Piutang Deposito Kelolaan pada Bank ......... Piutang Deposito Operasional pada Bank ........... Piutang Program pada Bank ........ Pungutan pajak oleh Bendahara PPh 21 Pungutan pajak oleh Bendahara PPh 22 Pungutan pajak oleh Bendahara PPh 23 Pungutan pajak oleh Bendahara PPN Pendapatan Operasional Rekening Bank.... Pendapatan Operasional Program Bank.... Pendapatan Operasional Program Bank.... Pendapatan Operasional Dana Kelolaan Bank ..... Pendapatan Operasional Pengelolaan Kas Bank..... Pemberian Kesalahan Pembebanan Pajak dan Materai ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASIONAL ARUS KAS KELUAR Setoran pajak oleh Bendahara PPh 21 Setoran pajak oleh Bendahara PPh 22 Setoran pajak oleh Bendahara PPh 23 Setoran pajak oleh Bendahara PPN Pemberian Pinjaman Kepada Pegawai Pemberian Kesalahan Pembebanan Pajak dan Materai Uang Muka Perjadin Uang Muka Operasional Perlengkapan kantor Beban diBayar Dimuka Biaya Bidang Layanan Biaya Bidang Pemasaran Biaya Bagian Tata Usaha Biaya Bidang Keuangan ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASIONAL TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Lampiran III -
51
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS KAS MASUK Investasi Pembiayaan Pada BANK .........
ARUS KAS KELUAR Peralatan&Mesin Investasi Pembiayaan Pada BANK .......... ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS KAS MASUK Perolehan Ekuitas Dana Pemerintah ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN
ARUS KAS KELUAR Pengembalian Ekuitas Dana Pemerintah ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
KENAIKAN / PENURUNAN KAS SALDO KAS AWAL SALDO KAS AKHIR