pedoman umum urban poverty project 2 - bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek

52 Pedoman Umum

BabIV

BabIV

Langkah - LangkahPelaksanaan Proyek

Langkah-langkah pelaksanaan P2KP pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran; pusat,daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (paralel) atau menerus, seperti antaralain pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi tahappersiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan) dan tahap pelaksanaan (actual implementation).Untuk menghindarkan terjadinya anggapan yang salah mengenai adanya urutan langkah baku dari awal sampai akhir,maka dalam Buku Pedoman ini berbagai jenis kegiatan dikelompokkan ke dalam tahap persiapan dan pelaksanaan.Khusus di tahap pelaksanaan, kumpulan kegiatan dikelompokkan dengan berorientasi pada komponen proyekPengembangan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas untuk Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah, PelaksanaanKomponen Dana BLM, dan Pelaksanaan Komponen Dana PAKET.Perlu diperhatikan bahwa daftar kegiatan yang tertulis dalam Buku Pedoman Umum ini adalah jenis kegiatan utamasaja sedangkan untuk kegiatan pendukung, seperti antara lain: pelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat lebih rincidalam Buku Pedoman Pelatihan serta Pedoman Sosialisasi.Demikian pula Buku-Buku Pedoman dan Panduan lainnya.

4.1. TAHAP PERSIAPANTahap persiapan ini pada dasarnya adalahmenyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkatpusat maupun daerah, agar lebih memahami

P2KP dan mendorong integrasi sertasinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusatmaupun di daerah.

Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan

No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN

Orientasi P2KP untukinternal Ditjen Perumahandan Permukiman Dept.Kimpraswil

Lokakarya orientasi P2KPtingkat Pusat.

Pencanangan P2KP mulaidilaksanakan

Penyelenggara : PMUPeserta: Eselon 3 dan 4 sertafungsional Ditjen Perkim, Dept.KimpraswilFasilitator : Tim advisory

Penyelenggara : Tim Interdept.Peserta : Staf proyek, PMU danTim Pokja/Teknis Inter Dept.Fasilitator : Tim Advisory

Penyelenggara : PMUFasilitator : Menteri Permukimandan Prasarana Wilayah

Seluruh staf eselon 3 & 4serta tenaga fungsional diDitjen Perkim memilikipemahaman yang samatentang P2KP

Seluruh staf Proyek, PMUdan wakil intansi terkaitdalam Tim Koor-dinasiNasional P2KP memilikipemahaman sama tentangP2KP.

Momentum P2KP dimulai

Lihat kerangka acuanlokakarya


1.

2.

3.

53Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan


Pelatihan dasar P2KPbagi KonsultanManajemen Pusat (KMP)

Pelatihan dasar P2KPbagi KonsultanManajemen Wilayah(KMW)

Pelatihan dasar P2KPdan TOT bagi Tim PelatihP2KP

Lokakarya orientasi P2KPtingkat nasional

Lokakarya orientasi P2KPtingkat propinsi

Serangkaian lobby-lobby,silaturahmi sosial dansosialisasi awal kpdperangkat pemkot/kabupaten & kelompokstrategis di tingkatkota/kabupaten.

Pelatihan dasar P2KPbagi Pemerintah DaerahTkt Kota/Kab. (TimKoordinasi Kota/ Kab.,PJOK-PJOK & KPK-DBila sudah terbentuk)

Penyelenggara : PMUPeserta : Seluruh Staf KMP (TimLeader, Co-Team Leader,Tenaga Ahli dan lainnya).Fasilitator : Tim Advisory

Penyelenggara : KMPPeserta : Seluruh Staf KMW(Tim Leader, Co-Tim Leader,Tenaga Ahli dan lainnya).Fasilitator : Advisory & KMP

Penyelenggara : KMPPeserta : Tenaga PelatihFasilitator : Tim Advisory

Penyelenggara : PMUPeserta : Dirjen & wakil-wakilinstansi pusat terkait, Gubernur,Ketua DPRD Prop., KetuaBappe-prop. wilayah sasaranP2KP.Fasilitator: KMP, Tim Pelatih danTim Advisory

Penyelenggara: PempropPeserta: Walikota/Bupati,Kepala Beppekota/Kab, KPK-prop & KPK-kota/kab, ketuakomisi DPRD terkait, & kelompokstrategis.Fasilitator: PMU, Tim Interdept &KMW

Penyelenggara: KMWPeserta: Bupati/Walikota, ketuaDPRD, pejabat pemkot/kab,tokoh formal dan tokoh informalyang berpengaruh di kota/kab.setempat.

Penyelenggara: Pemkot/kabPeserta: Anggota Tim Koord.Kota/Kabupaten, KPK-Kot/Kab,PJOK dan kelompok pedulisetempat.Fasilitator: KMW & Tim Pelatih

Konsultan paham danterjadi persamaan pemaha-man mengenai P2KP

• Rencana tindak pelaksana-an P2KP di lapangandisetujui PMU

• Konsultan pelaksanapaham & penyamaanpersepsi ttg P2KP

• Rencana tindak pelaksa-naan P2KP di lapangan

Tersedianya Tim Pelatihkhusus P2KP

Eselon 1 & 2 instansi pusatterkait, Gubernur, DPRDProp, dan Bappeprop, di wi-layah sasaran P2KP paham& penyamaan persepsimengenai P2KP.

Walikota, Bupati, KepalaBappekot/Kab,KPK, ketuakomisi DPRD terkait dankelompok stra-tegis di lokasipropinsi penerima P2KP pa-ham dan terjadi persamaanpersepsi mengenai P2KPserta rencana pelaksanaanP2KP dapat disepakati

• Penerimaan perangkatpemkot/kab, DPRD dankelompok strategis thdpkeberadaan KMW untukmemfasilitasi proseskegiatan P2KP di kota/ kabbersangkutan

• Kesepakatan Rencanapelaksanaan PelatihanDasar, Lokakarya orientasiP2KP dan kegiatan P2KPlainnya di kota/kab sasaran

Tim Koord. P2KP, KPK Kota/Kab, dan PJOK paham sub-stansi serta ada persamaanpersepsi mengenai P2KPdan rencana pelaksanaanP2KP dapat disepakati

Lihat TOR, GBPP danmodul pelatihan.

Lihat TOR, GBPP danmodul pelatihan.

Lihat GBPP TrainingOf Trainer (TOT)



• Dilakukan di bulanke-1 stlh KMWmobilisasi

Sebelumnya perludilakukan dengarpendapat dgn DPRDoleh TKPP difasilitasiKMW. Bulan ke-1 stlhKMW mobilisasi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

54 Pedoman Umum


Lokakarya orientasi P2KPtingkat Kota/Kabupaten

Lokakarya OrientasiP2KP tingkat kecamatan

Penyelenggara: Pemkot/kabPeserta : Camat, Lurah/ Kades,Dinas/Instansi terkait & Tokoh-tokoh masyarakat/ kelompokstrategisFasilitator: Tim Koordinasi Kota/Kab, KPK-D, PJOK dankelompok peduli setempatNara Sumber: KMW & Pemkot/kabupaten

Penyelenggara: PJOKPeserta: Wakil-wakil kelurahan/desa: DK atau BPD, Ka.Dusun,RW, RT, wakil organisasimasyarakat, dan tokoh-tokohmasyarakat dari seluruh calonlokasi kelurahan sasaran dikecamatan bersangkutan.Fasilitator : PJOK, KPK-D dankelompok peduliNara Sumber: Pejabat pemdasetempat dan KMW

Camat, Dinas/Instansiterkait, Tokoh Masyarakat &Kelompok Strategis pahamdan terjadi persamaanpersepsi, integrasi &sinkronisasi P2KP di daerahdengan proyek lain

Lurah/Kades, RW, Dusun,BPD/DK, tokoh masyarakatsetempat paham substan-si, nilai, prinsip, & mekanis-me pelaksanaan P2KP.Kesepakatan RencanaTindak Lanjut untukmeneruskan informasikepada masyarakat danmengadakan rembugwarga untuk menerima ataumenolak pelaksa-naanP2KP dan memilih RelawanMasyarakat

Pembicara adalahTKPP,KPK-D & PJOK yang ikutpelatihan dasar P2KP,KMW & Pemkot/kab sbgnara sumber.Bulan ke-2 stlh KMWmobilisasi

Kerangka acuanlokakarya orientasitingkat KecamatanDilaksanakan pd bulanke-2 stlah KMWmobilisasi

11.

12.

4.2. TAHAP PELAKSANAANPrinsip dasar keseluruhan pelaksanaankegiatan di tingkat masyarakat kelurahanhingga ke tingkat kota/kabupaten tidak bolehdipahami hanya sebagai suatu proses yangdilakukan secara administratif formal danmekanisme prosedural semata, namun yanglebih penting adalah “dinamika proses” daripelaksanaan kegiatan dalam mencapaikeberhasilan proyek.

Pembobotan substansi pada dinamika prosesmenuntut tumbuhnya kesadaran kritismasyarakat dan para pihak terkait dalammelakukan setiap langkah kegiatan, yaknipemahaman tentang mengapa, apa, untukapa dan bagaimana suatu kegiatan tersebutdilakukan.

Hal ini sesuai dengan hakekat partisipasimasyarakat yang tidak dimaknai hanyamenyerahkan keputusan dan segala sesuatu-nya kepada masyarakat, tetapi justru harusmendorong dan menumbuhkembangkan’kesadaran kritis masyarakat’. Dimanamasyarakat telah paham terhadap resiko,tanggungjawab, hak dan kewajiban yang

timbul dari segala konsekuensi atas keputusanyang akan diambilnya. Dalam hal ini, seluruhpihak yang terkait pada pelaksanaan P2KPdiharapkan senantiasa mampu mengambilkeputusan dan melaksanakan kegiatan yanglebih adil, berpihak pada masyarakat miskin,lebih arif, lebih jujur, lebih berorientasi padakemandirian dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain, substansi kegiatan P2KPdi tingkat masyarakat serta pemerintah kota/kabupaten pada dasarnya adalah proses untukmenumbuhkembangkan kemandirian dankeberlanjutan upaya-upaya penanggulangankemiskinan, melalui proses pembelajaran danpelembagaan nilai-nilai luhur kemanusiaan(Gerakan Moral), prinsip-prinsip kemasyara-katan (Good Governance), dan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan (Tridaya).

Untuk mewujudkan hal itu, tahap pelaksanaankegiatan P2KP terdiri dari kegiatan-kegiatanyang dikelompokkan berdasarkan komponenproyek, yakni: pengembangan masyarakatdan penguatan kapasitas untuk mengedepan-kan peran pemerintah daerah, penyediaanDana BLM serta penyediaan dana PAKET.


a) Pengembangan masyarakat danpenguatan kapasitas untuk menge-depankan peran Pemerintah DaerahPelaksanaan P2KP pada tahap awaldimulai dengan serangkaian kegiatan yangberkaitan dengan proses pemberdayaan/pengembangan masyarakat (CommunityEmpowerment) dan pengembangankapasitas untuk mengedepankan peranpemerintah daerah, khususnya penguatanperan dan fungsi KPK setempat dalammenyusun Dokumen Strategi Penanggu-langan Kemiskinan (SPK) di wilayahnyadan melembagakan Komunitas BelajarPerkotaan (KBP).

a.1. Pengembangan MasyarakatBeberapa prinsip dasar yang harusdiperhatikan dan dilaksanakan dengansungguh-sungguh oleh para pelakuP2KP dalam pelaksanaan kegiatanpengembangan atau pemberdayaanmasyarakat, adalah sebagai berikut:

a.1.1. Prinsip Membangun DariDalam (Development from within)Substansi dasar pemberdayaanmasyarakat dititikberatkan padamemulihkan dan melembagakankembali kapital sosial yang dimilikimasyarakat, yakni dengan mendo-rong masyarakat mampu mening-katkan kepedulian, kesatuan sertasolidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu me-nanggulangi masalah kemiskinan diwilayahnya secara mandiri dan ber-kelanjutan, dengan bertumpu padanilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan danprinsip-prinsip Tridaya.

Hasil yang diharapkan dari prosespemberdayaan masyarakat adalahtumbuhnya kesadaran kritis masya-rakat bahwa persoalan kemiskinandi wilayahnya hanya akan bisadiatasi oleh mereka sendiri, dengancara; (i) bertumpu pada keswadaya-an, kemandirian dan pembangunanberkelanjutan, (ii) pengambilan

keputusan serta tindakan yang lebihadil, lebih jujur dan lebih berpihakpada masyarakat miskin, dan (iii)upaya menggali dan menggalangsegenap potensi kepedulian, kere-lawanan/keikhlasan, solidaritas dankesatuan sosial.

Prinsip dasar pemberdayaan masya-rakat yang harus diyakini olehsemua pihak adalah bahwa prosesmenumbuhkan kesadaran kritismasyarakat tidak akan efektifdengan hanya bertumpu atau selalumengandalkan pendampingan daripihak luar, baik itu fasilitator,konsultan maupun pemerintah.Terlebih apabila substansi pem-berdayaan masyarakat ini terkaiterat dengan perubahan perilakumasyarakat. Peran dari pendam-pingan pihak luar masyarakat hanyasebagai pelengkap dari adanyainisiatif, prakarsa, komitmen,kepedulian, motivasi dan ikhtiar darimasyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, tingkat keberhasilanpelaksanaan P2KP di suatu lokasisasaran sebagian besar sangat ter-gantung pada kepedulian, komit-men, motivasi dan ikhtiar masyara-kat setempat. Melalui cara pandangdemikian, masyarakat dapat me-nempatkan P2KP sebagai saranaproses pembelajaran masyarakatuntuk terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baikdan efektif, baik itu menyangkut polapikir, pola perilaku, pola tindak,dll.Inilah yang menjadi ruh pendekatanmembangun masyarakat dari dalam(development from within).Pada sisi lain, bagi para pendamping(fasilitator, konsultan dll), prinsipmembangun dari dalam bermaknategas bahwa proses pendampingansetiap tahapan kegiatan selayaknyatidak boleh dilaksanakan sendirioleh para pendamping, tetapi justru

56 Pedoman Umum

lebih dititikberatkan pada prosespembelajaran masyarakat agarmereka mampu melakukan tahapankegiatannya sendiri serta dapatmenumbuhkan kesadaran kritisterhadap substansi mengapa danuntuk apa suatu kegiatan itu harusdilakukan.

a.1.2. Prinsip Kerelawanan (Volun-teerisme)Proses pengembangan masyarakatdengan prinsip ‘membangunmasyarakat dari dalam ’ akanmembutuhkan pelopor-peloporpenggerak dari masyarakat sendiriyang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas,peduli, adil, jujur dan memilikikomitmen kuat bagi kemajuanmasyarakat di wilayahnya. ’Prosesmembangun dari dalam’ tidak akanterlaksana apabila pelopor-peloportersebut merupakan individu atausekumpulan individu yang hanyamemiliki pamrih pribadi danmementingkan kepentingan pribadiserta golongan/kelompoknya saja.

Dengan kata lain, perubahan peri-laku masyarakat akan sangat diten-tukan relawan-relawan setempatsebagai motor penggerak yang me-miliki ’moral’ baik atau diakuikualitas sifat kemanusiaannya,dibandingkan dengan pribadi yangbertumpu pada pengalaman,pendidikan, status sosial, dll.

Didasarkan keyakinan inilah, P2KPmendorong seluruh masyarakatagar membuka kesempatan seluasmungkin bagi warga-warganya yangikhlas, jujur, adil, relawan, peduli dankomitmen untuk membantu dalammelaksanakan seluruh tahapankegiatan P2KP, sehingga dapat ber-manfaat seluruh masyarakat diwilayahnya, khususnya bagimasyarakat miskin.

Relawan-relawan yang diusulkanmasyarakat tidak menjadi bagiandari struktur KMW ataupunfasilitator, namun akan didampingikhusus melalui proses penguatankapasitas (capacity building) agarlebih mampu memahami substansiP2KP berikut tahapan-tahapankegiatannya, baik dengan carapendampingan oleh fasilitator, onthe job training (magang), coaching,praktek, forum koordinasi dankonsultasi, pelatihan kelas, dll.

Pengertian relawan-relawanmasyarakat dalam P2KP meng-andung makna yang cukup luas,antara lain: (i) Relawan-relawanmasyarakat dalam P2KP yangterlibat mendalam secara khususdalam satu atau beberapa tahapankegiatan P2KP, misalnya RefleksiKemiskinan, Pemetaan Swadaya,Pembentukan BKM, PerencanaanPartisipatif, dengan menjadi utusanwarga atau panitia-panitia daripelaksanaan tahapan kegiatandimaksud. (ii) Relawan-relawanmasyarakat yang ikut dalam strukturyang dibangun masyarakat untukmelaksanakan P2KP, misalnyaAnggota BKM, Pengurus KSM,Panitia Pembangunan Prasarana,Panitia Kegiatan Sosial, dll, serta(iii) Relawan-relawan yang mengikutiseluruh proses pelaksanaan P2KPuntuk membantu masyarakat ataubahkan relawan-relawan yang tidakikut terlibat dalam pelaksanaanmaupun organisasi P2KP, namunmemberikan kontribusi nyata bagikelancaran P2KP di kelurahannya.


Relawan-relawan masyarakat memiliki posisi yangsama dan tidak ada perlakuan khusus (privillege).Ciri Utama relawan-relawan masyarakat adalahsama, yakni; Orang-orang atau warga masyarakatsetempat yang bersedia mengabdi secara ikhlasdan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberikanimbalan, rendah hati, berkorban, diusulkan sertadipilih oleh masyarakat berdasarkan kualitas sifatkemanusiaan atau moralitasnya, dan memilikikepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagiupaya memperbaiki kesejahteraan masyarakatmiskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upayakemajuan masyarakat dan kondisi lingkunganpermukiman di wilayahnya.Dalam konteks keberlanjutan P2KP, relawan-relawan akan menjadi tulang punggungpelembagaan ‘Komunitas Belajar Kelurahan’.

Agar relawan-relawan masyarakattersebut mampu menjadi motorpenggerak masyarakat denganmelaksanakan tahapan kegiatanP2KP sesuai ketentuan, makapengabdian mereka akan didukungoleh pendampingan intensif dari timfasilitator yang ditugaskan diwilayahnya.

Bagi Tim fasilitator, relawan-relawanmasyarakat harus dipandangsebagai ujung tombak sekaliguskunci yang sangat menentukanberhasil tidaknya masyarakatmelakukan proses pembelajaranmelembagakan nilai-nilai luhuruniversal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan danTridaya, dalam rangka terwujudnyakemandirian dan keberlanjutanupaya menanggulangi masalahkemiskinan di wilayah setempat.

a.1.3. Prinsip Pertumbuhan Organik& Dinamis (Organic Development)Siklus kegiatan P2KP disiapkansecara sistemik untuk mendorongtumbuhnya ‘kesiapan dan kesadarankritis masyarakat’ di kelurahansasaran agar mampu menang-gulangi kemiskinan di wilayahnyasecara mandiri dan berkelanjutan.

Proses penumbuhan kesiapan dankesadaran kritis masyarakatmemang memerlukan waktu, karena

bukan merupakan proses yangdijalankan secara instan (serbacepat, formalitas dan mekanistis).Meskipun demikian, dibutuhkanmanajemen pengendalian proses dilapangan secara tepat agar tidakmenjadi berlarut-larut dan bertele-tele, yang pada akhirnya menim-bulkan kefrustasian masyarakat.

Padahal keterlambatan-keter-lambatan atau berlarut-larutnyaproses di lapangan pada umumnyaterjadi disebabkan adanya kegiatandi masyarakat di lokasi tertentu yangstagnant, vakum, dan terhentisesaat, karena harus menungguselesainya aktivitas yang sama dikelurahan lain atau menunggupelaksanaan kegiatan yang dise-lenggarakan secara terpusat (mis.pelatihan yang dikoordinir KMW, dll).Oleh karena itu, para pelaku P2KPdiharapkan dapat memahami artipenting pertumbuhan organik suatumasyarakat, yakni terselenggaranyarangkaian aktivitas pembelajaranmasyarakat di lokasi sasaran dalampelaksanaan P2KP secara ber-kesinambungan tanpa adanyakegiatan tambahan, yang disengajaataupun tidak disengaja, akanmenghentikan sementara aktivitasmasyarakat di lokasi sasaran itu.

Terkait dengan upaya membangunpertumbuhan organik tersebut,P2KP merancang proses pendam-pingan secara langsung dan intensifoleh Tim fasilitator yang berkedu-dukan di kecamatan, sehingga timfasilitator bersama relawan-relawanmampu memfasilitasi masyarakatkelurahan untuk melaksanakan ke-giatan P2KP scr berkesinambungan.

Kalaupun dirasakan cukup beratuntuk menjaga kesinambungankegiatan di tingkat kelurahan, makasetidaknya kesinambungan tetapterjaga di tingkat kecamatan.

58 Pedoman Umum

Oleh karena itu, ketika seluruh atausebagian besar kelurahan dalamsatu kecamatan telah selesaimelaksanakan satu siklus kegiatanP2KP, maka dapat segera ditindak-lanjuti dengan siklus berikutnya.

Dapat disimpulkan bahwa sebagianbesar strategi pendampinganpemberdayaan masyarakat yangdilakukan di P2KP akan bertumpu

pada strategi pelaksanaan kegiatandi tingkat kelurahan dan kecamatansasaran, yang dikoordinir oleh Timfasilitator setempat.

Gambaran umum mengenai prosespelaksanaan kegiatan pengembanganmasyarakat di tingkat kelurahan dapat dilihatpada gambar 4.1. berikut.

Gambar 4.1. SIKLUS KEGIATAN PEMBELAJARAN MASYARAKATDI TINGKAT KELURAHAN

Rembug Kesiapan Masyarakat

FGD Refleksi Kemiskinan

Pemetaan Swadaya

(CSS)

Pembentukan BKM

FGD Institusi dan Kepemimpinan Moral

Pemilihan Anggota-Anggota BKM

Dokumen SPK & PJM/Renta Pronangkis Kelurahan

Membangun KSM-KSM

Pembelajaran BLM Tridaya

Sosialisasi awal dan

Lobby-lobby Kelompok Strategis

Sosialisasi Intensif dan Pendaftaran Relawan Warga

Refleksi Pronangkis

(Review)

Tahun ke-2 dan seterusnya

Seleksi PAKET evaluasi kinerja BKM Berdaya

Akhir Tahun ke-1

Keterangan:

Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan

Hubungan Keterkaitan


Adapun rangkaian kegiatan-kegiatan pokok komponen pengembangan masyarakat dalampelaksanaan P2KP secara umum adalah sbb:


Serangkaian lobby-lobby,silaturahmi sosial dansosialisasi awal kepadaperangkat kelurahan &kelompok strategis ditingkat kelurahan.

Rembug warga tingkatdesa/ kelurahan untukmenyatakan kesiapanwarga melaksanakanP2KP sesuai proses danketentuan P2KP.

Sosialisasi intensif subs-tansi P2KP sbg prosespembelajaran serta pe-lembagaan prinsip & nilaidi P2KP serta Sosialisasiperan strategis relawan-relawan masyarakat dlmpenanggulangan kemis-kinan, dan ditindaklanjutidengan pendaftaranrelawan-relawan wargasebagai Anggota Timrefleksi kemiskinan

Penyelenggara: Perangkat ke-lurahan dan kelompok strategisPeserta: Perangkat kelurahan,tokoh formal dan tokoh informalyang berpengaruh, kelompokstrategis/peduli setempat.Fasilitator: Perangkat kelurahan& Fasilitator

Penyelenggara: Lurah/Kades.Peserta: Ketua RW, RT, Dusun,Tokoh Masyarakat, perwakilanorganisasi masyarakat, danwarga miskin setempat.Fasilitator: Perangkat kelurahan& Fasilitator

Penyelenggara: Lurah/ Kades& RW/RTPeserta: Representasi Segenapmasyarakat kelurahan sasaran,terutama warga miskinFasilitator: Perangkatkelurahan, relawan-relawandan Fasilitator

Paham gambaran P2KP scrumum &konsekuensinyaKesepakatan rencana melak-sanakan Rembug KesiapanMasyarakat utk menyatakankesediaan atau ketidaksedia-an masyarakat setempatberpartisipasi dlm P2KP

Warga masy. miskin, perang-kat kelurahan, RW & tokohmasyarakat paham gambar-an umum konsep & proseskegiatan P2KPKesepakatan bersama untukmenyatakan kesiapan ataumenolak melaksanakan P2KP.Perangkat kelurahan, wargamiskin & Tokoh Masy. secarabersama mengajukan Suratpermintaan bantuan teknik keKMW & Bappekot.

Tumbuhnya pemahaman &kesadaran kritis warga ttgsubstansi P2KP sbg prosespembelajaran & pelembagaanprinsip serta nilai universalWarga paham arti pentingkerelawanan dlm mendorongtumbuh berkembangnya ke-satuan & solidaritas sosial,kepedulian bersama sertakemandirian & keswadayaanutk menanggulangi masalahkemiskinan di wilayahnyaWarga memahami hakekatrelawan-relawan masyara-kat berdasarkan perbuatanbaik seseorang dan yangmemiliki dianggap palingikhlas, jujur, dapat dipercaya,dan komitmen yang tinggi utkmembantu warga miskin.

• Terdaftarnya relawan2 se-tempat yang akan membantumasyarakat melaksanakankegiatan P2KP, dimulai dgnFGD Refleksi Kemiskinan.

• Tim Fasilitatormenunjukkan surattugas dari KMW danPemda setempat

• Dilakukan di bulan ke-1 pada minggu ke-1stlh mobilisasi

·

• Tim Fasilitator mem-fasilitasi perangkatkelurahan dalam pro-ses rembug warga tktDesa/ Kelurahan

• Dilakukan di bulan ke-1 pada minggu ke-1hingga ke-2 stlhmobilisasi

·• Dilakukan melaluirembug-rembugwarga, baik daritingkat RW/dusunhingga kelurahan

• Mulai dilakukan diMinggu ke-2 Bulan ke-1 s/d minggu ke-2Bulan ke-2 setelahfasilitator dimobilisasi.

• Secara prinsip,sosialisasi intensifP2KP sbg prosespembelajaran danpelembagaan nilai-nilaikemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyaraka-tan dan prinsip-prinsippembangunan berke-lanjutan harus tetapterus menerus berja-lan selama masaproyek P2KP berlang-sung di kelurahansasaran

13.

14.

15.

60 Pedoman Umum


Focussed Group Discu-ssion (FGD) Refleksi Ke-miskinan guna mendorongmasyarakat mampu meref-leksi masalah kemiskinandi wilayahnya dan teruta-ma menumbuhkan kesada-ran kritis warga bahwaakar persoalan kemiskinanberkaitan erat denganlunturnya nilai-nilaiuniversal kemanusiaan(aspek moral), prinsipkemasyarakatan (AspekGood governance), dan

Pelaksana: Perangkat kelurahan& Relawan masyarakat (Timrefleksi Kemiskinan)Peserta: sebanyak mungkinwargaFasilitator : Tim Fasilitator

Pelaksana: Relawan-relawanmasyarakat (tim PemetaanSwadaya) dan perangkatkelurahan setempatPeserta: MasyarakatFasilitator : Fasilitator & Lurah/kades

Sebelum FGD, perludilakukan coachingoleh tim fasilitatorkepada Tim RefleksiKe-miskinan/Relawan-relawan &perangkat kelurahan

• Mulai dilaksanakanMinggu ke-2 bulanke-2 s/d minggu ke-2Bulan ke-3 stlh timfasilitator dimobilisasidi lapangan

• FGD-FGD dilaku-kanmulai dari tingkatkelompok masyarakatmarjinal dan tkt akarrumput (RT atauRW).

• Hasil FGD menjadibahan pembahasanrembug warga di tktdusun & kelurahan/desa

• Tim Fasilitator mela-kukan coaching sub-stansi, teknik, danproses pemetaanswadaya kpd TimPemetaan

• Dapat menggunakantehnik-tehnik PRA/tehnik participatoryassessment lain

• Mulai dilakukanMinggu ke-2 bulanke-3 s/d minggu ke-2Bulan ke-4 stlh timfasilitator dimobilisasidi lapangan

• Tim pemetaanmembahas dahuluhasil refleksikemiskinan

16. Tumbuhnya kesadarankritis masyarakat bahwaakar persoalan kemiskinankarena lunturnya nilai-nilailuhur kemanusiaan, prinsipkemasyarakatan & prinsippembangunan berkelanjutn

• Tumbuhnya Kesadaranwarga bahwa upaya pe-nanggulangan kemiskinanharus dimulai dari dirisendiri melalui perubahanmental & perilaku kolektif

• Kesepakatan langkah-langkah utk menanggulangimasalah kemiskinan secarabersama melalui prosespenumbuhkembangan nilai& prinsip di P2KP

• Tumbuhnya kepedulian dankesatuan warga melaluiproses remug-rembug war-ga yang melibatkan sege-nap lapisan masyarakat,baik warga miskin dankaya, warga peduli, dll utkbersama-sama membahaspersoalan kemiskinan yangada di wilayahnya

• Tergalinya aspirasi &harapan warga miskinserta kelompok marjinalmengenai persoalankemiskinan dan upayapenanggulangannya

• Tumbuhnya kesadaran ma-syarakat thdp kondisi reali-tas yg ada saat ini & mem-bangun kesepakatan kondi-si ideal yang akan dicapai

• Pelaksanaan pemetaanswadaya menyepakati:

− Penyebab kemiskinan diwilayahnya, peta kemiski-nan, kriteria kemiskinan,profil keluarga mis-kin, dll.(Untuk menetapkan kriteria& daftar ke-luarga miskin )-Peta, profil persoalan dan potensi setempat (ekonomi, sosial, SDM, lingkungn, prasarana permukiman, dll)- Peta dan profil lembaga yg ada (potensi & kendala) untuk menangani P2KP.

-Peta & profil “kebutuhan riilmasyarakat”

17.

pembangunan berkelan-jutan (Aspek Tridaya).

Pelaksanaan kegiatanPemetaan Swadaya(CSS/Community SelfSurvey) oleh TimPemetaan Swa-dayayang merupakanrelawan-relawan dan pe-rangkat kelurahan setem-pat, melalui serangkaiankegiatan analisis sosialdan rembug-rembugwarga masyarakat



18. Serangkaian FGD RefleksiKepemimpinan moral danrembug warga masyarakatuntuk menentukan lembagamasyarakat yang akanmenangani P2KP sebagaiBadan KeswadayaanMasyarakat (BKM), dgnpilihan: memampukan danmerevitalisasi lembaga ygada ataukah membentuk/membangun lembaga baru

• Tumbuh kesadaran kritis danKesepakatan ttg kriterialembaga masyarakat yangbenar-benar mencerminkankedaulatan rakyat dan kepe-mimpinan moral (relawan,inklusif, kepemimpinan kolek-tif, partisipatif, akuntabel,aspiratif & mengakar)

• Kesepakatan masyarakatmerevitalisasi lembaga yangada atau membentuk lemba-ga baru sbg “BKM” yangdiberi mandat mengendali-kan penanganan P2KP sertapembangunan wilayahnya.

• Rumusan kriteria anggotaBKM berdasarkan kualitassifat kemanusiaan (moral)dan sistem pemilihan tanpacalon, tanpa kampanye,tertulis & rahasia dptdisepakati.

• Terpilih 9 sampai 13 anggotaBKM sebagai lembaga kepe-mimpinan kolektif masyarakatdgn proses dan ketentuansesuai pedoman P2KP

• AD/ART BKM tlh dibahas dandisepakati terlebih dahuluoleh masyarakat melaluirembug-rembug warga

• Pedoman pembentukanBKM (Pedoman & con-toh AD/ ART BKM sbgreferensi, serta Pedo-man pemilihan anggotaBKM dll disiapkan KMP)

• Tim Fasilitator harusmelakukan FGD Reflek-si Kepemimpinan ber-basis Moral pd rembug-rembug warga tkt RT/RW hingga kelurahantentang Kriteria & pemi-lihan Anggota BKM.

• peserta rembug meli-batkan masyarakatmiskin, perempuan danklmpk marjinal lainnya

• Mulai dilaksanakanpada minggu ke-2Bulan ke-4 s/d akhirbulan ke-5 setelah TimFasilitator mobilisasi dilokasi sasaran

Pelaksana: Relawan-relawansebagai Tim Panitia PembentukanBKM dan perangkat kelurahanPeserta: Seluruh WargamasyarakatFasilitator : Tim Fasilitator & Lurah/Kades

Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Partisipatifuntuk Menyusun DokumenStrategi Penanggula-ngankemiskinan Kelurahan danProgram Jangka Menengah(PJM) serta ProgramTahunan PenanggulanganKemiskinan olehMasyarakat setempat (PJMPronangkis dan ProgramTahunan)

Pembangunan KSM/ Panitiadan/atau pemanfaatankelompok masyarakat yangada sebagai KSM/Panitiauntuk pelaksanaankegiatan P2KP.

Pelaksana : BKM, Tim PemetaanSwadaya, Relawan Masyarakatdan perangkat kelurahanPeserta : Representasi wargamasyarakat desa/kelurahan,warga miskin (Para KS& KS1)perangkat kelurahan, kelompok/orang-orang peduli setempatFasilitator : Tim Fasilitator &Lurah/Kades

Pelaksana: BKM & UP-UPPeserta: Masyarakat miskin dankelompok/ orang-orang pedulisetempatFasilitator: Relawan-relawanmasyarakat

19.

20.

Dokumen SPK Kelurahan:• Visi, Misi dan Strategi Pe-

nanggulangan kemiskinandi Kelurahan setempat

PJM Pronangkis (3 thn):• Indikasi program jangka

menengah penang-gulangankemiskinan setempat

Program Tahunan (1 thn):• Rumusan jenis kegiatan yg

akan dilaksanakan tahun 1· Klasifikasi & kesepakatan

rencana kegiatan dengansumber dananya:

-Swadaya murni warga -Stimulan P2KP -APBD (Pemkot/kab) -Chanelling program lainnya

• Tumbuh kesadaran kritis ttgmengapa, untuk apa danbagaimana berkelompok

• KSM dibangun atas dasarkepentingan dan kebutuhanbersama

•· BKM & relawan dpt memfa-silitasi pembenttukan KSMyg sesuai koridor P2KP

·

Lihat Pedoman teknistentang pembuatanDokumen SPK danPJM Pronangkis

• Tim Fasilitator melaku-kan coaching Peren-canaan partisipatifbagi BKM, relawan &perangkat kelurahansblm pelaksanaan

• Dilakukan pada Bulanke-6 stlh tim fasilitatordimobilisasi

· Rintisan kegiatandapat dimulai stlh hasilpemetaan swadayadan difasilitasi intensifpada bulan ke-7hingga seterusnyasecara berkelanjutansesuai dinamikamasyarakat setempat

62 Pedoman Umum

Pentingnya mengedepankan peran pemerintahdaerah dalam pelaksanaan P2KP di wilayahnyamerupakan faktor yang sangat signifikan bagi upayamembangun kemandirian dan keberlanjutan P2KP,melalui replikasi pasca proyek P2KP.

a.2.2. Membangun dan Memfungsi-kan KPK-DaerahKunci utama upaya penanggulang-an kemiskinan dan pembangunantingkat kota/kabupaten ialahterbangun serta melembaganyajaringan komunikasi, koordinasi dankerjasama antara ketiga pilarpembangunan setempat, yaknipemerintah kota/kabupaten,masyarakat dan kelompok peduli(LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,Ulama, Pers, dll).

Salah satu upaya strategis yangdapat mendorong pada terwujudnyaforum para pihak di tingkat kota/kabupaten tersebut adalah denganmendorong proses penguatan sertapeningkatan kapasitas peran danfungsi dari Komite PenanggulanganKemiskinan Daerah (KPK-D).

Untuk itu, KPK-D selain didoronguntuk mampu mengapresiasi danmengakomodasi aspirasi sertaprakarsa masyarakat dalam rangkaterciptanya pola pembangunanpartisipatif di wilayahnya (partici-patory development), juga diharap-kan mampu merumuskan dokumenStrategi Penanggulangan Kemis-kinan (SPK) dan Pronangkis kota diwilayahnya secara transparan,

a.2. Pengembangan kapasitas untukmengedepankan peran PemerintahDaerahBeberapa prinsip dasar yang harusdiperhatikan dan dilaksanakansungguh-sungguh oleh para pelakuP2KP dalam mengedepankan peranPemerintah daerah, antara lain sbb:

a.2.1. Mengedepankan Peran Peme-rintah Daerah dalam PelaksanaanKegiatan P2KPImplementasi P2KP diharapkantidak dilaksanakan dengan pende-katan proyek (Project Oriented),dimana segala sesuatu dan seluruhtahapan pelaksanaan kegiatanP2KP hanya dijalankan institusi-institusi proyek semata, terutamaKonsultan, sedangkan masyarakatdan pemerintah daerah ditempatkansebagai obyek sasaran dari peker-jaan yang dilaksanakan konsultan.

Padahal keberadaan konsultan danfasilitator P2KP bukan berperansebagai ‘pelaksana’ P2KP, tetapijustru lebih berperan sebagai‘pendamping dan fasilitator’ untukmemampukan peran sertakapasitas masyarakat danpemerintah daerah agar merekamampu melaksanakan kegiatanP2KP di wilayahnya secara tepat,benar, sesuai substansi konsep danmekanisme pelaksanaan P2KPserta berlandaskan nilai-nilai danprinsip-prinsip universal P2KP.Melalui peran pemerintah daerahyang lebih aktif dan intensif sebagaipelaksana P2KP, maka akan lebihmendorong proses pembelajaranbagi pemerintah daerah dalam halmemahami pendekatan, substansikonsep dan proses pelaksanaanprogram penanggulangan kemis-kinan dengan pola P2KP, sekaligusjuga menjadi sarana bagi upayamembangun proses kemitraansinergi upaya penanggulangan

kemiskinan antara masyarakat sertapemerintah daerah sesuai prinsipdan nilai di P2KP. Termasuk jugamendudukan cara pandang terhadapproses kegiatan program P2KPsebagai alat untuk “mencari” polayang disepakati semua stekholderssetempat yang akan dipakai dalampenanganan tahap selanjutnya,yakni pasca proyek P2KP.


partisipatif, demokratis dan akun-tabel sebagai landasan kebijakanmaupun kegiatan-kegiatan penang-gulangan kemiskinan di wilayahnya.

Kedudukan, peran & fungsi KPK-Dseperti tersebut hanya dapat dicapaiapabila KPK benar-benar mengakar,terbuka, berpihak pada masyarakatmiskin (Pro Poor) dan dikeloladengan menerapkan prinsippengelolaan pelayanan publik yangbaik (Good Governance). Tidakmungkin KPK-D mampu mengakardan diakui memiliki peran dan fungsiyang memadai apabila KPK-Ddimaksud tidak lebih hanyamerupakan forum yang tidak inklusif,instan, formalitas, birokratis,administratis serta mekanistis. Olehkarena itu, perlu didorong agarproses pembentukan maupunproses kerja KPK-D dapat benar-benar dilandasi nilai-nilai universalkemanusiaan serta prinsip-prinsipuniversal kemasyarakatan.

a.2.3. KPK-D sebagai penggerakKomunitas Belajar Perkotaan(KBP)Proses membangun, memperkuat,dan menumbuhkembangkan KPK-Dsecara organik dengan dilandasi‘kebutuhan serta kepentinganbersama’ semua pihak di wilayahmasing-masing, dapat diwujudkandengan memperkuat peran sertafungsi KPK-D sebagai pusatpembelajaran (learning center)masalah-masalah kemiskinan danpenanggulangannya. Sehinggasalah satu peran KPK-D yang perludidorong, selain merumuskandokumen SPK-D dan PronangkisKota/kabupaten, adalah sebagaimotor penggerak KBP.

Melalui P2KP, peran serta fungsilearning center KPK-D secarakonkret akan dilakukan denganmendorong KBP untuk memantau

dan terlibat secara langsung denganproses-proses pembelajaran prinsipdan nilai di P2KP serta penumbuhankesadaran kritis masyarakat yangberlangsung di tingkat kelurahan,Kajian lapang, refleksi kebijakan,kunjungan lapang, dialog denganmasyarakat, pemutaran VCD dll.Keseluruhan kajian KBP tersebutdisampaikan ke KPK-D sebagaibahan pertimbangan.

Harapannya adalah agar KPK-D disamping mampu merumuskanstrategi dan masukan kebijakansesuai aspirasi, masukan sertakebutuhan masyarakat di wilayah-nya, juga dapat menumbuhkem-bangkan nilai-nilai universal ke-manusiaan, prinsip-prinsip kema-syarakatan dan tridaya dalam skalayang lebih luas, yakni di tingkat kota/kabupaten, sehingga dokumenstrategi, kebijakan penanggulangankemiskinan di tkt kota/ kabupatenmaupun perencanaan dan pengang-garan pemerintah kota/kabupatendapat dilandasi prinsip dan nilai-nilaiuniversal di P2KP.

Pelaksanaan strategi pendampinganuntuk mengedepankan peranpemerintah daerah dan penguatanKPK-D setempat akan difasilitasiKMW, khususnya Koordinator Kota,dan berlangsung paralel dengankegiatan pengembangan masyara-kat yang difasilitasi Tim Fasilitator.

Gambaran umum mengenai prosespelaksanaan kegiatan pengembang-an kapasitas pemerintah daerah danKPK-D dapat dilihat di gambar 4.2.berikut ini.

64 Pedoman Umum

Gambar 4.2. SIKLUS KEGIATAN PENGUATAN KPK-D DAN PENYUSUNAN SPK-DDI TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Pelatihan Dasar KPKD/ TKPP & PJOK

KBP (Pembelajaran Lapangan Tematik):

Kunjungan lapang Diskusi Refleksi VCD-VCD Lokakarya Wawancara, dll

Membangun Relawan Kota/Kab

Analisis Sosial Kemiskinan Kota

Seleksi PAKET: evaluasi Kinerja

KPK-D dan SPK-D Silaturahmi sosial ke

Walikota/Bupati & Lobby-lobby Ke-lompok Strategis

(DPRD, Dinas, Klpk Peduli, dll)

Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kota/kab

Proses belajar Dari Lapangan

Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kecamatan

Sosialisasi Tkt Kelurahan/Desa

Serangkaian FGD Refleksi

Kemiskinan Kota

Serangkaian Rembug Kota

untuk Pemetaan Kemiskinan Kota secara Partisipatif

Penguatan Kelembagaan

dan Reorientasi KPK-Kota/kab

Penyusunan /review

Dokumen SPK-Kota/Kab.

Penyusunan Program Kemiskinan Kota/Kab.

yg berpihak pada masy.miskin dan

berbasis PJM Pronangkis

Review Program dan Penganggaran Pemkot/kab yg berpihak pada masy.miskin

Keterangan:

Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan

Hubungan Keterkaitan


Beberapa kegiatan pokok dari kegiatan mengedepankan peran pemerintah daerah, adalah sbb:


21.

22.

23.

Sosialisasi intensif P2KPdan membangun serta me-ngembangkan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP)yang mendorong prosesberlajar dari Lapanganseta kajian reflektif tentangpenerapan prinsip & nilai-nilai universal dll kepadapara pihak terkait tkt kota/kab, melalui serangkaianFGD, pe-mutaran VCD-VCD P2KP, belajar darilapangan, forum diskusireflektif, lokakarya,sarasehan, dan kegiatanlain yang mendukung

Membangun RelawanKemiskinan Tingkat Kotaberdasarkan intensitasketerlibatan dan peranaktif dalam KBP, danserangkaian FGD ataurembug kota tentangkemiskinan danpembangungan kota/kabupaten

Refleksi KemiskinanTingkat Kota/ Kab. melaluiserangkaian FGD &Lokakarya Refleksi di tktkota/kab. berdasarkanmasukan hasil-hasilrefleksi kemiskinan ditingkat kelurahan

Pelaksana: Pemkot/ kab bersa-ma KMWPeserta: Aparat Pemkot/kab,DPRD, Dinas-dinas/ Instansi,camat, Kelompok Peduli (LSM,swasta, Pers, Perguruan tinggi,dll), para pihak lainnya.Fasilitator : KPK-D dan KMW

Pelaksana: Pemkot/ kabupaten.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat,Kelompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak terkait lainnya.Fasilitator : KMW, KPK-D &Pemkot/kab

Pelaksana: Relawan-relawankota dan Pemkot/kab.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat,Kelompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak lainnya.Fasilitator : KMW, KPK-D &Pemkot/kab

• Para pihak kota/kab pahamsubstansi P2KP sbg upayapenanggulangan kemiskinankota melalui penerapan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, &pembangunan berkelanjutan

• Dukungan penuh sertakomitment berpartisipasiaktif dlm pelaksanaan KBPdi masing-masing kota/kab.

·• Pemda dan para-pihak di tkt.kota/kab. paham dan sadararti strategis kerelawanandlm penanggulangan kemis-kinan scr komprehensive

• Pemda dan para-pihak tkt.kota/kab. mendorong sertamembuka peluang orang-orang peduli (sesuai kriteriaperbuatan baik dan kualitassifat kemanusiaan) menjadirelawan-relawan utk mem-perjuangkan penanggulang-an kemiskinan setempat

·• Tumbuhnya kesadaran &

kesepakatan semua pihak ditkt. Kota/kab bahwa akarpersoalan kemiskinan struk-tural, kultural & multidimensidisebabkan lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, prinsipkemasyarakatan & pemba-ngunan berkelanjutan.

• Perumusan aspirasi & hara-pan warga miskin serta ke-lompok marjinal (hasil ma-sukan refleksi kemiskinanseluruh kelurahan) & profilkemiskinan di kota/kab.(Kuantitas, karakteristik,jangkauan pelayanan & tktkemanfaatan program ke-miskinan Pemkot/ kab, dll )

• Kesepakatan penerapan ke-bijakan & strategi pro poorberbasis nilai-nilai kemanu-siaan (moral), Good Gover-nance & TRIDAYA sebagaipondasi pelaksanaan P2KP& penguatan peran KPK dimasing-masing kota/kab.

Di Kota/Kab Dilakukanmulai pada Bulan ke-2stlh KMW dimobiisasidan seterusnya scrberkesinam-bunganselama masa proyekP2KP

• Dilakukan pada Bulanke-3 hingga ke-4 stlhKMW dimobiisasi danberkesinambunganselama masa P2KP• Pemda & KMW men-dorong para-pihak ter-kait kota/ kab utk me-mantau & terlibat dgnFGD kerelawanan yangdilakukan di tk kelurahan

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 5 stlh KMW dimobili-sasi atau bersamaandgn FGD refleksi Kemis-kinan di tkt kelurahan•KPK-D & relawan kotamemantau, belajar &terlibat dlm proses FGD-FGD Refleksi Kemis-kinan tkt. kelurahan•KMP & KMW menyusunPedoman Pelak-sanaanrefleksi kemiskinan

66 Pedoman Umum


24.

25.

Pemetaan Swadaya tkt.Kota/kabupaten melaluiserangkaian FGD danrembug kota membahasdan menyepakati PetaMasalah, Potensi danKebutuhan dalam Penang-gulangan Kemiskinan diKota/Kab. setempat berda-sarkan masukan hasil-hasil pemetaan swadayadi tingkat kelurahan

Membangun/ Mengokoh-kan KPK-Kota/ Kab. melaluiserangkaian FGD danrembug kota berdasarkanproses pembelajaran FGDkepemimpinan moral dan‘konsep’ pembentukanBKM

Pelaksana: relawan-relawankota dan Pemkot/kab.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak lainnya.Fasilitator : KMW, KPK-D &Pemkot/kab

Pelaksana: Pemkot/ kab. &relawan kota. Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi,camat, Ke-lompok Peduli (LSM,swasta, Pers, Pergu-ruan tinggi,dll), relawan kota, para pihaklainnya.Fasilitator : KMW danPemkot/kab

• Tumbuhnya kesadaran &pemahaman substansi sertaproses pemetaan kemiskin-an melalui pembelajaran pe-laksanaan pemetaan swa-daya di tkt kelurahan &coaching teknik pemetaankemiskinan oleh KMW

• Disepakatinya peta kemiski-nan kota/kab. (Peta masa-lah, potensi dan kebutuhanriil penanggulangan ke-miskinan kota/kab) denganmempertimbangkan hasil-hasil pemetaan swadayadari seluruh kelurahan yangada di wilayahnya.

·• Pemda dan para-pihak di tkt.

kota/kab menyepakati krite-ria & Profil peran KPK ygdiharapkan sbg pusat pem-belajaran dalam strategi danmasukan kebijakan penang-gulangan kemiskinan

• ·Disepakati & terpilihnyaanggota KPK sesuai kriteriakerelawanan dan kualitassifat kemanusiaan sertamekanisme pemilihan lang-sung, tertulis, rahasia,tanpa pencalonan dantanpa kampanye

• ·Kesepakatan pembentukanKPK-Kota/ Kab. scr inklusif,partisipatif, organik, trans-paran, demokratis bagiwilayah-wilayah yg belumada KPK atau revitalisasi &restrukturisasi KPK-Kota/Kab. bagi wilayah yg telahmembentuk KPK.

• Penerbitan SK Walikota/Bupati tentang pembentukanatau Revitalisasi & restruk-turisasi KPK di wilayahnya

• Meningkatnya kesadarankritis KPK-D & relawan kotattg upaya penanggulangankemiskinan berbasis nilaidan prinsip melalui pelatihanda-sar substansi & prosesP2KP bagi KPK-D & relawankota

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 6 stlh KMW dimobili-sasi atau bersamaan/setelah pelaksanaanpemetaan swadaya ditkt kelurahan• KPK-D & relawan kotamemantau & terlibat dlmproses FGD RefleksiKemiskinan tkt.kelurahan

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 7-8 stlh KMWdimobiisasi•Pemda & KMWmendorong para-pihakkota/kab utk memantau,belajar & menerapkanproses, sistem & prinsippembentukan lembagamasyarakat (BKM) di tktkelurahan.•KMP & KMW menyiap-kan panduan FGD kepe-mimpinan moral &Pedoman KPK (sesuaiKeppres & SK MenkoKesra)•KMP & KMW menyiap-kan modul & GBPPpelatihan dasar P2KPbagi KPK-D & relawankota jauh sebelumnya.Pelatihan dilaksanakanpada Minggu akhir bulanke-8 atau segerasetelah KPK-D terbentuk



26.

27.

28.

Penyusunan/ReviewDokumen Strategi Penang-gulangan Kemiskinan di tktKota/ Kab. secara Partisi-patif, demokratis, transpa-ran, akuntabel, & berbasiskebutuhan masyarakatmelalui serangkaianrembug para pihak di tkt.Kota/ kabupaten

Penyusunan Program Pe-nanggulangan Kemiskinan(Pronangkis) tkt Kota/Kabyang pro poor dan berba-sis PJM Pronangkis ma-syarakat untuk mendorongprogram-program dananggaran pemerintahdaerah yang lebih berpihakpada masy. Miskin.

Review program sertaAPBD Pemda yangberpihak pada masyarakatmiskin oleh pemerintahkota/Kab

Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll),Relawan-Relawan Masyarakatkelurahan, BKM (bila telahterbentuk) & para pihak lainnya.Fasilitator : KMW dan Pemkot/kab

Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, & parapihak lainnya.Fasilitator : KMW & Pemkot/kab.

Pelaksana: Pemkot/ Kabupaten.Peserta: Pemkot/kab & KPKsetempatFasilitator : KPK dan relawankota

• Tumbuhnya kesadaran &pemahaman substansiserta proses PJM Pro-nangkis melalui pembelaja-ran pelaksanaan perenca-naan partisipatif menyusunPronangkis & coachingteknik perencanaanpartisipatif oleh KMW

• ·Disepakati dan tersusun-nya Dokumen Strategi Pe-nanggulangan Kemiskinan(SPK) kota/kab. yg men-cerminkan keberpihakanpd warga miskin & kelom-pok marjinal (pro poor),Pelayanan Publik yg baik(Good Governance) sertanilai-nilai kemanusiaan

• Kesepakatan KeterpaduanPronangkis masyarakatdgn Program Penanggula-ngan Kemiskinan Kota/Kabsebagai Penjabaran SPK-D

·

• Tumbuhnya kesadaran &paham substansi programdan anggaran pemkot/kabyang lebih berpihak padamasyarakat miskin

• ·Disepakati dan tersusun-nya APBD yg mencermin-kan keberpihakan padawarga miskin & kelompokmarjinal (pro poor)

· Program-program danAPBD Kota/Kabupatenbenar-benar dilaksanakansesuai dengan orientasikeberpihakan padamasyarakat miskin

· Meningkatnya manfaatprogram dan APBD kota/kabupaten bagimasyarakat miskin

•Di Kota/Kab•Dilakukan pd Bln ke-9& 10 stlh KMW dimobili-sasi atau setelahdimulai pelaksanaanperencanaan partisipa-tif penyusunan PJM &renta Pronangkis di tktkelurahan•KPK-D & relawan kotamemantau & terlibat dlmproses penyusunanPJM & Renta Pronang-kis masyarakat

•Di Kota/Kab•Dilakukan pada Bulanke 11 & 12 stlh KMWdimobiisasi•KPK-D & relawan kotamemantau & terlibat dlmproses penyusunanprogram dan APBDkota/kab

Di Kota/Kab MulaiDilakukan pada Bulanke-13 setelah KMWdimobiisasi atau setelahpemkot/ kab menyusunprogram & APBD tahunberjalan yang telahdisepakati dan berpihakpada masyarakat miskin

68 Pedoman Umum

b) Pelaksanaan Komponen DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)Sebagaimana dijelaskan di awal, P2KPbukan sekedar merupakan proyek bagi-bagiuang ke masyarakat. Kedudukan danabantuan P2KP hanyalah sebagai“pelengkap atau stimulus” dari kesiapan,keswadayaan, dan kemandirianmasyarakat itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan komponendana bantuan langsung masyarakat (BLM),pada hakekatnya merupakan bentukdukungan P2KP untuk melengkapi dansekaligus sebagai stimulans kepadamasyarakat di lokasi sasaran P2KP yangsecara sungguh-sungguh telahmemperlihatkan kesiapan, keswadayaan,kemandirian dan kerja keras untukmenggalang segenap potensi sumber dayayang dimilikinya dalam upayamenanggulangi masalah kemiskinan yangada di wilayahnya. Sebaliknya, komponendana BLM tidak akan dilaksanakan apabilakondisi masyarakat di kelurahan sasaranitu sendiri ternyata terbukti tidakmencerminkan kesiapan, keswadayaandan kemandirian.

Hal ini dimaksudkan sebagai prosespembelajaran kepada masyarakat untuktidak tergantung pada bantuan pihak luar,tetapi harus mampu bertumpu padakemandirian dan potensi sumberdaya yangmereka miliki sendiri sebelum kemudianmasyarakat dapat mengakses berbagaipeluang sumber daya di luar (chanellingprogramme).Nuansa pembelajaran masyarakat dalampelaksanaan komponen dana BLM jugatercermin pada pemanfaatan dana bantuanP2KP oleh masyarakat secara efektif,efesien, berpihak pada masyarakat miskinatau marjinal (pro poor) serta sistematis,yakni dengan ketentuan bahwapenggunaannya harus mengacu pada PJMserta renta Pronangkis yang disepakatiseluruh masyarakat. Sehingga masyarakatakan benar-benar bertanggungjawab(moral, hukum dan materii l) untuk

mengelola dana P2KP hanya bagikepentingan perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin/marjinal.

Dalam pemanfaatan stimulan dana BLM,masyarakat diharapkan dapat melaksanakansecara sungguh-sungguh proses pembelajarandengan mempertimbangkan serta menerapkansecara nyata keseimbangan aspek-aspek Tridaya(lingkungan, sosial dan ekonomi) sesuai kondisi,kebutuhan serta kemampuan masing-masing.Pembelajaran dalam hal ini lebih dititikberatkanpada upaya memberi kesempatan masyarakatbelajar menangani berbagai aspek persoalan yangada dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwakebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidakhanya kebutuhan modal kredit atau ekonomisemata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitandengan lingkungan perumahan dan permukiman,sosial serta ekonomi.P2KP memang tidak menentukan proporsiprosentase masing-masing aspek sesuai denganasas “Open Menu”, tetapi masyarakat perlumenyadari bahwa tidak mungkin kebutuhan orangmiskin hanya satu aspek semata dan mengabaikanaspek lainnya.

Proses pembelajaran masyarakat lainnyadalam pelaksanaan dana BLM P2KP iniadalah menumbuhkembangkan danmelembagakan solidaritas serta kesatuansosial. Hal ini diwujudkan dengan prinsipbahwa dana BLM tidak dapat diakses olehindividu, melainkan melalui kelompok, baikpanitia yang bersifat temporer maupunKSM yang lebih bersifat permanen.Ketentuan pemanfaatan oleh kelompok iniberlaku pada seluruh jenis kegiatan yangakan dilaksanakan, baik kegiatan prasaranlingkungan perumahan dan permukiman,santunan sosial maupun pengembanganusaha ekonomi masyarakat danpeningkatan kapasitas institusimasyarakat.

Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasarserta strategi pelaksanaan P2KP, makamasyarakat dalam pengelolaan dana BLMini juga diharapkan mampumengimplementasikan secara nyataproses pembelajaran dalam hal penerapannilai-nilai universal kemanusiaan sertaprinsip-prinsip universal kemasyarakatandan pembangunan berkelanjutan. Ketiganilai-nilai yang melandasi pelaksanaanP2KP di tiap komponen maupun tahapan


kegiatan, diyakini akan mampu mendorongproses transformasi sosial masyarakatkelurahan sasaran ke arah yang lebih baik,lebih jujur, lebih berpihak pada masyarakatmiskin, lebih transparan dan akuntabel,lebih adil, lebih partisipatif dan lebih

memiliki peluang untuk konribusi nyatadalam memperbaiki kesejahteraanmasyarakat miskin di wilayahnya,

Adapun kegiatan-kegiatan pokokkomponen dana BLM secara umum adalahsbb:


29.

30.

31.

32.

33.

Coaching AdministrasiPencairan dana BLM P2KPoleh KMW

Pengajuan pencairan BLMtahap I ke PJOK

Pencairan dana BLM thp Ike rekening BKM dan pe-manfaatan-nya untukkegiatan yang bersifatkolektif/kepentingan umum

Proses penyusunanusulan kegiatan oleh KSMberdasarkan PJMPronangkis dan ProgramTahunan untuk pengajuanpencairan dana BLM thp IIatau tahap III

Proses analisis kelayakanusulan KSM

Pelaksana: KMWPelaku: KPKN, PJOK, BKM &Relawan Masy.Fasilitator: KMW

Pelaksana : BKMFasilitator : KMW/Tim Fasilitator

Pelaksana: KPKNFasilitator: KMW & PJOK

Pelaksana: BKM dan RelawanMasyarakatPeserta : KSM-KSMFasilitator : Tim Fasilitator

Pelaksana: BKM & UPFasilitator : Tim Fasilitator danRelawan Masyarakat

• Seluruh para pihak yg ter-kait dalam proses adminis-trasi pencairan dana BLMP2KP ke masyarakatmemiliki persepsi sertapemahaman yang sama.

• Dana BLM Tridaya dapatdicairkan ke masyarakatsecara mudah, transparan,dan akuntabel.

• Administrasi pencairan danpelaporan penyaluran danaBLM Tridaya tertata baikdan mudah.

Permintaan pencairan danaoleh BKM ke PJOK dilampiriPJM dan rencana tahunanPronangkis

Dana BLM Tahap I tersediadi rekening BKM

Pengajuan Usulan KSM kpdUP BKM, baik untuk kegiatanpembangunan/ pemeliharaansarana-prasarana lingkung-an, usaha (kredit/ pergulir-an), maupun kegiatan sosial.

Daftar usulan KSM yanglayak, yang perlu perbaikandan yang tidak layak

•Maximal bln ke-6 stlhfasilitator mobilisasi,atau segera mungkinstlh terbit SE BLM P2KPoleh DJA Dept.Keu.•Sangat diharapkanadanya forum koordi-nasi intensif KMW,PJOK, dan KPKNsetempat utk penyama-an persepsi SE-DJA ttgpencairan dana P2KP

•Lihat SE & formatformat pencairan dana(SPPB & lampirannya)•Diharapkan bln ke-7stl fasilitator mobilisasi

•Thp I,yakni 20% drpagu BLM•Diharapkan awal bln-7stl mobilisa-i fasilitator

KMP menyusunpedoman penyusunanusulan oleh KSMsecara sederhana

Lihat Pedoman UP danpinjaman bergulirtentang analisiskelayakan usulansederhana

70 Pedoman Umum


34.

35.

36.

37.

38.

39.

Proses penetapanprioritas usulan yanglayak melalui rembugwarga dimana yangberkepentingan diundang

Verifikasi KMW terhadapkinerja tahap sebelumnyauntuk rekomendasi pen-cairan BLM tahap 2 (50%)atau potensi keberlanjutan(kelembagaan, dana, dankegiatan serta penerapanprinsip dan nilai P2KP olehBKM) untuk rekomendasipencairan BLM tahap III(30%)

Pengajuan pencairan BLMtahap II atau tahap III kePJOK

Pencairan dana BLM tahapII atau tahap III ke rekeningBKM

Pencairan dana ke KSM /Panitia

Pemanfaatan dana olehKSM/anggota sesuaiusulan

Pelaksana: BKMPeserta: Tim Verifikasi, KSM-KSMdan masyarakatFasilitator : Tim Fasilitator danRelawan Masyarakat

Pelaksana: KMWFasilitator : Tenaga Ahli dan TimFasilitator

Pelaksana : BKM & UPFasilitator : KMW/Tim Fasilitator

Pelaksana: KPKNFasilitator: KMW & PJOK

Penanggungjawab: BKMPelaksana : UPPeserta: KSM-KSMFasilitator : Tim Fasilitator danRelawan

Penanggungjawab: BKM & UPPelaksana : KSM-KSMFasilitator: Tim Fasilitator danRelawan Masyarakat

Daftar urutan prioritas usulankegiatan

• BKM dan masyarakat telahmemenuhi persyaratan utkmemperoleh dana BLMtahap berikutnya

• Menjamin kinerja BKMsesuai ketentuan (termasuktlh melaksanakan auditindependen dan entry dataSIM P2KP)

• Menjamin aspek sustaina-bility kegiatan, lembaga dankeuangan

Permintaan pencairan danaoleh BKM ke PJOK dilampiri:Verifikasi KMW mengenaikinerja tahap sebelumnya(untuk BLM tahap II) atauPotensi keberlanjutan dariorganisasi, kegiatan dandana (untuk BLM tahap III),proposal-proposal KSM, danlampiran-lampiran lainnya.

Dana BLM Tahap II atau tahapIII tersedia di rekening BKM

Dana diterima oleh KSM/panitia

Dana dimanfaatkan untukpenanggulangan kemiskinandan dikelola secaratransparan, partisipatif danakuntabel oleh masing-masing KSM

Pedoman prioritasiusulan scr sederhanadisusun KMW, dgnmempertimbangkannuansa pembelajaran.

Atas persetujuan KMP,KMW perlu menyusunpanduan verifikasi ki-nerja, kegiatan, kelem-bagaan, keuangan sertakesesuaian denganPrinsip dan Nilai di P2KP

Lihat format–formatpencairan dana BLMsesuai SE DJA Depkeudan Buku PedomanTeknis

Tahap II, yakni 50%, dantahap III sebesar 30%Jadwal & mekanismepencairan dana sesuaidgn SE DJA Depkeu.

Format-format SuratPerjanjian antara BKMdengan KSM diPedoman UP & pinjamanbergulir

Lihat format supervisikegiatan oleh BKM/UP diBuku Pedoman Teknis


c) Penyediaan Dana PenanggulanganKemiskinan Terpadu (PAKET)Komponen PAKET pada hakekatnyamerupakan bentuk dukungan P2KP untukmelengkapi dan sekaligus stimulans bagiproses kemitraan yang sinergis antaramasyarakat, pemerintah daerah dankelompok peduli setempat. Karena itu,PAKET hanya dapat diakses para pihakterkait yang telah memperlihatkankebutuhan dan kesungguhan kemitraansinergis dengan bertumpu padakeswadayaan, kemandirian dan kerja kerasmereka untuk menggalang segenappotensi sumber daya yang dimilikibersama. Sebaliknya, komponen danaPAKET tidak akan dilaksanakan bila para-pihak di kota/kabupaten sasaranmemperlihatkan kondisi ketidakkesiapanuntuk bermitra sinergis di antara mereka.

PAKET merupakan proses pembelajaran kepadapara pihak di tingkat kota/ kabupaten untuk tidaktergantung pada bantuan pihak luar ataupunberorientasi mencari dana proyek semata, tetapiharus mampu bertumpu pada kemandirian danpotensi sumberdaya yang mereka miliki sendirisebelum kemudian mereka dapat mengaksesPAKET serta sumber daya lainnya (chanellingprogramme).

Nuansa pembelajaran para pihak dalampelaksanaan komponen dana PAKET jugatercermin pada penggunaan dana PAKETsecara efektif, efesien, berpihak padamasyarakat miskin atau marjinal (pro poor)serta sistematis, yakni dengan ketentuanbahwa penggunaannya harus mengacupada kesesuaian/keterpaduan antaraDokumen SPK-D dan Pronangkis kota/kab.yang disusun KPK-D dengan PJM sertarenta Pronangkis yang disepakati seluruhmasyarakat. Sehingga para pihak terkaitakan benar-benar bertanggungjawab(moral, hukum dan materii l) untukmengelola PAKET P2KP hanya bagikepentingan perbaikan kesejahteraanmasyarakat miskin.

Selain itu, melalui PAKET diharapkan jugadapat mendorong proses saling belajarsatu sama lain. Masyarakat didorong untukbelajar keterampilan teknis maupun akses

program yang dimiliki oleh pemerintahdaerah (dinas/instansi) ataupun kelompokpeduli dan swasta. Sebaliknya, pemerintahdaerah juga dapat belajar bagaimanamerencanakan dan melaksanakanprogram serta kebijakan yang berbasiskebutuhan riil serta program masyarakat

Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasarserta strategi pelaksanaan P2KP, makapara pihak dalam pengelolaan PAKETP2KP diharapkan mengimplementasikansecara nyata proses pembelajaranpenerapan nilai-nilai universal kemanusiaanserta prinsip-prinsip universalkemasyarakatan dan pembangunanberkelanjutan. Nilai-nilai serta prinsip-prinsip itulah yang diyakini P2KP akanmampu mendorong pelembagaankemitraan sinergis antara ketiga pilarpembangunan lokal ke arah yang lebihbaik, lebih jujur, lebih pro poor, lebih goodgovernance, lebih transparan danakuntabel, lebih adil, lebih partisipatif danlebih memiliki peluang untuk konribusiefektif dalam menanggulangi masalahkemiskinan di wilayahnya.

Program PAKET berlangsung selama tigatahun, dimulai pada tahun ketigapelaksanaan P2KP di wilayahnya.Sedangkan proses seleksi kota/kabupatenpeserta program PAKET pada pertengahantahun kedua pelaksanaan PAKET,berdasarkan kinerja KPK-D dan kualitasSPK-D yang berlangsung sejak tahunpertama pelaksanaan P2KP.

Adapun kegiatan-kegiatan pokokkomponen dana PAKET secara umumadalah sbb:

72 Pedoman Umum


40.

41.

42.

43.

44.

Serangkaian rembug BKM-BKM untuk pem-bentukanForum BKM Kota/Kabupaten secaraorganik, partisipatif,demokratis, transparan &akuntabel

Diseminasi PAKET danKriteria peserta PAKET keseluruh Pemda dankelompok strategis kota/kab. sasaran P2KP

Seleksi kota/ kabupatenpeserta PAKET P2KPmelalui Evaluasi KinerjaPemkot/Kab dalam rangkapengokohan KPK-Kota/Kab dan EvaluasiDokumen StrategiPenanggula-nganKemiskinan (SPK) Kota/Kab serta PronangkisKota/kab

Pelaksana: BKM-BKMPartisipan: BKM-BKM se kota/kabupatenFasilitator: KPK-D dan TimKoordinasi Kab./Kota

Pelaksana: KMW & KMPPeserta : Kota/kabupaten lokasisasaran P2KP Fasilitator : KMP

Pelaksana: GabunganPemerintah pusat, propinsi dankota/kab.Peserta: Pemkot/kab yg menjadilokasi P2KP & KPK setempatFasilitator : PMU

Terbentuk Forum BKM Kota/Kabupaten secarapartisipatif, didasarkankerelawanan, kepemim-pinankolektif, inklusif, mengakar,organik, demokratis,transparan & mengakar

Kota/Kabupaten lokasi P2KPpaham substansi, kriteria danmekanisme seleksi pesertaPAKET P2KP serta dpt me-nyiapkan diri untuk berkompe-tisi melalui penguatan KPK-D& SPK-D

• PMU/Pimpro P2KP menetap-kan hasil penilaian kinerjaKPK-Kota/kab, profil SP- Ddan Pronangkis dari masing-masing kota/kab. sesuaihasil seleksi yg dilakukansecara partisipatif, denganmelibatkan pemerintahpusat, pemerintah propinsidan pemerintah kota/kab.

• Indikator seleksi didasarkankinerja KPK-D, KBP, SPK-Dmasing-masing kota/kab dankinerja BKM Berdaya.

•Lihat Pedoman PelakuBKM.•Mulai dilakukan stlhslrh BKM terbentuk danmengakar

Lihat buku pedomankhusus tentang PAKETDilaksanakan sejakawal bersamaan dgnsosialisasi awal P2KP

Langkah kegiatan inisbg hasil tindak lanjutlangkah-langkahkegiatan dalamkomponenpengembangankapasitas pemkot/KabDilakukan pada akhirtahun ke 2 stlh KMWdimobilisasi atau stlhreview Dokumen SPKD

Tahap Seleksi Lokasi PAKET

Tahap Persiapan

Launching, LokakaryaKesepakatan Pelaksa-naan PAKET & Penan-datangan MOU antaraPemerintah Pusat (c.q.Dept. Kimpraswil) denganKota/Kab. peserta PAKET.

Penyiapan BKM danPemkot/ kab untukpelaksanaan PAKET P2KP

Pelaksana: PMU dan Pemprop.Peserta: Pemkot/kab & KPKsetempatFasilitator : PMU

Pelaksana: Pemkot/ kab lokasiPAKETPartisipan: BKM, lurah, camat,PJOK, Pemkot/ kabupatenFasilitator: KMW

• Disepakatinya beberapa ke-tentuan pelaksanaan PAKETdi masing2 kota/kab.

• Ditandatanganinya MOUkesepakatan antara Dept.Kimpraswil dgn masing2kota/kab.

• PJM & Renta Pronangkis dptdiusulkan dlm mekanismemusbangkel & rakor bang-des atau jaring asmara (atauistilah lain yang merujuk pdkebijakan Pemda/DPRD utkmenampung usulan masy.)

• Pemkot/kab menyiapkandana BOP & programpendamping dlm APBD

• Pemda menyebarluaskaninformasi terpilihnya kota/kab. bersangkutan sbglokasi PAKET melaluiberbagai media (TV, Radio,Koran, Tabloid, Majalah,Siaran Pers, dll)

•Diharapkan dapat ber-langsung pada awaltahun ke-3 setelahpelaksanaan P2KP.•Dilaksanakan dipropinsi atau kota/kab

Dilaksanakan pd saatberlangsungnya mus-bangkel/des hinggaRakorbang sebelumtahun pertama pelak-sanaan PAKET P2KP diwilayah tersebut



45.

46.

47.

48.

Serangkaian silaturahmisosial, Lobby-lobbykelompok strategis danlokakarya disseminasiPAKET tingkat kota/kab

Pemasyarakatan/sosialisasi intensif PAKETsbg proses pembelajaranke-mitraan sinergis parapihak berlandaskan nilai &prinsip di P2KP ke seluruhmasyarakat kelurahan dikota/kab. peserta PAKET

Pemasyarakatan/sosialisasi intensif PAKETsbg proses pembelajaankemitraan sinergis parapihak berlandas-kan nilaidan prinsip di P2KP secarakhusus ke seluruh dinas/instansi dan kelompokpeduli di kota/ kab. pesertaPAKET

Pengokohan RelawanKemiskinan Tkt Kota/ kab,yang berasal dari pesertaaktif KBP dan unsurlainnya, melaluiserangkaian FGD danrembug kota tentangkerelawanan sebagaibasis kemitraanpenanggulangankemiskinan secara mandiridan berkelanjutan

Penyelenggara: Pemkot/ kab &KPK-DPeserta: Perangkat pemkot/kab,DPRD, tokoh formal dan tokohmasyarakat informal yangberpengaruh di kota/kab.setempat serta masyarakat danpara pihak lainnya.Fasilitator: KMW

Pelaksana: KPK-DPeserta : BKM, lurah, Relawan,LKMD/BPD, & masyarakatkelurahanFasilitator : Pemkot/ kab. & KMW

Pelaksana: KPK-DPeserta : Dinas-dinas, instansi,Kelompok peduli (LSM, universi-tas, profesional, pers, swastadan kelompok peduli lainnya)Fasilitator : Pemkot/ kab.danKMW

Pelaksana: KPK-D & Pemkot/kabupaten.Peserta: Pemkot/kab, DPRD,Dinas-dinas/ Instansi, camat,Kelompok Peduli (LSM, swasta,Pers, Perguruan tinggi, dll), parapihak peduli lainnya.Fasilitator : KMW

Penerimaan perangkatpemkot/kab, DPRD dankelompok strategis thdpkeberadaan PAKET P2KP dikota/kab bersangkutanDipahaminya substansi,proses dan ketentuankemitraan yang ingindibangun melalui PAKET

Kesepakatan Rencanatindak pelaksanaan PAKETP2KP di kota/kab sasaran

Masyarakat paham tujuan,konsep dan mekanismePAKET (apa, mengapa &mekanisme PAKET)Tumbuh niat masyarakatuntuk bermitra secarasinergis dgn pemerintah dankelompok peduli (swasta,LSM, dsb)

Dinas/instansi & kelompokpeduli paham tujuan, konsepdan mekanisme PAKET (apa,mengapa & bagaimanamekanisme dana PAKET)Tumbuh kebutuhan & ke-pentingan Dinas/instansi &kelompok peduli utk ber-mitra sinergi dg masyarakatTumbuh niat dinas/instansidan kelompok peduli untukbermitra secara sinergisdengan masyarakat (BKM)

• Para-pihak di tkt. kota/kab.menumbuhkembangkankerelawanan sebagai basispelaksanaan PAKET

• Para-pihak tkt. kota/kab.mendorong serta membukakesempatan kepada orang-orang peduli (berdasarkankriteria perbuatan baik dankualitas sifat kemanusiaan)untuk menjadi relawan-relawan dalam rangkapelaksanaan PAKET diwilayahnya.

Dilakukan di bulan ke-1pelaksanaan PAKET dikota/ kabupatenbersangkutan

Lihat Buku Pedomankhusus PAKETMulai dilaksanakan pdbln ke-1 sampai ke-2pelaksanaan PAKET &berkesi-nambungansecara intensif

Lihat Pedomankhusus PAKETMulai dilaksanakan pdbln ke-1 sampai ke-2pelaksanaan PAKET &berke-sinambungansecara intensif

• Di Kota/Kab• Dilakukan pd Bulan

ke-3 pelaksanaanPAKET & berkesi-nambungan selamamasa proyek P2KP

• KPK-D & KMWmendorong para-pihak kota/kab utkkomunikasi intensifdengan Relawan-Relawan Masyarakat

Tahap Pelaksanaan

74 Pedoman Umum


49.

50

51.

Pembentukan Pokja PAKETdi tingkat kota dengankeanggotaan berbasiskerelawanan dan nilai-nilaiuniversal kemanusiaanmelalui serangkaian FGDserta rembug kota ygdikoor-dinir oleh KPK-D

Serangkaian rembug para-pihak di tkt kota/ kab untukketerpaduan program-program masy-arakatdengan program pemkot/kab. (dinas/ instansi) &kelompok peduli setempat(dapat melalui pameranlelang program, rapatkoordinasi, lobbystrategis, silaturahmisosial, musbangkel/des,dll)

Pembentukan PanitiaKemitraan oleh BKM dandinas pengusul yang telahmenyepakati ber-samauntuk memadukan programmereka & bermitra sinergisdlm me-laksanakankegiatannya

Pelaksana: KPK-D & RelawanPeserta : Relawan-relawankemiskinan kota dan kelompokstrategis di kota/ kabupatensetempatFasilitator : Pemkot/ kab danKMW

Pelaksana: KPK-D, Pokja PAKET,Pemkot/ kab & Relawan kotaPeserta : BKM-BKM, Dinas/Instansi, LSM, universitas,swasta, ulama, pers, kelompokpeduli & masyarakat.Fasilitator: Pemerintah kota/kab.dan KMW

Pelaksana: BKM bersama dinas/instansi pengusulFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Dipahaminya substansiPokja PAKET yang berbasiskerelawanan, organik, inklu-sif & pimpinan kolektif.Anggota-anggota PokjaPAKET dipilih berdasar kri-teria & mekanisme pemilihanyang berbasis kerelawanan& nilai-nilai kemanusiaan.Pokja PAKET terbentuksecara organik, partisipatif,demokratis, transparan danakuntabel beranggotakanpara-pihak dari pemerintahdaerah (dinas/instansi),BKM, dan kelompok peduliDisepakatinya aturan dasar,prinsip, rencana dan meka-nisme kerja Pokja PAKET.

• Program Pemda dari Hasil-hasil Musbankel/des &rakorbang thn lalu telahmenampung usulanmasyarakat (Pronangkis)pada tahun sebelumnya &kesepakatan ttg penyam-paian program masyarakatpd program Pemda utk thnberikutnya melalui meka-nisme musbangkel/des &rakorbang thn berjalan

• Kesepakatan MatchingProgram PenanggulanganKemiskinan antara masya-rakat dengan dinas/instansisebagai hasil keterpaduanPJM dan Renta Pronangkisyang disusun masyarakatdengan program organikdinas/instansi setempat.

• Diperoleh rencana kemitra-an Program Masyarakat dgProgram dinas dengan jeniskegiatan & keterlibataninstitusi yang bervariasi

Panitia kemitraan dibentukberdasarkan kesetaraan,kemitraan, kebersamaan,partisipatif dan akuntabel.Job description dan tatakerja Panitia kemitraan telahdisepakatiDitandatangi berita acarapembentukan panitia kemit-raan oleh ketua BKM bersa-ma dgn kepala dinas

Lihat PedomanKhusus PAKETProses pemilihanhanya dapat dilakukanapabila dalam prosespemilihan dilaksana-kan terlebih dahuluFGD kepemimpinanberbasis nilai-nilaikemanusiaan &kerelawananSebaiknya dilakukanpada bln ke-4pelaksanaan PAKET

• Lihat PedomanKhusus PAKET

• Pronangkis diharap-kan dpt disampaikanpada mekanismeMusbangkel/deshingga rakorbangatau mekanismeperencanaan pem-bangunan pemda lainyg melibatkan partisi-pasi masyarakat

• Rencana keterpaduan& kemitraan programmasyarakat dgnprogram dinasdibahas intensif dirembug kota KPKyang dilengkapi dglokakarya perenca-naan partisipatif &‘lelang programkemitraan’ utk pelak-sanaan PAKET

• Dilakukan pada bln ke-5 hingga ke-6 pelak-sanaan PAKET

Lihat PedomanKhusus PAKETRintisan dapat dilaku-kan sejak bulan ke-5dan secara intensifDilakukan pada bln ke-6 s/d ke-7pelaksanaan PAKETKMW memverifikasikesesuaian prosespembentukan dgnprinsip & nilai di P2KP



52.

53.

54.

55.

56.

Penyusunan Proposalbersama yg dilakukansecara partisipatif,transparan, demokratis, &akun-tabel serta dlmsuasana kesetaraan olehdinas kota/kab denganBKM yang telah sepakatmembentuk panitiakemitraan

Penilaian kelayakanproposal PAKET danPrioritasi proposal sertaPersetujuan Pendanaanproposal oleh Pokja PAKET

Penyiapan detail desainteknis (bila diperlukan)

Pencairan dana PAKET kerekening Panitia kemitraan

Kerjasama & kemitraansinergis pelaksanaankegiatan sesuai denganproposal yang disetujui

Pelaksana: Dinas/ Instansibersama BKMFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: Pokja PAKETFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: Panitia kemitraanyang proposal/usulannyadisetujuiFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: PJOK & KPKNFasilitator: Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana: Setiap Panitiakemitraan yang proposal-nyadidanai PAKET P2KPFasilitator : Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Usulan-usulan bersamapembangunan prasaranadan/atau pengembanganpelayanan masyarakat ygterkait dgn penanggu-langan kemiskinanProses pembuatan proposalbersama dilandasikesetaraan, kebersamaan,serta sesuai dengan prinsipdan nilai di P2KPProposal panitia kemitraandiverifikasi oleh KMWProposal yg telah diveri-fikasi KMW diserahkan kePokja PAKET untuk dinilaikelayakannya (teknis,keuangan dan lingkungan)

Diperoleh kelayakan usulan-usulan berdasarkanverifikasi lapangan &penilaian ke-layakan teknis,lingkungan serta keuanganoleh Pokja PAKETUsulan-usulan yg layakdiajukan ke PJOK PAKETuntuk dicairkan dananya

Penyiapan detail desain(DED, pendanaan dll) olehpihak pengusul yg proposalatau usulannya menurutkeputusan Pokja PAKETharus dilengkapi dgn detaildesainDetail desain teknisdiverifikasi & disetujui KMW

Panitia kemitraan terlebihdahulu melak-sanakankegiatan dgn sumber danaswadaya (baik darimasyarakat maupun dinasatau kelompok peduli)Dana tersedia di rekeningbersama panitia kemitraan

Prasarana dan/atau pela-yanan publik terkait dgn pe-nanggulangan kemiskinan,terbangun dan/atau tersedia

Lihat PedomanKhusus PAKETDilakukan pada bln ke-7 s/d ke-8 pe-laksanaan PAKETKMW & relawan kotamemfasilitasikeduabelah pihakagar proses penyu-sunan proposalsesuai dgn prinsip &nilai di P2KP sertaterjadi saling belajarbersamaProposal yg tidakmemenuhi kriteriaverifikasi KMW di-serahkan kembali kepengusul untukdisempurnakan

Lihat PedomanKhusus PAKETDilakukan pd akhir blnke-8 pelaksanaanPAKETPokja PAKET dptmeminta bantuanDinas teknis ataupakar yang terkait dgnusulan utk membantupenilaian kelayakanusulan tersebut

Dapat dibantu tenagaahli dari dinas terkaitatau klpk peduliDilakukan pd bln ke-8pelaksanaan PAKET

Dilakukan pd bulan ke-9pelaksanaan PAKET

Lihat pedomankhusus PAKETDilakukan pd bln ke-9s/d bln ke-12pelaksanaan PAKET

76 Pedoman Umum


57.

58.

59.

Penyusunan laporanpertanggung jawabanpelaksanaan proyek/subproyek oleh PanitiaKemitraan

Evaluasi tkt Kota/Kab,Penyusunan laporantahunan pelaksanaanPAKET di tingkat Kota/Kabdan Penyusunan BestPractice kegiatan PanitiaKemitraan

Evaluasi Kinerja PesertaPAKET untuk Penyempur-naan Pelaksanaan danEvaluasi KeberlanjutanPAKET di kota/kab pesertaPAKET

Pelaksana: Pokja PAKET dansemua Panitia kemitraan yangproposal-nya didanai PAKETFasilitator : Pemerintah kota/kab,KPK-D dan KMW

Pelaksana : Pokja PAKET &KPKD serta relawan kotaFasilitator : KMW dan Pemkot/kab

Pelaksana : KMW, Pemprop, P2PPeserta: KPK-D, Pokja PAKET,pemkot/kab, relawan-relawankota/ kab dan para pihak lainnyaFasilitator : PMU/KMP

Kegiatan-kegiatan yang dila-kukan telah diaudit & diper-tanggungjawabkan serta di-sampaikan secara terbuka &akuntabel kepada masyarakatserta pihak terkait lainnya

Pelaksanaan PAKET di kota/kab & kegiatan best practicedapat dipertanggungjawab-kan, disampaikan scr terbukadan akuntabel ke masyarakatserta pihak terkait lainnya

• Teridentifikasinya realisasiMOU dan pelaksanaanPAKET sesuai Pedoman danketentuan P2KP

• Penyempurnaan konsep danPelaksanaan PAKET dilokasi-lokasi peserta

• Keputusan untukkeberlanjutan programPAKET di lokasi-lokasipeserta PAKET

Dilakukan pd bln ke-11s/d bln ke-12pelaksanaan PAKET

Dilakukan pd bln ke-11s/d bln ke-12pelaksanaan PAKET

Dilakukan pd bln ke-12pelaksanaan PAKET

Tahap Laporan dan Evaluasi

Pelaksanaan PAKET putaran berikutnya (Tahun berikutnya)

4.3. TAHAP-TAHAP YANG MENERUS ATAUBERKALAPada pelaksanaan P2KP terdapatserangkaian kegiatan, baik sebagai bagian darisiklus pokok P2KP maupun kegiatan khusus,yang dilaksanakan secara berkala dan secaraterus menerus atau berkelanjutan selamamasa proyek P2KP. Meskipun demikian,harus disadari agar kegiatan ini dilaksanakan

secara cermat, sistematis dan terarah agartidak menjadi siklus tersendiri yang justru akanmemperlambat proses dinamika kegiatanproyek P2KP di lapangan, sehinggamenimbulkan dampak kejenuhan danketidakpercayaan masyarakat.

Beberapa kegiatan yang termasuk dalamkategori kegiatan yang terus menerus atauberkala, antara lain adalah sebagai berikut:


1.

2.

3.

Monitoring (pemantauan)

Evaluasi

Penanganan pengaduandan manajemen konflik

Perbaikan kualitas kinerjaproyek P2KP

Data status pencapaiantujuan proyekSaran perbaikan & masukankebijakan bagi pemerintah

Pengaduan masyarakatteridentifikasi dan tertanganiKonflik terselesaikan

Pelaksana: KMP dan KMW, TimFasilitator dan RelawanMasyarakat

Pelaksana: Konsultan Evaluasi(KE)

Pelaksana : PMU, KMP, KMW &BKM sesuai dengan tingkatannya

Dilakukan atas dasarindikator kinerja P2KP &sebagai bagian darifungsi manajemenproyek

Survai awal (Baselinesurvey) Diikutiserangkaian studidampak

Pedoman penangananpengaduan oleh KMP



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inventarisasi danpenyebarluasan contohkasus sukses (BestPractice) P2KP

Penyiapan tahap terminasi(Penghentian hubungankerja proyek)

Sosialisasi P2KP secaraterus menerus selamamasa proyek ke berbagaikelompok sasaran diberbagai tataran.

Pelatihan (in class,coaching, on the jobtraining, magang, dll)

Pendampingan sertaPenguatan Forum danLembaga Masyarakatdalam P2KP (RelawanMasyarakat, Panitia, BKM,UP-UP, KSM Forum BKMdll) & pe-ngembanganjaringan diantara merekadan berbagai lembagalainnya

Pendampingan sertaPenguatan KapasitasPemerintah Kota/Kab &KPK-D setempat sbgForum Komunikasi stake-holder untuk upaya-upayapenanggulangankemiskinan di kota/kabsetempat

Proses inventarisasidilakukan secarapartisipatif, transparan danakuntabel

Keberlanjutan dari:• kelembagaan masyarakat• dana bergulir (BLM)• budaya kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat

Meningkatnya kesadaran danfungsi kontrol sosial masyara-kat terhadap program penang-gulangan kemiskinan padaumumnya dan khususnyaterhadap BKM, UP, KSM

Meningkatnya kemampuan dankapasitas para pelakupembangunan dlm menang-gulangi kemiskinan padaumumnya dan menerapkanP2KP pada khususnya

• BKM berfungsi & dikelolasesuai prinsip & nilai P2KP

• UP berfungsi & dipersiap-kan dikelola sbg Lembagapelaksana kegiatan

• Terbangun jaringan kerja-sama antar lembaga masya-rakat & antara lembaga ma-syarakat dgn pihak lainnya

• Relawan Masyarakatmenjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai P2KP (safe-guard)

• Pemkot/kab mampu utkreplikasi konsep P2KP sbgdasar program & kebijakanpenanggulangan kemis-kinan di wilayahnya

• KPK-D berfungsi & dikelolasesuai prinsip & nilai P2KP

• Relawan Kota dan KPK-Dmenjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai di P2KP (safe-guard)

Pelaksana : KMPPeserta : BKM, KSM dan pihakterkaitFasilitator: KMW

Pelaksana : KMWPeserta : BKM, UP, KSM, RelawanMasyarakat, Forum BKM, PokjaPAKET dan stakeholderFasilitator: PMU & KMP

Pelaksana: KMP, KMW dan TimFasilitator sesuai dengan wilayahkerjanya.Fasilitator: PMU

Pelaksana: KMP, KMW dan TimFasilitator sesuai dengan wilayahkerjanyaFasilitator: PMU, Tim Pelatih

Pelaksana: PemerintahKelurahan, PJOK dan TimFasilitator sesuai wilayahkerjanyaPeserta : Relawan Masyarakat,Tim Pemetaan Swadaya, BKM,UP, Forum BKM, kelompok peduli,kelompok usaha, pemda, dllFasilitator : Pemkot/kab dan KMW

Pelaksana: KMW dan Pemkot/kabPeserta : KPK-D, relawan kota,kelompok peduli, dll

Pedoman inventarisasikasus-kasus suksesoleh KMP

o Pedoman Exit Strategy& Terminasi P2KP

o Pengenaan sanksi keBKM yg tdk mampumengelola danabergulir denganmelikuidasi danabergulir utk digunakanpembangunanprasarana

Buku Pedoman teknisdan Pedoman Khusustentang Sosialisasi

Buku Pedoman teknisdan Pedoman khusustentang Pelatihan

Pedoman TeknikPenguatan KelembagaanMasyarakat oleh KMP

Penguatan KapasitasPemerintah Kota/kabupaten dan KPK-Doleh KMP

78 Pedoman Umum

4.4. TAHAP PENYIAPAN KEBERLANJUTANPROGRAMSelain kegiatan di atas, P2KP juga mendorongdua kegiatan yang dilaksanakan sebagaiproses penyiapan keberlanjutan program olehmasyarakat dan pemerintah daerah setempat.Artinya, kegiatan-kegiatan jenis ini diharapkandapat terus dikembangkan lebih lanjut olehpemerintah kota/kabupaten dan masyarakat,

meskipun masa proyek P2KP telah berakhir.Maksud utama dari kegiatan ini pada intinyaadalah mendorong masyarakat danpemerintah daerah untuk mempertahankandan meningkatkan proses pembelajaran diantara mereka, khususnya dalam menerapkannilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yangtelah mulai dibangun selama masa proyekP2KP.


1.

2.

Pendampingan sertaPenguatan KomunitasBelajar Kelurahan (KBK)

Pendampingan sertaPenguatan KomunitasBelajar Kelurahan (KBK)

• BKM mampu melembaga-kankomunitas pembelajar dimasyarakat sebagai pusatkajian kebijakan dankegiatan penanggulangankemiskinan serta pemba-ngunan kelurahan

• Keputusan dan kebijakanBKM serta UP-UP danPemerintah Kelurahanberbasis pada aspirasi dankebutuhan masyarakat sertaberorientasi pro poorsetelah P2KP berakhir

• Relawan-relawan masy.menjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai universal diP2KP (safe-guard)

• Meletakkan pondasi bagimasyarakat untuk menatadan memperbaiki kualitaslingkungan perumahanpermukiman kelurahannyayang lebih lestari, sehat,aman dan terpadu(Kelurahan Neighbour-hooddevelopment)

• KPK-D mampu melemba-gakan KBP sbg PusatPembelajaran dan Peng-kajian masalah-masalahkemiskinan di wilayahnya

• Pemkot/kab mampu repli-kasi konsep P2KP sbg dasarprogram & kebijakan diwilayahnya

• Relawan Kota dan KPK-Dmenjadi pengawal prinsipdan nilai-nilai di P2KP (safe-guard)

• Meletakkan pondasi bagiupaya menata & memper-baiki kualitas lingkunganperumahan permukiman diperkotaan yang lebih lestari,sehat, aman danberkelanjutan scr terpadu(city Neighbourhooddevelopment)

Pelaksana: UPS, BKM, perangkatkelurahan dan relawan-relawanPeserta : Relawan danMasyarakat serta perangkatkelurahan/ desa yang aktif di KBK

Pelaksana: Pemkot/ kab, KPK-Ddan KMW Peserta : Pemkot/kab,KPK-D, relawan kota, kelompokpeduli, dll

Pelaksana: KMW dan Pemkot/kabPeserta : KPK-D, relawankota, kelompok peduli, dll

Pedoman TeknikKomunitas BelajarKelurahan (KBK)

Pedoman TeknikKomunitas BelajarPerkotaan (KBP)

Pedoman TeknikPenguatan KapasitasPemerintah Kota/kabupaten dan KPK-Doleh KMP

pedoman umum urban poverty project 2 - bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek

Documents