KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN LAPORAN PERCEPATAN PENERAPAN SPM DI DAERAHTAHUN 2013Daftar Isi

1BAB I. PENDAHULUAN

11.Deskripsi Singkat

12.Manfaat Instruksional

13.Tujuan Instruksional

13.1.Tujuan Instruksional Umum

13.2.Tujuan Instruksional Khusus

24.Hasil pelatihan

BAB II 3PENYUSUNAN PELAPORAN DALAM PENERAPAN SPM DI DAERAH

31.Sosialisasi instrumen aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM

31.1.Apa yang dimaksud laporan tahunan ?

31.2.Apa tujuan pelaporan penerapan SPM di daerah ?

31.3.Apa saja yang perlu dilaporkan dalam penerapan SPM di daerah?

41.4.Bidang apa saja yang perlu disampaikan dalam laporan penerapan SPM di daerah ?

51.5.Bagaimana langkah langkah menyusun pelaporan kegiatan ?

71.6.Apa yang dimaksud aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM ?

71.7.Bagaimana aplikasi bisa digunakan untuk pelaporan ?

72.Mekanisme penyampaian laporan penerapan SPM

72.1.Bagaimana materi pelaporan penerapan dan pencapaian SPM ?

72.2.Kapan dan berapa kali pelaporan harus dibuat oleh pelaksana kegiatan ?

83.Penyajian laporan SPM di daerah

83.1.Subtansi materi laporan

BAB III 9PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

91.Bidang Urusan

BAB IV 11BAHAN DISKUSI / PELATIHAN

MANUAL TEKNIS PEMBELAJARANMODUL : PENYUSUNAN LAPORAN PERCEPATAN PENERAPAN SPMPembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami definisi dan konsepsi operasional tentang penyusunan laporan dalam percepatan penerapan SPM di daerah serta poin-poin krusial yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

Waktu :

45 menit

Tempat

Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi sekitar 20 peserta

Peralatan :Peralatan infokus

Komputer

Sound sistem

Sumber referensi :Modul manual Penyusunan laporan penerapan SPM di daerah

Handout :

Presentasi power point

Metode presentasi yang disarankan

Presentasi power point

Tanggung jawab pengajar / narasumber

Kelengkapan materi presentasi

Ketersediaan handout dan materi refenrensi

Kejelasan penyampaian pokok permasalahan

Peran fasilitator

Memperkenalkan pengajar / narasumber

Mengecek persiapan tempat dan ketersediaan peralatan

Mendampingi pengajar/narasumber selama sesi tanya jawab

Mengelola pengaturan tempat bagi peserta

BAB I. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata minimal dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat2. Manfaat Instruksional

Manfaat yang diharapkan dengan mempelajari materi tentang penyusunan laporan penerapan SPM di daerah adalah agar peserta pelatihan memiliki pengetahuan komprehensif tentang penyusunan laporan penerapan SPM di daerah. Pada akhirnya diharapkan peserta mampu memahami penerapan SPM di daerah sebagai salah satu pencapaian pelayanan dasar.3. Tujuan Instruksional

3.1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memiliki pemahaman tentang penyusunan laporan penerapan SPM yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan.3.2. Tujuan Instruksional KhususSetelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu :a) Memahami tentang penyusunan laporan penerapan SPM di daerah sesuai dengan perundang- undangan yang telah ada.

b) Menguasai penyusunan laporan penerapan SPM mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan penerapan SPM.c) Mampu membuat pelaporan kegiatan yang tepat, tidak terlambat dan bisa dipertanggungjawabkan4. Hasil pelatihan

a) Peserta memahami tentang penyusunan laporan penerapan SPM di daerahb) Peserta mampu memberikan inovasi dalam pelaporan program dan kegiatan SPM di daerah

BAB IIPENYUSUNAN PELAPORAN DALAM PENERAPAN SPM DI DAERAH1. Sosialisasi instrumen aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM1.1. Apa yang dimaksud laporan tahunan ?Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.Penyusunan laporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, bisa diperbandingkan, memenuhi ke uthan informasi pengguna, serta membantu pengguna untuk menarik kesimpulan yang berguna.1.2. Apa tujuan pelaporan penerapan SPM di daerah ?Tujuan pelaporan penerapan SPM di daerah adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penerapan SPM di daerah yang berguna untuk perbaikan pelayanan publik di masa depan terkait dengan pencapaian target indikator yang teah ditetapkan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.1.3. Apa saja yang perlu dilaporkan dalam penerapan SPM di daerah?Hal hal yang perlu dilaporkan adalah terkait dengan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan penganggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu permasalahan dan hambatan yang terjadi selama penerapan SPM di laksanakan di daerah.1.4. Bidang apa saja yang perlu disampaikan dalam laporan penerapan SPM di daerah ?Dalam penerapan SPM di daerah tidak semua bidang diterapkan SPM, hanya beberapa bidang yang telah mempunyai dasar penerapan SPM sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian / lembaga non departemen. Sampai tahun 2012 ada 15 bidang di kabupaten/kota dan 9 bidang di propinsi. Adapun 15 bidang di tingkat kabupaten / kota adalah sbb :

1) SPM Bidang Kesehatan

2) SPM Bidang Sosial

3) SPM Bidang Kominfo

4) SPM Bidang Ketahanan Pangan

5) SPM Bidang Perhubungan

6) SPM Lingkungan Hidup

7) SPM Pendidikan Dasar

8) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9) SPM Bidang Ketenagakerjaan

10) SPM Bidang Penanaman Modal

11) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

12) SPM Bidang Perumahan Rakyat

13) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14) SPM Bidang Keluarga Berencana (BKKBN)

15) SPM Bidang Kesenian

Sedangkan untuk penerapan SPM di tingkat propinsi adalah sebagai berikut :

1) SPM Bidang Perumahan Rakyat

2) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3) SPM Bidang Kesenian

4) SPM Bidang Sosial

5) SPM Bidang Ketahanan Pangan

6) SPM Bidang Perhubungan

7) SPM Lingkungan Hidup

8) SPM Bidang Ketenagakerjaan

9) SPM Bidang Penanaman Modal

1.5. Bagaimana langkah langkah menyusun pelaporan kegiatan ?Dalam melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dilakukan secara berjenjang yaitu sebagai berikut ;a) Bupati atau walikota melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur dengan tembusan direktur jenderal Otonomi daerah dan sekretaris jenderal lembaga pemerintah non kementerian

b) Gubernur melaporkan perkembangan pnerapan dan pencapaian SPM di wilayah provinsi kepada menteri dalam negeri

c) Pemerintah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepad menteri / pimpinan lembaga yang bersangkutan. Bupati/walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada mendagri melalui gubernurd) Selanjutnya gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan penapaian SPM kepada mendagri, tembusan kepada Dirjen otonomi daerah dan sekretaris jenderal kementerian / sekretaris lembaga pemerintah non kementerian yan mencakup 2 hal yaitu

Laporan perkembngan penerapan dan pencapaian SPM propinsi

Laporan rekapitulasi ( hasil kajian, analisa dan evaluasi ) perkembangan percepatan penerapan SPM kabupaten / kota.

MEKANISME PELAPORAN DARI BUPATI KE MENDAGRI

MEKANISME PELAPORAN DARI GUBERNUR KE MENDAGRI

1.6. Apa yang dimaksud aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM ?Aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM adalah sebuah sistem informasi manajemen dalam penyampaian laporan yang dibuat untuk memudahkan pengambil kebijakan bisa memperoleh informasi dengan cepat dan akurat.

Aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM merupakan alat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam penerapan SPM yang berbasis MIS. Sistem informasi manajemen SPM digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan data pendukung penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM.1.7. Bagaimana aplikasi bisa digunakan untuk pelaporan ?Aplikasi pelaporan merupakan bentuk MIS dalam sistem pelaporan penerapan SPM. Sebagai bentuk MIS maka aplikasi sangat membutuhkan kemampuan untuk mengisi data data yang dibutuhkan. Sehingga dalam pengolahan informasi bisa dipercaya dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.Bentuk pelaporan dalam penerapan spm biasanya terdiri dari profil pencapaian SPM di daerah, data base penerapan SPM dan pencapaian target indikator SPM.2. Mekanisme penyampaian laporan penerapan SPM2.1. Bagaimana materi pelaporan penerapan dan pencapaian SPM ?Pelaporan kinerja tahunan penerapan dan pencapaian SPM disusun berdasarkan laporan triwulanan hasil monitoring dan hasil evaluasi setelah tahun anggaran berjalan. Materi pelaporan menfokuskan pada analisis indikator capaian SPM dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada tahun berjalan.2.2. Kapan dan berapa kali pelaporan harus dibuat oleh pelaksana kegiatan ?Laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah dilakukan dalam 2 tahap yaitu :a) Laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi paling lambat pada bulan Juni, yang memuat kondisi aktua perkembangan penarapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi, penghitungan anggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.b) Laporan semester 2 disampaikan paling lambat akhir desember, menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM. Laporan ini merupakan bahan dalam penyusunan LPPD bagi daerah dan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional lebih lanjut oleh pemerintah.

3. Penyajian laporan SPM di daerah3.1. Subtansi materi laporanMateri laporan yang disesuaikan dengan permendagri 6 tahun 2007 untuk isi dari laporan adalah sebagai berikut :Bab I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB IIIPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Bidang UrusanBidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

b. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

c. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.e. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

1) APBD;

2) APBN;

3) Sumber dana lain yang sah.

f. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

1) PNS;

2) Non-PNS.

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.BAB IVBAHAN DISKUSI / PELATIHAN

MODUL 8

Laporan 15 SPM Kab/Kota

MENDAGRI

MELALUI

GUBERNUR

DITJEN OTDA

KEMENDAGRI

BUPATI

SEKJEN K/L

MENDAGRI

DITJEN OTDA

KEMENDAGRI

GUBERNUR

SEKJEN

K / L

Di dalam melakukan penerapan dan pencapaian target SPM pemerintah daerah melakukan penerapan SPM dengan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Keterbatasan sumber data yang sering dimiliki oleh daerah di dalam melakukan pelaporan menyebakan laporan yang disampaikan belum bisa dijadikan tolok ukur dalam pengambilan keputusan. Bagaimana penyusunan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas dalam penyampaian informasi yang akan diberikan khususnya untuk penerapan SPM di daerah

11