pelatihan manajemen konstruksi (sidlacom)€¦ · analisis biaya & manfaat pembangunan bagi...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PEKERJAAN U M U M DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
(SIDLACOM)
PENGADAAN TANAH
TAHUN 2018
TUJUAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR HASIL BELAJAR
Tujuan Pembelajaran :
Setelahmengikuti mata pelatihan ini, peserta
diharapkan mampu memahami proses
pengadaan tanah untuk kepentingan umum
pada proyek infrastruktur di lingkungan
Kementerian PUPR
Indikator Hasil Belajar :
Peserta mampu mengetahui tentang :
1. Proses Perencanaan Pengadaan Tanah
2. Proses Persiapan Pengadaan Tanah
3. Proses Pelaksanaan dan Serah Terima Hasil
Pengadaan Tanah
Perencanaan Pengadaan Tanah
1
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Pra FS (Pra Feasibility Study)
FS(Feasibility Study)
Kajian yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan pra studi kelayakan
Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan proyek infrastruktur dengan mempertimbangkan
sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko,
lingkungan, dan sosial
FEASIBILITY STUDY (FS)MENGGUNAKAN DANA PUBLIK DAN ATAU PROYEK YANG PENTING DAN STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN PUBLIK
MEMPUNYAI SIFAT KETIDAKPASTIAN DAN RESIKO CUKUP TINGGI
MERINCI PROYEK-PROYEK YANG DIHASILKAN DALAM PRA STUDI KELAYAKAN YANG MEMPUNYAI INDIKASI KELAYAKAN YANG TINGGI
PROYEK MEMERLUKAN PENAJAMAN DALAM RENCANA, MELALUI PEMBANDINGAN DUA ATAU LEBIH ALTERNATIF SOLUSI YANG UNGGUL
PROYEK MEMERLUKAN INDIKATOR KELAYAKAN YANG LEBIH TELITI
PROYEK MEMERLUKAN INDIKATOR KELAYAKAN YANG LEBIH TELITI
KRITERIA STUDI KELAYAKAN
(Feasibility Study/FS)
HASIL SURVEI KELAYAKAN SOSIAL EKONOMI
• Hasil survei ekonomi harus mengakomodasi dampak-dampak kepada:
• Kependudukan, • Perubahan mata pencaharian, • Perubahan mata pencaharian, • Pengaruh terhadap kekerabatan, • Ganti kerugian dalam pengadaan
tanah, • Keamanan, • Kesehatan masyarakat,• Pendidikan, • Cagar budaya dan peninggalan
sejarah, • Estetika visual, • Perubahan pola interaksi.
KELAYAKAN LOKASI
ANALISIS BIAYA & MANFAAT PEMBANGUNAN BAGI
WILAYAH & MASYARAKAT
• Biaya pengadaan tanah
• Biaya administrasi dan
sertifikasi
• Biaya Perancangan
• Biaya konstruksi
• Biaya supervisi
• Komponen bukan biaya
proyek
• Nilai sisa kontruksi
PERKIRAAN HARGA TANAH
DAMPAK LINGKUNGAN
& SOSIAL
• Lingkungan Biologi
• Lingkungan Fisika-Kimia
• Lingkungan Sosial,
Ekonomi dan Budaya
• Keselamatan Jalan
RINCIAN DOKUMEN FS (FEASIBILITY STUDY)Terdiri dari:
FEASIBILITY STUDY (FS)
Metodologi untuk Feasibility Study (normatif)
FEASIBILITY STUDY (FS)
Bagan Alir untuk Feasibility Study (normatif) (berdasarkan Pedoman studi kelayakan proyek jalan dan jembatan no 19 tahun 2005)
FUNGSI
Feasibility Study (FS)
Mengindentifikasi alternatif solusi untuk menilai tingkat kelayakan dengan membandingkan kinerja
ekonomis suatu alternatif terhadap alternatif yang lain
PRA FEASIBILITY STUDY (Pra FS)
PRA FEASIBILITY STUDY (Pra FS)
ASPEK YANG DITINJAU DALAM FS
ASPEK TEKNISLalulintas, topografi, geometri, geologi dan geoteknik, perkerasan jalan, hidrologi dan
drainase dan struktur jembatan
ASPEK LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN
Pengaruh proyek terhadap lingkungan biologi, lingkungan fisika-kimia, lingkungan sosial,
ekonomi dan budaya dan keselamatan jalan
ASPEK EKONOMI Biaya-biaya proyek & manfaat proyek
ASPEK LAIN-LAIN
Pertimbangan untuk menambah rute baru sebagai alternatif apabila rute yang ada terkena musibah/ kerusakan fatal; politik; hankam; pengembangan wilayah; keandalan sistem jaringan; dan lain-lain
MAKSUD & TUJUAN PERBEDAAN FS DAN PRA FSDOKUMEN PENDUKUNG
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
DED (Detailed Engineering Design),
terdiri dari:
• Gambar detail bangunan/bestek
• Rencana Anggaran Bangunan (RAB)/
Engineer’s Estimate (EE)
• Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS)
• Untuk mengetahui indikasi kebutuhan proyek jalan dan jembatan, serta untuk menilai tingkat kelayakan suatu koridor dengan membandingkan kinerja ekonomis suatu alternatif terhadap alternatif yang lain,
• Sebagai proses awal penyaringan beberapa pilihan/alternatif melalui pendekatan/asumsi dan evaluasi ekonomi, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya,
• Hasilnya akan ditindaklanjuti dalam kegiatan studi kelayakan.
PRA FEASIBILITY STUDY (Pra FS)
Dlm pengumpulan data:• PRA STUDI KELAYAKAN hanya
dibutuhkan DATA SEKUNDER. • STUDI KELAYAKAN memerlukan
DATA SEKUNDER DAN PRIMER.
Dlm ketentuan teknis yang mengatur tingkat kedalaman aspek-aspek yang ditinjau dan dianalisis: • PRA STUDI KELAYAKAN hanya
memerlukan survei pendahuluan (ground checking).
• STUDI KELAYAKAN memerlukan survei-survei dan analisis yang lebih detail di wilayah studi.
DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MAKSUD & TUJUAN
ACUAN NORMATIF
ISTILAH & DEFINISI
KETENTUAN-KETENTUAN
PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN & SKALA PETA
FEASIBILITY STUDI
DOKUMEN AMDAL
IZIN LINGKUNGAN
PROSEDUR PENYUSUNAN
MAKSUD • Dokumen perencanaan pengadaan tanah ini mencakup ketentuan
administratif, ketentuan teknis, dan tahapan penyusunan dokumenperencanaan pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi tim yangdibentuk/ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah untukkeperluan infrastruktur PUPR.
TUJUAN• Sebagai acuan bagi pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
pengadaan tanah dan merupakan prasyarat untuk mengajukanpermohonan penetapan lokasi pada tahap persiapan pengadaantanah oleh Gubernur.
DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
AC
UA
N N
OR
MA
TIF
(1)
UU RI NO.2 THN 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
UU RI NO.26 THN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
UU RI NO. 2 THN 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
PERPEM NO.104 THN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
PERPEM NO.105 THN 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PERPEM NO.108 THN 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka AlamDan Kawasan Pelestarian Alam
PERPEM NO.27 THN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
AC
UA
N N
OR
MA
TIF
(2)
PERPRES NO.71 THN 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Perubahannya
PERPRES NO.15 THN 2015
PERMEN NO.15 THN 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
PERKA BPN RI NO. 5 THN 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PERMEN AGRARIA &TATA RUANG/
KA BPN RI NO. 6 THN 2015
Tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PERMENKEU NO.10/PMK.02/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk.02/2013 Tentang Biaya Operasional & Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
KET
ENTU
AN
2
KEWENANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atau Kepala Upt Yang Berwenang Dalam Pengadaan Tanah Dalam Tiap Unit Organisasi
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH MEMUAT:
MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN
KESESUAIAN DENGAN RTRW & RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL & DAERAH
LETAK TANAH
LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN
GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PERKIRAAN NILAI TANAH
RENCANA PENGANGGARAN
DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
MAKSUD &
TUJUAN
MAKSUD Menguraikan Gambaran Secara Umum Yang Ingin Dicapai Dari Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
TUJUANMenguraikan hal – hal spesifik yang akan dicapai untuk dapat mewujudkan maksud rencana pembangunan untuk kepentingan umum
MANFAATMenguraikan kegunaan yang akan diperoleh oleh masyarakat umum dari rencana pembangunan untuk kepentingan umum
DASAR URAIAN MAKSUD, TUJUAN &
MANFAAT BERDASARKAN
ANALISA:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA;
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
RENCANA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
KESESUAIAN DGN RTRW &
RPND
LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
Berdasarkan pada:
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NSIONAL, PROVINSI, DAN/ATAU KABUPATEN KOTA
PRIORITAS PEMBANGUNAN (RPJM, RENCANA KERJA KEMENTERIAN PUPR, DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR)
KESESUAIAN LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN DGN RTRW &
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Diperoleh dari:
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
Utk rencana pembangunan yg belum ditetapkan dalam RTRW dan/atau prioritas pembangunan, maka Kementerian PUPR segera berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tsb.
Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilampiri dengan peraturan RTRW dan prioritas lokasi rencana pembangunan yang telah ditetapkan lengkap dengan peta
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
LETAK TANAH
MENGURAIKAN WILAYAH ADMINISTRASI RENCANA PENGADAAN TANAH BERADA, terdiri dari dari:
PROVINSI;
KABUPATEN/KOTA;
KECAMATAN;
DESA/KELURAHANDITUANGKAN DALAM PETA RENCANA LOKASI
PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN SKALA 1:50.000
PETA RENCANA LOKASI MERUPAKAN PETA RUPA BUMI YANG MEMUAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DARI
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN DESA/KELURAHAN
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
LUAS TANAH YG DIBUTUHKAN
PERKIRAAN LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGADAAN TANAH DALAM SATUAN M2
PERKIRAAN LUAS TANAH DIURAIKAN BERDASARKAN PERKIRAAN LUAS TANAH YANG
DIBUTUHKAN PER WILAYAH ADMINISTRASI RENCANA PENGADAAN TANAH BERADA, terdiri
dari:
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
GAMBARAN UMUM
STATUS TANAH
MENGURAIKAN DATA AWAL MENGENAI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN ATAS TANAH
DATA PEMILIK YANG BERHAK SEPERTI YANG DIMAKSUD PALING SEDIKIT MEMUAT :
BIDANG TANAH.
NAMA PEMILIK
STATUS KEPEMILIKAN/PENGUASAAN
PERUNTUKAN TANAH.
OBJEK PENGADAAN TANAH LAINNYA.
PENGUMPULAN DATA DILAKSANAKAN MELALUI SURVEI LAPANGAN & WAWANCARA LANGSUNG DGN
MASYARAKAT YANG TERINDIKASI TERKENA PENGADAAN TANAH
DATA PEMILIK YANG BERHAK DITUANGKAN DALAM BENTUK TABEL & PETA DATA AWAL YG MEMUAT INFORMASI BIDANG TANAH, NAMA PEMILIK &
OBJEK PENGADAAN TANAH LAINNYA
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH
MENGURAIKAN PERKIRAAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MASING-MASING TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
JANGKA WAKTU TAHAP PERSIAPAN : SEJAK PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH → PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
JANGKA WAKTU TAHAP PERENCANAAN MENGURAIKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : SEJAK DITERIMANYA DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH OLEH GUBERNUR → PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI
JANGKA WAKTU TAHAP PELAKSANAAN MENGURAIKAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN : SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KEPALA KANWIL BPN → PENYERAHAN DOKUMEN
PENGADAAN TANAH KE KEMENTERIAN PUPR
JANGKA WAKTU TAHAP PENYERAHAN HASIL MENGURAIKAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN : SEJAK PENGAJUAN PENSERTIPIKATAN OLEH
KEMENTERIAN PUPR → DIKELUARKANNYA SERTIPIKAT
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
MENGURAIKAN PERKIRAAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
WAKTU PELAKSANAAN : WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN SETIAP TAHAPAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
PERKIRAAN NILAI TANAH
MENGURAIKAN PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN OBYEK PENGADAAN
MELIPUTI : TANAH, RUANG ATAS TANAH DAN BAWAH TANAH, BANGUNAN, TANAMAN, BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH,
DAN/ATAU KERUGIAN LAIN YANG DAPAT DINILAI
DIHITUNG BERDASARKAN STANDAR PENILAIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (SPI 306) ATAU STANDAR PENILAIAN TANAH LAINNYA
PENILAIAN DAPAT MELIBATKAN PENILAI PUBLIK, INSTANSI TERKAIT, ATAU LEMBAGA LAINNYA YANG BERKOMPETEN DALAM PENILAIAN
TANAH
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
RENCANA PENGANGGARAN
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG :BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYELENGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PMK No. 13/PMK.02/2013 dan PMK No. 10/PMK.02/2016)
BESARAN SATUAN BIAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG DALAM RANGKA KEGIATAN
PADA TAHAPAN PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN & PENYERAHAN HASIL
MENGURAIKAN BESARAN DANA, SUMBER DANA, DAN RINCIAN ALOKASI DANA UNTUK PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN,
PENYERAHAN HASIL, ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN, SERTA SOSIALISASI
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
Tentang Sumber Dana
Undang-Undang No. 2 Thn 2012
Sumber Dana
A.P.B.N
A.P.B.D
BUMN/BHMN yang mendapat penugasan khusus
Perpres No. 30 2015 tentang dana talangan untuk BUMN dan non BUMN
BLU/LMAN
KETENTUAN SUMBER DANA UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SUMBER DANA
PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DOKUMEN
• SWAKELOLA : PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ATAU KEPALA UPT, MEMBENTUK TIM PENYUSUN DENGAN SURAT KEPUTUSAN.
• KONTRAKTUAL : DITUNJUK KONSULTAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA
PERSONIL PENYUSUN DOKUMEN
OLEH UNIT ORGANISASI
TIM TEKNIS DARI UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
TIM TEKNIS DARI INSTANSI TERKAIT
OLEH PENYEDIA JASA
TENAGA AHLI SURVEYOR &TENAGA AHLI PENILAI
BERSERTIFIKAT KEAHLIAN YANG DIKELUARKAN OLEH ASOSIASI PROFESI TERKAIT
TENAGA AHLI & PERSONIL LAINNYA YANG DISESUAIKAN
DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING PROYEK
INFRASTRUKTUR
PET
A R
ENC
AN
A L
OK
ASI
P
EMB
AN
GU
NA
N &
SKA
LA P
ETA
PETA LOKASI
RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN
PETA :SUATU GAMBARAN DARI UNSUR-UNSUR ALAM DAN/ATAU
BUATAN MANUSIA, YANG BERADA DI ATAS /DI BAWAH PERMUKAAN BUMI YANG DIGAMBARKAN PADA SUATU
BIDANG DATAR DENGAN SKALA TERTENTU
PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN :DIBUAT PADA PETA RUPA BUMI YANG MINIMAL MEMUAT
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DARI PROVINSI, KAB/KOTA, & DESA/KELURAHAN
SKALA PETA
SKALA SUATU PETA :ANGKA PERBANDINGAN ANTARA JARAK DUA TITIK DIATAS PETA
DENGAN JARAK TERSEBUT DIATAS PERMUKAAN BUMI
SKALA PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN MINIMAL MENGGUNAKAN SKALA 1 : 50.000
(SNI 6502.3:2010)
FEA
SIB
ILIT
Y S
TUD
Y
BENDUNGANPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan
SALURAN IRIGASI Aturan teknis yang mengatur tentang Saluran Irigasi
BANGUNAN AIR Aturan teknis yang mengatur tentang Bangunan Air
JALAN, JEMBATAN DAN TEROWONGAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, yaitu
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
FEA
SIB
ILIT
Y S
TUD
Y
INSTALASI AIR MINUM DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
RUMAH SUSUN UMUM SEWA Aturan teknis yang mengatur tentang Rumah Susun Umum Sewa
PERKANTORAN DAN FASILITAS UMUM PUPR LAINNYA
Aturan Teknis Yang Mengatur Tentang Perkantoran Dan Fasilitas Umum PUPR
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
DOKUMEN AMDAL
• AMDAL : Kajian Mengenai Dampak Penting Suatu Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Direncanakan Pada Lingkungan Hidup Yang Diperlukan Bagi Proses Pengambilan Keputusan Tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
• KETENTUAN DOKUMEN AMDAL : UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No.27 /2012 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
IZIN LINGKUNGAN
• IZIN LINGKUNGAN : Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan
• KETENTUAN IZIN LINGKUNGAN : Peraturan PemerintahNo. 27/2012 Tentang Izin Lingkungan.
PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH
TAHAP PERSIAPAN
PEMAHAMAN KAK
PENGUMPULAN DOKUMEN
PENDUKUNG
SURVEI PENDAHULUAN
VERIFIKASI KESESUAIAN
DENGAN RTRW
PENYUSUNAN RMK/RMP
TAHAP PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN & ANALISIS
PENYUSUNAN INSTRUMEN SURVEI
PENYUSUNAN INSTRUMEN
PENGAMBILAN FOTO & VIDEO
PENDATAAN KEPEMILIKAN TANAH (OBJEK & SUBJEK
TANAH)
TAHAP PENYUSUNAN DRAF
PENGUMPULAN DOKUMEN, DATA
SEKUNDER DAN PETA TERKAIT
PENGUMPULAN DAN PEMBUATAN PETA
PELAKSANAAN SURVEISUBYEK DAN OBYEK PENGADAAN TANAH
YANG TERKENA RENCANA
PEMBANGUNAN.
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
TAHAP FINALISASI
KONSULTASI DENGAN TIM TEKNIS
PEMBAHASAN DENGAN PEMBERI TUGAS DAN
INSTANSI TERKAIT
PERBAIKAN LAPORAN, VERIFIKASI DAN SERAH
TERIMA (DARI TIM PENYUSUN KE SATKER)
PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH
PEMAHAMAN KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)
LATAR BELAKANG
MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN
STANDAR DOKUMEN
METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN
PELAPORAN
HASIL PEKERJAAN
TAHAP PERSIAPAN
PENGUMPULAN DOKUMEN PENDUKUNG
DOKUMEN PENDUKUNG :
PERATURAN, KEBIJAKAN, STUDI-STUDI, ATAU KAJIAN YANG TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TERKAIT
DIGUNAKAN SEBAGAI DATA AWAL DALAM MELAKSANAKAN PERSIAPAN, PENGUMPULAN DATA, SURVEI LAPANGAN, DAN
ANALISA DATA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH.
PENGUMPULAN DOKUMEN DAPAT MELALUI PERMINTAAN DOKUMEN SECARA RESMI/TERTULIS ATAU MELALUI KOORDINASI
LANGSUNG DENGAN PIHAK TERKAIT.
PENERIMAAN DOKUMEN DISERTAI BUKTI PENERIMAAN DARI PIHAK YANG MENYERAHKAN.
TAHAP PERSIAPAN
SURVEI PENDAHULUAN
PENGUMPULAN DATA PRIMER
WAWANCARA TATAP MUKA (RECALLING) TERHADAP TARGET DENGAN MENGGUNAKAN
DAFTAR ISIAN ATAU QUESTIONER
WAWANCARA/DISKUSI (DEEP INTERVIEW) DENGAN BEBERAPA INFORMAN KUNCI, GUNA MELENGKAPI DAN MELAKUKAN PENDALAMAN
INFORMASI YANG TELAH DIPEROLEH SEBELUMNYA
DATA PRIMER BERUPA NAMA PIHAK YGBERHAK/PEMILIK, STATUS KEPEMILIKAN, LETAK TANAH, LUAS TANAH, BANGUNAN/TANAMAN
SERTA BENDA LAIN YANG TERKENA LOKASI PEMBANGUNAN
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER
DENGAN CARA MENGUMPULKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN
TAHAP PERSIAPAN
VERIFIKASI KESESUAIAN
DENGAN RTRW
PENGECEKAN LOKASI RENCANA PENGADAAN TANAH (SAMPAI TINGKAT ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN) DENGAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, PROVINSI, DAN/ATAU KAB/KOTA
KOORDINASI DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS TATA RUANG, ATAU INSTANSI TERKAIT LAINNYA
HASIL VERIFIKASI DITUANGKAN DALAM SURAT KETERANGAN ATAU BERITA ACARA KESESUAIAN LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN DENGAN RTRW
TAHAP PERSIAPAN
PENYUSUNAN RMK/RMP
(RENCANA MUTU KONTRAK/RENCANA MUTU PROYEK )
BERPEDOMAN PADA :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 04/PRT/M/2009 TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHAP PERSIAPAN
PENYUSUNAN INSTRUMEN
MEKANISME PENENTUAN
SASARAN SURVEI
RESPONDEN INDIVIDUAL (PIHAK YGBERHAK)
OBYEK/ SUBYEK FASILITAS UMUM
INSTRUMEN SURVEI
DAFTAR ISIAN PIHAK YG BERHAK IDENTITAS PEMILIK LAHAN (NAMA, ALAMAT, PEKERJAAN, DLL)
DAFTAR ISIAN DATA OBYEKPENGADAAN TANAH
LUAS LAHAN YANG DIMILIKI DAN YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN, LOKASI LAHAN, BATAS-BATAS BIDANG TANAH, AKSESIBILITAS LOKASI LAHAN, KONDISI LAHAN, PERUNTUKAN/
PENGGUNAAN LAHAN, STATUS DAN SISTEM PENGELOLAAN, LAHAN, STATUS KEPEMILIKAN, HARGA TANAH, BANGUNAN (LUAS BANGUNAN, TIPE BANGUNAN, LANTAI BANGUNAN), JENIS TANAMAN,
JENIS OBYEK LAIN
METODE PRAKIRAAN
BESARAN DAMPAK
DAMPAK KECILTIDAK BERPOTENSI MENGGANGGU/MENGHAMBAT PROSES PEMBEBASAN TANAH YANG
TERKENA DAMPAK
DAMPAK SEDANGBERPOTENSI MENGGANGGU/MENGHAMBAT PROSES PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA
DAMPAK NAMUN MEMPUNYAI POTENSI UNTUK DISELESAIKAN
DAMPAK BESARBERPOTENSI MENGGANGGU/ MENGHAMBAT SECARA SIGNIFIKAN PROSES PEMBEBASAN
TANAH YANG TERKENA DAMPAK
DAFTAR ISIAN FASOS/FASUM
DATA FASOS FASUM NAMA FASOS/FASUM, UKURAN, LOKASI FASOS/FASUM,FUNGSI UTAMA,FUNGSI LAIN (SEKUNDER), IDENTITAS PEMILIK / PENANGGUNGJWB (INTANSI, PENANGGUNGJAWAB, JABATAN, TELP)
PREDIKSI/POTENSI DAMPAK FISIK/LINGKUNGAN; SOSIAL
ASPIRASI
PREDIKSI BESARAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN
MASYARAKAT SEKITAR
TAHAPAN PEMBUATAN PETA PENGADAAN TANAH
MELALUI FOTO UDARA
PERSIAPAN
PEMASANGAN PREMARK DAN PENGUKURAN GCP
PEMOTRETAN UDARA
PROSESING FOTO UDARA
MOZAIK
RETIFIKASI FOTO
IDENTIFIKASI (SURVEI KELENGKAPAN LAPANGAN)
VEKTORISASI/DIGITASI
PETA PENGADAAN TANAH
PENDATAAN KEPEMILIKAN
TANAH (OBJEK&SUBJEK
TANAH)
METODE PENDATAAN KEPEMILIKAN TANAH
DATA PRIMER
DATA SEKUNDER
PENDATAAN PERKIRAAN GANTI RUGI NILAI TANAH
(NPW)
PERHITUNGAN NPW
PENILAIAN GANTI KERUGIAN
GANTI KERUGIAN FISIK (MATERIAL)
GANTI KERUGIAN NON FISIK (IMMATERIAL)
OBJEK PENGADAAN TANAH DIARTIKAN SAMA DENGAN ISTILAH PROPERTI ATAU PROPERTI PERTANAHAN SESUAI
DENGAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA (SPI)PENDATAAN LUAS TANAH YG
DIBEBASKAN
PERHITUNGAN PERKIRAAN LUAS BERDASARKAN GAMBAR RENCANA
SURVEI LAPANGAN MENGENAI PENDATAAN LUAS BIDANG YANG TERINDIKASI TERKENA RENCANA PEMBANGUNAN BERDASARKAN
PETA LAPANGAN
PENDATAAN FASOS/FASUMBERDASARKAN PENGISIAN DATA FASILITAS
SOSIAL/UMUM MELALUI SURVEI LAPANGAN
KOMPILASI DATABASE HASIL SURVEI
PENGOLAHAN DATA
MELAKUKAN PENDATAAN KEMILIKAN LAHAN/TANAH
MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP PERKIRAAN NILAI GANTI RUGI OBJEK PENGADAAN TANAH.
MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP LUAS TANAH YANG AKAN DIBEBASKAN
MEMBUAT PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
ANALISIS DATA
PENGUMPULAN DAN TRIANGULASI (CHECK AND RE-CHECK) DATA
PEMILAHAN DAN PENGKATEGORIAN DATA
ANALISIS SEBAB-AKIBAT, PEMBACAAN TREND/KECENDERUNGAN PENGAMBILAN KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI
Persiapan Pengadaan Tanah
2
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK
YANG BERHAK
TANPA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MEMBENTUK TIM PERSIAPAN
MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM
PERSIAPAN
MENYIAPKAN PEMBERITAHUAN
AWAL
MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN
RENCANA PEMBANGUNAN
MELAKUKAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
MENYIAPKAN RENCANA
KONSULTASI PUBLIK
MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK
RENCANA PEMBANGUNAN
MENANDATANGANI BERITA ACARA KESEPAKATAN
LOKASI
MENETAPKAN LOKASI
PEMBANGUNAN
MENGUMUMKAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG
TERKAIT
MEMBENTUK TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
ANGGOTA TUGAS
Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan
Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan
untuk kepentingan umum Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan Gubernur.
BUPATI/WALIKOTA SKPD PROVINSI TERKAIT INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH INSTANSI TERKAIT LAINNYA
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
MENYIAPKAN
PEMBERITAHUAN AWAL
SOSIALISASI RENCANA PEMBANGUNAN KEPADA MASYARAKAT PADA LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN
MENYIAPKAN PENANDATANGAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SOSIALISASI.
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MENYIAPKAN PEMBERITAHUAN AWAL
• Ditandatangani Ketua Tim Persiapan dan diberitahukan kepada Masyarakat pada Lokasi Rencana Pembangunan paling lama 20 Hari Kerja setelah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima Gubernur
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN
RENCANA PEMBANGUNAN
Yang Memuat:
MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN
LETAK TANAH DAN LUAS YANG DIBUTUHKAN
TAHAPAN RENCANA PENGADAAN TANAH,
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH,
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, DAN
INFORMASI LAIN YANG DIANGGAP PERLU
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MELAKUKAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
• PENGUMPULAN DATA AWAL PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH BERSAMA APARAT KELURAHAN/DESA
• HASIL PENDATAAN BERBENTUK DAFTAR SEMENTARA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN YG DITANDATANGANI KETUA TIM PERSIAPAN
• HASIL PENDATAAN DIJADIKAN BAHAN UNTUK PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
• Pemahaman bersama Tim Persiapan bahwa maksud konsultasi publik yaitu memperoleh kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari pihak yang berhak, yang diadakan di kantor Kelurahan/Desa setempat.
• Menyiapkan pelaksana konsultasi publik yaitu Tim Persiapan yang dibentuk Gubernur dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
MENYIAPKAN RENCANA
KONSULTASI PUBLIK
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN
(paling lama 60 hari kerja sejaktanggal ditandatangani daftar
sementara lokasi rencanapembangunan )
MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN
TAHAPAN DAN WAKTU PROSES PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
PERAN PENILAI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN
INSENTIF YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG HAK
OBYEK YANG DINILAI GANTI KERUGIAN
BENTUK GANTI KERUGIAN DAN
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERHAK.
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MENANDATANGANI BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI
• HASIL KESEPAKATAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN
• DAPAT DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
PENETAPAN LOKASI (PENLOK) PEMBANGUNAN
• Dibuat berdasarkan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan tim persiapan dengan pihak yang berhak.
• Dgn dilampiri peta lokasi pembangunan.
• Berlaku untuk jangka waktu 2 thn dan dapat diajukan perpanjangan 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun.
• Pengajuan perpanjangan dilampiri: keputusan penetapan lokasi & alasan pengajuan perpanjangan dilampiri data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
• Jika jangka waktu proses penetapan lokasi tidak terpenuhi, dilakukan proses ulang terhadap sisa tanah yg belum selesai pengadaannya, mulai dari tahap perencanaan.
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MENGUMUMKAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
PENGUMUMAN MEMUAT :
PENGUMUMAN DILAKSANAKAN DENGAN CARA :
• No dan tanggal Penetapan Lokasi, • peta lokasi pembangunan • maksud dan tujuan pembangunan, • letak dan luas tanah yang dibutuhkan,• perkiraan jangka waktu pelaksanaan
Pengadaan Tanah dan • perkiraan jangka waktu pembangunan
• Ditempelkan di kantor kelurahan/desa dan atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan, berlangsung paling kurang 14 hari kerja berturut-turut.
• Diumumkan melalui media cetak/surat kabar lokal/nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja
• Diumumkan melalui media elektronik, pada laman/websitepemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG TERKAIT
• Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumberdaya manusia dan pertimbangan lain
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAKTANPA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
MENOLAK/KEBERATAN LOKASI OLEH MASYARAKAT
MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK
ULANG
MENOLAK/KEBERATAN HASIL PUBLIKASI
ULANG
INSTANSI MELAPOR -GUBERNUR
MEMBENTUK TIM KAJIAN
MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM
KAJIAN
MENGINVENTARIS DAN MENGKAJI PENOLAKAN
MASYARAKAT
MELAKUKAN KLARIFIKASI DENGAN
MASYARAKAT
MENYUSUN REKOMENDASI KE
GUBERNUR
MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU
PINDAH LOKASI
PERWAKILAN MASYARAKAT YANG DIBERI KUASA
MEMBUAT SURAT KEBERATAN KEPADA
INSTANSI YG MEMERLUKAN TANAH
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
MELAPORKAN KEBERATAN KEPADA GUBERNUR
MELALUI TIM PERSIAPAN
GUBERNUR MEMERINTAHKAN TIM
PERSIAPAN UNTUK MELAKUKAN KONSULTASI
PUBLIK ULANG
MENOLAK/KEBERATAN PENLOKOLEH MASYARAKAT
KONSULTASI PUBLIK ULANG DALAM JANGKA WAKTU
MAKSIMAL 30 HARI KERJA
HASIL KESEPAKATAN ATAS LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN
KONSULTASI PUBLIK ULANG
MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG
PERWAKILAN MASYARAKAT YANG DIBERI KUASA SEGERA MEMBUAT
SURAT KEBERATAN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH MELAPORKAN KEBERATAN KEPADA GUBERNUR MELALUI TIM PERSIAPAN. GUBERNUR SEGERA
MEMBENTUK TIM KAJIAN
MENOLAK/KEBERATAN HASIL PUBLIKASI ULANG
INSTANSI MELAPOR - GUBERNUR MEMBENTUK TIM KAJIAN & MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM KAJIAN
• KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI / PEJABAT YANG DITUNJUK
• SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
• ANGGOTAINSTANSI YANG MENANGANI URUSAN DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• ANGGOTAKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
• ANGGOTABUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DITUNJUK
• ANGGOTAAKADEMISI
SUSUNANTIM
KAJIAN
MENGINVENTARIS DAN MENGKAJI PENOLAKAN MASYARAKAT
KLASIFIKASI JENIS DAN ALASAN KEBERATAN
KLASIFIKASI PIHAK YANG KEBERATAN DAN
KLASIFIKASI USULAN PIHAK YANG KEBERATAN
INVENTARISASIMASALAH
MELAKUKAN KLARIFIKASI DENGAN MASYARAKAT
MENYAMAKAN PERSEPSI TENTANG MATERI/ALASAN KEBERATAN PIHAK YANG KEBERATAN
MENJELASKAN KEMBALI MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN
TUJUAN KLARIFIKASI
MENYUSUN REKOMENDASI KE GUBERNUR
• Berdasarkan hasil klarifikasi dengan masyarakat
• Didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yg keberatan thdp: RTRW dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM, Renstra dan RKP Instansi yang bersangkutan.
• Dilaksanakan paling lama 14 hari kerja sejak diterima permohonan oleh Gubernur yang selanjutnya sebagai dasar surat keputusan Gubernur menerima atau menolak keberatan masyarakat
PENYUSUNAN REKOMENDASI
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU PINDAH LOKASI
• GUBERNUR MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN
JIKA KEBERATAN MASYARAKAT
DITOLAK
• GUBERNUR MEMBERITAHUKAN KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH UNTUK MENGAJUKAN RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN DI TEMPAT LAIN
JIKA KEBERATAN MASYARAKAT
DITERIMA
ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAKDENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
MASYARAKAT MENGAJUKAN GUGATAN KE
PENGADILAN TUN
PROSES DI PERADILAN TATA USAHA
NEGARA/TUN
GUGATAN DITOLAK DIAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG
PROSES GUGATAN DI MAHKAMAH AGUNG
PUTUSAN HUKUM TETAP (INKRACHT),
DITERIMA ATAU DITOLAK
GUGATAN DITOLAK,MENETAPKAN
LOKASI PEMBANGUNAN
MENETAPKAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU
PINDAH LOKASI
PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PENANGGUNGJAWAB
• GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA LETAK TANAH CALON LOKASI JALAN(SELANJUTNYA DISEBUT KETUA TIM PERSIAPAN DIDUKUNG SEKRETARIAT TIM)
PIHAK YANG TERLIBAT
• PIHAK YANG MEMERLUKAN TANAH, YAITU PPK PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
• PIHAK YANG BERHAK,
• MASYARAKAT TERKENA DAMPAK
INSTANSI LAIN YANG TERKAIT
• KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAN KANTOR PERTANAHAN,
• CAMAT
• LURAH/KEPALA DESA
TERKAIT PULA
• PENGADILAN TUN DAN
• MAHKAMAH AGUNG
JANGKA WAKTU KEGIATAN PERSIAPAN
APABILA TIDAK ADA KEBERATAN
• 160 HARI
APABILA ADA KEBERATAN &
DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG
• 187 HARI
APABILA KEBERATAN PIHAK YG BERHAK &
MASYARAKAT DIAJUKAN KE PENGADILAN TUN &
KASASI KE MA
• 291 HARI
A Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat
1 Membentuk Tim Persiapan Ρ
2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan Ρ
3 Menyiapkan pemberitahuan awal Ρ Ρ Pemberitahuan
4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Ρ Ρ 20 BA sosialisasi
5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Ρ Ρ 30 Data awal lokasi
6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik Ρ Ρ 3 Pemberitahuan
7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan Ρ Ρ 60 Hasil konsultasi
8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi Ρ Ρ BA kesepakatan
9 Menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 3 SP2LP
10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 14 Pengumuman
11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Ρ ΡB-1 Jika ada penolakan/keberatan masyarakat
12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat Ρ Ρ Ρ Ρ
13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang Ρ Ρ 30 BA KP ulang
14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian Ρ Ρ
16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian Ρ
17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat Ρ Ρ Hasil kajian
18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat Ρ Ρ
19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur Ρ Ρ Rekomendasi
20 Menetapkan lokasi pembangunan atau Pindah lokasi Ρ Ρ Putusan lokasi
B-2 Jika ada gugatan ke lembaga peradilan oleh masyarakat
21 Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Ρ Ρ 30
22 Proses di peradilan TUN Ρ Ρ Ρ 30 Putusan PTUN
23 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Ρ Ρ 14
24 Proses gugatan di Mahkamah Agung Ρ Ρ 30 Putusan MA
25 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak Ρ Ρ Ρ
26 Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ SP2LP27 Pengumuman penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Pengumuman
P Penanggung jawab kegiatan
Tim Kajian dan
Sekretariat
14
Mah
kam
ah
Agu
g
La
ma M
aksim
al
Output Kegiatan/
Hasil Kerja
10 Tim Persiapan dan
Sekretariat
Ketu
a P
ela
ksan
a
Satg
as A
Satg
as B
Cam
at
Ka D
esa
/ L
ura
h
Pen
ga
dila
n T
UN
Gub
ern
ur
ata
u
Bup
ati/W
alk
ota
Tim
Pers
iapa
n
Sekre
tari
at T
im
Tim
Kajia
n
Sekre
tari
at T
im
Kan
wil
BP
N P
rov
Kan
tah
Kab
/Kota
Kode No Uraian Kegiatan Persiapan
Insta
nsi yang
pe
rlu ta
na
h
Pih
ak y
ang
Berh
ak
Masyara
ka
t
sete
mpa
t
MEKANISME PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALAN (CONTOH)
A Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat
1 Membentuk Tim Persiapan Ρ
2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan Ρ
3 Menyiapkan pemberitahuan awal Ρ Ρ Pemberitahuan
4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Ρ Ρ 20 BA sosialisasi
5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Ρ Ρ 30 Data awal lokasi
6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik Ρ Ρ 3 Pemberitahuan
7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan Ρ Ρ 60 Hasil konsultasi
8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi Ρ Ρ BA kesepakatan
9 Menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 3 SP2LP
10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 14 Pengumuman
11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Ρ ΡB-1 Jika ada penolakan/keberatan masyarakat
12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat Ρ Ρ Ρ Ρ
13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang Ρ Ρ 30 BA KP ulang
14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian Ρ Ρ
16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian Ρ
17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat Ρ Ρ Hasil kajian
18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat Ρ Ρ
19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur Ρ Ρ Rekomendasi
20 Menetapkan lokasi pembangunan atau Pindah lokasi Ρ Ρ Putusan lokasi
B-2 Jika ada gugatan ke lembaga peradilan oleh masyarakat
21 Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Ρ Ρ 30
22 Proses di peradilan TUN Ρ Ρ Ρ 30 Putusan PTUN
23 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Ρ Ρ 14
24 Proses gugatan di Mahkamah Agung Ρ Ρ 30 Putusan MA
25 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak Ρ Ρ Ρ
26 Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ SP2LP27 Pengumuman penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Pengumuman
P Penanggung jawab kegiatan
Tim Kajian dan
Sekretariat
14
Mah
ka
mah
Ag
ug
La
ma M
aksim
al
Output Kegiatan/
Hasil Kerja
10 Tim Persiapan dan
Sekretariat
Ketu
a P
ela
ksan
a
Satg
as A
Satg
as B
Cam
at
Ka D
esa
/ L
ura
h
Pen
ga
dila
n T
UN
Gub
ern
ur
ata
u
Bup
ati/W
alk
ota
Tim
Pe
rsia
pa
n
Sekre
tari
at
Tim
Tim
Ka
jian
Sekre
tari
at
Tim
Kan
wil
BP
N P
rov
Kan
tah
Ka
b/K
ota
Kode No Uraian Kegiatan Persiapan
Insta
nsi ya
ng
pe
rlu
ta
na
h
Pih
ak y
ang
Berh
ak
Masyara
ka
t
se
tem
pa
t
A Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat
1 Membentuk Tim Persiapan Ρ
2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan Ρ
3 Menyiapkan pemberitahuan awal Ρ Ρ Pemberitahuan
4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Ρ Ρ 20 BA sosialisasi
5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Ρ Ρ 30 Data awal lokasi
6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik Ρ Ρ 3 Pemberitahuan
7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan Ρ Ρ 60 Hasil konsultasi
8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi Ρ Ρ BA kesepakatan
9 Menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 3 SP2LP
10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 14 Pengumuman
11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Ρ ΡB-1 Jika ada penolakan/keberatan masyarakat
12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat Ρ Ρ Ρ Ρ
13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang Ρ Ρ 30 BA KP ulang
14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian Ρ Ρ
16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian Ρ
17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat Ρ Ρ Hasil kajian
18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat Ρ Ρ
19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur Ρ Ρ Rekomendasi
20 Menetapkan lokasi pembangunan atau Pindah lokasi Ρ Ρ Putusan lokasi
B-2 Jika ada gugatan ke lembaga peradilan oleh masyarakat
21 Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Ρ Ρ 30
22 Proses di peradilan TUN Ρ Ρ Ρ 30 Putusan PTUN
23 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Ρ Ρ 14
24 Proses gugatan di Mahkamah Agung Ρ Ρ 30 Putusan MA
25 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak Ρ Ρ Ρ
26 Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ SP2LP27 Pengumuman penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Pengumuman
P Penanggung jawab kegiatan
Tim Kajian dan
Sekretariat
14
Ma
hka
ma
h A
gu
g
La
ma
Ma
ksim
al
Output Kegiatan/
Hasil Kerja
10 Tim Persiapan dan
Sekretariat
Ke
tua
Pe
laksa
na
Sa
tga
s A
Sa
tga
s B
Ca
ma
t
Ka
De
sa
/ L
ura
h
Pe
ng
ad
ilan
TU
N
Gu
be
rnu
r a
tau
Bu
pa
ti/W
alk
ota
Tim
Pe
rsia
pa
n
Se
kre
tari
at
Tim
Tim
Ka
jian
Se
kre
tari
at
Tim
Ka
nw
il B
PN
Pro
v
Ka
nta
h K
ab
/Ko
ta
Kode No Uraian Kegiatan Persiapan
Insta
nsi ya
ng
pe
rlu
ta
na
h
Pih
ak y
an
g
Be
rha
k
Ma
sya
raka
t
se
tem
pa
t
Pelaksanaan dan Serah Terima Pengadaan Tanah
3
PENOLAKAN/
KEBERATAN NILAI GANTI KERUGIAN
MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
PENGADILAN MEMUTUSKA
N
(DALAM 30 HARI)
PUTUSAN DITOLAK
PENGAJUAN KASASI
KE MA
MA MEMUTUSKAN
(DALAM 30 HARI)
PERSIAPAN
PELAKSANAANINVENTARISASI &
IDENTIFIKASI
PENILAIAN
GANTI KERUGIAN
MUSYAWARAH BESARAN &
BENTUK GANTI KERUGIAN
SETUJUPEMBERIAN
GANTI KERUGIAN
PELEPASAN OBJEK
PENGADAAN TANAH
GUGATAN PIHAK YANG
BERHAK
DITERIMA MA
GUGATAN PIHAK YANG BERHAK
DITOLAK MA
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PROSES PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PUTUSAN
DITERIMA
PENITIPAN DANA GANTI RUGI
(KONSINYASI)
TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
PENDOKUMENTASIAN DATA PENGADAAN TANAH
PELAPORAN
PENGENDALIAN &
PENGAWASAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)
(pasal 49 s/d 51 Perpres No.71 Tahun 2012 danPasal6 s/d 8 Peraturan Kepala BPN no.5 tahun 2012)
PEMBENTUKAN SATGAS A & SATGAS B
(u/ Pelaksanaan Tahap Inventarisasi& Identifikasi)
MENYUSUN RENCANA KERJA/KEGIATAN
INSTANSI YANG PERLU TANAH
KANWIL BPN SEBAGAI P2T
KANTOR PERTANAHAN SBG P2T
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)
PEMBENTUKAN SATGAS A & SATGAS B
SATGAS A
UNTUK PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DAN PENGUKURAN BATAS KELILING
SATGAS B
UNTUK PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBYEK
PENGADAAN TANAH DAN PIHAK YANG BERHAK
MENYUSUN RENCANA KERJA/KEGIATANAGENDA RAPAT PELAKSANAAN
RENCANA KEGIATAN TEKNIS PELAKSANAAN
KENDALA-KENDALA TEKNIS YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN
MERUMUSKAN STRATEGI DAN SOLUSI TERHADAP HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
MENYIAPKAN LANGKAH KOORDINASI KE DALAM MAUPUN KE LUAR DI DALAM PELAKSANAAN
MENYIAPKAN SISTEM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
MENYIAPKAN ADMINISTRASI YANG DIPERLUKAN
RENCANA WAKTU DAN PENJADWALAN PELAKSANAAN
RENCANA KEBUTUHAN TENAGA PELAKSANA PENGUKURAN BIDANG TANAH DAN TENAGA IDENTIFIKASI HAK ATAS TANAH
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN, DAFTAR ISIAN, LOGISTIK DAN PERALATAN PELAKSANAAN
MENGAJUKAN KEBUTUHAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
INVENTARISASI &
IDENTIFIKASI
MENYIAPKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS A & SATGAS B
SATGAS A DAN SATGAS B
SATGAS A
SATGAS BMENGUMUMKAN HASIL INVENTARISASI &
IDENTIFIKASI
WARGA MENOLAK HASIL INVENTIGASI & IDENTIFIKASI
MENGUMUMKAN HASIL VERIFIKASI & PERBAIKAN
MENYIAPKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS A & SATGAS B
PENYUSUNAN RENCANA JADWAL KEGIATAN, PENYIAPAN BAHAN DAN PERALATAN TEKNIS;
KOORDINASI DENGAN PERANGKAT KECAMATAN DAN LURAH/KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN;
PEMBERITAHUAN RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH;
PELAKSANA PENGADAAN TANAH BERSAMA SATGAS MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK MELALUI LURAH/KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN, UNTUK DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG . SELANJUTNYA SATGAS MELAKUKAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI.
SATGAS A
TUGAS
MEMBUAT PETA BATAS KELILING DAN
BIDANG TANAH MEMBUAT PETA BIDANG PER BIDANG DAN BATAS KELILING BIDANG TANAH
MENGHITUNG, MENGGAMBAR BIDANG PER BIDANG DAN BATAS KELILING
MENGUKUR DAN MEMETAKAN BATAS
KELILING DAN BIDANG TANAH
HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG PER BIDANG TANAH DITUANGKAN DALAM PETA BIDANG TANAH YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA SATGAS A
PENGUKURAN BIDANG PER BIDANG DILAKUKAN DENGAN CARA MENGUKUR DAN MEMETAKAN TANAH PIHAK YANG BERHAK DI DALAM KELILING BIDANG TANAH ATAU TRASE
PENGUKURAN BATAS KELILING LOKASI PENGADAAN TANAH
OUTPUT PETA BIDANG TANAH BERITA ACARA HASIL
INVENTARISASI & IDENTIFIKASI (PETA BID.TANAH)
SATGAS A
SATGAS A
TUGAS
MENYUSUN DAFTAR
NOMINATIF BERDASAR PETA BIDANG TANAH
DASAR PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF
MENGUKUR DAN MEMETAKAN
BATAS KELILING DAN BIDANG
TANAH
Pengukuran bidang per bidang dilakukandengan cara mengukur dan memetakan tanahPihak yang Berhak di dalam keliling bidangtanah atau trase
OUTPUT DAFTAR NOMINATIFBERITA ACARA HASIL
INVENTARISASI & IDENTIFIKASI (DAFTAR NOMINATIF)
Satgas B melaksanakan pengumpulan data paling kurang mengenai: Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak
yang Berhak; Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan,
tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah; Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; Status tanah dan dokumennya; Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau
benda lain yang berkaitan dengan tanah; Pembebanan hak atas tanah; Ruang atas dan ruang bawah tanah.
SATGAS B
PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF BERDASAR PADA:
• Penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah
• Jika tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah
• Pengumpulan data lainnya, meliputi data bidang tanah: sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, menjadi jaminan di bank, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; dan lain-lain yang dianggap perlu
• Daftar nominatif paling kurang memuat: identitas pihak yang berhak, letak, luas, dan status/jenis hak, luas dan jenis bangunan, jenis penggunaan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan pembebanan hak atas tanah atau fiducia
MENGUMUMKAN HASIL INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DISERAHKAN OLEH KETUA SATGAS KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN
TANAH DENGAN BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DIUMUMKAN DI KANTOR KELURAHAN/DESA ATAU
NAMA LAIN, KANTOR KECAMATAN ATAU NAMA LAIN, DAN LOKASI PEMBANGUNAN DALAM WAKTU
PALING KURANG 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA
WARGA MENGAJUKAN
KEBERATAN KPD KETUA P2T
DITERIMAVERIFIKASI & PERBAIKAN
DITOLAKBERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN
WARGA MENOLAK HASIL INVENTIGASI & IDENTIFIKASI
MENGUMUMKAN HASIL VERIFIKASI & PERBAIKAN
HASIL PERBAIKAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DIUMUMKAN DI KANTOR KELURAHAN/DESA ATAU NAMA
LAIN, KANTOR KECAMATAN ATAU NAMA LAIN, DAN LOKASI PEMBANGUNAN
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI YANG TELAH DIUMUMKAN DAN TIDAK ADA KEBERATAN
DARI PIHAK YANG BERHAK ATAU
HASIL VERIFIKASI DAN PERBAIKAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
MENJADI DASAR PENENTUAN PIHAK YANG BERHAK DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.
PENILAIAN GANTI KERUGIAN
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
SELEKSI PENILAI PUBLIK(DLM 30 HR KERJA)
SELEKSISEDERHANA
SELEKSI UMUM
PENGADAAN
JASA PENILAI TANAH
PELAKSANAAN PENILAIAN
GANTI KERUGIAN
PELAKSANAAN PENILAIAN GANTI KERUGIAN
• Dalam melakukan tugasnya, Penilai atau Penilai Publikmeminta: peta bidang tanah, daftar nominatif, dan data yang diperlukan.
• Penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidangtanah yang meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawahtanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengantanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
*Apabila Pengadaan Jasa Penilai Tidak Dapat DilaksanakanDalam Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja, Instansi YangMemerlukan Tanah Menunjuk Penilai Publik Yang MerupakanPenilai Pemerintah Yang Sudah Ditetapkan/Memperoleh IzinDari Menteri Keuangan Untuk Memberikan Jasa Penilaian
SELEKSI SEDERHANA
SELEKSI UMUM
Disaksikan Oleh Camat/Lurah Setempat
Pelaksanaan musyawarah dpt dibagi beberapa kelompok mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Jika belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
Jika Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah dapat memberikan kuasa kpd: seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan; seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau Pihak yang Berhak lainnya. Pihak yang Berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi pengadaan tanah.
Dalam pelaksanaan musyawarah dibuat Berita Acara kesepakatan yang memuat: pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati; Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.
Daftar besaran & bentuk ganti rugi divalidasi oleh Ketua P2T kemudian diserahkan pd instansi yang memerlukan tanah.
Bentuk Ganti Kerugian, dapat berupa: Tanah, Tanah
Pengganti; Pemukiman
Kembali; Kepemilikan
Saham; Atau Bentuk Lain
Yang Disetujui Oleh Kedua Belah Pihak.
MUSYAWARAH BESARAN & BENTUKAN GANTI KERUGIAN
MENGUNDANG PIHAK YANG BERHAK &
INSTANSI YG PERLU TANAH
(5 HR SBLM PELAKSANAAN MUSYAWARAH)
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
GANTI KERUGIAN(DIPIMPIN OLEH
KETUA P2T)
PROSES KESEPAKATAN
APABILA PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI DAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG, SELAMA PROSES DI LEMBAGA PERADILAN TERSEBUT, DANA GANTI KERUGIAN DITITIPKAN OLEH INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.
PENITIPAN GANTI KERUGIAN (KONSINYASI)
APABILA PIHAK YANG BERHAK MENOLAK/KEBERATAN DENGAN
BESARAN DAN BENTUK GANTI KERUGIAN ??
Dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
dalam 14 hari
GANTI KERUGIAN DITITIPKAN KE PENGADILAN
(KONSINYASI)
WARGA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
(14 HR)
GUGATAN DITOLAK
PENGADILAN
WARGA SETUJU
WARGA MENOLAK/KEBERATAN
TIDAK MENGAJUKAN KASASI KE MA
DIANGGAP SETUJU
MENGAJUKAN KASASI KE MA (14
HR)
KASASI DITOLAK MA
KASASI DITERIMA MA
GUGATAN DITERIMA
PENGADILANPENILAIAN ULANG
PUTUSAN TETAP (INKRACHT)
PENOLAKAN/KEBERATAN BESARAN & BENTUK GANTI KERUGIAN
KASASI DITERIMA MA
PENILAIAN ULANG
KASASI
DITOLAK MA
WARGA SETUJU
PROSES PENGGANTIAN KERUGIAN (PENGAMBILAN
GANTI KERUGIAN YANG DITITIPKAN KE PENGADILAN)
WARGA TETAP KEBERATAN
GANTI KERUGIAN DITITIPKAN KE PENGADILAN
PENOLAKAN/KEBERATAN BESARAN & BENTUK GANTI KERUGIAN
PUTUSAN TETAP (INKRACHT)
MENYIAPKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN
MENARIK BUKTI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH
JIKA PIHAK YANG BERHAK SEPAKAT GANTI KERUGIANDAN MENYETUJUI BESARAN DAN BENTUK GANTI KERUGIAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
DISAKSIKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN SETEMPAT
MENYIAPKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK
MENARIK BUKTI PENGUASAAN ATAU KEPEMILIKAN OBJEK PENGADAAN TANAH DARI PIHAK YANG BERHAK
MEMBERIKAN TANDA TERIMA PELEPASAN
MEMBUBUHI TANGGAL, PARAF DAN CAP PADA SERTIFIKAT DAN BUKU TANAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SUDAH DILEPASKAN KEPADA NEGARA
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PIHAK YG BERHAK
PEMBERITAHUAN PADA PIHAK TERKAIT
MENCORET DAN MENGHAPUS BUKTI KEPEMILIKAN DI BUKU TANAH
BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
MEMBERITAHUKAN KE CAMAT DAN KADES/LURAH TERHADAP BIDANG TANAH YANG
BELUM BERSERTIPIKAT
MEMBERITAHUKAN KE PENGADILAN NEGERI APABILA MENJADI OBJEK PERKARA
BERITA ACARA PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH YANG JADI OBJEK PERKARA
MEMBERITAHUKAN KE PARA PIHAK APABILA TERDAPAT SENGKETA
BERITA ACARA PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH YANG JADI
SENGKETA
MEMBERITAHUKAN KE PARA PIHAK APABILADILETAKKAN SITA JAMINAN
BERITA ACARA PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH YANG DILETAKKAN SITA JAMINAN
MEMBERITAHUKAN KE PARA PIHAK APABILA DIJADIKAN JAMINAN DI BANK
BERITA ACARA PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH YANG JADI
JAMINAN BANK
PENDOKUMENTASIAN DATA PENGADAAN TANAH
MENGUMPULKAN, MENGELOMPOKAN,
MENGOLAH, MENYIMPAN DATA
PENGADAAN TANAH
MENYIMPAN, MENDOKUMENTASI
DAN MENGARSIPKAN DATA
MELIPUTI:• PETA BIDANG TANAH• DAFTAR NOMINATIF• DATA ADMINISTRASI
• Data Pengadaan Tanah disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.
• Data Pengadaan Tanah dimaksud dibuat salinan rangkap 2 (dua). Asli dan 1 (satu) salinan data dimaksud diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) salinan menjadi dokumen di Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan setempat.
• Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan data Pengadaan Tanah dilaksananakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
• (paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai)
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
• (Berkas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah)
KETUA P2TMENYERAHKAN BERKAS
HASIL PENGADAAN TANAH
• (Instansi yang memerlukan tanah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penyerahan hasil Pengadaan Tanah, mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat)
MENYIAPKAN DOKUMEN UNTUK PENDAFTARAN
DAN SERTIPIKASI TANAH
SETELAH PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH MENDAFTARKAN PERMOHONAN KE KANTOR PERTANAHAN SETEMPAT
KANTOR PERTANAHAN MENERBITKAN SURAT UKUR
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH DAPAT MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JALAN
PIHAK YANG TERLIBAT
PENANGGUNG JAWAB
• KETUA TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DIDUKUNGOLEH
• SEKRETARIAT TIM.
PIHAK YANG TERLIBAT
• PIHAK YANG MEMERLUKAN TANAH, YAITU PPK PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.
• PIHAK YANG BERHAK
• MASYARAKAT TERKENA DAMPAK.
INSTANSI TERKAIT
• DINAS PU, MENYANGKUT BANGUNAN
• DINAS PERTANIAN, MENYANGKUT TANAM TUMBUHAN
• KANTOR PELAYANAN PAJAK, MENYANGKUT NJOP
• CAMAT
• LURAH/KEPALA DESA
• PENILAI, MENYANGKUT BESARAN GANTI KERUGIAN.
• APABILA ADA GUGATAN, TERKAIT PULA (1) PENGADILAN TUN DAN (2) MAHKAMAH AGUNG.
PERENCANAAN
A = 21 HK
B = 14 HK
C = 14 HK
PERSIAPAN
A = 160 HK
B = 187 HK
C = 291 HK
PELAKSANAAN
A = 142 HK
B = 158 HK
C = 246 HK
PENYERAHAN HASIL
A = 323 HK
B = 359 HK
C = 551 HK
KETERANGAN:
A (Sepakat tanpa gugatan)
B (Ada keberatan tanpa gugatan ke Pengadilan/MA)
C (Ada Keberatan dilanjutkan gugatan ke Pengadilan/MA)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Perpres
No.148/2015
A Rencana Persiapan 14 7 14 14
1 Penetapan Lokasi 14 7 14 14
B Persiapan Lokasi Pembangunan 143 17 187 291
2 Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat 10 2
3 Melaksanakan pemberitahuan Rencana Pembangunan 20 3
4 Menyiapkan Undangan Konsultasi Publik 30 3
5 Melaksanakan konsultasi Publik Rencana Pembangunan 60
6 Mengumunkan Penetapan Lokasi pembangunan 3 2
7 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 30
8 Klarifikasi dan Rekomendasi Tim Kajian 14
9 Penetapan lokasi Pembangunan 3 7
10 Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan 14
11 Masyarakat mengajukan gugatan Gugatan ke Pengadilan PTUN 30
12 Proses di Pengadilan PTUN 30
13 Apabila gugatan ditolak, pengajuan ke Mahkamah Agung 14
14 Proses Gugatan di Mahkamah Agung 30
C Pelaksanaan Pengadaan Tanah 130 12 158 246
1 hasil Inventa Pelaksanaan
2 Pengumuman hasil inventarisasi dan Indentifikasi 14
3 Pengajuan Keberatan hasil Inventarisasi 14
4 Ferifikasi hasil Inventarisasi 14
5 Pengadaan Penilai ( Appraisal) 30
6 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian 30 2
7 Musyawarah besaran dan bentuk ganti kerugian 35 7
7a Tidak sepakat , Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri ( PN) 14
7b Proses Gugatan di PN 30
7c Gugatan ditolak, Masykt Kasasi ke Mahkamah Agung 14
7d Proses Gugatan di MA 30
8 Pemberian Ganti Kerugian
8a Ganti Kerugian dalam bentuk Uang 7
8b Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah 180
8c Ganti Kerugian dalam bentuk Pemukiman Kembali 365
9 Penitipan ganti kerugian
10 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 7
11 Pemutusan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak
12 Pendokumentasian data pengadaan Tanah
13 Penyerahan hasil pengadaan tanah 7 3
14 Pelaksanan Pembangunan
15 Pemantauan dan Evaluasi ( Monev)
X Jika tidak ada keberatan dan penggantian dalam bentuk Uang
XX Jika ada Penolakan /Keberatan lokasi, ganti rugi dalam bentuk uang 359
XXX Jika ada gugatan di Pengadilan, Ganti rugi Uang 551
Jika Ganti Rugi Bentuk Tanah (+173 HK) 532 724
Jika ganti rugi bentuk pemukiman (+185 HK) 717 909
1 bulan = 22 hari Kerja
551 HK=25 Bulan=2 tahun +1 Bulan 724 HK=32 Bulan=2 tahun +8 bulan
496
681
X XX XXX
323
No. Tahap Kegiatan
Hari Kerja
Lama pengadaan Tanah Hari Kerja
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (BERDASARKAN PERPRES NO.71/2012 DENGAN PERUBAHAN PERPRES NO.148/2015)
lanjutan
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (BERDASARKAN PERPRES NO.71/2012 DENGAN PERUBAHAN PERPRES NO.148/2015)
Perpres
No.148/2015
A Rencana Persiapan 14 7 14 14
1 Penetapan Lokasi 14 7 14 14
B Persiapan Lokasi Pembangunan 143 17 187 291
2 Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat 10 2
3 Melaksanakan pemberitahuan Rencana Pembangunan 20 3
4 Menyiapkan Undangan Konsultasi Publik 30 3
5 Melaksanakan konsultasi Publik Rencana Pembangunan 60
6 Mengumunkan Penetapan Lokasi pembangunan 3 2
7 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 30
8 Klarifikasi dan Rekomendasi Tim Kajian 14
9 Penetapan lokasi Pembangunan 3 7
10 Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan 14
11 Masyarakat mengajukan gugatan Gugatan ke Pengadilan PTUN 30
12 Proses di Pengadilan PTUN 30
13 Apabila gugatan ditolak, pengajuan ke Mahkamah Agung 14
14 Proses Gugatan di Mahkamah Agung 30
C Pelaksanaan Pengadaan Tanah 130 12 158 246
1 hasil Inventa Pelaksanaan
2 Pengumuman hasil inventarisasi dan Indentifikasi 14
3 Pengajuan Keberatan hasil Inventarisasi 14
4 Ferifikasi hasil Inventarisasi 14
5 Pengadaan Penilai ( Appraisal) 30
6 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian 30 2
7 Musyawarah besaran dan bentuk ganti kerugian 35 7
7a Tidak sepakat , Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri ( PN) 14
7b Proses Gugatan di PN 30
7c Gugatan ditolak, Masykt Kasasi ke Mahkamah Agung 14
7d Proses Gugatan di MA 30
8 Pemberian Ganti Kerugian
8a Ganti Kerugian dalam bentuk Uang 7
8b Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah 180
8c Ganti Kerugian dalam bentuk Pemukiman Kembali 365
9 Penitipan ganti kerugian
10 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 7
11 Pemutusan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak
12 Pendokumentasian data pengadaan Tanah
13 Penyerahan hasil pengadaan tanah 7 3
14 Pelaksanan Pembangunan
15 Pemantauan dan Evaluasi ( Monev)
X Jika tidak ada keberatan dan penggantian dalam bentuk Uang
XX Jika ada Penolakan /Keberatan lokasi, ganti rugi dalam bentuk uang 359
XXX Jika ada gugatan di Pengadilan, Ganti rugi Uang 551
Jika Ganti Rugi Bentuk Tanah (+173 HK) 532 724
Jika ganti rugi bentuk pemukiman (+185 HK) 717 909
1 bulan = 22 hari Kerja
551 HK=25 Bulan=2 tahun +1 Bulan 724 HK=32 Bulan=2 tahun +8 bulan
496
681
X XX XXX
323
No. Tahap Kegiatan
Hari Kerja
Lama pengadaan Tanah Hari Kerja
Perpres
No.148/2015
A Rencana Persiapan 14 7 14 14
1 Penetapan Lokasi 14 7 14 14
B Persiapan Lokasi Pembangunan 143 17 187 291
2 Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat 10 2
3 Melaksanakan pemberitahuan Rencana Pembangunan 20 3
4 Menyiapkan Undangan Konsultasi Publik 30 3
5 Melaksanakan konsultasi Publik Rencana Pembangunan 60
6 Mengumunkan Penetapan Lokasi pembangunan 3 2
7 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 30
8 Klarifikasi dan Rekomendasi Tim Kajian 14
9 Penetapan lokasi Pembangunan 3 7
10 Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan 14
11 Masyarakat mengajukan gugatan Gugatan ke Pengadilan PTUN 30
12 Proses di Pengadilan PTUN 30
13 Apabila gugatan ditolak, pengajuan ke Mahkamah Agung 14
14 Proses Gugatan di Mahkamah Agung 30
C Pelaksanaan Pengadaan Tanah 130 12 158 246
1 hasil Inventa Pelaksanaan
2 Pengumuman hasil inventarisasi dan Indentifikasi 14
3 Pengajuan Keberatan hasil Inventarisasi 14
4 Ferifikasi hasil Inventarisasi 14
5 Pengadaan Penilai ( Appraisal) 30
6 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian 30 2
7 Musyawarah besaran dan bentuk ganti kerugian 35 7
7a Tidak sepakat , Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri ( PN) 14
7b Proses Gugatan di PN 30
7c Gugatan ditolak, Masykt Kasasi ke Mahkamah Agung 14
7d Proses Gugatan di MA 30
8 Pemberian Ganti Kerugian
8a Ganti Kerugian dalam bentuk Uang 7
8b Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah 180
8c Ganti Kerugian dalam bentuk Pemukiman Kembali 365
9 Penitipan ganti kerugian
10 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 7
11 Pemutusan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak
12 Pendokumentasian data pengadaan Tanah
13 Penyerahan hasil pengadaan tanah 7 3
14 Pelaksanan Pembangunan
15 Pemantauan dan Evaluasi ( Monev)
X Jika tidak ada keberatan dan penggantian dalam bentuk Uang
XX Jika ada Penolakan /Keberatan lokasi, ganti rugi dalam bentuk uang 359
XXX Jika ada gugatan di Pengadilan, Ganti rugi Uang 551
Jika Ganti Rugi Bentuk Tanah (+173 HK) 532 724
Jika ganti rugi bentuk pemukiman (+185 HK) 717 909
1 bulan = 22 hari Kerja
551 HK=25 Bulan=2 tahun +1 Bulan 724 HK=32 Bulan=2 tahun +8 bulan
496
681
X XX XXX
323
No. Tahap Kegiatan
Hari Kerja
Lama pengadaan Tanah Hari Kerja
PELAPORAN
Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Peraturan Menteri, Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja wajib
menyampaikan laporan menyeluruh tentang keberadaan aset tanah yang dikuasai oleh Satuan Kerja bersangkutan kepada Unor (Unit Organisasi) yang menjadi atasannya. Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan Unor (Unit Organisasi) membuat
peta informasi penguasaan tanah di lingkungan unit organisasinya dan melaporkannya kepada pengguna barang.
Selanjutnya pengguna barang membuat peta informasi penguasaan tanah di lingkungan Departemen/Kementerian.
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA TANAH SESUAI DENGAN LAPORAN
YANG TERBARU.
PEMELIHARAAN BERKAS LAPORAN DAN ARSIP DATA KOMPUTER (ADK) PERTANAHAN
PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA BERJENJANG. PENGGUNA BARANG
MENGAWASI PELAKSANAAN
KUASA PENGGUNA BARANG, PEMBANTU PENGGUNA BARANG
ESELON I DAN PENGGUNA BARANG WAJIB MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS DATA BASE PERTANAHAN YANG
ADA DI LINGKUNGAN MASING-MASING.
DGN CARA
MEKANISME TAHAP PELAKSANAAN OLEH KANWIL BPN PROVINSI / KANTAH KAB/KOTA
Kode No
Inst
ansi
yan
g pe
rlu
tana
h
Piha
k ya
ng b
erha
k
Mas
yara
kat
Sete
mpa
t
Gub
ernu
r/W
alik
ota/
Bupa
ti
Tim
Per
siap
an
Sekr
etar
iat
Tim
Tim
Kaj
ian
Sekr
etar
iat
Tim
Kanw
il PB
N P
rov.
Kant
ah K
ota/
Kab
Ketu
a Pe
laks
ana
Satg
as A
Satg
as B
Peni
lai T
anah
Cam
at
Peng
adila
n TU
N
Mak
ham
ah A
gung
Lam
a M
aksi
mal
Output Kegiatan /Hasil Kerja
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
4 P P P Rencana Satgas
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
9 P P 14 Objek Pengadaan Tanah
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
18 P 5 Surat Undangan
19 P 30 BA Musyawarah
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
23 P P 14 Putusan PN
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
26 P P BA Penetapan GK
6
27 P P 6 ba Pemberian GK
28 P P 180 ba Pemberian GK
29 P P 365 ba Pemberian GK
30 P P ba Pemberian GK
31 P P ba Pemberian GK
32 P P ba Pemberian GK
33 P P ba Pemberian GK
7
34 ba Penitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
38 P P Surat Pemberitahuan
39 P P Surat Pemberitahuan
40 P P Surat Pemberitahuan
41 P P Surat Pemberitahuan
42 P P Surat Pemberitahuan
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
11
46 P 7 BA Penyerahan
47
12
48
49
13
50 BA Monev
Pelaksanaan pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi (Monef)
Pengumuman Daftar Nominatif
Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah
Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertifikasi tanah
Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah
Kondisi darurat, setelah penetapan lokasi
Pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik, patok)
Pembayaran kerugian dalam bentuk saham
Pembayaran kerugian dalam bentuk lainnya
Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/BUMD
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Putusan hukum tetap dalam kurung (inkracht), diterima atau ditolak
Monef P4t hasil pengadaan tanah
Penolakan/Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian
Apabila objek pengadaan barang diletakkan sita jaminan
Apabila objek pengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Meminta informasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan, mengolah, menyimpan data
Menyimpan, mendokumentasi, dan mengarsipkan tanah
Menyerahkan hasil pengadaan tanah
Pendokumentasian data pegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menarik tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah
Gugatan ditolak menetapkan ganti kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk tanah
pembayaran ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
Tidak sepakat -- pengajuan gugatan ke pengadilan
Proses gugatan dipengadilan negeri
Gugatan ditolak diajukan kasasi ke mahkamah agung
Proses gugatan di mahkamah agung
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Musywarah BPN (selambat-lambatnya 30 hari)
Musyawaran besaran dan bentuk ganti kerugian
Mengundang pihak yang berhak
Melaksanakan musyawarah ganti kerugian
Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Penilaian Ganti Kerugian
Pengadaan penila ganti kerugian
Melaksanaka penilaian ganti kerugian
BA Penilaian Ganti Kerugian Menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Mayarakat Menolak atau keberatan hasil dan identifikasi
Pengumuman Hasil Verifikasi Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi
Inventarisasi dan Identifikasi
Menyiapkan Pelaksanaan Satgas A dan Satgas B
Mengukur dan Memetakan Batas Keliling dan bidang TanahPeta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Uraian Kegiatan Persiapan
Penyiapan Pelaksanaan
Pembuatan P2T
Membentuk satgas A dan satgas B
Menyusun Rencana Kerja
Membuat Peta Bidang
Kode No
Inst
ansi
yan
g p
erl
u t
anah
Pih
ak y
ang
be
rhak
Mas
yara
kat
Sete
mp
at
Gu
be
rnu
r/W
alik
ota
/Bu
pat
i
Tim
Pe
rsia
pan
Sekr
eta
riat
Tim
Tim
Kaj
ian
Sekr
eta
riat
Tim
Kan
wil
PB
N P
rov.
Kan
tah
Ko
ta/K
ab
Ke
tua
Pe
laks
ana
Satg
as A
Satg
as B
Pe
nila
i Tan
ah
Cam
at
Pe
nga
dila
n T
UN
Mak
ham
ah A
gun
g
Lam
a M
aksi
mal
Output Kegiatan /Hasil Kerja
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
4 P P P Rencana Satgas
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
9 P P 14 Objek Pengadaan Tanah
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
18 P 5 Surat Undangan
19 P 30 BA Musyawarah
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
23 P P 14 Putusan PN
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
26 P P BA Penetapan GK
6
27 P P 6 ba Pemberian GK
28 P P 180 ba Pemberian GK
29 P P 365 ba Pemberian GK
30 P P ba Pemberian GK
31 P P ba Pemberian GK
32 P P ba Pemberian GK
33 P P ba Pemberian GK
7
34 ba Penitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
38 P P Surat Pemberitahuan
39 P P Surat Pemberitahuan
40 P P Surat Pemberitahuan
41 P P Surat Pemberitahuan
42 P P Surat Pemberitahuan
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
11
46 P 7 BA Penyerahan
47
12
48
49
13
50 BA Monev
Pelaksanaan pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi (Monef)
Pengumuman Daftar Nominatif
Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah
Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertifikasi tanah
Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah
Kondisi darurat, setelah penetapan lokasi
Pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik, patok)
Pembayaran kerugian dalam bentuk saham
Pembayaran kerugian dalam bentuk lainnya
Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/BUMD
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Putusan hukum tetap dalam kurung (inkracht), diterima atau ditolak
Monef P4t hasil pengadaan tanah
Penolakan/Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian
Apabila objek pengadaan barang diletakkan sita jaminan
Apabila objek pengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Meminta informasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan, mengolah, menyimpan data
Menyimpan, mendokumentasi, dan mengarsipkan tanah
Menyerahkan hasil pengadaan tanah
Pendokumentasian data pegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menarik tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah
Gugatan ditolak menetapkan ganti kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk tanah
pembayaran ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
Tidak sepakat -- pengajuan gugatan ke pengadilan
Proses gugatan dipengadilan negeri
Gugatan ditolak diajukan kasasi ke mahkamah agung
Proses gugatan di mahkamah agung
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Musywarah BPN (selambat-lambatnya 30 hari)
Musyawaran besaran dan bentuk ganti kerugian
Mengundang pihak yang berhak
Melaksanakan musyawarah ganti kerugian
Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Penilaian Ganti Kerugian
Pengadaan penila ganti kerugian
Melaksanaka penilaian ganti kerugian
BA Penilaian Ganti Kerugian Menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Mayarakat Menolak atau keberatan hasil dan identifikasi
Pengumuman Hasil Verifikasi Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi
Inventarisasi dan Identifikasi
Menyiapkan Pelaksanaan Satgas A dan Satgas B
Mengukur dan Memetakan Batas Keliling dan bidang TanahPeta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Uraian Kegiatan Persiapan
Penyiapan Pelaksanaan
Pembuatan P2T
Membentuk satgas A dan satgas B
Menyusun Rencana Kerja
Membuat Peta Bidang
Kode No
Inst
ansi
yan
g pe
rlu
tana
h
Piha
k ya
ng b
erha
k
Mas
yara
kat
Sete
mpa
t
Gub
ernu
r/W
alik
ota/
Bupa
ti
Tim
Per
siap
an
Sekr
etar
iat
Tim
Tim
Kaj
ian
Sekr
etar
iat
Tim
Kanw
il PB
N P
rov.
Kant
ah K
ota/
Kab
Ketu
a Pe
laks
ana
Satg
as A
Satg
as B
Peni
lai T
anah
Cam
at
Peng
adila
n TU
N
Mak
ham
ah A
gung
Lam
a M
aksi
mal
Output Kegiatan /Hasil Kerja
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
4 P P P Rencana Satgas
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
9 P P 14 Objek Pengadaan Tanah
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
18 P 5 Surat Undangan
19 P 30 BA Musyawarah
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
23 P P 14 Putusan PN
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
26 P P BA Penetapan GK
6
27 P P 6 ba Pemberian GK
28 P P 180 ba Pemberian GK
29 P P 365 ba Pemberian GK
30 P P ba Pemberian GK
31 P P ba Pemberian GK
32 P P ba Pemberian GK
33 P P ba Pemberian GK
7
34 ba Penitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
38 P P Surat Pemberitahuan
39 P P Surat Pemberitahuan
40 P P Surat Pemberitahuan
41 P P Surat Pemberitahuan
42 P P Surat Pemberitahuan
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
11
46 P 7 BA Penyerahan
47
12
48
49
13
50 BA Monev
Pelaksanaan pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi (Monef)
Pengumuman Daftar Nominatif
Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah
Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertifikasi tanah
Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah
Kondisi darurat, setelah penetapan lokasi
Pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik, patok)
Pembayaran kerugian dalam bentuk saham
Pembayaran kerugian dalam bentuk lainnya
Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/BUMD
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Putusan hukum tetap dalam kurung (inkracht), diterima atau ditolak
Monef P4t hasil pengadaan tanah
Penolakan/Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian
Apabila objek pengadaan barang diletakkan sita jaminan
Apabila objek pengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Meminta informasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan, mengolah, menyimpan data
Menyimpan, mendokumentasi, dan mengarsipkan tanah
Menyerahkan hasil pengadaan tanah
Pendokumentasian data pegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menarik tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah
Gugatan ditolak menetapkan ganti kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk tanah
pembayaran ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
Tidak sepakat -- pengajuan gugatan ke pengadilan
Proses gugatan dipengadilan negeri
Gugatan ditolak diajukan kasasi ke mahkamah agung
Proses gugatan di mahkamah agung
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Musywarah BPN (selambat-lambatnya 30 hari)
Musyawaran besaran dan bentuk ganti kerugian
Mengundang pihak yang berhak
Melaksanakan musyawarah ganti kerugian
Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Penilaian Ganti Kerugian
Pengadaan penila ganti kerugian
Melaksanaka penilaian ganti kerugian
BA Penilaian Ganti Kerugian Menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Mayarakat Menolak atau keberatan hasil dan identifikasi
Pengumuman Hasil Verifikasi Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi
Inventarisasi dan Identifikasi
Menyiapkan Pelaksanaan Satgas A dan Satgas B
Mengukur dan Memetakan Batas Keliling dan bidang TanahPeta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Uraian Kegiatan Persiapan
Penyiapan Pelaksanaan
Pembuatan P2T
Membentuk satgas A dan satgas B
Menyusun Rencana Kerja
Membuat Peta Bidang
MEKANISME TAHAP PELAKSANAAN OLEH KANWIL BPN PROVINSI / KANTAH KAB/KOTA
Kode No
Insta
nsi
ya
ng
pe
rlu
ta
na
h
Pih
ak
ya
ng
be
rh
ak
Ma
sy
ara
ka
t S
ete
mp
at
Gu
be
rn
ur/
Wa
lik
ota
/B
up
ati
Tim
Pe
rsia
pa
n
Se
kre
ta
ria
t T
im
Tim
Ka
jia
n
Se
kre
ta
ria
t T
im
Ka
nw
il P
BN
Pro
v.
Ka
nta
h K
ota
/K
ab
Ke
tu
a P
ela
ksa
na
Sa
tg
as A
Sa
tg
as B
Pe
nil
ai
Ta
na
h
Ca
ma
t
Pe
ng
ad
ila
n T
UN
Ma
kh
am
ah
Ag
un
g
La
ma
Ma
ksim
al
Output Kegiatan /Hasil Kerja
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
4 P P P Rencana Satgas
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
9 P P 14 Objek Pengadaan Tanah
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
18 P 5 Surat Undangan
19 P 30 BA Musyawarah
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
23 P P 14 Putusan PN
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
26 P P BA Penetapan GK
6
27 P P 6 ba Pemberian GK
28 P P 180 ba Pemberian GK
29 P P 365 ba Pemberian GK
30 P P ba Pemberian GK
31 P P ba Pemberian GK
32 P P ba Pemberian GK
33 P P ba Pemberian GK
7
34 ba Penitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
38 P P Surat Pemberitahuan
39 P P Surat Pemberitahuan
40 P P Surat Pemberitahuan
41 P P Surat Pemberitahuan
42 P P Surat Pemberitahuan
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
11
46 P 7 BA Penyerahan
47
12
48
49
13
50 BA Monev
Pelaksanaan pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi (Monef)
Pengumuman Daftar Nominatif
Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah
Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertifikasi tanah
Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah
Kondisi darurat, setelah penetapan lokasi
Pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik, patok)
Pembayaran kerugian dalam bentuk saham
Pembayaran kerugian dalam bentuk lainnya
Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/BUMD
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Putusan hukum tetap dalam kurung (inkracht), diterima atau ditolak
Monef P4t hasil pengadaan tanah
Penolakan/Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian
Apabila objek pengadaan barang diletakkan sita jaminan
Apabila objek pengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Meminta informasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan, mengolah, menyimpan data
Menyimpan, mendokumentasi, dan mengarsipkan tanah
Menyerahkan hasil pengadaan tanah
Pendokumentasian data pegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menarik tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah
Gugatan ditolak menetapkan ganti kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk tanah
pembayaran ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
Tidak sepakat -- pengajuan gugatan ke pengadilan
Proses gugatan dipengadilan negeri
Gugatan ditolak diajukan kasasi ke mahkamah agung
Proses gugatan di mahkamah agung
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Musywarah BPN (selambat-lambatnya 30 hari)
Musyawaran besaran dan bentuk ganti kerugian
Mengundang pihak yang berhak
Melaksanakan musyawarah ganti kerugian
Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Penilaian Ganti Kerugian
Pengadaan penila ganti kerugian
Melaksanaka penilaian ganti kerugian
BA Penilaian Ganti Kerugian Menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Mayarakat Menolak atau keberatan hasil dan identifikasi
Pengumuman Hasil Verifikasi Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi
Inventarisasi dan Identifikasi
Menyiapkan Pelaksanaan Satgas A dan Satgas B
Mengukur dan Memetakan Batas Keliling dan bidang TanahPeta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Uraian Kegiatan Persiapan
Penyiapan Pelaksanaan
Pembuatan P2T
Membentuk satgas A dan satgas B
Menyusun Rencana Kerja
Membuat Peta Bidang
Kode No
Insta
nsi
ya
ng
pe
rlu
ta
na
h
Pih
ak
ya
ng
be
rh
ak
Ma
sy
ara
ka
t S
ete
mp
at
Gu
be
rn
ur/
Wa
lik
ota
/B
up
ati
Tim
Pe
rsia
pa
n
Se
kre
ta
ria
t T
im
Tim
Ka
jia
n
Se
kre
ta
ria
t T
im
Ka
nw
il P
BN
Pro
v.
Ka
nta
h K
ota
/K
ab
Ke
tu
a P
ela
ksa
na
Sa
tg
as A
Sa
tg
as B
Pe
nil
ai
Ta
na
h
Ca
ma
t
Pe
ng
ad
ila
n T
UN
Ma
kh
am
ah
Ag
un
g
La
ma
Ma
ksim
al
Output Kegiatan /Hasil Kerja
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
4 P P P Rencana Satgas
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
9 P P 14 Objek Pengadaan Tanah
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
18 P 5 Surat Undangan
19 P 30 BA Musyawarah
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
23 P P 14 Putusan PN
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
26 P P BA Penetapan GK
6
27 P P 6 ba Pemberian GK
28 P P 180 ba Pemberian GK
29 P P 365 ba Pemberian GK
30 P P ba Pemberian GK
31 P P ba Pemberian GK
32 P P ba Pemberian GK
33 P P ba Pemberian GK
7
34 ba Penitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
38 P P Surat Pemberitahuan
39 P P Surat Pemberitahuan
40 P P Surat Pemberitahuan
41 P P Surat Pemberitahuan
42 P P Surat Pemberitahuan
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
11
46 P 7 BA Penyerahan
47
12
48
49
13
50 BA Monev
Pelaksanaan pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi (Monef)
Pengumuman Daftar Nominatif
Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah
Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertifikasi tanah
Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah
Kondisi darurat, setelah penetapan lokasi
Pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik, patok)
Pembayaran kerugian dalam bentuk saham
Pembayaran kerugian dalam bentuk lainnya
Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/BUMD
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Putusan hukum tetap dalam kurung (inkracht), diterima atau ditolak
Monef P4t hasil pengadaan tanah
Penolakan/Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian
Apabila objek pengadaan barang diletakkan sita jaminan
Apabila objek pengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Meminta informasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan, mengolah, menyimpan data
Menyimpan, mendokumentasi, dan mengarsipkan tanah
Menyerahkan hasil pengadaan tanah
Pendokumentasian data pegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menarik tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah
Gugatan ditolak menetapkan ganti kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk tanah
pembayaran ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
Tidak sepakat -- pengajuan gugatan ke pengadilan
Proses gugatan dipengadilan negeri
Gugatan ditolak diajukan kasasi ke mahkamah agung
Proses gugatan di mahkamah agung
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Musywarah BPN (selambat-lambatnya 30 hari)
Musyawaran besaran dan bentuk ganti kerugian
Mengundang pihak yang berhak
Melaksanakan musyawarah ganti kerugian
Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Penilaian Ganti Kerugian
Pengadaan penila ganti kerugian
Melaksanaka penilaian ganti kerugian
BA Penilaian Ganti Kerugian Menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Mayarakat Menolak atau keberatan hasil dan identifikasi
Pengumuman Hasil Verifikasi Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi
Inventarisasi dan Identifikasi
Menyiapkan Pelaksanaan Satgas A dan Satgas B
Mengukur dan Memetakan Batas Keliling dan bidang TanahPeta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Uraian Kegiatan Persiapan
Penyiapan Pelaksanaan
Pembuatan P2T
Membentuk satgas A dan satgas B
Menyusun Rencana Kerja
Membuat Peta Bidang
MEKANISME TAHAP PELAKSANAAN OLEH KANWIL BPN PROVINSI / KANTAH KAB/KOTA
Terima Kasih