pemantapan tugas pengawasan melalui · pdf filekegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa...
TRANSCRIPT
BALI, 23 Maret 2017
PEMANTAPAN TUGAS PENGAWASAN MELALUI KERJASAMA SATGAS WASPADA INVESTASI
Kegiatan penghimpunandana masyarakat tanpaizin banyak terjadi didaerah serta perluoptimalisasi dan efisiensiserta respon cepat ataspengaduan dan/ataupelaporan dari masyarakat Pembentukan Tim
Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah
2
Latar Belakang
Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
Maraknya ajakan investasi ilegal
Tingkat literasi29,66% well
literate
Amanat UU OJK dan POJK 1/2013
Perlindungan Konsumen
Untuk meningkatkanperlindungankonsumen sertakepercayaanmasyarakat kepadaindustri keuangan OJK perlu
melakukan tindakanpreventif, kuratif,ataupun represifmelaluipembentukanSatgas WaspadaInvestasi
3
Susunan Keanggotaan Satgas Waspada Investasi Pusat
Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
Sekretariat Satgas Waspada Investasi Pusat berkedudukan di OJK
Pusat
Kejaksaan RIKepolisian RI
Otoritas
Jasa
Keuangan
Kementerian
Perdagangan
RI
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
RI
Kementerian
Koperasi dan
UKM RI
BKPM
Tujuan Satgas Waspada Investasi
- meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada masyarakat terhadap
potensi kerugian yang diakibatkan penawaran penghimpunan dana
masyarakat dan pengelolaan investasi oleh Pihak yang tidak bertanggung
jawab
- melakukan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum
di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara
terkoodinasi dan terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan atau instansi
terkait lainnya;
4
http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY2Nful9DQAhUBRo8KHU93DVAQjRwIBw&url=http://pelitabatak.com/news/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-Pandawa-Group-Depok&psig=AFQjCNH8yonpZON3_xFIiKIRoe23sWJTTg&ust=1480585195613883http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY2Nful9DQAhUBRo8KHU93DVAQjRwIBw&url=http://pelitabatak.com/news/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-Pandawa-Group-Depok&psig=AFQjCNH8yonpZON3_xFIiKIRoe23sWJTTg&ust=1480585195613883
5
Tugas Satgas Waspada Investasi PusatOJK mengkoordinasikan pelaksaaan tugas pokok Satgas Waspada InvestasiPusat, yaitu
Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
Meningkatkan koordinasi penanganan kasus
Menginventarisasi kasus dugaan investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat
Menganalisis kasus, serta mengidentifikasi instansi yang berwenang untuk menanganinya
Melakukan pemeriksaan bersama dan tindak lanjut untuk menghentikan kasus
Menghentikan atau menghambat maraknya kasus
6
Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan
Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan
Pengelolaan Investasi
Susunan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah
Kantor OJK
Provinsi/ Kota/ Kabupaten
(Ketua & Sekretariat)
Kepolisian
Daerah/Kota/Kabupaten
Kejaksaan Tinggi/
Kejaksaan Negeri
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi
Perdagangan
Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi
Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah
Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Provinsi/Kota/Kabupaten
Dinas yang membidangi
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Bank Indonesia
(di beberapa daerah)
Sekretariat Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah
berkedudukan di Kantor OJK setempat
STRATEGI DLM GUL INVESTASI ILEGAL
Investasi
Ilegal
Penempatan dana
untuk mendapatkan
keuntungan yang
sangat tinggi dan
tidak wajar
CIRI-CIRI
MEMBERI HARAPAN
KEUNTUNGAN YANG
TINGGI
INVESTASI TDK
MEMILIKI RESIKO
PEMBERIAN BONUS
DAN CASHBACK YANG
SANGAT BESAR
PEMANFAATAN
TESTIMONI
JANJI KEMUDAHAN
UTK MENARIK ASET
KEMBALI
JAMINAN PEMBELIAN
KEMBALI TANPA
PENGURANGAN NILAI
BERBADAN HUKUM
TDK JELAS
KECURANGAN
PENYESATAN
PENYEMBUNYIAN
KENYATAAN
MANIPULASI,
PELANGGARAN
KEPERCAYAAN
AKAL-AKALAN
PENGELAKAN
PERATURAN
SOSIALISASI
MEMBENTUK SATGAS
WASPADA INVESTASI
UU AGAR SANKSI YG
KERAS
MENYIAPKAN PENYIDIK
YANG MEMILIKI
KOMPETENSI DAN
PROFESIONALISME
MENINGKATKAN
PENGAWASAN KEGIATAN
INVESTASI
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGAR
UU
MODUS
PELAKU MEMANFATKAN
CELAH HUKUM
SANKSI TDK TEGAS
PENYIDIK
MENUNGGU
LAPORAN KORBAN
MASYARAKAT
ENGGAN MELAPOR
KETIDAKJELASAN
KEWENANGAN
PENGAWASAN
LEMAH
KENDALA STRATEGI
KEJAHATAN
INVESTASI
ILEGAL AKAN
TERUS ADA
7
8
Ciri-Ciri Investasi Ilegal
Mengimingi high rate of
returnJaminan free risk
Jaminanbuy back guarantee
Perekrutan konsumen
baru = bonus & cashback
besar
Penyalahgunaan testimoni pemuka
agama/pejabat publik untuk endorsement
Janji penarikan dana easy &
flexibleAset yang
diinvestasikan aman
Badan hukum
tidak jelas
Rp Rp Rp RpRISK
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DAN/ATAU PERTANYAAN TAHUN 2016
Jumlah Pengaduan
jumlah Pengaduan per
entitas
Jumlah Pengaduan yang
Ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan (masuk
Proses Hukum)
121
5
210
31
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan9
10
Pasal-Pasal yang Dapat Menjerat Para Pelaku Kejahatan Investasi Ilegal
Penipuan
Pasal 378
KUHP
Penggelapan
Pasal 372
KUHP
Pasal 46 ayat
(1) Undang-
Undang
Perbankan
Melakukan
kegiatan pasar
modal tanpa izin
OJK
Pasal 103 (1) UU
Pasar Modal
Ancaman pidana
penjara selama-
lamanya 5 tahun
Ancaman pidana
penjara selama-
lamanya 4 tahun
Skema
Piramida
dalam
distribusi
barang
Pasal 105
UU
Perdagangan
Penghimpunan dana
masyarakat dalam
bentuk simpanan tanpa
izin usaha dari OJK
Ancaman pidana
penjara 5 tahun dan
paling lama 15 tahun
serta denda
sekurang-kurangnya
Rp 10 milyar dan
paling banyak Rp 20
milyar
Ancaman
pidana penjara
paling lama 5
tahun dan
denda paling
banyak Rp 5
milyar
Pasal 3 dan
Pasal 5 UU
Tindak
Pidana
Pencucian
Uang
Ancaman
pidana penjara
paling lama 10
tahun dan/atau
denda paling
banyak Rp10
milyar
Pasal 3
Ancaman
pidana
penjara paling
lama 20
tahun dan
denda paling
banyak Rp 10
milyar
Pasal 5
Ancaman
pidana
penjara paling
lama 5 tahun
dan denda
paling banyak
Rp1 milyar
Apabila investor
menggunakan uang
yang bersumber dari
keuangan Negara maka
tidak menutup
kemungkinan akan dapat
dijerat dengan tindak
pidana Korupsi.
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
Koperasi Tahun
1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Badan Hukum Nomor: 518/BH. 10-
DISKOP/2002 dan Pengesahan Perubahan Nomor: 23/PAD/XIII.23/VI/DINAS KUKM &
PERINDAG/2012.
2. Koperasi Sejahtera Bersama 1. Pengesahan Badan Hukum Nomor: 04/BH/518-DISKOP.UKM/ I/2004 tanggal 26 Januari 2004.
2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 81/PAD/MENEG.I/IV/2006.
3. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/SISP/Dep.1/II/2010.
3. Koperasi Karangasem Membangun (Bali) Badan Hukum No.: 19/BH/2006 , tgl. 28 Mar 2006
4. Koperasi LK Mitra Tiara Badan Hukum Nomor: 19/BH/XXIX.4/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010.
5. Koperasi Langit Biru Badan Hukum No. 81/BH/XI/KUMKM/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011
6. Koperasi BMT Global Insani 05/BH/KUMKM/III/2012
7. Koperasi Cassava Agro -
8. Koperasi Pandawa Mandiri Group Depok Badan Hukum : 1189/BH/M.KUKM.2/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
9. Koperasi Nurul Hikmah Koperasi Maslahat Umat Mesjid Nurul Hikmah 99/BH/KDK.9.4/IV/1999
10. KSP Wein Sukses 2014
11. Koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera Badan Hukum No. 1152/BH/M.KUKM.2/V/2014
12. Koperasi CSI Madani Nusantara Badan Hukum No. 915/BH/M.KUKM.2/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi Jasa Keuangan dengan nomor laporan : 92/LAP-PAD/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
13.Koperasi Pandawa Malang Bad