pembangunan_indonesia_menurut_pancasila.docx
TRANSCRIPT
PEMBANGUNAN INDONESIA MENURUT PANCASILA DAN UUD 1945
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Drs. M. Ideris Syukur, M. Pd. I.
Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila
Disusun Oleh:
Rizky Ariyansyah (NIM. 1401250959)
Hidayatun Nufus Annisa (NIM. 1401251507)
Liny Mardhiyatirrahmah (NIM. 1401251508)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
DESEMBER 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Masyarakat sudah mulai banyak yang bertanya-tanya mengenai pembangunan
Indonesia saat ini seperti apa, bagaimana, apakah benar-benar berdampak baik, dan yang
paling penting adalah sesuai atau tidaknya dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sangat
lah sulit untuk menentukan jawabannya karena sibuknya para pejabat negara serta
orang penting di Indonesia untuk membangun negara ini.
Sebagai individu yang menjadi anggota suatu golongan masyarakat atau warga suatu
suku-bangsa tertentu, dengan gaya hidup, struktur masyarakat dan latar belakang kebudayaan
yang berbeda, banyak d i antara masyarakat sudah mempunyai bayangan cita-cita
masing-masing mengenai soal apa dan bagaimana masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur itu. Namun, konsep konkret untuk tujuan tersebut secara nasional sebenarnya
masih dalam perjalanan menuju arah tersebut.
Orang-orang memang belum mempunyai konsepsi nasional yang jelas mengenai
masyarakat seperti apa yang ingin dituju dengan usaha pembangunan Indonesia (kecuali
bahwa semua orang ingin menjadi agak lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi
lebih sempurna: suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat memberi
akomodasi kepada aneka-warna kebudayan bangsa; dapat menghasilkan lebih banyak karya
yang bisa dibanggakan sebagai bangsa).
Pemerintah juga tidak bisa mengambil alih mentah-mentah contoh pembangunan dari
Amerika, Uni Soviet, RRC, Jepang, ataupun Brasilia (yang kini katanya termasuk salah satu
negara yang tumbuh dengan laju yang paling cepat di dunia, yaitu lebih dari 10% dari
GNP-nya) karena semua negara tersebut mempunyai beberapa sifat dasar yang berbeda
dengan Indonesia, terutama dari landasan negara dan demokrasi yang dipergunakannya.1 Oleh
sebab itu, masyarakat perlu mengetahui pembangunan Indonesia berdasarkan demokrasi
bangsa yang benar itu seperti apa.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai objek pembahasan dari
makalah ini adalah sebagai berikut.
1. Apa pengertian dari pembangunan nasional?
1 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, 2000, hlm. 84.2
2. Apa tujuan akhir membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945?
3. Apa arti dari pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional?
4. Apa saja bidang yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional?
5. Apa yang menjadi landasan pembangunan nasional?
6. Apa saja arah dari pembangunan nasional secara umum?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ialah sebgai berikut.
1. Untuk mengetahui pengertian dari pembangunan nasional.
2. Untuk mengetahui tujuan akhir dari membangun bangsa dan negara berdasarakan
Pancasila dan UUD 1945.
3. Untuk mengetahui pengertian dari pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional.
4. Untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang menjadi perhatian dalam pembangunan
nasional.
5. Untuk mengetahui landasan-landasan yang digunakan dalam pembangunan nasional.
6. Untuk mengetahui arah dari pembangunan nasional Indonesia pada berbagai bidang yang
ada.
1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang dapat diambil dri penulisan makalah ini ialah sebagai berikut.
1. Menginformasikan diskusi pengertian dari pembangunan nasional kepada pembaca dan
peserta.
2. Menginformasikan tujuan akhir dari membangun bangsa dan negara berdasrkan Pancasila
dan UUD 1945 kepada pembaca serta peserta diskusi.
3. Memberi tahu mengenai pengertian dari pancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional kepada pembaca makalah dan peserta diskusi.
4. Menginformasikan bidang-bidang apa saja yang menjadi perhatian dalam pembangunan
nasional di Indonesia kepada pembaca serta peserta diskusi.
5. Memberi tahu tentang landasan-landasan yang dipergunakan dalam pembangunan nasional
kepada pembaca dan juga peserta diskusi.
6. Menginformasikan mengenai arah dari berbagai bidang dalam pembangunan nasional
secara umum kepada pembaca makalah dan juga peserta diskusi.
BAB II3
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan
terencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pembangunan ini meliputi program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan
terpadu yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti
dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:
a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Pembangunan nasional adalah kelanjutan perjuangan untuk mengisi
kemerdekaan nasional yang telah direbut dan dipertahankan dengan penuh pengorbanan.
Kemerdekaan merupakan jawaban yang harus dilalui untuk mewujudkan kehidupan nasional
yang lebih baik.
Sebelum terjadinya pemilihan Presiden secara langsung, pola pembangunan nasional
berdasarkan GBHN yang telah dibuat oleh MPR dan harus dilaksanakan oleh
Presiden sebagai mandatarisnya. Namun, setelah pemilihan Presiden langsung, pola
pembangunan dan arah kebijakan pembangunan tidak lagi berdasarkan pada GBHN
karena Presiden dapat menyusun sesuai dengan program pembangunan yang sedang
dibutuhkan serta visi dan misi Presiden yang terpilih tersebut.2
Hakikat pembangunan nas ional ada lah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan
Pancasi la sebagai dasar , tujuan, dan pedoman pembangunan nasional .
Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya
untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh
masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai
perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita
kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan itu 2 Heri Herdiawanto, dkk, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara, 2010, hlm. 165.
4
tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah, melainkan
keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan kebahagiaan
basin.
Pembangunan harus merata di seluruh Indonesia dan bukan hanya untuk suatu
golongan atau untuk sebagian masyarakat saja, akan tetapi untuk seluruh masyarakat,
sehingga benar-benar dapat dirasakan sebagai perbaikan tingkat hidup yang
berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia terdiri atas kelompok masyarakat besar ataupun kecil, setiap
keluarga terdiri dari karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan akhir membangun
bangsa dan negara adalah untuk membangun manusia yang berakhlak Pancasila dan mampu
mewujudkan cita-cita negara berdasarkan UUD 1945. Artinya, manusia Indonesia yang
memiliki moral dan akhlak, serta menghayati nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
sekaligus membangun negara berdasarkan UUD 1945.
2.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional
Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakatuh, berbangsa, dan ,bernegara,
bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis
dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945 yang rinciannya, adalah sebagai berikut : "melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia"3, hal ini dalam kapasitasnya tujuan negara hukum formal.
Adapun rumusan "memajukan kesejahteraan unium mencerdaskan kehidupan bangsa"4, hal ini
dalam pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan
khusus atau nasional. Selain tujuan nasional, ada juga tujuan internasional (tujuan umum)
"ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kenierdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial"5. Hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakir internasional.
Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu
konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada
hakikat nilai-nilai sila Pancasila. Hal ini sebagai konsekuensi asas pengakuan dan
penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai
subjek pendukung pokok negara.
3 Abu ‘Amar, Belajar Praktis Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan Umum, 2008, hlm. 87.4 Ibid.5 Ibid.
5
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, seluruh warganya
harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia sebagai "monopluralis".
Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, rohani
(jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa.6 Oleh karena itu, pembangunan nasional sebagai upaya
praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan
pada paradigma hakikat manusia "monopluralis" tersebut.
Paradigma pembangunan bangsa dan negara harus dalam suasana baru sesuai
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tetapi tetap berada di
dalam nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada
Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab karena
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dasar yang sama, tidak
dibedakan dengan keturunan, warna kulit, suku bangsa dan penggolongan lainnya.
Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat manusia yang meliputi jiwa dan raga, baik aspek individual maupun aspek
sosial dan religiusnya.7 Atas dasar ini, pembangunan harus mengembangkan harkat dan
martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di
berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia pembangunan
meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain.
2.3 Pembangunan Nasional dalam Bidang Ekonomi
Dalam dunia usaha, biasanya yang terjadi adalah persaingan bebas dan yang
kuat yang akan menang. Oleh karena itu, di Indonesia perkembangan ekonomi
harus didasarkan pada usaha untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Namun,
untuk mewujudkan itu, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas humanistik,
yaitu ekonomi yang berkemanusiaan.
Pada dasarnya tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia
agar kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, ekonomi harus
didasarkan pada kemanusiaan, yaitu menyejahterakan umat manusia, serta
menghindari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas,
monopoli, dan yang dapat menimbulkan penderitaan serta penindasan terhadap manusia
lainnya. Bagi bangsa Indonesia, usaha untuk mewujudkan hal ini adalah melalui
6 Heri Herdiawanto, dkk, loc. cit.7 Ibid., hlm. 166.
6
pelaksanaan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila karena dengan cara ini,
perekonomian dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat Indonesia dapat hidup
secara makmur dan sejahtera.
2.3.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Ekonomi
Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan pokok pembangunan bidang
ekonomi, terutama ungkapan yang menyatakan “adil dan makmur; memajukan
kesejahteraan umum, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”8. Demikian juga Batang Tubuh maupun Penjelasannya,
melandasi pembangunan bidang ekonomi. Landasan tersebut terdapat pada
pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD 1945.
Pasal 23 yang terdiri atas 3 ayat menyangkut masalah keuangan
dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, segala pajak untuk
keperluan negara, macam dan harga mata uang, hal keuangan negara, serta untuk
memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara oleh Badan
Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 ini
menunjukkan perlunya ker ja sama antara DPR dengan Pemer in tah untuk
pe laksanaan maupun keberhasilan mengenai masalah keuangan negara dan
adanya fungsi pengawasan oleh DPR, yang berarti oleh rakyat.
Pasal 27 yang terdiri atas tiga ayat, dalam ayat 2 berbunyi: “ Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”9. Keberhasilan tiap-tiap warga negara Indonesia dalam
memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
merupakan gambaran semakin jelasnya perwujudan masyarakat adil dan makmur.
Pasal 33 yang terdiri atas 5 ayat merupakan landasan pokok perwujudan
demokrasi ekonomi. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 10 Diberikan penjelasan
bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk bersama, di bawah pimpinan atau
kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Perusahaan yang sesuai dengan
itu ialah koperasi.
Ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi
8 Abu ‘Amar, op.cit.9 Ibid., hlm. 98.10 Ibid., hlm. 101.
7
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ini berarti bahwa perminyakan, perlistrikan, perkeretaapian, dan pengelolaan air
minum merupakan sebagian dari cabang produksi yang harus dikuasai oleh
negara, demi untuk kepentingan masyarakat.11 Penguasaan oleh perorangan
sangat dikhawatirkan akan merugikan kepentingan dan kebutuhan orang banyak.
Ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergurnakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.12 Seperti halnya produksi yang penting bagi
negara, maka penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya bila dikuasai oleh perorangan dapat membahayakan kepentingan
masyarakat, sehingga dalam hal ini penguasaan oleh negara tidak boleh
diartikan sebagai monopoli oleh negara, melainkan justru untuk melindungi orang
banyak.
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 di je laskan bahwa pembangunan
di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan
bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan
pembangunan. Sedangkan, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan
dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang
sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu
memberikan tanggapan positif terhadap pengarahan dan bimbingan serta
penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Oleh karena
itu, kerja sama timbal balik yang serasi antara ketiga pelaku ekonomi nasional
yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta sangat diperlukan.
Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara. 1 3 Dalam hal ini tentunya negara tidak hanya
sekadar memelihara, melainkan perlu membina dan mendidik agar mereka
dapat mandiri di kemudian hari tanpa harus selalu tergantung kepada negara
ataupun orang lain.
2.3.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Ekonomi
Sasaran bidang ekonomi ialah terciptanya perekonomian yang mandiri dan
andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi 11 Ibid.12 Ibid.13 Ibid.
8
ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan
kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi,
dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan main,
pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang
maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang
kukuh antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber
daya alam yang optimal yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas, maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terpeliharanya kelestarian
fungsi lingkungan hidup.
Titik berat Pembangunan Nasional diletakkan pada bidang ekonomi, yang
merupakan penggerak utama pembangunan, seining dengan kualitas sumber daya
manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu
dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan scirama,
selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Arah Pembangunan bidang ekonomi di antaranya ada secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan bidang ekonomi. Arah yang dimaksud secara ringkas
dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air.
2. Menjadikan potensi sumber daya nasional sebagai kekuatan
ipoleksosbudhankam yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia
berkualitas.
3. Mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal.
4. Menjadikan pembangunan industri sebagai penggerak utama ekonomi
yang efisien dan berdaya saing tinggi.
5. A. Perdagangan: dapat menunjang peningkatan produksi, mendukung
pemerataan memperlancar distribusi, memperkuat daya saing;
B. Perhubungan: makin memperlancar area la lu l intas orang, barang,
dan jasa; menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional,
pemerataan dan penyebaran, meningkatkan kepariwisataan;
C. Pariwisata: meningkatkan devisa dan pendapatan daerah dan
masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan
ekonomi yang terkait dengan budaya bangsa.9
6. Sumber daya alam didayagunakan secara terencana dan sertanggung
jawab: lingkungan hidup didayagunakan bagi pembangunan yang
berkelanjutan; tata ruang nasional berwawasan nusantara.
7. Kekayaan bumi seperti hutan dan tambang harus dikelola selain
untuk memberikan manfaat masa kini, namun juga menjamin kehidupan masa
depan.
8. Biaya pernbangunan/keuangan digali dari sumber kemampuan sendiri;
dana luar negeri sebagai pelengkap dengan prinsip kemandirian; tabungan
nasional ditingkatkan; kebijaksanaan fiskal dengan prinsip anggaran
berimbang dan dinamis; kestabilan nilai masa uang dijaga; pengembangan
lembaga keuangan dan perbankan yang efisien dan makin meluas jangkauannya.
9. Pembangunan daerah yang bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan
peran serta rakyat, meningkatkan potensi daerah; pembangunan
daerah dan kawasan kurang berkembang (kawasan timur Indonesia,
daerah terpcncil, daerah perbatasan) perlu ditingkatkan.
2.4 Pembangunan Nasional Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan
Kebudayaan
Pada era reformasi ini, masyarakat sering melihat stagnasi nilai sosial budaya
diantara mereka sehingga berujung pada terjadinya gejolak sosial, kerusuhan, dan
sebagainya. Oleh karena itu, upaya pengembangan sosial budaya masyarakat Indonesia harus
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat
humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.
Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang
sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk
universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan transedental,
yaitu peningkatan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spritual.
Oleh karena itu, dengan melihat berbagai peristiwa negatif yang marak terjadi di era
reformasi ini, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk
mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan Pancasila atau secara lebih
khusus dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, serta keberadaan.
2.4.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, 10
Pendidikan, dan Kebudayaan
Landasan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan
adalah juga UUD 1945 (baik Pembukaan, Batang Tubuh, Inallptill Penjelasannya).
Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk
sualu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh lumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan unum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilon sosial, ....”14. Bagian
tersebut berkaitan langsung dengan bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan
Kebudayaan. Landasan bidang ini terdapat pada UUD 1945:
1. Pasal 27 dan 28 mengenai hak-hak warga negara;
2. Pasal 31 mengenai pendidikan;
3. Pasal 33 dan 34 mengenai kesejahteraan sosial;
4. Pasal 36 mengenai Bahasa Indonesia.
Pasal-pasal tersebut beserta penjelasannya memberikan arah dan kerangka yang
jelas bagi pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan
dalam mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa yang diinginkan.
2.4.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Pendidikan dan Kebudayaan.
Sasaran bidang kesejahteraan rakyat, pcndidikan dan kebudayaan ialah
terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir batin secara adil dan
merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin
bermutu serta merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan sertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik,
berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional, makin mantapnya budaya bangsa
yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan - martabat manusia
Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
Jika dijelaskan lebih rinci lagi, ada beberapa sasaran pembangunan dalam bidang
ini, di antaranya:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan umum yang makin adil
dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Penyediaan sandang, pangan, dan papan yang memadai.
3. Penataan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia yang beriman
14 Ibid., hlm. 87.11
dan sertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 1uhur,
memiliki banyak pengalaman dan keterampilan, kesehatan yang baik dalam
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan
pendidikan keahlian dan kejuruan.
5. Peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai
perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
6. Peningkatan derajat kesehatan melalui perbaikan kualitas dan pelayanan
kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dari penjabaran arah pembangunan ada yang secara langsung atau tidak langsung
berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan (yang sudali
disebut di bagian sebelumnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, yang juga
bersangkutan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan
tidak dicantumkan lagi) ialah:
1. Pendidikan: meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya
manusia, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah
terpencil; peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan
kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, dan
penyediaan sarana serta prasarana yang memadai.
2. Budaya bangsa yang dilandasi nilai luhur berdasarkan Pancasila, bercirikan
Bhinneka Tunggal Ika, berwawasan nusantara, harus diupayakan agar menjiwai
perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan, membangkitkan sikap
kesetiakawanan dari tanggung jawab sosial, disiplin, dan semangat pantang
menyerah, menuju kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan;
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sebagai
wahana komunikasi sosial, iptek, dan juga seni.
3. Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk,
pengendalian laju pertumbuhan penduduk, perwujudan keluarga kecil bahagia
dan sejahtera; pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan
kesehatan, meningkatkan gizi, membudayakan sikap hidup bersih dan sehat,
didukung dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak.
4. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda diarahkan untuk mengembangkan sikap 12
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan
disiplin sedini mungkin; pembinaan peranan wanita harus dikembangkan
dengan tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya.
2.5 Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
Salah satu penyebab banyaknya peristiwa kerusuhan/konflik antardaerah adalah
masalah konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) yang sesungguhnya dapat
mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, untuk dapat mengakhirinya yaitu
dengan cara menciptakan kehidupan beragama yang penuh dengan perdamaian, saling
menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia yang beradab.
Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa
Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara
memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun
pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta
hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Oleh karena itu,
negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang
penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang
beradab.
Hakikat pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Malia Esa adalah bagian integral dari tujuan dan upaya pembangunan nasional.
Hakikat pembangunan nasional ialah pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya
(MIS) dan membangun masyarakat Indonesia.
Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia
dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dan lingkungan alam
sekitarnya, maupun keserasian hubungan antara bangsa-bangsa. Ini berarti
adanya keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di
akhirat. Pembangunan kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras inilah
yang merupakan tujuan akhir pembangunan nasional yang secara singkat disebut
masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini yang merupakan
hakikat dan pangkal tolak pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap
13
Tuhan Yang Maha Esa serta sosial budaya.
2.5.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Agama Dan Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai
kepribadian manusia Indonesia dalam wujud iman (kepercayaan) kepada Tuhan
Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing- masing. Bahkan nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikan watak dan identitas religius bagi
masyarakat dan budaya Indonesia. Watak dan identitas ini dilembagakan dan
dilestarikan dalam tatanan hidup kebangsaan dan kenegaraan, dengan
menjadikan dasar negara Pancasila dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar
kenegaraan, sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945:
"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.... negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."15
Kemudian diperjelas dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu:
"Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat"16.
"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar
harus mengandung is i yang mewaj ibkan pemerintah dan lain- lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur"17.
Sedangkan, landasan konstitusional UUD 1945, terutama pasal 29 yang terdapat 2
ayat, yaitu:
(1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2)Negara menjamin kemerdekaan t iap-t iap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
15 Ibid.16 Darji Darmodiharjo, dkk, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, 1994, hlm. 194.17 Ibid.
14
kepercayaannya itu.18
2.5.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
Sasaran Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esaialah
terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan
yang dinamis antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral,
dan etik bagi pembagunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang
harmonis, serta dalam kukuhya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan
penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Berdasarkan essensi nilai dalam sasaran ini, dijabarkan berbagai sasaran
pokok sebagai berikut.
1. Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin
dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan antara umat beragama
dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan aural untuk
bersama-sama membangun masyarakat.
3. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus makin
diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan social
kemasyarakatan.
4. Diusahakan supaya t e rus be r t ambah sa rana yang d ipedukan bag i
pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan termasuk prasekolah, yang pelaksanaanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melanjutkan usaha untuk terus meningkatkan pelayanan dan kelancaran
18 Abu ‘Amar, loc. cit., hlm. 100.15
penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.
Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan
agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
7. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pdaksanaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa inerturtit dasar kernanusiaart yang adil dan
beradab.
Hakikat kualitas MIS (Masyarakat Indonesia Seutuhnya) lebih
diutamakan mengenai kualitas iman dan ketaqwaan sebagai essensi kesadaran
moral-spiritual (keagamaan) yang menjadi pedoman dan kendali pribadi manusia
menegakkan kebenaran dan keadilan, atau melaksanakan amanat dan kewajiban
hidup pribadi, sosial- budaya, nasional dan internasional (kemanusiaan).
2.6 Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2.6.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa “Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indones ia dan un tuk
memajukan kese jah teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial ......”19.
Kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa adalah wujud harkat -
martabat bangsa, bahkan harkat dan martabat pribadi manusia. Kesadaran
harkat-martabat bangsa, mengembangkan kebanggaan nasional menjadi motivasi
kemandirian dan keunggulan.
Sedangkan, dalam UUD 1945 terdapat 2 pasal yang menjelaskan mengenai hal
tersebut, yaitu:
1. Pasal 31, yang berbunyi:
(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
19 Ibid., hlm. 87.16
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memproitaskan anggaranpendidiakn sekurang-kurangnya 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia.20
2. Pasal 32, yang berbunyi:
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.
Tujuan dan essensi nilai mendasar dalam pasal-pasal tersebut adalah:
1 . Sebagai upaya melembaga mewujudkan bangsa yang cerdas (berbudi dan
berilmu pengetahuan).
2 . Sebagai satu sistem pendidikan nasional, termasuk sistem pengembangan
iptek canggih.
3 . Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buall usaha
budinya rakyat Indonesia seluruhnya.21
Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di
daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.
Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan
persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang
dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
2.6.2 Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu tercapainya kemampuan
nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban,
20 Ibid., hlm. 100-101.21 Ibid. hlm. 101.
17
serta ketangguhan dan daya sa ing bangsa yang d ipe r lukan un tuk memacu
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan l ingkungan menuju
masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai-
nilai spiritual, moral, dan etik didasarkan nilai luhur budaya bangsa serta nilai
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2.7 Pembangunan Nasional Bidang Hukum
Berdasarkan pandangan hidup (filsafat hidup) dan dasar negara (filsafat
negara) Pancasila, maka landasan moral kebangsaan dan kenegaraan Indonesia ialah
filsafat Pancasila. Dalam tata kenegaraan maka Pancasila diakui sebagai ideologi
negara dan ideologi nasional. Fungsi utama dasar negara dan ideologi nasional ialah
sebagai norma-dasar (Grundnorm), yakni sebagai asas normatif yang dalam
pelaksanaannya melalui tegaknya kaidah-kaidah hukum dan keadilan bagi semua
manusia dan warga negara.
2.7.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Hukum
Landasan-landasan pembangunan dalam bidang penegakan hukum, di antaranya:
1. Landasan Idiil-Filosofis, yakni nilai filsafat Pancasila terutama sila Ketuhanan
Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini
merupakan jiwa, sumber, dan landasan kesadaran moral pribadi manusia;
kesadaran moral ini pada hakekatnya ialah wu,jud kesadaran hukum.
2. Landasan Konstitusional, berdasarkan UUD Negara 1945 terutama Penjelasan
UUD 1945. Negara RI berdasarkan UUD 1945 ialah negara hukum
sebagaimana dimaksud Penjelasan UUD 1945:
"Sistem pemerintahan negara yang ditegakkan dalam Undang-Undang
Dasar ialah:
1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
2. Pemetintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar),
tidak bcrifat absolutisine. (kekuasaan yang tidak terbatas)."22
Ketentuan hukum dasar (konstitusi, UUD) ini menunjukkan bagaimana
tinggi dan kuatnya kedudukan hukum dan konstitusi dalam tata kenegaraan
Indonesia berdasarkan UUD 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna
bahwa hukum dan UUD 1945 negara ialah norma dan kekuasaan tertinggi dalam
22 Darji Darmodiharjo, op. cit., hlm. 204.18
tata negara.
2.7.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Hukum
Sasaran Bidang Hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum
nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang
mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum
yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan
mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana,
dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.
Arah Pembangunan Bidang Hukum, yaitu dalam rangka memantapkan
sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk
hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan
penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang
bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa
keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan
efektif, d i l engkap i s a r ana dan p r a sa r ana hukum yang memada i s e r t a
mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Penyusunan dan perencanaan
hukum nasional harus dilakukan secara terpanuhi dalam sistem hukum nasional.
2.8 Pembangunan Nasional Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan,
Komunikasi, dan Media Massa
Kemerdekaan dan kedaulatan nasional bangsa negara Indonesia ditegakkan atas
asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, kemerdekaan
dan kedaulatan adalah inilik (hak asasi bangsa, hak asasi manusia) rakyat, yakni oleh
rakyat dan untuk rakyat.
Kemerdekaan dan kedaulatan nasional berwujud negara yang merdeka dan
berdaulat, tegak berdasarkan Pancasila (dasar negara, ideologi nasional) dan UUD
1945 dalam pergaulan antarnegara dnternasional) dalam rangka mewujudkan tujuan
nasional, cita-cita bangsa sebagai dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945.
Pelaksanaan kemerdekaan dan kedaulatan nasional oleh Pemerintah yang
berdaulat ialah satu kepemimpinan nasional atas nama seluruh rakyatnya merupakan
penjelmaan kekuasaan (kedaulatan, kekuasaan politik) rakyat atau bangsa seutuhnya.
Pernbangunan bidang politik, terutama bermakna meningkatkan tatanan kelembagaan 19
dan kepemimpinan permerintah, termasuk kesadaran rakyat warga negara dalam
tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berbudaya. Ini berarti suatu
upaya pembinaan kual i tas supra-s t ruktur dan inf ra-s t ruktur da lam makna
seluas-luasnya.
Dalam pengembangan bidang politik, Pancasila berperan memberikan dasar -
dasar moralitas politik negara. Hal itu dikarenakan, Pancasila tersusun atas urut-
urutan sistematis, yaitu politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila-4).
Pngembangan dan aktualisasi politik negara harus didasarkan pada asas-asas moral pada
Pancasila, yaitu secara berturut-turut moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral
persatuan, serta aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan
dalam hidup bersama.
Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan politik negara terutama dalam proses
reformasi saat ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-
sila Pancasila sehingga praktik-praktik politik yang biasanya terkesan menghalalkan segala
cars serta saling berebut kekuasaan bahkan saling menjatuhkan dapat segera diakhiri.
2.8.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Politik, Aparatur Negara,
Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
Keseluruhan isi dan nilai mendasar di dalam Pembukaan UUD 1945
merupakan landasan Idiil-Filosofis dan kerangka-dasar hidup kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia, terutama:
"... gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ... yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”23.
Sedangkan, landasan konstitusionalnya tercermin dalam Bab I, Pasal 1:
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-
undang.
23 Abu ‘Amar, loc. cit., hlm. 87.20
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 24
Penjelasan UUD 1945, terutama Sistem Pemerintahan Negara, Bentuk dan
Kedaulatan Negara; Kekuasaan Pemerintahan Negara.
2.8.2 Sasaran dan Arah Bidang Pembangunan Bidang Politik, Aparatur Negara,
Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
Sasaran Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan
Media Massa yaitu terciptanya dan berfungsinya tatanan kehidupan poli t ik
yang konstitusional berdasarkan demokrasi Pancasila yang mantap dan dinamis.
dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika
politik yang tinggi serta bersikap dan berperilaku sesuai budaya politik Pancasila
dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara.
Selain itu, bertujuan untuk membuat otonomi daerah semakin bagus yang nyata
dan juga dinamis, serasi, dan tanggung jawab.
Sedangkan, mengenai hubungan luar negeri pastinya dilandasi prinsip
politik luar negeri bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan
nasional serta makin mampu mendukung terwujudnya tatanan dunia barn
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, aparatur
negara yang bersih, sertanggung jawab, penuh pengabdian, dan, profesional, yang
diperkuat dengan penyelenggaraan penerangan, komunikasi, dan media massa yang
mampu menggugah peran serta rakyat dan berfungsi positif terhadap upaya
mengoptimalkan dan memeratakan manfaat pembangunan di segala bidang,
memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkm kualitas
demokrasi.
Arah Pembangunannya ialah terwujudnya tatanan kehidupan politik
berdasarkan Demokrasi Pancasila yang makin mampu menjamin berfungsinya
lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi
politik, baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik ataupun antar
keduanya dengan masyarakat, serta mengembangkan suasana dan sikap
keterbukaan yang sertanggung jawab.
Pembangunan politik harus makin meningkatkan kuali tas pendidikan
poli t ik, keteladanan dan kaderisasi pol i t ik, memantapkan etika dan moral
budaya politik yang berdasarkan Pancasila, meningkatkan peran serta politik
masyarakat, dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat,
24 Ibid.21
berbangsa, dan bernegara. Pembangunan penerangan, komunikasi , dan media
massa lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menggerakkan dan
menggerakkan peran serta aktif dalam pembangunan nasional dan dalam seluruh
diniensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan
hubungan luar negeri yang didasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif
perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan dalain rangka menunajang pencapaian
tujuan nasional.
Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas
aparatur negara agar aparat negara lebih mcmiliki sikap dan perilaku yang
berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan
kewibawaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada
masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Sejalan dengan itu,
perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan
peringkat aparatur negara sehingga terlaksanan penyelenggaraan administrasi
negara yang bersih, berwibawa, profesional, efisien, dan efektif.
2.9 Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan Keamanan
Seperti yang telah diketahui, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka,
untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, diperlukan suatu
peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negara.
Untuk mewujudkan itu, diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum.
Pancasila sebagai dasar negara mendasarkan diri pada hakikat nilai
kemanusiaan monopluralis. Oleh karena itu, pertahanan keamanan negara harus
dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok
negara. Fungsi nilai kemanusiaan ini sangat esensial. Hal ini disebabkan dalam negara dan
bangsa, manusia merupakan unsur yang mutlak yang harus mendapatkan prioritas utama.
Pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada
tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa. Selain itu, hal tersebut juga harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan seluruh
warga sebagai warga negara, mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta
derajat kemanusiaan, dan diperuntukkan bagi terwujudnya keadilan sosial dalam hidup
masyarakat agar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara 22
hukum, bukan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan.
Bangsa merdeka dan berdaulat menegakkan sistem berbangsa, bernegara,
bermasyarakat dan berbudaya berdasarkan atas dasar negara (filsafat negara, ideologi
nasional) sebagaimana ditetapkan dalam UUD Negara. Kemerdekaan dan kedaulatan
suatu bangsa menunjukkan kemandirian sekaligus martabat nasional, bahkan juga
kekuatan (ketahanan) nasional.
Dengan merdeka dan berdaulat dalam masyarakat dunia internasional
berkembang dan dipengaruhi oleh faktor internal (ALH - SDA, SDM, sistem budaya)
dan faktor eksternal (bangsa-negara, hubungan internasional, tata ekonomi, iptek, dan
budaya, termasuk pertahanan/ militer/ persenjataan). Antarhubungan bangsa-
bangsa, masih ditandai adanya konflik (bersenjata) meskipun upaya perdamaian
tetap terus ditingkatkan.
2.9.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan
(Hankamnas)
Dalam masyarakat bangsa negara modern bidang pertahanan keamanan
nasional. (hankamnas) tetap mendapat perhatian dalam politik antarnegara,
meskipun bukan yang utama (terpenting). Landasan pemikiran atau rasional
mengapa hankamnas tetap penting terutama landasab idiil (Pancasila) dan landasan
konstitusionalnya (UUD 1945).
Dasar negara (filsafat negara, ideologi nasional) Pancasila, terutama sila III:
Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa:
a. Bangsa Indonesia yang multi-suku bangsa dengan sub-budaya beragam, tetap
satu bangsa yang bhinneka tunggal ika dengan cita-cita nasional yang
sama sebagai tersimpul dalam filsafat hidup Pancasila;
b. Persatuan Indonesia berarti integritas nasional adalah dasar bagi bangsa yang
kuat dan jaya;
c. Persatuan Indonesia sudah menjelma dalam paham persatuan yang
dikukuhkan dalam bentuk negara kesatuan.
Menurut ketentuan hukum dasar (konstitusi) negara Indonesia (UUD 1945)
asas-asas Persatuan Indonesia tersirat dalam Pembukaan UUD 1945:
a. "... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur";
b. "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 23
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertibar. dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka ...".25
Batang tubuh UUD 1945 juga menyatakan di dalam pasal 1, yang berbunyi:
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-
undang.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 26
2.9.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan (Hankamnas)
Sasaran Bidang Pertahanan Keamanan adalah terwujudnya kekuatan dan
kemampuan pertahanan keamanan negara dengan daya tangkal yang tinggi
berdasarkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang tercermin dan
kemampuan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang
andal, kesadaran bela negara yang tinggi, didukung sarana dan prasarana,
industri strategis yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahunan dan
teknologi, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap.
Sedangkan, arah pembangunannya adalah pertahanan keamanan negara yang
diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang
tangguh dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hal itu juga harus
didukung oleh manusia yang profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela
negara yang tinggi, serta didukung pula oleh sarana- prasarana dan industri
strategis yang andal sesuai dcngan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar
terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis, kelangsungan
pembangunan nasional serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.10 Pembangunan Daerah
Negara RI adalah Republik Kesatuan. Artinya, negara yang menegakkan
demokrasi dan untuk seluruh rakyat dan seluruh wilayah (kepulauan, nusantara)
Indonesia. Negara Republik Kesatuan berarti pula negara yang mengutamakan
kepentingan rakyat karena Indonesia ialah negara oleh, dari, dan untuk rakyat.
Negara RI kesatuan yang membentang dari Sabang-Merauke dengan kepulauan
sekitar 15.000 pulau, dan didiami oleh penduduk sekitar 190 juta.
25 Ibid.26 Ibid.
24
2.10.1 Landasan-Landasan Pembangunan Daerah
Landasan Idiil-Filosofis, yakni sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila tersebut
menunjukkan bahwa negara Indonesia ialah seluruh nusantara sebagai satu kesatuan
dan satu keluarga besar bangsa Indonesia (wawasan nusantara).
Sedangkan, landasan konstitusional juga berasal dari Bab I, Pasal 1 yang
berbunyi:
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-
undang.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 27
Landasan lain dari Bab VI tentang Pemerintahan daerah, Pasal 18 yang berbunyi:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-
daera provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
kota, itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatu undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.
(4) Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menerapkan peratuan daerah dan peraturan-peratuaran lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.28
2.10.2 Sasaran Dan Arah Bidang Pembangunan Daerah
Sasaran pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan
nasional ialah mendorong dan men ingka tkan s t ab i l i t a s , pemera t aan ,
per tumbuhan dan pengembangan daerah se r ta peran se r ta dan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upaya pembangunan daerah harus senantiasa
27 Ibid.28 Ibid., hlm. 92.
25
didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan sertanggung jawab dalam
rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat da lam pembangunan,
dan mendorong pemera taan pembangunan dan basil-hasilnya di seluruh tanah air.
P e m b a n g u n a n d a e r a h d i a r a h k a n u n t u k m e m a c u p e m e r a t a a n
pembangunan dan has i l -has i lnya da lam rangka meningka tkan
kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif
masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal
dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan
sertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam
upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan
daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan timur
Indonesia, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan sebagai
perwujudan Wawasan Nusantara.
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Berdasarkan pembahsan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan
terencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan akhir pembangunan bangsa dan negara adalah untuk membangun manusia yang 26
berakhlak Pancasila dan mampu mewujudkan cita-cita negara berdasarkan UUD 1945.
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara
normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan
nasional yang dijalankan di Indonesia.
4. Bidang-bidang yang menjadi perhatian pembangunan nasional saat ini, yaitu:
1) Ekonomi;
2) Kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan;
3) Agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
4) Ilmu pengetahuan dan teknologi;
5) Hukum;
6) Politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa;
7) Pertahanan keamanan (hankamnas);
8) Pembangunan daerah.
5. Landasan yang digunakan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah Pancasila dan
UUD 1945.
6. Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat manusia yang meliputi jiwa dan raga, baik aspek individual maupun aspek
sosial dan religiusnya.
3.2 Saran
Penulis mengetahui bahwa makalah ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh
karena itu, untuk kedepannya para pembaca makalah dan peserta diskusi dapat menambahkan
hal-hal yang kurang dalam karya tulis ini. Penulis juga berharap bahwa nantinya masyarakat
mengetahui apapun yang berhubungan dengan pembangunan nasional di Indonesia yang
bersadarkan Pancasila dan UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA
‘Amar, Abu. 2008. Belajar Praktis Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan
Umum. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Darmodiharjo, Darji, dkk. 1994. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Malang:
Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
Herdiawanto, Heri, dkk. 2010. Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara. Jakarta: Erlangga.
Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
Koentjaraningrat. 2000. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia 27
Pustaka Utama
Salam, Drs. Burhanuddin. 1988. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Bina Aksara
28