PEMBERITAAN HARIAN KOMPASTENTANG STATUS KEISTIMEWAANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(ANALISIS FRAMING)

OLEH :

QORI MASITAE 311 07 604

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SarjanaPada Jurusan Ilmu Komunikasi

JURUSAN ILMU KOMUNIKASIFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR

2012

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KONSTRUKSI PEMBERITAAN HARIAN KOMPASTENTANG STATUS KEISTIMEWAANYOGYAKARTA (ANALISIS FRAMING).

Nama Mahasiswa : QORI MASITA

NIM : E 311 07 604

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.

Menyetujui,

Pembimbing I, Pembimbing II,

Drs. Abdul Gafar. MS Muliadi Mau, S.Sos, M.SiNIP. 195702271985031003 NIP. 197012311998021002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu KomunikasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muh. Farid, M.SiNIP. 196107161919870 21001

iii

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna

memperoleh gelar kesarjanaan dalam Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi

Jurnalistik pada hari Senin, 4 Juni 2012

Makassar, 4 Juni 2012

Ketua : Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si. (…………………………....)

Sekretaris : Alem Febri Sonni, S.Sos.,M.Si. (……………………………)

Anggota : Drs. Abdul Gafar, M.Si.

: Drs. Mursalim, M.Si.

: Muliadi Mau, S.Sos.,M.Si.

(.…………………………...)

(.…………………………...)

(.…………………………...)

iv

ABSTRAK

Qori Masita P. “Pemberitaan Harian Kompas Tentang Status KeistimewaanYogyakarta (Analisis Framing)” Dibimbing oleh Drs. Abdul Gafar. M.Si danMuliadi Mau, S.Sos, M.Si.

Penelitian Ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui/memahami cara HarianKompas dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang status keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta. 2. Mengetahui posisi Harian Kompas dalammengkonstruksi pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Harian Kompas yangterbit di bulan November 2010 hingga Desember 2010. Tipe penelitian yangdigunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif yang bertujuan untukmenggambarkan dan meringkas suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakatsecara faktual. Tehnik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi yaitumengumpulkan berita-berita yang terkait erat dengan permasalahan yang ditelitipada Harian Kompas dan Kajian Pustaka dengan mengumpulkan data-data tertulisyang terkait dengan penelitian. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakananalisis Framing sesuai dengan teori framing yang digambarkan oleh Robert N.Entman. Teori ini menekankan bahwa proses framing pada berita terdiri atas 4tahap yaitu Problem Identification,Diagnose Causes,Make Moral Judgment/Evaluation,dan Treatment Recommendation.

v

ABSTRACT

Qori Masita P. “Pemberitaan Harian Kompas Tentang Status KeistimewaanYogyakarta (Analisis Framing)”

Is guided by Drs. Abdul Gafar. M.Si and Muliadi Mau, S.Sos, M.Si. Thisresearch aims to: 1. Knowing/understanding how to construct in the Kompas dailynews coverage about the status of privilege Daerah Istimewa Yogyakarta .2.knowing the position of Kompas daily construct the news about the status of theprivilege Daerah Istimewa Yogyakarta.

This research is conducted in the city of Makassar on the Kompas dailypublished in the month of November 2010 until December 2010. The type ofresearch used in this research is Qualitative Descriptive aims to describe andsummarize a phenomenon that occurs in society as factual. The method of datacollection is carried out by means of Observation which collects news items thatare closely related to the issues canvassed in the Kompas daily and ResearchLibraries by collecting written data associated with research. The research waselaborated by using Framing analysis in accordance with the theory of framingwhich is described by Robert n. Entman. This theory emphasizes that the processof framing in the news consists of 4 stages: Problem Identification, DiagnoseCauses,Make Moral Judgment/Evaluation, and Treatment Recommendation.

vi

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas limpahan

Rahmat dan Hidayah-NYA kepada kita semua,dan terutama atas Anugrah yang

telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi

ini untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis menyadari banyaknya dukungan doa

dan bantual moril dan material dari berbagai pihak,khususnya buat kedua orang

tua tersayang, M. Arsyad A dan Hosiah Sudjak atas doa,nasihat,didikan,perhatian,

serta semangat yang terus diberikan sehingga Penulis tidak menyerah untuk

menyelesaikan skripsi ini,dan juga kepada kakakku tersayang : Nomi Huriyati

Ardah P, Faisal Akbar P, dan Adikku tercinta : Juniar Syafitri P, Ragil Wicaksono

P, skripsi ini kupersembahkan kepada kalian. Dalam kesempatan ini Penulis juga

tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi UNHAS,

Bapak Dr. H. Muh. Farid. M.Si dan Bapak Drs. Sudirman Karnay. M. Si atas

segala bimbingan dan motivasinya selama kuliah.

2. Bapak Drs. Abdul Gafar. M.Si dan Bapak Muliadi Mau, S.Sos, M.Si. atas

segala bimbingan,nasihat, dan masukan terhadap penyempurnaan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bekal

pengetahuan selama masa perkuliahan

vii

4. Bapak dan Ibu staff di Jurusan Ilmu Komunikasi dan staff di Akademik

Fakultas yang dengan sabar memeriksa dan membantu dalam persiapan berkas-

berkas Ujian skripsi.

5. Teman-teman seperjuangan Siti Riska Megauleng,Suci Astuty,dan lainnya.

Serta teman-teman angkatan 2007 yang namanya tidak dapat disebutkan satu-

satu. Terima kasih untuk semangat,motivasi,dan kerjasamanya.

6. Sahabat-sahabatku Andi Rugayyah Ahmad Aljufry,Zusanti,dan Salbiani, yang

turut mendukung dengan doa dan motivasi selama penulisan skripsi ini.

7. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini baik disadari maupun

tidak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini belum mencapai

kesempurnaan, namun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk

menyelesaikannya dengan baik. Dengan segala kerendahan hati,Penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam meyempurnakan skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat memberi mamfaat kepada bagi pembaca.

PENULIS

QORI MASITA

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i

LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………………..ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ………………………………iii

ABSTRAK ………………………………………………………………………iv

KATA PENGANTAR …………………………………………………………. vi

DAFTAR ISI …………………………………………………………………...viii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… x

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………… xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……..……..……………………………………………1

B. Rumusan Masalah. ……………………..…………………………….. 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian…………..………………………........6

D. Kerangka Konseptual…………………………..……………………...7

E. Definisi Operasional ………………………………………………… 21

F. Metode Penelitian ………………………………………………….....22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi Dan Komunikasi Massa ………………………………...25

B. Jurnalistik,Pers, dan Surat Kabar ……………………………………..32

C. Konstruksi Realitas Sosial Media Massa ……………………………..37

D. Studi Tentang Polemik Status Keistimewaan Yogyakarta ………….. 40

E. Studi Analisis Framing ……………………………………………….42

ix

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Harian Kompas ………………………….48

B. Visi,Misi dan Motto Harian Kompas ………………………………...49

C. Struktur Organisasi Harian Kompas ………………………………... .50

D. Metode Penelitian …………………………………………………… 51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. 1. HASIL PENELITIAN …………………………………………... 55

IV.2. PEMBAHASAN………………………………………………….. 73

BAB V PENUTUP

V.1. SIMPULAN …. ……………………………………………………86

V.2. SARAN …………………………………………………………… 87

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………...89

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan sejarah,Yogyakarta yang semula merupakan wilayah

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Adikarto (Pakualaman) menjadi

daerah istimewa bukan karena hadiah dari pemerintah RI melainkan

berdasarkan dalam sejarah status istimewa itu merupakan hasil dari

perjuangan masyarakat Yogyakarta sendiri dibawah kepemimpinan yang

digariskan oleh kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng

Gusti Adipati Aryo Paku Alam VIII,hal ini tercantum dalam amanat yang

tertanggal 5 september 1945 yang menyatakan daerahnya sebagai bagian dari

RI.

Daerah istimewa Yogyakarta terlahir dari sebuah suasana kebathinan

Bangsa Indonesia yang bukan hanya diliputi semangat persatuan

Bangsa,tetapi juga penghargaan tinggi terhadap sejarah. Pasal 18 UUD 1945

menegaskan pentingnya NKRI,tidak boleh ada Negara dalam Negara. Namun

pasal itu juga mengakui dan menghormati kenyataan historis dari setiap

daerah yang bersifat istimewa karena memiliki “susunan asli” sejak sebelum

RI ada (Haryadi dan sudomo, 2010 : 26).

Namun dimasa kini bahkan pengesahan Undang-Undang tentang

keistimewaan Yogyakarta yang antara lain isinya mengenai pemerintahan

DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta ) terkesan ditarik-ulur dan digantung

pembicaraannya,walaupun Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat

2

sudah sepakat menggolkannya (Monarki Yogya Inkonstitusional?, Fandri

Yuniarti : 194).

Sejarawan DR. P.J. Soewarno menyatakan selama UU 3/1950 belum

dicabut,maka yang harus diberlakukan adalah kepala daerah Yogyakarta

harus merupakan keturunan penguasa wilayah itu sebelum bergabung dengan

Indonesia. Ini sejalan dengan bunyi pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1948

tentang pembagian Negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri,yang menyebutkan Kepala Daerah

Istimewa diangkat oleh keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di

zamannya sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya,dengan syarat-

syarat kecakapan, kejujuran,dan kesetiaan,dan dengan mengingat adat istiadat

di daerah tersebut (Monarki Yogya Inkonstitusional? : 10).

Usaha Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan

kerajaan Yogyakarta merupakan bukti nyata kemampuan beliau dalam

melakukan komunikasi politik yang cerdas sehingga ia bisa mendapatkan

sesuai dengan keinginannya untuk tetap mempertahankan status dan

kekuasaan sekaligus menjauhkan kecurigaan penjajah akan keinginan Beliau

untuk menjadi bangsa yang merdeka.

Walaupun di tahun 1812 dimasa pergantian kekuasaan dari Sultan

Hamengku Buwono II kepada putranya Sultan Hamengku Buwono III,

asistensi militer Keraton Yogyakarta mengalami kemerosotan akibat

intervensi Kolonial Inggris. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Pemerintah

Kolonial sebagai kekuatan penentu. Pada akhirnya militer hanya menjadi

3

lambang kebesaran tanpa dapat digunakan untuk mempertahankan kebesaran

itu sendiri (http:pakdetulus.blogspot.com/2011/04/buku-sejarah.html)

Yogyakarta di masa awal kemerdekaan juga menjadi percontohan bagi

daerah-daerah lain baik dalam tata cara pemerintahan daerah maupun susunan

organisasi dalam masyarakat semua diawali di Yogyakarta,hal ini semakin

memperkukuh keistimewaan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan sekaligus

sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Indonesia.

Konflik yang muncul mengenai status keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta kembali dipicu oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) yang pada tanggal 26 November 2010 ketika membuka

rapat terbatas kabinet di Jakarta yang agendanya antara lain membahas RUU

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tidak boleh ada sistem monarki

yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai Demokrasi.” Pernyataan

ini telah mengundang sejumlah reaksi baik dari penguasa Yogyakarta,

masyarakat, hingga sejumlah pakar dan pengamat angkat bicara.

Kesan yang kuat akan keinginan Pemerintah pusat untuk mengakhiri

sistem pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa

Yogyakarta karena dianggap monarki menjadi jelas bahwa Pemerintah

menginginkan adalnya pemilihan dan tidak menyetujuai Penetapan secara

langsung karena dianggap tidak demokratis. Salah satu yang tersisa dari

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepemimpinan daerah

ditetapkan secara langsung tanpa pemilihan yaitu Hamengku Buwono dan

4

Paku Alam berhak atas kedudukan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.

Mempertanyakan mengenai status keistimewaan Yogyakarta

sebenarnya tidak perlu lagi,selain faktor historis bergabungnya kerajaan

Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia dimana pemimpinnya

bertanggungjawab langsung kepada Presiden,hal lainnya adalah aspirasi

rakyat yang memang setuju pada penetapan secara langsung Gubernur dan

Wakil Gubernur dan rakyat menginginkan agar pemerintah segera

mensyahkan RUU penetapan status keistimewaan Yogyakarta tersebut.

Berita mengenai Konflik tersebut memperoleh perhatian dari khalayak

luas termasuk media cetak baik yang berskala nasional maupun daerah. Salah

satunya adalah media cetak berskala Nasional Harian Kompas. Harian

Kompas memiliki motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” dibawah

logonya,merupakan gambaran dari visi dan misi yang menyerukan isi hati

nurani rakyat dan dinilai sebagai surat kabar nasional yang menuliskan berita

dari 2 sisi berbeda yang artinya netral dalam menuliskan berita.

Pemilihan Harian Kompas juga didasari pada keingintahuan peneliti

untuk menganalisa bagaimana media membingkainya menjadi berita,peneliti

juga mencoba melihat bagaimana suatu media menampilkan para

narasumbernya,serta latar belakang media memilih narasumber yang

merupakan bagian dari pembingkaian opini masyarakat,selain itu untuk

melihat arah objektivitas dan pemberitaan yang dibingkai.

5

Menurut annehira.com, mempertahankan sisi kenetralan dengan gaya

semacam itu,merupakan esensi sense of crisis yang punya dimensi tersendiri.

Bukan menjadi penjilat tapi lebih kepada melayani para ratusan ribu pembaca

setia,untuk apa menjadi idealis bila tidak bisa lagi melayani. segmentasi

harian Kompas sebenarnya untuk semua kalangan yang memiliki uang Rp

3.500 saja. Bila dibandingkan Koran Nasional lain,harganya bersaing.

Dengan range eksemplar sebanyak 500.000, dan mencapai 600.000 eksemplar

diakhir Minggu,dengan pembaca sebanyak 2,5 juta orang. Harian Kompas

bisa disebut sebagai Koran terbesar di Asia Tenggara.

Atas pengamatan peneliti bingkai pemberitaan tersebut tampak pada

beberapa berita di Harian Kompas terkait dengan pernyataan SBY, seperti

pada edisi 28 november 2010 dengan judul berita, Sultan : Pemerintahan DIY

bukan Monarki,terdapat pernyataan Sultan Hamengku Buwono X,” Saya

tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan

pemerintahan pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen

organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain,sesuai dengan Undang-

Undang Dasar,UU, dan peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan pada edisi 1 Desember 2010 dengan judul berita Salah

paham soal Yogyakarta,Presiden akan jelaskan sikapnya. Terdapat pernyataan

dari juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengakui adanya

kesalapahaman pengertian para pihak yang mendengar pernyataan presiden

SBY tentang keistimewaan Yogyakarta karena itu Presiden akan menjelaskan

pernyataan tersebut.

6

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa

tertarik untuk meneliti “Bagaimanakah pemberitaan Harian Kompas tentang

status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ?”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Harian Kompas membingkai (frame) pemberitaan tentang

status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana posisi Harian Kompas dalam pemberitaan tentang status

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini untuk mengetahui/memahami cara Harian Kompas

dalam membingkai pemberitaan tentang status keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi Harian Kompas

dalam frame pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

C.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

7

1. Secara teorytis penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya

penelitian tentang realitas dan framing Media cetak dalam

pemberitaan.

2. Secara akademis diharapkan mampu memperluas dan memperkaya

penelitian khususnya di bidang Ilmu Komunikasi.

3. Secara Praktis diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan

pemikiran kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Mengkonstruksi berdasarkan sebuah peristiwa disekitarnya

merupakan hasil pemikiran yang terkonsep dan bukanlah tugas yang mudah

bagi seseorang. Mengingat arti dunia dibalik sebuah peristiwa perlu lebih

dipahami,dicerna dengan seksama dan menyeluruh, lalu diinterpretasikan

sampai lahir sebuah makna.

Konsep adalah seperangkap atau sekumpulan Objek,orang atau

peristiwa yang memiliki atribut atau ciri-ciri umum. Kerlinger (1973)

mendefinisikan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk melalui generalisasi

dari segala sesuatu yang bersifat khusus (Nina W. Syam, 2010 : 116).

Konsep merupakan awal dari sesuatu yang ada dalam pemikiran

manusia yang diniatkan dan hendak direalisasikan dalam kehidupannya

dalam suatu bentuk nyata,dimana dalam sebuah konsep itu sendiri sudah

syarat dengan makna. Kemampuan Sultan Hamengku Buwono IX sendiri

dalam mengkomunikasikan konsep yang ada dalam pikirannya sejak ia kecil

dimana beliau sudah diperkenalkan pada kejawaannya bahkan sifat dan

8

didikannya sebagai orang Jawa tidak mampu dihilangkan ketika Ayahnya

mengirimkan ia pada salah satu keluarga Belanda semasa menempuh

pendidikan sekolah. Dalam keluarga barunya beliau harus melakukan

berbagai penyesuaian baik dalam hal berprilaku maupun dalam penggunaan

bahasa sebagai alat komunikasi yang lebih mudah dipahami dalam

lingkungannya saat itu.

Dalam Keluarga Mulder (beliau tinggal dikeluarga ini semasa kecil) ia

langsung diajak berkomunikasi dalam bahan Belanda,suatu cara belajar

bahasa untuk anak-anak yang paling cepat. Disamping bahasa Jawa sebagai

bahasa Ibu,untuk selanjutnya bahasa Belanda adalah bahasa utama bagi

Dorodjatun,dan ia pun tampaknya berpikir dalam bahasa Belanda. Begitu

fasihnya ia kemudian menggunakan bahasa Belanda sehingga Gubernur

Jenderal Tjanrda Van Starkenborgh stachouwer pernah berkomentar,

“bagaimana mungkin anda bicara dalam bahasa Belanda tanpa aksen asing

sedikitpun?” (Mohamad roem,dkk. 2011 : 13)

(Dan Nimmo, 2005 : 6-7) Beberapa makna yang tersirat dari

pandangan ini patut diperhatikan. Paling penting ialah bahwa perbuatan

manusia yang dianggap sebagai proses komunikasi itu kreatif. Melalui

pergaulan sosial,orang menurunkan dan bertindak menurut makna yang

membuat mereka mampu menciptakan kembali dunia subjektif mereka. Dean

Barnlund menyarankan sifat-sifat komunikasi yaitu :

9

1. Dinamis, suatu proses prilaku yang dipikirkan dari seorang penafsir dan

bukan sesuatu yang tersendiri dan tidak dipikirkan,yang digerakkan oleh

mekanisme internal.

2. Sinambung, tidak ada sesuatu,bahkan tindakan yang tersendiripun selain

kondisi kehidupan yang sinambung tanpa awal dan akhir.

3. Sirkular, dalam arti tidak ada urutan yang linier dalam arus makna dari

seseorang kepada yang lain,orang terlibat dalam komunikasi secara

simultan dengan,bukan kepada,satu sama lain.

4. Tak dapat diulang, karena penciptaan kembali makna yang sinambung itu

melibatkan perubahan citra personal terhadap masa lalu,masa kini,dan

masa yang akan datang sehingga mustahil orang akan memberikan pesan

yang identik yang artinya tepat sama dengan yang diberikan pada waktu

yang berbeda.

5. Tak dapat dibalikkan, karena ia berkembang dengan cara yang membuat

pesan yang telah diucapkan dan diinterpretasikan tidak dapat diambil

kembali dari ingatan penerimanya.

6. Kompleks, dalam arti berlangsung dalam banyak konteks yang berlainan

dan pada banyak tingkatan, interpersonal,intrapersonal,organisasional,

social, dan cultural.

Pengertian komunikasi menurut Shannon dan weaver (1984),

Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu

sama lainnya,sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk

10

komunikasi menggunakan bahasa verbal,tetapi juga dalam hal ekspresi

muka,lukisan,seni dan teknologi (Cangara,Hafied. 2005 : 20).

Dalam banyak proses semasa pertumbuhannya Sultan Hamengku

Buwono IX dijauhkan dari budaya dan bahasanya,namun konsep kejawaan

yang sudah menurun dalam darahnya ternyata tidak bisa dirubah, beliau tetap

merasa sebagai bangsa yang dijajah dan ia telah dibesarkan dalam lingkungan

sosial yang sebenarnya telah menjajah negerinya sendiri, kelak setelah

dewasa dan menjadi Sultan maka apa yang telah diperolehnya dari luar

(pendidikannya) diterapkan untuk memperjuangkan kemerdekaan melepaskan

diri dari penjajah sekaligus memperjuangkan hak Yogyakarta sebagai wilayah

istimewa.

Menurut Selo Soemarjan Kejawen (ke-Jawa-an,bila diIndonesiakan)

adalah sistem nilai yang menjadi kepercayaan atau panutan orang Jawa,

pengertiannya meliputi filsafat,pandangan hidup, kebathinan, tatakrama,

harmoni,dan pola pikir (Abrar Yusra, 1995 : 35).

Berdasarkan hasil pembelajarannya disekolah Belanda Sultan

Hamengku Buwono IX menerapkan dan menginterpretasikan pengalamannya

untuk tujuannya sendiri yang lebih besar. Beliau mulai mengkonstruksi

berbagai kegiatan dan mengkontruksi pikiran orang-orang disekitarnya untuk

mencapai tujuan yang sudah beliau konsepkan. Sebagai seorang Raja beliau

memiliki keuntungan dalam menerapkan perintah kepada bawahannya dan

kemungkinan untuk tidak menuruti perintah beliau sangat kecil.

11

Walaupun kekuasaan Raja adalah mutlak,tetapi ia dituntut untuk

bersikap adil dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya,hal ini terlihat dari

sikapnya yang bijaksana dalam memutuskan masalah kenegaraan. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keteraturan dan ketentraman dalam wilayah

kekuasaan yang merupakan tanggungjawabnya (Basrowi, 2005 : 126).

Di mata orang Jawa Tradisional, Keluarga keraton adalah yang paling

terhormat di muka bumi. Keraton adalah kedudukan Raja sebagai kepala

Pemerintahan,yang didukung oleh status,kewibawaan dan tenaga-tenaga

mistik yang bersifat religius (Abrar Yusra,1995 : 13 ).

Dalam hal ini Humengkubuwono IX telah matang dalam menjalankan

birokrasi seperti yang beliau inginkan, sebuah rencana birokrasi yang

menjadikan Yogyakarta bisa bertahan sebagai sebuah kerajaan dan memiliki

kemampuan untuk mendominasi pengambilan keputusan tidak sepenuhnya

berada di bawah kendali penjajah namun tetap mempertahankan kepentingan-

kepentingan kerajaannya demi kesejahteraan rakyat secara umum.

Sultan mampu mengarahkan bentuk birokrasi pemerintahan sesuai

dengan perubahan sosial,politik,ekonomi,dan budaya masyarakatnya

disebabkan karena sutan Hamengku Buwono IX adalah satu-satunya Sultan

Mataram yang mengenyam pendidikan barat sejak usia 4 tahun sampai naik

tahta. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya telah menumbuhkan

rasa malu terhadap kaum cendikiawan dan tokoh politik Indonesia pada

waktu itu sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Suwarno,1994 :

394).

12

Dapat kita pelajari dan cermati bagaimana Sultan Hamengku Buwono

IX mengkombinasikan paham dan keinginan politiknya yang bertujuan untuk

membela kepentingan rakyat dan kerajaannya dalam birokrasi yang rumit dan

berbelit-belit mengingat beliau dibawah tekanan penjajah dan bagaimana

usaha beliau setelah masa awal kemerdekaan Indonesia memadukan birokrasi

yang sesuai untuk diterapkan dalam wilayah kekuasannya (Yogyakarta yang

merupakan bagian dari wilayah Indonesia) yang tidak bertentangan dengan

birokrasi di pemerintahan pusat (Indonesia) yang baru terbentuk.

Sebagaimana dikemukakan banyak ahli,restrukturasi pemerintahan

yang dijalankan Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai arti yang

mendalam, yang kemudian terbukti pada zaman revolusi kemerdekaan. Jika

Sistem Pemerintahan di kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia sebelum

proklamasi kemerdekaan pada hancur di zaman revolusi kemerdekaan,sistem

pemerintahan yang didukung oleh aparat-aparat pamongpraja Kesultanan

Yogyakarta tidak saja utuh dan fungsional,melainkan juga mampu

menyanggah pusat pemerintahan RI ketika pindah ke Yogyakarta sejak bulan

januari 1946 (Abrar Yusra, 1995 : 138 ).

Konstruksivisme percaya bahwa orang menciptakan pengetahuan

agar dapat berjalan secara pragmatis di dunia bahwa fenomena dapat

dipahami dalam cara yang berbeda dengan sempurna dan bahwa pengetahuan

adalah apa yang telah dihasilkan oleh seseorang dari dunia (“mereka bukan

apa-apa hingga saya menyebutkannya”). Akhirnya membawa konstruktivisme

selangkah lebih jauh,konstruktivisme sosial mengajarkan bahwa pengetahuan

13

merupakan produk interaksi simbolis dalam kelompok-kelompok sosial.

(LittleJohn, 2009 : 25).

Konstruk terdiri dari konsep-konsep Ilmiah. Konsruk dibuat secara

sengaja atau diadopsi oleh Ilmuwan untuk tujuan ilmiah tertentu. Konstruk

adalah konsep yang menyatakan hubungan antara berbagai

peristiwa,aspek,atau konstruk-konstruk lainnya (Kibler,1970). Beberapa

konstruk seperti waktu bicara,jumlah sentuhan,dan kecepatan bicara

merupakan konsep-konsep yang relative jelas,dan mudah diukur secara

behavioral (Nina W. Syam, 2010 : 118).

konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk

menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara

individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Individu kemudian

membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan

pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh

Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.

Jika kita telaah terdapat beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi

Sosial Berger dan Luckmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah:

a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan

konstruksi sosial terhadap dunia sosial disekelilingnya.

b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran

itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.

c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.

14

d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan

sebagai kualitas yang terdapat didalam kenyataan yang diakui sebagai

memiliki keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada kehendak kita

sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa

realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Kenyataan akan sejarah yang panjang terbentuknya Yogyakarta

sebagai daerah istimewa telah menjadi tolak ukur bahwa bagaimanapun

keadaannya keistimewaan Yogyakarta seharusnya tidak perlu lagi

dipermasalahkan ataupun dipertanyakan. Pada saat membuka rapat kabinet

terbatas di Istana kepresidenan Jakarta,tepatnya pada hari jumat 26 November

2010,Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan nilai-nilai

demokrasi tidak boleh diabaikan begitu saja,karena itu tidak boleh ada sistem

monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai

demokrasi.

Persoalan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpotensi

memunculkan pandangan yang mempertentangkan antara demokrasi dan

monarki yang mengarahkan kita untuk memilih salah satu diantaranya yang

dianggap relevan untuk konteks kekinian. DIY berasal dari dua Kerajaan

Jawa (projo kejawen), Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman dengan

Rajanya masing-masing yang bergabung dengan Republik Indonesia. Itulah

sebabnya Kepala daerah dan wakil Kepala daerah adalah Sultan dan Paku

Alam yang sedang bertahta. Dengan demikian DIY merupakan kelanjutan

15

dari kekuasaan monarki Jawa di masa silam (Haryadi dan sudomo, 2010 :

162).

Pernyataan Presiden SBY telah mengundang reaksi dari berbagai

media termasuk media cetak Harian Kompas hampir setiap terbitannya

memberikan porsi pemberitaan yang cukup banyak, terkait pernyataan

Presiden SBY yang dianggap telah menyinggung keberadaan Yogyakarta

sebagai daerah yang memiliki keistimewaan.

Dalam pandangan konstruksional,keberadaan media massa tidak bisa

lepas begitu saja dari pemaknaan terhadap realitas yang ada di sekitarnya.

Teks berita yang terkait dengan pernyataan Presiden SBY yang dianggap

menyinggung keistimewaan Yogyakarta dipandang sebagai konstruksi atas

realitas. Dalam pandangan konstruksi sosial,berita bukan merupakan

peristiwa atau fakta dalam arti yang sebenarnya tetapi merupakan hasil dari

konstruksi wartawan yang menulis pemberitaan terkait permasalahan yang

terjadi.

Wartawan secara aktif terlibat dalam mengkonstruksi realitas yang

sangat dipengaruhi oleh subjektifitas dan kebijaksanaan perusahaan media

dimana wartawan bernaung. Dalam pandangan Konstruksionis wartawan

tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya,karena ia

merupakan bagian dari intrinsik pembentukan berita itu sendiri. Dalam

banyak kasus topik apa yang diangkat dan siapa yang diwawancarai

disediakan oleh kebijaksanaan redaksional tempat wartawan bekerja

(Eriyanto,2008 : 28).

16

Berita memang milik publik namun media cetak memiliki gatekeeper

yaitu sebagai penyeleksi informasi,sebagaimana diketahui bahwa komunikasi

massa (media cetak) dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media

massa (redaksi) mereka ini adalah yang menyeleksi setiap informasi yang

akan disiarkan atau tidak disiarkan bahkan mereka memiliki wewenang untuk

memperluas,membatasi informasi yang akan disiarkan (Bungin,Burhan. 2007

: 72).

Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change

yaitu sebagai pelopor perubahan. Dalam menjalankan paradigmanya media

massa berperan :

a) Sebagai institusi pencerahan masyarakat,yaitu perannya sebagai media

edukasi yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas dan menjadi

mesyarakat yang maju.

b) Media massa menjadi media informasi yaitu perannya yang setiap saat

terbuka dan jujur menyampaikan informasi kepada masyarakat.

c) Media massa sebagai media hiburan yaitu selain informatif juga menjadi

institusi budaya atau katalisator dalam perkembangan budaya.

Media massa adalah suatu entetis yang pekerjaannya berhubungan

dengan informasi dalam berbagai aspek. Dalam konteks era sekarang

ini,informasi sudah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi

dan media massa sebagai salah satu lembaga yang mencari,mengolah,dan

menjual informasi yang tumbuh menjadi industri (Sunarto, adnan Hussein,

dkk. 2011 : 77-78).

17

Media massa menjalankan funsinya sebagai penyebar

informasi,melalui media maka masyarakat bisa dipengaruhi opininya,apakah

masyarakat mau menerima atau menolak suatu kebijaksanaan semuanya

seringkali merupakan efek dari media,dimana pers berperan penting dalam

penyajian berita di media massa. Namun demikian setiap Negara memiliki

sistem persnya sendiri-sendiri dikarenakan perbedaan dalam

tujuan,fungsi,dan latar belakang sosial politik yang menyertainya,selain itu

nilai,filsafat hidup dan ideology suatu Negara juga telah berperan besar dalam

mempengaruhi sebuah pers (Nurudin, 2011 : 69-71).

Frame (bingkai) opini sendiri dibentuk melalui dua dimensi yaitu

seleksi isu dan pemilihan bagian dari isu yang ingin ditonjolkan. Seleksi ini

berdasarkan pada isi opini yakni,opini yang menganggap publik telah salah

menafsirkan pernyataan Presiden SBY ataukah publik menganggap

pernyataan Presiden SBY dianggap sebagai kurangnya pengetahuan akan

sejarah bangsa sendiri. Opini mana yang diunggulkan oleh Harian Kompas

akan menunjukkan bingkai seperti apa yang dipasang terhadap isu polemik

keistimewaan Yogyakarta. Tentunya hal tersebut akan terbaca setelah proses

analisis berita dilakukan.

Melalui analisis Framing bisa dilihat bagaimana Harian Kompas

mengemas pemberitaannya dan membangun sebuah realitas berdasarkan

Fakta. Analisis Framing adalah sebuah metode yang digunakan untuk melihat

cara media dalam mengkontruksi sebuah wacana berita,dengan menonjolkan

18

hal-hal tertentu sehingga sangat tepat untuk melihat arah dan kecenderungan

sikap politik sebuah media dalam pemberitaan.

Ada 3 kategori dalam analisis framing yaitu pertama,level

makrostruktural yakni pembingkaian dalam tingkatan wacana atau

discourse,dalam hal ini dilihat seperti apa pemberitaan yang terkait

pernyataan Presiden SBY dapat dipahami oleh media Harian Kompas.

Kedua,level mikrostruktural dalam elemen ini lebih menekankan pada bagian

mana dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan atau bagian mana yang

dibiarkan tidak mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat pada pemilihan isu

atau fakta,sudut pandang yang digunakan oleh narasumber. Ketiga,elemen

retoris yaitu lebih memusatkan perhatian pada bagaimana fakta yang

dimunculkan dalam peristiwa tertentu dan bagaimana penekanan terntentu

yang dilakukan pada peristiwa.

Analisis framing merupakan suatu ranah studi komunikasi yang

menonjolkan pendekatan multidisipliner dalam menganalisis pesan-pesan

tertulis maupun lisan. Konsep framing atau frame sendiri bukan berasal dari

ilmu komunikasi, melainkan dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam

prakteknya, analisis framing juga memungkinkan disertakannya konsep-

konsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis fenomena-

fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat benar-benar dipahami

dan diapresiasi berdasarkan konteks sosiologis, politis atau kultural yang

melingkupinya.

19

Menurut Robert Entman,Framing merupakan Proses seleksi dari

berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih

menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan

informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu

mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Lebih lanjut

didefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang

diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks

komunikasi. Dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi

terhadap masalah,interpretasi sebab akibat,evaluasi moral,dan tawaran

penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan.

Penonjolan aspek tertentu dari isu berhubungan dengan penulisan

fakta. Ketika aspek tertentu dari peristiwa atau isu telah dipilih,aspek tersebut

ditulis sangat berkaitan dengan pemakaian kata,kalimat,gambar,dan citra

tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Selanjutnya Entman membuat konsep dua dimensi besar tersebut

dalam sebuah perangkat framing,yaitu :

1. Definisi masalah (Defining problems) yaitu mengartikan atau menjelaskan

masalah apa yang akan diberitakan.

2. Memperkirakan sumber masalah (Diagnose Causes) yaitu melihat

penyebab masalah yang diberitakan.

3. Membuat keputusan moral (Make moral judgement/evaluation) yaitu

penyelesaian apa yang disajikan untuk mejelaskan masalah atau nilai

moral apa yang dipakai untuk melegitimasi tindakan.

20

4. Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation) yaitu

penyelesaian apa yang ditawarkan utnuk mengatasi masalah. Elemen apa

yang yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan untuk

penyelesaian masalah.

Dari Pemaparan kerangka teori di atas maka digambarkan kerangka

konseptual dari penelitian ini berdasarkan teori Robert Entmen.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Skema Framing menurut Robert N. Entman

Framing

Seleksi isu

Penonjolan aspek tententu dariisu/berita

Problem IdentificationPeristiwa dilihatsebagai apa

(Diagnose Causes )Memperkirakansumber masalah

Moral EvaluationPenilaian atasPenyebab Masalah

Treatment RecommendationSaran PenanggulanganMasalah

BERITA

21

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan batasan yang jelas terhadap penelitian ini maka

penulis membuat definisi operasional guna memahami cakupan atau ruang

lingkup penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan definisi

operasional yang dijelaskan seperti berikut ini, yaitu :

1. Framing pada berita menurut Robert Entman mencakup pada seleksi isu

dan penonjolan pada aspek tertentu pada isu berita yang ada.

2. Problem Identification atau identifikasi masalah adalah elemen pertama

yang ditemukan dalam analisis framing. Ditahap ini awal sebuah berita

dikonstruksi sehingga dapat diteliti apa yang menjadi pokok masalah

terhadap sebuah isu,wacana,atau peristiwa yang diliput dapat diberitakan

dan dipahami oleh wartawan.

3. Diagnose Causes atau memperkirakan sumber permasalahan yaitu

bagaimana media cetak membingkai siapakah pelaku/actor yang

menyebabkan sebuah masalah timbul. Disini penyebab bisa berarti apa

(what) tetapi juga bisa menjadi aspek siapa (who).

4. Make Moral Judgment/evaluation atau keputusan moral yaitu elemen

framing yang digunakan untuk memberikan argument atas pendefinisian

yang telah dibuat,ketika ditemukan masalah dan penyebab masalah telah

ditentukan maka dibutuhkan argument yang kuat untuk mendukung

gagasan tersebut.

22

5. Treatment Recommendation atau menekankan penyelesaian yaitu

bagaimana seharusnya sebuah pesan moral bisa ditawarkan untuk

mengatasi masalah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif,pendekatan kualitatif yang berasal dari pendekatan interpretative

(subjektif). Penelitian sosial menggunakan format deskriftif kualitatif

bertujuan untuk menggambarkan,meringkas berbagai kondisi,berbagai

situasi,atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat

yang menjadi objek penelitian,dan berupaya menarik realitas itu

kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter,model,tanda,atau gambaran

tentang situasi dan kondisi atau fenomena tertentu (Bungin, Burhan. 2011 :

68).

Dengan menggunakan analisis framing berdasarkan pada teori

Robert Entman,analisis framing merupakan bagian dari analisis teks media

yang termasuk juga dalam analisis wacana. Dalam Analisis ini dapat

diungkap apa yang ada dibalik sebuah teks berita melalui beberapa tahap

framing yang dilakukan oleh media massa dengan mengkaji konteks

peristiwa secara seksama.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam

dua tahap besar yaitu yang pertama pada tahap tekstual dengan melihat

bagaimana wartawan menuliskan pemberitaan dan yang kedua tahap

23

framing yaitu bagaimana sebuah berita diframing sedemikian rupa

sehingga bisa menghasilkan opini publik seperti yang diharapkan oleh

media massa.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan April 2012 sampai dengan

Bulan Mei 2012 dengan mengumpulkan data-data berita terkait yang telah

diterbitkan pada Harian Kompas mulai 27 November 2010 sampai dengan

18 Desember 2010. Penelitian dilakukan di Kota Makassar.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian ini maka perlu dilakukan pengkajian dan

analisis terhadap fakta,peristiwa,dan data yang valid. Untuk itu peneliti

merasa perlu melakukan pengumpulan data yang dibagi atas data primer

dan data sekunder.

Data Primer yaitu melalui berita yang terkait satus keistimewaan

Yogyakarta yang dimuat pada Harian Kompas edisi 27 November

2010-18 Desember 2010.

Data sekunder yaitu data diluar berita/teks yang memiliki kaitan erat

dengan wacana yang diangkat, misalnya : Buku-buku,Hasil penelitian,

Opini,dan lain-lain.

4. Tekhnik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis

berdasarkan teori analisis Framing yang sesuai dengan teori Robert

Entman. Teori ini menekankan bahwa proses framing pada berita terdiri

24

atas 4 tahap yaitu Problem Identification,Diagnose Causes,Make Moral

Judgment/Evaluation, dan Treatment Recommendation.

25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi Dan Komunikasi Massa

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin

”Comunicatio”,istilah ini bersumber dari perkataan “Communis” yang berarti

sama. Komunikasi adalah pernyataan pesan antara orang yang menyampaikan

pesan yang disebut komunikator kepada orang lain yang menerima pesan

yang disebut komunikan. Komunikasi berarti proses penyampaian pesan atau

informasi oleh komunikator kepada komunikan (Effendy, Onong Uchjana.

2008 : 27).

Menurut Harold Lasswell,cara terbaik untuk menggambarkan

peristiwa komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Who

Says What In Which Channel To Whom With What Effect? Berdasarkan

definisi Lasswell ini dapat dijabarkan lima unsur komunikasi yang saling

berhubungan satu sama lain yaitu :

1. Komunikator/Sumber Pesan

Sumber adalah pihak yang memiliki inisiatif atau memiliki kebutuhan

untuk berkomunikasi. Sumber pesan dapat berupa individu,

kelompok,organisasi,perusahaan,atau bahkan suatu Negara. Kebutuhan

mengirim pesan itu bervariasi mulai dari memelihara hubungan yang

sudah dibangun,menyampaikan informasi hingga kebutuhan untuk

mengubah ideologi dan perilaku orang lain. Pengalaman pada masa lalu,

26

rujukan nilai, pengetahuan,persepsi.pola pikir,dan perasaan sumber pesan

akan mempengaruhi dalam merumuskan pesan tersebut.

2. Pesan

Pesan merupakan hal-hal apa yang dikomunikasikan oleh sumber

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal

yang mewakili perasaan,nilai,gagasan,atau maksud dari sumber tadi. Pesan

memiliki tiga komponen yaitu makna,simbol yang digunakan untuk

menyampaikan makna,dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol

terpenting adalah bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan objek

(benda),gagasan dan perasaan lisan maupun tulisan. Bahasa

memungkinkan kita berbagi pikiran dengan orang lain. Pesan juga dapat

dirumuskan secara nonverbal,misalnya melalui tindakan atau isyarat

anggota tubuh (acungan jempol,anggukan kepala,senyuman,tatapan mata,

dan lain-lain).

3. Saluran/Media

Alat yang digunakan sumber pesan untuk menyampaikan pesannya

kepada penerima. Saluran dapat merujuk pada bentuk pesan yang

disampaikan kepada penerima,apakah saluran verbal ataukah saluran

nonverbal. Saluran juga merujuk pada panyajian pesan,apakah secara

langsung (tatp muka),lewat media cetak atau elektronik.

4. Penerima/Receiver

Orang yang menerima pesan dari sumber pesan. Berdasarkan

pengalaman masa lalu,rujukan nilai,pengatahuan,persepsi,pola pikir dan

27

perasaan penerima pesan ini menerjemahkan/ menafsirkan seperangkat

simol verbal dan nonverbal yang ia terima menjadi gagasan yang ia dapat

pahami. Proses ini disebut decoding atau penyandian balik.

5. Efek/feed back

Merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan

tersebut,misalnya penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan

sikap/perilaku, perubahan keyakinan, dan lainnya.

Manusia sebagai mahkluk sosial tidak akan terlepas dari aktivitas

yang disebut dengan komunikasi. Proses yang terjadi selama komunikasi

itulah yang menjadi sumber pengetahuan akan informasi antar masyarakat

dalam suatu komunitas. Manusia yang aktif dalam berkomunikasi memiliki

perkembangan lebih cepat dibanding manusia yang tidak berkomunikasi satu

sama lainnya/berdiam diri saja. Disadari atau tidak segala aktifitas manusia

sebenarnya tidak pernah terlepas dari kegiatan komunikasi,baik komunikasi

dengan diri sendiri maupun komunikasi antar pribadi.

(Nurudin,2011 : 15) Fungsi utama dari komunikasi yang dikemukakan

Harold D. Laswell (1948) adalah sebagai berikut :

1. Penjagaan/pengawasan lingkungan (surveillance of the environment).

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk

menaggapi lingkungannya (correlation of the part of society in responding

to the environment).

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi sebelumnya ke genarasi

berikutnya (transmission of the social heritage).

28

(Effendy, Onong Uchjana. 2008 : 81-83) Komunikasi massa dapat

didefinisikan sebagai proses komunikasi yang ditujukan kepada khalayak

yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik

sehingga informasi yang sama dapat diterima secara serentak. Berikut adalah

karakteristik komunikasi massa,antara lain :

1. Komunikasi massa bersifat umum.

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa terbuka

bagi publik (umum),meskipun sifatnya terbuka dan umum tetap memiliki

batasan atau harus melewati proses penyaringan yang dilakukan oleh

sebuah lembaga yang terstruktur misalnya redaksi media cetak. Adanya

perkembangan dalam bidang teknik komunikasi memungkinkan jangkauan

yang lebih meluas pada masyarakat sehingga proses penyaringan berita

atau isu semakin diperketat,hal ini karena pada dasarnya masyarakat harus

dicerdaskan dengan informasi yang sesuai dengan fakta.

2. Komunikan bersifat heterogen.

Massa/khalayak yang terlibat dalam komunikasi massa terjadi diantara

orang-orang heterogen yang memiliki latar belakang budaya

berbeda,berasal dari wilayah yang berbeda,strata soaial yang

berbeda,pekerjaan dan kepentingan yang berbeda,standar pemikiran dan

pemikiran yang berbeda,serta hal-hal lainnya. Mereka disatukan oleh

minat dan kemungkinan kesamaan akan kebutuhan informasi,namun

kesamaan ini tidak serta merta menjadikan mereka terorganisasi pada

29

akhirnya,mereka akan tetap heterogen namun memiliki akses yang sama

pada informasi.

3. Media massa menimbulkan keserempakan.

Serempak yang dimaksud adalah keserempakan pada perolehan

informasi yang ada,misalkan pada berita yang beredar di media cetak,

secara serempak dan diwaktu yang sama mereka memperoleh informasi

atas isu/berita yang menjadi topik hangat dalam masyarakat/pemerintah.

Walaupun lokasinya tidak sama namun informasi yang mereka terima

adalaha sama bila didasarkan pada pemilihan akses untuk memperoleh

informasi tersebut.

4. Hubungan Komunikator –komunikan bersifat nonpribadi.

Dalam komunikasi massa hubungan antara komunikator dan

komunikan bersifat nonpribadi karena komunikan yang anonym dicapai

oleh orang-orang yang dikenal dalam peranannya yang bersifat umum

sebagai komunikator. Sifat nonpribadi ini timbul disebabkan teknologi dari

penyebaran massal dan sebagian lagi dikarenakan syarat-syarat bagi

peranan komunikator yang bersifat umum. Komunikasi dengan

menggunakan media massa berlangsung satu arah/one way

communication.

Dengan demikian maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa

itu sendiri adalah :

30

a). Komunikator

Komunikator dalam media massa bukanlah individu melainkan

sekelompok orang yang saling bekerjasama,walaupun ada yang dominan

namun perannya akan terbatasi oleh yang lainnya. Sekelompok orang ini

disebut organisasi, institusi, atau jaringan. Jadi apa yang disebut

komunikator dalam media massa itu adalah atas nama lembaga dan bukan

secara individu.

b). Media massa.

Media yang merupakan saluran yang menjadi jalur penyampaian informasi

dari sumber berita ke khalayak yang sudah melewati tahap-tahap penting

sehingga informasi yang sampai pada masyarakat tersebut benar-benar

berkualitas dan pantas untuk dipilih sebagai sumber yang tepat sebagai

informasi sebenarnya. Isi dari media massa bisa saja mempengaruhi atau

mengarahkan khalayak pembacanya untuk berpikir dan beropini sesuai

yang diharapkan media.

c). Informasi (pesan) massa

Tiap-tiap media massa memiliki kebijakan dalam mengatur informasi apa

yang layak dan tidak layak untuk disajikan. Karena keberagaman khalayak

yang menjadi konsumen berita maka media massa harus menjadi pelopor

dan bijaksana dalam memilih dan menyajikan informasi kepada

masyarakat demi membangun masyarakat yang cerdas. Media massa tidak

hanya menyajikan informasi begitu saja tetapi juga melakukan evaluasi

dan investigasi lanjutan.

31

d). Gatekeeper

John R. Bitthner mengistilahkan gatekeeper sebagai individu-individu atau

kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran

informasi (massa). Jika diperluas maknanya, gatekeeper diartikan sebagai

orang yang berperan penting dalam media massa sebagai pengendali

sumber informasi yang akan disebarkan pada khalayak (Nurudin, 2011 :

119).

e). Khalayak (publik)

Khalayak dalam media massa merupakan individu yang berbeda satu sama

lain baik dalam hal pemikiran maupun gaya hidup ,namun bisa saja

bereaksi pada pesan atau informasi yang sama.

(Nurudin, 2011 : 105) Menurut Hibeurt dan kawan-kawan,

khalayak/audience dalam komunikasi massa setidak-tidaknya ada lima

karakteristik sebagai berikut :

1. Khalayak/audience cenderung berisi individu-individu yang condong

untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan social

diantara mereka.

2. Khalayak/audience cenderung besar artinya tersebar secara luas dan

mendapat jangkauan dari media.

3. Khalayak/audience cenderung bersifat heterogen yaitu terdiri individu

yang berbeda.

4. Khalayak/audience cenderung anonym yaitu tidak saling mengenal satu

sama lainnya.

32

5. Khalayak/audience cenderung dipisahkan oleh jarak dan waktu,

dipisahkan oleh komunikator.

f). Umpan balik (feed back)

Dalam media massa umpan balik bersifat satu arah,artinya tidak terjadi

secara langsung satu sama lain dari komunikator kepada komunikan.

Umpan balik pada media cetak umumnya terjadi pada rubrik opini,surat

pembaca,dan lain-lainnya dimana umpan balik tersebut dapat berupa

kritikan dan saran yang tertulis menyangkut berita yang pernah di muat

media tersebut.

B. Jurnalistik,Pers,dan Surat Kabar

Jurnalistik secara etimologis berasal dari kata Journ, yang berasal dari

bahasa Latin “diurnal” yang berarti harian atau setiap hari,yang dalam istilah

bahasa Belanda menjadi “Journalistiek” atau bahasa Inggris “Journalism”.

Secara sederhana jurnalistik didefinisikan sebagai tehknik mengelola

berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya

kepada khalayak. Apa saja yang terjadi didunia apakah itu fakta peristiwa

atau pendapat yang diucapkan seseorang,jika diperkirakan akan menarik

perhatian khalayak,akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik untuk

disebarluaskan kepada masyarakat (Effendy, Onong Uchjana. 2008 : 95).

Dilihat dari bentuk dan pengelolannya,jurnalistik dibagi dalam tiga

bagian besar yaitu :

1. Jurnalistik media cetak (Newspaper dan Magazines jounalism).

2. Jurnalistik media elektronik audiktif (Radio broadcast journalism).

33

3. Jurnalistik media audiovisual (Television journalism).

Tujuan utama dari jurnalisme adalah menyajikan informasi yang

akurat dan terpercaya agar dengan informasi tersebut mereka dapat berperan

dalam membangun sebuah masyarakat yang bebas (Ishwara,Luwi. 2005 : 9).

Sekurang-kurangnya ada Sembilan prinsip jurnalisme yang harus

dikembangkan yaitu :

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.

Jurnalisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolute

atau filosofis,tetapi bias mengejar kebenaran dalam pengertian yang

prakstis. Wartawan harus bersikap transparan mengenai sumber-sumber

dan metode yang dipakai sehingga audience dapat menilai sendiri

informasi yang disajikan.

2. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat.

Bila wartawan harus menyediakan berita tanpa rasa takut atau

memihak,maka mereka harus memelihara kesetiaan pada masyarakat dan

publik yang lebih luas.

3. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi.

Wartawan mengandalkan diri pada disiplin professional untuk

memverifikasikan informasi sehingga sifatnya memang benar apa yang

diberitakan sesuai dengan fakta yang terjadi.

4. Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput.

34

Kebebasan adalah syarat utama dalam jurnalisme yang merupakan

landasan kepercayaan sehingga tidak terjadi keberpihakan pada elemen

tertentu.

5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas kepada

kekuasaan.

Prinsip ini menekankan pada pentingnya sebagai penjaga (watchdog),

sebagai wartawan wajib melindungi kebebasan sehingga tidak terjadi

pemamfaatan oleh pihak tertentu.

6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik.

Diskusi publik ini harus dapat melayani masyarakat dengan baik jika

mereka mendapatkan fakta dan bukan atas dasar prasangka.

7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan

relevan.

Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan ,bukan hanya sekedar

mengumpulkan audience tetapi lebih pada penyajian informasi yang sesuai

dengan apa yang diinginkan khalayak tanpa mengabaikan etika jurnalistik.

8. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif.

Menjaga berita agar tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal

mendasar yang merupakan kebenaran. Tidak menggelembungkan suatu

berita hanya sebagai sensasi tetapi benar-benar berita tersebut merupakan

peta bagi masyarakat untuk menentukan arah pemikirannya.

9. Wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya.

35

Setiap wartawan harus memiliki etika dan tanggungjawab moral terhadap

berita yang ditulisnya.

Pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan

anggota masyarakat akan penerangan,hiburan,dan keingintahuan terhadap

peristiwa yang telah dan akan terjadi disekitar mereka,karena itu pers harus

mengikuti perkembangan teknologi yang dicapai oleh dunia ilmu

pengetahuan dan teknologi (Abrar, Ana Nadhya,2011 : 8-9).

Pers memiliki fungsi-fungsi dalam masyarakat yang dijelaskan

sebagai berikut :

1. Sebagai media komunikasi, pers merupakan perpanjangan tangan dari

media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat

secara luas.

2. Sebagai lembaga sosial, pers merupakan bagian integral dari masyarakat

artinya pers merupakan bagain dari kehidupan masyarakat yang tidak

terpisah secara lembaga sehingga dapat terpengaruh oleh lembaga social

lainnya yang ada dalam masyarakat.

3. Sebagai prosuk informatika, pers merupakan tempat bagi khalayak atau

publik untuk memperoleh pengatahuan dan informasi serta menyediakan

ruang publik bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya,pers

berfungsi untuk menyajikan informasi dan berupaya mengurangi

kecemasan masyarakat dengan informasi yang disajikan.

36

4. Sebagai lembaga ekonomi, pers berhak untuk memperoleh keuntungan

melalui penjualan dan hasil iklan,pers diperbolehkan memperoleh

keuntungan untuk pemilik modal.

Surat Kabar (Koran) adalah media komunikasi massa yang diterbitkan

secara berkala dan selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi

dalam menyajikan tulisan berupa berita,feature,opini,tajuk rencana,dan

bentuk tulisan lainnya. Tujuan dari surat kabar adalah menyampaikan

sebanyak dan seakurat mungkin informasi-informasi penting serta terbaru

yang terjadi di sekitar masyarakat.

Topik yang menjadi berita bisa berupa masalah politik,kriminalitas,

olahraga,tajuk rencana,opini,dan lainnya. Surat kabar bisanya dicetak diatas

kertas yang berbiaya rendah sehingga ringan dan bisa dibuang dengan mudah.

Berdasarkan jenisnya berita dapat dibagi atas 2 yaitu :

1. Berita yang terpusat pada peristiwa (Event-centered News) yang khas

menyajikan peristiwa hangat yang baru saja terjadi. Gagasan utama adalah

bahwa sebuah topik belum tentu layak menjadi berita sebelum “terjadi”

sesuatu.

2. Berita yang berdasarkan pada proses (process-centered News) yang

disajikan adalah interpretasi tentang kondisi dan situasi dalam masyarakat

yang dihubungkan dengan konteks yang luas dan melampaui waktu. Berita

ini kerap muncul dihalaman opini berupa editorial,artikel,surat pembaca,

dan lain-lain.

37

Secara umum isi dalam surat kabar terbagi tiga yaitu berita (News),

Opini (Views),dan Iklan (Advertising), namun hanya berita dan opini yang

dikelompokkan sebagai hasil produk jurnalistik.

C. Konstruksi Realitas Sosial Media Massa

Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality)

pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Kedua pemikir ini menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan

interaksinya,yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, Burhan :

2007 : 189).

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas secara simultan

melalui tiga proses sosial yaitu :

1. Eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai hasil

produk manusia.

Eksternalisasi menurut Berger dan Luckmann yaitu bahwa produk-produk

sosial dari ekternalisasi manusia memiliki sifat yang sui generis

dibandingkan dengan konteks organism dan konteks lingkungan,manusia

harus terus menerus mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivitas

(Bungin, Burhan. 2011 : 84).

2. Objektivasi yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam intersubjektif yang

dilembagakan.

Objektivasi adalah kondisi yang berlangsung tanpa harus bertemu

muka,bias terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang

38

berkembang di masyarakat tanpa harus bertatap muka antar individu dan

pencipta produk sosial lainnya (Bungin, Burhan. 2011 : 84).

3. Internalisasi yaitu proses dimana individu mengidentifikasikan dirinya

dengan lembaga sosial atau oraganisasi sosial tempat individu itu menjadi

anggota didalamnya.

Realitas sosial media yang dikonstruksi oleh media dibagi atas dua

model yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Model Peta Analog yaitu model dimana realita sosial dikonstruksi oleh

media berdasarkan sebuah model analog sebagaimana suatu realitas itu

terjadi secara rasional. Realitas peta analog adalah suatu konstruksi realitas

yang dibangun berdasarkan konstruksi yang dilakukan oleh media

massa,misalnya analogi sebuah kejadian yang seharusnya terjadi,bersifat

rasional,dan dramatis akan cepat tersebar dan jangkauannya yang luas

akan memebentuk berbagai opini masyarakat.

2. Model Refleksi Realitas yaitu model yang merefleksikan suatu kehidupan

yang terjadi dengan merefleksikan kehidupan yang pernah terjadi di dalam

masyarakat. Menggambarkan pemandangan yang sedang terjadi

didepannya secara langsung dalam sebuah cerita,mengkonstruksi

pemikiran masyarakat dengan penggambaran yang terjadi disekitarnya.

Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi substansi

kelemahan dan melengkapi konstruksi soaial atas realitas yang terjadi

disekelilingnya,dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan

efek media. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media

39

massa,konsep sebaran media massa masing-masing media berbeda namun

pada dasarnya bersifat real-time.

Pada media cetak konsep real-time oleh media terdiri dari beberapa

konsep hari,minggu atau bulan,seperti terbitan harian,terbitan mingguan,dan

terbitan bulanan. Walaupun tertunda namun konsep aktualitas menjadi

pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh

berita tersebut (Bungin, Burhan. 2011 : 186).

Pada umumnya sebaran konstruksi media massa menggunakan model

satu arah (tidak terjadi feed back secara langsung) dimana media

menyodorkan informasi sementara konsumen/pembaca media tidak

mempunyai pilihan lain selain menerima informasi tersebut terutama pada

media cetak (Koran,majalah dan lainnya). Sedangkan pada media elektronik

misalnya radio bisa berlangsung dua arah,walaupun agenda setting konstruksi

masih didominasi oleh mediacetak.

Asumsi dasar dari Teori agenda setting adalah bahwa jika media

memberi tekanan pada suatu peristiwa maka media akan mempengaruhi

khalayak untuk menganggapnya penting jadi apa yang dinggap penting oleh

media maka penting juga bagi masyarakat.

Oleh karena itu apabila media massa memberi perhatian pada isu

tertentu dan mengabaikan yang lainnya akan memiliki pengaruh terhadap

pendapat umum. Asumsi ini merupakan hasil dari asumsi lain yang

menyatakan bahwa media massa memiliki efek yang sangat kuat terutama

40

karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar dan bukan dengan

perubahan sikap atau pendapat (Bungin, Burhan. 2007 : 281).

D. Studi Tentang Polemik Status Keistimewaan Yogyakarta

Aceh menjadi salah satu daerah istimewa awalnya pada tahun 1965

ketika pemerintah pusat kewalahan menghadapi pemberontakan Aceh yang

dipimpin Teungku Daud Beureuh karena digabung sebagai satu provinsi

dengan Sumatera Utara hingga akhirnya untuk meredam pemberontakan

akhirnya Aceh dilepaskan lalu dijadikan sebagai Provinsi Daerah Istimewa

Aceh. Keistimewaannya terletak pada agama penduduk Aceh yaitu

Islam,pendidikan dan hukum yang berlaku mengutamakan syariat Islam.

Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi istimewa

setelah Sultan Hamengku Buwono IX dan Rakyat Yogyakarta menyatakan

setia dan mendukung Kemerdekaan Indonesia. Melalui amanat pada tanggal 5

September 1945,baik Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alaman

VIII menyatakan untuk mendukung Indonesia dan bersedia bergabung

sebagai bagian dari wilayah Indonesia namun dengan kedudukan istimewa

tentunya.

Mereka menuangkan kesepakatan bersama pada 30 Oktober 1945

yang menegaskan wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Adikarto

bagian dari RI,bersifat istimewa dan keduanya menjadi kepala daerah wilayah

Yogyakarta dalam arti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,serta

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena itu keduanya sepakat

41

tidak perlu ada perantara pada waktu itu antara pemerintahan Yogyakarta

dengan pemerintahan pusat (Monarki Yogya Inkonstitusional?, 2011 : 6).

Sejak awal perjuangannya Kedua pemimpin wilayah yang menyatu

menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini tetap ingin mempertahankan

status keistimewaan Yogyakarta,proses pembentukan daerah istimewa bagi

Yogyakarta sempat berubah arah ketika KNI-Yogyakarta membuat konsep

maklumat dengan hanya menyebutkan Daerah Yogyakarta,namun konsep ini

disimpan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alaman VIII selama 5 hari

sebelum akhirnya ditandatangani setelah diubah kembali menjadi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai daerah istimewa juga sejalan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 sebab itu proses ini tidak diabaikan begitu saja dalam

mempertimbangkan penetapan dalam RUU keistimewaan Yogyakarta. Dalam

Undang-Undang No.3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta hingga saat ini belum dicabut selain itu terkait historisnya

keistimewaan Yogyakarta terletak pada status kepala Daerahnya yang terkait

dengan penguasa wilayah itu sejak dimasa lalu.

Secara Konstitusional Yogyakarta sebagai daerah istimewa dijamin

pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip (Monarki Yogya

Inkonstitusional?, 2011 : 14) sebagai berikut :

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil denganbentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang,dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistempemerintahannya Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yangbersifat Istimewa.”

42

Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana

sebenarnya status keistimewaan yang dimaksud. Draf RUU tentang

keistimewaan DIY sudah diserahkan ke DPRD dan masyarakat Yogyakarta.

Diharapkan segera disahkan namun justru menjadi polemik yang

berkepanjangan,ditambah lagi dengan pernyataan Presiden SBY pada saat

membuka Rapat terbatas di Istana Merdeka di Jakarta pada tanggal 26

November 2010 yang antaralain akan membahas RUU keistimewaan

Yogyakarta,seperti yang dikutip berikut ini (Monarki Yogya

Inkonstitusional? 2011 : 146) :

“Namun,Negara kita adalah Negara hukum dan demokrasisesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikankarena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan,baikdengan Konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi.”

Istilah demokrasi dan monarki yang dimaksudkan Presiden SBY telah

melukai hati rakyat Yogyakarta dan pernyataan tersebut sangat tidak

beralasan pada fakta dan pengalaman sejarah yang ada. Hal ini menjadi kesan

yang kuat bahwa politik telah menjadikan RUU keistimewaan Yogyakarta

sebagai ajang kealpaan pada aktualitas sejarah yang panjang,sikap yang sulit

dalam menentukan RUU ini menunjukkan bagaimana pemerintah kita dalam

menghargai sebuah aspirasi rakyat yang jelas setuju pada penetapan namun

tetap melakukan tarik ulur dalam mengambil keputusan. Polemik

keistimewaan Yogyakarta masih berlanjut hingga saat ini.

E. Studi Analisis Framing

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari

pendekatan analisis wacana khususnya untuk menganalisis teks. Akhir-akhir

43

ini konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu

komunikasi untuk menggambarkan proses seleksi aspek-aspek khusus sebuah

realita dalam media.

Analisis frame (bingkai) yaitu suatu tehnik analisis data dengan

melihat dan menemukan frame atau media package yaitu untuk melihat

sebuah persfektif yang digunakan untuk melakukan pengamatan,analisis,dan

interpretasi terhadap sebuah realitas sosial di masyarakat (Bungin, Burhan :

2011 : 167).

Penelitian dengan menggunakan analisis Framing sebelumnya sudah

pernah dilakukan dan beberapa penelitian dianggap relevan salah satunya

adalah penelitian yang dilakukan oleh Okto Harmansyah pada tahun 2010

yang berjudul Konstruksi Pemberitaan Program Nuklir Iran Pada Situs

Pemberitaan VOA Indonesia.com (Studi Analisis Framing). Penelitian ini

dilakukan untuk melihat bagaimana kemasan Situs VOA Indonesia.com

dalam krisis program Nuklir Iran, penelitian ini bersifat deskriptif analisis

dengan menggambarkan masalah yang sedang dihadapi dan selanjutnya

dijawab masalah tersebut yang diikuti penyajian data,data yang dianalisis

tersebut dengan menggunakan model framing yang sesuai dengan yang

dikembangkan Wiliam A.Gamson dan Andre Modigliani.

Penelitian lainnya yang juga dianggap relevan adalah penelitian yang

dilakukan oleh Anas Saparigau (E 31103008) pada tahun 2009 yang berjudul

Perbandingan Konstruksi Pemberitaan Kenaikan Harga BBM pada Media

Fajar dan Tribun TImur (Tinjauan Analisis Framing). Penelitian ini dilakukan

44

untuk melihat perbedaan bentuk pemberitaan yang dilakukan Harian Fajar

dan Tribun Timur dalam mengemas sebuah berita dan isu tentang peristiwa

naiknya harga BBM berdasarkan cara dan Ideology masing-masing

media,penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk mengkaji konsep berita

secara seksama.

Pengertian analisis framing Menurut Robert Entman seperti yang

dikutip (Eriyanto, 2008 : 67) adalah sebagai berikut :

“Proses seleksi dari berbagai aspek sosial realitas sehingga bagiantertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain.”

Rober Entman juga menyertakan penempatan informasi-informasi

dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih

besar dibandingkan sisi lainnya. Framing adalah cara bagaimana sebuah

peristiwa disajikan oleh media kepada publik,dengan menonjolkan pada

aspek terntentu maka khalayak akan terfokus pada hal tersebut dan tidak

mmperhatikan hal lainnya yang tidak di sorot oleh media.

Aspek terpenting dalam proses framing yang dilakukan oleh media

terutama wartawan yang menuliskan pemberitaan diabgia atas dua aspek

yaitu :

1. Memilih fakta atau realitas yang berdasarkan pada asumsi. Artinya

wartawan dalam memilih topik yang akan diberitakan tidak melihat

peristiwa secara perfektif,dalam fakta selalu mengandung dua

kemungkinan yaitu apa yang bias dipilih dan dianggap menarik dan apa

yang bias dibuang karena dianggap kurang menarik.

45

2. Menuliskan fakta yaitu berkaitan dengan bagaimana sebuah fakta atau

peristiwa dituliskan dalam bentuk berita yang akan disajikan kepada

masyarakat. Realitas yang disajikan secara menonjol atau lebih mencolok

memiliki kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan oleh khalayak

dalam memahami suatu realitas. Masyarakat cenderung memperhatikan

sebuah berita karena judul atau topik yang diberitakan sesuai dengan

keingintahuan mereka akan informasi tertentu.

Proses pemilihan fakta,bukan semata-mata sebagai bagian dari teknis

jurnalistik,tetapi juga politik pemberitaan. Yakni bagaimana dengan cara dan

strategi tertentu media secara tidak langsung telah mendefinisikan realitas

(Eriyanto. 2008 : 199).

TABEL 1. PERANGKAT FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN

Seleksi isu Aspek ini berhubungan dengan

pemilihan fakta. Dari realitas yang

kompleks dan beragam, aspek mana

yang diseleksi untuk ditampilkan?

Dari proses ini selalu terkandung di

dalamnya ada bagian berita yang

dimasukkan (included), tetapi ada

juga berita yang dikeluarkan

(excluded). Tidak semua aspek atau

bagian isu ditampilkan, wartawan

memilih aspek tertentu dari suatu isu.

46

Penonjolan aspek

Tertentu dari isu

Aspek ini berhubungan dengan

penulisan fakta. Ketika aspek tertentu

dari suatu peristiwa/isu tersebut telah

dipilih, bagaimana aspek tersebut

ditulis? Hal ini sangat berkaitan

dengan pemakaian kata, kalimat,

gambar, dan citra tertentu untuk

ditampilkan kepada khalayak.

Framing secara esensial menurut Robert N. Entman meliputi

penyeleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah menyeleksi beberapa

aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di

dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga

mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi

kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penyelesaian secara

bijaksana. Seperti yang dijelaskan dalam tabel konsepsi Robert N. Entman

(Eriyanto. 2008 : 188-189).

47

TABEL 2. TABEL KONSEPSI ROBERT N. ENTMAN

Define problems

(Pendefinisian masalah)

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?

Sebagai apa? Atau masalah apa?

Diagnose causes

(Memperkirakan masalah atau

sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa?

Apa yang dianggap sebagai penyebab

dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang

dianggap sebagai penyebab masalah?

Make moral judgement

(Membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk

menjelaskan masalah? Nilai moral apa

yang dipakai untuk melegitimasi atau

mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment recommendation

(Menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk

mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang

ditawarkan dan harus ditempuh untuk

mengatasi masalah?

48

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat berdirinya Harian Kompas

Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani,

beliau mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan

surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian

mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K. Ojong (1920-

1980) dan Jakob Oetama yang pada waktu itu sudah mengelola majalah

Intisari yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu dan

menjadikan Jakob Oetama sebagai editor in-chief pertamanya.

Sekitar dua tahun umur Intisari, Ojong dan Jacob menerbitkan

Kompas. Hubungan antara Intisari dan Kompas adalah saling

membantu,memiliki kantor yang sama dan wartawanpun merangkap.

Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat.Salah

satu alasannya, kata Frans Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang

Flores. Majalah Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Atas usul

Presiden Sukarno, namanya diubah menjadi Kompas, yang artinya pemberi

arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.

Setelah mengumpulkan tanda bukti 3000 calon pelanggan sebagai

syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28

Juni 1965. Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah

Jakob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah

49

Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit dengan empat

halaman dengan iklan yang hanya berjumlah enam buah. Seiring dengan

pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, Harian Kompas

saat ini dibagi menjadi tiga bagian (section), yaitu bagian depan yang memuat

berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, serta

bagian berita olahraga. Harian Kompas diterbitkan oleh PT.Kompas Media

Nusantara.

B. Visi,Misi dan Motto Harian Kompas

Visi Harian Kompas

Kompas memiliki visi yang merupakan hal yang ingin dicapai oleh

Kompas dalam keberadaannya sebagai media cetak. Adapun visi harian

Kompas yaitu “Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi

perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta

menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”.

Misi Harian Kompas

Misi merupakan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai dan

diwujudkan. Misi Harian Kompas adalah “mengantisipasi dan merespon

dinamika masyarakat secara profesional sekaligus member arah pada

perubahan (trendsetter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi

yang berbobot dan terpercaya”.

Motto harian Kompas

Harian Kompas mengemban motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”.

Motto ini merupakan hasil pilihan dan perenungan yang matang,timbul dari

50

keprihatinan dan penghargaan atas nasib hati nurani rakyat yang pada saat itu

tersumbat akibat dimanipulasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Harian Kompas menganut falsafah bahwa seluruh kegiatan yang akan

diambil harus didasarkan pada nilai-nilai,dan dengan mengikuti nilai-nilai

dasar tersebut fungsinya adalah memuaskan keinginan pembaca untuk

memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adapun nilai-nilai yang dianut Harian Kompas adalah :

Mengutamakan watak baik

Profesionalisme

Semangat kerja Tim

Berorientasi kepada kepuasan pelanggan/Konsumen (Pembaca,pengiklan,

Mitra kerja,dan penerima proses berikutnya)

Tanggungjawab sosial

C. Struktur Organisasi Harian Kompas

Pemimpin Umum

Wakil pemimpin Umum

Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab

Wakil Pemimpin Redaksi

Redaktur senior

Redaktur Pelaksana

Wakil Redaktur pelaksana

Sekretaris redaksi

: Jacob Oetama

: Agung Adiprasetyo, St. Sularto

: Ricand Bagun

: Trias Kuncahyono,Taufik M.

Mihardja.

: Ninok Leksono

: Budiman Tarunedjo

: Andi Suruji,James Luhulima

: Retno Bintarti, M. Natsir

51

(Sumber : Harian Kompas edisi Sabtu,28 November 2010).

D. Metode Penelitian.

Metode dalam penelitian ini merupakan cara untuk melihat bagaimana

peneliti dalam menggambarkan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan

secara analisis data. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui

pendekatan kualitatif dengan data yang terdiri atas data primer dan data

sekunder.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk

menjelaskan fenomena yang terjadi disekitarnya. Pendekatan kualitatif juga

menggunakan semua pandangan filsafat yang digunakan pada penelitian

Kuantitatif,tentu saja dengan bentuk penafsiran yang sesuai dengan

kepentingan fenomologi,hal mana juga dilakukan oleh positivisme terhadap

paradigma kuantitatif ketika menafsirkan filsafat yang mendasarinya (bungin,

Burhan. 2011 : 5).

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah

metode analisis framing berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Robert N.

Entman,dimana metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian

pada struktur isi sebuah berita. Pada dasarnya framing (pembingkaian) adalah

sebuah intrumen metode penelitian yang dipakai untuk melihat bagaimana

sebuah media mengkonstruksi wacana/realita social menjadi berita.

Melalui framing,publik/khalayak diarahkan untuk melihat hanya dari

satu sisi berita saja tanpa kesempatan untuk melihat sisi lainnya,

publik/khalayak terpengaruh untuk mengabaikan begitu saja hal lainnya

52

karena media mempengaruhi mereka hanya melihat topik yang sering

dimunculkan dalam berita.

Anggapan dasarnya adalah isu yang ditonjolkan dalam berita oleh

media mendapatkan ruang yang lebih luas dan lebih layak dipertimbangkan

oleh publik pembaca. Dengan kata lain publik/khalayak digiring perhatiannya

pada titik tertentu untuk menciptakan persepsi hanya pada isu yang menonjol

dengan mengabaikan sisi lainnya.

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kumpulan berita

menyangkut tentang polemik status keistimewaan Yogyakarta yang

kembali menjadi perbincangan setelah dipicu oleh pernyataan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat terbuka di Istana Negara

pada tanggal 26 November yang dianggap menyinggung status

keistimewaan Yogyakarta yang terbit pada Harian Kompas selama bulan

November 2010 hingga 18 Desember 2010.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

adalah :

1. Studi dokumenter yaitu data unit analisis dengan cara mengumpulkan

data dari bahan-bahan tertulis pada Harian Kompas yang memuat

tentang pemberitaan polemik yang kembali banyak diperbincangkan

setelah pernyataan Presiden SBY yang dianggap menyinggung status

keistimewaan Yogyakarta.

53

2. Studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data melalui literatur dan

sumber bacaan lainnya yang berhubungan dan relevan dalam

mendukung penelitian. Dalam hal ini penelitian kepustakaan dilakukan

dengan membaca buku-buku,literatur,serta tulisan yang berkaitan

dengan masalah yang dibahas.

C. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini memusatkan pada penelitian Kualitatif deskriptif dengan

menggunakan perangkat analisis isi memakai metode analisis framing.

Dalam penelitian ini, setiap unit berita yang terkait diuraikan sesuai

dengan analisis framing menurut gambaran Robert N.Entman yaitu terdiri

atas Defining Froblem (menjelaskan masalah yang sedang

terjadi),Diagnose Causes (siapa yang menjadi penyebab masalah yang

terjadi), Make Moral Judgment (pesan moral apa yang diperoleh dari

peristiwa yang terjadi) dan Treatment Recommendation (Jalan keluar yang

disajikan atau bisa diperoleh dari masalah yang terjadi) setelah diuraikan

lalu dilanjutkan dengan pembahasan berita secara keseluruhan dengan

kutipan-kutipan berita yang terkait masalah yang sedang terjadi. Setelah

itu hasil pembahasan dibuat kesimpulan dalam tabel 3 yang merupakan

hasil frame dari isi pemberitaan.

54

TABEL 3. Frame Isi Pemberitaan

Defining Problem ???

Diagnose Causes ???

Make Moral Jadgment/Evaluation ???

Treatment Recomendation ???

55

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Hasil Penelitian

Edisi : Minggu, 28 November 2010

Judul : Sultan : Pemerintahan DIY Bukan Monarki

Rubrik : Umum

Define Problem. Pernyataan Presiden SBY tentang sistem monarki dan

demokrasi dianggap telah menyinggung keistimewaan Yogyakarta, Sultan

dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintahan Yogyakarta bukanlah monarki

karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku,sesuai dengan kutipan teks

berita berikut ini :

“Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan,sistempemerintahan di Provinsi DIY tidak berdasarkan sistem monarki. Meski SultanHB X juga menjabat Gubernur,hal ini ditempuh sesuai acuan yang berlaku.”

Diagnose Causes. Sultan Hamengku Buwono X menyatakan

Pemerintahan DIY bukan Monarki hal ini untuk menanggapi pernyataan

Presiden SBY pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana kepresidenan

Jakarta. Seperti kutipan teks berita dibawah ini :

“Saya tidak tahu dengan sistem Monarki yang dimaksud pemerintahpusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya denganprovinsi-provinsi yang lain,sesuai dengan Undang-Undang Dasar,UU,danperaturan pelaksanaannya.”

“Didalam draf RUUK pemerintah,Sultan dan Paku Alaman ada dalaminstitusi Parardyha yang mendapatkan hak imunitas,ini berarti tidak bisadijangkau hukum,apakah itu tidak bertentangan dengan konstitusi? Apakah ituDemokratis atau malah Monarki?”

56

Make Moral Judgement. Dalam pernyataan Sultan Hamengku

Buwono X bahwa dalam demokratisasi harus ada dialog dengan masyarakat

yang didasari kejujuran dan ketulusan,berikut kutipan isi teks beritanya :

“Sultan HB X menyatakan,dalam proses demokratisasi,harus adadialog dengan masyarakat yang didasari ketulusan dan kejujuran. Dengandemikian,masyarakat menjadi objek dalam proses demokratisasi.”

Treatment Recommendation. Terkait dengan pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kompas merekomendasikan berdasarkan

pernyataan Sultan Hamengku Buwono X,agar hal itu harus ditanyakan kepada

rakyat karena rakyatlah pemegang kedaulatan. Berikut kutipan teks beritanya :

“Jangan sekedar melihat demokratis atau tidak demokratis hanya padaaspek prosedural. Karena bicara aspek penetapan atau pemilihan,haksepenuhnya menentukan itu adalah pada masyarakat bukan saya.”

Edisi : Selasa, 30 November 2010

Judul : Penduduk DIY Akan Melawan

Rubrik : Headline

Define Problem. Penduduk DIY yang mendukung keistimewaan

Yogyakarta pro-penetapan merasa marah dan akhirnya memutuskan

melakukan perlawanan,berikut kutipan teks beritanya :

“Pendukung keistimewaan Yogyakarta pro-penetapan marah danbertekad melakukan perlawanan politik secara massif terhadap pemerintahpusat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh memaksakankonsep pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dalamrancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.”

Diagnose Causes. Pendukung keistimewaan Yogyakarta yang pro pada

penetapan bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat

57

jika Presiden SBY tetap memaksakan konsep pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dalam RUUK DIY, seperti kutipan teks berita berikut :

“Pendukung pro penetapan siap menggelar sidang rakyat untukmenetapkan sendiri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam sebagaigubernur dan Wakil Gubernur DIY.”

Make Moral Judgement. Pernyataan Ketua Duta Sawala Dewan

Musyawarah Adat Tatar Sunda Eka Santosa bahwa proses pengangkatan

Sultan HB X menjadi Gubernur merupakan kearifan lokal,berikut kutipan

beritanya :

“Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kesepuhan Masyarakat AdatTatar Sunda Eka santosa mengatakan proses pengangkatan Sultan HamengkuBuwono X menjadi Gubernur oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan untuk

menyepakati penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan

Paku Alam sebagai Wakil Gubernur karena mayoritas fraksi di DPR juga

sepakat,berikut kutipan teks beritanya :

“Mayoritas fraksi di DPR pun menyepakati penetapan SultanHamengku Buwono X dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi DIY. Selain diinginkan rakyat,konstitusi juga telah menjaminkeistimewaan sebuah daerah sehingga penetapan Sultan dan Paku Alamsebagai kepala daerah bukanlah bentuk monarki politik.”

Edisi : Rabu, 1 Desember 2010

Judul : Salah Paham Soal Yogyakarta

Rubrik : Headline

Define Problem. Pernyataan Presiden SBY dianggap sebagai

kesalapahaman pengertian para pihak yang mendengarnya karena itu Presiden

akan menjelaskan mengenai pernyataannya tersebut,seperti yang diungkapkan

58

oleh Juru bicara kepresidenan,Julian Aldrian Pasha. Berikut kutipan teks

beritanya :

“Juru Bicara kepresidenan Julian Aldrian Pasha mengakui,adakesalapahaman pengertian para pihak yang mendengarkan pernyataanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta. Karena itu,Presiden akan menjelaskan pernyataannya itu.”

Diagnose Causes. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrian Pasha

mengakui adanya kesalapahaman pengertian dari pihak-pihak yang

mendengarkan pernyataan presiden SBY tentang keistimewaan Yogyakarta,

seperti dalam kutipan teks berita berikut :

“Presiden berkehendak dalam proses pembentukan RancanganUndang-Undang tentang Keistimewaan DIY memaksimalkan keistimewaandaerah itu,yakni dalam bidang adat dan budaya. Namun,banyak pihak yangmenanggapi secara keliru pernyataan Presiden itu. Julian menilai banyakpersepsi dan penerjemahan pernyataan Presiden yang tak tepat oleh berbagaikalangan,beberapa hari ini. Oleh karena itu Presiden akan memberikanpenjelasan mengenai hal itu.”

Make Moral Judgement. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahfud MD di Jakarta, untuk menyelesaikan perbedaan pandangan

menyangkut keistimewaan Yogyakarta adalah membicarakannya antara

pemerintah dan pemangku kepentingan di Yogyakarta karena keduanya

memiliki pandangan Konstitusional yang harus dihormati,berikut kutipan teks

beritanya :

“Saya hanya ingin mengatakan,dua-duanya memiliki pandangankonstitusional yang harus dihormati, Silahkan diperdebatkan di parlemen.”

Treatment Recommendation. Kompas menyarankan agar pemerintah

tidak lagi membuat persoalan baru yang tidak perlu terkait dengan

59

keistimewaan Yogyakarta seperti pernyataan Wakil Ketua MPR Lukman

Hakim Saifudin yang dikutip dalam teks berita berikut ini :

“Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin berharap pemerintah takmembuat persoalan baru yang tidak perlu terkait keistimewaan Yogyakarta.Pemerintah sudah memiliki banyak persoalan yang harus segeradiselesaikan.”

Edisi : Kamis, 2 Desember 2010

Judul : Dengarkan Aspirasi Rakyat

Rubrik : Headline

Define Problem. Rakyat ingin aspirasinya didengarkan oleh Presiden

SBY dan Pemerintah pusat karena Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah

untuk kepentingan rakyat,berikut kutipan teks beritanya :

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah pusat dimintamendengarkan aspirasi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang tentang keistimewaan DIY adalah untuk kepentingan rakyatYogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Diagnose Causes. Ratusan pendukung penetapan Gubernur dan Wakil

Gubernur DIY yang tergabung dalam berbagai elemen akhirnya melakukan

unjuk rasa didepan Gedung DPRD DIY agar aspirasinya didengarkan, selain

itu mereka menolak konsep Parardhya karena dianggap tidak cocok dan tidak

bisa diterima,berikut kutipan teks beritanya :

“Ratusan pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIYsebagai bagian dari keistimewaan DIY,yang tergabung dalam berbagai elemenseperti Paguyuban Dukuh DIY Semarsemboga,Paguyuban Kepala Desa danPerangkat Desa Se-DIY Ismaya,Gerakan Semesta Rakyat Yogya,KawuloNgayogyakarta Hadininggrat,dan warga lainnya berunjuk rasa di gedungDPRD DIY.”

“Mereka menolak konsep Parardhya dan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur DIY dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan

60

Yogyakarta versi Pemerintah. “Konsep itu tidak cocok dan tidak bisa diterima“,kata Sukiman.”

Make Moral Judgement. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin

di Jakarta menyatakan perlu kearifan dari pemerintah agar tidak terjadi iritasi

persoalan yang tidak perlu,berikut kutipan teks beritanya :

“Perlu kearifan dari Pemerintah agar tak ada iritasi persoalan yangtak perlu. Waktunya tidak tepat jika Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilihlangsung oleh rakyat.”

Treatment Recommendation. Kompas menyarankan agar Pemerintah

perlu mendengarkan aspirasi rakyat secara jernih karena itu perlu dilakukan

dialog secara langsung antara pemerintah pusat dengan tokoh masyarakat dan

masyarakat di Yogyakarta sebagai bagian dari rakyat Indonesia,hal ini sesuai

dengan pernyataan Achiel dalam kutipan teks berita berikut ini :

“Untuk bisa mendengarkan secara jernih aspirasi rakyat DIY,Presidenbisa berdialog langsung dengan rakyat dan tokoh masyarakat di DIY. DPRdan Menteri Dalam Negeri juga bisa bertemu dengan rakyat DIY. Jika masihmeragukannya,referendum untuk mengetahui kemauan rakyat DIY bisa sajadilakukan.”

Kompas merekomendasikan agar pemerintah menyepakati penetapan

karena mekanisme penetapan tidak bertentangan dengan demokrasi sesuai

dengan pernyataan dari Mantan Ketua Tim Kerja DPD yang membahas

penyusunan RUU Keistimewaan DIY Paulus Yohanes Sumino,berikut kutipan

teks beritanya :

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanismepenetapan tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena itu,seharusnyapemerintah menyepakati penetapan kepala daerah sebagai salah satukeistimewaan Yogyakarta.”

61

Edisi : Sabtu, 4 Desember 2010

Judul : Sikap Pemerintah disesalkan

Rubrik : Headline

Define Problem. Masyarakat menyesalkan sikap pemerintah yang tetap

mengusulkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK

DIY,berikut kutipan teks beritanya :

“Berbagai elemen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta,menyesalkan sikap pemerintah yang tetap mengusulkan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.”

Diagnose Causes. Berbagai elemen masyarakat merasa kecewa dan

menyesalkan sikap pemerintah yang tetap pada keputusan untuk mengajukan

dalam draf RUUK DIY tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

seperti ungkapan Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Laksana dalam kutipan teks

berita berikut ini :

“Kami menyesalkan sikap pemerintah yang berbeda dengan aspirasirakyat DIY. Akan tetapi,kami menghormati pilihan yang diambil pemerintahitu.”

Make Moral Judgement. Kompas menjelaskan hubungan antara

antara Presiden dan Sultan Hamengku Buwono X dalam keadaan yang baik-

baik saja. Media terkesan mengadu domba terkait perdebatan seputar posisi

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang semakin memanas,dalam pernyataan

Presiden SBY seperti kutipan dari teks berita berikut :

“Saya dengan Pak Sultan enggak ada apa-apa,diadu-adu ,senengan-nya media. Saya menghormati Pak Sultan. Beliau juga menghormati saya.Itulah,tetapi jadi berita terus. Ya, kita harus sabar Pak Sultan.”

62

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar Sultan

HB dan Paku Alam tetap menjadi orang nomor satu dan dua di DIY yang lebih

tinggi dari Gubernur,hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi,berikut kutipan teks beritanya :

“Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzy seusai penganugrahanpenghargaan menegaskan lagi, Pemerintah mengusulkan Sultan HB dan PakuAlam tetap menjadi orang nomor satu dan dua di DIY. Mereka lebih tinggidaripada Gubernur.”

Edisi : Senin, 6 Desember 2010

Judul : Negara Akui Keistimewaan

Rubrik : Headline

Define Problem. Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia

terbentuk oleh sekumpulan daerah dengan beragam latar belakang oleh kerena

itu sejak awal Negara mengakui keistimewaan daerah-daerah yang diakui

konstitusi,berikut kutipan teks beritanya :

“Sebagai Negara Kesatuan. Republik Indonesia terbentuk olehsekumpulan daerah dengan beragam latar belakang pembentukannya. Olehkarena itu sejak awal pendiri negeri ini mengakui adanya kekhususan ataukeistimewaan daerah-daerah yang diakui konstitusi. Sampai saat inikeistimewaan itu tetap berlangsung.”

Diagnose Causes. Pendiri Negeri ini mengakui adanya keistimewaan

daerah-daerah yang diakui secara konstitusi dan tidak menutup kemungkinan

akan ada daerah istimewa yang baru lagi dengan memperhatikan berbagai

faktor sejarah dan asal-usul,dan kepentingan rakyat . Seperti dalam kutipan

teks berita berikut ini :

“Bahkan,diingatkan dengan memperhatikan berbagai faktor sejarah,asal-usul,dan kepentingan kesejahteraan rakyat,bisa saja ada daerah khususatau istimewa baru di Indonesia,melengkapi daerah yang ada saat ini.”

63

Make Moral Judgement. Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera DIY Ahmad Sumiyanto menganggap wajar jika Sultan dan Paku

Alam yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

karena mereka dicintai oleh masyarakat Yogyakarta,berikut kutipan teks

beritanya :

“Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DIY Ahmad Sumiyantomenuturkan,apabila dirunut dari sejarah,wajar jika Sultan dan Paku alamyang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Itu bestvalue menurut kultur DIY. Masyarakat DIY menginginkan itu. Sultan dicintairakyat Yogya. Di situlah arti demokrasi.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar

menyetujui penetapan karena hal itu merupakan aspek yang tersisa dalam

kaitan keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan pernyataan Fajrul Faalaq,

berikut kutipan teks beritanya:

“Satu-satunya aspek dari DIY yang tersisa terkait dengankeistimewaannya ialah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersifatturun-temurun.”

Edisi : Kamis, 9 Desember 2010

Judul : Warga Dukung Penetapan

Rubrik : Headline

Define Problem. Sebagian besar warga setuju pada penetapan dan

menolak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,hal ini seperti kutipan teks

berita berikut ini :

“Sejumlah elemen masyarakat,parlemen,dan tokoh partai politik diDaerah Istimewa Yogyakarta,secara serentak menyatakan sikap,bahkan turunkejalan. Mereka menyerukan dukungan terhadap penetapan Sultan HamengkuBuwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.”

64

Diagnose Causes. Demi ikut memperjuangkan dan menyatakan

dukungan terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Ketua

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di Yogyakarta Gusti Bendoro

Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo memutuskan mundur dari

jabatannya,berikut kutipan teks beritanya :

“Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di Yogyakarta GustiBendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumokan mundur dari jabatannya.Putra Sultan Hamnegku Buwono IX ini menegaskan dirinya ikutmemperjuangkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam RUUKeistimewaan DIY.”

Make Moral Judgement. Keputusan mundur yang disampaikan Gusti

Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dilakukan karena ia turut

memperjuangkan penetapan dan demi membela harga diri dan martabat Sultan

Hamengku Buwono IX,berikut kutipan teks beritanya :

“Saya memperjuangkan penetapan karena saya membela harga diridan martabat Bapak (Sultan Hamengku Buwono IX).”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar

pemerintah menerima aspirasi rakyat untuk tidak melakukan pemilihan kepala

daerah di Yogyakarta,karena berdasarkan sejarahnya maka pemerintah tidak

perlu ragu untuk memasukkan pasal penetapan Gubernur dan Wakil

gubernur,berikut kutipan teks beritanya yang sesuai dengan pernyataan Sri

Suryani :

“Berdasarkan kesejarahan DIY,tidak perlu ragu memasukkan pasalpenetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam dalam RUUKeistimewaan Yogyakarta.”

65

Edisi : Sabtu, 11 Desember 2010

Judul : Setgab Terpecah Soal Yogyakarta

Rubrik : Headline

Define Problem. Setgab ternyata terpesah dalam menyikapi Rancangan

Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta,berikut kutipan teks beritanya :

“Enam partai politik anggota sekretariat gabungan partai politik

Pendukung Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ternyata terpecah

mengikapi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.”

Diagnose Causes. Perpecahan Setgab soal Yogyakarta terungkap dalam

pernyataan yang dikemukakan para pemimpin secara terpisah, ada yang setuju

dan mendukung penetapan sesuai dengan keinginan warga Yogyakarta dan ada

yang memilih untuk menunggu RUU keistimewaan diserahkan kepada

DPR,berikut kutipan teks beritanya :

“Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa,Partai Demokrat akan mendukung keputusan pemerintah terkait RUUKeistimewaan Yogyakarta,termasuk jika diputuskan pengisian posisi Gubernurdan Wakil Gubernur Yogyakarta dengan mekanisme pemilihan langsung.”

“Namun anggota setgab yang lain bersikap berbeda. Mahfud Siddiq,Wakil Sekjen PKS,mengatakan partainya menyesuaikan diri dengan keinginanwarga Yogyakarta yang menginginkan Penetapan. Sekretaris Fraksi PPPM Romahurmuziy menyatakan PPP mendukung penetapan. Golkar menurutketua DPP Partai Golkar Proyo Budi Santoso,akan mempertahankankeistimewaan Yogyakarta.”

“Dua Parpol,PAN dan PKB masih menunggu RUU KeistimewaanYogyakarta diserahkan kepada DPR.”

Make Moral Judgement. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat

Syarifuddin Hasan menyatakan ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan

66

termasuk yaitu menghormati keistimewaan Yogyakarta dan aspirasi warga

Yogyakarta,berikut kutipan teks beritanya :

“Seusai pertemuan kamis malam,anggota Dewan Pembina PartaiDemokrat yang juga Menteri koperasi dan Usaha Kecil menengah SyarifuddinHasan menyatakan,ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu.Pertama,Setgab menghormati keistimewaan Yogyakarta. Kedua,sesuaikonstitusi,setiap kepala daerah dan kepala Pemerintahan dipilih secarademokratis. Ketiga,Komunikasi dengan rakyat Yogyakarta harusditingkatkan.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan untuk

menolak konsep Gubernur utama karena Gubernur DIY harus cuma satu saja

sesuai dengan aspirasi rakyat Yogyakarta selama ini,berikut kutipan teks

beritanya :

“Namun sejumlah elemen masyarakat DIY menolak konsep Gubernurutama. Gubernur DIY cukup satu saja yang dingkat dari mekanisme penetapansesuai aspirasi rakyat.”

Edisi : Minggu 12 Desember 2010

Judul : Kalla : Pemerintah Yogyakarta Demokratis

Rubrik : Umum

Define Problem. Pemerintahan Yogyakarta dianggap tidak sesuai

dengan sistem pemerintahan yang demokratis,padahal selama ini sistem

pemerintahan di Yogyakarta sudah berjalan dengan baik,seperti pernyataan

Yusuf Kalla yang dikutip dalam teks berita berikut ini :

“Keistimewaan DIY harus dijaga. Apalagi,selama ini pemerintah DIYsudah berjalan demokratis.”

Diagnose Causes. Pemerintahan Provinsi DIY dibawah kepemimpinan

Sultan Hamengku Buwono X amat merakyat dan itulah

keistimewaannya,berikut kutipan teks beritanya :

67

“Menurut Kalla,Pemerintahan Provinsi DIY dibawah kepemimpinan

Sultan Hamengku Buwono X amat merakyat,itulah keistimewaan Yogyakarta.”

Make Moral Judgement. Warga Papua terkejut karena ternyata DIY

diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat,berikut kutipan teks beritanya :

“Menurut Yopi warga Papua terkejut karena ternya DIY sebagai“Anak Sulung” Negara Kesatuan Republik Indonesia pun diperlakukan tidakadil oleh pemerintah pusat. Apabila hal itu dibiarkan,daerah lain juga bisatidak dihargai pusat.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar

elemen pendukung keistimewaan Yogyakarta bersikap tegas dalam perjuangan

mereka,seperti yang dikutip dalam teks berita berikut ini :

“Prabukusumo minta seluruh elemen masyarakat pendukungkeistimewaan tegas bersikap terkait penetapan Gubernur dan Wakil gubernur .Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo Sukirman menegaskanperjuangan keistimewaan DIY tidak akan pernah berhenti.”

Edisi : Senin, 13 Desember 2010

Judul : Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna

Rubrik : Headline

Define Problem. Masyarakat menunjukkan dukungannya akan

penetapan sebagai keistimewaan Yogyakarta akan menghadiri sidang

Paripurna di kantor DPRD DIY. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat

perlu mendengarkan aspirasi rakyat. Seperti dalam kutipan teks berita berikut

ini :

“Ribuan warga Yogyakarta diperkirakan akan menghadiri SidangParipurna DPRD DIY yang akan menetapkan Sultan Hamengku Buwono Xdan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.”

68

Diagnose Causes. Ribuan orang yang meghadiri rapat paripurna

kemungkinan mencapai 10.000 orang sesuai dengan pernyataan Pemimpin

Gerakan Rakyat Mataram (GERAM) Widihasto Wasana ,berikut kutipan teks

beritanya :

“Berbagai elemen warga akan menghadiri rapat paripurna itu.Jumlahnya kemungkinan bisa mencapai 10.000 orang.”

“Widihasto menambahkan bukan hanya warga DIY yang akan turutdalam aksi itu,melainkan juga warga luar Yogyakarta yang berdomisili di DIY.Mereka sudah menyatakan akan ikut serta.”

Make Moral Judgement. Walikota Yogyakarta Herry Zudianto

mengibarkan berdera Merah Putih setengah tiang sebagai wujud

keprihatinan,berikut kutipan teks beritanya :

“Walikota Yogyakarta Herry Zudianto dikediaman pribadinyamengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang sebagai wujud keprihatinanbahwa masalah RUU Keistimewaan DIY ini telah menimbulkan gejalaperpecahan bangsa Indonesia.”

Treatment Recommendation. Kompas menganjurkan agar Polemik

segera dihentikan dengan memilih persatuan,seperti dalam pernyataan Surya

Paloh yang dikutip dalam teks berita berikut ini:

“Agar Polemik bisa dihentikan, kalau memang daerah istimewa lebihmenjamin persatuan, ya sebaiknya dipilih persatuan.”

Edisi : Selasa, 14 Desember 2010

Judul : Yogyakarta Tentukan Sikap

Rubrik : Headline

Define Problem. Sikap pemerintah yang tidak juga mengesahkan

RUUK DIY yang berdasarkan aspirasi rakyat adalah memilih penetapan dan

menentang pemilihan membuat rakyat Yogyakarta menetapkan sikap dengan

69

datang ke DPRD untuk menyaksikan rapat Paripurna,seperti kutipan dalam

teks berita berikut :

“Puluhan ribu warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tumpahruah di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Massa tidaktertampung dihalaman DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan Malioboro,Yogyakarta.”

Diagnose Causes. Rakyat Yogyakarta menetapkan sikap dengan datang

ke DPRD untuk menyaksikan rapat Paripurna,dimana dalam rapat tersebut

dihasilkan keputusan untuk mendukung dan mengusulkan penetapan,berikut

kutipan teks beritanya :

“Warga menyaksikan rapat paripurna DPRD Provinsi DIY yangmenghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan HamengkuBuwono dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan WakilGubernur DIY.”

Make Moral Judgement. Menurut Menteri Koordinator Politik,

Hukum,dan Keamanan Djoko Suyatno bahwa proses demokrasi harus

dihormati,berikut kutipan teks beritanya :

“Pembahasan RUU Keistimewaan DIY tak mengabaikan keutuhanNKRI,UUD 1945 ,dan tidak boleh mengingkari keistimewaan DIY. “Kitahormati proses demokrasi dengan baik,” katanya. Aspirasi dimasyarakat pastiakan ditangkap dengan baik oleh Pemerintah.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar

pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme pemilihan

oleh DPRD bukan pemilihan langsung,sesuai dengan pernyataan Menteri

Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dikutip dalam teks berita berikut ini :

“Pemerintah mengusulkan pengisian Gubernur dan Wakil GubernurDIY melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD bukan pemilihan langsung.Pengisian jabatan itu diatur dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang disusunpemerintah.”

70

Edisi : Rabu, 15 Desember 2010

Judul : Warga Kecewa Tanggapan Pusat

Rubrik : Headline

Define Problem. Warga merasa kecewa dengan tanggapan pemerintah

pusat yang mengabaikan aspirasi warga Yogyakarta dalam pengambilan

keputusan dalam RUUK DIY,seperti kutipan teks berita berikut ini :

“Warga pendukung penetapan Gubernur dan Wakil GubernurDIY,sebagai wujud keistimewaan DIY,kecewa dengan sikap pemerintah pusatyang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat DIY. Mereka kecewa karena aksiwarga DIY mendukung penetapan itu tidak dianggap cukup oleh pemerintahterutama Menteri Dalam Negeri.”

Diagnose Causes. Komentar Mendagri telah menimbulkan kekecewaan

yang besar bagi warga DIY,hal ini seakan memperjelas bahwa pemerintah

pusat memang akan mengabaikan aspirasi warga Yogyakarta. Berikut ini

pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi dalam kutipan teks berita berikut ini :

“Unjuk rasa senin lalu tidak mewakili aspirasi rakyat DIY secarakeseluruhan. Ia yakin tidak seluruh penduduk DIy,yang berjumlah 3,5juta,sepakat dengan penetapan itu.”

Make Moral Judgement. Ketua Gerakan Semesta Rakyat Jogja

Sunyoto menyatakan jika aspirasi warga diabaikan maka akan memancing

kemarahan rakyat,berikut kutipan teks beritanya :

“Pemerintah pusat keterlaluan jika mengabaikan aspirasi warga DIYyang sudah jelas diusung dan disampaikan dalam aksi besar-besaran padarapat paripurna DPRD DIY. Jika aspirasi warga diabaikan,hal itu akanmemancing kemarahan rakyat.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar

mendengarkan aspirasi rakyat secara keseluruhan tidak hanya mendengarkan

71

aspirasi warga Yogyakarta seperti yang dinyatakan oleh Gamawan Fauzi,

berikut ini kutipan teks beritanya:

“Keistimewaan Yogyakarta adalah keputusan Rakyat Indonesia.Keputusan mengenai hal khusus atau istimewa mesti ditanyakan kepada rakyatIndonesia,yang diwakili DPR. Tak semata-mata berdasarkan pada pendapatwarga Yogyakarta,dalam hal ini diwakili DPRD.”

Edisi : Kamis, 16 Desember 2010

Judul : Presiden Yodhoyono Ajak Cari Titik Temu

Rubrik : Headline

Define Problem. Perbedaan pendapat pemerintah pusat dan warga DIY

maka perlu dilakukan titik temu untuk penyelesaian polemik keistimewaan

Yogyakarta,seperti yang dikutip dalam teks berita berikut ini :

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui staf Khusus PresidenBidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai,Mengajak semua pihak mencari titik temu atas model kepemimpinan di DerahIstimewa Yogyakarta. Soal kepemimpinan ini di DIY dinilai kini terbagi dua.”

Diagnose Causes. Titik temu diharapkan mencapai tatanan

demokrasi,hal ini diungkapkan oleh Velix disela-sela kunjungan mendampingi

Presiden SBY,berikut kutipan teks beritanya :

“Kedua pandangan itu didasarkan pada pasal 1 B Ayat (1) atau Pasal18 Ayat (4) UUD 1945. Titik temu diharapkan mencapai tatanan yangdemokratis ,bersifat istimewa ,serta tetap memberikan hak,peran, dan peluangbesar kepada ahli waris Kesultanan Yogyakarta dan Puro Paku alaman. UUD1945 menyatakan,Negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifatkhusus atau istimewa. Namun, UUD 1945 juga menyatakanGubernur,Bupati,dan Wali Kota dipilih secara demokratis.”

Make Moral Judgement. Menurut Rektor Universitas Gadjah Mada

(UGM) Sudjarwad kebijaksanaan kedua pemimpin dinilai penting dalam

penyelesaian masalah,berikut kutipan teks beritanya :

72

“UGM siap memediasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono danSultan Hamengku Buwono X terkait penyelesaian RUU Keistimewaan DIY.Kebijaksanaan kedua pemimpin ini dinilai penting untuk menyelesaikanpermasalahan ini tanpa buang banyak energi.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar

dirajut keseragaman dengan daerah lain dalam mencapai sebuah kesepakatan,

seperti yang dikutip dalam teks berita berikut ini :

“Keistimewaan Yogyakarta perlu dirajut dengan keseragaman didaerah lain sehingga menjadi hal yang positif untuk bangsa.”

Edisi : Jumat, 17 Desember 2010

Judul : Dewan Bahas RUU DIY pada Awal 2011

Rubrik : Headline

Define Problem. Rancangan Undang-Undang tentang keistimewaan

Yogyakarta akan menjadi prioritas dalam pembahasan DPR,seperti kutipan

dalam teks berita berikut ini :

“Rancangan Undang-Undang tentang keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta mulai dibahas DPR dan Pemerintah awal tahun 2011. DPRmemastikan RUU Keistimewaan Yogyakarta ini akan menjadi proritaspembahasan.”

Diagnose Causes. Penetapan awal 2011 untuk membahas RUUK DIY

terjadi karena DPR besok mulai reses karena itu pembahasan diagendakan pada

sidang depan,berikut kutipan teks beritanya :

“Kepastian jadwal pembahasan itu dikatakan Wakil ketua DPRPramono Anung W,Besok DPR mulai reses, karena itu pembahasandiagendakan pada sidang depan.”

Make Moral Judgement. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

menyatakan pemerintah seperti mengadu Sultan dan Paku Alam dengan

kerabatnya dalam pemilihan Gubernur/Wagub,berikut kutipan teks beritanya :

73

“Pemerintah tidak ingin seperti mengadu Sultan dan Paku Alamdengan kerabatnya dalam pemilihan Gubernur/Wagub,karena itu jikakeduanya mencalonkan diri kerabat keraton atau Puro PakuAlaman tak bisamencalonkan diri.”

Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan untuk

mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang

bertahta sebagai Gubernur dan Wagub,berikut kutipan teks beritanya :

“DPRD DIY memutuskan mendukung penetapan Sultan HB dan PakuAlam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Keputusan ini bukankarena tekana publik melainkan murni berangkat dari sikap fraksi yangmenyerap aspirasi konstituennya.”

B. PEMBAHASAN

Setelah diuraikan pada frame masing-masing dari tiap edisi berita Harian

Kompas,selanjutnya yaitu membuat sebuah ruang khusus guna melihat bagaimana

pola-pola framing yang digunakan media cetak ini dalam proses mengkontruksi

berita seputar polemik keistimewaan Yogyakarta. Pada bagian pembahasan ini

seluruh berita dianalisis dengan menggunakan perangkat model framing Robert

Entmen,dimana dalam memframing berita dibagi atas dua aspek yaitu seleksi isu

dan penonjolan hanya pada aspek tertentu sebagai bahan berita. Selanjutnya

Robert Entman mengonsepsikan dua aspek utama tersebut dalam perangkat

framing sebagai berikut :

1. Definisi masalah (Defining Problems) yaitu menjelaskan masalah apa yang

menjadi topik berita.

2. Memperkirakan sumber masalah (Diagnose Causes) yaitu melihat penyebab

masalah yang menjadi berita.

74

3. Membuat keputusan moral (Make Moral Judjement/Evaluation) yaitu menilai

moral apa disajikan dalam berita untuk menjelaskan masalah atau nilai moral

apa yang dipakai untuk melegitimasikan masalah.

4. Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation) yaitu penyelesaian

apa yang ditawarkan utnuk menyelasaikan masalah. Elemen apa yang dipakai

wartawan/media yaitu jalan yang dipilih wartawan untuk menyelesaikan

masalah.

Berikut ini merupakan pembahasan dari frame pemberitaan mengenai

polemik keistimewaan Yogyakarta yang dipicu kembali oleh pernyataan Presiden

SBY pada bulan November 2010 – Desember 2010 di Harian Kompas.

1. Frame Kompas Terkait Pemberitaan Tentang Status Keistimewaan

Yogyakarta.

Harian Kompas mengidentifikasikan pernyataan Presiden SBY

sebagai masalah yang memicu perdebatan dari berbagai pihak dan telah

dianggap menyinggung secara langsung status keistimewaan Yogyakarta

yang memiliki status sejarah yang kuat dimana keistimewaan itu sendiri

merupakan penetapan secara langsung Sultan Hamengku Buwono X sebagai

Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur,hal ini sama sekali tidak

bertentangan dengan Konstitusi.

Pada pemberitaan Harian Kompas Minggu 28 November 2010 dengan

judul “Sultan : Pemerintahan DIY Bukan Monarki” dimana dalam hal ini

Harian Kompas dengan jelas menonjolkan pernyataan Sultan Hamengku

75

Buwono yang menolak pemerintahannya disebut sebagai Monarki,seperti

dalam kutipan berita berikut in :

“Saya tidak tahu dengan sistem Monarki yang dimaksud pemerintahpusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya denganprovinsi-provinsi yang lain,sesuai dengan Undang-Undang Dasar,UU,danperaturan pelaksanaannya.”

Pada Pemberitaan Selasa,20 November 2010 harian Kompas

menonjolkan bagaimana masyarakat merasa marah dan bertekad melakukan

perlawanan jika Presiden dan Pemerintah pusat tetap memaksakan Konsep

pemilihan Gubernur dan Wagub,para pendukung ketetapan akhirnya

kembali bereaksi keras setelah Presiden SBY menyinggung tentang status

Keistimewaan Yogyakarta.

Tidak hanya menyoroti tanggapan dari Sultan namun Harian Kompas

juga menunjukkan bagaimana Presiden SBY berusaha meralat ucapannya

seperti yang disampaikan Juru bicara kepresidenan Julian Aldrian Pasha

bahwa Presiden akan menjelaskan tentang pernyataannya tersebut karena

banyak pihak yang telah salah mengartikannya. Ini adalah upaya Pemerintah

untuk meredam reaksi rakyat Yogyakarta. Pada Pemberitaan Rabu,1

Desember 2010 dengan judul “Salah Paham Soal Yogyakarta” Kompas

menunjukkan dengan jelas seperti dalam kutipan berita berikut ini :

“Presiden berkehendak dalam proses pembentukan RancanganUndang-Undang tentang Keistimewaan DIY memaksimalkan keistimewaandaerah itu,yakni dalam bidang adat dan budaya. Namun,banyak pihak yangmenanggapi secara keliru pernyataan Presiden itu. Julian menilai banyakpersepsi dan penerjemahan pernyataan Presiden yang tak tepat olehberbagai kalangan,beberapa hari ini. Oleh karena itu Presiden akanmemberikan penjelasan mengenai hal itu.”

76

Pada pemberitaan kamis 2 Desember 2010 dengan judul “Dengarkan

aspirasi Rakyat” Kompas dengan tegas menonjolkan agar pemerintah mau

mendengarkan aspirasi rakyat bukannya memaksakan kehendak. Ratusan

pendukung penetapan dengan jelas mengambil sikap. Kompas menonjolkan

bagaimana upaya masyarakat Yogyakarta mendukung Penetapan dan tidak

setuju dengan keputusan pemerintah pusat.

Pada Pemberitaan Sabtu, 4 Desember 2010 dengan judul berita “

Sikap Pemerintah Disesalkan” Kompas menonjolkan bagaimana tanggapan

masyarakat terhadap pemerintah pusat yang terkesan mengabaikan aspirasi

sebagian besar warga Yogyakarta yang mendukung penetapan. Warga

akhirnya kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY agar

aspirasinya didengarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan faktor sejarah

Yogyakarta sebagai daerah istimewa menjadi pembicaraan penting dalam

RUU keistimewaan Yogyakarta dimana aspirasi rakyat adalah pro terhadap

penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku Alam

sebagai Wakil Gubernur.

Pemberitaan Senin, 6 Desember 2010 dengan judul “ Negara Akui

Keistimewaan” Harian Kompas dengan tegasa menonjolkan bahwa Negara

memang harusnya mengakui keitimewaan tiap-tiap daerah begitupun

dengan Yogyakarta. Berdasarkan sejarah keistimewaan Yogyakarta

bukanlah pemberian dari bangsa Indonesia namun merupakan hasil

perjuangan dari rakyat Yogyakarta sendiri dibawah kepemimpinan Sultan

Hamengku Buwono IX di masa sebelum kemerdekaan hingga di awal

77

kemerdekaan dukungan masyarakat Yogyakarta terhadap Indonesia terus

berlangsung. Seperti pernyataan Sosiolog Hotman Siaahandari Unair

Surabaya menyebutkan Keistimewaan Yogyakarta tidak patut dipertanyakan

lagi. Pemerintah pusat juga tidak sepatutnya menyebut Keraton Yogyakarta

sebagai bagian dari Monarki.

“Mereka yang mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta tidakmegerti sejarah dan sumbangan Yogyakarta”.

Pemberitaan Kamis,9 Desember 2010 dengan judul “Warga Dukung

Penetapan” kembali Harian Kompas menonjolkan bahwa Warga memang

menginginkan penetapan diakui dalam RUU Keistimewaan DIY,hal ini

merupakan aspirasi rakyat yang terus diabaikan Pemerintah Pusat dan

Presiden SBY. Walaupun sebenarnya pada kenyataan yang terjadi Setgab

sendiri terpecah pendapatnya soal Yogyakarta ini ditonjolkan pada

pemberitaan Sabtu,11 Desember 2010 dengan judul “Setgab terpecah Soal

Yogyakarta” ada yang mendukung penetapan,dan ada juga yang memilih

menunggu keputusan setelah RUU Keistimewaan itu diserahkan kepada

DPR untuk dibicarakan dan dibahas.

Pada Pemberitaan Minggu, 12 Desember 2010 kembali Kompas

menonjolkan bahwa Yogyakarta dan Pemerintahannya memang demokratis

dan tidak sesuai dengan Tuduhan Presiden SBY yang menganggap

Pemerintahan yang dianut Yogyakarta bersikap monarki.

Pada pemberitaan Senin, 13 Desember 2010dengan judul berita

“Ribuan Orang akan Hadiri Sidang Paripurna” Kompas kembali

menonjolkan mengenai dukungan terhadap penetapan dalam RUU

78

Keistimewaan DIY dan dukungan itu bukan hanya berasal dari warga

Yogyakarta namun juga ada dari Warga Luar yang berdomisili di

Yogyakarta. Pemeberitaan Selasa, 14 Desember 2010 dengan judul

“Yogyakarta Tentukan sikap”,Kompas kembali menonjolkan tentang warga

Yogyakarta yang terus menunjukkan dukungannya terhadap status

keistimewaan Yogyakarta,inilah aspirasi rakyat dan harusnya pemerintah

mau mendengarkan,bila rakyat menginginkan penetapan lalu apa lagi yang

ditunggu pemerintah untuk segera memutuskannya.

Pemberitaan Rabu,15 Desember 2010 dengan judul “Warga Kecewa

Tanggapan Pusat” harian Kompas menunjukkan bagaimana sebenarnya

tanggapan pusat terhadap aspirasi rakyat,dengan jelas ditonjolkan

bagaimana aspirasi rakyat begitu saja diabikan dan tidak dianggap oleh

pemerinta pusat.

Pada pemberitaan Kamis,16 Desember 2010 dengan judul “ Presiden

Yudhoyono Ajak Cari Titik temu” Kompas menonjolkan bahwa pemerintah

berupaya mencari jalan dan formula yang tepat untuk mempertemukan

keinginan rakyat dan pemerintah. Pada Pemberitaan Jumat,17 desember

2010 dengan Judul “Dewan Bahas RUU DIY pada Awal 2011” Kompas

menunjukkan bagaimana kelanjutan dari RUU Keistimewaan DIY dan

Masyarakat Yogyakarta hanya bisa menunggu kepastian akan disetujui atau

tidaknya penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku

Alam sebagai Wakil Gubernur.

79

Sikap pemerintah pusat terkesan menarik ulur RUU keistimewaan

Yogyakarta untuk segera disahkan. Aspirasi rakyat adalah setuju pada

penetapan dengan munculnya berbagai dukungan dari elemen masyarakat

dan pendapat para ahli yang turut memperkuat kenapa status Yogyakarta

seharusnya tetap menjadi Istimewa. Seperti pernyataan seniman Yogyakarta

Nano Asmorodono,seniman ketoprak.

“Kalau ada survey yang mengatakan 71 persen warga DIY setujupemilihan ,itu survey meragukan,warga DIY mendukung penetapan”.

Lalu pada pemberitaan lainnya dukungan masyarakat Yogyakarta

diwujudkan dalam bentuk menghadiri sidang Paripurna. Seperti dalam

pernyataan pemimpin gerakan rakyat Mataram Widihasto Wasan Putra.

“Berbagai elemen warga akan menghadiri rapat paripurna itu.Kemungkinan mencapai 10.000 orang”.

Makna wacana Presiden SBY terhadap keistimewaan Yogyakarta

sudah jelas yaitu menolak mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan menstigma prose tersebut sebagai Monarki. Perasaan Publik

yang terluka dan menganggap tafsiran Demokrasi Presiden SBY terhadap

Yogyakarta hendak merubah sistem yang mengayomi dan selama ini

dipegang masyarakat Yogya menjadi terusik dan memicu terjadinya

mobilisasi massa sebagai symbol perlawanan politik. Seperti Kutipan

berikut :

“Pendukung Penetapan Gubernur-Wagub kembali berunjuk rasamengecam Presiden SBY yang tetap mengusulkan Pemilu Kepala Daerahdalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Ratusan wargayang tergabung dalam gerakan gerakan rakyat Mataramberunjuk rasa didepan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta”.

80

Penilaian atas pernyataan Presiden SBY yang semakin memperkeruh

suasana dengan menyinggung keistimewaan Yogyakarta sebagai Monarki

dan tidak sesuai dengan demokrasi jelas tidak mendasar,ditambah lagi

dengan tidak tegasnya pemerintah pusat dalam mengambil keputusan untuk

menyelesaikan polemik RUU keistimewaan Yogyakarta membuat rakyat

terutama warga Yogyakarta menjadi bingung,bahkan aspirasi mereka seakan

tidak didengarkan.

Dengan pertimbangan faktor histories yang panjang dari Yogyakarta

serta adanya dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur

mengenai keistimewaan daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia.

Dalam konstitusi hasil perubahan,daerah khusus/istimewa itu tetap diakui

dan disebutkan meskipun dalam pasal yang berbeda. Pasal 18B ayat 1

(UUD 1945).

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahandaerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur denganUndang-Undang”.

Pasal 18 ayat 2 juga menegaskan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukumadat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup,sesuai denganperkembangan masyarakat dan sesuai dengan prisip Negara KesatuanRepublik Indonesia”.

Walaupun demikian pasal 18 ayat 4 UUD 1945,hasil perubahan tahun

2000 menyebutkan :

“Gubernur,Bupati,dan Walikota masing-masing kepala daerahpemerintahan daerah Provinsi,Kabupaten,dan Kota dipilih secaraDemokrasi”.

81

Dan Ayat 7 menyatakan :

“Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan diatur denganUndang-Undang”.

Menurut Fajrul Faalaq provinsi lain yang mendapatkan status

istimewa telah memiliki Undang-Undang yang mengatur keistimewaan

tersebut,hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki Undang-

Undang tersebut. Karena itu perlu segera adanya Undang-Undang yang

mengatur keistimewaan Yogyakarta demi menyelesaikan polemik yang

sudah berlangsung bertahu-tahun tanpa keputusan yang jelas.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang

masih mempertahankan kata “istimewa” dalam Undang-Undangnya yaitu

Undang-Undang No.3 tahun 1950. Draf Rancangan Undang-Undang yang

diusulkan Rakyat Yogyakarta,Dewan Pertimbangan Daerah (DPD),dan

Pemerintah tetap mempertahankan kata Istimewa tersebut.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyayangkan jika

RUU keistimewaan DIY yang diserahkan kepada DPR masih berisi

mekanisme pemilihan untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wagub itu

berarti pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi rakyat Yogyakarta.

Dalam berita-berita yang ditampilkan, maka Harian Kompas

merekomendasikan untuk mendengarkan Aspirasi rakyat dalam penetapan

Rancangan Undang-Undang (RUU) keistimewaan Yogyakarta, Presiden

SBY dan pemerintah pusat perlu melakukan dialog dengan rakyat untuk

mendapatkan penyelesaian yang baik dari polemik keitimewaan ini.

Masyarakat perlu segera mengetahui keputusan akhir dari draf RUU

82

keistimewaan Yogyakarta untuk mencegah terjadinya Polemik

berkepanjangan.

Keistimewaan Yogyakarta tidak terjadi begitu saja dan bukan

persembahan dari Indonesia,maka Pemerintah pusat perlu melakukan

pertimbangan lebih lanjut mengenai status Yogyakarta dengan

mempertimbangkan dasar sejarah pembentukan Daerah Yogyakarta sebagai

wilayah Istimewa di Indonesia.

Sejak awal pemerintah memang bersikukuh bahwa Gubernur dan

Wagub harus dipilih. Pada tahun 2009 pembahasan RUU keistimewaan

Yogyakarta mentok karena pemerintah dan DPR belum juga menyepakati

mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta.

Pemerintah menginginkan pemilihan sedangkan DPR tetap menginginkan

penetapan.

Bagi Pemerintah penyusunan RUU keistimewaan Yogyakarta tidaklah

mudah ,sepertinya draf ini memang istimewa,berbagai upaya telah

dilakukan pemerintah unuk penyusunan draf Undang-Undang keistimewaan

ini namun belum juga ditemui jalan untuk bisa menyusunnya tanpa

melanggar peraturan diatasnya.

“Untuk kepentingan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang,Kementrian Dalam Negeri juga meminta lembaga survey untuk melakukansurvey mengenai apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta”.

Dari segi moralnya Penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku

alam sebagai Gubernur dan Wagub merupakan kearifan local dan

83

merupakan keinginan warga Yogyakarta sendiri jadi hal ini sama sekali

tidak bertentangan dengan konstitusi dan ini demokrasi.

Menurut Velix Presiden Ingin rumusan model pemerintahan DIY

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,dilanjutkan dalam

kutipan sebagai berikut :

“Presiden menaruh hormat kepada rakyat DIY,Penyelesaian drafRancangan Undang-Undang keistimewaan Yogyakarta adalah amanatkonstitusi. Pemerintah juga ingin memberikan payung hukum yang jelasperihal otonomi asimetris bagi Yogyakarta”.

Dalam berita-berita yang ditampilkan, maka Harian Kompas

merekomendasikan untuk mendengarkan Aspirasi rakyat dalam penetapan

Rancangan Undang-Undang (RUU) keistimewaan Yogyakarta, Presiden

SBY dan pemerintah pusat perlu melakukan dialog dengan rakyat untuk

mendapatkan penyelesaian yang baik dari polemik keitimewaan ini.

Masyarakat perlu segera mengetahui keputusan akhir dari draf RUU

keistimewaan Yogyakarta untuk mencegah terjadinya Polemik

berkepanjangan.

Sikap pemerintah pusat yang seakan tidak mendengarkan aspirasi

rakyat dalam proses sah RUU keistimewaan Yogyakarta dengan melakukan

tarik ulur dan tidak segera menyelesaikan Polemik ini adalah sikap arogansi

pemerintah pusat yang membingungkan rakyat khususnya warga

Yogyakarta yang setuju pada penetapan. Seperti dalam kutipan berikut ini :

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah pusat dimintamendengarkan aspirasi penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Undang-Undang tentang keistimewaan Yogyakarta adalah untuk kepentingan rakyatYogyakarta dalam Negara kesatuan Republik Indonesia”.

84

Pada tanggal 1 Desember 2010 ratusan pendukung penetapan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai bagian dari keistimewaan yang

tergabung dalam berbagai elemen seperti Paguyuban Kepala Desa dan

Perangkat Desa se-DIY Ismaya,Gerakan Semesta Rakyat Yogya,Kawulo

Ngayogyakarta Hadininggrat, dan warga lainnya berunjuk rasa di depan

gedung DPRD Yogyakarta. Mereka menolak konsep Parardya dan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam RUU keistimewaan

Yogyakarta,seperti pernyataan Archiel yang mendalami hukum

keistimewaan Yogyakarta berikut ini :

“Untuk bisa mendengarkan secara jernih aspirasi rakyat DIY,Presiden bisa saja berdialog dengan rakyat dan para tokoh masyarakat diDIY,DPR dan Menteri Dalam Negeri bisa juga bertemu rakyat Yogyakarta.Jika masih meragukannya referendum untuk mengetahui kemauan rakyatYogyakarta bisa saja dilakukan”.

Tabel 3.

Polemik keistimewaan Yogyakarta adalah masalah perbedaan

pendapat antara Pemerintah Pusat dengan Keinginan Warga

Yogyakarta (aspirasi Rakyat Yogyakarta).

Define Problem Masalah perbedaan pendapat antara

Pemerintah Pusat dengan Keinginan

Warga Yogyakarta (aspirasi Rakyat

Yogyakarta) mengenai RUUK DIY.

Diagnose Causes Presiden SBY dan Pemerintah Pusat

Make Moral Judgement/

Evaluation

Penetapan sebagai bagian dari

Keistimewaan Yogyakarta merupakan

85

kearifan lokal dan pemerintah perlu

menghormati keinginan rakyat yang

menginginkan penetapan.

Treatment Recommendation Presiden SBY dan Pemerintah Pusat

diharapkan dapat melakukan dialog

untuk mendapatkan kesepakatan hingga

RUU bisa segera diputuskan, Pemerintah

harus mendengarkan aspirasi rakyat

untuk menyelesaikan polemik ini.

2. Posisi Harian Kompas dalam Pemberitaan Tentang Status Keistimewaan

Yogyakarta.

Dalam pemberitaan terkait Status keistimewaan Yogyakarta Harian Kompas

dengan jelas memunculkan kecendrungannya untuk memposisikan dirinya sebagai

media yang mendukung status keistimewaan Yogyakarta hal ini didasarkan pada

faktor sejarah terbentuknya Yogyakarta menjadi bagain dari wilayah Indonesia,

selain itu Pemberitaan Harian Kompas cenderung menunjukkan bahwa

pemerintah pusat memang arogansi dalam memutuskan polemik penetapan dalam

RUU Keistimewaan DIY,pemerintah terus mengabaikan aspirasi rakyat yang jelas

menginginkan penetapan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur

dan Wakil Gubernur di DIY. Pemerintah terkesan menarik ulur proses RUU

Keistimewaan DIY yang tidak segera memutuskan untuk menyelesaikan polemik

tentang status keistimewaan Yogyakarta.

86

BAB V

PENUTUP

V.1. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Penulis dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Harian Kompas membingkai berita tentang status keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu :

Harian Kompas memaknai,membingkai,dan berita polemik

mengenai status keistimewaan Yogyakarta sebagai masalah yang

sebenarnya bisa segera dituntaskan tanpa proses tarik ulur tentang RUU

keistimewaan Yogyakarta yang sudah secara status dan sejarahnya

sebenarnya tidak perlu lagi dipertanyakan mengenai keistimewaan,selain

di dukung oleh Undang-Undang Dasar juga sama sekali tidak melanggar

konstitusi. Harian Kompas membingkai pemberitaan dimana

publik/khalayak diarahkan untuk menyetujui dan mendukung Penetapan

Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil

Gubernur karena tidak melanggar konstitusi serta sesuai dengan aspirasi

rakyat.

2. Posisi Harian Kompas dalam Pemberitaan tentang Status Keistimewaan

daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

Harian Kompas menuliskan mengenai bagaimana pemerintah pusat

telah begitu saja mengabaikan aspirasi rakyat yang pro pada penetapan

Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu pada penguasa yang sedang

87

berkuasa di Daerah Istimewa Yogyakarta,karena hal inilah letak

kestimewaan Yogyakarta sebagai sebuah Kerajaan dan sebagai bagian

dari wilayah Indonesia. Harian Kompas memposisikan dirinya sebagai

Pendukung atas aspirasi rakyat yang pro pada penetapan dan

menganggap Pemerintah sebagai pangkal permasalahan yang tidak

segera menyelesaikan polemic mengenai Status keitimewaan DIY.

V.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis memberi saran sebagai

berikut :

Harian Kompas sebagai institusi penghasil berita jurnalistik dalam hal ini

sebagai surat kabar harian yang melayani publik secara luas dan nasional

harus dapat memberikan pemberitaan yang berimbang dan aktual,tidak

terpengaruh atau berpihak dalam hal pemberitaan karena bisa

mempengaruhi opini masyarakat secara luas. Namun pemberitaan Harian

Kompas tentang Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang

didasari pada Objektif yang dilandasi pada kebenaran yaitu sesuai dengan

Undang-Undang dan sesuai aspirasi rakyat maka akan menjadikan

masyarakat memberi penilaian yang benar.

Harian Kompas hendaknya bisa memberikan pemberitaan yang

mempersatukan bangsa Indonesia,tidak sekedar memberi informasi

secukupnya namun mengupas tuntas tentang suatu peristiwa secara lebih

mendalam dan menyediakan ruang publik untuk beropini secara bebas.

Selain itu informasi yang mencerdaskan masyarakat harusnya bisa

88

menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih memahami hakikat

bangsanya sendiri.

89

Daftar Pustaka

A. Buku Teks :

Abrar, Ana Nadya. 2011. Analisis Pers : Teori dan Praktik. Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka.

Basrowi. 2005. Pengantar sosiologi. Bogor : Ghalia Indonesia.

Baskoro,Haryadi,dan Sudomo sunaryo. 2010. Catatan perjalananKeistimewaan Yogya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2007. Sosiologi Komunikasi : Teori,Paradigma, dandiskursus Teknologi Komunikasi Dalam Masyarakat. Jakarta : KencanaPrenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif : komunikasi,Ekonomi,Kebijakanpublik,dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup.

Cangara, Hafied. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT RajaGarfindo Persada.

Eriyanto. 2008. Analisis Framing ; Konstruksi,Ideologi,dan Politik Media.Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 2008., Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi.Bandung : Citra Aditya Bakti.

Iswara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta : PT KompasMedia Nusantara.

LittleJohn, Foss. 2009. Teori Komunikasi ; Edisi 9. Jakarta : SalembaHumanika.

Mohamad roem,dkk. 2011. Takhta Untuk Rakyat ; Celah-celah Kehidupansultan Hamengku Buwono IX. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

………….“Monarki Yogya” Inkonstitusional ? . 2011. Jakarta : PT KompasMedia Nusantara.

Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik ; Komunikator, Pesan, dan Media.Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

90

Nurudin, 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada.

Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta : PT RajaGrapindoPersada.

Suwarno, P.J. 1994. Hamengku Buwono IX Dan Sistem BirokrasiPemerintahan Yogyakarta 1942-1974 ; Sebuah Tinjauan Historis.Yogyakarta : Kanisius.

Sunarto, adnan Hussein, dkk. 2011. Mix Methodologi Dalam PenelitianKomunikasi. Mata Padi Pressindo.

Syam, Nina W. 2010. Filsafat sebagai akar Ilmu Komunikasi. Bandung :Simbiosa Rekatama Media.

Yusra, Abrar. 2005. Biografi Komat-Kamit Selo Soemardjan. Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama.

B. Internet :

http://www.anneahira.com/harian-kompas.htm

http://www.kerajaannusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/sejarah-umum/.

http://pikiranpemuda.wordpress.com/2011/02/05/birokrasi-dalam-konstruksi-sosial-budaya-dan-mental-priyayi/.

http://pakdetulus.blogspot.com/2011/04/buku-sejarah.html.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_%28surat_kabar%29