Pembebasan LahanMerupakan kegiatan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan seperti halnya untuk pembukaan suatu usaha pertambangan; pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang.Sebelum memperoleh hak atas tanah di wilayah izin tersebut, sebuah perusahaan pertambangan harus mendapatkan "Izin Lokasi", yang merupakan izin awal untuk memungkinkan perusahaan pertambangan untuk memperoleh hak atas tanah. Sebuah Izin Lokasi memberikan pemegang hak eksklusif untuk menegosiasikan pembelian tanah dan hak penggunaan lahan dari pemilik lahan yang relevan dan pengguna, termasuk dengan cara menyewa tanah. Proses pembebasan lahan dapat memakan waktu, karena perusahaan pertambangan perlu hati-hati dalam mengidentifikasi (antara lain): keberadaan setiap komunitas adat yang ada pada lokasi tersebut, dan kesesuaian jumlah kompensasi yang harus dibayarkan untuk penggunaan tanah tersebut.Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan tambang yang meningkatkan kegiatannya ke tahap operasi produksi, maka akan semakin meningkat pula aktivitas ganti rugi lahan dan atau pinjam pakai lahan. Istilah ganti rugi lahan biasanya diterapkan bila wilayah usaha tambang berada pada lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat atau perusahaan perkebunan. Ganti rugi lahan ini terdiri dari ganti rugi tanam tumbuh dan ganti rugi atas hak-hak atas tanah yang telah diberikan kepada masyarakat baik dalam bentuk hak adat, surat keterangan tanah (SKT) atau sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional berupa HaK Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai. Sedangkan istilah pinjam pakai adalah istilah yang tertuang didalam undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bila wilayah usaha pertambangan statusnya berada di kawasan hutan, maka perusahaan tambang wajib memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Dalam praktek pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan terdiri dari dua macam yaitu pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi tanpa konpensasi yang seolah-olah merupakan pas masuk kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi/operasi produksi dengan konpensasi yang nilai konpensasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 dan Permenhut No. P.43/Menhut-II/2008. Dalam praktek jenis kompensasi kawasan hutan ini terdiri dari 2 macam yaitu konpensasi atas tegakan kayu yang ada yang biasanya dibayar sekaligus sebelum lahan dibuka dan konpensasi nilai ekonomi lahan hutan yang dibayar setiap tahun yang nialainya tergantung luasan wilayah yang dibuka dan lamanya lahan hutan dibuka.

Rekrutmen Tenaga KerjaRekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan/pekerjaan utama di lingkungan suatu perusahaan. Berarti rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu perusahaan.Melalui rekrutmen inilah banyak individu datang untuk mengenal perusahaan dan pada akhirnya nanti memutuskan ingin bekerja dengan perusahaan. Suatu usaha rekrutmen yang dirancang dan di manage dengan baik akan menghasilkan pelamar yang berkualitas baik dan sebaliknya yang terjadi apabila usaha ini dijalankan setengah-setengah.

Sumber :http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembebasan_tanah.aspxhttp://kaltengmining.com/ganti%20rugi%20vs%20pinjam%20pakai.htmhttp://tepenr06.wordpress.com/2012/02/09/rekrutmen-tenaga-kerja/