pemerintah kabupaten gunungkidul laporan...
TRANSCRIPT
i
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
Alamat: Jl. Wonosari – Yogyakarta Km 2 Siyono Wetan Logandeng Playen
Gunungkidul
Telp/Fax. (0274) 391048 Kode Pos 55861
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa
karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 dapat diselesaikan untuk
memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan
tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di
daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa
perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang
semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para
pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung
jawab, bersih transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam
hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui
sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang
digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan
pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi
karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada
pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana
strategis Organisasi, rencana Kinerja, dan Program kerja tahunan,
dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja).
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan
kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
iii
Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021.
Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan
perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan
dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu
bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh
stake holder yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Wonosari, Februari 2020
KEPALA DINAS,
WINARYO, SH, M.Si.
NIP 19630113 199203 1 003
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai
dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran
dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan
bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan
yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja
utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah dicanangkan
pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.
Dari 3 (tiga) IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2019,
kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU dapat tercapai
dengan kategori sangat tinggi dan 1 (satu) IKU tercapai dengan Kategori
sangat rendah. Keberhasilan capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang, juga berkat dukungan Perangkat Daerah lainnya serta
masyarakat umum yang berkepentingan secara integral dan sinergi
dalam memenuhi program-program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
pada tahun 2019.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target
kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
v
segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan
datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi
perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah
kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar
tujuan dapat terlaksana sehingga tujuan Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan.
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang
diupayakan yaitu:
1. Melanjutkan integrasi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
2. Melanjutkan dan meningkatkan program kegiatan yang telah
dilaksanakan dengan dukungan alokasi dana yang representatif
termasuk akses anggaran di luar APBD;
3. Meningkatkan sistem informasi dan pengelolaan data;
4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai
untuk mendukung peningkatan kinerja.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan
kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional
serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang
berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan
sesuai dengan beban kerja masing-masing Kerja Perangkat Daerah serta
adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”
berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan
berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat
modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada
pemerintah.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
vi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………… iv
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. vi
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……………………………..…………….
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..………
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..................
1
2
7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA ….................................... 11
A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 .......
B. Rencana Kinerja 2019 ...................………………….
C. Perjanjian Kinerja 2019 ..................…………………
11
16
19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 22
A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………..
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................
D. Realisasi Anggaran...............................................
22
24
26
41
BAB IV : PENUTUP …………………………………………………….. 43
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
1
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian
dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai
perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan
alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
BAB
I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
2
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana
Kinerja 2019, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi
hasil kegiatan tahun 2019 dan menyajikan laporan kemajuan
penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang kepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah
dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
5 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang.
1. Tugas Pokok
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang pertanahan dan tata ruang.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1) perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata
ruang;
2) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata
ruang;
3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di
bidang pertanahan dan tata ruang;
4) penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan
penerbitan pemanfaatan tanah pemerintah daerah;
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
3
5) fasilitasi penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan
dan penerbitan pemanfaatan tanah Kasultanan (SG), tanah
Kadipaten (PG), dan tanah desa;
6) pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan penanganan
permasalahan pertanahan;
7) fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan
permasalahan pertanahan;
8) penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk
kepentingan umum;
9) fasilitasi pengendalian pengelolaan tanah desa;
10) penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah;
11) penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis
dan kawasan perkotaan;
12) penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata
lingkungan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
13) pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
14) penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang
pertanahan dan tata ruang;
15) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pertanahan dan tata ruang;
16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
bidang pertanahan dan tata ruang; dan
17) pengelolaan UPT.
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu :
A. Kepala Dinas
B. Sekretaris yang membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
4
C. Bidang Pertanahan terdiri dari :
1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
3) Seksi Sengketa Tanah;
D. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :
1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang
Rinci;
2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;
E. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan terdiri dari :
1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
3) Seksi Data dan Informasi;
F. Unit Pelaksana Teknis
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut,
didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai
sebanyak 29 orang pada akhir Tahun 2019. Adapun jabatan struktural
di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebanyak 16 jabatan,
terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon III a = 1 jabatan eselon III b =
3 jabatan, dan eselon IV = 11 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai
Negeri Sipil non eselon sebanyak 13 orang.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
5
Gambar 1.1
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2019
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2019
1 I/a – I/d 1
2 II/a – II/d 2
3 III/a – III/d 21
4 IV/a – IV/e 5
Jumlah 29
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2019
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2019
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
6
Gambar 1.2
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2019
3. Sarana dan prasarana
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul, adalah sebagimana tersebut dalam lampiran
berupa laporan asset sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan
ini. Dari sarana dan prasarana tersebut, ada beberapa yang
sangat dibutuhkan, antara lain :
1). Kendaraan dinas roda 4.
Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Gunungkidul saat ini sebanyak 5 unit, 1 unit
dipakai sebagai kendaraan jabatan Kepala Dinas serta sebagai
kendaraan operasional, 4 (empat) unit sebagai kendaraan
operasional. Dari 5 (lima) unit kendaraan operasional tersebut
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2019
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
7
masih kurang dikarenakan mengingat kebutuhan pelaksanaan
ketugasan dinas ke lapangan sangat banyak selain itu ada 1
(satu) kendaraan Dinas roda empat yang tidak laik jalan sehingga
tidak dipergunakan.
2). Kendaraan dinas Roda 2
Kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul saat ini sebanyak 15 (lima
belas) unit. 10 (sepuluh) unit di gunakan untuk operasional di
bidang dan 5 (lima) unit untuk operasional sekretariat. Hal ini
dirasa sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas.
3). Bangunan gedung kantor.
Bangunan Gedung kantor yang dipakai sekarang dirasa tidak
memadai baik dari sisi kondisi maupun terkait kebutuhan jenis
ruangnya. Dengan adanya dokumen-dukumen penting yang
menjadi tanggungan dan disimpan di Dinas Pertanahan dan tata
Ruang dan dokumen-dokumen lain maka diperlukan Bangunan
Gedung yang memadai.
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang
dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2019
adalah sebagai berikut:
1) Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan, baik Tanah
Kasultanan, Tanah Desa, dan Tanah Milik Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul yang disebabkan oleh belum adanya
Sistem Informasi Pertanahan yang memadai.
2) Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Desa
(pelepasan hak) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
8
yang disebabkan oleh belum adanya validitas dan akurasi data
administrasi.
3) Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak
sesuai dengan peruntukannya disebabkan oleh lemahnya
pengawasan dalam hal perizinan pemanfaatan tanah yang
belum memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.
4) Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten
Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-
program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk
memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat dan
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5) Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang
yang ada untuk dijadikan pedoman dalam perizinan
pemanfatan ruang disebabkan oleh keterbatasan anggaran
dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Rinci .
6) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata
ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan
produktif untuk kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi Peraturan tentang penataan ruang.
7) Belum tertatanya ruang warisan budaya yang merupakan ciri
keistimewaan
Peran dan posisi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sangat
penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan
pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan analisis di atas beberapa isu strategis yang
dapat dirumuskan adalah :
1) Perlunya upaya pemenuhan kebutuhan lahan untuk
kepentingan publik dalam rangka penataan, penguasaan, dan
pengendalian pertanahan;
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
9
2) Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang
belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang
pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi
kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan;
3) Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik Tanah Desa
(yang semula TKD) maupun Tanah Kasultanan (SG) sehingga
perlu dilakukan pendaftaran/pensertipikatan dalam rangka
fasilitasi terhadap kepastian data pertanahan;
4) Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu
adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah
untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;
5) Peningkatan fasilitasi pemberian izin Gubernur kepada desa,
berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan dan
pengoptimalan pemanfaatan tanah desa;
6) Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa
yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
7) Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa
yang tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum
dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi
permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.
8) Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang
yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;
9) Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang;
10) Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun
pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di
daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin
berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan ruang yang efektif;
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
10
11) Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui
pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan
masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam
perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang; dan
12) Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung,
khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung
terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam,
pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung
geologi.
13) Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk
meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang;
14) Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak
pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
11
D. R
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan
jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam
melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat
Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan
dalam Rencana Strategis Perangkar Daerah (Renstra Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang) sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun
2016-2021
Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana
telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35
Tahun 2019. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan
pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan amanat yang telah
diberikan oleh masyarakat selama 5 tahun ke depan.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun
2016-2021, adalah Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata
Ruang Wilayah.
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
12
Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjabarkan dalam
sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama
periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat
ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran strategis dan Indicator kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja
1. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
public meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
2. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Perangkat Daerah
Meningkat
Persentase laporan keuangan
(bulanan, semesteran, dan
tahunan ) disusun tepat waktu
3. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
perangkat daerah
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD
dan Renstra PD terhadap RPJMD
4. Pemenuhan Kebutuhan lahan
untuk kepentingan publik
meningkat
Persentase pemenuhan
kebutuhan lahan untuk
kepentingan publik
5. Kualitas Perencanaan Tata
Ruang Meningkat
Jumlah dokumen tata ruang yang
sudah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah (PERDA)
Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
273/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
13
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Utama
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat
Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik
∑ pemenuhan kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik
∑ kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik
X 100%
2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat
Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
Menunjukkan jumlah kumulatif dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang
Hasil Audit Tata Ruang
Berdasarkan pada IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator
Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Nomor 25/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu sebagai berikut:
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
14
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No SASARAN/OUTCOME/ KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1. Pemenuhan
kebutuhan lahan
untuk
kepentingan
publik meningkat
Jumlah luasan
lahan yang
dibutuhkan untuk
kepentingan
publik
Rumus:
Menunjukkan jumlah luasan lahan yang
dibutuhkan untuk kepentingan publik
dalam satu tahun
Tipologi data: Non komulatif
2. Kualitas
Perencanaan Tata
Ruang Meningkat
Persentase
kawasan memiliki
dokumen rinci
Rumus:
∑ kawasan memiliki
dokumen rinci
∑ kawasan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase
Rekomendasi yang
sesuai dengan
tata ruang
Rumus:
∑ Rekomendasi yang sesuai
dengan tata ruang
∑ Rekomendasi tata ruang
x 100%
Tipologi data: Non komulati
3. Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Perangkat Daerah
Rumus IKM:
Total dari nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi
x Nilai
penimbang
Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25
Tipologi data: Non komulatif
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:
1. laporan bulanan
∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu
∑ laporan keuangan yang
disusun
x 100%
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
15
No SASARAN/OUTCOME/ KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
Tipologi data: Non komulatif
5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama
dengan RKPD
∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)
x 100%
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD
∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD
∑ Program dalam RPJMD
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran
∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
∑ sarana dan prasarana yang
direncanakan
x 100%
Tipologi data: Non komulatif
Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan
∑ ASN PD yang taat aturan
∑ ASN PD
Tipologi data: Non komulatif
x 100%
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
16
Program-Program
Untuk Mencapai sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang dengan melaksanakan program prioritas yaitu program yang
sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
yaitu:
1. Program Penataan, Penguasaan dan Pengendalian Pertanahan.
2. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang.
3. Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan
Ruang.
sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian
sasaran strategis adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6. Program Peningkatan Pelayanan Publik
B. RENCANA KINERJA 2019
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan
keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan
di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang
diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai
dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.
Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja
yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan
organisasi.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
17
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyusun perencanaan kinerja
tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara
substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2019 mencerminkan rencana kegiatan,
program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2019 menguraikan target
kinerja yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama
tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang
harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang
melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja
pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur
keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.
Target sasaran untuk tahun 2019 merupakan target tahun ketiga
dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016-2021 dan
Rencana Kinerja Tahunan 2019 memuat sasaran strategis, indikator
kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
18
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Indeks 80
2 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan
keuangan yang
disusun tepat waktu
Persen 100%
3 Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase
kesesuaian program
dalam Renja PD
terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap
RPJMD
Persen 100%
4 Pemenuhan
kebutuhan lahan
untuk kepentingan
publik meningkat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan lahan
untuk kepentingan
publik
Persen 100 %
5 Kualitas
Perencanaan Tata
Ruang Meningkat
Jumlah dokumen
tata ruang yang
sudah ditetapkan
menjadi Peraturan
Daerah (PERDA)
dokumen 2
Nilai Kinerja
Pengaturan,
Pembinaan dan
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Persen 73
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
19
C. PERJANJIAN KINERJA 2019
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen
kontrak kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati
Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari
Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mencerminkan rencana
kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021. Pada dasarnya
perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak
dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama tahun 2018. Target
kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama
tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat
kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran
akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di
dalam upaya pencapaian tujuan.
Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tahun 2019 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Nomor 09/DPA/2019 dan diubah seiring dengan
perubahan DPA atau DPPA Nomor 114/DPPA/2019. Perubahan
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Pemenuhan kebutuhan
lahan untuk
kepentingan publik
meningkat
Persentase pemenuhan
kebutuhan lahan untuk
kepentingan publik
Persen 100 %
2 Kualitas Perencanaan
Tata Ruang Meningkat
Jumlah Dokumen Tata
Ruang yang sudah
ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah
(PERDA)
Perda 2
Nilai Kinerja
Pengaturan, Pembinaan
dan Pelaksanaan Penataan Ruang
Nilai 73
No. Nama Program Anggaran Keterangan
1 Program Penataan,
Penguasaan, dan
Pengendalian
Pertanahan
Rp. 34.180.925.800,00 APBD
2 Program Pengaturan
dan Pembinaan
Penataan Ruang
Rp. 1.551.715.600,00 APBD
3 Program Pelaksanaan
Dan Pengawasan
Pertanahan Dan
Penataan Ruang
Rp. 740.557.000,00 APBD
4 Program Pengelolaan
tanah Kasultanan dan
tanah Kadipaten
(KEISTIMEWAAN)
Rp. 2.348.612.000,00 DANAIS
5 Program Pemanfaatan
tanah Kasultanan dan
Rp. 213.279.000,00 DANAIS
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
21
tanah Kadipaten
(KEISTIMEWAAN)
6 Program Perencanaan
Tata Ruang, satuan
ruang strategis
Kasultanan dan
Kadipaten
(KEISTIMEWAAN)
Rp. 350.000.000,00 DANAIS
7 Program Pemanfaatan
Raung satuan ruang
strategis Kasultanan
dan Kadipaten
(KEISTIMEWAAN)
Rp. 105.724.896.700,00 DANAIS
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
22
A. Capaian Kinerja Organisasi
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa
fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik
pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan
mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik
telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang
kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi
pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
BAB
III AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
23
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun
pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin
rendahnya kinerja, digunakan rumus:
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin
tingginya kinerja, digunakan rumus:
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu:
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100% Sangat Tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah
Realisasi
Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana
Rencana - (Realisasi - Rencana)
Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana
(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = X 100%
Rencana Rencana
Rencana
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
24
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan
capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan
jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, Tinggi, Sedang,
Rendah dan Sangat Rendah ) yang ada disetiap kelompok sasaran
dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi
dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur
kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2019. Pencapaian IKU
tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = X 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2018
Tahun 2019 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s.d.
2019 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat
Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik
98.59% 60000m² 131.860m² 219,76 100% 219,76
2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat
Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
0 2 0 0 2 0
Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang
80.03 73 84 115.06 78 107.69
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
26
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja
yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1
“ Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan PD Meningkat ”
Untuk mencapai target sasaran Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik Meningkat dilaksanakan program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indeks kepuasan
masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah pada tahun 2019
mengalami peningkatan sebesar 2,46 dari tahun 2018 yaitu dari 79
meningkat menjadi 81,46. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun
2019 ditargetkan sebesar 80, terealisasi sebesar 81,46 sehingga realisasi
kinerjanya mencapai 101.8% masuk kategori sangat tinggi. Capaian
target ini tidak terlepas dari usaha keras Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mengetahui
capaian Program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Meningkat”
No. Indikator
Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi Capaian
Kinerja (%)
Kategori
1 Nilai
IKM PD
79 80 81.46 101.8 % Sangat
Tinggi
80 101.8
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 101.8 % Sangat
Tinggi
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
27
Dalam pencapaian target indikator sasaran tersebut dilaksanakan
program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan total anggaran
sebesar Rp. 8.625.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.892.000,00 atau
sebesar 45.13% terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.733.000,00 atau sebesar
54.87% yang dirinci sebagai berikut :
No. Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih
(Rp.)
Efisiensi
(%)
1 Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
8.625.000 3.892.000 45.13 4.733.000 54.87
Jumlah 8.625.000 3.892.000 45.13 4.733.000 54.87
Permasalahan :
Pada tahun 2019, nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melebihi
dari target yang ditetapkan, Permasalahan utama yang dihadapi Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang adalah Sarana dan Prasarana dalam
penyelenggaraan Pelayanan yang kurang memadai (kurang sesuai standar
Pelayanan).
Solusi :
Optimalisasi kinerja dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada,
serta melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin.
Sasaran 2
“ Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat ”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Keuangan
Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
baik bulanan, semesteran dan tahunan capaian target sasaran tahun
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
28
2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100,00%. Adapun target
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan,
semesteran, dan tahunan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00%
terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai
100,00% masuk kategori sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian
program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”
No. Indikator Kinerja Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase
laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
100 % 100
%
100 % 100 Sangat
tinggi
100 % 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Sangat
tinggi
Pencapaian indikator sasaran di atas dilaksanakan dengan program
Peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah jumlah
anggaran Rp. 36.822.500,00 . dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
36.735.500,00 atau sebesar 99,76 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp.
87.000,00 atau sebesar 0,24 % lebih jelasnya sebagai berikut :
No. Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih
(Rp.)
Efisiensi
(%)
1 Program
Peningkatan
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
36.822.500 36.735.500 99,76 0,24 0,24
Jumlah 36.822.500 36.735.500 99,76 0,24 0,24
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
29
Permasalahan :
4. Keterbatasan Jumlah SDM yang tersedia.
5. Dilihat dari tipe Dinas DPTR termasuk dalam tipe B sehingga dalam
Kelembagaan Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan jadi satu
sedangkan bila dilihat dari ketugasan selain mengampu dana APBD
juga mengampu DANAIS, sehingga dalam Evaluasi, perencanaan
dan Pelaporan harus 2 (dua) kali sehingga sangat berat.
Solusi :
1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM yang ada
2. Pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama tidak memandang
Tupoksi .
Sasaran 3
“ Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah”
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian Program dalam dokumen
perencanaan daerah, dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan. persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja
(Renja) Perangkat daerah terhadap RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
terhadap RPJMD tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu 100,00%,
Persentase Kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD
terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2019 ditargetkan
sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga Realisasai
kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi. Untuk
mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel
berikut:
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
30
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan daerah”
No. Indikator Kinerja
Realisa
si
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100
%
100 Sangat
tinggi
100 % 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Sangat
tinggi
Pencapaian indikator sasaran di atas dilaksanakan dengan program
Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan jumlah anggaran Rp.
70.405.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.076.220,00
atau sebesar 92,43 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 5.328.780,00
atau sebesar 7,57 % lebih jelasnya sebagai berikut :
No. Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Capaian
(%)
Selisih
(Rp.)
Efisiensi
(%)
1 Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
70.405.000 65.076.220 92,43 5.328.780 7,57
Jumlah 70.405.000 65.076.220 92,43 5.328.780 7,57
Permasalahan :
Pada tahun 2019 tidak ada permasalahan yang berarti karena adanya
koordinasi dari semua perangkat daerah sehingga dari segi perencanaan.
Semua program kegiatan yang ada pada RPJMD dapat mengalir ke
Renstra, RKPD dan Renja perangkat Daerah.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
31
Sasaran 4
“Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat ”
Untuk mencapai target sasaran Pemenuhan kebutuhan lahan untuk
kepentingan publik meningkat dilaksanakan Program Penataan,
Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan. persentase kesesuaian
program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah terhadap RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD tahun 2019, capaian
target tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 121,17% dari tahun
2018, yaitu dari 98,59% pada tahun 2018, pada Tahun 2019 ditargetkan
sebesar 100,00% terealisasi sebesar 219,76% sehingga Realisasai
kinerjanya untuk tahun 2019 mencapai 219,76% dengan target
pengadaan tanah seluas 60.000m2 sedangkan realisasi pengadaan
tanah seluas 131.860m2 termasuk kategori sangat Tinggi.
Tingginya capaian target diperoleh dari usaha keras Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang dan pihak-pihak terkait. Untuk mengetahui
capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan lahan
untuk kepentingan publik meningkat
No. Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2018
Tahun 2019
Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d
2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisa
si
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik
98.59 60.000m²
131.860m²
219,76 Sangat tinggi
100% 141,2
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 219,76 Sangat tinggi
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
32
Kondisi pencapaian target kinerja Pemenuhan Kebutuhan lahan
untuk kepentingan publik meningkat dilihat dari data historis
menunjukkan jauh melebihi target yang ditetapkan, terlampauinya
target tidak terleps dari usaha keras Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pemenuhan kebutuhan lahan
untuk kepentingan Publik.
Untuk melaksanakan Program Penataan, Penguasaan, dan
Pengendalian Pertanahan telah disediakan anggaran sebesar Rp
34.180.925.800,00 untuk 5 kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp
21.507.469.130,00 atau sebesar 62.92 % sehingga terjadi efisiensi
anggaran sebesar Rp 12.673.456.670,00 atau 37,08 %. Adapun lebih
jelasnya sebagai berikut :
No. Nama
Program
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capai
an
(%)
Selisih (Rp.) Efisien
si
(%)
1 Penataan,
Penguasaan,
dan
Pengendalian
Pertanahan
34.180.925.800 21.507.469.130 62.92 12.673.456.670 37,08
Jumlah 34.180.925.800 21.507.469.130 62.92 12.673.456.670 37,08
Permasalahan:
1. Target pengadaan tanah dalam Renstra ditentukan dalam luasan
tanah dalam m2, sedangkan untuk mencapai target tergantung Dari
Anggaran yang tersedia sehingga persentase capaian fluktuatif.
2. Pembebasan lahan untuk kepentingan publik yang tanahnya milik
Tanah Kas Desa harus menunggu izin Gubernur, sedangkan proses
untuk mendapat izin Gubernur memerlukan waktu yang panjang dan
Desa harus sudah memiliki Perdes yang sesuai dengan Pergub.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
33
3. Dalam proses pembebasan lahan ada sebagian warga yang tidak
sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Appraisal.
4. Proses pengadaan tanah melibatkan pihak terkait (BPN) sehingga
ketepatan waktu pencapaianya dari yang ditargetkan tergantung dari
Pihak terkait .
5. Ketidak sesuaian antara Harga tanah yang direncanakan dengan
realisasi harga tanah yang ditetapkan oleh penyedia jasa penilai
harga tanah (Appraisal) sehingga bisa terjadi sisa anggaran maupun
kurang anggaran.
6. Sebagian besar kepemilikan tanah masih atas nama orang tua belum
diwariskan kepada keturunannya sehingga apabila pemberkasan
tanah harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris.
7. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang
tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat
ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan
tersendiri bagi Pemerintah Desa.
8. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang
tidak sesuai dengan peruntukannya.
9. Pendaftaran Tanah untuk menjadi Sertipikat tanah memerlukan
tahapan yang panjang dan memerlukan proses tahapan yang
berbeda-beda dan harus ditempuh dan diajukan permohonan
masing-masing sesuai bidangnya dan melibatkan banyak pihak,
selain itu juga keterbatasan jumlah SDM yang menangani.
Solusi:
1. Evaluasi untuk Target pengadaan tanah pada Renstra yang akan
datang yang tadinya capaian berdasaarkan luasan lahan dalam m2,
menjadi Persentase dengan Rumus Jumlah Lahan yan dibebaskan
dibagi Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan dalam Tahun itu.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
34
2. Melakukan pendampingan dengan Desa dalam penyusunan Perdes
agar Perdes sesuai dengan Pergub sehingga dalam proses ganti rugi
Tanah Kas Desa prosesnya lebih cepat.
3. Melakukan pendekatan dengan Warga terdampak dengan cara
melakukan sosialisasi dan musyawarah harga tanah.
4. Lebih instentif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
(BPN) dalam proses pembebasan tanah.
5. Adanya koordinasi dengan Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata
Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk memfasilitasi pensertifikatan
dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat pemilik
lahan/tanah dengan didaftarkan melalui program PRONA dan PTSL.
6. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah
desa dengan tanah masyarakat melalui kegiatan yang dapat dibiayai
dengan Dana Keistimewaan Bidang Pertanahan.
7. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian pengelolaan dan
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya melalui
kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Keistimewaan Bidang
Pertanahan.
8. Melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya
memaksimalkan pencapaian target pensertipikatan tanah milik
Pemerintah Daerah.
9. Mengkaji ulang target luasan pengadaan tanah dengan jumlah
anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran selanjutnya.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
35
Sasaran 5
“ Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat ”
Dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan
kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul.
Untuk mencapai sasaran Kualitas Perencanaan Tata Ruang
Meningkat terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu Jumlah
Dokumen Tata Ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
(PERDA) dan Indikator Kinerja Sasaran Nilai Kinerja Pengaturan,
Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang, pada tahun 2019
realisasi dari target Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah
ditetapkan menjadi PERDA adalah 0% dari 2 (dua) target yang
ditetapkan belum terealisai dengan Kriteria penilaian realisasi kinerja
sangat rendah, tidak terealisasinya target disebabkan target tidak
bersifat Kumulatif, penetapan target sampai akhir Tahun 2021 sehingga
waktu untuk pencapaian Target sampai dengan akhir Tahun 2021
sehingga pada tahun 2019 dalam proses untuk mencapai PERDA,
sedangkan berdasarkan RKPD Tahun 2019 dengan target Persentase
Kawasan memiliki Dokumen Rinci dari target 100% terealisasi 80%
dengan Kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, apabila dibandingkan
dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dengan realisasi kinerja sebesar
94.17% terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 14.17%, tidak
tercapainya target untuk indikator sasaran prosentase kawasan memiliki
dokumen rinci disebabkan untuk kegiatan Pembinaan Tata Ruang ada
kegiatan pembahasan rekomendasi yang mana pembahasan tergantung
rekomendasi yang masuk, dari penyediaan 15 Pembahasan, yang
mengajukan rekomendasi hanya 12 rekomendasi sehingga terjadi sisa 3
pembahasan yang tidak terlaksana selain itu THR untuk THL juga tidak
dapat dibayarkan. Sedangkan untuk indikator Nilai Kinerja Pengaturan,
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
36
Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan ruang, realisasi kinerja tahun
2019 menunjukkan peningkatan Nilai sebesar 3.97 dari tahun 2018,
yaitu dari 80.03 meningkat menjadi 84 apabila dilihat dari target yang
ditetapkan untuk tahun 2019, capaian untuk tahun 2019 sebesar
115.06% dari target yang ditetapkan yaitu dari target 73 tercapai 84
dapat digolongkan sangat Tinggi. Keberhasilan melebihi target yang
ditetapkan tidak terlepas dari usaha keras dari Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang serta semua pihak yang terkait. Untuk mengetahui capaian
program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Perencanaan Tata
Ruang Meningkat
No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2018
Tahun 2019
Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Kategori
1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
0 100% 0 0 Sangat Rendah
2 0
Persentase Kawasan memiliki dokumen Rinci (RPJMD 2019)
94.17 100% 80 80 Tinggi 100 80
2. Nilai kinerja
Pengaturan,Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang
80.03 73 84 115.06 Sangat Tinggi
78 107.69
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 115.06 Sangat Tinggi
Tahun anggaran 2019 target kinerja Kualitas Perencanaan Tata
Ruang Meningkat untuk Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Tata Ruang
yang sudah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dikategorikan sangat
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
37
rendah namun apabila dengan indikator RPJMD tahun 2019 Persentase
kawasan memiliki dokumen Rinci dapat dikategorikan Tinggi.
Untuk Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
disediakan anggaran sebesar Rp 1.551.715.600,00 dan dapat terserap
sebesar Rp 1.431.543.483,00 atau 92.26 % sehingga terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp 120.172.117,00 atau 7.74 %.
Sedangkan untuk sasaran Program Pelaksanaan dan Pengawasan
Pertanahan dan Penataan Ruang melebihi target yang ditetapkan
dengan kategori Sangat Tinggi, Adapun anggaran yang disediakan untuk
Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang
sebesar Rp 740.557.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp
687.236.787,00 atau sebesar 92.80% sehingga terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp 53.320.213,00 atau 7.20%, adapun lebih jelasnya
sebagai berikut :
No. Nama
Program
Anggaran
(Rp.)
Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
1 Pengaturan
dan
Pembinaan
Penataan
Ruang
1.551.715.600 1.431.543.483 92.26 120.172.117 7.74
2 Pelaksanaan
dan
Pengawasan
Pertanahan
dan
Penataan
Ruang
740.557.000 687.236.787 92.80 53.320.213 7.20
Jumlah 2.292.272.600 2.118.780.270 92.43 173.492.330 7.56
Permasalahan:
1. Persoalan terkait tata ruang yang menjadi konsen permasalahan
Konversi penggunaan lahan, menurunya kualitas ruang karena
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
38
eksklusifitas permukiman, kemudian kesenjangan pembangunan
kawasan antar wilayah.
2. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten
Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-program
pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan
ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
3. Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang yang ada
untuk dijadikan pedoman dalam perizinan pemanfatan ruang
disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam penyusunan Rencana
Detil Tata Ruang Rinci .
4. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang,
khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk
kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi
Peraturan tentang penataan ruang.
5. THR untuk THL ditetapkan sebagai Tolok Ukur Kinerja dengan bobot
disamakan dengan Tolok Ukur Kinerja yang lain, anggaran THR untuk
THL sangat kecil, sedangkan THR untuk THL menurut ketentuan
tidak dapat dibayarkan sehingga berpengaruh sangat besar terhadap
capaian Target.
Solusi:
1. Rencana detail tata ruang sebagai konsep pembangunan berbasis
rencana, dimana hal itu sebagai cara untuk memeriksa pelanggaran
pemanfaatan tata ruang serta sebagai dasar penegakan sangsi dan
Hukum. Selain itu pemberian sangsi merupakan solusi untuk
menangani para pelanggar tata ruang.
2. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang yang lebih
operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
untuk peraturan yang lebih rinci;
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
39
3. Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Tata Ruang;
4. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan
sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap
kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan
maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
5. Mengkaji ulang Tolok Ukur Kinerja, tolok ukur kinerja seharusnya
berdasarkan bobot baik kegiatan maupun anggaran sehingga tidak
terjadi ketimpangan antara Realisai fisik dan Keuangan.
Selain program-program tersebut di atas, ada 3 (tiga) program
pendukung sesuai sasaran dan 4 (empat) Program yang bersumber dari
Dana Keistimewaan, 3 (tiga) program pendukung yaitu Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur, sedangkan 4 (empat) program yang bersember dari
dana Keistimewaan yaitu Program pengelolaan tanah Kasultanan dan
tanah Kadipaten, Program Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten, Program Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis
Kasultanan dan Kadipaten dan Program pemanfaatan ruang satuan
ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten. Adapun untuk ketiga program
pendukung tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 842.837.300,00
dengan realisasi Rp. 795.180.026,95,00 atau sebesar 94,34 % sehingga
ada efisiensi sebesar Rp. 47.57.273,05,00 atau sebesar 5,66 %. adapun
lebih jelasnya sebagai berikut :
No. Nama Program Anggaran
(Rp.)
Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
378.757.300 346.507.434 91.49 32.249.866 8,51
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
40
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
457.460.000 442.052.592,95 96.63 15.407.407 3,37
3 Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Aparatur
6.620.000 6.620.000 100 0 0
Jumlah 842.837.300 795.180.026,95 94.34 47.657.273,05 5,66
Selain program utama dan program pendukung Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten Giningkidul juga mengelola anggaran yang
bersumber dari dana Keistimewaan (DAIS), yang dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 108.287.137.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.
105.290.449.870,00 atau sebesar 97,23 % sehingga ada efisiensi sebesar
Rp. 2.996.687.830,00 atau sebesar 2.77 %. adapun lebih jelasnya sebagai
berikut :
No. Nama
Program
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian
(%)
Selisih (Rp.) Efisiensi
(%)
1 Program
pengelolaan
tanah
Kasultanan
dan tanah
Kadipaten
2.348.12.000 2.006.591.000 85.44 342.021.000 14.56
2 Program
pemanfaatan
tanah
Kasultanan
dan tanah
Kadipaten
213.279.000 192.171.000 90.10 21.108.000 9,90
3 Program
Perencanaan
tata ruang
satuan
ruang
350.000.000 304.980.370 87.14 45.019.630 12,86
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
41
strategis
Kasultanan
dan
Kadipaten
4 Program
pemanfaatan
ruang
satuan
ruang
strategis
Kasultanan
dan
Kadipaten
105.724.896.700 102.786.707.500 99.22 2.938.189.200 0,78
Jumlah 108.636.787.700 105.290.449.870 96.91 3.346.057.830 3,09
D. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar
129.817.583.016,95,00 atau 88,87% dari total anggaran Rp.
146.068.675.900,00 yang dialokasikan. Anggaran belanja langsung
untuk program utama sebesar Rp. 36.589.050.900,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 23.731.953.120,00 atau 64,86%. Adapun anggaran untuk
program pendukung sebesar Rp. 842.837.300,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 795.180.026,95,00 atau 94.34%. Sedangkan
anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan (DANAIS) sebesar Rp.
108.636.878.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 105.290.449.870,00
atau 96,91%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,
penyerapan terbesar pada Program/Kegiatan di sasaran Akuntabilitas
pengelolaan keuangan meningkat sebesar 99,76%. Sedangkan
penyerapan terkecil pada Program/Kegiatan di sasaran kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat
sebesar 45,12%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019
yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian
sasaran pembangunan disajikan tabel 3.8
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
42
Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Realisasi (%)
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp) Realisasi (%)
1.
Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggara
an pelayanan
publik
Meningkat
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80 81,46 101
,82 8.625.000 3.892.000 45.12
2.
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase laporan
keuangan yang
disusun tepat waktu
100% 100 % 100 36.822.500 36.735.500 99.76
3.
Kesesuaian
program
dalam
dokumen
perencanaan
daerah
Persentase
kesesuaian program
dalam Renja PD
terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap
RPJMD
100% 100 % 100 70.405.000 65.076.220 92.43
4.
Pemenuhan
kebutuhan
lahan untuk
kepentingan
publik
meningkat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan lahan
untuk kepentingan
publik
60.000 131.860 219
,76 34.180.925.800 21.507.469.130 62.92
5.
Kualitas
Perencanaan
Tata Ruang
Meningkat
Jumlah dokumen
tata ruang yang
sudah ditetapkan
menjadi Peraturan
Daerah (PERDA)
2 - 0 1.551.715.600 1.431.543.483 92.25
Prosentase Kawasan
memiliki dokumen
Rinci (Target dalam
RPJMD 2019)
100% 80% 80
Nilai kinerja
Pengaturan,
Pembinaan dan
Pelaksanaan
Penataan Ruang
73 84 115
,06 740.557.000 687.236.787 92.79
Jumlah
36.589.050.900 23.731.953.120 64.86
Belanja Langsung
Pendukung
842.837.300
795.180.026,95 94.34
Belanja langsung
DANAIS
108.636.787.700 105.290.449.870
96,91
Total Belanja
Langsung
146.068.675.900 129.817.583.016,95 88,.87
Sumber data Laporan Keuangan PD Tahun 2019
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
43
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan
berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap
Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja
institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi
Perangkat Derah, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban
dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj
IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik
untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik.
LKjIP Perangkat Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan
manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban
sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin
andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat
serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan
dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun
2019, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun.
Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua) sasaran utama
dan 3 (tiga) sasaran pendukung dapat tercapai dengan kategori sangat
tinggi.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang
sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah
dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk memastikan
pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun
PENUTUP BAB
IV
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
44
demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan
kinerja ke depan.
Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat
baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab
dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam
kondisi terkait dengan persoalan inovasi kebijakan, dukungan anggaran
dan sarana prasarana, serta kesiapan Sumber Daya Manusia.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku
kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi
yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan
dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya
mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk
dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang
menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini
juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan
dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna
jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan
upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar
menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan
peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang
semakin baik.
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
45
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
46
Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk normalisasi Jembatan Teleng dan Jeruklegi di Desa Katongan Kecamatan Nglipar
Survey Lokasi untuk normalisasi Jembatan Teleng dan Jembatan Jeruklegi
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
47
Proses Pengukuran Tanah untuk normalisasi Jembatan Teleng dan Jembatan Jeruklegi
Musyawarah Kesepakatan Harga tanah dengan Warga terdampak pengadaan tanah untuk normalisai
jembatan Teleng dan Jeruklegi
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
48
Proses pembayaran Ganti rugi Tanah untuk Normalisasi Jembatan Teleng dan Jembatan Jeruklegi di Desa
Katongan Kecamatan Nglipar
Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk BPP Rongkop
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
49
Survey Lokasi pengadaan Tanah untuk BPP Rongkop
Proses Pengukuran Tanah untuk BPP Rongkop
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
50
Proses Identifikasi Bangunan dan Tanaman untuk BPP Rongkop
Negosiasi Harga Tanah Untuk BPP Rongkop
Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018
51
Proses Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk BPP Rongkop