pemerintah kota gunungsitoli dinas ... kota gunungsitoli dinas penanaman modal dan pelayanan...

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU JalanPancasila No. 21 Telp./Fax (0639) 21686

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor: 503/014.b/K/2017

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undangNomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitolidi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA GGUUNNUUNNGGSSIITTOOLLII

TT AA HH UU NN 22 00 11 66 -- 22 00 22 11

JJll.. PPaannccaassiillaa NNoo.. 2211 GGuunnuunnggssiittoollii ((00663399)) 2211668866 || ddppmmppppttssppkkoottaagguunnuunnggssiittoollii00@@ggmmaaiill..ccoomm

http://bbpppptt..gguunnuunnggssiittoolliikkoottaa..ggoo..iidd

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19)

II L 01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan)

- - - 1 155.000.000 2 158.875.000 3 212.846.875 4 218.168.047 10 744.889.922 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terselenggaranya pameran investasi daerah

- - - - - - - 1 kali 50.000.000 1 kali 51.250.000 2 kali 101.250.000

2 Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi

Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi

- - - 1 kali 65.000.000 1 kali 66.625.000 1 kali 68.290.625 1 kali 69.997.891 2 kali 269.913.516

3 Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi

Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah

- - - 1 buku, 1 CD

50.000.000 1 buku, 1 CD

51.250.000 1 buku, 1 CD

52.531.250 1 buku, 1 CD

53.844.531 4 buku, 4 CD

207.625.781

4 Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik

Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik

650 kali siar - - 700 kali siar

15.000.000 750 kali siar

15.375.000 800 kali siar

15.759.375 850 kali siar

16.153.359 3.100 kali siar

62.287.734

5 Pembuatan Brosur-Brosur Perizinan dan Non Perizinan

Adanya brosur-brosur perizinan dan non perizinan

- - - 1 paket 15.000.000 1 paket 15.375.000 1 paket 15.759.375 1 paket 16.153.359 4 paket 62.287.734

6 Pembuatan Kalender Perizinan Adanya kalender perizinan - - - 1 paket 10.000.000 1 paket 10.250.000 1 paket 10.506.250 1 paket 10.768.906 4 paket 41.525.156

II L 02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)

- - - 1 Miliar 450.000.000 2 Miliar 238.000.000 3 Miliar 199.875.000 4 Miliar 639.722.312 10 Miliar

1.527.597.312 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah

Tersusunnya buku kajian potensi investasi daerah

- - - - - 1 buku 123.000.000 1 buku 123.000.000 1 buku 104.722.312 3 buku 350.722.312

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penanaman Modal Daerah

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penanaman Modal Daerah

- - - 1 draft 175.000.000 - - - - 1 draft 160.000.000 2 draft 335.000.000

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif Penanaman Modal Daerah

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif Penanaman Modal Daerah

- - - 1 draft 175.000.000 - - - - 1 draft 160.000.000 2 draft #VALUE!

4 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah

- - - 1 buku 100.000.000 - - - - 1 buku 100.000.000 2 buku 200.000.000

5 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- - - - - 1 kali 25.000.000 1 kali 25.625.000 1 kali 25.000.000 3 kali 75.625.000

6 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal

- - - - - 1 kali 50.000.000 1 kali 51.250.000 1 kali 50.000.000 3 kali 151.250.000

7 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman

- - - - - 1 draft 40.000.000 - - 1 draft 40.000.000 2 draft 80.000.000

Lampiran 4.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

(4)

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

LokasiTujuan 2017 2018Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD2021

Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan informasi

Meningkatkan daya tarik investasi

(3)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Indikator SasaranSasaran

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

1.

Rasio daya serap tenaga kerja

2.

Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19)(4)

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab




(3)


Awal Perencanaan


II L 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)

70 72 100.000.000 74 124.839.999 76 126.804.680 78 127.025.774 80 128.381.289 80 607.051.742 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/Sosialisasi

Tersedianya biaya mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/ Workshop/Kursus/Sosialisasi

50 OH 50 OH 100.000.000 50 OH 124.839.999 50 OH 126.804.680 50 OH 127.025.774 50 OH 128.381.289 250 OH 607.051.742

2. Jumlah izin yang diterbitkan

II L 04 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rasio Pengembangan Aparatur (%) 60 65 30.000.000 70 30.060.000 75 30.120.120 80 33.132.132 85 34.788.739 85 158.100.991 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Pengadaan pakaian pegawai Tersedianya pakaian pegawai 30 stel 30 stel 30.000.000 30 stel 30.060.000 30 stel 30.120.120 30 stel 33.132.132 30 stel 34.788.739 150 stel

158.100.991

II L 05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

80 81 915.000.000 82 916.830.000 83 918.663.660 84 1.010.530.026 85 1.012.551.086 85 4.773.574.772 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai, perangko/ benda pos lainnya dan biaya paket/ pengiriman

4 jenis 3 jenis 6.000.000 3 jenis 6.012.000 3 jenis 6.024.024 3 jenis 6.626.426 3 jenis 6.639.679 3 jenis 31.302.130

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, air dan internet


3 Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional

5 Unit 5 Unit 5.000.000 5 Unit 5.010.000 5 Unit 5.020.020 5 Unit 5.522.022 5 Unit 5.533.066 25 Unit 26.085.108

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan

1 orang 1 orang 21.000.000 1 orang 21.042.000 1 orang 21.084.084 1 orang 23.192.492 1 orang 23.238.877 5 orang

109.557.454

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 90 jenis 90 jenis 100.000.000 90 jenis 100.200.000 90 jenis 100.400.400 90 jenis 110.440.440 90 jenis 110.661.321 90 jenis

521.702.161

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy dokumen/surat-surat dinas

11 jenis 12 jenis 80.350.000 12 jenis 80.510.700 12 jenis 80.671.721 12 jenis 88.738.894 12 jenis 88.916.371 12 jenis

419.187.686

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor


52.170.216

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan


9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman aparatur, tamu dan rapat

34 orang 34 orang

90.000.000 34 orang

90.180.000 34 orang

90.360.360 34 orang

99.396.396 34 orang

99.595.189 170 orang

469.531.945

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan kegiatan lain

90 OH 90 OH 160.000.000 90 OH 160.320.000 90 OH 160.640.640 90 OH 176.704.704 90 OH 177.058.113 450 OH 834.723.457

11 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi Serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain

500 OH 500 OH 110.000.000 500 OH 110.220.000 500 OH 110.440.440 500 OH 121.484.484 500 OH 121.727.453 2500 OH

573.872.377

12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum/ keuangan

13 orang 13 orang

79.350.000 13 orang

79.508.700 13 orang

79.667.717 13 orang

87.634.489 13 orang

87.809.758 65 orang

413.970.665

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasi kantor


328.672.361

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan

1.

Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan

3.

Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan


Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab




(3)


Awal Perencanaan


14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam


109.557.454

15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat

Tersedianya upah tenaga supir 1 orang 1 orang 22.800.000 1 orang 22.845.600 1 orang 22.891.291 1 orang 25.180.420 1 orang 25.230.781 5 orang

118.948.093

16 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 25 jenis 25 jenis 7.500.000 25 jenis 7.515.000 25 jenis 7.530.030 25 jenis 8.283.033 25 jenis 8.299.599 25 jenis

39.127.662

II L 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)

70 72 160.000.000 74 160.320.000 76 160.640.640 78 176.704.704 80 177.058.113 80 834.723.457 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair kantor 3 jenis 3 jenis 10.000.000 3 jenis 10.020.000 3 jenis 10.040.040 3 jenis 11.044.044 3 jenis 11.066.132 3 jenis 52.170.216

2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


260.851.080

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik

5 Unit 5 Unit 50.000.000 5 Unit 50.100.000 5 Unit 50.200.200 5 Unit 55.220.220 5 Unit 55.330.660 25 Unit 260.851.080

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik


260.851.080

II L 07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)

70 - - - - - - - - 80 10.050.000 80 10.050.000 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 dok - - - - - - - - 1 dok 10.050.000 1 dok 10.050.000

II L 08 Program Pelayanan Perizinan Jumlah Izin yang diterbitkan (dokumen) 1.877 1.450 480.000.000 1.475 480.960.000 1.500 481.921.920 1.525 530.114.112 1.550 531.174.340 7.500 2.504.170.372 DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1 kali - - 1 kali - - - 1 kali - - - 2 kali -

2 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2 dok 2 dok 40.000.000 2 dok 40.080.000 2 dok 40.160.160 2 dok 44.176.176 2 dok 44.264.528 10 dok 208.680.864

3 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

6 Kec 6 Kec 100.000.000 6 Kec 100.200.000 6 Kec 100.400.400 6 Kec 110.440.440 6 Kec 110.661.321 30 Kec 521.702.161

4 Pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan

Terlaksananya pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan

4 Kec 5 Kec 60.000.000 5 Kec 60.120.000 5 Kec 60.240.240 5 Kec 66.264.264 5 Kec 66.396.793 25 Kec 313.021.297

5 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1 draft 1 draft 30.000.000 - - 1 draft 30.120.120 - - 1 draft 33.198.396 3 draft 93.318.516

6 Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Tersusunnya Standar Pelayanan (SP) 1 draft - - 1 draft 30.060.000 - - 1 draft 33.132.132 - - 2 draft 63.192.132

7 Pengembangan Sistem Informasi Perizinan

Adanya pengembangan Sistem Informasi Perizinan

1 paket 1 paket 100.000.000 - 100.200.000 - 100.400.400 1 paket 110.440.440 - 110.661.321 2 paket 521.702.161


Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab




(3)


Awal Perencanaan


8 Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan

50 orang 40 orang

150.000.000 40 orang

150.300.000 40 orang

150.600.600 40 orang

165.660.660 40 orang

165.991.981 200 orang

782.553.241

II A 01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terlaksananya Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

6,60% 22,30% 250.000.000 38% 250.500.000 53,60% 251.001.000 69,30% 276.101.100 85% 289.906.155 85% 1.317.508.255 Setda/ DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

1 Keg. 1 Keg. 250.000.000 1 Keg. 250.500.000 1 Keg. 251.001.000 1 Keg. 276.101.100 1 Keg. 289.906.155 1 Keg. 1.317.508.255

1. Pencari kerja yang ditempatkan

II A 02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja

40,55% 49,48% 74.700.000 58,40% 74.849.400 67,33% 74.999.099 76,20% 82.499.009 85,10% 86.623.959 85,10% 393.671.467 Setda/ DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1 Keg. 1 Keg. 30.000.000 1 Keg. 30.000.000 1 Keg. 30.000.000 1 Keg. 38.000.000 1 Keg. 42.000.000 1 Keg. 200.000.000

2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja


1. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun

II A 03 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

6,88% 22,26% 102.200.000 37,60% 102.404.400 53,00% 102.609.209 68,42% 112.870.130 85,02% 118.513.636 85,02% 538.597.375 Setda/ DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli

Gunungsitoli

2. Upah Minimum Kota

1 Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.

Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)

1 Tahun 1 Tahun

40.000.000 1 Tahun

40.000.000 1 Tahun

40.000.000 1 Tahun

40.000.000 1 Tahun

40.000.000 1 Tahun

100.000.000

2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1 Tahun 1 Tahun

10.000.000 1 Tahun

10.000.000 1 Tahun

10.000.000 1 Tahun

10.000.000 1 Tahun

10.000.000 1 Tahun

100.000.000

3 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

1 Tahun 1 Tahun

20.000.000 1 Tahun

20.000.000 1 Tahun

20.000.000 1 Tahun

20.000.000 1 Tahun

20.000.000 1 Tahun

100.000.000

4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan


5 Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT

Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan


2.111.900.000 2.745.763.799 2.543.635.328 2.761.698.862 3.246.937.676 13.409.935.665

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. Tingkat

Pengangguran Terbuka

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Jumlah Keseluruhan....................................

Menyediakan tenaga kerja yang kompeten

Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas

Angka partisipasi angkatan kerja

i Rencana Strategis

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esaatas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategi (Renstra) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan selanjutnya akanmenjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di

bidang ekonomi di Kota Gunungsitoli khususnya di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga Kota Gunungsitoli dapat menjadi daerah tujuan pengembangan investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam

penyusunan Renstraini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk penyempurnaan lebih lanjut. Namun demikian, kami berharap semoga Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Gunungsitoli,sehingga dapat mendorong tercapainya Visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, Maret 2017


DESLAWATI ZEGA, SH,M.Si PEMBINA

ii Rencana Strategis


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum.......................................................................... 2 1.3 Maksud Dan Tujuan...................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.................................7 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah................7 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah......................................................37 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...............................................39 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah............................................................................................49

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 56 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.......................................................... 56 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................. 56 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi...... 60 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................ 63 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................... 66

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................... 68 4.1Visi dan MisiPerangkat Daerah ....................................................... 68 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............... 69 4.3Strategi dan Kebijakan .................................................................. 70

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 73

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD....................................................... 76

BAB VII PENUTUP........................................................................................ 78 LAMPIRAN

iii Rencana Strategis


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPT Kota Gunungsitoli ................................... 8

Gambar 2. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli .......................... 9

Gambar 3. Penerbitan Izin pada BPPT Kota Gunungsitoli ..…...........................… 39

Gambar 4. Nilai IKMpada BPPT Kota Gunungsitoli ..…...................................… 46

iv Rencana Strategis


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah SDM pada BPPT Kota Gunungsitoli .......................................... 37

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPPTKota Gunungsitoli .................. 37

Tabel 3. Sarana dan Prasarana BPPTKota Gunungsitoli .................................... 38

Tabel 4. Penerbitan Izin pada BPPTKota Gunungsitoli ...................................... 42

Tabel 5. Nilai IKM pada BPPTKota Gunungsitoli ................................................ 47

Tabel 6. Penerimaan PAD pada BPPTKota Gunungsitoli ................................... 48

Tabel 7. Realisasi Anggaran pada BPPTKota Gunungsitoli ................................ 49

Tabel 8. Matriks SWOT....................................................................................... 51

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................................ 69

1

Rencana Strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa

pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga salah satu

tolokukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra

pemerintah, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik,

kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi

nasional serta mewujudkan kedulatan politik dan ekonomi Indonesia,

diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi

menjadi kekuatan ekonomi riil. Selanjutnya, dalam menghadapi perekonomian

global perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif, promotif, memberikan

kepastian hukum, keadilan dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan DaerahKota

Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli

Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli

mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan

pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan bidangperizinan dan

non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra Perangkat

2


Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 ini memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun

2016-2021 dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Renstra inidisusun dengan mengacukepada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3


8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4


19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 221);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota;

26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RenstraDPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun

2016-2021 adalah untuk memenuhi amanah peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 merupakan

pelaksanaan tahapan ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2015, dengan penekanan pada

terbangunnnya struktur perekonomian daerah yang berdaya saing dengan di

5


dukung tata kelola pemerintahan yang baik, sumber daya manusia

berkualiatas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

Tahun 2016-2021 antara lain :

1) Memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode

2016-2021.

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP

Kota Gunungsitoli.

3) Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunanRenstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat

DaerahProvinsi

6


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan MisiPerangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN

7


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di

bidang perizinan, sebelumnya Pemerintah Kota Gunungsitoli telah

membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) di Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota

Gunungsitoli kembali melakukan penataan organisasi untuk

memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong

peningkatan pembangunan di bidang ekonomi khususnya di Bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan

membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan

Peraturan DaerahKota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota

Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota

Gunungsitoli.

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli merupakan perangkat daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerahyang

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu.

8


2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian

pelaksanaan penanaman modal.

2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana,

pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga

kerja.

4) Penyelenggaraan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan,

harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan

dan nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan,

penyuluhan serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan

layanan perizinan dan nonperizinan.

5) Perencanaan dan penyusunan program di Bidang Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

6) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di Bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

7) Pembinaan administrasi dan teknis di Bidang Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

2.1.3 Struktur Organisasi

Sebelumnya perubahan nomenklatur perangkat daerah,

struktur organisasi BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPT Kota Gunungsitoli

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA

KEPALA BADAN

SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PROGRAM,

EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN UMUM

BIDANG PELAYANAN JASA PARIWISATA DAN PASAR

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JASA USAHA

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU

TIM TEKNIS TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

9


Adapun strukturorganisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah

sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

Berdasarkan susunan organisasi yang ditetapkan, DPMPPTSP

Kota Gunungsitoli mempunyai tugas dan fungsi serta uraian tugas

sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugasmembantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kota.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SubbagianProgram dan Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal

BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Non

Penanaman Modal

Tim Teknis

SeksiPengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan

Peningkatan Layanan

SeksiPerencanaan, Promosi dan Pengembangan

IklimPenanaman Modal

Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

SeksiTenaga Kerjadan Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

10


b. penyelenggaraan dan pengkoordinasian

pelayananPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang didelegasikan Walikota;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman

Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya;

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu;

b. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan

dinas;

d. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan yang

berlaku;

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang

tugas dan fungsinya;

f. memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan menurut

ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

i. menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

j. merumuskan, mengkoordinasikan penyusunan pelaporan,

monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan

tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan

fungsinya;

11


k. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non

perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian

wewenang dari Walikota;

l. mengkoordinasikan tim teknis dalam rangka pemeriksaan

lapangan melalui bidang-bidang yang terkait;

m. menyelenggarakan distribusi informasi kepada pihak terkait

secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;

n. menyelenggarakan sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan kepada masyarakat;

o. menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat terkait

dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

p. mengkaji dan menerapkan inovasi dibidang Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. menyelenggarakan proses pengadaaan barang/jasa di lingkup

Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;

s. melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan fungsi serta urusan kepegawaian pada Dinas;

t. memberi informasi, saran serta pertimbangan kepada Walikota

dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagai bahan penerapan kebijakan daerah;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas

dan fungsinya.

2) Sekretaris Dinas

(1) Sekretaris Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.


ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan

anggaran;

c. pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan;

12


d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi,

kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat,

kearsipan dan dokumentasi;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah

dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Rincian tugas Sekretaris Dinas yaitu :

a. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan

dinas;

b. mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup dinas;

c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, hukum,

organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan

dokumentasi lingkup dinas;

d. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang

dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas;

e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dinas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

f. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan

administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

g. menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan

masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas;

h. menyelenggarakan pengelolaan dan penataan

ketatausahaan dan kearsipan dinas;

i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

j. menyelenggarakan koordinasi dalam

pengusulan/penunjukkan kuasa pengguna anggaran,

pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan

keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat

penerima barang dan jasa, pejabat penerima hasil

pekerjaan, bendahara dan pembantu bendahara;

k. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan

karir bawahan;

13


l. mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan

tugas dan fungsi dinas;

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala

dinas dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban;

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

sistem penilaian yang tersedia;

p. memverifikasi dokumen layanan perizinan dan

nonperizinan;

q. memverifikasi bahan kebijakan teknis di lingkungan

sekretariat;

r. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja di

lingkungan sekretariat;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugasmelaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan

dan pelaporan terkait bidang umum dan kepegawaian.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan

kepegawaian;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana sub

bagian umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan;

d. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;

e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kearsipan dan

dokumentasi;

f. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan dan

keprotokolan lingkup dinas;

g. mengelola dan menginventarisasi barang milik

negara/daerah pada lingkup dinas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

h. mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi

dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);

14


i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan

baik;

j. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik

lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran

pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n. menyiapkan kebutuhan rapat di lingkupdinas;

o. menyiapkan dan menyusun administrasi perjalanan dinas

pegawai;

p. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan

prasarana, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,

kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan

keamanan kantor dan barang milik daerah di lingkungan

dinas;

q. menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan

penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan

aparatur sipil negara (LHKASN);

r. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait pelaksanaan

tugas-tugas sesuai dengan bidang tugasnya;

s. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi

daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, DP-3,

DUK, sumpah/janji pegawai, laporan pajak-pajak pribadi

(LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, akses

dan pemberian penghargaan serta peningkatan

kesejahteraan pegawai;

t. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, pengembangan

karir, peningkatan kapasitas serta disiplin pegawai; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsi.

15


b) Kepala Subbagian Program dan Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuanganmempunyai

tugas Melaksanakan penghimpunan, penyusunan,

pengelolaan dan pelaporan terkait program dan keuangan.

(2) Rincian tugas Sub BagianProgram dan Keuangan yaitu :

a. merencanakan kegiatan sub bagian program dan

keuangan;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

sub bagian program dan keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

strategis;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban;

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

f. menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan

rencana kerja dan anggaran;

g. melaksanakan penatausahaan keuangan;

h. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

i. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

j. melaksanakan urusan pelaporan keuangan;

k. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait pelaksanaan


l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

m. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran

pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


16


1. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mempunyai

tugas menyelenggarakan perencanaan, promosi, pengendalian

pelaksanaan penanaman modal, pengembangan iklim

penanaman modal dan tenaga kerja.


ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mempunyai

fungsi antara lain :

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan

penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan

kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi

penanaman modal;

c. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

realisasi penanaman modal;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan

prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan

produktifitas tenaga kerja; dan

e. perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan,

pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan

penanaman modal dan tenaga kerja sesuai dengan program

pembangunan daerah;

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Promosi,

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga

Kerja yaitu :

a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengkajian,

penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun

wilayah;

b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengkajian,

penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan

penanaman modal lingkup daerah;

17


c. mengkoordinir pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan

badan usaha melalui penanaman modal, antara lain

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman

modal lingkup daerah;

d. melaksanakan penyusunan dan pengembangan

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup

daerah;

e. melaksanakan perencanaan kegiatan promosi penanaman

modal didalam dan luar negeri;

f. mengkoordinir penyusunan bahan, sarana dan prasarana

promosi penanaman modal;

g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan penanaman modal;

i. melaksanakan pengawasan, kepatuhan dan kewajiban

perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan

usaha dan peraturan perundang-undangan;

j. memverifikasi/memvalidasi dan pengolahan data perizinan

dan nonperizinan penanaman modal;

k. menganalisis dan mengevaluasi data perizinan dan

nonperizinan penanaman modal;

l. mengkoordinir pembangunan dan pengembangan serta

pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan

tenaga kerja;

n. menyusun dan menyebarluaskan informasi bursa tenaga

kerja;

o. memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan

survey Komponen Hidup Layak (KHL);

p. melaksanakan pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja;

q. menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan Lembaga

Kerja Sama (LKS) tripartit;

r. menyelenggarakan sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;

s. Menyelenggarakan penempatan tenaga kerja dan perluasan

tenaga kerja;

18


t. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan

hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

u. Menyelenggarakan pembinaan lembaga latihan kerja,

pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;

v. Menyiapkan bahan dan menganalisa data penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;

w. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait pelaksanaan


x. memverifikasi konsep surat dan naskah dinas sesuai

bidang tugasnya.

y. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

z. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan


pelaksanaan tugas;

aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



bb. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) Kepala

Seksi Jabatan Fungsional, meliputi :

a. Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Tugas pokok :

(1) Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan

tugas seksi perencanaan, promosi dan pengembangan iklim

penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan,

mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan

menyiapkan pengkajian, penyusunan dan pengusulan

19


perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman

modal daerah.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

rencana umum, rencana strategis dan rencana

pengembangan penanaman modal lingkup daerah


b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup

daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

c. melakukan perencanaan promosi penanaman modal


d. melakukan promosi penanaman modal berdasarkan

sektor usaha dan wilayah;

e. melakukan pengumpulan data, analisis dan

penyusunanderegulasi/kebijakan penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

f. melakukan pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal lingkup daerah dengan

memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal

antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing

penanaman modal lingkup daerah;

g. menyusun profil investasi, peta investasi serta informasi

lainnya terkait potensi dan peluang usaha investasi

daerah;

h. melakukan fasilitasi kegiatan koordinasi penanaman

modal;

i. menyiapkankonsep surat dan naskah dinas sesuai bidang

tugasnya;

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

k. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan


pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait pelaksanaan


20


m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


b. Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

(1) Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan

tugas seksi tenaga kerja dan pengendalian pelaksanaan

penanaman modaldalam merencanakan, melaksanakan,

mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan

menyiapkanpelaksanaan pembinaan dan pengembangan

sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama

dan produktifitas tenaga kerja serta pengendalian,

pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal adalah:

a. merencanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan

tenaga kerja;

b. menyusun dan menyebarluaskan informasi bursa tenaga

kerja;

c. melaksanakan fasilitasi penetapan Upah Minimum Kota

(UMK) dan survey Komponen Hidup Layak (KHL);

d. melakukan pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja;

e. melaksanakan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS)

tripartit;

f. memfasilitasi sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang penanaman modal dan ketenagakerjaan;

21


g. melakukan analisa penempatan tenaga kerja dan

perluasan tenaga kerja;

h. melakukan analisa pembinaan dan pengembangan

hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

i. melakukan analisa pembinaan lembaga latihan kerja,

pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;

j. menyiapkan bahan dan menganalisa data penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;

k. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan penanaman modal;

m. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal


n. menyiapkankonsep surat dan naskah dinas sesuai

bidang tugasnya;

o. menyusun rencana kerja seksi tenaga kerja dan

pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

p. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait pelaksanaan


q. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

r. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan


pelaksanaan tugas;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


22


2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan PelaporanLayanan

(1) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dalam

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengarahkan, mengawasi,memverifikasi dan

mengendalikan penanganan pengaduan, penyusunan

kebijakan, harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan

informasi perizinan dan nonperizinan, pengolahan data,

penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta

pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan

perizinan dan nonperizinan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan mempunyai fungsi antara lain :

a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan,

mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi,

memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi,

mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun,

menindaklanjuti,mendokumentasikan, penanganan

pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan,

merumuskan, memverifikasi, menganalisis,

memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi,

mengkoordinasikan, mengolah, memimpin,

mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi,

memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan

pemberian advokasi layanan serta sosialisasi

penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan

perizinan dan nonperizinan;

c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan,

mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis,

mengkoordinasikan, mengolah, memimpin,

memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap

mutu layanan, merumuskan standar layanan mengolah,

mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan

layanan, pembangunan sarana dan prasarana

23


infrastruktur jaringan layanan dan dukungan

administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan

inovasi pola layanan menyusun data dan pelaporan

pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau,

murah, transparan serta terciptanya produk layanan

yang efesien dan efektif; dan

d. merumuskan kebijakan teknis penanganan pengaduan,

penyusunan kebijakan, harmonisasi, pemberian

advokasi layanan dan informasi perizinan dan

nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan,

penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan

sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan

dan nonperizinan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan yaitu:

a. menyelenggarakan administrasi, merencanakan,

menyiapkan, mendokumentasikan, mengumpulkan,

mengarsipkan data, memfasilitasi dan memberikan

layanan penanganan pengaduan, informasi dan

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan


b. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat di

bidang tenaga kerja;

c. memverifikasi konsep dan teknis penanganan

pengaduan, informasi dan konsultasi layanan secara

teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan


d. memverifikasi data dan rumusan permasalahan

penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi

serta memverifikasi laporan penanganan pengaduan,

informasi¸ dan konsultasi layanandalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. memverifikasibahan kebijakan dan harmonisasi

peraturan serta advokasi layanan terkait dengan

pelayanan perizinan dan nonperizinan;

24


g. memverifikasi bahan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan terkait harmonisasi regulasi

daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan


h. memverifikasi hasil analisis permohonan pemberian

insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan serta

membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan

pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam

pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif

dan pemberian kemudahan berusaha;

i. menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat dalam


j. memverifikasi bahan kebijakan dan harmonisasi, serta

memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan

advokasi, ajudikasi dan mediasi dalam penyelesaian

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. memverifikasi data dan bahan pelaporan yang meliputi

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar

layanan (SOP, SP, SPM DAN MP) dan inovasi pelayanan


l. memverifikasi hasil analisis dan pengukuran data dan

bahan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan,

mengolah data serta perencanaan pembangunan sarana

dan prasarana layanan, menciptakan inovasi

pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang

cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta

terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinanyang

efesien dan efektif;

m. mengkoordinasi perencanaan pengembangan sarana dan

prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi

informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan

layanan perizinan dan nonperizinan;

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan data dan

bahan pelaporan yang meliputi pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,

SPM dan MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan


25


o. memverifikasi bahan sosialisasi/penyuluhan kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

p. memverifikasi konsep surat dan naskah dinas sesuai

bidang tugasnya;

q. memverifikasi bahan kebijakan teknis penanganan

pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi,

pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan dan

nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan,

penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan

sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan

nonperizinan;

r. memverifikasi rencana kerja bidang pengaduan,

kebijakan dan pelaporan layanan;

s. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas bidang

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

t. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait

pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidang

tugasnya;

u. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

v. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan


pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


y. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

membawahi 2 (dua) Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional,

meliputi :

26


a. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan

(1) Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

seksipengaduan, kebijakan dan informasi layanan dalam

merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan,

mengidentifikasi, merumuskan dan

menyiapkanpenanganan pengaduan, penyusunan

kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan

serta informasi perizinan dan nonperizinan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan

Informasi Layanan yaitu :

a. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan

kosultasi layanandalam penyelenggaraan pelayanan


b. melaksanakan administrasi penanganan pengaduan

masyarakat di bidang tenaga kerja;

c. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan,

informasi, konsultasi layanan dalam penyelenggaraan


d. merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan

dan nonperizinan;

e. mengindentifikasi teknis penanganan pengaduan,

informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan

operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

f. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan

pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam


g. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan,

informasi, dan konsultasi layanan dalam

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

h. menganalisis data permasalahan penanganan



27


i. melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

j. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan,

informasi dan konsultasi layanan dalam rangka


k. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan



l. mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan


m. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak

lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan

dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

n. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi

dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan


o. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan

advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

p. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-

undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan

advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan,

nonperizinan dan bidang tenaga kerja;

q. menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan

perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi

daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan

perizinan dan non perizinan;

r. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi)

bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi serta

memfasilitasi pendampingan dan atau pelaksanaan

advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan

perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

s. menerima dan menganalisis permohonan pemberian

insentif dan pemberian kemudahaan berusaha sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan serta

membuat telaah staf dan/atau surat sebagai bahan

28


pertimbangan pimpinan dan/atau instansi dalam

pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif

dan pemberiaan kemudahan berusaha;

t. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi

peraturan serta advokasi layanan terkait dengan

pelayana perizinan dan nonperizinan;

u. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan

rekomendasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

v. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait


tugasnya;

w. menyusun rencana kerja seksi pengaduan, kebijakan

dan informasi layanan;

x. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

y. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

baik lisan maupun tertulis guna peningkatan

kelancaran pelaksanaan tugas;

z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara

berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

aa. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


b. Kepala Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan Peningkatan

Layanan

(1) Kepala Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan Peningkatan

Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

seksi pelaporan, penyuluhan dan peningkatan layanan dalam

merencanakan, menyiapkan, mengumpulkan,

mengidentifikasi, merumuskan, mengembangkan dan

melaksanakanpengolahan data, penyusunan laporan,

penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem

29


informasi dan peningkatan layanan perizinan dan

nonperizinan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan

Peningkatan Layanan yaitu :

a. mempelajari, merencanakan, menyiapkan,

mengidentifikasi, mengklasifikasikan, memetakan,

mengkoordinasikan, serta mengevaluasi data dan bahan

pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian,

mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP)

dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b. melaksanakan analisis dan pengukuran data dan bahan

pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan,

mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana

layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola

perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah,

terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan

perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif;

c. melaksanakan perumusan dan memetakan data dan

bahan pelaporan yang meliputi pengembangan,

pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi


d. mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang

meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan,

standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi


e. melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan

prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi

informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan


f. melaksanakan pembuatan konsep data dan bahan


mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP)

dan inovasidalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

g. menerima, menghimpun dan mengelola salinan laporan

perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan;

30


h. melaksanakan penyusunan laporan data dan bahan


mutu layanan, standar layanan(SOP, SP, SPM dan MP)

dan inovasidalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan, pada sistem teknologi informasi (secara

elektronik);

i. menyiapkan bahan sosialisasi/penyuluhan kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

j. menyiapkan konsep surat dan naskah dinas sesuai bidang

tugasnya;

k. menyusun rencana kerja seksi pelaporan, penyuluhan

dan peningkatan layanan;

l. menyusun bahan kebijakan teknis terkait pengolahan

data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada

masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan

peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;

m. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan


n. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait pelaksanaan


o. menyusun rencana kerja seksi pelaporan, penyuluhan dan

peningkatan layanan;

p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang


baik;

q. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan


pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi



s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


31


3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan

(1) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan

tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan dalam merencanakan, melaksanakan,

mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi

mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi,

melaporkan, mengadministrasi pelayanan dan

menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan nonperizinan mempunyai fungsi antara lain:

a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,

memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan,

menvalidasi, mengevaluasi, melaporkan,

mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan


b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan

nonperizinan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan :

a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan

pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

b. memverifikasi dokumen/berkas pemohonan


c. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

d. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan


e. mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

f. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

32


g. memverifikasi konsep penyelenggaraan pelayanan


h. memverifikasi laporan penyelenggaraan pelayanan


i. mengkoordinasi pengadministrasian pelayanan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

j. memverifikasi dokumen layanan perizinan dan

nonperizinan;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;

l. memverifikasi hasil kajian dan peninjauan lapangan

yang dilaksanakan oleh tim teknis;

m. menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat

daerah terkait;

n. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan

nonperizinan;

o. memverifikasi konsep surat dan naskah dinas sesuai

bidang tugasnya;

p. memverifikasi bahan kebijakan teknis pelayanan


q. memverifikasi rencana kerja bidang penyelenggaraan


r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta

tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan nonperizinan;

s. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan


t. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait


tugasnya;

u. menyusun rencana kerja bidang penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan;.

v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baik;

w. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan baik lisan maupun tertulis guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

33


x. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan menilai



y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


z. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan


aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi dan tim

teknis, meliputi :

a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal

(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin

pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan

nonperizinan penanaman modal dalam merencanakan,

melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi,

merumuskan, menyiapkan, mengadministrasi

pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan

penanaman modal.

(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal yaitu :

a. melaksanakan perencanaan, melaksanakan dan

mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan


b. melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas

pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan

penanaman modal;

c. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan



perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan


34


f. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan


g. melaksanakan penyusunan konsep penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman

modal;

h. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan


i. melaksanakan pengadministrasian pelayanan



j. melaksanakan pembuatan dokumen layanan


k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;

l. melaksanakan pengolahanhasil kajian dan

peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh tim

teknis;

m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah

terkait;

n. menyiapkan dokumen layanan perizinan dan

nonperizinan;

o. menyiapkan konsep surat dan naskah dinas sesuai

bidang tugasnya;

p. menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan


q. menyusun rencana kerja seksi pelayanan perizinan


r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baik;

s. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan baik lisan maupun tertulis guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai



u. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan


v. memberikan saran dan pertimbangan kepada

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

35


w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Non Penanaman Modal

(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Non Penanaman Modal mempunyai tugas

memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan

perizinan dan nonperizinannon penanaman modal

dalam merencanakan, melaksanakan,

mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan,

menyiapkan, mengadministrasi pelayanan dan

menerbitkan perizinan dan nonperizinannon

penanaman modal.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan Non Penanaman Modal yaitu :

a. merencanakan, melaksanakan dan mengolah


nonperizinan non penanaman modal;

b. melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas

pemohonan pelayanan perizinan dan


c. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan non penanaman

modal;



modal;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan


modal;

f. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan


modal;

g. melaksanakan penyusunan konsep



36


h. melaksanakan penyusunan laporan



i. melaksanakan pengadministrasi pelayanan



j. melaksanakan penuyusuan dokumen layanan


modal;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim

teknis;

l. melaksanakan pengolahan hasil kajian dan

peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh

tim teknis;

m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat

daerah terkait;

n. menyiapkan konsep surat dan naskah dinas

sesuai bidang tugasnya;

o. menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan


modal;

p. menyusun rencana kerja seksi pelayanan


modal;

q. menyampaikan laporan, saran pertimbangan

dan rekomendasi kepada atasan sesuai bidang

tugasnya;

r. melaksanakan pembagian tugas, pemberian

arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas bawahan;

s. melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait


tugasnya;

t. melaksanakan pembagian tugas, pemberian

arahan, pengawasan dan penilaian terhadap

pelaksanaan tugas bawahan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

37


2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota

Gunungsitolididukung oleh 35 (tiga puluh lima) orangpegawai, yang

terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS)dan 6 (enam) orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer).

Komposisi pegawai BPPT Kota Gunungsitoli kondisi bulan Desember

2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah SDM pada BPPT Kota Gunungsitoli Berdasarkan Status Kepegawaian

No. Status Kepegawaian Jumlah (orang) Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 1 orang CPNS

2 Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) 6

Terdiri dari : 3 orang Tenaga Administrasi Kantor 1 orang Tenaga Kebersihan 1 orang Jaga Malam 1 orang Supir

JUMLAH 34

Tabel 2. Jumlah PNSpada BPPT Kota Gunungsitoli Berdasarkan

berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Eselon

No. Jabatan Jumlah P e n d i d i k a n Golongan E s e l o n

S2 S1 D3 SLTA IV III II II III IV Non

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kepala Dinas 1 - 1 - - 1 - - 1 - - -

2 Kabag Tata Usaha 1 - 1 - - - 1 - - 1 - -

3 Kepala Bidang 4 - 3 - 1 1 3 - - 4 - -

4 Kasubbag 3 - 1 - 2 - 3 - - - 3 -

5 Staf 20 1 9 5 5 1 11 8 - - - 20

Jumlah Keseluruhan 29 1 15 5 8 3 18 8 1 5 3 20

29 29 29

2.2.2 Sarana dan Prasarana

BPPTKota Gunungsitoli beralamat di Jalan Pancasila Nomor 21

Gunungsitoli (eks gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Nias).

38


Tabel 3. Sarana dan Prasarana BPPT Kota Gunungsitoli

No. Nama Barang Jumlah (1) (2) (3)

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Pertapakan Kantor Camat Baru Jl. Pancasila)

1 Unit

2 Portable Generating Set 1 Unit 3 Mini Bus 1 Unit 4 Scooter 4 Unit 5 Filling Besi/Metal 9 Unit 6 Brankas 2 Unit 7 Lemari Kaca (Rak Buku) 2 Unit

8 Papan Pengumuman/Struktur organisasi 1 Unit

9 Papan Pengumuman/informasi perizinan 1 Unit

10 Papan Pengumuman/DUK 1 Unit

11 Papan Pengumuman/white board 1 Unit

12 Alat penghancur kertas 2 Unit 13 Lemari Kayu 4 Unit 14 Meja Rapat 1 Unit 15 Kursi Tamu (kursi gandeng) 3 Unit 16 Kursi Putar 9 Unit 17 Kursi Biasa 12 Unit 18 Kursi Lipat 36 Unit 19 Meja ½ biro 19 Unit 20 Sofa 2 Unit 21 Kain Gorden 2 Unit 22 Taplak meja 11 Unit 23 AC Spilt 3 Unit 24 Kipas Angin 10 Unit 25 Televisi 2 Unit 26 Stabilisator 2 Unit 27 Tustel (camera digital) 6 Unit 28 Dispencer 2 Unit 29 Handy cam 1 Unit 30 Laptop 5 Unit 31 Note book 12 Unit 32 Hard disk 2 Unit 33 External (DVD RW) 10 Unit 34 Printer 15 Unit 35 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit 36 Meja kerja pejabat Eselon II 1 Unit 37 Meja kerja pejabat Eselon III 2 Unit 38 Lemari arsip dinamis 8 Unit 39 Papan nama instansi 1 Unit 40 LAN 2 Unit 41 Internet 1 Unit

42 Proyektor + Attachment (infocus) 1 Unit

43 Compact Disc Player 1 Unit

39


44 Lain-lain (CCTV) 1 Paket 45 Sound system 1 Unit 46 Facsimile 1 Unit 47 Handphone 2 Unit 48 Antena SHF Stationary 1 Unit

49 Receiver STL/VHF (digital parabola) 1 Unit

50 UPS 5 Unit 51 Aplikasi sistem kearsipan 1 Unit

52 Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA 1 Paket

53 Lain-lain/Buku peraturan perundang-undangan 36 Buah

2.3 KINERJA PELAYANANPERANGKAT DAERAH

2.3.1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Tugas pokok DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah menyusun

dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sehingga yang menjadi tolok

ukur utama dalam pencapaian kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

adalah kinerja pelayanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di

Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta

menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Jenis Layanan

Saat ini DPMPPTSP Kota Gunungsitoli belum

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang

Penanaman Modal. DPMPPTSP Kota Gunungsitoli merencanakan

akan menyusun regulasi mengenai pendelegasian wewenang

dimaksud pada tahun 2017 yang akan datang dengan berpedoman

kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan

dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli

Nomor 25 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di

Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli, bahwa ada 58 (lima puluh

delapan) jenis perizinan yang telah didelegasikan kepada BPPT Kota

Gunungsitoli, sebagai berikut :

1) Izin Gangguan;

2) Izin Usaha Perdagangan;

3) Izin Usaha Industri;

40


4) Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;

5) Izin Usaha Toko Swalayan;

6) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

7) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;

8) Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;

9) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

10) Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;

11) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

12) Tanda Daftar Perusahaan;

13) Tanda Daftar Gudang;

14) Izin Lokasi;

15) Izin Mendirikan Bangunan;

16) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;

17) Izin Usaha Jasa Konstruksi;

18) Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;

19) Izin Usaha Perikanan;

20) Izin Penangkapan Ikan;

21) Izin Kapal Pengangkut Ikan;

22) Izin Usaha Budidaya Peternakan;

23) Izin Usaha Obat Hewan;

24) Izin Rumah Sakit Hewan;

25) Izin Mendirikan Rumah Sakit;

26) Izin Operasional Rumah Sakit;

27) Izin Mendirikan Klinik;

28) Izin Operasional Klinik;

29) Izin Klinik Kecantikan Estetika;

30) Izin Laboratorium Klinik;

31) Izin Toko Obat;

32) Izin Apotek;

33) Izin Penyelenggaraan Optikal;

34) Izin Pengobatan Tradisional;

35) Terdaftar Pengobat Tradisional;

36) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;

37) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;

38) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

39) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

40) Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dan Kendaraan Bermotor

Umum;

41


41) Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan

Bermotor Roda Tiga;

42) Izin Bongkar Muat Barang;

43) TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

44) TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi;

45) TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

46) TDUP Usaha Jasa Pramuwisata;

47) TDUP Usaha Wisata Tirta;

48) TDUP Usaha Spa;

49) TDUP Usaha Daya Tarik Wisata;

50) TDUP Usaha Kawasan Pariwisata;

51) TDUP Usaha Jasa Transportasi Wisata;

52) TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

53) TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

54) TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

55) TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan;

56) TDUP Usaha Penyelenggaraan Insentif;

57) TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Konferensi;

58) TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Pameran;

2. Dasar Hukum dan Persyaratan

Dari 58 jenis perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli, ada 2

(dua) jenis perizinan yang sudah diatur dalam regulasi/produk

hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu :

1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012

tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol.

2) Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan

Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014

tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Sehingga untuk jenis perizinan yang belum diatur dalam

regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, pemberian

izin beserta penetapan persyaratannya berpedoman kepada

42


Peraturan Menteri yang bersesuaian dan peraturan perundang-

undangan di atas Peraturan Daerah.

3. Biaya Retribusi

Dengan keluarnya Surat Edaran Walikota Gunungsitoli

Nomor 970/551/DPPKAD/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan

tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka biaya retribusi

semua jenis perizinan pada BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebesar

Rp. 0,- (nol rupiah), kecuali retribusi Izin Gangguan, Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol dan Izin Tempat Usaha Fasilitas

Pasar yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Walikota

Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor

24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

4. Penerbitan Izin

Rekapitulasi penerbitan izin pada BPPT Kota Gunungsitoli

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 4. Penerbitan Izin pada BPPT Kota Gunungsitoli

No J E N I S I Z I N T A H U N

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jlh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I. Bidang Pelayanan Jasa Pariwisata dan Pasar

1 TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman - - - 27 28 30 85

2 TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi - - - 6 7 3 16

3 TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi - - - 6 1 3 10

4 TDUP Usaha Jasa Pramuwisata - - - - - - -

5 TDUP Usaha Wisata Tirta - - - - - - -

6 TDUP Usaha Spa - - - - - - -

7 TDUP Usaha Daya Tarik Wisata - - - - - - -

8 TDUP Usaha Kawasan Pariwisata - - - - - - -

9 TDUP Usaha Jasa Transportasi Wisata - - - - - - -

43


10 TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata - - - 3 4 2 9

11 TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata - - - - - - -

12 TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata - - - - - - -

13 TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan - - - - - - -

14 TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Insentif - - - - - - -

15 TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Konferensi - - - - - - -

16 TDUP Usaha Jasa Penyelenggaraan Pameran - - - - - - -

17 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional - - - - - - -

18 Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar - - - 61 16 - 77

Izin Penyewaan Kios/Losd Pasar* 173 109 69 - - 107 458

Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata* - - 1 - - - 1

Izin Usaha Hotel* 7 2 7 - - - 16

Izin Rekreasi dan Hiburan Umum* 7 4 8 - - - 19

Izin Usaha Rumah Makan* 9 13 14 - - - 36

Izin Usaha Pondok Wisata* 1 2 - - - - 3

Jumlah Izin .................................. 197 130 99 103 56 145 730

II. Bidang Pelayanan Perizinan Umum

1 Izin Usaha Budidaya Peternakan - - - - 1 1 2

2 Izin Usaha Obat Hewan - - - - - - -

3 Izin Rumah Sakit Hewan - - - - - - -

4 Izin Mendirikan Rumah Sakit - - - - 1 - 1

5 Izin Operasional Rumah Sakit - - - 2 - - 2

6 Izin Operasional Klinik - - - 1 - 2 3

7 Izin Pendirian Klinik - - - 1 1 2 4

8 Izin Klinik Kecantikan Estetika - - - - - - -

9 Izin Laboratorium Klinik - - - - - - -

10 Izin Toko Obat 1 1 6 1 1 2 12

11 Izin Apotek 1 1 4 7 3 5 21

12 Izin Pengobatan Tradisional - - - - - - -

13 Terdaftar Pengobat Tradisional - - - - - - -

14 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal - - - - - - -

15 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini - - - - - - -

16 Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 11 12 25 17 14 17 96

17 Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dan Kendaraan Bermotor Umum 2 1 1 2 1 2 9

44


18 Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 2 2 2 1 - 1 8

a. Izin Pendaftaran Becak Mesin 256 107 78 - - - 441

19 Izin Bongkar Muat Barang 718 145 24 7 5 - 899

Izin Balai Pengobatan* 3 4 - - - - 7

Izin Pengangkutan Umum Tidak Bermotor Roda Tiga** - - - - - - -

Surat Izin Mengemudi Becak Dayung (SIM-D)** 42 65 - - - - 107

Izin Pemakaian Jalan*** 75 103 50 - - - 228

Jumlah Izin .................................. 1.111 441 190 39 27 32 1.840

III. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

1 Izin Usaha Industri - - - - 1 11 12

2 Tanda Daftar Perusahaan 430 521 501 228 374 434 2.488

3 Tanda Daftar Gudang 33 25 11 6 5 3 83

4 Izin Usaha Perdagangan 422 519 504 325 376 423 2.569

5 Izin Usaha Toko Swalayan - - - - 2 2 4

6 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan - - - - - - -

7 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol - - - - - - -

8 Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam - - - - - - -

9 Izin Usaha Jasa Konstruksi 46 58 55 49 66 38 312

10 Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha - - - - - 41 41

11 Izin Lembaga Pelatihan Kerja - - - - - - -

12 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - - - - - - -

13 Izin Penyelenggaraan Optikal - - - - - 1 1

Izin Perluasan Industri** - - - - - - -

Tanda Daftar Industri** 15 28 45 34 45 25 192

Tanda Daftar Tenaga Teknik** - - - 29 68 - 97

Jumlah Izin .................................. 946 1.151 1.116 671 937 978 5.799

IV. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

1 Izin Lokasi - - - 2 - - 2

2 Izin Gangguan 184 231 233 367 361 525 1.901

3 Izin Mendirikan Bangunan 38 62 68 47 61 10 286

4 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 21 16 7 5 1 2 52

5 Izin Usaha Perikanan 9 5 17 37 10 10 88

6 Izin Penangkapan Ikan - - - 37 10 10 57

7 Izin Kapal Pengangkut Ikan - - - - - - -

45


8 Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan - - - - 2 - 2

Persetujuan Prinsip* - - - 2 1 - 3

Izin Tempat Usaha** 464 507 546 393 411 352 2.673

Izin Insidentil*** 23 26 13 5 - - 67

Izin Pemakaian Air Tanah*** - - - - - - -

Izin Pengusahaan Air Tanah*** - - - - - - -

Jumlah Izin .................................. 739 847 884 895 857 909 5.131

Jumlah Keseluruhan .................................. 2.993 2.569 2.289 1.708 1.877 2.064 13.500

*) Nomenklatur izin sebelum diterbitkannya Perwal 16/2014 **) Nomenklatur izin sebelum diterbitkannya Perwal 25/2016 ***) Saat ini sudah tidak menjadi kewenangan BPPT Kota Gunungsitoli

Perbandingan jumlah penerbitan izin pada BPPT Kota

Gunungsitoli dari tahun 2011sampai dengan 2016 disajikan pada

grafik di bawah ini :

Gambar 3. Penerbitan Izin pada BPPT Kota Gunungsitoli

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari

tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah penerbitan izin pada

BPPT Kota Gunungsitoli mengalami penurunan. Hal ini

dikarenakan sebagian besar pengusaha/masyarakat telah

mengurus izin pada tahun sebelumnya dan masa berlakunya

belum berakhir.

Selanjutnya pada tahun 2016, jumlah penerbitan izin

pada BPPT Kota Gunungsitoli adalah sebanyak 2.064 dokumen

izin. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 187

dokumen izin dibandingkan dengan penerbitan izin pada tahun

2015, yaitu sebanyak 1.877 dokumen izin.

2993

25692289

17081877

2064

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Jum

lah

Izin

JUMLAH IZIN

Penerbitan Izin Pada BPPT Kota GunungsitoliTahun 2011 s.d. 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

46


Secara umum, pencapaian rata-rata waktu penyelesaian

izin pada BPPT Kota Gunungsitoli tahun 2016 telah sesuai

dengan standar waktu penyelesaian izin sebagaimana diatur

dalam Standar Pelayanan (SP).

5. Penanganan Pengaduan

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari

penilaian dan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan

yang diberikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa

pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu unsur

wajib dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dalam rangka

memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan untuk

memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas

penyelenggaraan pelayanan perizinan, pada susunan organisasi

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dibentuk Seksi Pengaduan, Kebijakan

dan Informasi Layanan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan yang mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan

menyiapkanpenanganan pengaduan, penyusunan kebijakan,

harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta informasi


6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa

penyelenggara pelayanan berkewajiban melakukan penilaian kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selanjutnya

untuk mengetahui kinerja pelayanan publik dimaksud perlu adanya

datapenilaian terhadap kinerja pelayanan berdasarkan pendapat

masyarakat yang diperoleh melalui survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap 14 unsur pelayanan, meliputi :

1) Prosedur Pelayanan

2) Persyaratan Pelayanan

3) Kejelasan Petugas Pelayanan

4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan

5) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

6) Kemampuan Petugas Pelayanan

7) Kecepatan Pelayanan

47


8) Keadilan Mendapatkan Pelayanan

9) Kesopanan dan Keramahan Petugas

10) Kewajaran Biaya Pelayanan

11) Kepastian Biaya Pelayanan

12) Kepastian Jadwal Pelayanan

13) Kenyamanan Lingkungan

14) Keamanan Lingkungan

Pelaksanaan pengukuran IKM pada BPPT Kota Gunungsitoli

berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004tentang Pedoman Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit PelayananInstansi

Pemerintah.

Nilai IKM pada BPPT Kota Gunungsitoli dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai IKM pada BPPT Kota Gunungsitoli

No. Tahun Jumlah Kategori

(1) (2) (3) (4)

1 Semester I 2013 73,38 Baik

2 Semester II 2013 75,25 Baik







Rata-rata 75,94 Baik

Perbandingan nilai IKM pada BPPT Kota Gunungsitoli dalam

kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir disajikan pada grafik di

bawah ini :

48


Gambar 4. Nilai IKM pada BPPT Kota Gunungsitoli

7. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai lembaga penyelenggara PTSP, BPPT Kota

Gunungsitoli tidak memiliki target penerimaan PAD yang bersumber

dari retribusi izin. Namun untuk meningkatkan kelancaran

penyelenggaraan PTSP di Kota Gunungsitoli, maka pembayaran

retribusi dan biaya cetak formulir permohonan izin dilakukan di

BPPT Kota Gunungsitoli melalui petugas loket pembayaran.

Penerimaan PAD pada BPPT Kota Gunungsitoli dari tahun

2011 sampai dengan 2016 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6. Penerimaan PAD pada BPPT Kota Gunungsitoli

No Tahun Sumber

Jumlah Ket. Retribusi (Rp) Formulir (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 2011 525.927.334 13.668.000 539.595.334

2 2012 39.565.556 11.250.000 50.815.556

3 2013 60.990.298 3.462.000 64.452.098

4 2014 519.479.345 10.950.000 530.429.345

5 2015 415.260.970 9.276.000 424.536.970

6 2016 727.480.606 12.300.000 732.975.406

Jumlah 2.288.704.109 60.906.000 2.349.610.109

2.3.2 Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Adapun capaian realisasi anggaran pada BPPT Kota

Gunungsitoli dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

73,37

75,25 75,38

77,18

78,99 79,24

73,15

74,95

70

72

74

76

78

80

Sem I 2013

Sem II 2013

Sem I 2014

Sem II 2014

Sem I 2015

Sem II 2015

Sem I 2016

Sem II 2016

NILAI IKM 4 TAHUN TERAKHIR

49


Tabel 7. Realisasi Anggaran pada BPPT Kota Gunungsitoli

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPT Kota Gunungsitoli dapat

dilihat pada lampiran 1, selanjutnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan BPPT Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada lampiran 2.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANANPERANGKAT

DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam

mengembangkan pelayanan serta menentukan strategi dan kebijakan yang

akan diambil. Maka diperlukan analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan

penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal yang meliputi

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisa faktor-faktor tersebut

adalah sebagai berikut:

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

1) Kapasitas kelembagaan yang semakin meningkat.

2) Adanya pendelegasian kewenangan pengelolaan perizinan dari

Kepala Daerah.

3) Komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima.

4) Jumlah pegawai yang cukup memadai.

5) Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah.

No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

Jumlah Program

Jumlah Keg. Keu

(%) Fisik (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 2011 390.980.000 379.042.288 96,95 100 4 15

2 2012 1.127.750.000 1.085.995.511 96,30 100 5 21

3 2013 1.873.232.000 1.712.539.271 91,42 96,55 6 29

4 2014 1.782.000.000 1.628.150.836 91,37 100 6 37

5 2015 1.700.000.000 1.534.106.238 90,24 94,12 7 34

6 2016 1.692.500.000 1.543.455.176 91,19 100 6 32

Jumlah 8.566.462.000 7.883.289.320 92,03 98,21 34 168

50


B. Kelemahan (Weakness)

1) Kurangnya sarana dan prasarana operasional perizinan.

2) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.

3) Kurangnya pegawai yang ahli di bidang teknologi informasi.

4) Belum optimalnya penerapan sistem informasi perizinan.

5) Belum optimalnya pengelolaan database perizinan.

6) Belum tersedianya data realisasi investasi di daerah.

7) Belum tersedianya data dan informasi tentang peluang investasi

di daerah.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang(Opportunity)

1) Dukungan dari Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan

urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal, Tenaga

Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

pemerintah.

3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

semakin pesat.

4) Ragam potensisumber daya ekonomi daerah.

5) Kota Gunungsitoli merupakan “pintu gerbang” menuju ke

daerah Kabupaten lain di Pulau Nias melalui Bandara Udara

Binaka dan Pelabuhan Laut Gunungsitoli.

6) Kekayaan adat istiadat dan budaya lokal.

7) Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

8) Rencana pelaksanaan Sail Nias 2018.

9) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang berkualitas.

10) Kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.

B. Tantangan (Threat)

1) Belum tersedianya regulasi daerah mengenai penanaman modal.

2) Minimnya ketersediaan regulasi daerah mengenai perizinan.

3) Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Kota Gunungsitoli.

4) Adanya persaingan antar daerah dalam meningkatkan iklim

investasi.

5) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur

pemberi pelayanan.

51


6) Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya

legalitas terhadap kegiatan usaha.

7) Belum optimalnya koordinasi antara DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli dengan Perangkat Daerahterkait.

8) Penilaian masyarakat terhadap prosedur perizinan yang panjang

dan berbelit-belit.

9) Belum adanya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.

10) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

11) Belum optimalnya hubungan industrial antara perusahaan dan

tenaga kerja.

Berdasarkan identifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness),

peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka dapat dilakukan analisis

SWOT terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja DPMPPTSP

Kota Gunungsitoli dengan strategi sebagi berikut :

1) Strategi SO ; mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

2) Strategi WO ; mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

3) Strategi ST ; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

4) Strategi WT ; mengurangi kelemahan untuk mengatasiancaman.

Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.Matriks SWOT

ANALISIS LINGKUGAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

KEKUATAN (S) 1) Kapasitas kelembagaan

yang semakin meningkat. 2) Adanya pendelegasian

kewenangan pengelolaan perizinan dari Kepala Daerah.

3) Komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima.

4) Jumlah pegawai yang cukup memadai.

5) Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan PERANGKAT DAERAH.

KELEMAHAN (W) 1) Kurangnya sarana dan

prasarana operasional perizinan.


3) Kurangnya pegawai yang ahli di bidang teknologi informasi.


5) Belum optimalnya pengelolaan database perizinan.

6) Belum tersedianya data realisasi investasi di daerah.

7) Belum tersedianya data dan sistem informasi tentang peluang investasi di

52


daerah.

PELUANG (O) 1) Dukungan dari Kepala

Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.

2) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.

4) Ragam potensi sumber daya ekonomi daerah.

5) Kota Gunungsitoli merupakan “pintu gerbang” menuju ke daerah Kabupaten lain di Pulau Nias melalui Bandara Udara Binaka dan Pelabuhan Laut Gunungsitoli.

6) Kekayaan adat istiadat dan budaya lokal.



9) Kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan

10) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Strategi SO 1) Memanfaatkan kapasitas

kelembagaan untuk mengoptimalkan dukungan dari Kepala Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

2) Mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Memberdayakan pegawai untuk memberikan pelayanan prima untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Gunungsitoli yang bermuara pada peningkatan iklim investasi dan bertambahnya lapangan pekerjaan.

4) Memberdayakan sumber daya aparatur yang tersedia untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

5) Memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyediakan sarana promosi dan penyediaan informasi serta untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang

Strategi WO 1) Meningkatkan sarana

dan prasarana operasional perizinan untuk menunjang pelaksanaan tugas serta lebih mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

2) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memgoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

3) Mengembangkan sistem informasi perizinan yang akurat dan akuntabel dengan memanfaatkan dukungan dari Kepala Daerah serta dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

4) Menyusun data dan informasi tentang peluang investasi di daerah untuk

53


menunjang peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik.

mempromosikan kekayaan adat istiadat dan budaya lokal serta potensi sumber daya ekonomi daerah yang beragam.

ANCAMAN (T) 1) Belum tersedianya regulasi

daerah mengenai penanaman modal.


3) Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Gunungsitoli.

4) Adanya persaingan antar daerah dalam meningkatkan iklim investasi.

5) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemberi pelayanan.

6) Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas kegiatan usaha.

7) Belum optimalnya koordinasi antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan PERANGKAT DAERAH terkait.

8) Penilaian masyarakat terhadap prosedur perizinan yang panjang dan berbelit-belit.

9) Belum adanya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.

10) Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

11) Belum optimalnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja.

Strategi ST 1) Memberdayakan sumber

daya aparatur yang dan memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyusun regulasi tentang pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal daerah serta RUPM Kota Gunungsitoli.

2) Memanfaatkan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH Teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun dalam percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.

3) Memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH terkait, menarik investor, melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas kegiatan usaha dan membangun sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja serta melaksanakan program perlindungan pengembanganlembaga ketenagakerjaan.

4) Memanfaatkan komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan

Strategi WT 1) Meningkatkan sarana

dan prasarana ketenagakerjaan, operasional perizinan untuk meningkatkan kinerja aparatur, menarik investor dan memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.

2) Menyediakan petugas khusus di bidang teknologi informasi untuk mengimbangi persaingan antar daerah dalam meningkatkan promosi dan iklim investasi.

3) Mengembangkan sistem informasi dan database perizinan yang akurat dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

54


prima dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan matriks di atas, dapat dirumuskan beberapa faktor kunci

keberhasilan, yaitu :

1. Adanya dukungan penuh dan komitmen dari Kepala Daerah Kota

Gunungsitoli dan seluruh Perangkat Daerah terkait.

2. Tersedianya infrastruktur yang baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah aspek penting dan vital

untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga

memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak

pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang merujuk pada

infrastruktur teknis atau fisik seperti fasilitas jalan, listrik, telekomunikasi,

bandara, pelabuhan, pengelolaan limbah dan air bersih. Secara fungsional

infrastruktur, dapat pula mendukung kelancaran aktifitas ekonomi

masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa.

3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.

Sumber daya aparatur perlu mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis

(Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan kegiatan lain dalam rangka

meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Perumusan kebijakan investasi yang jelas dan transparan serta

menguntungkan Pemerintah Daerah dan investor.

Pemerintah Daerah harus dapat memperhatikan dan memberikan jaminan

hukum kepada para investor agar terciptanya rasa aman dan nyaman

untuk melakukan kegiatan Investasi di daerah. Disamping itu, Pemerintah

Daerah juga perlu merumuskan kebijakan investasi daerah, khususnya

yang terkait dengan peningkatan iklim investasi. Kebijakan tersebut

sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang baku seperti Rencana

Umum Penanaman Modal (RUPM) dan selanjutnya dipublikasikan kepada

investor.

5. Tersedianya regulasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat

dan pro investasi.

Pemerintah Daerah harus dapat memperhatikan dan memberikan jaminan

hukum kepada para investor agar terciptanya rasa aman dan nyaman serta

kemudahan untuk melakukan kegiatan Investasi di daerah.

55


6. Terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan

yang bersih (Clean Governance).

Pemerintah Daerah sebagai salah satu aktor penting dalam pembangunan

harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, terutama

dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Peningkatan kualitas

pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah, karena

dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.

7. Pemberian insentif kepada investor.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik investasi adalah dengan

memberikan insentif (kemudahan berusaha) kepada investor melalui skema

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

8. Penyederhanaan prosedur perizinan.

Pengurusan perizinan yang lama dan berbelit-belit merupakan hal yang

dapat menyebabkan para investor mengurungkan niatnya untuk

berinvestasi. Sehingga Pemerintah Daerah harus menetapkan Standar

Pelayanan yang memberi kepastian waktu, biaya, dan prosedur.

9. Peningkatan promosi investasi.

Untuk mendorong pertumbuhan investasi, daerah dituntut untuk aktif

menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya kepada publik

melalui berbagai media dan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan

mutakhir, akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi

daerah dan melakukan keputusan investasi.

10. Pengembangan manajemen kewilayahan (regional manajement).

Untuk menciptakan efektifitas, efisiensi, dan peningkatan daya saing

daerah, perlu dilaksanakan manajemen kewilayahan. Konsep ini berbasis

pada kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi pembangunan

antar daerah. Pada sisi lain, konsep regional management lebih

mengedepankan semangat kerjasama yang saling menguntungkan antar

daerah. Melalui konsep ini, berbagai bentuk kerjasama wilayah akan dapat

diwujudkan, misalnya dalam pengembangan komoditas unggulan.

56


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota

Gunungsitoli menghadapi berbagai permasalahan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, antara lain:


2) Belum optimalnya koordinasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan

Perangkat Daerah terkait.

3) Adanya Peraturan Daerah yang kurang mendukung prinsip

penyelenggaraan PTSP.


5) Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian khusus di bidang

teknologi informasi.


7) Belum optimalnya pengelolaan data base perizinan.

8) Kurangnya sarana dan prasarana operasional pelayanan.

9) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan arah pembangunan atau harapan yang ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang saat ini dan mengacu pada arah

pembangunan tahap ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025,maka visi Walikota dan

Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021 yaitu :

“KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai

berikut :

Kota Gunungsitoli : Meliputi seluruh wilayah administrasi dan

masyarakat kota Gunungsitoli yang terbentuk

berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2008

57


tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi

Sumatera Utara.

Maju : Menunjukkan adanya progress mencapai tingkat yang

lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh

semakin meningkatnya kualitas manusia,

meningkatnya kualitas pelayanan publik,

meningkatnya daya beli masyarakat, serta

meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang

tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan

perumahan secara layak, meningkatnya akses

masyarakat terhadap sanitasi dan tersedianya

infrastruktur secara memadai.

Nyaman : Suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara

dengan baik melalui pembangunan yang berwawasan

lingkungan, sehingga dapat memberikan kesegaran

dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman

adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan

dasar manusia seperti tanah, air, dan udara

terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk

ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur

pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas

dan perilaku penghuninya.

Berdaya Saing : Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kota

Gunungsitoli yang memiliki kemampuan,

ketangguhan serta keunggulan menghadapi

tantangan dan persaingan global.

Perwujudan visi ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi

merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang

menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun misi

Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021 yaitu :

1) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

2) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

3) Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan.

4) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan

melayani.

5) Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius,

dan taat hukum.

58


Penjelasan misi dimaksud adalah sebagai berikut :

Misi 1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

Misi ini merupakan upaya dalam membangun sumber daya manusia

yang sehat, cerdas dan berbudaya yang pada gilirannya akan menjadi

manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia

sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Dalam

misi ini sekaligus memberikan perhatian pada kesetaraan gender,

meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan serta

meningkatnya prestasi olah raga.

Misi 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam

menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di

bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang

stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang

berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai

keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan dan

berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dalam misi ini akan

memberikan perhatian pada peningkatkan kesempatan kerja dan

perlindungan tenaga kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif,

pengembagan potensi pertanian dan perikanan, pemberdayaan

koperasi dan UMKM dan pengembangan pariwisata yang berdaya

saing dan bekelanjutan.

Misi 3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan

Misi ini merupakan upaya dalam rangka menyediakan sarana dan

prasarana wilayah yang berkualitas guna mendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan

kenyamanan bagi seluruh warga Kota Gunungsitoli melalui

pembangunan infrastruktur yang memperhatikan daya tampung dan

daya dukung lingkungan, serta perhatian terhadap pengurangan

resiko bencana.

Misi 4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,

profesional, dan melayani

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah menghadirkan

pelayanan birokrasi pemerintah yang prima, menjalankan fungsi

birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan

59


kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis

IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good

Governance)dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Dalam

misi ini birokrasi sebagai salah satu aktor penting dalam

pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada

gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani

masyarakat secara prima. Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu

pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama dan

harus berkolaborasi dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.

Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.

Misi 5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya,

religius, dan taat hukum

Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan lingkungan sosial yang

aman, damai, dan tertib sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai

tujuan akhir pembangunan dapat tercapai. Perbedaan pemahaman

terhadap keragaman agama dan budaya; perbedaan kondisi sosial-

ekonomi; masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk; berbagai

permasalahan sosial lain seperti merebaknya peredaran miras dan

narkoba, prostitusi, dan perjudian serta kecenderungan meningkatnya

kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya

gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Melalui misi ini diharapkan dapat diwujudkan rasa aman, tenteram,

dan damai dalam kehidupan masyarakat dengan mengeliminasi

ketegangan dan ancaman konflik; menurunkan angka kriminalitas;

meningkatkan ketertiban umum; mengembangkan semangat

kebangsaan dan cinta Tanah Air; mewujudkan kehidupan politik yang

sehat, demokratis, dan dinamis; memantapkan kelembagaan

demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil;

meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan hukum secara adil,

konsekuen, dan tidak diskriminatif serta terpeliharanya nilai – nilai

budaya ono niha sebagai kearifan lokal dalam kehidupan sehari – hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam pencapaian misi

Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu :

MISI2 : Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

Sasaran 6 : Meningkatnya iklim usaha yang kondusif.

60


Strategi 6 : Penataan regulasi daerah yang mendukung kemudahan

dalam berusaha/berinvestasi, melalui :

Program Pembangunan Daerah :

1) Program Promosi dan Kerjasama Investasi.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi.

3) Program Pelayanan Perizinan.

4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja.

5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

6) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah.

Berdasarkan The Global Competitiveness Report Tahun 2014 – 2015dari

dari World Economic Forum (WEF )bahwa dalam indeks daya saing global,

Indonesia berada pada urutan ke-34 dari 144negara yang diteliti di seluruh

dunia. Selanjutnya berdasarkan laporan Doing Business 2016 yang

dipublikasikan oleh Bank Dunia bahwa Indonesia berada pada urutan ke-109

dari 189 negara yang diteliti di seluruh dunia.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 ditetapkan

arah kebijakan yang terkait dengan pelayanan publik di daerah, antara lain :

1) Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui

strategi :

a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.

b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah.

c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

61


2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan

melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

melalui strategi :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019

ditetapkan 2 pilar kebijakan dan strategi BKPM, yaitu :

1) Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

2) Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam Peratuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019,

ditetapkan arah kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan, sebagai berukut :

1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki

pasar tenaga kerja.

2) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga

kerja.

3) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim

ketenagakerjaan.

4) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam

dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

5) Memperkuat fungsi pendukung manajemen dan pengawasan internal serta

perencanaan dan pengembangan.

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditetapkan strategi

dan kebijakan sebagai berikut :

1) Strategi

a. Melaksanakan konsultasi kepada instansi teknis di dalam dan luar

Provinsi.

b. Melarang Pegawai BPPT melakukan pungutan liar, menerima imbalan

dari masyarakat dan pelaku dunia usaha.

c. Pelaksanaan secara berkala rapat koordinasi teknis bidang perizinan

dan nonperizinan.

d. Penyediaan gedung kantor yang refresentatif.

e. Pengadaan fasilitas kerja.

f. Pemukthariran data secara berkala.

g. Penyediaan sarana pengaduan yang familiar.

62


h. Mengikuti diklat teknis dari BKPM RI dan pelaksanaan magang.

i. Pemberian insentif sesuai aturan yang berlaku.

j. Pelaksanaan tugas pokok dn fungsi sesuai aturan yang berlaku.

k. Penyampaian informasi di satu tempat melalui kegiatan sosialisasi,

media website, dan pamplet.

l. Kemitraan kerjasama dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan

kegiatan usaha

m. Melakukan kunjungan ke daerah lain yang telah menjalankan

pelayanan satu pintu dan memperoleh prestasi

n. Melakukan kegiatan analisa dan evaluasi terhadap kinerja pemberian

izin.

2) Kebijakan

a. Penyerapan dana secara optimal.

b. Memberikan pelayanan yang sangat memuaskan kepada masyarakat

dan dunia usaha.

c. Koordinasi pelayanan perizinan oleh BPPT

d. Penerapan Pelayanan Pro Aktif.

e. Pengaduan masyarakat sebagai salah satu alat pengawas kinerja.

f. Penegakan disiplin.

g. Professional PNS melalui peningkatan kesejahteraan.

h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang implementatif.

i. Membuka wawasan dan menambah pengetahuan dari para aparat

BPPT.

j. Penilaian kinerja aparatur secara objektif.

k. Transparansi pelayanan perizinan dan penanaman modal.

l. Penerapan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan dan

nonperizinan.

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan

Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditegaskan bahwa

sasaran strategis BPMP Provsu adalah membaiknya iklim investasi di

Sumatera Utara yang ditempuh melaluistrategi dan kebijakan sebagai berikut:

1) Strategi

a. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal.

b. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah

tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor.

63


c. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan

perundang-undangan di bidang penanaman modal.

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal

dengan mengedepankan daya saing daerah.

e. Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan

kepentingan nasional.

f. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan

PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi

atau Aplikasi SPIPISE.

g. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif

penanaman modal yang berdaya saing.

h. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, provinsi dengan

antar kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman

modal.

i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal.

j. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

2) Kebijakan

a. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian

Sumatera Utara.

b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing,

kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun

global.

c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-

masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan

pengembangan sektor UMKM.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah otonom di Kepulauan

Nias yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Secara

geografis, Kota Gunungsitoli terletak di Kepulauan Nias di sebelah barat Pulau

Sumatera antara 00°12’ - 1°32’ Lintang Utara (LU) dan 970°00’-980°00’ Bujur

Timur (BT) dengan ketinggian rata-rata 0-600 meter di atas permukaan laut.

Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah ±469,36 km² atau 0,63% dari luas

wilayah Provinsi Sumatera Utara.

64


Kota Gunungsitoli memiliki posisi strategis sebagai “pintu gerbang”

menuju ke-empat daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias melalui Bandara

Udara Binaka dan Pelabuhan Laut Gunungsitoli.

Wilayah Kota Gunungsitoli terdiri dari 6 kecamatan, 3 kelurahan dan

98 desa. Dari 101 kelurahan/desa dimaksud, 27 kelurahan/desa atau 27%

terletak di daerah pesisir pantai dan 74 desa atau 73% berada di daerah

dataran tinggi/pegunungan.

Bentangan daratan di wilayah Kota Gunungsitoli dibagi menjadi 4

kelompok, yaitu :

1) Dataran rendah sekitar 32% dari total luas wiayah.

2) Lahan gambut sekitar 4% dari total luas wiayah.

3) Perbukitan, bukit-bukit kecil dan guludan sekitar 50% dari total luas

wiayah.

4) Pegunungan sekitar 15% dari total luas wiayah.

Secara administratif, Kota Gunungsitoli berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Sitolu Öri (Kabupaten Nias Utara)

Sebelah Timur : Samudera Indonesia.

Sebelah Selatan : Kecamatan Gidö dan Kecamatan Hiliserangkai

(Kabupaten Nias).

Sebelah Barat : Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias), Kecamatan Alasa

Talumuzöi dan Kecamatan Namöhalu Esiwa (Kabupaten

Nias Utara).

Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli berdasarkan sensus tahun 2014

adalah 134.196 jiwa, terdiri dari laki-laki sebayak 65.651 jiwa atau 49%dan

perempuan sebanyak 68.545 jiwa atau 51%. Jumlah penduduk terbanyak

berada di Kecamatan Gunungsitoli sebanyak 64.467jiwa atau 48% dan paling

sedikit berada di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa sebanyak7.131 jiwa atau

5,3%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli 2011-2031,

sebagai berikut :

A. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi

Kota yaitu:

1) Kecamatan Gunungsitoli Utara.

2) Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa.

3) Kecamatan Gunungsitoli.

65


4) Kecamatan Gunungsitoli Barat.

5) Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

6) Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

B. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kota Gunungsitoli bertujuan untuk menjadikan

Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Perdagangan, Industri dan Jasa.

C. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Gunungsitoli meliputi:

1) Peningkatan fungsipusat pelayanan kegiatan kota.

2) Peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan maupun

wilayah sekitarnya.

3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

4) Pelestarian lingkungan hidup kota.

5) Peningkatan kegiatan perekonomian kota.

6) Pengembangan mitigasi dan adaptasi rawan bencana.

7) Pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungannya.

8) Pengembangan kawasan strategis kota.

9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

D. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kota Gunungsitoli meliputi :

1) Rencana sistem pusat pelayanan kota, terdiri atas :

a. Rencana sistem jaringan prasarana utama.

b. Rencana sistem prasarana lainnya.

2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota, terdiri atas :

a. Rencana sistem jaringan energi.

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi.

c. Rencana sistem jaringan sumber daya air.

d. Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah

administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap

ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Kawasan Strategis Kota

Gunungsitoli berdasarkan pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi :

66


1) Kawasan Ekonomi Strategis, terdiri atas :

a. Kawasan pertumbuhan perekonomian di wilayah Nazalou lolowua,

Teluk Belukar, Olora, Tuhegeo I, Ilir, Pasar gunungsitoli dan

Saombo.

b. Kawasan pengembangan industri di wilayah teluk belukar dan olora.

c. Kawasan pariwisata bahari di teluk belukar, afia, pasar

gunungsitoli, turendra, fowa dan pendukung pariwisata berupa

perhotelan dan prasarana tempat hiburan di wilayah PPK.

d. Kawasan pengembangan pendidikan di wilayah Gunungsitoli dan

Gunungsitoli Idanoi.

2) Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, terdiri atas :

a. Kawasan budaya/rumah adat.

b. Kawasan situs batu megalith.

c. Kawasan tempat bersejarah.

3) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi

Daerah Rawan bencana tsunami di sepanjang pesisir pantai Kota

Gunungsitoli.

4) Kawasan Strategis Sumber Daya Alam meliputi kawasan pertambangan

di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankandalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga

diartikan sebagai suatukondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya

akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu

isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,

berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan

menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk

memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai

fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu

strategis.

Ada beberapa isu yang mengemuka saat ini di tingkat internasional,

nasional dan regional, antara lain :

67


A. Internasional

1) Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

2) Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (Global Warming).

3) Sustainable Development Goals (SDGs).

4) Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Nasional

1) Desentralisasi dan otonomi daerah.

2) Reformasi birokrasi.

3) Program prioritas pembangunan nasional NAWA CITA.

4) Pemberantasan korupsi.

5) Pelestarian lingkungan hidup.

C. Regional

1) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

2) Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

3) Krisis energi listrik.

4) Pengembangan sektor dan komoditas unggulan.

Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1) Persaingan antar daerah dalam meningkatkan iklim investasi.

2) Tuntutan masyarakat terhadap kesempatan kerja dan kualitas pelayanan

publik.

3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.



68


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISIPERANGKAT DAERAH

Visi merupakan arah pembangunan atau harapan yang Ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli mengacu

kepada visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-

2021 yaitu Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saingdan

mengimplementasikan misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang

Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu

membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan (misi 2).

Berdasarkan uraian di atas, maka visi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

yaitu :

“TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG BERDAYA SAING, TENAGA

KERJA YANG BERKUALITAS DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG

PRIMA”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai

berikut :

Investasi : Segala bentuk kegiatan penananam modal.

Berdaya Saing : Kondisi dimana Kota Gunungsitoli sebagai daerah

tujuan investasi yang memiliki kemampuan

menghadapi tantangan dan persaingan global.

Tenaga Kerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Berkualitas : Tenaga kerja yang terampil, mandiri, produktif dan

inovatif.

Pelayanan Perizinan : Pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan

dan non perizinan.

Prima : Pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan dan

kebutuhan masyarakat dengan proses yang mudah,

cepat dan transparan sesuai dengan Standar

Pelayanan yang ditetapkan.

69


Untuk mewujudkan visi tersebut, maka DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan perkembangan penanaman modal.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

4. Meningkatkan kesempatan kerja.

5. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi

dan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021

serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas

dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan.

Adapun tujuan dan sasaran DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya tarik investasi, dengan sasaran :

Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan

informasi.

2) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, dengan sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah.

3) Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan,

dengan sasaran :

Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.

4) Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, dengan sasaran :

Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas.

5) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,

dengan sasaran :

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan

kerja.

6) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga

kerja, dengan sasaran :

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis

sertameningkatnya perlindungan tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada

lampiran 3.

70


4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran,

maka DPMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan strategi yang akan dilakukan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1) Peningkatan promosi investasi.

2) Peningkatan pertumbuhan iklim investasi.

3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.

6) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.

8) Peningkatan layanan informasi bursa tenaga kerja.

9) Peningkatan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat

Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.

10) Peningkatan pengendalian dan pembinaan ketenagakerjaan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakanDPMPPTSP Kota Gunungsitoli

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1) Menyiapkan sarana dan prasarana promosi investasi daerah.

2) Melakukan promosi dan mengikuti berbagai event pameran investasi.

3) Menyusun produk-produk hukum di bidang penanaman modal.

4) Menyiapkan data kajian potensi investasi daerah.

5) Memberikan insentif dan fasilitas penanaman modal kepada investor.

6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

7) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

8) Mendorong Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Daerah untuk

melakukan percepatan penyusunan regulasi daerah mengenai perizinan.

9) Meningkatkan kapasitas dan disiplin sumber daya aparatur.

10) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.

11) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

12) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan nonperizinan.

13) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala.

14) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai perizinan.

15) Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan.

16) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui

pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

71


17) Menyusun informasi bursa tenaga kerja.

18) Meningkatkan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat

Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.

19) Meningkatkan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga

kerja.

20) Melaksanakan sosialisasi terkait ketenagakerjaan.

21) Menigkatkan pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit.

Tabel 9. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5)

Visi : Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing

dan Pelayanan Perizinan yang Prima

Misi 1 : Meningkatkan perkembangan penanaman modal

1) Meningkatkan daya tarik investasi

Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan informasi

Peningkatan promosi investasi

1) Menyiapkan sarana dan prasarana promosi investasi daerah.

2) Melakukan promosi dan mengikuti berbagai event pameran investasi.

2) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah

Peningkatan pertumbuhan iklim investasi

1) Menyusun produk-produk hukum di bidang penanaman modal.

2) Menyiapkan data kajian potensi investasi daerah.

3) Memberikan insentif dan fasilitas penanaman modal kepada investor.

4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

1) Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

1) Peningkatan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH terkait.

2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.

4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

1) Meningkatkan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH terkait.

2) Mendorong PERANGKAT DAERAH terkait melalui Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi daerah mengenai perizinan.

3) Meningkatkan kapasitas dan disiplin

72


sumber daya aparatur.

4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.

5) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

6) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan nonperizinan.

7) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala.

8) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai perizinan.

9) Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1) Menyediakan tenaga kerja yang kompeten

Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Misi 4 : Meningkatkan kesempatan kerja

1) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan layanan informasi bursa tenaga kerja.

Menyusun informasi bursa tenaga kerja.

Misi 5 : Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja

1) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja

1) Peningkatan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.

2) Peningkatan pengendalian dan pembinaan ketenagakerjaan.

1) Meningkatkan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.

2) Meningkatkan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.

3) Melaksanakan sosialisasi terkait ketenagakerjaan.

4) Menigkatkan pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit.

73


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilaksanakan untuk dapat

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan yang telah

ditetapkan.Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

merencanakan sebanyak 11 (sebelas) program yang terdiri dari 52 (lima puluh dua)

kegiatan, sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

I. Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi

kegiatan :

1) Penyelenggaraan Pameran Investasi.

2) Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi.

3) Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi.

4) Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik.

5) Pembuatan Brosur-Brosur Perizinan dan Nonperizinan.

6) Pembuatan Kalender Perizinan

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, meliputi

kegiatan :

1) Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas

Penanaman Modal Daerah.

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif

Penanaman Modal Daerah.

4) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

5) Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal.

6) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal.

7) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal.

74


II. Urusan Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi

kegiatan :

1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi

kegiatan :

1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.

2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,

meliputi kegiatan :

1) Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat

dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.

2) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

3) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.

4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

5) Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT.

B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I. Pemerintahan Umum

a. Program Pelayanan Perizinan, meliputi kegiatan :

1) Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

2) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3) Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

4) Pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan.

5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan.

6) Penyusunan Standar Pelayanan (SP).

7) Pengembangan sistem informasi perizinan.

8) Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis.

III. Kepegawaian

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi

kegiatan :

1) Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi kegiatan :

1) Pengadaan pakaian pegawai.

75


IV. Administrasi Umum

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

1) Penyediaan jasa surat menyurat.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3) Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

5) Penyediaan alat tulis kantor.

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

9) Penyediaan makanan dan minuman.

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

11) Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi Serta Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam Daerah.

12) Penyediaan Jasa Administrasi Umum.

13) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor.

14) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

15) Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat.

16) Penyediaan peralatan kebersihan kantor.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,meliputi kegiatan:

1) Pengadaan meubelair.

2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.

4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan,meliputi kegiatan:

1) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun dapat dilihat pada lampiran 4.

76


BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam

melakukan suatu kegiatan/program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Sedangkan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Adapun kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

No Indikator Satuan

Kondisi Kinerja

pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Perusa-haan - 1 1 2 3 4 11

2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rp. - 1 miliar 1 miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar 11 miliar

3 Rasio daya serap tenaga kerja

orang - 15 15 20 25 30 30

4 Jumlah izin yang diterbitkan

dokumen 1.877 1.450 1.475 1.500 1.525 1.550 7.500

5

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan

persen 79 80 81 82 83 84 84

6

Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan

persen 90 91 92 93 94 95 95

7 Angka partisipasi angkatan kerja

Persen 65,38 65,44 65,46 65,47 65,48 65,49 65,50

8 Pencari kerja yang ditempatkan

Persen 21,10 22,93 25,68 26,60 28,44 30,27 32,11

77


9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 8,06 8,14 8,16 8,17 8,19 8,22 8,25

10

Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun

Persen 1,21 2,02 2,42 2,83 3,23 3,64 4,04

11 Upah Minimum Kota Rp 1.692.500 1.887.138 1.900.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000

78


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di

bidang ekonomi di Kota Gunungsitoli khususnya di Bidang Penanaman Modal,

Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Kota Gunungsitolidapat

menjadi daerah tujuan pengembangan investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Demikian Renstraini disusun, semogadapat memberikan umpan balik

terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada masa mendatang yang disertai

dengan semakin meningkatnya dukungan dari Walikota Gunungsitoli, Wakil

Walikota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli dan segenap masyarakat Kota

Gunungsitoli sehingga dapat mendorong tercapainya visi Walikota dan Wakil

Walikota Gunungsitoli periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju,

Nyaman dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, Maret 2017


DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si

PEMBINA NIP. 19751213 200112 2 005

79


LAMPIRAN - LAMPIRAN

pemerintah kota gunungsitoli dinas ... kota gunungsitoli dinas penanaman modal dan pelayanan...

Documents