pemerintah provinsi riausatpolpp.riau.go.id/anim_files/173112522renstra 2014-2019...13. keputusan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Telp. (0761) 39656- 777051 Fax. (0761) 39657
PEKANBARU - RIAU
KODE POS : 28123
KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts./ VIII / 2017
T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU TAHUN 2017
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagau Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang ........
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 31);
13. Keputusan ........
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 784/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Thaun 2014;
14. Keputusan Gubernur Riau Nomor 485 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.
M E M U T U S K A N Menetapkan PERTAMA
: :
Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Setiap pejabat yang menduduki jabatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau agar menjadikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan pada APBD Tahun 2017 di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
Pekanbaru Agustus 2017
i
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu
Syukur Alhamdulillah senantiasa disampaikan kehadirat
Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Revisi
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-
2019 ini dapat diselesaikan sebagai bentuk kewajiban saya selaku
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau 2014-2019 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau
2014-2019. Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau 2014-2019 ini memuat gambaran pelayanan, isu-isu
strategis, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan
indikatif serta indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau dalam waktu 5 tahun.
Harapan saya, Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 ini dapat memberikan
gambaran perencanaan yang berisikan program-program prioritas
yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja
ii
Provinsi Riau, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah
Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun anggaran 2014-2019,
serta bermanfaat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi
Provinsi Riau 2014-2019.
Akhir kata, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
disampaikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Riau, serta semua pihak yang telah memberikan
perhatian, masukan, saran dan berpartisipasi aktif dalam
penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau 2014-2019.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pekanbaru, Agustus 2017
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................
Daftar Isi ………………………………………………………………….
Daftar Tabel ......................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang …..……………………………...............
1.2. Landasan Hukum ........................................................
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Srategis SATPOL
PP Provinsi Riau .........................................................
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI RIAU
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP
Provinsi Riau
2.1.1. Tugas ...............................................................
2.1.2. Fungsi ..............................................................
2.1.3. Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi Riau...
2.2. Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau.......................
2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau................
2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan
SATPOL PP Provinsi Riau..............................................
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau …............
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih .....................................
3.3. Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga .....
i iii
V
1
4
7
8
11
11
12
31
40
53
59
67
69
iiii
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.............................................
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
4.1. Visi dan Misi SATPOL PP Provinsi Riau.........................
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP
Provinsi Riau......………………………………................
4.3. Strategi dan Kebijakan.................................................
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF ..........................................................................
BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI RIAU YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................
BAB VII PENUTUP ...........................................................................
LAMPIRAN
71
72
85
87
93
99
107
118
ivi
DAFTAR TABEL
Tabel 1-1 Skema Formulasi Renstra Satpol PP Provinsi Riau
.........................................................................................
4
Tabel II - 1 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP Prov.
Riau (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun
2016) …………………………………................................
14
Tabel II - 2 Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP
Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
Tahun 2016 .....................................................................
32
Tabel II - 3 Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP
Provinsi Riau Menurut Jabatan / Eselonering
.........................................................................................
33
Tabel II - 4 Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP
Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Tahun 2016 .....................................................................
34
Tabel II - 5 Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP
Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
Tahun2016 ......................................................................
35
Tabel II - 6 Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP Provinsi
Riau s/d Tahun Anggaran 2016.......................................
37
Tabel II - 7 Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK)................. 38
Tabel II - 8 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau............................................
47
Tabel II - 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau..................................
51
vi
Tabel II - 10 Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau..................................
52
Tabel II - 11 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Satpol PP
Kabupaten/Kota, Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi
dan Renstra Kementerian/Lembaga................................
56
Tabel III - 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi..............................................................................
62
Tabel III - 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ......................................................
67
Tabel III - 3 Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
.........................................................................................
70
Tabel III - 4 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten/Kota...............................................................
71
Tabel III - 5 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ................................................
74
Tabel III - 6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis ....................... 77
Tabel III - 7 Nilai Skala Kriteria........................................................... 78
Tabel III - 8 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis .................................... 79
Tabel IV - 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau......................
89
Tabel IV - 2 Matrik Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Riau Tahun 2017-2019............................................................
91
Tabel IV - 3 Strategi dan Arah Kebijakan............................................ 95
Tabel V - 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau..................................
99
vii
Tabel VI - 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan
Satpol PP Provinsi Riau...................................................
107
Tabel VI - 2 Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Riau yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..................
108
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik
pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).
Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik
dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk
diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan
sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada
dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-
Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-
perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan
komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah.
Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur
organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik
organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good
Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus
tercermin didalamnya.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
2
Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 1999 pemerintah
sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu
dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan
instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun
Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi
dengan diterbitkannya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana
pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap
terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup
perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam
bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Mengingat Revisi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 telah selesai
disusun, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sebagai salah satu
OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diwajibkan menyusun Revisi
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
3
Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Revisi RPJMD
tersebut.
Saat ini tugas yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja
setiap harinya semakin berat. Tuntutan masyarakat akan suasana yang
aman dan tertib semakin tinggi. Namun disisi lain, jumlah aparat serta
anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dimaksud sangatlah
terbatas. Kondisi ini yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau harus merencanakan setiap kegiatan dan penganggaran yang akan
dilaksanakan setiap tahunnya harus lebih terperinci dan akurat.
Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2014 –
2019 lahir sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Satuan
Polisi Pamong Praja dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis
berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, program dan kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau serta anggaran yang akan
mendukung untuk tercapainya Visi Riau pada umumnya dan Visi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau khususnya.
Secara skematis, proses penyusunan rencana strategis
digambarkan sebagai berikut:
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
4
Tabel 1.1
Skema Formulasi Renstra Satpol PP Provinsi Riau
Strategi
1.2. Landasan Hukum
Yang menjadi landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau dalam membuat Rencana Strategis 2014 – 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
VISI
MISI
TUJUAN
VISI dan MISI
PROV.RIAU
2014-2019
ANALISIS
LINGKUNGAN
CSF DAN KLHS
KEBIJAKAN
PROGRAM
SASARAN
KEGIATAN
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
5
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Ketentuan baru yang mengatur tentang Pol PP-
Perda SOTK Pol PP sudah masuk dalam prolegda Provinsi Riau
tahun 2012) ;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
6
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
7
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun
2014;
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun
2015;
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun
2016.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 ini adalah untuk mengetahui dan
mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang
berisikan program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan dukungan pembiayaan
dari Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, Revisi Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 diharapkan
dapat meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
8
Adapun tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 adalah :
a. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau.
b. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan
perencanaan sebelumnya.
c. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau dan pemangku kepentingan lainnya
tentang program dan kegiatan tahun 2014-2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Srategis SATPOL PP Provinsi Riau
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi Riau;
2.2 Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau;
2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau;
24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL
PP Provinsi Riau.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP;
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3.3 Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga;
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SATPOL PP Provinsi Riau;
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP Provinsi Riau;
4.3 Strategi dan Kebijakan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
10
BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP PROVINSI RIAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan
,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
sebagaimana dihasilkan dari C1.12 (Perumusan Rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif). Adapun penyajian menggunakan Tabel 5.1 yang
bersumber dari Tabel T-IV.C.28.
BAB VII PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOL PP
Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai SATPOL PP Provinsi Riau dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
11
BABA II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi
Riau
2.1.1. Tugas
Keberadaan Satpol PP pada pemerintah Daerah sangat tegas
terdapat pada Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Satpol PP dibentuk untuk
membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas terdapat pada Pasal 4
yang berbunyi Menegakkan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan
Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan
perlindungan masyarakat dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan
Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau.
2.1.2. Fungsi
Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
12
terdapat pada Pasal 5 disebutkan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja adalah:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2.1.3. Struktur Organisasi
Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau,
dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau terdiri dari:
1. Kepala Satuan:
2. Sekretariat terdiri dari:
Subbagian Perencanaan Program;
Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
13
Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pembinaan Masyaraka terdiri dari:
Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama;
Seksi Kewaspadaan Dini;
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
4. Bidang Operasi terdiri dari:
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengendalian
Masyarakat;
Seksi Pengamanan Asset;
Seksi Intelijen.
5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
Seksi Hubungan Antar Lembaga;
Seksi Penegakan dan Pengawasan;
Seksi Tindak Internal.
6. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan;
Seksi Tindak Reaksi Cepat;
Seksi Pengerahan dan Pengendalian.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
14
Tabel II – 1
Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP Prov. Riau
(Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016)
KEPALA SATUAN
Sekretariat
Sub Bagian Perencanaan Program
Sub Bagian Keuangan,
Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Sub Bagian
Kepegawaian Umum
Bidang Pembinaan
Satuan Perlindungan Masyarakat
Bidang Penegakan Peraturan
Daerah
Bidang
Operasi
Bidang Pembinaan Masyarakat
Seksi Penegakan
dan
Pengawasan
Seksi Pengamanan
Aset
Seksi Kewaspadaan
Dini
Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama
Seksi Hubungan
Antar Lembaga
Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum dan
Pengendalian Masyarakat
Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan
Seksi Tindak Reaksi Cepat
Kelompok Jabatan
Fungsional
Seksi Bimbingan
dan Penyuluhan
Seksi Pengerahan
dan
Pengendalian
Seksi Intelijen Seksi
Tindak
Internal
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
15
1. KEPALA SATUAN
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah pada Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada
Satuan Polisi Pamong Praja.
2. SEKRETARIAT
1. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pada Subbag Perencanaan Program, Subbag Keuangan,
Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Sekretariat;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
16
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan Program;
B Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
Masing-masing Subbag dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja.
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas:
(1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Subbagian Perencanaan Program;
(2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Perencanaan Program;
(3) menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana
program/kegiatan dari masing-masing bidang;
(4) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Unit Kerja;
(5) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP);
(6) mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan
rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan
daerah serta rapat koordinasi teknis;
(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian
Perencanaan Program;
(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
17
b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
(1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
(2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
(3) mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
(4) melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan
dan aset;
(5) melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan
pelaksanaan kegiatan;
(6) melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
(7) melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
(8) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala;
(9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:
(1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Kepegawaian dan Umum;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
18
(3) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyusat;
(4) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
(5) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan,
Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompentensi dan evaluasi jabatan;
(6) Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
(7) Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
(8) Menyelenggarakan urusan kehumasan;
(9) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
(10) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan
administrasi perjalanan dinas;
(11) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor
setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah;
(12) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data
informasi untuk kepentingan masyarakat;
(13) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
(14) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian
Kepegawaian dan Umum; dan
(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
a. Kepala Bidang Pembinaan Mayarakat mempunyai tugas
menyelenggarakan Fasilitasi Hubungan Kerjasama, Kewaspadaan
Dini, Bimbingan dan Penyuluhan.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
19
b. Bidang Pembinaan Mayarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pembinaan Mayarakat mempunyai fungsi:
(1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Pembinaan Masyarakat, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
(2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan
Masyarakat;
(3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja;
(4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja baik lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya;
Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari:
a. Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama;
b. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini;
c. Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan.
Masing-masing Kasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
a. Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama mempunyai tugas:
(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Hubungan
Kerjasama;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi
Hubungan Kerjasama;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
20
(3) menyiapkan bentuk-bentuk fasilitasi hubungan Masyarakat
dan Oraganisasi Masyarakat dengan Pemerintah Daerah di
bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(4) menyiapkan bentuk-bentuk fasilitasi hubungan Masyarakat
dan Organisasi Masyarakat dengan Pemerintah Daerah di
bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah;
(5) menyiapkan bentuk-bentuk fasilitasi hubungan Masyarakat
dan Oraganisasi Masyarakat dengan Pemerintah Daerah di
bidang Perlindungan Masyarakat;
(6) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala;
(7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya;
b. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas:
(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kewaspadaan Dini;
(3) Menghimpun dan menyiapkan data sistem informasi untuk
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perturan
Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
(4) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala;
(5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya;
c. Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan mempunyai tugas:
(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi
Bimbingan Dan Penyuluhan;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
21
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan
Dan Penyuluhan;
(3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan masalah-masalah
strategis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan
Masyarakat;
(4) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala;
(5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya;
4. KEPALA BIDANG OPERASI
a. Kepala Bidang Operasi mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengendalian
Masyarakat, Pengamanan Asset dan Intelijen;
b. Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Operasi
mempunyai fungsi:
(1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Operasi;
(2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Operasi;
(3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja;
(4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja baik lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
22
Bidang Operasi terdiri dari :
a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Pengendalian Masyarakat;
b. Kepala Seksi Pengamanan Asset;
c. Kepala Seksi Intelijen.
Masing-masing Kasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
a. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Pengendalian Masyarakat
mempunyai tugas:
(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Ketertiban Umum dan
Pengendalian Masyarakat;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketertiban
Umum dan Pengendalian Masyarakat;
(3) Menyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi dan
melaksanakan ketertiban umum dan Pengendalian
Masyarakat;
(4) Menyiapkan pedoman teknis ketertiban umum dan
Pengendalian Masyarakat;
(5) Menyelenggarakan Patroli, Pengawalan Pejabat dan
pengendalian Unjuk Rasa dalam rangka ketertiban umum;
(6) Menyelenggarakan Monitoring ketertiban umum dan
Pengendalian Masyarakat;
(7) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala;
(8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
23
b. Kepala Seksi Pengamanan Asset mempunyai tugas :
(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi
Pengamanan Asset;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengamanan Asset;
(3) Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengamanan Tempat-
tempat penting dan Gedung/Asset dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau;
(4) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala;
(5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Intelijen mempunyai tugas :
(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi
Intelijen;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Intelijen;
(3) melaksanakan Pemantauan, Penyelidikan terhadap potensi–
potensi ancaman yang dapat mengganggu Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan Daerah;
(4) Melakukan Penggalangan terhadap kegiatan masyarakat
yang akan membahayakan dan berdampak kepada
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan
Daerah;
(5) Melaksanakan Pemantauan terhadap aksi Unjuk rasa dan
Kerusuhan massa;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
24
(6) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala;
(7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
5. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi
Penegakan dan Pengawasan serta Seksi Tindak Internal;
b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang
Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
(1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
(2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan
Daerah;
(3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan Pamong
Praja;
(4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala
Satuan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
b. Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
25
c. Kepala Seksi Tindak Internal.
Masing-masing Kasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
a. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi
Hubungan Antar Lembaga;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Hubungan
Antar Lembaga;
(3) Menginventarisir dan menelaah Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan
Pemprov. Riau;
(4) menginventarisir data PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau dan kab/kota se Prov. Riau;
(5) melaksanakan sinergitas PPNS selaku penyidik pelanggaran
Perda dengan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja selaku
penegak Perda;
(6) mengelola secretariat PPNS;
(7) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada
Seksi Hubungan Antar Lembaga;
(8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan mempunyai tugas:
(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi
Penegakan dan Pengawasan;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
26
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan
dan Pengawasan;
(3) membentuk tim terpadu penegakan dan pengawasan perda
terhadap pelanggar perda, perkada dan keputusan kepala
daerah yang memuat sanksi;
(4) penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda,
perkada dan keputusan kepala daerah yang memuat sanksi;
(5) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada
Seksi Penegakan dan Pengawasan;
(6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai tugas:
(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Tindak Internal;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak
Internal;
(3) melaksanakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan
pengamanan dilingkungan internal;
(4) melaksanakan penegakan disiplin ASN se-Provinsi Riau;
(5) melakasanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah yang memuat sanksi;
(6) melakukan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah yang memuat sanksi;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
27
(7) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi
pembinaan dan pengawasan berdasarkan capaian
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnannya;
(8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada
kepala bidang penegakan peraturan daerah secara periodic
sebagai bahan pertanggung jawaban;
(9) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
pada Seksi Tindak Internal;
(10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
6. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
a. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Data, Informasi dan
Pemberdayaan, Seksi Kesiapsiagaan, dan Seksi Pengerahan dan
pengendalian pada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan
Masyarakat;
b. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi:
(1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
(2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
28
(3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan;
(4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala
Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
a. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan;
b. Kepala Seksi Tindak Reaksi Cepat;
c. Kepala Seksi Pengerahan dan pengendalian.
Masing-masing Kasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
a. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan mempunyai tugas:
(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Data, Informasi dan
Pemberdayaan;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data,
Informasi Dan Pemberdayaan;
(3) mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi
satlinmas;
(4) memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan
bencana;
(5) menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya
manusia melalui pendidikan dan Pelatihan bela Negara;
(6) mengkoordinasikan pengembangan satuan perlindungan
masyarakat dengan instasi terkait;
(7) menyiapkan buku panduan / standarisasi / juklak / juknis /
protap dan pedoman untuk pemberdayaan Satlinmas dan
potensi masyarakat;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
29
(8) mengumpulkan dan mengolah data potensi masyarakat dan
satuan perlindungan masyarakat yang ditugaskan dalam
pemilihan Presiden / Wakil Presiden dan Pemilu, dan
pemilukada;
(9) menyiapkan dan memelihara data, arsip Satuan perlindungan
Masyarakat dan potensi masyarakat serta kebencanaan;
(10) melakukan pendataan jumlah pengungsi, korban jiwa dan
kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat;
(11) melaksanakan pendidikan dan pelatihan sat linmas;
(12) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala;
(13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Tindak Reaksi Cepat mempunyai tugas:
(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Tindak Reaksi Cepat;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak
Reaksi Cepat;
(3) menyiapkan bahan Pedoman dan petunjuk teknis untuk
penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;
(4) membina dan mensosialisasikan sistem keamanan
lingkungan serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
(5) mempersiapkan dan membina sumberdaya satlinmas dan
potensi masyarakat;
(6) menyiapkan dan menyusun bahan kubutuhan sarana dan
prasarana satuan perlindungan masyarakat;
(7) melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota satlinmas
dalam pengamanan pemilu, pilpres / wapres serta pilkada;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
30
(8) membantu penyiapan satlinmas untuk penugasan, pencarian,
pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
(9) membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan
rekonstruksi darurat pada fasilitasi umum yang rusak akibat
bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan
ketertiban umum;
(10) membuka pos pantau bencana sebagai media informasi
Satlinmas;
(11) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala;
(12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Pengerahan dan pengendalian mempunyai tugas:
(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi
Pengerahan dan Pengendalian;
(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengerahan
dan Pengendalian;
(3) menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja
dan dokumen serta anggaran sub bidang pengerahan dan
pengendalian;
(4) menyusun bahan rencana teknis pengerahan dan
pengendalian sat linmas;
(5) memfasilitasi pelaksanaan pengerahan personil satlinmas
sebagai antisipasi terhadap gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban serta gangguan sosial
kemasyarakatan;
(6) melaksanakan pengerahan personil satlinmas pada acara-
acara penting;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
31
(7) memfasilitasi persiapan pengerahan personil satlinmas pada
kejadian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban
serta gangguan sosial kemsyarakatan;
(8) memfasilitasi pengerahan dukungan personil satlinmas pada
kegiatan kebencanaan;
(9) melaksanakan pengendalian penugasan personil satlinmas;
(10) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
pada Seksi Antisipasi, Pengendalian Dan Penanggulangan
Bencana;
(11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya;
2.2. Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau, didukung dengan 592 orang Pegawai Negeri Sipil,
dengan perincian sebagai berikut:
a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Menurut
Golongan Ruang Gaji.
Berdasarkan data pada tabel II - 2 diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil
dan Banpol PP/PTT di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
didominasi oleh Banpol PP, yang berjumlah 325 orang atau 54,90%,
pegawai golongan II, yang berjumlah 167 orang atau 28,21%, pegawai
golongan III, yang berjumlah 87 orang atau 14,7%, pegawai golongan IV,
yang berjumlah 8 orang, atau 1,35% dan golongan ruang gaji terkecil
adalah golongan I yang berjumlah 5 orang atau 0,84%.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
32
Tabel II - 2
Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2016
NO. GOLONGAN RUANG GAJI JUMLAH %
1. Gol. IV 8 1,35
2. Gol. III 87 14,7
3. Gol. II 167 28,21
4. Gol. I 5 0,84
5. BANPOL PP / PTT 325 54,90
JUMLAH 592 100,00
Sumber : Sekretariat SATPOL PP Prov. Riau Tahun 2016
Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang
gaji dapat dilihat gambar berikut ini.
Gambar II - 2 Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau Tahun 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I BANPOLPP/PTT
Golongan Ruang Gaji
Golongan Ruang Gaji
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
33
b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan / Eselonering.
Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP Provinsi yang berjumlah 592 orang,
berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 6 (enam) kelompok
sebagaimana data pada tabel II - 3 berikut ini.
Tabel II - 3
Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau
Menurut Jabatan / Eselonering
NO. JABATAN/ESELON JUMLAH %
1. Eselon II 1 0,17
2. Eselon III 5 0,84
3. Eselon IV 15 2,53
4. Pejabat Fungsional Perencana 1 0,17
5. Staf/Non Struktural 245 41,38
6. BANPOL PP/PTT 325 54,90
JUMLAH 592 100,00
Sumber : Sekretariat SATPOL PP Prov. Riau Tahun 2016
Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil / Banpol PP /PTT
menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
34
Gambar II - 3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Menurut Jabatan/ Esselonering Tahun 2016
c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.
Dari data pada tabel II - 4 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil
dan Banpol PP/PTT di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA Sederajat yang berjumlah 486
orang atau 82,1%.
Tabel II - 4
Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2016
NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %
1. Sarjana Strata II (S.2) 8 1,35
2. Sarjana Strata I (S.1) 84 14,19
3. Diploma 3 0,51
4. SLTA Sederajat 486 82,1
5. SLTP 3 0,51
6. SD 8 1,35
JUMLAH 592 100,00
Sumber : Sekretariat SATPOL PP Prov. Riau Tahun 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
Eselon II Eselon III Eselon IV PejabatFungsionalPerencana
Staf/NonStruktural
BANPOLPP/PTT
Jabatan / Eselonering
Jabatan / Eselonering
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
35
Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil/Banpol/PTT Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau kurang baik, dimana dari 592 orang
Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT terdapat 486 orang atau 82,1%
yang berpendidikan tamatan SLTA Sederajat. Secara sederhana dapat
lihat gambar berikut ini.
Gambar II - 4 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016
d. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.
Data pada Tabel II - 5 menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 17 orang.
Tabel II - 5
Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Tahun 2016
NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1. Diklatpim IV 11
2. Diklatpim III 5
3. Diklatpim II 1
4. Diklatpim I -
JUMLAH 17
Sumber : Sekretariat SATPOL PP Prov. Riau Tahun 2016
0
100
200
300
400
500
600
Sarjana StrataII (S.2)
Sarjana StrataI (S.1)
Diploma SLTASederajat
SLTP SD
Tingkat Pendidikan Formal
Tingkat Pendidikan Formal
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
36
Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat
dilihat gambar berikut ini.
Gambar II - 5 Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri
dari 2 (dua) lantai . Setiap lantai ada ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil
dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). di setiap
ruangan juga dilengkapi prarasana dan sarana kerja berupa meja dan
kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, serta jaringan WiFi,
untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan
literatur dalam penyusunan perencanaan Satpol PP.
Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau
operasional.
0
2
4
6
8
10
12
Diklatpim IV Diklatpim III Diklatpim II Diklatpim I
Pendidikan Penjenjangan
Pendidikan Penjenjangan
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
37
Tabel II - 6
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP Provinsi Riau
s/d Tahun Anggaran 2016
NO. KLASIFIKASI ASSET JUMLAH SATUAN
1 Gedung 2 Gedung
2 Genset 4 Unit
3 Alat Angkutan 17 Unit
4 Alat-alat kantor dan rumah tangga
1.089 Unit
5 Alat Studio dan Komunikasi 430 Unit
6 Alat Keamanan 1.534 Unit
7 Aset Tetap Lainnya :
a. Buku Perpustakaan 42 Buku
b. Barang Bercorak Kesenian 662 Unit
c. Aset Lain-Lainnya 14 Unit
Sumber : Sekretariat SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016
Secara sederhana gambaran Fasilitas Pendukung (perlengkapan) Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dapat dilihat gambar berikut ini.
Gambar II - 6 Fasilitasi Penunjang (perlengkapan) SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016
0
500
1000
1500
2000
Gedung Genset Alat-alatkantor dan
rumah tangga
Alat Studio danKomunikasi
Alat Keamanan Aset TetapLainnya
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan)
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan)
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
38
Tabel II - 7
Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
JUMLAH PNS MENURUT JUMLAH PEJABAT
GOLONGAN
JENIS
KELAMIN JM
L
PENDIDIKAN JML
STRUKTURAL JM
L JUMLAH FUNGSIONAL
LK PR SD SLTP SLTA D-1 D-II D-III D-IV/S1 S2 S3 I II III IV
IV/e - - -
IV/d - - -
IV/c 1 - 1 1 1 1 1
IV/b 4 1 5 2 3 5 5 5
IV/a 1 1 2 2 2 1 1 1
III/d 6 1 7 1 5 1 7 7 7
III/c 4 1 5 5 5 3 3 2
III/b 14 6 20 4 15 1 20 20
III/a 44 11 55 2 53 55 55
II/d 2 - 2 1 1 2 2
II/c 63 5 68
66 2 68 68
II/b 69 7 76
76 76 76
II/a 18 3 21 5 1 15 21 21
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
39
I/d 2 - 2 2 2 2
I/c 3 - 3 3
3 3
I/b - - -
I/a - - -
JUMLAH 231 36 267 8 3 165 0 0 3 80 8 0 267 1 5 11 17 250
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
40
Berdasarkan tabel II-7 diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan
PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau masih rendah, dimana
yang sudah mengikuti pendidikan strata 1 hanya berjumlah 80 orang
sementara yang berpendidikan tamat SLTA berjumlah 165 orang. Kondisi
ini tentu perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Riau
dalam menempatkan PNS yang akan bertugas di Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau harus lebih
serius dalam meningkatkan kapasitas PNS di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau terutama di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau,
dimana merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas sebagai
penegakan peraturan daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau
Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau selalu mengikut sertakan aparat Penegak Hukum
terutama dengan kepolisian di Tingkat Daerah, OPD Provinsi dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta OPD Kabupaten/Kota se
Provinsi Riau.
Kinerja Pelayanan lainnya yaitu membantu pengamanan dan
Pengawasan VVIP termasuk pengamanan dan pengawasan pejabat
negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset
yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian
Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Provinsi Riau memiliki peran
strategis sebagai refresentasi pemerintah daerah dalam mewujudkan
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
41
daerah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib serta
teratur.
Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi
yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya
deteksi dini terhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas,
lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 12 Kabupaten dan kota
se-Provinsi Riau, mengingat saat ini pembangunan, situasi politik dan
aktifitas masyarakat relatif meningkat di seluruh wilayah provinsi Riau.
Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong
Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tentram pada
kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka
menciptakan kondisi ideal dalam menyelenggaraan pemerintah Satpol PP
melaksanakan tugas pengamanan keseharian Gubernur dan Wakil
Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN SATPOL PP
Di era reformasi pengalaman telah banyak membuktikan bahwa
keberagaman atau perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu
sisi mungkin bisa di manfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk
pembangunan tetapi di sisi lain keberagaman itu tidak jarang juga
menyulut ketidak serasian, menggoyah ketentraman dan mengancam
ketertiban umum, dan bahkan tidak mustahil berpotensi memicu terjadinya
pergesekan bila semua perbedaan itu tidak dikelola dengan baik.
Pergesekan atau konflik yang terjadi di masyarakat biasanya akan
terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut :
Pertama : bila ada terjadi kesenjangan budaya (cultural gap) yang
memperkecil peluang atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi
penduduk dari golongan marjinal untuk dapat terserap dalam kegiatan
industri dan pembangunan yang sedang dilakukan. Dengan demikian
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
42
tingginya jumlah penduduk dan semakin sempitnya peluang lapangan
pekerjaan maka dapat diprediksi kemungkinan munculnya berbagai
masalah sosial yang semakin luas, dan ini sudah menjadi tugas Satpol PP
untuk sejak awal mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin
akan terjadi.
Kedua : bila kepastian dan supremasi hukum tidak lagi
berwibawa. Hukum yang memihak dan menyinggung rasa keadilan dan
terlebih jika melanggar hak-hak rakyat, yang kemudian menghasilkan
berbagai gerakan masa, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, aksi
perlawanan dan sebagainya yang ujung-ujungnya akan menyebabkan
ketertiban masyarakat menjadi tidak terhindari. Diberbagai daerah di
Provinsi Riau.
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam hal
Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Riau, Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Kepegawaian
Daerah dan Inspektorat Provinsi Riau melakukan monitoring ke
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau serta melakukan sidak ke
tempat-tempat keramaian pada waktu jam kerja, diharapkan menurunnya
penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja aparatur.
Dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Pelaksanaanya akan lebih banyak perannya Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini merupakan
salah satu kewenangan yang dimiliki dari organisasi Penegak Peraturan
Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.
Tidak berlebihan kiranya apabila kedua organisasi tersebut adalah
merupakan salah satu bagian atau unsur dari satu sistem peradilan
pidana terpadu (integrated criminal justice system) dalam penegakan
hukum (Peraturan Daerah) sehingga pada gilirannya kegiatan tersebut
baru akan tercapai target yang optimal apabila dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan cara membina suatu kerjasama yang dilandasi jiwa
semangat keterpaduan, keterbukaan dan keakraban guna mewujudkan
keberhasilan yang optimal.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
43
Namun pada pelaksanaanya Tim diupayakan bertindak dengan
ramah dan bijak, bersahabat, tetapi tegas dalam bentuk dan
mengedepankan Metode Prepentif sebagai pendekatan utama,
mengedepankan sifat persuasif dan edukatif menggunakan kemampuan
berkomunikasi yang baik.
Untuk mewujudkan keberhasilan dalam Penegakan Peraturan
Daerah diperlukan beberapa tahap diantaranya :
1. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan kepada
Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum dengan adanya
kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
2. Mengadakan inventarisasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah
yang dilakukan Aparatur, Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum yang
menjadi objek Penegakan Peraturan Daerah.
3. Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan kepada Aparatur,
Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum yang diduga melakukan
pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah.
4. Mengadakan rapat persiapan dan konsolidasi dengan semua
personil/instansi/OPD yang akan terlibat dalam pelaksanaan
Penegakan Peraturan Daerah terlebih dahulu, hal ini dilaksanakan
untuk menyamakan persepsi serta persiapan dalam pelaksanaan
operasi terpadu Penegakan Peraturan Daerah.
Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
a) Melakukan operasional pengawasan dilapangan kepada Aparatur,
Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum untuk mematuhi kewajiban dan
larangan dalam Peraturan Daerah.
b) Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan diruangan/aula kepada
Aparatur, Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum untuk mematuhi
kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
44
Pelaksanaan Penyelidikan
a. Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara
pengecekan/pemeriksaan kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP,
SIM atau identitas lainnya).
b. Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum
(Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.
c. Setelah melakukan wawancara/interviw yang mengarah pada
pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi
dengan membuat berita acara pemeriksaan tersangka seperti yang
telah dipersiapkan sebelumnya.
d. Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk
meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah
dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat surat
pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk
diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.
e. Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, jika
pemeriksa di anggap cukup selesai maka barang bukti harus segera
di kembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berira Acara
Pengembalian Barang Bukti.
Pelaksanaan Penyidikan
Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu
Peraturan Daerah, Maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
PPNS adalah :
1. Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP,
PPNS) yang masih berlaku.
2. Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya
operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
45
denga sikap yang tidak emosional tertapi berwibawa sehingga
tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
3. Melakukan interogasi di tempat kejadian perkara (TKP) guna
mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran
Peraturan Daerah.
4. Setelah pemeriksaan/ interogasi di TKP di anggap cukup dan ternyata
diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran
terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat
dikeluarkan/ dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)
oleh PNS.
Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Provinsi Riau sangat menyadari bahwa suksesnya
pelaksaan program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.
Untuk itu Satpol PP Provinsi Riau berusaha meningkatkan upaya-upaya
pembinaan terhadap anggota Satpol PP.
Upaya pembinaan yang paling menonjol, selain melalui
pengarahan dan rapat-rapat rutin setiap bulannya, adalah menyusun
Standar Kopetensi Kerja Pol PP, mengikut sertakan pendidikan Dasar Pol
PP serta Bintek-bintek tentang ke Pol PP-an, serta kegiatan
Kesamaptaan.
Pembinaan potensi dan Perlindungan Masyarakat
Dalam upaya pelaksanaan pembinaan bagi Satuan Perlindungan
Masyarakat, bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/ Kota
Kesbangpol Kabupaten/Kota melakukan pendataan potensi Satlinmas di
Kabupaten/Kota, di samping itu upaya menjaga ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi
Riau Tahun 2018, Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kecamatan
dilibatkan dalam pelaksanaannya, sebagai langkah perbantuan dalam
pengamanan Pemilu Kepala Daerah.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
46
Satuan Perlindungan Masyarakat
Dalam peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Msyarakat di
daerah rawan bencana, Bidang Perlindungan Masyarakat selalu mengikut
sertakan Satpol PP Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota dan Kesbangpol Kabupaten/Kota serta terlibat dalam
perbantuan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
47
Tabel II - 8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
No
Indikator Kinerja
sesuai
tugas dan fungsi
Target
SPM
Target
IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun
Ke-
Realisasi Capaian Tahun
Ke-
Rasio Capaian pada Tahun
Ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan
1. Terciptanya peningkatan keamanan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan terciptanya antisipasi terhadap penanganan unjuk rasa yang anarkis
a) Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
- -
Jumlah anggota Satpol
PP Prov. Riau yang
melaksanakan
penanganan unjuk rasa
yang anarkis
350 330 260 81 100 350 330 260 81 100 100% 100% 100% 100% 100%
b) Pengamanan
Khusus
Gubernur dan
Wakil
Gubernur
- -
Jumlah pengamanan
terhadap Gubernur dan
Wakil Gubernur ke
Kabupaten/Kota se-
Provinsi Riau
- - 232 100 186 - - 232 100 186 - - 100% 100% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
48
c) Pelatihan dan
Pengendalian
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
- -
Jumlah anggota Satpol
PP Prov. Riau yang
mengikuti Pelatihan
dan Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
100 140 60 81 80 100 140 60 81 80 100% 100% 100% 100% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B. Adanya data yang berkaitan dengan potensi kerawanan sosial dan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat
1. Terciptanya langkah antisipatif dalam menangani kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial serta berkurangnya tindakan kriminal yang terjadi di
masyarakat
a) Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
- -
Jumlah dokumen dari
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%
C. Munculnya kesadaran untuk melaksanakan tugas pada jam kerja dan semangat untuk berdisiplin sebagai PNS
1. Meningkatnya kehadiran PNS pada jam kerja
a) Pelaksanaan
Penertiban di
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi Riau
- -
Jumlah pelaksanaan
razia/sidak
Penegakkan Disiplin
PNS di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
- - - 7 9 - - - 7 9 100% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
49
(Razia/Sidak)
dan
Penegakkan
Disiplin PNS
Riau
D. Meningkatnya pemahaman pengetahuan hukum bagi PNS di lingkungan Satpol PP Provinsi Riau
1. Terwujudnya PNS Satpol PP Provinsi Riau yang memahami Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dengan persentase sebanyak 12%
a) Bimbingan
Teknis
Peningkatan
Pemahaman
Pengetahuan
Peraturan Hukum
bagi Satpol PP
Provinsi Riau
- -
Jumlah anggota Satpol
PP Prov. Riau yang
mengikuti Bimbingan
Teknis Peningkatan
Pemahaman
Pengetahuan
Peraturan Hukum
- - - 50 40 - - - 50 40 - - - 100% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
b) Bimbingan
Manajemen
Peningkatan
Penegakan
Peraturan Daerah
Satpol PP se-
- -
Jumlah anggota Satpol
PP se-Prov. Riau yang
mengikuti Bimbingan
Manajemen
Peningkatan
Penegakan Peraturan
- - - - 40 - - - - 40 - - - - 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
50
Provinsi Riau Daerah
E. Munculnya pemahaman dari masyarakat, para pelaku usaha dan target grup lainnya terhadap peraturan daerah yang ada di Provinsi Riau
1. Terjadinya peningkatan PAD Provinsi Riau dan berkurangnya tingkat kerusakan jalan-jalan lintas baik Provinsi maupun Nasional di Provinsi Riau serta untuk
mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan
a) Sosialisasi
Penertiban
Peraturan Daerah
- -
Jumlah Sosialisasi
Penertiban Peraturan
Daerah
- - - 1 1 - - - 1 1 - - - 100% 100%
b) Penegakan
Peraturan Daerah - -
Jumlah peraturan
daerah yang
ditegakkan
- 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 100% 100% 100% 100%
F. Terpeliharanya aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Riau
1. Terjadinya peningkatan nilai pemanfaatan aset baik segi ekonomis maupun teknis serta keterjaminan penggunaan aset sesuai peruntukannya
a) Pengawasan
dan Penertiban
Aset Pemerintah
Provinsi Riau
- -
Jumlah perda tentang
aset yang diawasi dan
ditertibkan
- - - 1 1 - - - 1 1 - - - 100% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
51
Tabel II - 9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
Uraian
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA
DAERAH 29.193.540.566,80 31.457.139.023,85 34.067.437.350,08 40.278.835.862,90 44.350.093.115,36 19.564.291.027,00 27.347.892.693,00 31.092.952.938,00 36.034.214.657,00 40.066.083.677,00
Belanja Tidak
Langsung 20.076.420.566,80 19.125.092.023,85 21.320.209.850,08 22.453.088.912,90 24.662.577.590,36 13.098.023.581,00 16.980.140.328,00 19.349.999.651,00 21.433.966.813,00 21.639.989.245,00
Belanja
Pegawai 20.076.420.566,80 19.125.092.023,85 21.320.209.850,08 22.453.088.912,90 24.662.577.590,36 13.098.023.581,00 16.980.140.328,00 19.349.999.651,00 21.433.966.813,00 21.639.989.245,00
Belanja
Langsung 9.117.120.000,00 12.332.047.000,00 12.747.227.500,00 17.825.746.950,00 19.687.515.525,00 6.466.267.446,00 10.367.752.365,00 11.742.953.287,00 14.600.247.844,00 18.426.094.432,00
Belanja
Pegawai 6.070.350.000,00 7.355.900.000,00 7.585.310.000,00 7.711.250.000,00 8.342.150.000,00 4.084.205.000,00 6.026.238.000,00 7.300.956.000,00 7.127.254.000,00 8.069.390.000,00
Belanja
Barang dan
Jasa
2.843.770.000,00 4.102.762.000,00 4.639.455.000,00 8.941.717.950,00 10.763.136.525,00 2.182.746.446,00 3.526.937.365,00 3.954.386.407,00 6.373.306.944,00 9.848.027.932,00
Belanja Modal 203.000.000,00 873.385.000,00 522.462.500,00 1.172.779.000,00 582.229.000,00 199.316.000,00 814.577.000,00 487.610.880,00 1.099.686.900,00 508.676.500,00
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
52
Tabel II - 10
Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA DAERAH 67 % 87 % 91 % 89 % 90 % 3.789.138.137,14 5.125.448.162,50
Belanja Tidak Langsung 65 % 89 % 91 % 95 % 88 % 1.146.539.255,89 2.135.491.416,00
Belanja Pegawai 65 % 89 % 91 % 95 % 88 % 1.146.539.255,89 2.135.491.416,00
Belanja Langsung 71 % 84 % 92 % 82 % 94 % 2.642.598.881,25 2.989.956.746,50
Belanja Pegawai 67 % 82 % 96 % 92 % 97 % 567.950.000,00 996.296.250,00
Belanja Barang dan Jasa 77 % 86 % 85 % 71 % 91 % 1.979.841.631,25 1.916.320.371,50
Belanja Modal 98 % 93 % 93 % 94 % 87 % 94.807.250,00 77.340.125,00
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
53
Pada tabel II-8 diatas, terlihat bahwa target indikator yang
dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau belum
tercapai secara optimal. Sebagian besar program dan kegiatan yang
menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau jauh dari
target indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya, hanya fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau tentang pengawasan dan
penertiban aset Pemerintah Provinsi Riau pada periode sebelumnya
berjalan cukup maksimal.
Adapun faktor utama yang mempengaruhi belum berhasilnya
pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada periode
sebelumnya adalah masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki setiap
tahunnya. Selain itu, faktor-faktor seperti masih rendahnya SDM aparatur,
keterbatasan sarana dan prasarana serta tingginya tingkat konflik sosial
masyarakat turut mempengaruhi ketidakberhasilan pelayanan yang
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
Sementara itu dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau dari tahun 2009 hingga tahun 2013 selalu diatas 90%
lebih. Ini mencerminkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
selalu memanfaatkan anggaran yang terbatas tersebut untuk menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menciptakan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL
PP Provinsi Riau
Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah
memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan
kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan
terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang
pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di
lingkungan masyarakat termasuk tindakan anarkis.
Adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang
terjadi adalah sebagai dampak dari perkembangan kehidupan
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
54
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal
yang mengarah pada gerakan SARA, anarkisme, separatisme serta
berbagai bentuk gangguan lainnya mengancam masyarakat dan dapat
merugikan kekayaan negara.
Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif
arus globalisasi yang penuh dengan keterbukaan juga cenderung
mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Protes
ketidakpuasan terhadap suatu masalah mengarah kepada kerusakan
fasilitas umum sering kali terjadi.
Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat
terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan
seiring perubahan sosial politik serta dinamika perkembangan masyarakat
yang begitu cepat membawa implikasi pada segala bidang kehidupan.
Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung
terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketertiban dan
ketentraman cukup baik.
Isu-isu Strategis di Provinsi Riau tersebut menjadi tantangan dan
peluang bagi Satpol PP dalam pengembangan kepada masyarakat.
Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi
ketertiban dan ketentraman, perlu didukung iklim birokrasi yang
mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
menumbuhkan kesadaran penciptaan ketertiban dan ketentraman
masyarakt merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung
jawab pemerintah semata.
Sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung
paradigma saling bekerja sama dan saling bekerja sama dan saling
memberdayakan dalam menciptakan trantibmas merupakan syarat mutlak
yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap
humanis.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
55
Selain itu, Satpol PP agar meningkatkan kualitas aparat
penegaknya. Terutama tetkait peran barunya dalam pemberdayaan
potensi Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas) dalam mendukung
penanggulangan bencana, pengamanan pemilu dan perbantuan
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seiring
dengan rencana pengembangan kelembagaan Satpol PP yang
memasukkan Bidang Linmas, diharapkan adanya peningkatan kualitas
aparat Penegak Peraturan Daerah yang mumpuni dan mengayomi
masyarakat.
Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa tugas
pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala
Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan
Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
Saat ini tugas dan tantangan yang dijalankan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau semakin kompleks. Disisi lain, tuntutan masyarakat
akan suasana yang aman dan tertib semakin tinggi. Menyikapi hal
tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau intensif melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dan menangani
adanya gangguan trantibum dan transmas yang ada di Provinsi Riau
secara koordinatif, komprehensif dan profesional.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau memiliki aspek pendukung yang dapat
membantu mewujudkan visi organisasi, yaitu adanya kebijakan yang
tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun
2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau serta adanya sarana
dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun
operasional.
Didalam mencapai visi Satuan Polisi Pamong Praja dimasa
depan, tidak terlepas dari pengaruh capaian sasaran Renstra Satuan
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
56
Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, sasaran Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau serta sasaran pada Renstra Kementerian
terkait. Hal tersebut dapat dillihat pada tabel berikut:
Tabel II – 11
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten/Kota,
Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi dan Renstra
Kementerian/Lembaga
No Indikator
Kinerja
Capaian Sasaran
Renstra Satpol PP
Kabupaten/Kota
Sasaran Renstra Satpol
PP Provinsi
Sasaran Renstra
pada K/L
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
keamanan,
ketentraman
dan ketertiban
lingkungan
Terwujudnya
ketentraman
masyarakat, tertib
hukum dan tertib
sosial
Terciptanya peningkatan
keamanan lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
dan terciptanya antisipasi
terhadap penanganan
unujuk rasa yang anarkis
Meningkatnya
kualitas
kelembagaan dan
aparat Satuan
Polisi Pamong
Praja dan Satuan
Perlindungan
Masyarakat
2 Adanya data
yang berkaitan
dengan potensi
kerawanan
sosial dan
tindakan
kriminal yang
terjadi di
masyarakat
- Terciptanya langkah
antisipatif dalam
menangani kegiatan yang
berpotensi menimbulkan
kerawanan sosial serta
berkurangnya tindakan
kriminal yang terjadi di
masyarakat
-
3 Munculnya
kesadaran untuk
melaksanakan
tugas pada jam
Terwujudnya
penegakan
Peraturan Daerah
dan peraturan
Meningkatnya kehadiran
PNS pada jam kerja
-
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
57
kerja dan
semangat untuk
berdisiplin
sebagai PNS
pelaksanaannya
4 Meningkatnya
pemahaman
pengetahuan
hukum bagi
PNS di
lingkungan
Satpol PP
Provinsi Riau
Terwujudnya polisi
pamong praja yang
profesional dalam
pelaksanaan tugas
Terwujudnya PNS Satpol
PP Provinsi Riau yang
memahami Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan
dengan persentase
sebanyak 12%
Terfasilitasinya
Peningkatan
Kapasitas Aparat
dan Kelembagaan
Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Satuan
Perlindungan
Masyarakat dalam
Menciptakan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat.
5 Munculnya
pemahaman
dari masyarakat,
para pelaku
usaha dan
target grup
lainnya terhadap
peraturan
daerah yang
ada di Provinsi
Riau
Terwujudnya
penegakan
Peraturan Daerah
dan peraturan
pelaksanaannya
Terjadinya peningkatan
PAD Provinsi Riau dan
berkurangnya tingkat
kerusakan jalan-jalan lintas
baik Provinsi maupun
Nasional di Provinsi Riau
serta untuk mengurangi
kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh eksploitasi
air bawah tanah yang
berlebihan
-
6 Terpeliharanya
aset yang
dimiliki/dikuasai
oleh Pemerintah
Terwujudnya
penegakan
Peraturan Daerah
dan peraturan
Terjadinya peningkatan
nilai pemanfaatan aset baik
segi ekonomis maupun
teknis serta keterjaminan
-
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
58
Provinsi Riau pelaksanaannya penggunaan aset sesuai
peruntukannya
Jika melihat data komparasi diatas, semua indikator kinerja yang
disajikan sudah terfasilitasi pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau maupun pada program ataupun kegiatan yang ada.
Pelaksanaan terhadap indikator kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau pada periode sebelumnya juga berjalan
cukup maksimal meskipun terdapat beberapa hambatan dalam
pelaksanaannya.
Namun data indikator tentang adanya data yang berkaitan
dengan potensi kerawanan sosial dan tindakan kriminal yang terjadi di
masyarakat, tidak terdapat pada sasaran renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten/Kota. Indikator tersebut seharusnya menjadi perhatian
serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota karena
merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten/Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini
akan semakin memperberat tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dikarenakan ketidaktahuan akan kawasan di Provinsi Riau
dengan potensi kerawanan sosial dan tindakan kriminal.
Disisi lain, yang menjadi sasaran pada Renstra Kementerian
sudah terakomodir dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau sebagai langkah dalam mensukseskan program nasional. Akan
tetapi dalam tahap pelaksanaannya, keterbatasan anggaran utama
menjadi permasalahan utama dalam mendukung sasaran dari Renstra
Kementerian tersebut.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
59
ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SATPOL PP Provinsi Riau
Keberadaan SATPOL PP tak bisa dipungkiri mempunyai pranan yang
sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda
serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain
itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah
yang sudah m,elakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang –
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa
Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok
dan fungsi Satpol PP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, telah
diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :
a. Struktur Organisasi yang ada sekarang ternyata masih belum efektif dan
belum sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP;
b. Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas dan
fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya
ketidaknyamanan dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan;
c. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP
misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan
prasarana yang kurang seimbang serta pemberitaan pers yang tidak
seimbang;
d. Belum jelasnya hubungan komunikasi antara Satpol PP dengan Satpol PP
Kabupaten/Kota, dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
60
Permasalahan tersebut, sangat menganggu kinerja pelayanan tugas
pokok Satpol PP, karena sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 adalah
sebagai institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan
menyukseskan pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan kepala
daerah lainnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh
jajaran Anggota Satuan Polisi Pamong Prajadapat menjadi panutan bagi
masyarakat. Anggota Pol PP harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus
kesan negatif bahwa Pol PP berlaku tidak profesional. Kesan ini membawa citra
yang tidak menguntungkan begi seluruh jajaran Satpol PP.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polisi Pamong Praja
harus lebih mengedepankan prinsip “penataan” bukan “penertiban” karena
dalam “penataan” terkandung semangat kebersamaan antara
masyarakatdengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, sementara “penertiban” cendrung bersifat represif.
Lebih lanjut, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap
humanis. Wajah tegas bukan merupakan arogan atau mau menantg sendiri,
tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya.selain
itu, wajah tegas tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai
godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. Disisi lain, wajah humanis
bersikap melindungi dan melayaniserta berorientasi pada prestasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Permasalahan-permasalahan yang diprediksi berkembang dalam
konstelasi dinamika tata kelola pemerintahan, sesuai dengan kewenangan
lembaga Satpol PP Provinsi Riau dalam kurun waktu 2014-2019, adalah :
Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat
Seiring dengan dengan berpindahnya fungsi Linmas dari Kesbangpol
kepada Satpol PP sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6
Tahun 2010, Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota terutama di
Desa/Kelurahan dan Kecamatan, perlu dilakukan sosialisasi melalui
Kabupaten/Kota dan Kecamatan, sesuai dengan hasil pendataan potensi
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
61
Satlinmas di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Usia anggota Satlinmas hampir
60% di atas 50 Tahun dan 40% usia yang setara, sehingga perlu adanya
penataan kembali keberadaan Satlinmas.
Satuan Perlindungan Masyarakat diperkirakan 70% anggota Satlinmas
belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dan Diklat Lainnya.
Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP
perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke
depan lebih profesional dan akuntabel di butuhkan rencana strategi
melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir
hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekruitmen,
pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan
perlindungan (asuransi, kekebalan hukumtertentu dan bantuan hukum),
kesejahteraan dan sebagainya.
2. Upaya meningkatkan profesionalisme dan disiplin pribadi dalam setiap
pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan sikap etis dan humanis
namun tegas.
3. Menhindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta
senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait
dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan
tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
5. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat.
6. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, untuk membuktikan
bahwa Satpol PP mampu menjalankan perannya sebagai penegak
perda, serta peraturan pelaksanaanya, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakt serta perlindungan masyarakat.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
62
Tabel III – 1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
No Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6 7
1 Gambaran
Pelayanan
Pelaksanaan
sosialisasi dan
penegakan
peraturan daerah
serta peraturan
maupun keputusan
gubernur masih
minim
1. UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi Pamong
Praja
3. Permendagri No. 54/2011 tentang SOP
Satpol PP
4. Perda No.4/2016 ttg organisasi Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Riau
5. Pergub No.25/2012 ttg SOP Satpol PP Prov.
Riau
1. Pelaksanaan
sosialisasi, bimtek dan
workshop
2. Pelaksanaan
pengawasan dan
penegakkan peraturan
1. Ketidakpedulian
masyarakat terhadap
peraturan yang ada
2. Wilayah Provinsi Riau
yang cukup luas
1. Keterbatasan
anggaran,
sarana, dan
prasarana
2. Masih
rendahnya
kapasitas SDM
aparatur Satpol
PP Prov. Riau
Jumlah anggota
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau
sebanyak 592
1. UU No. 8/1974 ttg Pokok-Pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan UU No.43/1999
2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi Pamong
Praja
1. Pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan dasar bagi
anggota Satpol PP
Kebijakan penempatan
Pegawai
Masih kurangnya
anggota Satpol PP
Prov. Riau secara
kualitas dan
kuantitas
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
63
orang dengan
kompetensi yang
terbatas
3. Permendagri No.38/2010 ttg Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Bagi Polisi Pamong Praja
4. Permendagri No. 54/2011 tentang SOP
Satpol PP
2. Penugasan anggota
Satpol PP untuk
mengikuti diklat,
bimtek dan sosialisasi
Tersedianya
kendaraan
operasional,
peralatan kantor,
komunikasi, dan
keamanan
Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.
70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Prioritas penentuan
kegiatan
Kebijakan penganggaran Keterbatasan
sarana dan
prasarana Satpol
PP Prov. Riau
Koordinasi dengan
instansi terkait
sudah berjalan
namun belum
optimal
PP No 38/2007 ttg Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Penganggaran kegiatan Perbedaan tugas dan
fungsi serta cara pandang
dalam penanganan
permasalahan dalam
masyarakat
1. Kurangnya
kerjasama
dalam bentuk
kegiatan
bersama
dengan instansi
terkait
2. Keterbatasan
anggaran
Satpol PP Prov.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
64
Riau
Penyelenggaraan
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarakat masih
belum optimal
1. UU No.23/2014 ttg Pemerintahan
Daerah
2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi
Pamong Praja
3. Permendagri No. 54/2011 tentang SOP
Satpol PP
4. Perda No.4/2016 ttg organisasi
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Prov. Riau
5. Pergub No.25/2012 ttg SOP Satpol PP
Prov. Riau
1. Peningkatan operasi
ketentraman dan
ketertiban di
lingkungan
Pemerintah Prov.
Riau
2. Pengumpulan data
yang berkaitan
dengan potensi
kerawanan sosial dan
tindakan kriminal yang
terjadi di masyarakat
Tingginya konflik sosial
dan aksi demonstrasi
yang berujung anarkis
pada masyarakat Provinsi
Riau
1. Masih
rendahnya
kapasitas SDM
aparatur Satpol
PP Prov. Riau
2. Keterbatasan
anggaran
Satpol PP Prov.
Riau
2 Kajian Terhadap
Renstra Satpol PP
Kab/Kota
Belum optimalnya
kerjasama dan
koordinasi antara
Satuan Polisi
1. UU No.23/2016 ttg Pemerintahan Daerah
2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi Pamong
Praja
1. Penganggaran
kegiatan
2. Pelaksanaan
monitoring, evaluasi
1. Penanganan
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat di
1. Kurangnya
kerjasama
dalam bentuk
kegiatan
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
65
Pamong Praja
Provinsi Riau
dengan Satuan
Polisi Pamong
Praja
Kabupaten/Kota
3. Permendagri No. 54/2011 tentang SOP
Satpol PP
4. Perda No.4/2016 ttg organisasi Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Riau
5. Pergub No.25/2012 ttg SOP Satpol PP Prov.
Riau
dan pelaporan terkait
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat di
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
merupakan tugas dan
wewenang penuh dari
Satpol PP
Kabupaten/Kota
bersama
dengan Satpol
PP
Kabupaten/Kota
2. Keterbatasan
anggaran
Satpol PP Prov.
Riau
3. Belum
optimalnya
jumlah SDM
dan
kemampuan
aparat Satpol
PP Prov. Riau
3 Kajian Terhadap
Renstra
Kementerian
Dalam Negeri
Jumlah anggota
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau
sebanyak 592
orang dengan
kompetensi yang
terbatas
1. UU No. 8/1974 ttg Pokok-Pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan UU No.43/1999
2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi Pamong
Praja
3. Permendagri No.38/2010 ttg Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1. Pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan dasar bagi
anggota Satpol PP
2. Penugasan anggota
Satpol PP untuk
mengikuti diklat, bimtek
dan sosialisasi
1. Kebijakan
penempatan Pegawai
1. Masih
kurangnya
anggota Satpol
PP Prov. Riau
secara kualitas
dan kuantitas
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
66
Bagi Polisi Pamong Praja
4. Permendagri No. 54/2011 tentang SOP
Satpol PP
Tersedianya
kendaraan
operasional,
peralatan kantor,
komunikasi, dan
keamanan
Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.
70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Prioritas penentuan
kegiatan
Kebijakan penganggaran Keterbatasan
sarana dan
prasarana Satpol
PP Prov. Riau
4 Kajian RTRW - - - - -
5 Kajian KLHS - - - - -
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
67
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dalam merumuskan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019, harus tetap mengacu pada
Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2019 sehingga mendukung tercapainya program-program Provinsi Riau yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Acuan perumusan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019
didasarkan pada telaah yang dilakukan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kemudian
disajikan pada tabel berikut:
Tabel III – 2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan
kerja serta kerja serta pemantapan aparatur.
No
Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Permasalahan Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Misi 5 :
1) Mewujudkan
Pemerintahan yang
1. Belum optimalnya penyusunan
perencanaan kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau
Belum tersedianya target jangka menengah
yang terukur dalam renstra
1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
68
Handal dan Terpercaya
serta Pemantapan
Kehidupan Politik
2. Belum tersedianya pengukuran
kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau
Belum terlaksananya perumusan indikator
kinerja sasaran yang baik
2. Rencana strategis, rencana kerja tahunan
dan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Prov. Riau
3. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi
Riau
1. Belum taatnya pelaporan kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau
Belum tersedianya informasi mengenai
pencapaian kinerja
2 Misi 6 :
Pembangunan Masyarakat
yang Berbudaya Melayu,
Beriman dan Bertaqwa
Belum optimalnya kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
dalam penanganan permasalahan
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
1. Masih tingginya frekuensi konflik di
masyarakat
2. Masih tingginya aksi unjuk rasa yang
berujung anarkis
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
patuh terhadap peraturan
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Riau ( Lembaran Daerah Provinsi
Riau Nomor 8/291/2016;
3. SOP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau nomor 25 tahun 2012
4. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi
Riau
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
69
Dari tabel diatas, terlihat bahwa misi kelima dan misi keenam
Provinsi Riau yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2014-2019
merupakan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Permasalahan tersebut juga terjadi
pada pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada
periode sebelumnya. Permasalahan yang terdapat pada tabel diatas
menjadi perhatian serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan pada periode
mendatang. Dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat
dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2019, penetapan
program dan kegiatan yang akan dicantumkan dalam Renstra Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 akan lebih difokuskan
dalam mengatasi permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi pada
periode sebelumnya dan periode mendatang.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
Dalam penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau 2014-2019, dilakukan juga kajian terhadap sasaran jangka
menengah renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Dirjen
Bina Administrasi Kewilayahan yang merupakan jalur koordinasi bagi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Berikut disajikan tabel telaahan
sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri:
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
70
Tabel III – 3
Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa yang menjadi fokus dari
sasaran renstra kementerian adalah permasalahan mengenai peningkatan
kualitas dan kapasitas aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi
Pamong Praja serta Satuan Perlindungan Masyarakat. Setelah dilakukan
pendataan permasalahan dan faktor penghambat bagi Satuan Polisi
No Sasaran Renstra Kementrian
Dalam Negeri
Permasalahan
Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1
Meningkatnya kualitas
kelembagaan dan aparat
Satuan Polisi Pamong Praja
dan Satuan Perlindungan
Masyarakat
1. Kurangnya
Sumber Daya
Aparatur yang
ada.
1. Keterbatasan
anggaran dalam
pelaksanaan
kegiatan.
1. Ketersediaan
anggaran pada
APBD Provinsi
Riau
2 Terfasilitasinya Peningkatan
Kapasitas Aparat dan
Kelembagaan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
dalam Menciptakan
Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat.
1. Keterbatasan
Sarana dan
Prasana Di
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau
1. Tidak lengkapnya
Sarana dan Prasaran
dalam melaksanakan
Tugas.
2. Keterbatasan
anggaran Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau
1. Ketersediaan
anggaran pada
APBD Provinsi
Riau
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
71
Pamong Praja Provinsi Riau terhadap sasaran Renstra Kementerian,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode mendatang
akan disesuaikan guna mendukung tercapainya sasaran Renstra
Kementerian tersebut.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Strategis
Rencana daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan
strategis yang telah direncanakan oleh Kabupaten/Kota maupun yang
telah ada di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memiliki keterkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau.
Ketidakterkaitan tersebut berimbas dengan tidak terdapatnya
program maupun kegiatan yang berhubungan dengan struktur ruang
wilayah untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.
Tabel III-4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat ini
Indikator Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1 2 3 4 5 6
1 Tugas Pelayanan Satpol PP tidak berhubungan langsung dengan aspek-
aspek tersebut
2
dst
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
72
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode
sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan
Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga perlu
diatasi secara bertahap.
Adapun isu strategis terkait dengan pelaksanaan Penegakan
Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta perlindungan masyarakat dapat disimpulkan beberapa
isu strategis yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau dalam rentang waktu 2014-2019 sebagai berikut:
1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan
kondisi tertib di masyarakat;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan kepolisian, Aparat
Penegak Hukum lainnya dan TNI, Dinas/Instansi terkait, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan supremasi hukum;
4. Peningkatan dan kualitas anggota SATPOL PP dan PPNS serta
LINMAS;
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam
pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar
kebutuhan;
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
73
7. Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah serta
Peraturan maupun Keputusan Gubernur;
8. Masih rendahnya kapasitas aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau;
9. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau;
10. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau dengan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten/Kota
11. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait;
12. Tingginya konflik sosial dan aksi demonstrasi yang berujung anarkis
pada masyarakat Provinsi Riau.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
74
3.5.1 Telahaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung
tercapainya Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Keberadaan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten/Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Riau, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap sasaran renstra Satpol PP
Kabupaten/Kota. Berikut disajikan telaahan dimaksud:
Tabel III – 5
Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra Satpol
PP Kabupaten/Kota
Permasalahan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya ketentraman
masyarakat, tertib hukum
dan tertib sosial
Belum optimalnya kinerja Satpol
PP Prov. Riau dalam
penanganan permasalahan
ketertiban umum dan
1. Masih tingginya konflik sosial yang
mengganggu ketentraman masyarakat
1. UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2. Peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 2. Masih tingginya aksi unjuk rasa yang
mengarah anarkis
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
75
ketentraman masyarakat 3. Kurangnya kemampuan aparat dalam
mengidentifikasi dan mendeteksi secara
dini berbagai konflik yang dapat
mengganggu ketentraman dan ketertiban
umum
Daerah Provinsi Riau
3. Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau
4. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Riau
2 Terwujudnya penegakan
Peraturan Daerah dan
peraturan pelaksanaannya
Belum optimalnya Sosialisasi
Peraturan Daerah
1. Masih tingginya pelanggaran terhadap
peraturan daerah dan peraturan
pelaksanaannya
2. Masih rendahnya penindakan pelanggaran
peraturan daerah dan peraturan
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
3 Terwujudnya polisi pamong
praja yang profesional
dalam pelaksanaan tugas
Belum optimalnya jumlah SDM
dan kemampuan aparat Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau
1. Belum terpenuhinya jumlah polisi pamong
praja yang sesuai dengan kebutuhan
objektif
1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
pembamngunan daerah
2. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Riau 2. Masih rendahnya kemampuan teknis polisi
pamong praja dalam pelaksanaan tugas
3. Masih rendahnya jumlah PPNS yang
sesuai dengan kebutuhan objektif
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
76
4. Masih rendahnya kemampuan kompetensi
PPNS sesuai kualitas keberhasilan dalam
pelaksanaan tugas
5. Belum adanya petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksana bagi PPNS dalam
pelaksanaan tugas
4 Terwujudnya kerjasama
antara satuan polisi
pamong praja dengan
aparat penegak hukum dan
instansi terkait lainnya
dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban
umum serta penegakan
peraturan daerah
Lemahnya koordinasi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau dengan instansi terkait
1. Belum adanya perencanaan yang matang
dalam pelaksanaan kerjasama
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
umum
1. UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
2. Peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Riau
3. Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau
4. Ketersediaan Anggaran pada APBD Provinsi Riau
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
77
Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota merupakan permasalahan
yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada
periode sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian serius dari Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dalam penetapan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya. Hal ini
berguna untuk mendukung terwujudnya ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di Provinsi Riau serta tercapainya Visi dan Misi
Provinsi Riau 2014-2019.
3.5.2 Telaahan terhadap Dokumen KLHS
Aspek kajian yang terdapat pada dokumen kajian lingkungan
hidup strategis tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
Ketidakterkaitan tersebut berimbas dengan tidak terdapatnya
program maupun kegiatan yang berhubungan dengan kajian lingkungan
hidup strategis serta tidak berpengaruh tehadap kebijakan pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
Tabel III – 6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 25
2 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 20
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
78
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 10
6 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran Renstra K/L /Renstra Provinsi/
Kabupaten/Kota
10
T o t a l 100
Kemudian dilakukan penilaian terhadap isu strategis yang telah
ditetapkan berdasarkan skala sebagai berikut:
Tabel III – 7
Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Total
Skor 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan
Peraturan Daerah serta Peraturan maupun
Keputusan Gubernur
5 5 5 4 4 5 475
2 Masih rendahnya Kapasitas dan Kapabilitas
aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau
5 4 4 4 3 4 415
3 Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 4 2 3 3 3 3 305
4 Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi
antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
dengan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten/Kota
3 2 4 4 3 5 335
5 Masih lemahnya koordinasi dalam rangka 2 2 3 3 3 2 245
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
79
Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan
kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas/Instansi terkait,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menegakkan supremasi hukum
6 Tingginya konflik sosial dan aksi demonstrasi
yang berujung anarkis pada masyarakat Provinsi
Riau
5 4 4 4 4 4 425
*Catatan: 1 = Sangat rendah, 2 = Rendah, 3 = Rata-rata, 4 = Tinggi, 5 = Sangat Tinggi
Setelah itu, dilakukan penghitungan rata-rata skor/ bobot setiap
isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi
dengan jumlah kriteria, yang dituangkan dalam tabel dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel III – 8 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor
1 Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Peraturan
Daerah serta Peraturan maupun Keputusan Gubernur 475 79
2 Masih rendahnya kapasitas aparat maupun
kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 415 69
3 Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 305 51
4 Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
335 56
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
80
5 Masih lemahnya koordinasi dalam rangka
Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan
kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas/Instansi terkait, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan
supremasi hukum
245 41
6 Tingginya konflik sosial dan aksi demonstrasi pada
masyarakat Provinsi Riau 425 71
3.5.3 Analisa Lingkungan Strategis
Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian
dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk
selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam
perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan.
Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Snalisis Lingkungan Internal
(ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).
Analisis lingkungan internal dalam bingkai SWOT analisis
merupakan uraian tentang dimensi kekuatan (S) dan Kelemahan (W).
Sedangkan Analisis lingkungan eksternal adalah aktivitas analisis tentang
dimensi peluang (O) dengan ancaman (T). Analisis kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman (SWOT Analysis) menentukan asumsi strategis
perkembangan SATPOL PP Provinsi Riau, yaitu : a). Menggunakan
kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b)
Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) Mengatasi
kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; d) Mewaspadai dan
mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi pencapaian
Visi dan Misi.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
81
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan analisis terhadap
lingkungan strategis tersebut, untuk melakukan identifikasi kekuatan
(strength), kelemahan (Weaknesses), peluang (opportunity, dan ancaman
(threat) yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja SATPOL PP
pada tahun 2014-2019.
3.5.4 Analisa Lingkungan Internal
4.1. Kekuatan (Streanghs)
a. Jumlah Sumber Daya Manusia
b. Dukungan finansial/anggaran yang memadai melalui APBD, hal ini
terlihat dari adanya anggaran yang cukup setiap tahunnya.
c. Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung
Satuan Polisi Pamong Praja.
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dibidang Penegakan
Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat (Pemerintah
Daerah).
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang
Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
82
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
e) Aspek kewenangan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005
yang memberi peluang pada peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum.
f) Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparatur,
masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran
perda.
g) Dukungan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
yang cukup memadai gedung kantor, fasilitas perkantoran, dan
perangkat alat komunikasi.
4.2. Kelemahan (Weaknesses)
a) Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan
antar bidang.
b) Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang
Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman
dan peraturan pelaksanaanya.
c) Kurangnya pemahaman anggota Pol PP terhadap Tugas Pokok
dan Fungsi.
d) Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap
Peraturan Perundang Undangan.
e) Sistem Informasi yang berjalan dengan optimal.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
83
3.5.5. Analisa Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan ekternal mencakup lingkungan yang berada di
luar SATPOL PP, mencakup seluruh peluang dan ancaman yang ada,
dalam rangka memanfaatkan setiap peluang serta mencegah dan
mengatasi setiap ancaman, sehingga dikembangkan strategi-strategi yang
efektif dalam perjalanan Satpol PP tahun 2014-2019.
5.1. Peluang (Opportunities)
a. Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja
SATPOL PP.
b. Adanya kemitraan antara Pemerintah,TNI,POLRI, LSM, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.
c. Terjalinnya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan
ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat
Provinsi Riau yang cinta akan perdamaian dan persatuan.
d. Semakin meningkatnya proses perdamaian seluruh perangkat
aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia
yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara
struktural maupun sosial structural.
e. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi
perlindungan masyarakat.
5.2. Ancaman (Threats)
a. Kurangnya pemahaman Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum
terhadap peraturan perundang-undangan.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
84
b. Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan
ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.
c. Penataan management kelembagaan/struktur organisasi sampai ke
tingkat terendah.
d. Semakin rendahnya koordinasi yang menimbulkan kesenjangan
dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan
pemahamanterhadap otonomi yang memberi kewenangan luas
kepada pemerintah kabupaten dan kota.
e. Adanya perubahan politik dan kebijakan nasional yang berdampak
pada peran SATPOL PP dimas depan tidak hanya dalam bela
negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan
menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
85
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
4.1. Visi dan Misi SATPOL PP Provinsi Riau
4.1.1. Visi
Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga
merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap
anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, Visi memiliki peran
memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan
mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk
menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota
organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan
dan mempersatukan anggota organisasi.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
86
Yang menjadi landasan perumusan visi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau adalah Visi Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJMD
Provinsi Riau 2014-2019, dengan visi :
“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera,
berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya
kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang merupakan
bagian dari sistem pemerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
juga memiliki visi yang mendukung terwujudnya visi Provinsi Riau sesuai
dengan tugas yang diemban yaitu:
“Terwujudnya kondisi masyarakat Provinsi Riau yang
tentram, tertib dan terlindungi”.
Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang
mengandung makna :
1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum,
norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan
sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa
aman dan tenang di daerah.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata
dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman,
tenteram lahir dan bathin.
3. Terlindungi adalah suatu keadaan kehidupan yang menjamin timbulnya
rasa aman dan tenang pada masyarakat di daerah.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
87
4.1.2 Misi
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan
pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta
perannya. Berdasarkan Visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Misi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah:
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana serta
mengembangkan sumber daya aparatur yang handal, tangguh dan
berwawasan global dalam menunjang kelancaran tugas.
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat di Provinsi Riau.
3. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP Provinsi
Riau
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya
memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan
organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam
fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat
menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran,
program dan aktivitas pelaksanaan Misi tersebut. Hal ini dimaksudkan
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
88
agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan
dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019:
a. Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Peraturan
Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
serta Perlindungan Masyarakat yang Berkualitas,
dengan sasaran:
1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD.
11.2. Meningkatnya penanganan dan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta
Perlindungan Masyarakat.
1.3. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
89
Tabel IV - 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -
2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang Berkualitas
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD
Persentase Ketersediaan Data / informasi 100% 100% 100%
Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik
90% 100% 100%
Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja
88% 100% 100%
Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur
96% 100% 100%
Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara
93% 100% 100%
Persentase ketepatan penyampaian laporan
93% 100% 100%
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
90
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada
Persentase Penegakan Perda dan Perkada (IKU)
70% 80% 92%
Meningkatnya penanganan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada
Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat (IKU)
70% 80% 92%
Persentase Pembinaan Satlinmas (IKU) 70% 80% 92%
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
91
Tabel IV - 2 MATRIK RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU
TAHUN 2017-2019
MISI 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
Tujuan Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
Sasaran Misi 3 : Terwujudnya good governance and clean goverment
Strategi : Peningkatan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
SATU
AN
TARGET KINERJA
SASARAN
2017 2018 2019
Terwujudn
ya kondisi
masyarakat
Provinsi
Riau yang
tentram,
tertib dan
terlindungi
”.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana serta mengembangkan sumber daya aparatur yang handal, tangguh dan berwawasan global dalam menunjang kelancaran tugas
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah yang Berkualitas, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD
Persentase Ketersediaan Data / informasi
%
100
100
100
Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik
%
90
100
100
Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja
%
88
100
100
Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur
%
96
100
100
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
92
Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara
%
93
100
100
Persentase ketepatan penyampaian laporan
%
93
100
100
Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada
Persentase Penegakan Perda dan Perkada
%
70
80
92
Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Riau
Meningkatnya penanganan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
%
70
80
92
Persentase Pembinaan Satlinmas
%
70
80
92
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
93
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan
4.3.1 Strategi
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan
Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana
menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau 2014-2019:
1. Mengintensifkan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, kursus, bimtek,
workshop serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya secara
berkesinambungan dan terarah.
2. Menginventarisir kebutuhan formasi SDM Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau berdasarkan kompetensi SDM.
3. Penambahan jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
berdasarkan kebutuhan organisasi.
4. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau.
5. Penambahan jumlah sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan
tugas.
6. Menginventarisir setiap peraturan yang berkaitan dengan
masyarakat Provinsi Riau.
7. Menyampaikan informasi dan sosialisasi peraturan kepada
masyarakat.
8. Menginventarisir semua aset milik Pemerintah Provinsi Riau.
9. Meningkatkan kemampuan pengawasan aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Riau terhadap aset milik Pemerintah Provinsi
Riau.
10. Meningkatkan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau dalam penegakan peraturan.
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan peraturan.
12. Meningkatkan kemampuan penanganan demonstrasi dan unjuk rasa
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
94
13. Meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan ancaman
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
14. Menginventarisir daerah rawan kerusuhan di Provinsi Riau.
15. Menginventarisir daerah rawan penyakit masyarakat di Provinsi Riau.
16. Meningkatkan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten/Kota dalam penanganan ketentraman dan ketertiban
umum di wilayah Provinsi Riau.
17. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Riau.
4.3.2. Kebijakan
Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau 2014-2019:
1. Penilaian kesesuaian jumlah dan sebaran SDM berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.
2. Optimalisasi pemberdayaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau.
3. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi
kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
4. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan bagi
masyarakat dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja se – Provinsi
Riau.
5. Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran peraturan yang
berlaku.
6. Pelaksanaan pengamanan terhadap Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, pejabat dan orang-orang penting, gedung kantor
Pemerintah Provinsi Riau, tempat atau lokasi rawan gangguan serta
upacara dan acara-acara penting lainnya.
7. Pelaksanaan operasi pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
8. Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Provinsi Riau.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
95
9. Pelaksanaan koordinasi dan asistensi dengan Satuan Polisi Pamong
Praja se – Provinsi Riau.
10. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait dalam
penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Tabel IV - 3 Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : “Terwujudnya kondisi masyarakat Provinsi Riau yang tentram, tertib dan
terlindungi”.
Misi 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana serta mengembangkan sumber daya aparatur yang handal, tangguh dan berwawasan global dalam menunjang kelancaran tugas
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Penegakan
Peraturan Daerah,
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat yang
Berkualitas
- Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Internal OPD
1. Mengintensifkan
pelaksanaan
pendidikan,
pelatihan, kursus,
bimtek, workshop
serta kegiatan
peningkatan
kapasitas lainnya
secara
berkesinambungan
dan terarah.
2. Menginventarisir
kebutuhan formasi
SDM Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau
berdasarkan
kompetensi SDM.
3. Penambahan
1. Penilaian
kesesuaian jumlah
dan sebaran SDM
berdasarkan analisis
jabatan dan analisis
beban kerja.
2. Optimalisasi
pemberdayaan SDM
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau.
3. Pelaksanaan
pengadaan sarana
dan prasarana yang
menjadi kebutuhan
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
96
jumlah SDM Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau
berdasarkan
kebutuhan
organisasi.
4. Menginventarisir
kebutuhan sarana
dan prasarana
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau.
5. Penambahan
jumlah sarana dan
prasarana Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau
berdasarkan
kebutuhan dalam
pelaksanaan tugas.
Misi 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Riau.
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Penegakan
Peraturan Daerah,
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat yang
Berkualitas
- Meningkatnya
penanganan dan
Penyelenggaraa
n Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat
1. Meningkatkan
kemampuan
penanganan
demonstrasi dan
unjuk rasa aparatur
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau.
2. Meningkatkan
kemampuan deteksi
1. Pelaksanaan
pengamanan
terhadap Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah,
pejabat dan orang-
orang penting,
gedung kantor
Pemerintah Provinsi
Riau, tempat atau
lokasi rawan
gangguan serta
upacara dan acara-
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
97
dan penanganan
ancaman aparatur
Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Riau.
3. Menginventarisir
daerah rawan
kerusuhan di
Provinsi Riau.
4. Menginventarisir
daerah rawan
penyakit masyarakat
di Provinsi Riau.
5. Meningkatkan
peran serta Satuan
Polisi Pamong Praja
Kabupaten/Kota
dalam penanganan
ketentraman dan
ketertiban umum di
wilayah Provinsi
Riau.
6. Meningkatkan
koordinasi dengan
instansi terkait
dalam penanganan
ketentraman dan
ketertiban umum di
wilayah Provinsi
Riau.
acara penting
lainnya.
2. Pelaksanaan
operasi
pengendalian
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarakat.
3. Peningkatan
operasi penyakit
masyarakat di
Provinsi Riau.
4. Pelaksanaan
kerjasama dan
kemitraan dengan
instansi terkait
dalam penanganan
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarakat.
Misi 3. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya.
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
98
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Penegakan
Peraturan Daerah,
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat yang
Berkualitas
- Meningkatnya
Penegakan
Perda dan
Perkada
1. Menginventarisir
setiap peraturan yang
berkaitan dengan
masyarakat Provinsi
Riau.
2. Menyampaikan
informasi dan
sosialisasi peraturan
kepada masyarakat.
3. Menginventarisir
semua aset milik
Pemerintah Provinsi
Riau.
4. Meningkatkan
kemampuan
pengawasan aparatur
Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau
terhadap aset milik
Pemerintah Provinsi
Riau.
5. Meningkatkan
kompetensi aparatur
Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau
dalam penegakan
peraturan.
6. Meningkatkan
peran serta
masyarakat dalam
penegakan peraturan.
1. Pelaksanaan
sosialisasi,
penyuluhan dan
bimbingan bagi
masyarakat dan
aparat Satuan Polisi
Pamong Praja se –
Provinsi Riau.
2. Pengambilan
keputusan terhadap
pelanggaran
peraturan yang
berlaku
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA/INFORMASIPersentase ketersediaan data
sektoral per kewenangan urusan( N / A ) 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 135,000,000.00 100% 135,000,000.00
Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran TahunanJumlah Pameran yang diikuti Satpol
PP( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00
Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP
Provinsi Riau
Jumlah kegiatan kantor satpol pp
yang dipublikasikan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 35,000,000.00 1 35,000,000.00
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase layanan administrasi
perkantoran yang baik( N / A ) 48% 2,823,024,000.00 48% 3,254,863,983.85 90% 1,470,404,814.12 100% 1,683,078,800.00 100% 2,805,000,000.00 100% 12,036,371,597.97
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim ( N / A ) 27 72,800,000.00 27 45,300,000.00 1,133 10,000,000.00 1,133 10,000,000.00 1,133 65,000,000.00 3,453 203,100,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikRentang waktu penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik( N / A ) 4 391,000,000.00 4 727,000,000.00 12 318,000,000.00 12 385,800,000.00 12 450,000,000.00 44 2,271,800,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara( N / A ) 33 640,644,000.00 42 808,229,000.00 13 280,000,000.00 19 300,000,000.00 27 450,000,000.00 134 2,478,873,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantorRentang waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor( N / A ) 10 250,000,000.00 10 281,332,383.85 12 231,200,000.00 12 341,800,000.00 12 420,000,000.00 56 1,524,332,383.85
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaJumlah tenaga perbaikan peralatan
kerja( N / A ) 17 100,000,000.00 17 72,000,000.00 11 30,550,000.00 11 39,300,000.00 11 135,000,000.00 67 376,850,000.00
Penyediaan alat tulis kantorRentang waktu penyediaan alat tulis
kantor( N / A ) 30 125,000,000.00 74 147,000,000.00 12 110,905,014.12 12 94,325,000.00 12 165,000,000.00 140 642,230,014.12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanRentang waktu penyediaan barang
cetakan dan penggandaan( N / A ) 18 75,000,000.00 16 80,000,000.00 12 52,669,800.00 12 42,982,800.00 12 150,000,000.00 70 400,652,600.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Rentang waktu penyediaan
komponen instalasi listrik( N / A ) 25 50,000,000.00 25 60,000,000.00 12 25,000,000.00 12 20,000,000.00 12 60,000,000.00 86 215,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga
yang disediakan( N / A ) 30 60,000,000.00 25 29,827,000.00 25 15,000,000.00 0 0.00 25 25,000,000.00 105 129,827,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Rentang waktu penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-
undangan
( N / A ) 925 100,000,000.00 7,152 65,328,000.00 12 33,480,000.00 12 30,000,000.00 12 35,000,000.00 8,113 263,808,000.00
Penyediaan makanan dan minumanJumlah makanan dan minuman yang
disediakan( N / A ) 16,128 350,000,000.00 12,320 300,000,000.00 5,320 123,600,000.00 10,092 201,300,000.00 14,964 300,000,000.00 58,824 1,274,900,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahFrekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi keluar kota( N / A ) 66 608,580,000.00 153 638,847,600.00 132 240,000,000.00 115 217,571,000.00 245 500,000,000.00 711 2,204,998,600.00
Penataan Aset Satpol PPJumlah dokumen penataan aset
Satpol PP yang dihasilkan ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 5 50,000,000.00 5 50,000,000.00
1
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya kualitas
pelayanan internal
OPD
Persentase layanan
administrasi
perkantoran yang baik
Persentase
Ketersediaan Data /
informasi
Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
2018
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
Unit Kerja SKPD
Penanggung
Jawab
LokasiKondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (Output)
(Revisi Renstra)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Masa Transisi ( 2019)201720162015
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Persentase kecukupan sarana dan
prasarana kerja aparatur yang
sesuai dengan standar kerja
( N / A ) 20% 3,440,550,000.00 20% 4,330,570,000.00 88% 413,310,000.00 100% 156,880,000.00 100% 1,246,472,000.00 100% 9,587,782,000.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas/operasional
satpol pp( N / A ) 0 0.00 2 888,190,000.00 0 0.00 0 0.00 0 252,000,000.00 2 1,140,190,000.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah perlengkapan gedung kantor
yang diadakan( N / A ) 17 475,000,000.00 89 1,099,000,000.00 17 81,410,000.00 86 49,000,000.00 62 252,000,000.00 271 1,956,410,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor
yang diadakan( N / A ) 42 484,000,000.00 84 877,000,000.00 15 72,320,000.00 10 48,960,000.00 20 150,000,000.00 171 1,632,280,000.00
Pengadaan Perlengkapan KantorJumlah peralatan pengamanan
Satpol PP yang diadakan( N / A ) 0 0.00 855 149,000,000.00 11 43,670,000.00 0 0.00 0 0.00 866 192,670,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorLuasan gedung kantor yang
dipelihara( N / A ) 2 350,000,000.00 2 761,000,000.00
2.667,6
M269,350,000.00
2.667,6
M248,960,000.00
2.667,6
M2200,000,000.00
2.667,6
M21,429,310,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Penunjang Kantor
Luasan sarana dan prasarana
penunjang kantor yang dipelihara ( N / A ) 0 0.00 36 21,000,000.00 172 M2 6,000,000.00 172 M2 9,960,000.00 172 M2 24,000,000.00 172 M2 60,960,000.00
Pembangunan Barak Satpol PP Provinsi RiauJumlah Gedung Barak yang
dibangun( N / A ) 1 2,131,550,000.00 1 1,158,570,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,290,120,000.00
Pengadaan peralatan studio dan komunikasi kantorJumlah peralatan studio dan
komunikasi kantor yang diadakan( N / A ) 0 0.00 10 147,000,000.00 9 92,060,000.00 0 0.00 20 110,472,000.00 39 349,532,000.00
Pemeliharaan rutin/Berkala Khusus LapanganJumlah peralatan khusus lapangan
yang dilakukan perawatan ( N / A ) 0 0.00 158 18,000,000.00 36 5,000,000.00 0 0.00 180 25,000,000.00 374 48,000,000.00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahragaJumlah peralatan dan perlengkapan
olahraga yang diadakan( N / A ) 0 0.00 16 100,000,000.00 3 43,500,000.00 0 0.00 7 50,000,000.00 26 193,500,000.00
Pengadaan Peralatan Pengamanan Satpol PPJumlah peralatan pengamanan
Satpol PP yang diadakan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 123 85,000,000.00 123 85,000,000.00
Pembangunan Mushalla Satpol PPJumlah 'Pembangunan Mushalla
Satpol PP yang diadakan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 350,000,000.00 1 350,000,000.00
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPersentase meningkatnya kualitas
dan disiplin aparatur( N / A ) 15% 1,388,074,000.00 15% 1,916,000,000.00 96% 721,510,000.00 100% 0.00 100% 2,117,000,000.00 100% 6,142,584,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaJumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya yang diadakan( N / A ) 290 338,700,000.00 270 347,000,000.00 270 302,960,000.00 0 0.00 266 342,000,000.00 1,096 1,330,660,000.00
Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah pakaian kerja lapangan yang
diadakan( N / A ) 605 862,174,000.00 597 963,000,000.00 595 418,550,000.00 0 0.00 591 948,000,000.00 2,388 3,191,724,000.00
Pengadaan pakaian korpriJumlah pakaian korpri yang
diadakan ( N / A ) 290 187,200,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 266 150,000,000.00 556 337,200,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Jumlah pakaian batik yang
diadakan
- Jumlah pakaian melayu yang
diadakan
( N / A ) 0 0.00 271 278,000,000.00 0 0.00 0 0.00 591 365,000,000.00 862 643,000,000.00
Penyediaan pakaian olahraga dan perlengkapannyaJumlah pakaian olahraga yang
diadakan ( N / A ) 0 0.00 597 328,000,000.00 0 0.00 0 0.00 591 312,000,000.00 1,188 640,000,000.00
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Persentase meningkatnya kualitas
sumberdaya aparatur sipil negara( N / A ) 7% 1,050,000,000.00 7% 711,725,000.00 93% 100,800,000.00 100% 72,900,000.00 100% 463,000,000.00 100% 2,398,425,000.00
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya kualitas
pelayanan internal
OPD
Persentase kecukupan
sarana dan prasarana
kerja aparatur yang
sesuai dengan standar
kerja
Persentase
meningkatnya kualitas
dan disiplin aparatur
Persentase
meningkatnya kualitas
sumberdaya aparatur
sipil negara
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
Pendidikan dan pelatihan formalJumlah ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal ( N / A ) 92 1,050,000,000.00 476 536,525,000.00 0 0.00 0 0.00 153 100,000,000.00 721 1,686,525,000.00
Pembinaan fisik dan mental aparatur
Jumlah anggota Satpol PP Provinsi
Riau yang mengikuti kegiatan
pembinaan fisik dan mental aparatur
( N / A ) 0 0.00 597 175,200,000.00 150 100,800,000.00 120 72,900,000.00 120 75,000,000.00 987 423,900,000.00
Pembinaan dan Pelaksanaan (Penampilan) Marching
Band Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pembinaan dan
pelaksanaan (penampilan) Marching
Band
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 194,000,000.00 30 194,000,000.00
Pelaksanaan Grand Prix Marching Band ( GPMB )Jumlah Anggota Satpol PP yang
mengikuti Grand Prix marching band( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50,000,000.00 7 50,000,000.00
Pelaksanaan Tata Upacara Korps Musik ke Satuan
Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Riau
Jumlah Kabupaten / Kota yang
dilaksanakan Tata Upacara Korps
Musik
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 44,000,000.00 2 44,000,000.00
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase ketepatan
penyampaian laporan( N / A ) 10% 476,832,000.00 10% 1,020,132,600.00 93% 436,538,372.89 100% 0.00 100% 1,255,000,000.00 100% 3,188,502,972.89
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang
disusun
( N / A ) 4 156,282,000.00 4 50,000,000.00 4 50,400,000.00 0 0.00 4 100,000,000.00 16 356,682,000.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah pelaporan keuangan akhir
tahun yang disusun ( N / A ) 3 75,000,000.00 3 90,838,000.00 3 17,800,000.00 0 0.00 3 52,000,000.00 12 235,638,000.00
Penyusunan rencana kerja SKPDJumlah dokumen renja SKPD yang
disusun( N / A ) 4 145,550,000.00 4 100,000,000.00 4 32,850,000.00 0 0.00 4 100,000,000.00 16 378,400,000.00
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Jumlah Dokumen Rencana Strategis
Satpol PP Provinsi Riau( N / A ) 0 0.00 1 100,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000.00
Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
Jumlah anggota Satpol PP Se-
Provinsi Riau yang mengikuti rapat
koordinasi
( N / A ) 0 0.00 50 310,244,000.00 50 139,770,372.89 0 0.00 50 320,000,000.00 150 770,014,372.89
Monitoring Evaluasi dan PelaporanJumlah pelaporan Satpol PP yang
dihasilkan ( N / A ) 0 0.00 2 255,140,000.00 2 140,541,000.00 0 0.00 2 453,000,000.00 6 848,681,000.00
Penyusunan Penetapan Kinerja ( Penja ), Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKJIP )
Jumlah dokumen tahunan Satpol PP
yang dihasilkan ( N / A ) 5 100,000,000.00 5 100,000,000.00 5 55,177,000.00 0 0.00 5 150,000,000.00 20 405,177,000.00
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan
Program
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti rapat koordinasi dan
sinkronisasi penyusunan program
( N / A ) 0 0.00 30 13,910,600.00 0 0.00 0 0.00 30 80,000,000.00 60 93,910,600.00
PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
Persentase penanganan dan
penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
( N / A ) 100% 11,949,764,500.00 100% 11,436,137,375.00 100% 8,882,647,952.00 100% 10,620,790,000.00 100% 16,008,000,000.00 100% 35,511,437,952.00
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Jumlah anggota Satpol PP yang
melaksanakan pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
( N / A ) 326 8,321,868,000.00 325 8,460,000,000.00 325 8,195,850,000.00 325 9,750,000,000.00 325 9,755,850,000.00 1,626 44,483,568,000.00
Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah anggota Satpol PP yang
mempunyai kemampuan beladiri( N / A ) 470 497,896,500.00 140 357,732,000.00 130 131,797,952.00 0 0.00 63 290,000,000.00 803 1,277,426,452.00
Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massaJumlah pengamanan terhadap unjuk
rasa dan kerusuhan massa( N / A ) 50 500,000,000.00 50 600,000,000.00 26 220,000,000.00 30 24,400,000.00 45 355,000,000.00 201 1,699,400,000.00
pengawalan pejabat dan orang-orang pentingJumlah pengawalan terhadap
Pejabat dan orang-orang penting( N / A ) 12 600,000,000.00 12 250,000,000.00 2 50,000,000.00 2 89,800,000.00 2 230,000,000.00 30 1,219,800,000.00
Pengamanan dan pengawasan tempat-tempat penting
dan gedung/aset pemprov
Jumlah Tempat-tempat Penting dan
Gedung/Aset di Lingkungan
Pemprov Riau yang diamankan dan
diawasi
( N / A ) 14 200,000,000.00 14 200,000,000.00 14 75,000,000.00 14 20,390,000.00 14 240,000,000.00 70 735,390,000.00
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya kualitas
pelayanan internal
OPD
Meningkatnya
penanganan dan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat
Persentase ketepatan
penyampaian laporan
Persentase
meningkatnya kualitas
sumberdaya aparatur
sipil negara
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
Pengamanan upacara dan acara penting hari-hari besarJumlah Pengamanan Upacara dan
Acara Penting Hari - Hari Besar( N / A ) 45 500,000,000.00 45 650,000,000.00 20 80,000,000.00 28 29,000,000.00 45 355,000,000.00 183 1,614,000,000.00
Patroli Wilayah, Tempat/Lokasi Rawan GangguanJumlah Wilayah/Lokasi Rawan
Gangguan yang dilakukan patroli( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 42,000,000.00 12 330,000,000.00 17 372,000,000.00
Operasi pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Jumlah Operasi trantibum Satpol PP
yang dilaksanakan( N / A ) 100 800,000,000.00 100 618,405,375.00 25 130,000,000.00 0 0.00 65 330,000,000.00 290 1,878,405,375.00
Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Rangka
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti rakor kerjasama teknis
dan operasional
( N / A ) 100 250,000,000.00 100 300,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 200 550,000,000.00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan yang dilakukan oleh
Satpol PP
( N / A ) 1 280,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 280,000,000.00
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah kegiatan kerjasama dalam
teknik pencegahan kejahatan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 255,000,000.00 4 255,000,000.00
Patroli wilayah tempat / lokasi rawan gangguanJumlah Wilayah, Tempat/Lokasi
Rawan Gangguan yang dipatrolikan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 42,000,000.00 12 330,000,000.00 17 372,000,000.00
Peningkatan dan Fasilitasi kapasitas Satlinmas dan
masyarakat se-Provinsi Riau
Jumlah anggota Satlinmas Se-
Provinsi Riau yang mengikuti
peningkatan kapasitas
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 300 285,000,000.00 300 285,000,000.00
Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama
dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Jumlah masyarakat yang bertemu
dalam rangka menciptakan
trantibum dan tranmas di Provinsi
Riau
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 255,000,000.00 80 255,000,000.00
Pemberdayaan satlinmas dan masyarakat dalam
pengamanan swakarsa
Jumlah anggota satlinmas dan
masyarakat yang mengikuti
pemberdayaan pengamanan
swakarsa
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 255,000,000.00 40 255,000,000.00
Penyiapan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam
pemilihan Kepala Daerah
Jumlah anggota Satpol PP/
Satlinmas yang mengikuti pemilihan
umum,pilkada dan pilpres
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 474,500,000.00 200 555,000,000.00 298 1,029,500,000.00
Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP
Jumlah penanganan gangguan
bencana yang dilakukan tim reaksi
cepat ( TRC) Satpol PP
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75,000,000.00 22 280,000,000.00 28 355,000,000.00
Peningkatan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah masyarakat yang mengikuti
sosialisasi kewaspadaan dini ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 73,700,000.00 12 205,000,000.00 22 278,700,000.00
Operasi pemberantasan penyakit masyarakat di
Provinsi Riau
Jumlah operasi pekat yang dilakukan
Satpol PP ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 230,000,000.00 24 230,000,000.00
Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang mengikuti
penyuluhan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
masyarakat
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 230,000,000.00 180 230,000,000.00
Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan
Radikalisme Terorisme bagi Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang mengikuti
penyuluhan pencegahan dan
Penanggulangan Radikalisme
Terorisme
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 150 185,150,000.00 150 185,150,000.00
Bimbingan dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan
Narkoba bagi Generasi Muda
Jumlah generasi muda yang
mengikuti penyuluhan bahaya
penyalahgunaan narkoba
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 240 215,000,000.00 240 215,000,000.00
Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan
kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Masyarakat yang mengikuti
penyuluhan bahaya akibat
pembakaran lahan dan hutan
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 205,000,000.00 180 205,000,000.00
Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan
Sosial dikalangan Masyarakat Se-Provinsi Riau
Jumlah masyarakat yang mengikuti
Sosialisasi Peningkatan Rasa
Solidaritas dan Ikatan Sosial
dikalangan Masyarakat
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 175,000,000.00 50 175,000,000.00
Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka
Peningkatan Keamanan Aset Milik Pemprov Riau
Jumlah Kerjasama yang dilakukan
dengan Instansi Terkait dalam
rangka Peningkatan Keamanan Aset
Milik Pemprov Riau
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 205,000,000.00 12 205,000,000.00
Meningkatnya
penanganan dan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
Persentase Pembinaan
Satlinmas
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
Investigasi masalah aktual dan aksi unjuk rasa
Jumlah Pemantauan Unjuk
Rasa/Trantibum dan Pejabat
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 257,000,000.00 50 257,000,000.00
PROGRAM : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
Persentase penanganan dan
penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
( N / A ) 100% 1,420,500,000.00 100% 950,000,000.00 100% 60,000,000.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 1,205,000,000.00
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah kegiatan kerjasama dalam
teknik pencegahan kejahatan( N / A ) 0 0.00 4 500,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 500,000,000.00
Patroli wilayah tempat / lokasi rawan gangguanJumlah Wilayah, Tempat/Lokasi
Rawan Gangguan yang dipatrolikan( N / A ) 12 395,000,000.00 12 250,000,000.00 4 60,000,000.00 0 0.00 0 0.00 28 705,000,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketentraman,
Ketertiban dan Penegakan Perda
Jumlah Laporan Pelaksanaan tugas
Satpol PP Se-Provinsi Riau
persemester
( N / A ) 2 110,000,000.00 2 200,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 310,000,000.00
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah Kegiatan Kerjasama dalam
teknik pencegahan kejahatan dalam
1 tahun
( N / A ) 4 915,500,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 915,500,000.00
PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Persentase penanganan dan
penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
( N / A ) 100% 1,115,000,000.00 100% 601,025,400.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 1,716,025,400.00
Peningkatan kapasitas linmas dan masyarakat se-
Provinsi Riau
Jumlah anggota Linmas Se-Provinsi
Riau yang mengikuti peningkatan
kapasitas Linmas
( N / A ) 100 200,000,000.00 48 153,925,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 148 353,925,400.00
Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama
dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
Jumlah masyarakat yang bertemu
dalam rangka menciptakan
trantibum dan tranmas di Provinsi
Riau
( N / A ) 100 325,000,000.00 100 300,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 200 625,000,000.00
Pemberdayaan satlinmas dan masyarakat dalam
pengamanan swakarsa
Jumlah anggota Linmas dan
masyarakat yang melakukan
pengamanan swakarsa
( N / A ) 150 150,000,000.00 30 147,100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 297,100,000.00
Perlindungan Masyarakat dalam menghadapi Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Se-Provinsi Riau
Jumlah anggota Linmas Se-Provinsi
Riau yang mengikuti peningkatan
Swakarsa
( N / A ) 450 440,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 450 440,000,000.00
Penyiapan anggota Linmas dalam pemilihan Kepala
Daerah
Jumlah anggota Linmas terlatih
dalam pemilihan kepala daerah( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PROGRAM : PENINGKATAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
Persentase penanganan dan
penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
( N / A ) 100% 300,000,000.00 100% 436,209,100.00 100% 132,163,000.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 868,372,100.00
Pelaksanaan penertiban dan penegakkan disiplin
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau (razia / sidak)
Jumlah penertiban dan penegakan
disiplin PNS ( N / A ) 10 300,000,000.00 10 205,809,100.00 6 132,163,000.00 0 0.00 0 0.00 26 637,972,100.00
Operasi pemberantasan penyakit masyarakat di
Provinsi Riau
Jumlah operasi pekat yang dilakukan
Satpol PP ( N / A ) 0 0.00 24 230,400,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 230,400,000.00
PROGRAM : PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Persentase penanganan dan
penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
( N / A ) 20% 325,000,000.00 20% 259,000,000.00 100% 278,750,000.00 0% 0.00 0% 0.00 20% 993,750,000.00
Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP
Jumlah penanganan gangguan
bencana yang dilakukan tim reaksi
cepat ( TRC) Satpol PP
( N / A ) 6 325,000,000.00 3 259,000,000.00 10 278,750,000.00 0 0.00 0 0.00 19 862,750,000.00
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA PENEGAK HUKUM
Persentase aparatur satpol pp
yang sigap, tanggap dan terlatih( N / A ) 100% 2,447,105,300.00 100% 2,462,696,300.00 100% 302,000,000.00 100% 387,900,000.00 100% 4,237,800,000.00 100% 8,246,621,600.00
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi
Pamong Praja dengan TNI / POLRI / KEJAKSAAN
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti kerjasama
pengembangan kemampuan aparat
dengan TNI/POLRI/Kejaksaan
( N / A ) 30 396,000,000.00 20 384,551,000.00 0 0.00 0 0.00 24 240,000,000.00 74 1,020,551,000.00
Pelatihan PPNS Satpol PPJumlah PNS Satpol PP yang
mengikuti pelatihan PPNS( N / A ) 9 314,355,300.00 8 233,032,200.00 0 0.00 0 0.00 4 182,800,000.00 21 730,187,500.00
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya
penanganan dan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
Persentase Pembinaan
Satlinmas
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
Bimbingan teknis peningkatan pemahaman
pengetahuan peraturan hukum bagi anggota satpol PP
Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP yang
memahami pengetahuan peraturan
hukum
( N / A ) 62 150,000,000.00 60 130,759,200.00 40 80,000,000.00 0 0.00 50 180,000,000.00 212 540,759,200.00
Pembinaan dan pemberdayaan PPNS
Jumlah PPNS Satpol PP yang
mengikuti pembinaan dan
pemberdayaan PPNS
( N / A ) 40 450,000,000.00 40 346,376,900.00 50 122,000,000.00 0 0.00 60 320,000,000.00 190 1,238,376,900.00
Training of trainers (TOT) Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP Provinsi
Riau yang mengikuti TOT( N / A ) 4 120,000,000.00 4 101,247,000.00 0 0.00 0 0.00 8 160,000,000.00 16 381,247,000.00
Bimbingan manajemen peningkatan penegakan
peraturan daerah Satpol PP se-Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP Se-
Provinsi Riau yang mengikuti
bimbingan manajemen peningkatan
penegakan perda
( N / A ) 0 0.00 50 108,000,000.00 50 100,000,000.00 0 0.00 50 220,000,000.00 150 428,000,000.00
Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Se-
Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP Provinsi
Riau yang mengikuti pelatihan dasar( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 200,000,000.00 50 650,000,000.00 65 850,000,000.00
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda
tentang PPNS
Jumlah Naskah Akademik dan
Ranperda tentang PPNS yang
dihasilkan
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bakti Sosial Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti bakti sosial ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 175,000,000.00 250 175,000,000.00
Peningkatan Teknis Anggota TRC Satpol PP
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti peningkatan Teknis TRC
penanggulangan bencana
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 170,000,000.00 35 170,000,000.00
Pelatihan Intel Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan intel PAM( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 175,000,000.00 50 175,000,000.00
Pelatihan PHH dan Penyegaran Fisik Anggota Satpol
PP Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP dan PTT
yang mengikuti pelatihan PHH dan
penyegaran fisik
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 550,000,000.00 50 550,000,000.00
Gelar Pasukan Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti gelar pasukan( N / A ) 250 250,000,000.00 250 334,600,000.00 0 0.00 250 187,900,000.00 250 425,000,000.00 1,000 1,197,500,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh bagi
Anggota Satpol PP Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP Provinsi
Riau yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan tenaga penyuluh
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 120,000,000.00 12 120,000,000.00
Penyusunan Perubahan PERDA PPNSJumlah Perda perubahan PPNS
yang yelah tersusun( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol
PP
Jumlah aparatur yang mengikuti
peningkatan kapasitas ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 250,000,000.00 60 250,000,000.00
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Petugas Tindak Internal Se-Provinsi Riau
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
peningkatan kapasitas sumber daya
PTI Se-Provinsi Riau
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 220,000,000.00 65 220,000,000.00
Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Satpol PPJumlah Penyediaan jasa asuransi
jiwa Satpol PP ( N / A ) 616 178,750,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 616 178,750,000.00
Pelatihan Dasar Anggota Banpol Pamong Praja Se-
Provinsi Riau
Jumlah Anggota Banpol Pamong
Praja yang mengikuti Pelatihan
Dasar
( N / A ) 62 480,000,000.00 70 824,130,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 132 1,304,130,000.00
Sosialisasi Korps Musik dan Tata Upacara ke Satpol PP
se-Provinsi Riau
Jumlah Sosialisasi korps musik dan
tata upacara se-Provinsi Riau dalam
1 tahun
( N / A ) 50 108,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 108,000,000.00
PROGRAM : KEMITRAAN PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Persentase Masyarakat / Generasi
Muda yang Memahami Tentang
Nilai-nilai Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan
( N / A ) 100% 1,775,546,000.00 100% 5,279,088,000.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 200% 7,054,634,000.00
Pembinaan Marching Band Satpol PP Prov. Riau
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pembinaan dan
pelaksanaan (penampilan) Marching
Band
( N / A ) 124 575,546,000.00 120 3,792,088,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 244 4,367,634,000.00
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya
penanganan dan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
Pelaksanaan Grand Prix Marching Band ( GPMB )Jumlah Anggota Marching Band
Satpol PP yang mengikuti ( N / A ) 61 1,200,000,000.00 65 1,487,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 126 2,687,000,000.00
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
Persentase aparatur satpol pp
yang sigap, tanggap dan terlatih( N / A ) 100% 0.00 100% 2,360,170,400.00 100% 1,074,862,566.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 3,435,032,966.00
Bimtek Motivasi Kerja bagi Anggota Satpol PP Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti bimtek motivasi kerja ( N / A ) 0 0.00 150 291,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 150 291,000,000.00
Bakti Sosial Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti bakti sosial ( N / A ) 0 0.00 300 197,500,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 300 197,500,000.00
In House Training Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti In House Training ( N / A ) 0 0.00 80 278,700,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 278,700,000.00
Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP
Melaui Media TV On line
Jumlah publikasi kantor Satpol PP
melalui media( N / A ) 0 0.00 0 0.00 48 17,400,000.00 0 0.00 0 0.00 48 17,400,000.00
Jambore Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah anggota Satpol PP Se-
Provinsi Riau yang mengikuti
jambore
( N / A ) 0 0.00 450 700,000,000.00 300 210,000,000.00 0 0.00 0 0.00 750 910,000,000.00
Peningkatan Teknis Anggota TRC Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti peningkatan Teknis TRC( N / A ) 0 0.00 46 182,732,000.00 30 102,078,000.00 0 0.00 0 0.00 76 284,810,000.00
Pelatihan Intel Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan intel PAM( N / A ) 0 0.00 4 147,478,000.00 5 100,000,000.00 0 0.00 0 0.00 9 247,478,000.00
Pelatihan Petugas Tindak Internal ( PTI ) Satpol PP
Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP yang
Mengikuti Pelatihan Petugas Tindak
Internal (PTI)
( N / A ) 0 0.00 12 164,484,000.00 40 100,000,000.00 0 0.00 0 0.00 52 264,484,000.00
Pelatihan PHH Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan PHH ( N / A ) 0 0.00 75 146,802,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 146,802,000.00
Pelatihan Menembak Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan menembak( N / A ) 0 0.00 45 251,474,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 251,474,400.00
Pembinaan dan Pelaksanaan (Penampilan) Marching
Band Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pembinaan dan
pelaksanaan (penampilan) Marching
Band
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 70 329,000,000.00 0 0.00 0 0.00 70 329,000,000.00
Pelaksanaan Grand Prix Marching Band (
GPMB )
Jumlah anggota Marching Band
Satpol PP yang mengikuti Grand Prix ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gelar Pasukan Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti gelar pasukan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 250 216,384,566.00 0 0.00 0 0.00 250 216,384,566.00
PROGRAM : SOSIALISASI DAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH
Persentase Perda/Perkada yang
disosialisasikan dan ditegakkan( N / A ) 100% 600,000,000.00 100% 487,474,129.00 100% 191,000,000.00 100% 53,490,000.00 100% 765,000,000.00 100% 2,096,964,129.00
Sosialisasi Peraturan DaerahJumlah Perda yang di sosialisasikan
kepada masyarakat ( N / A ) 0 0.00 2 105,682,829.00 0 0.00 0 0.00 1 50,000,000.00 3 155,682,829.00
Penegakkan Peraturan DaerahJumlah peraturan daerah yang
ditegakkan ( N / A ) 6 350,000,000.00 3 232,566,450.00 2 191,000,000.00 0 0.00 0 0.00 11 773,566,450.00
Pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan
daerah no 2 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan
barang milik daerah
Jumlah aset daerah yang diawasi
Satpol PP( N / A ) 10 250,000,000.00 5 149,224,850.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 399,224,850.00
Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah
Jumlah peraturan daerah yang di
tegakkan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 38,580,000.00 2 220,000,000.00 4 258,580,000.00
Pelaksanaan penertiban dan penegakkan disiplin
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau (razia / sidak)
Jumlah pelaksanaan penertiban dan
penegakan disiplin PNS di
lingkungan pemerintah provinsi riau
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 14,910,000.00 15 150,000,000.00 18 164,910,000.00
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya
penanganan dan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat serta
Perlindungan
Masyarakat
Meningkatnya
Penegakan Perda dan
Perkada
Persentase Penegakan
Perda dan Perkada
Persentase
Penyelesaian
Gangguan Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211
Pemantapan Mekanisme PPNS dalam proses
penyelidikan Penegakan Peraturan Daerah
Jumlah PPNS Satpol PP yang
mengikuti pemantapan mekanisme
dalam proses penyidikan penegakan
peraturan daerah
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 125,000,000.00 35 125,000,000.00
Pelaksanaan Pemberkasan Pemeriksaan terhadap
Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah petugas tindak internal yang
melaksanakan pemberkasan,
pemeriksaan terhadap pelanggaran
disiplin dan kode etik satpol pp
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 65,000,000.00 30 65,000,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Petugas Tindak Internal
(PTI) Terhadap Kinerja Aparatur Satpol PP Provinsi
Riau
Jumlah tempat yang diawasi PTI
terhadap kinerja anggota satpol pp
provinsi riau
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 75,000,000.00 50 75,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan terhadap anggota Satpol PP
yang telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin
Jumlah pelaksanaan pembinaan
terhadap anggota satpol pp yang
dijatuhi sanksi hukuman disiplin
( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 80,000,000.00 15 80,000,000.00
Meningkatkan
penyelenggaraan
penegakan peraturan
daerah, ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat serta
perlindungan
masyarakat
Meningkatnya
Penegakan Perda dan
Perkada
Persentase Penegakan
Perda dan Perkada
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU YANG MENGACU
Indikator adalah variabel-variabel yang memprediksi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan
(Green, 1992).
Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan
dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan. pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang
profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan SATPOL PP, harus ditetapkan
secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja SATPOL PP kedepan baik pengaruh dari
dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) SATPOL PP Provinsi itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan
dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SATPOL PP
Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.
Tabel 6.1
M I S I 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG HANDAL DAN TERPERCAYA SERTA PEMANTAPAN KEHIDUPAN POLITIK
Tujuan 5.1 Sasaran 5.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan Satpol PP Provinsi Riau
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan
Kehidupan PolitikTerwujudnya good governance and clean goverment
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Tahun 0
1 2 3
1
Jumlah anggota Satpol PP yang
melaksanakan pengendalian kemanan
dan kenyamanan lingkungan
0 326 Orang 326 Orang 325 Orang 325 Orang 325 Orang 325 Orang 325 Orang
2
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
0 100 Orang 470 Orang 140 Orang 90 Orang 0 Orang 40 Orang 840 Orang
3
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pengendalian keamanan
lingkungan
0 48 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 48 Kali
4
Jumlah Satpol PP yang mengikuti
penanggulangan/pengendalian
bencana
0 2 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 2 Bencana
No Indikator
Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
Tabel 6.2
94
Tahun 1
Target capaian setiap tahun
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
7 865
Tahun 5 Tahun 6
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
5
Jumlah anggota Satpol PP yang
melaksanakan pengamanan khusus
gubernur dan wakil gubernur
0 24 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 24 Kali
6
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pengamanan dan
pemantauan pemilihan presiden, dan
pemilihan legislatif
0 36 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 36 Kali
7
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pengamanan internal dan
eksternal
0 48 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 48 Kali
8
Jumlah monitoring, evaluasi dan
pelaporan yang dilakukan oleh Satpol
PP
0 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen
9Jumlah pengamanan terhadap unjuk
rasa dan kerusuhan masa 0 0 50 Kali 50 Kali 50 Kali 30 Kali 45 Kali 225 Kali
10Jumlah pengawalan terhadap pejabat
dan orang-orang penting 0 0 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 2 Kab/Kota 2 Kab/Kota 40 Kab/Kota
11
Jumlah tempat-tempat penting dan
gedung / aset pemprov yang
diamankan dan di awasi
0 0 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 70 Unit
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
12Jumlah Pengamanan terhadap upacara
dan acara penting hari-hari besar 0 0 Kali 100 Kali 100 Kali 45 Kali 32 Kali 45 Kali 322 Kali
13Jumlah Operasi trantibum Satpol PP
yang dilaksanakan0 0 100 Kali 100 Kali 100 Kali 0 Kali 12 Kali 312 Kali
14
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti Rakor Kerjasa Teknis dan
Operasional
0 0 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 300 Orang
15Jumlah kegiatan kerjasama dalam
teknik pencegahan kejahatan0 0 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 Kegiatan 4 Kegiatan 16 Kegiatan
16Jumlah wilayah, tempat/lokasi rawan
gangguan yang di patrolikan0 0 kab/kota 12 kab/kota 12 kab/kota 12 kab/kota 5 kab/kota 12 kab/kota 53 kab/kota
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
17
Jumlah laporan pelaksanaan tugas
Satpol PP se-Provinsi Riau
persemester
0 0 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 0 laporan 0 laporan 6 laporan
18
Jumlah anggota Satlinmas Se-Provinsi
Riau yang mengikuti peningkatan
kapasitas Satlinmas
0 0 Orang 100 Orang 48 Orang 40 Orang 0 Orang 300 Orang 488 Orang
19
Jumlah masyarakat yang bertemu
dalam rangka menciptakan Trantibum
dan Tranmas di Provinsi Riau
0 0 Orang 100 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 80 Orang 280 Orang
20
Jumlah anggota Linmas dan
Masyarakat yang melakukan
pengamanan swakarsa
0 0 Orang 150 Orang 30 Orang 40 Orang 0 Orang 40 Orang 260 Orang
21
Jumlah anggota linmas Se-Provinsi
Riau yang mengikuti peningkatan
swakarsa
0 0 Orang 450 Satlinmas 0 Orang 30 Orang 98 Orang 200 Orang 778 Orang
22Jumlah penertiban dan penegakan
disiplin PNS0 10 kali 10 kali 10 kali 15 kali 0 kali 0 kali 45 kali
23Jumlah operasi pekat yang dilakukan
Satpol PP 0 0 kali 0 kali 24 kali 24 kali 0 kali 24 kali 72 kali
24
Jumlah penanganan daerah gangguan
bencana yang dilakukan Tim Reaksi
Cepat (TRC) Satpol PP
0 0 kali 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota 0 Hari 6 Hari 22 Hari
9
28
Kab/Kota
Hari
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
25
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti kerjasama pengembangan
kemampuan aparat dengan
TNI/POLRI/Kejaksaan
0 150 Orang 30 Orang 20 Orang 15 Orang 0 Orang 24 Orang 239 Orang
26Jumlah PNS satuan polisi pamong
praja yang mengikuti pelatihan PPNS 0 20 Orang 9 Orang 8 Orang 4 Orang 0 Orang 0 Orang 41 Orang
27
Jumlah anggota Satpol PP yang
memahami pengetahuan peraturan
hukum
0 62 Orang 62 Orang 60 Orang 57 Orang 0 Orang 50 Orang 291 Orang
28Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti gelar pasukan0 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 1500 Orang
29Jumlah penyediaan jasa asuransi jiwa
Satpol PP0 605 Orang 616 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 1221 Orang
30Jumlah PPNS yang mengikuti
pembinaan dan pemberdayaan PPNS0 40 Orang 40 Orang 40 Orang 45 Orang 0 Orang 55 Orang 220 Orang
31Jumlah anggota Banpol Pamong Praja
yang mengikuti pelatihan dasar0 0 Orang 62 Orang 70 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 132 Orang
32Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong
Praja yang mengikuti pelatihan dasar0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 17 Orang 15 Orang 50 Orang 82 Orang
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
33Jumlah anggota Satpol PP Provinsi
Riau yang mengikuti TOT0 0 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 0 Orang 8 Orang 20 Orang
34Jumlah Sosialisasi Korps Musik dan
Tata Upacara Se-Provinsi Riau0 0 Orang 50 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 50 Orang
35Jumlah Kab/Kota yang di laksanakan
tata upacara korp musik 0 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 9 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 9 Kab/Kota
36
Jumlah anggota Satpol PP Se-Provinsi
Riau yang mengikuti bimbingan
manajemen peningkatan penegakan
Perda
0 50 Orang 0 Orang 50 Orang 50 Orang 0 Orang 50 Orang 200 Orang
37
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pembinaan dan pelaksanaan
penampilan Marching Band
0 0 Orang 124 Orang 120 Orang 70 Orang 0 Orang 0 Orang 314 Orang
38Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti Grand Prix Marching Band0 0 Orang 61 Orang 65 Orang 50 Orang 0 Orang 0 Orang 176 Orang
39Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti bimtek motivasi kerja 0 0 Orang 0 Orang 150 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 150 Orang
40Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti bakti sosial0 0 Orang 0 Orang 300 Orang 0 Orang 0 Orang 250 Orang 550 Orang
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
41Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti In House Training 0 0 Orang 0 Orang 80 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 80 Orang
42Jumlah anggota Satpol PP Se-Provinsi
Riau yang mengikuti jambore0 450 Orang 0 Orang 450 Orang 300 Orang 0 Orang 0 Orang 1200 Orang
43Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti peningkatan teknis TRC 0 0 Orang 0 Orang 46 Orang 30 Orang 0 Orang 46 Orang 122 Orang
44Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan intel PAM 0 0 Orang 0 Orang 4 Orang 5 Orang 0 Orang 50 Orang 59 Orang
45
Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan petugas tindak
internal (PTI)
0 0 Orang 0 Orang 12 Orang 10 Orang 0 Orang 65 Orang 87 Orang
46Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan PHH0 0 Orang 0 Orang 75 Orang 50 Orang 0 Orang 50 Orang 175 Orang
47Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti pelatihan menembak0 0 Orang 0 Orang 45 Orang 25 Orang 0 Orang 0 Orang 70 Orang
48Jumlah Perda yang di Sosialisasikan
kepada masyarakat0 2 Perda 0 Perda 2 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 7 Perda
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
49Jumlah pelaksanaan Penegakan
Peraturan Daerah 0 6 Perda 6 Perda 3 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 15 Perda
50Jumlah Peraturan Daerah yang
ditegakkan0 0 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 2 Perda 2 Perda 4 Perda
51 Jumlah asset daerah yang diawasi 0 10 Asset 10 Asset 5 Asset 10 Asset 0 Asset 0 Asset 35 Asset
52Jumlah masyarakat yang mengikuti
sosialisasi kewaspadaan dini 0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 10 Orang 12 Orang 22 Orang
53
Jumlah masyarakat yang mengikuti
penyuluhan pencegahan dan
penanggulangan penyakit masyarakat
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 180 Orang 180 Orang
54
Jumlah masyarakat yang mengikuti
penyuluhan pencegahan dan
penanggulangan radikalisme dan
terorisme
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 150 Orang 150 Orang
55
Jumlah generasi muda yang mengikuti
penyuluhan bahaya penyalahgunaan
narkoba
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 240 Orang 240 Orang
56
Jumlah masyarakat yang mengikuti
penyuluhan bahaya akibat pembakaran
lahan dan hutan
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 180 Orang 180 Orang
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
57
Jumlah masyarakat yang mengikuti
sosialisasi peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 50 Orang 50 Orang
58
Jumlah kerjasama yang dilakukan
dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan pengamanan asset milik
pemprov Riau
0 0 Asset 0 Asset 0 Asset 0 Asset 0 Asset 12 Asset 12 Asset
59
Jumlah pemantauan unjuk rasa atau
trantibum dan pejabat dilingkungan
provinsi riau
0 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 50 Kali 50 Kali
60
Jumlah Naskah Akademik dan
Ranperda tentang PPNS yang
dihasilkan
0 0NA dan
Ranperda0
NA dan
Ranperda0
NA dan
Ranperda1
NA dan
Ranperda0
NA dan
Ranperda0
NA dan
Ranperda1
NA dan
Ranperda
61
Jumlah anggota Satpol PP Provinsi
Riau yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan tenaga penyuluh
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 12 Orang 12 Orang
62Jumlah Perda Perubahan PPNS yang
telah tersusun 0 0 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 1 Perda 1 Perda
63Jumlah aparatur yang mengikuti
peningkatan kapasitas0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 60 Orang 60 Orang
64
Jumlah pelaksanaan penertiban dan
penegakan disiplin PNS dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
0 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 3 Kali 15 Kali 18 Kali
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
1 2 3 94 7 865
65
Jumlah PPNS Satpol PP yang
mengikuti pemantapan mekanisme
dalam proses Penyidikan Penegakan
Peraturan Daerah
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 35 Orang 35 Orang
66
Jumlah Petugas Tindak Internal yang
melaksanakan pemberkasan,
pemeriksaan terhadap pelanggaran
disiplin dan kode etik Satpol PP
0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 30 Orang 30 Orang
67
Jumlah tempat yang diawasi PTI
terhadap kinerja anggota Satpol PP
Provinsi Riau
0 0 Tempat 0 Tempat 0 Tempat 0 Tempat 0 Tempat 50 Tempat 50 Tempat
68
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan
terhadap anggota Satpol PP yang
dijatuhi sanksi hukuman sedang
0 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 15 Kali 15 Kali
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
117
REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019
118
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau telah melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan selama periode RPJMD Provinsi Riau Tahun
2009-2013. Berbagai Program/Kegiatan yang direncanakan melalui
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah
dilaksanakan dengan menghasilkan beberapa capaian. Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 lahir sebagai
rangkuman penyelenggaraan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Satpol
PP Provinsi Riau melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2014-
2019, yang berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan seperti
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau tahun 2014-2019. Dengan demikian, secara tidak langsung,
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019
ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
yang berisikan program-program prioritas yang dilaksanakan langsung
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan dukungan
pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Riau.
Kami menyadari segala hasil yang diraih, tidak terlepas dari peran
berbagai pihak, termasuk peran Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Untuk itu
kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
atas semua yang telah diberikan bagi kemajuan negeri. Harapan kami,
dengan lahirnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Riau 2014-2019 dapat meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau.
Akhirnya, kepada Allah SWT kita berserah diri dan berharap
diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada di
negeri kita ini untuk kesejahteraan masyarakat Riau yang kita cintai.