1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem

ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah

menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan

untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan

Gaebler dalam Rasyid (2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang

demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah

adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian, lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van

Poelje dalam Hamdi (1999 : 31) menegaskan bahwa pemerintahan dapat

dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik

dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Ndraha (2000 : 70)

mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan

rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua

2

beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan

kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu,

Kaufman dalam Thoha, (1996 : 101) menyebutkan bahwa:

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat.Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebihmenekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudahurusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkantugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat padaposisi jabatan birokrasi.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa

tugastugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu:

pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan

(development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,

pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan

menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha (2000 : 85), fungsi

pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan(service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan danlayanan civil termasuk layanan birokrasi.Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsipemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan danmelakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan,

menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan

lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang

memiliki perilaku dan disiplin kerja yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang

berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh

pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di

3

dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk

mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian

pelayanan kepada masyarakat.

Aparatur merupakan ujung tombak pelaksanaan publik yang mencangkup

berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan

pelayanan publik aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan

yang ramah, cepat, tepat, dan murah kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan

memberikan kewenangan kepada aparat yang berhadapan langsung kepada

masyarakat, agar dalam mengambil kebijakan alternatif dapat terhindar dari

keraguan dan ketergantungan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

aparat pemerintah harus mengembangkan paradigma pelayanan publik dari

pelayanan yang bersifat sentralistik kepelayanan yang lebih fokus pada

pengelolaan yang berorienrasi pada kepuasan masyarakat. Aparat gampong

sebagai bagian dari abdi negara memiliki hubungan langsung dan lebih

memahami kondisi kehidupan masyarakat, diharap dapat menjadi motor

penggerak dalam tugas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan disiplin

yang tinggi.

Khusus aparat pemerintah gampong sebagai ujung tombak pelayanan

penyelengaraan pembangunan dan operasional kegiatan pemerintah pada tingkat

yang paling rendah, diharapkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dalam

melaksanakan fungsi utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara efektif dan efisien. Ada 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintah yang

menekankan pada pelayanan umum, yaitu :

4

1. Asas kepentingan umum, mengutamakan kesejahteraan umum dengan

cara akomodatif, aspiratif, dan selektif.

2. Asas keterbukaan, kemauan membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan negara.

3. Asas profesionalisme, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gampong Beureugang merupakan salah satu gampong yang berada dalam

wilayah administratif Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Secara

geografis, letak Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI dipandang cukup

strategis karena berdekatan atau tetangga dari kecamatan Johan Pahlawan yang

merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, desa ini juga berada dijalan

utama penghubung antar Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie, apalagi

setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh Tahun 2004

lalu, populasi penduduk di gampong beureugang semakin bertambah dengan

banyaknya pendatang dari kecamatan lain yang masuk dan bertempat tinggal di

desa tersebut sehingga membuat aktifitas masyarakat di gampong tersebut cukup

ramai dan semakin berkembang.

Guna memenuhi tuntutan pelayanan administrasi yang prima, aparatur

pemerintah gampong beureugang dituntut untuk memiliki displin kerja yang baik

terutama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, memiliki sistem kerja

dan prosedur pelayanan yang transparan, terpadu, responsive dan adaptif terhadap

setiap perubahan. Namun demikian, sampai saat ini kondisi tersebut belum terlihat

di lapangan. Pelayanan administrasi yang selama ini diberikan terlihat masih

5

belum lancar dan maksimal, tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan disiplin

kerja para aparatur gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masih terlihat pegawai yang datang terlambat, tidak teratur dalam bekerja,

berpakaian tidak rapi, tidak memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap

pekerjaan dan lain-lain sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang

baik sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk

melakukan penelitian di gampong beureugang tersebut dengan juduk “Analisis

disiplin kerja aparatur gampong terhadap pelayanan administrasi kepada

masyarakat di Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh

Barat”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah disiplin kerja aparatur gampong dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada masyarakat di Gampong Beureugang

Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur

gampong dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat

di Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Batasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, maka

penulis membatasi ruang lingkup penelitian kali ini pada analisis terhadap disiplin

kerja aparatur gampong dalan memberikan pelayanan administrasi kepada

6

masyarakat di Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh

Barat.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui disiplin kerja aparatur gampong dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada masyarakat di Gampong Beureugang

Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

aparatur gampong dalam memberikan pelayanan administrasi kepada

masyarakat di Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten

Aceh Barat?

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat dijelaskan manfaat

penelitiannya, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

keilmuan terutama yang berkaitan dengan Analisis kinerja aparatur

gampong dalan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan para

aparatur pemerintahan gampong khususnya, agar menyadari bahwa

pentingnya disiplin kerja dalam memberikan pelayanan administrasi

kepada masyarakat.

7

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bab atau

bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian

dan pembahasan serta penutup. Pada bab pendahuluan memuat latar belakang,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan. Pada bab tinjauan pustaka terdiri dari pemaparan tentang

konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh peneliti, sedangkan pada bab metode penelitian memuat tentang bentuk

penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan

teknik analisa data.

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan memuat hasil penelitian yang

diperoleh dari lapangan dan dokumentasi seperti jawaban dari informan dan

tertulis. Selain itu, bab ini juga berisi tentang pembahasan dan uraian data-data

yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Bagian terakhir dari sistematika

pembahasan dalam penelitian ini adalah bab penutup yang memuat kesimpulan

dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melihat berbagai

referensi tentang disiplin kerja pegawai termasuk hasil penelitian terdahulu yang

telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi salah satu referensi

penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana Kr Lebang pada tahun

2011 dengan judul “Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan

Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Pada Kantor Gubernur Sulawesi

Selatan”.

Dari hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa Sistem disiplin kerja

mempunyai arti yang sangat penting dan mempengaruhi kinerja Pegawai. Masalah

ini menjadi sangat penting karena disiplin kerja merupakan suatu dorongan atau

semangat utama seseorang untuk bekerja. Menerapkan sistem disiplin kerja

merupakan masalah yang kompleks karena akan mempengaruhi semangat dan

kegairahan kerja pegawai yang juga akan berdampak pada peningkatan

produktifitas kerja. Tujuan suatu organisasi memberlakukan disiplin kerja kepada

pegawainya adalah agar mereka semakin termotivasi untuk bekerja secara

maksimal, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan

efisien. Berdasarkan hasil analisis disiplin kerja dan kinerja pegawai sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa penerapannya sudah baik dan layak serta memuaskan

para Pegawai Negeri Sipil.

9

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi sebelumnya, dapat dinyatakan

bahwa hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan adalah positif dan

erat kaitannya. Hal ini berarti bahwa pemberian sangsi atau ketidakdisiplinan

pegawai secara tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas kerja mereka.

Disiplin di tempat kerja tidak hanya semata-mata patuh dan taat terhadap sesuatu

yang kasat mata, seperti penggunaan seragam kerja, datang dan pulang sesuai jam

kerja, tetap juga patuh dan taat terhadap sesuatu yang tidak kasat mata tetapi

melibatkan komitmen, baik dengan diri sendiri ataupun komitmen dengan

organisasi (kelompok kerja). Jika dikaitkan dengan tujuan organisasi, maka

disiplin kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk menyesuaikan diri dengan

aturan organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Hal itu berarti, terpenuhinya

standar ukuran prestasi. Hal ini sesuai dengan pengertian disiplin kerja yaitu sikap

dan perilaku yang berniat untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi.

Disiplin kerja merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil uji signifikansi antara pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja

karyawan pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa displin

kerja mampu mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini bahwa produktifitas

pegawai meningkat karena pegawai bekerja secara produktif sebagai wujud dari

ketaatan mereka dan kesadaran diri sendiri, serta ikut merasa memiliki perusahaan

sebagai tempat dimana mereka bekerja. Hasil Pembahasan ini berarti bahwa

kinerja karyawan akan meningkat sebesar 82,6 % jika disiplin kerja meningkat

sebesar 109,5 %.

10

2.2. Disiplin Kerja

2.2.1. Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin cenderung diartikan sebagai hukuman dalam arti sempit, namun

sebenarnya disiplin memiliki arti yang lebih luas dari hukuman. Menurut

Moekijat (2005:75) “Disiplin adalah kesanggupan menguasai diri yang diatur”.

Disiplin berasal dari bahasa latin, yaitu diciplina yang berarti latihan atau

pendidikan, kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Menurut

Prijodarminto dalam Moekijat (2005:75) mengatakan bahwa disiplin adalah suatu

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin

menitik beratkan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap

yang baik terhadap pekerjaan. Disiplin pegawai yang baik akan mempercepat

tercapainya tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang rendah akan menjadi

penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Singodimedjo (2002:53) “Disiplin adalah sikap kesediaan dan

kerelaan seseorang untuk memahami dan mentaati norma-norma peraturan yang

berlaku disekitanya”. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, Nitisemito (2001:31)

menyatakan bahwa “disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku dan

perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak

tertulis”. Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan

taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang

tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-

sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Disiplin kerja dibutuhkan untuk menjaga agar prestasi kerja pegawai meningkat.

11

2.2.2. Jenis-jenis Disiplin Kerja

Terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu: disiplin preventif dan

disiplin korektif (Siagian, 2008: 56).

1. Disiplin Preventif. Disiplin yang bersifat preventif adalah tindakan yang

mendorong para pegawai untuk taatkepada berbagai ketentuan yang

berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui

kejelasan dan penjelasan tentang pola, sikap, tindakan dan perilaku yang

diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan

sampai para pegawai berperilaku negatif. Keberhasilan penerapan disiplin

preventif terletak pada pribadi para anggota organisai. Agar disiplin

pribadi tersebut semakin kokoh, paling sedikit tiga hal perlu mendapatkan

perhatian manajemen yaitu:

a. Para anggota organisasi perlu didorong agara mempunyai rasa

memiliki organisasi, karena segala logika seorang tidak akan merusak

sesuatu yang menjadi miliknya.

b. Para pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang

wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud

seyogianya disertai informasi yang lengkap mengenai latar belakang

berbagi ketentuan yang bersifat normatif.

c. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan

diri dalam rangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi

seluruh anggota organisasi.

2. Disiplin korektif. Disiplinan yang bersifat korektif adalah jika pegawai

yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

12

yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan,

kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi

tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. Pengenaan

sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hirarki. Artinya

pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan langsung pegawai yang

bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan

keputusan akhir pengenaan sanksi terrsebut diambil oleh pejabat pimpinan

yang berwenang untuk itu. Prosedur tersebut ditempuh dengan dua

maksud, yaitu bahwa pengenaan sanksi dilakukan secara objektif dan sifat

sanksi sesuai dengan bobot pelangaran yang dilakukan. Disamping faktor

objektivitas dan kesesuaian bobot hukuman dan pelanggaran, pengenaan

sanksi harus pula bersifat mendidik dalam arti agar terjadi perubahan sikap

dan perilaku di masa mendatang dan bukan terutama menghukum

seseorang karena tindakannya di masa lalu. Pengenaan sanksi pun harus

mempunyai nilai pelajaran dalam arti mencegah orang melakukan

pelanggaran yang serupa.

Menurut Siagian (2008:58), bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada

suasana-suasana sebagai berikut:

1. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan

perusahaan

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai dalam

melakukan pekerjaan

13

3. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas

dengan sebaik-baiknya

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan

pegawai

5. Meningkatkan efisiensi dan prestasi kerja pegawai

2.2.3. Manfaat Disiplin Kerja

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik

bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawainya. Bagi organisasi

adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran

pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi

pegawai akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan

menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian,

pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat

mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya

tujuan organisasi (Sutrisno, 2009:86).

2.2.4. Pelaksanaan Disiplin Kerja

Organisasi yang baik harus berupaya menciptakan peraturan atau tata

tertib yang akan menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh seluruh pagawai

dalam organisasi. Menurut Singodimedjo (2002:55), peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan disiplin antara lain:

1. Peraturan jam masuk, pulang dan jam istirahat.

2. Peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan

14

3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit

kerja lain.

4. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh

para pegawai selama dalam organisasi dan sebagainya.

Moekijat (2005:76) menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk

mengkaji disiplin kerja pegawai adalah:

1. Ketaatan terhadap peraturan

2. Kepatuhan terhadap perintah kedinasan

3. Ketaatan terhadap jam kerja

4. Kepatuhan berpakaian seragam

5. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor

6. Bekerja sesuai prosedur.

2.2.5. Faktor yang mempengaruhi tingkat disiplin kerja

Malayu S.P. Hasibuan (1994: 214) menyebutkan banyak faktor yang

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya :

1. Tujuan dan kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisplinan

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta

cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti pekerjaan yang

dibebankan kepada seseorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan

15

karyawan bersangkutan, agar dia bekerja bersungguh-sungguh dan berdisiplin

baik untuk mengerjakannya.

2. Teladan pimpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan

karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.

Pimpinan harus memberikan contoh yang bak, berdisiplin baik, jujur, adil serta

sesuai kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, maka kedisiplinan

bawahan pun akan ikut baik. Tetapi jika teladan pimpinan kurang baik (kurang

berdisiplin), maka para bawahan juga akan kurang disiplin.

3. Balas jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan

karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan

terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan,

maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

4. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan

sama dengan manusia lainnya. Apabila keadilan yang dijadikan dasar

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman, maka

manajer yang cakap dalam kepemimpinannya selalu bersikap adil terhadap semua

bawahannya. Hal ini dilakukan karena dia menyadari bahwa dengan keadilan

yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula.

5. Waskat

16

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan, karena dengan waskat ini berarti

atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja

dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti harus selalu berada di tempat

pekerjaannya, supaya dia dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika ada

bawahannya yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Waskat

efektif untuk merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan, karena

karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan

pengawasan dari atasannya.

6. Sanksi/hukuman

Sanksi/hukuman memberikan peranan penting dalam memlihara

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi/hukuman yang semakin berat karyawan

akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan dan sikap

serta perilaku karuawan yang indispliner akan berkurang. Berat ringannya

sanksi/hukuman yang akan diterapkan akan ikut mempengaruhi baik atau

buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus diterapkan berdasarkan

pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua

karyawan. Sanksi hukuman itu jangan terlalu ringan atau terlalu berat, supaya

hukuman itu dapat mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya.

Sanksi/hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan indisipliner,

bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan

karyawan itu.

7. Ketegasan

17

Ketehasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak

untuk menghukum sikap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sangsi

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas

menerapkan hukuman yang indisipliner akan disegani dan diakui

kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian pemimpin tersebut akan dapat

memelihara kedisiplinan karyawan perusahaan.

8. Hubungan kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara semua karyawan akan

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-

hubungan itu baik bersifat vertikal maupun horisontal yang terdiri dari direct

single relationship, direct group relationship dan cross relationship hendaknya

harmonis. Jika tercipta human relationship yang baik dan harmonis, diharapkan

akan terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman.

2.3. Aparatur Pemerintah

Siapa yang disebut aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang

mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai

pegawai negeri (Ndraha 2003 :91). Sedangkan menurut Hamdi (1999:22)

mengatakan;

Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yangmemperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari PresidenRepublik Indonesia. Dengan kata lain aparatur negara atau aparaturadalah para pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraanpemerintahan negara, baik yang bekerja di dalam tiga badan eksekutif,legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan pegawainegeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturanperaturan pemerintah.

18

Dari aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut

adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku

yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini.

Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan atau ability sebagai sifat

yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan

sesuatu yang bersifat mental atau fisik ,sedangkan skill atau keterampilan adalah

kecakapan yang berhubungan dengan tugas.

Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat

sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik

tersebut. Untuk itu indikator- indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai

berikut :

1. Tingkat pendidikan aparat

2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal

3. Kemampuan melakukan kerja sama

4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami

organisasi

5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan

6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas

7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik

8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada

atasan

9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan

bidang tugasnya. Singodimedjo (2002:59)

19

2.4. Pelayanan Administrasi

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Service/layanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan

oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (intangible)

serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kotler (dalam Tjiptono, 1996 : 6).

berbicara tentang layanan (service), maka ada dua pihak yang terlibat didalamnya,

yaitu pelayan dan pelanggan. Dalam hal ini pelayan merupakan pihak yang

menyediakan layanan bagi kebutuhan pelanggan. Konsep ini lebih identik dengan

organisasi private, sebab dalam organisasi publik pengertian pelanggan masih

jarang digunakan sebgai istilah pengganti masyarakat dalam hubungannya dengan

pelayanan.

Di Indonesia, pada umumnya organisasi publik belum mendapatkan

memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini

menyebabkan masyarakat selalu kecewa dan frustasi bila harus berurusan dengan

intitusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan administrasi, tetapi

masyarakat tidak punya pilihan lain untuk memperoleh jenis layanan tertentu yang

dibtuhkan, sehingga dengan segala keterpaksaan harus berurusan dengan

pemerintah untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Gasperzs (1997 : 2) menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut

yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa/layanan, yaitu:

1. Ketepatan waktu pelayanan

20

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan realibilitas pelayanan dan bebas

dari kesalahan-kesalahan

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun

penanganan keluhan.

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi.

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas (penanganan permintaan

khusus).

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi,

ruang, kemudahan, informasi.

10. Atribut, yaitu pendukung pelayanan lainnya, seperti kebersihan

lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas music atau TV dan lain-

lain.

Melalui berbagai langkah yang telah dikemukakan tersebut, diharapkan

pemerintah sebagai institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan

administrasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas layanannya dan

menghilangkan citra buruk yang selama ini melekat. Apalagi pemerintah sebagai

organisasi publik mampu menerapkan berbagai dimensi yang berkaitan dengan

kualitas pelayanan tersebut serta menjadikan kualitas pelayanan sebagai

kebutuhan dan tujuan, maka bukan tidak mungkin akan tercipta suatu kualitas

pelayanan administrasi yang benar-benar memuaskan bagi masyarakat yang pada

21

akhirnya pemerintah akan mendapatkan dukungan secara legitimasi dari

masyarakat.

Dilihat dari sisi pemerintahan maka pelayanan administrasi adalah proses

kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan

hak berian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan administratif. Bagi

pemerintah, masalah pelayanan menjadi sangat semakin menarik untuk diberikan

karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, disamping

fungsi pemberdayaan fungsi pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid, 2000 :

48). Berkaitan dengan pengertian pelayanan administrasi tersebut di atas, dan

dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintahan gampong yang bermuara pada

tugas-tugas pemerintah umum. Maka tugas-tugas pelayanan administrasi

masyarakat oleh aparatur pemerintah gampong dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan berkaitan dengan persoalan-persoalan kependudukan

2. Pelayanan yang berikaitan dengan persoalan-persoalan ketertiban

keamanan

3. Pelayanan yang berkaitan dengan perizinan

4. Pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan

5. Pelayanan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan masyarakat

6. Pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian

7. Pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan politik

8. Pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan sosial budaya

9. Pelayanan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, seperti pelayanan

pelaksanaan Haji atau yang lainnya.

22

10. Pelayanan yang berkaitan dengan surat menyurat bagi kepentingan warga

dan sebagainya.

Jika diuraikan satu persatu sesuai dengan bidang tugasnya, maka jenis

pelayanan administrasi masyarakat yang dikelola pemerintahan gampong sangat

luas, karena pada dasarnya dalam diri pemerintahan gampong melekat fungsi-

fungsi pemerintah yang merupakan cermin kegiatan negara. Pelayanan yang

diberikan memang kebanyakan tidak bersifat teknis, tetapi lebih bersifat

administratif.

23

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narbuko dan Achmadi

(2004:44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan

data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga

bisa bersifat komperatif dan korelatif. Taylor dan Bogdan dalam Danim (2002:41)

mengatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang

diperoleh melalui:

1. Observasi, yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta

mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Chalid

Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 76-77); Pada penelitian kualitatif,

observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer.

Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen,

24

yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk

daftar cek (chek list) atau daftar isian. Adapaun aspek yang diobservasi

meliputi keperilakuan, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan

subjek tertentu dan sebagainya. (Danim, 2002: 140)

2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan

antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti

kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab

(Danim, 2002: 130). Instrumen yang digunakan dalam melakukan

wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara biasanya dilakukan

kepada sejumlah responden/informan yang jumlahnya relatif terbatas

dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung

secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun

telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian

ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan

dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, perarutan-

peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk

teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.2.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI

Kabupaten Aceh Barat.

25

3.2.1.2. Informan

Informan adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek

penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek

penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi

terhadap jumlah objek penelitian (Mardalis, 2003: 56). Dalam melakukan teknik

pengambilan informan penulis menggunakan metode non probability sampling di

mana dalam teknik ini jumlah atau ukuran informan disesuaikan dengan masalah

dan tujuan dari penelitian ini.

Spesifikasi metode non probability sampling yang dipakai penulis adalah

purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel (informan) secara sengaja

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006: 96). Maksudnya, peneliti

menentukan sendiri informan yang akan di ambil karena ada pertimbangan

tertentu. Jadi, informan yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri

oleh peneliti. Yang menjadi informan penelitian ini adalah: Keuchik gampong

beureugang, para aparatur pemerintah gampong Beureugang, Tuha Peut, Tokoh

Masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat yang dianggap mengetahui dan

mengerti tentang permasalahan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Jumlah

informan penelitian sebanyak 20 orang tersebut diambil karena telah mencapai

titik jenuh yaitu para informan telah memberikan jawab yang sama tentang

masalah penelitian dan telah dapat diambil sebuah kesimpulan, maka pengambilan

sampel (informan) telah dapat dihentikan.

26

3.2.1.3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan siap dalam 4 bulan, mulai dari bulan Maret s/d

Juni Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:

No Rencana Kegiatan

Bulan Dan Minggu

Mar 2013 Apr 2013 Mei 2013 Jun 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1. Menyusun Proposal Skripsi

2. Seminar Proposal

3. Pelaksanaan Penelitian dananalisis data

4. Pengolahan data

5. Penulisan Laporan

6. Bimbingan tahap akhir danpenulisan hasil koreksi

7. Ujian Skripsi

8 Perbaikan skripsi

Catatan : Jadwal penelitian ini dapat berubah sesuai dengan kondisi

di lapangan

27

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Observasi.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang

diselidiki, disebut juga observasi langsung. Sedangkan observasi tidak

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki (Danim, 2002: 140).

Dalam kegiatan pengumpulan data, metode observasi merupakan salah

satu metode utama disamping metode wawancara. Dalam hal ini,

pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Pengamat berperan serta, yaitu seorang pengamat melakukan dua

peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari

objek atau kelompok yang diamati.

2) Pengamatan tanpa berperan serta, yaitu seorang pengamat hanya

berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi

anggota dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung

yaitu pada Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten

Aceh Barat. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang

menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah aktifitas

28

masyarakat dan aparatur pemerintah gampong dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Ada

bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan

dalam kepustakaan, diantaranya dikemukakan oleh Patton (dalam

Moleong, 2002:197) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua

model wawancara yaitu :

a Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis

wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1) Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok

yang dinyatakan dalam proses wawancara

2) Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara

dilakukan.

3) Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara

berurutan.

4) Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal

tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.

5) Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar

tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-

pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

29

b Wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara

penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang

berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1999:96). Dokumen

dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak

hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji,

menafsir, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2002:191).

Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang

berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan

teknik pengumpulan data yang lainnya. Disaat kita mempelajari

dokumentasi pasti diawali dengan wawancara terutama yang menyangkut

pembicaraan yang ada kaitannya dengan dokumen yang akan dipelajari.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan hanya sebagai

pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya. Data-data yang diambil

dari dokumen hanya meliputi gambaran umum wilayah penelitian, yang

diperoleh dari data monografi gampong beureugang yang meliputi luas

wilayah, jumlah penduduk mata pencaharian penduduk, sarana

perekonomian dan tingkat pendidikan serta sarana umum.

30

3.3. Instrumen Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka

peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2002;4). Peneliti merupakan

instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan

skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan

wawancara dengan informan.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk

mendapatkan data-data yang valid dan realible. Namun, untuk membantu

kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen

pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke

lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk

memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan

dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.

3.4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2002:103). Analisa data

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta

hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka

analisis data yang digunakan non statistik.

31

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif,

dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun

tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi

kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatam pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data serat verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah

atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan atau balur verifikasi data (Miles, 2007:15-19).

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2007:17). Reduksi

data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh

kesimpilan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses

reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara ,

observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan

berdasarkan kemiripan data.

2. Penyajian data, adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

(Miles dan Huberman, 2007:18). Dalam hal ini, data yang telah

dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian

data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek

yang diteliti.

32

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data adalah sebagian

dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data

telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya

(Miles dan Huberman, 2007:19). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada

pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan

singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan

yang diteliti.

3.5. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan

member check. Digunakannya uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang

lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiono, 2008:270). Adapun

pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan

karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang

diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2001:327)

perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Peneliti berperan sebagai

anggota masyarakat tempat penelitian dilakukan, berbaur dengan

masyarakat dan mengikuti segara aktivitas dalam masyarakat sampai

diarasakan data yang diperoleh telah cukup dan memadai.

2. Peningkatan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih

mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan

33

dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun

dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk

memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak. Dalam hal ini

peneliti berperan untuk melihat dan mengamati lebih mendalam tentang

fenomena yang terjadi di masyarakat sesuai dengan penelitian yang

dilakukan, peneliti juga lebih banyak membaca dan mencari referensi

lainnya yang terkait dengan temuan yang ditemui dalam penelitian,

sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan yang benar dan dapat

dipercaya.

3. Triangulasi. Analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk

mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan suatu teori saja, satu

macam data atau satu metode penelitian saja (Sugiono, 2007:225).

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara. Menurut (Sugiono, 2008:273-274), terdapat

minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :

a) Triangulasi sumber data. Pada triangulasi ini, data di cek

kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan

teknik yang sama, misalnya mengecek sumber data antara

bawahan, atasan dan teman.

b) Triangulasi teknik pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya

dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan

sumber data yang sama.

34

c) Triangulasi waktu pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya

dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan

teknik yang sama.

Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi

lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data

(Sugiono, 2008:241)

4. Pemeriksaan teman sejawat. Dilakukan dengan mendiskusikan data hasil

temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan

mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan

yang berguna untuk proses penelitian.

5. Analisis kasus negatif. Menurut Sugiono (2008:275) melakukan analisis

kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

6. Member Check. Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian

kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek

kebenaran data dan interprestasinya. Menurut Moleong (2002:336)

pengecekan dilakukan dengan jalan :

a. Penilaian dilakukan oleh responden

b. Mengkoreksi kekeliruan

c. Menyediakan tambahan informasi

d. Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan

kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisa data

e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan

35

Pengujian kredibilitas (credibility) bertujuan untuk menilai kebenaran dari

temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkkan ketika partisipan

mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai

pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang

telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan.

36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh,

Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04

km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan

kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung

Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam

(perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Sesudah

dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km².

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 321 gampong dalam 12 kecamatan yang

ada. Keduabelas kecamatan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Arongan Lambalek, luas 130,06 km2 (4,44% luas Aceh Barat) (27

desa/kelurahan)

2. Bubon, luas 129,58 km2 (4,43% luas Aceh Barat) (17 desa/kelurahan)

3. Johan Pahlawan, luas 44,91 km2 (1,53% luas Aceh Barat) (21

desa/kelurahan)

4. Kaway XVI, luas 510,18 km2 (62 desa/kelurahan)

5. Meureubo, luas 112,87 km2 (26 desa/kelurahan)

6. Pantai Ceureumen, luas 490,25 km2 (25 desa/kelurahan)

7. Panton Reu, luas 83,04 km2 (19 desa/kelurahan)

8. Samatiga, luas 140,69 km2 (32 desa/kelurahan)

9. Sungai Mas, luas 781,73 km2 (18 desa/kelurahan)

37

10. Woyla, luas 224 km2 (43 desa/kelurahan)

11. Woyla Barat, luas 123 km2 (24 desa/kelurahan)

12. Woyla Timur, luas 132 km2 (26 desa/kelurahan)

Beureugang merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan

Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Gampong ini terdiri dari beberapa dusun

diantaranya Dusun Blang Kulam, Dusun Muda Nyakhim, Dusun Cet Mane, dan

Dusun Gaki Gunong.

Kehidupan sosial masyarakat di gampong ini cukup baik, karna

didalamnya terdapat masyarakat gampong yang tumbuh dalam lingkungan rasa

sosial yang tinggi, rukun dan damai dalam hidup yang berdampingan satu dengan

yang lainnya. Mayoritas dari penduduk gampong berprofesi sebagai petani dan

buruh bangunan, namun ada juga yang bekerja di instansi pemerintah. Adapun

bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari adalah bahasa aceh, selain itu mereka

juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia apabila mereka

berhadapan dengan etnis lain.

Kondisi lingkungan pada Gampong Beureugang ini terbilang sangatlah

sederhana, tampak rumah penduduk juga beberapa bangunan lainnya. Jarak

Gampong Beureugang dengan pusat kota meulaboh tidak terlalu jauh, bisa

ditempuh dengan 20 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Pasca

bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Kabupaten Aceh Barat

beberapa tahun lalu, jumlah penduduk di gampong ini sudah mulai meningkat

karena banyaknya pendatang yang masuk, terutama mereka yang menjadi korban

bencana alam tersebut. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota

38

menjadikan gampong ini sebagai salah satu tujuan tempat pindah para korban

bencana alam.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Kedisiplinan Kerja Aparatur Pemerintah Gampong Beureugang

Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki

oleh aparatur negara sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Namun

ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparatur pemerintahan secara

umum masih tergolong rendah. Perwujudan pemerintah yang bersih dan

berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur

negara khususnya aparatur pemerintah gampong sebagai ujung tombak pelayanan

kepada masyarakat. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa

pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat di gampong beureugang

berjalan dengan lancar, berikut petikan wawancaranya;

“Pemberian pelayanan selama ini berjalan dengan lancar sebagaimanabiasanya. Sama seperti kantor-kantor keuchik lainnya. Pelayanan yangdiberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Kamarudin, KeuchikGampong Beureugang)

“Menurut saya, pemberiaan pelayanan kepada masyarakat selama initelah berjalan. Kantor keuchik terlihat dibuka dan dikunjungi olehbeberapa warga yang memerlukan pelayanan” (Abu Bakar, Tuha PeutGampong Beureugang)

“Secara umum pemberian pelayanan kepada masyarakat telahberlangsung, karena memang itu sudah menjadi tugas para aparatpemerintag gampong dalam melayani kebutuhan masyarakat”(Yusrizal, Warga Gampong Beuregang)

Pelayanan administrasi sebagaimana yang kita pahami sebagai pelayanan

yang harus diberikan kepada masyarakat secara baik sering kali menemukan

berbagai kendala. Baik itu kendala yang muncul dari eksternal maupun internal

39

aparatur pemerintahan. Namun demikian, dari hasil penelitian yang penulis

lakukan di gampong beureugang ditemukan bahwa apapun kendala yang dihadapi,

tetap saja pelayanan administrasi kepada masyarakat tersebut harus tetap berjalan

sebagaimana mestinya, berikut petikan wawancaranya;

“Setiap perkerjaan tentunya memiliki kendala, apalagi yang sifatnyaseperti pelayanan sosial kepada masyarakat. Namun demikian walaupunkendala itu muncul, tetap saja pelayanan harus terus berlangsung dantidak boleh terhenti” (Akbar Zakaria, Sekretaris Gampong Beureugang)

“Ada, dalam pemberian pelayanan selama ini saya melihat ada beberapakendala yang berimbas pada masyarakat. Kendala tersebut biasanyamuncul dari para petugas yang bekerja di kantor keuchik contohnyaketerlambatan dalam datang ke kantor” (Maskur Abas, Warga GampongBeureugang)

“Kendala itu pasti ada dalam setiap pekerjaan, jadi saya pikr kendala itusesuatu yang wajar saja, yang penting kendala-kendala itu jangan sampaimerugikan kepentingan masyarakat umum” (Zubaili, Ketua PemudaGampong Beureugang)

Selain itu, kedisiplinan seorang aparatur pemerintah dalam memberikan

pelayanan sering di ukur dari ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan fakta

bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur gampong bereugang belum tepat

waktu, berikut petikan wawancaranya;

“Kalau itu sangat tergantung dengan kondisi di lapangan, kalau tidak ada

halangan, pelayanan dapat diberikan tepat pada waktunya. Kalaupun agak

terlambat, tapi tidak terlalu lama lah” (Kamarudin, Keuchik Gampong

Beureugang)

“Kadang-kadang sih, Karena menurut yang saya lihat selama ini masihbanyak dan sering para pegawai kantor keuchik datang telat tidak sesuaidengan waktu yang seharusnya. Selain itu ada juga yang janji jam 10datangnya justru jam 12, seperti-seperti itulah” (Rosmiati, WargaGampong Beureugang)

40

“Kalau menurut saya belum terlalu maksimal, karena masih ada

beberapa pegawai yang datang terlambat, tidak tepat pada waktunya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Ibrahim Us, Tuha Peut Gampong

Beureugang)

Dalam hal ketaatan dan kepatuhan aparatur pemerintahan gampong

terhadap peraturan yang ada, para informan penelitian memberikan jawabannya

melalui petikan wawancara berikut;

“Menurut saya ketaatan terhadap paraturan yang ada terutama dalamproses pemberian pelayanan memang masih terlihat kurang dan perluditingkatkan lagi, seperti peraturan jam masuk dan pulang kantor. Harusada perbaikan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanansebagaimana mestinya” (Yusrizal, Warga gampong Beureugang)

“Masalah kepatuhan dan ketaatan pada peraturan di kantor keuchikbereugang masih terlihat sangat kurang. Kedisiplinan dalam berpakaianmisalnya, sering beberapa pegawai kantor datang ke kantor memberikanpelayanan dengan berpakaian bebas atau tidak pakai baju dinas,datangnya juga masih ada yang telat-telat” (Zubaili, Ketua PemudaGampong Beureugang)

“Kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap peraturan yang ada masihsangat kurang dan perlu terus ditingkatkan agar terlihat lebih disiplin,terutama tentang kepatuhan terhadap jam kerja” (Abu Bakar, Tuha PeutGampong Beureugang)

Selain masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada,

ketertiban dan keteraturan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada

masyarakat juga menjadi hal penting yang harus selalu diperhatikan demi

terciptanya tertib administrasi pelayanan publik. Dari hasil penelitian di lapangan

tentang keteraturan dan ketertiban aparatur gampong dalam memberikan

pelayanan ditemukan fakta bahwa pelayanan administrasi di gampong beureugang

masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, berikut petikan wawancaranya;

“Menurut saya, pelayanan yang diberikan masih kurang tertib. Kerjanya

41

sering tidak teratur dan terpola. Siapa yang mengerjakan apa dan bagaimana

masih belum teratur” (Maskur Abas, Warga Gampong Beureugang).

“Kalau saya lihat dengan jujur, memang belum begitu tertib dan teratur,

masih perlu perbaikan dan peningkatan lagi secara administrasi” (Akbar Zakaria,

Sekretaris Gampong Beureugang)

“Lumayan, tapi masih terus ditingkatkan lah agar pelayanan kepada

masyarakat bisa lebih maksimal” (Rusdi, Aparatur Pemerintah Gampong

Beureugang)

“Pelayanan yang diberikan terlihat belum tertib, karena biasanya siapa yang

kenal dengan petugas akan cepat selesai urusannya, bukan karena siapa yang

duluan datang, tapi karena sapa yang kenal” (Rosmiati, Warga Gampong

Beureugang)

Kondisi pelayanan yang tidak tertib dan tidak teratur di atas tentunya akan

sangat merugikan masyarakat sebagai pihak yang memerlukan pelayanan

maksimal dari aparatur pemerintah gampong. Hal tersebut ditambah lagi dengan

kurangnya kepedulian aparatur pemerintah gampong dalam pencapaian pelayanan

yang maksimal, berikut petikan wawancaranya;

“Tidak, pelayanan yang diberikan selama ini ya biasa-biasa saja. Bagi

aparatur gampong yang penting pekerjaannya selesai, mengenai maksimal atau

tidaknya pelayanan yang diberikan mereka tidak terlalu memperdulikan”

(Ruzwan, Warga Gampong Beureugang)

“Kurang, maksimal atau tidaknya pelayanan yang diberikan tidak menjadi

bahan pertimbangan, yang penting masyarakat yang perlu pelayanan dilayani dan

42

tugas-tugas yang diberikan kepada kami selesai dikerjakan” (Rusdi, Aparatur

Pemerintah Gampong)

“Tidak terlihat usaha dari pihak aparatur gampong untuk memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, semua berjalan dengan biasa-biasa

saja” (Yusrizal, Warga Gampong Beureugang)

Dalam hal semangat dan gairah kerja para aparatur pemerintah gampong

beureugang dalam memberikan pelayanan administrasi, para informan

memberikan tanggapannya masing-masing, berikut patikan wawancaranya;

“Ada yang semangat, ada yang tidak. Tergantung suasana hati masing-masing. Kalau lagi enak hati, maka kerjanya semangat dan sangatbergairah, saya fikir itu hal yang lumrah terjadi” (Kamarudin, KeuchikGampong Beureugang)

“Kalau masalah semangat ini sangat relatif menurut saya, tergantungsama orang masing-masing dan tergantung suasana hati masing-masing.Ada beberapa orang yang memiliki semangat yang baik, terutamamereka yang masih muda-muda, ada juga yang kurang semangat danmalas pergi ke kantor” (Abu Bakar, Tuha Peut Gampong Beureugang)

“Semangat atau gairah kerja aparatur gampong beureugang dalammemberikan pelayanan administrasi masih terlihat sangat kurang danperlu diberikan dorongan atau motivasi agar lebih bersemangat lagi”(Ruswan, Warga Gampong Beureugang)

Hal tersebut ditambah lagi dengan tidak adanya inisiatif dari aparatur

pemerintah gampong dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien

kepada masyarakat, berikut petikan wawancaranya;

“Selama ini tidak ada inisiatif dari aparatur gampong untuk membuat

sesuatu yang baru terutama dalam memudahkan pelayanan, semua berjalan

dengan apa adanya saja” (Rosmiati, Warga Gampong Beureugang)

“Belum terlihat upaya-upaya atau inisiatif yang dilakukan pemerintahgampong dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.Semua berjalan berdasarkan kebiasaan yang telah berjalan sebelumnya”(Zubaili, Ketua Pemuda Gampong Beureugang)

43

Dalam hal rasa tanggung jawab aparatur pemerintah gampong beureugang

terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan dalam pelayanan administrasi

kepada masyarakat, tuha peut gampong beureugang memberikan tanggapannya

sebagai berikut;

“Menurut saya memang rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para

aparatur kami sudah cukup baik, tapi memang perlu terus diperbaiki dan

ditingkatkan” (Akbar Zakaria, Sekretaris Gampong Beureugang)

“Kalau saya lihat masing sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi demi

terciptanya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat” (Abu Bakar, Tuha Peut

Gampong Beureugang)

“Manurut saya, selama ini alhmdulillah kami selalu bertanggung jawabterhadap pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Namun demikian kami mengakui masih banyak kelemahan-kelemahanyang perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik” (Rusdi, AparaturPemerintah Gampong Beureugang)

“Rasa tanggung jawab aparatur pemerintahan gampong beureugang

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sangat kurang dan

harus ditingkatkan” (Maskur Abas, Warga Gampong Beureugang)

Namun demikian, dalam hal solidaritas di antara sesama aparatur

pemerintah gampong terlihat masih sangat baik. Tidak hanya sesama aparatur

pemerintahan, solidaritas masyarakat gampong beureugang pun secara

keseluruhan sangat tinggi dan baik, berikut petikan wawancaranya;

“Iya, kalau masalah solidaritas, itu memang terlihat tinggi. Tidak hanya di

kantor pemerintahan gampong saja, seluruh masyarakat di gampong ini memiliki

solidaritas yang sangat tinggi” (Munir, Tuha Peut Gampong Beureugang)

44

“Dalam hal solidaritas diantara sesama, terlihat sangat baik. Ketika adateman yang tertimpa musibah, sama-sama membantu. Tidak terlihatterjadinya pertengkaran diantara aparatur gampong, semuanya salingrukun dan saling menghargai” (Kamarudin, Keuchik GampongBeureugang)

Dalam hal lain, efektivitas dan efisiensi pelayanan aparat gampong

merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan. Dari hasil penelitian di

lapangan, ditemukan fakta bahwa aparatur pemerintah gampong beureugang

belum efisien dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat,

berikut petikan wawancaranya;

“Pelayanan yang diberikan kurang efisien, terutama dalam masalah waktu.

Pelayanan yang diberikan biasanya harus memakan waktu yang lama dan

berulang-ulang” (Chairuman, Warga Gampong Beureugang)

“Menurut pengamatan kami, pemeberian pelayanan terlihat kurang efisien,

pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dalam 15 menit, bisa sampai seharian

pengerjaannya” (Yusrizal, Warga Gampong Beureugang).

Kondisi pelayanan yang tidak efisien tersebut seharusnya diimbangi dengan

adanya upaya dari aparatur pemerintah gampong untuk memperbaiki dan

meningkatkan prestasi kerja. Menanggapi hal tersebut, masing-masing informan

memberikan jawabannya melalui petikan wawancara berikut ini;

“Tidak ada upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, semuanyaberjalan biasa saja. Mungkin karena tidak ada penghargaan yang sesuai,makanya prestasi kerja tidak terlalu diperhatikan” (Zubaili, KetuaPemuda Gampong Beureugang)

“Mungkin hanya sebagian kecil yang memiliki hal tersebut, tetapihampir rata-rata tidak ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkanprestasi kerja. Hal ini bisa kita mengerti karena pelayanan pemerintahadalah sektor publik yang prestasi kerja tidak terlalu mendapatkanperhatian dari pimpinan” (Akbar Zakaria, Sekretaris GampongBeureugang)

45

Dalam hal kehadiran kerja para aparatur pemerintah gampong, Keuchik

gampong beureugang memberikan tanggapannya sebagai berikut;

“Itu yang masih sangat kurang, ada yang rajin masuk, ada juga yangjarang-jarang. Sama jugalah seperti ditempat lain, saya fikir jugademikian. Namun sebagai pimpinan saya terus memberikan pengarahankepada mereka untuk masuk kerja sesuai peraturan yang ada”(Kamarudin, Keuchik Gampong Beureugang)

“Kehadiran para pegawai kantor keuchik ini memang perluditingkatkan lag. Ada beberapa pegawai yang memang jarang-jarangdatang. Hal ini mungkin ini karena mereka mencari kesibukan diluaruntuk memperoleh penghasilan tambahan” (Ibrahim Us, Tuha PeutGampong Beureugang)

“Menurut saya tingkat kehadiran aparatur gampong masih sangatkurang, ada yang datang tepat waktu, ada juga yang terlambat bahkantidak masuk kantor sebagaimana biasanya” (Chairuman, WargaGampong Beureugang)

Hal tersebut diperkuat dengan seringnya para aparatur pemerintah gampong

datang ke kantor tidak tepat pada waktunya sesuai jam kerja yang telah

ditetapkan;

“Tidak, selama ini kehadiran aparatur pemerintah gampong masih tidak

sesuai dengan jam kerja, datang ke kantor sering telat-telat. Sehingga banyak

masyarakat yang harus menuggu dahulu kalau mau mendapatkan pelayanan”

(Rosmiati, Warga Gampong Beureugang).

“Harus diakui memang masih banyak pegawai yang datang terlambat dan

tidak tepat waktu. Namun demikian ada juga para pegawai yang datang tepat pada

waktunya” (Akbar Zakaria, Sekretaris Gampong Beureugang)

Dari beberapa keterangan di atas maka penulis mencoba untuk menarik

sebuah kesimpulan awal tentang disiplin kerja para aparatur gampong beureugang

dengan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian, berikut petikan

wawancaranya;

46

“Secara umum, masih kurang baik dan perlu diperbaiki dan ditingkatkan

agar masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada”

(Yusrizal, Warga Gampong Beureugang)

“Secara keseluruhan saya melihat bahwa disiplin kerja aparaturpemerintahan gampong di gampong beureugang ini masih kurang baikdan perlu ditingkatkan demi pelayanan kepada masyarakat yangmaksimal” (Abu Bakar, Tuha Peut Gampong Beureugang)

“Harus diakui memang disiplin kerja aparatur pemerintah gampongbeureugang ini masih sangat rendah dan perlu terus ditingkatkan lagiagar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik” (Kamarudin,Keuchik Gampong Beureugang)

4.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur pemerintah

Gampong Beureugang

Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat tentunya

harus diiringi dengan kemampuan yang baik, terutama bagi aparatur pemerintahan

gampong sebagai pelayan masyarakat. Ketika ditanyakan mengenai kemampuan

aparatur pemerintah gampong dalam memberikan pelayanan administrasi kepada

masyarakat, informan penelitian yang penulis temui memberikan tanggapannya

sebagai berikut;

“Kalau menurut saya, kemampuan aparatur pemerintah gampong yang

ada masih sangat kurang baik, hal ini terlihat dari kondisi aparatur yang tidak bisa

menguasai aplikasi komputer yang ada” (Zubaili, Ketua Pemuda Gampong

Beureugang)

“Masih sangat terbatas, terutama dalam membuat surat yang baik dan

benar, kemudian ditambah lagi dengan kemampuan mengoperasikan computer

yang masih jauh dari kata baik” (Abu Bakar, Tuha Peut Gampong Beureugang)

47

“Kemampuan para aparatur gampong saat ini memang tidak cukupbaik, sudah lumayan. Tapi dengan perkembangan zaman yang terusterjadi, hendaknya sumberdaya para aparatur gampong harus terusditingkatkan, terutama yang berhubungan dengan teknologi komputeragar pelayanan yang diberikan bisa lebih cepat dan tepat” (AkbarZakaria, Sekretaris Gampong Beureugang)

Keteladan seoarang pemimpin mereupakan sesuatu yang sangat penting

dalam menegakkan disiplin kerja aparatur pemerintah gampong. Berdasarkan hal

tersebut, para informan memberikan tanggapannya tentang keteladanan pemimpin

di kantor pemerintah gampong beureugang melalui petikan wawancara berikut

ini;

“Menurut saya, keuchik sebagai pimpinan di pemerintahan gampong ini

cukup memberikan keteladanan kepada para pegawai. Keuchik terlihat selalu

datang ke kantor kalau tidak ada halangan apapun” (Abdurrahman, Aparatur

Pemerintah Gampong)

“Menurut saya, keuchik tidak terlalu memberi keteladanan kepada para

pegawai, karena kita melihat bahwa keuchik juga sering datang terlambat dan

tidak masuk kantor. Terkadang kalau perlu tanda tangan keuchik harus di telpon

dulu” (Marzuki, Warga Gampong Beureugang)

“Kalau saya lihat, keteladanan yang diberikan oleh pimpinan terutama pak

keuchik masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi, sehingga para

pegawai bisa mengikutinya” (Yusrizal, Warga Gampong Beureugang)

Disisi lain, ketika ditanyakan mengenai bagaimana gaji atau pendapatan

yang diperoleh para aparatur pemerintah gampong beureugang, para informan

penelitian kompak memberikan tanggapannya yang selaras. Berikut petikan

wawancara penulis dengan para informan;

48

“Kalau masalah gaji atau pendapatan, itu yang memang belum sesuai.Gaji yang kami peroleh sangat belum layak dan belum mampumemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kalau bisa harus ditingkatkanlagi “(Abdurrahman, Aparatur Pemerintah Gampong)

“Masalah gaji memang selalu menjadi kedala dalam pemerintahangampong. Honor yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerahsaya rasa belum layak dan perlu ditingkatkan lagi, karena mengingatbahwa kita di gampong ini adalah ujung tombak pemerintahan yanglangsung berhadapan dengan masyarakat” (Kamarudin, KeuchikGampong Beureugang)

“Selama ini pendapatan yang dihasilkan oleh para aparatur pemerintahgampong belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,sehingga mereka terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan untukmencukupi kebutuhan sehari-hari tersebut” (Ibrahim Us, Tuha PeutGampong Beureugang)

Ketika ditanyakan mengenai keadilan atau perlakuan keuchik terhadap

para aparatur pemerintahan yang bekerja selama ini, para informan memberikan

tanggapannya sebagai berikut;

“Selama ini kami diperlakukan sama oleh pak keuchik, tidak ada yang

berbeda. Begitu juga dalam hal pendapatan, diberikan sesuai dengan pekerjaan”

(Rusdi, Aparatur Pemerintah Gampong)

“Menurut saya pak keuchik cukup bijak dalam mengambil setiapkeputusan terutama yang berhubungan dengan aparatur pemerintahgampong. Selama ini semua diperlakukan sama tidak ada anak tiri atauanak kandung” (Abdurrahman, Aparatur Pemerintah Gampong)

“Selama bertugas, terus terang saya tidak pernah membedakan parapegawai. Tidak ada yang special. Semuanya sama sebagai aparaturpemerintahan yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakatsecara maksimal” (Kamarudin, Keuchik Gampong Beureugang)

Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan

administrasi kepada masyarakat yang selama ini berlangsung, keuchik gampong

beureugang dan beberapa informan lain memberikan komentarnya;

49

“Ada, saya selalu memantau dan mengawasi setiap proses pemberian

pelayanan kepada masyarakat” (Kamarudin, Keuchik Gampong Beureugang)

“Ada, pak keuchik dan sekretaris gampong selama ini juga seringmelakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah gamponglainnya, bahkan tidak jarang pak keuchik dan sekretaris langsungterlibat dalam memberikan pelayanan” (Marzuki, Warga GampongBeureugang)

Penegakan disiplin kerja hendaknya terus dilakukan, salah satunya dengan

memberikan sanksi kepada pelanggar. Ketika ditanyakan tentang pemberian

sanksi hukuman yang tegas terhadap para aparatur pemerintah gampong yang

melanggar disiplin kerja, keuchik selaku pimpinan di gampong memberikan

jawaban. Berikut petikan wawancaranya;

“Selama ini memang belum ada sanksi berupa hukuman yang kamiberikan kepada para pegawai yang melanggar disiplin. Paling-palingsaya hanya menegur dan memberikan arahan kepada mereka untuklebih disiplin lagi dalam bekerja. Hanya sebatas itu saja” (Kamarudin,Keuchik Gampong Beureugang)

“Saya fikir belum ada sanksi yang berarti kepada para pegawai yangkurang disiplin. Kerana memang kita juga harus bisa mengerti kondisimereka. Mereka harus bekerja di tempat lain, bersawah, kerjabangunan dan lain-lain. Mereka tidak mungkin menggantungkankehidupan kalau hanya bekerja di kantor keuchik, karena memangtidak bisa menjamin dan mencukupi kebutuhan” (Abu Bakar, TuhaPeut Gampong Beureugang)

“Belum begitu maksimal, karena memang rata-rata mereka yangbekerja adalah mereka yang rela meluangkan waktunya untukmembantu gampong, ibaratnya seperti relawan, gaji pun tidak sesuai.Kalau kita beri hukuman yang keras, nanti justru tidak ada lagi yangbekerja” (Akbar Zakaria, Sekretaris Gampong Beureugang)

“Selama ini saya melihat tidak ada sanksi hukuman apapun yangdiberikan oleh pimpinan digampong terhadap para pegawai yang tidakdisiplin. Semuanya dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi” (Rosmiati,Warga Gampong Beureugang)

50

Hal berbeda muncul ketika ditanyakan tentang hubungan antara sesama

pegawai pada kantor pemerintahan gampong beureugang, para informan satu

suara dalam menanggapi hal tersebut, berikut petikan wawancaranya;

“Sepengetahuan saya hubungan diantara sesama pegawai yang berjadisini cukup baik, tidak ada pertengkaran ataupun pertentangandiantara sesama. Semuanya sudah seperti keluarga sendiri karenasetiap hari bertemu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalaupun ada perselisihan yang kecil itu saya fikir hal yang biasa dalamkehidupan dan bisa langsung diredam, ibarat sendok dan piring, pastiberbunyi kalau ketemu” (Kamarudin, Keuchik Gampong Beureugang)

“Hubungan kami diantara sesama para pegawai cukup baik, tidak ada

masalah apapun. Saling bercerita, berbagi dan bercengkrama itu yang selalu

kami lakukan” (Rusdi, Aparatur Pemerintah Gampong)

“Kalau saya melihat selama ini hubungan dianatara sesama pegawai

maupun antara pegawai dan pak keuchik baik-baik saja. Semua berjalan

dengan normal. Tidak ada pertengkaran yang terjadi” (Rosmiati, Warga

Gampong Beureugang)

Ketika ditanyakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya

disiplin kerja para aparatur pemerintah gampong beureugang dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada masyarakat, para informan memberikan

tanggapannya sebagai berikut;

“Menurut hemat saya, ada beberapa faktor yang menyebabkanrendahnya disiplin kerja aparatur pemerintah gampong dalammemberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sepertirendahnya honor yang diterima para pegawai, karena kebanyakanmereka yang bekerja di kantor keuchik adalah para pegawai bakti atauhonorer” (Kamarudin, Keuchik Gampong Beureugang)

“Seperti kita ketahui bersama bahwa kebanyakan aparatur pemerintahgampongyang selama ini bekerja statusnya masih pegawai honoreratau bakti, belum ada kejelasan tentang nasib mereka yang masihhonor itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, itu saya fikir

51

salah satu penyebabnya” (Akbar Zakaria, Sekretaris GampongBeureugang)

“Saya fikir mungkin honor yang terlalu rendah membuat para aparatur

gampong tidak bekerja sebagaimana mestinya, kurang bergairah dan kurang

teratur dalam bekerja” (Ibrahim Us, Tuha Peut Gampong Beureugang)

“Mungkin kurangnya penghargaan yang diberikan dari pimpinandaerah terhadap mereka yang bekerja memberikan pelayanan digampong, sehingga tidak ada upaya-upaya untuk memaksimalkanpelayanan kepada masyarakat” (Ruswan, Warga GampongBeureugang)

“Terus terang, pendapatan yang masih sangat rendah berpengaruhterhadapat kinerja para aparatur gampong. Selain itu, belum adanyakejelasan tentang nasib kami untuk diangkat menjadi PNS jugamenjadi penyebab. Kami perlu mencari pekerjaan lain diluar kantorkeuchik untuk memcukupi kebutuhan hidup sehari-hari” (Rusdi,Aparatur Pemerintah Gampong)

4.3. Pembahasan

Sebagai unsur utama sumber daya manusia dalam pelayanan publik

aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok aparatur yang mampu

memainkan peranan tersebut adalah aparatur pemerintahan yang mempunyai

kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik

serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada

negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya

sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan

bangsa. Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki

oleh aparatur negara sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Namun

52

ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparatur pemerintahan secara

umum masih tergolong rendah.

4.3.1. Kedisiplinan Kerja Aparatur Pemerintah Gampong Beureugang

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan

penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya aparatur

pemerintah gampong sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, mendorong pemerintah untuk

kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya

dilakukan perbaikan mutu pelayanan terhadap rakyatnya. Perbaikan pelayanan

pemerintah ini, tidak saja ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia

usaha nasional dan meningkatkan daya tarik arus investasi ke Indonesia karena

kredibilitas dan akuntabilitas pemerintahan yang meningkat, namun sudah

merupakan kuwajiban pemerintah dalam penyediaan pelayanan yang berkualitas,

yang merupakan bagian dari good governance, demokratisasi dan transparansi.

Penyedian pelayanan publik yang berkuwalitas merupakan salah satu alat untuk

mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun akibat

krisis global yang menerpa kita. Menurut Singodimedjo (2002:53) Disiplin adalah

sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memahami dan mentaati norma-

norma peraturan yang berlaku disekitanya.

Menurut Siagian (2008:58), bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada

suasana-suasana sebagai berikut: tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap

pencapaian tujuan perusahaan/organisasi, tingginya semangat dan gairah kerja dan

inisiatif para pegawai dalam melakukan pekerjaan, besarnya rasa tanggung jawab

para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berkembangnya

53

rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan pegawai, meningkatkan

efisiensi dan prestasi kerja pegawai. Sedangkan disisi lain, Moekijat (2005:76)

menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji disiplin kerja

pegawai adalah ketaatan terhadap peraturan, kepatuhan terhadap perintah

kedinasan, ketaatan terhadap jam kerja, kepatuhan berpakaian seragam, kepatuhan

dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, bekerja sesuai

prosedur. Beberapa aspek yang disampaikan oleh para ahli tesebut menjadi

indikator bagi penulis dalam melakukan penilaian terhadap disiplin kerja aparatur

pemerintah gampong beureugang.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Gampong Beureugang

Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, terlihat bahwa pelayanan

administrasi kepada masyarakat telah berjalan dengan lancar. Dalam

pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang biasanya datang dari

pihak internal pemerintah gampong seperti alat kelengkapan kantor yang rusak,

keterlambatan para aparatur gampong dan lain-lain. Namun demikian, kendala

yang dihadapi tersebut masih bisa di atasi dan tidak sampai menghentikan proses

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gampong. Masalah keterlambatan

dalam pemberian pelayanan, para aparatur gampong melalui keuchik memang

mengakui hal tersebut. Kondisi ini sangat berkaitan dengan kepatuhan dan

ketaatan para aparatur pemerintah gampong terhadap peraturan yang berlaku. Dari

hasil penelitian penulis menemukan bahwa, secara umum para aparatur

pemerintah gampong beureugang tidak patuh dan taat terhadap peraturan yang ada

54

seperti jam masuk dan pulang kantor dan pakaian dinas yang sering tidak

digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada,

ketertiban dan keteraturan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada

masyarakat juga menjadi hal penting yang harus selalu diperhatikan demi

terciptanya tertib administrasi pelayanan publik. Pelayanan administrasi yang

diberikan oleh aparatur pemerintah gampong beureugang selama ini masih belum

teratur dan tertib. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya pembagian tugas

yang jelas dalam memberikan pelayanan dan masih adanya prinsip kedekatan

emosional dalam memberikan pelayanan, yang kenal atau dekat dengan aparatur

pemerintah gampong maka akan lebih didahulukan pemberian pelayanannya.

Kondisi inilah yang membuat pelayanan administrasi di gampong

beureugang tidak tertib dan teratur. Suasana pelayanan yang tidak tertib dan tidak

teratur oleh aparatur pemerintah Gampong Beureugang di atas tentunya akan

sangat merugikan masyarakat sebagai pihak yang memerlukan pelayanan

maksimal dari aparatur pemerintah gampong. Hal tersebut ditambah lagi dengan

kurangnya kepedulian aparatur pemerintah gampong beureugang dalam

pencapaian pelayanan yang baik.

Selain itu, dalam penelitian yang penulis lakukan juga ditemukan fakta

bahwa sebagian besar para aparatur pemerintah Gampong Beureugang tidak

memiliki semangat yang baik atau kurang bergairah dalam memberikan pelayanan

administrasi kepada masyarakat. Hanya berberapa orang yang terlihat masih

bersemangat, terutama bagi mereka yang masih berusia muda. Perlu adanya

pemeberian motivasi lebih kepada pegawai baik secara mroril maupun materil

55

agar pelayanan masyarakat di Gampong Beureugang dapat diberikan secara

maksimal. Hal tersebut ditambah lagi dengan tidak adanya inisiatif dari aparatur

pemerintah gampong beureugang dalam memberikan pelayanan yang efektif dan

efisien kepada masyarakat serta kurangnya rasa tanggung jawab para aparatur

pemerintah gampong terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini

berbanding terbalik dengan tingkat solidaritas aparatur pemerintah dan

masyarakat gampong beureugang yang terlihat sangat tinggi atau baik.

Dengan melihat konsep tentang pelayanan publik yang telah diuraikan

pada bagian sebelumnya, bahwa pelayanan publik adalah suatu usaha yang

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat atau kelompok yang

dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa

efektivitas dan efisiensi pelayanan aparat adalah tercapainya suatu tujuan yang

dilakukan oleh aparat dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan fakta bahwa aparatur

pemerintah Gampong Beureugang belum efisien dalam memberikan pelayanan

administrasi kepada masyarakat.

Kondisi pelayanan yang tidak efisien tersebut ditambah lagi dengan tidak

adanya upaya dari aparatur pemerintah gampong untuk memperbaiki dan

meningkatkan prestasi kerja terutama dalam memberikan pelayanan, justru yang

terlihat selama ini adalah tingkat kehadiran aparatur pemerintah Gampong

Beureugang sangat rendah dan tidak tepat waktu. Dari penjelasan di atas, kita

melihat terdapat keterkaitan antara teori yang disampaikan oleh para ahli dengan

kondisi di Gampong Beureugang yaitu tidak terpenuhinya indikator-indikator

56

tingkat kedisiplinan yang seharusnya dimiliki aparatur/pegawai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka secara keseluruhan dapat kita

katakan bahwa disipilin kerja para aparatur pemerintah gampong dalam

memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat masih sangat rendah dan

perlu terus ditingkatkan.

4.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur

pemerintah Gampong Beureugang

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pernerintah dewasa ini

masih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas

yang diharapkan masyarakat dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat

masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara

langsung maupun melalui media massa sehingga menimbulkan citra yang kurang

baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah

melayani masyarakat maka pernerintah perlu terus berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan.

Disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh

setiap aparatur pemerintah dalam menunjang keberhasilan dalam bidang

pelayanan, disamping harus memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang

tinggi di bidangnya dan kemampuan yang memadai. Hal ini berarti pula bahwa

setiap pegawai harus menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya, diikuti

dengan semangat dan moral kerja yang tinggi.

Penerapan disiplin harus dimulai dari stiap diri pribadi secara sadar dan

ikhlas, berusaha mematuhi semua ketentuan bukan karena adanya perintah dan

57

ancaman sangsi, tetapi semua itu dilaksamakan atas kesadaran diri sendiri dengan

penuh rasa tanggung jawab. Jika disiplin diri pribadi telah dapat ditumbuhkan,

tentu akan mendorong terciptanya disiplin dalam hidup berkeluarga,

bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara.

Malayu S.P. Hasibuan (1994: 214) menyebutkan banyak faktor yang

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya tujuan

dan kemampuan aparatur/pegawai, teladan pimpinan, balas jasa (gaji dan

kesejahteraan), keadilan, waskat (pengawasan melekat), sanksi/hukuman,

ketegasan, hubungan kemanusiaan. Beberapa aspek yang disampaikan oleh

Malayu S.P. Hasibuan ini menjadi konsep teori atau indikator-indikator dalam

memahami dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disiplin kerja

aparatur pemerintah gampong beureugang.

Dalam penegakan disiplin kerja para aparatur pemerintahan gampong

beureugang, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga aparatur

pemerintahan Gampong Beureugang kurang disiplin dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat seperti yang dipaparkan di atas. Dari hasil

penelitian yang penulis lakukan dilapangan ditemukan fakta bahwa dari faktor-

faktor yang disampaikan oleh Malayu S.P. Hasibuan ada beberapa faktor yang

menyebabkan kurang disiplinnya para aparatur pemerintah Gampong Beureugang

dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat

Pertama, kemampuan kerja dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kemampuan para aparatur pemerintah

gampong beureugang dalam mengoperasikan komputer. Dengan perkembangan

zaman yang begitu cepat, komputer memang telah menjadi sebuah media yang

58

sangat diperlukan dalam rangka mempermudah pekerjaan. Dengan komputer

idealnya pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Seperti yang

kita ketahui bersama bahwa dari hasil penelitian dilapangan, ditemukan fakta

bahwa secara keseluruhan para aparatur pemerintah Gampong Beureugang belum

menguasai teknologi komputer. Ketidak mampuan para aparatur dalam menguasai

komputer, membuat para aparatur terkesan menghindari pekerjaan atau tugas-

tugas yang diberikan dengan tidak hadir atau datang terlambat ke kantor. Kondisi

inilah yang membuat menurunnya disiplin kerja para aparatu pemerintah

gampong beureugang.

Kedua, faktor gaji atau honor yang diterima oleh aparatur pemerintah

gampong beureugang. Secara keseluruhan gaji yang diterima oleh para aparatur

pemerintah gampong beureugang selama ini tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup para aparatur pemerintah Gampong Beureugang, sehingga

mereka berupaya untuk mecari pekerjaan tambahan seperti bersawah, berkebun,

bertukang dan lain-lain. Kondisi ini membuat pelayanan kepada masyarakat

sering terbengkalai atau terhambat karena kesibukan para aparatur pemrintah

gampong. Hal tersebut ditambah lagi dengan belum adanya kejelasan bagi para

aparatur pemrintah gampong yang bekerja untuk diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Kita ketahui bersama bahwa hampir keseluruhan para

aparatur pemerintah gampong yang bekerja di Gampong Beureugang bukanlah

pegawai negeri, tetapi pegawai honorer atau bakti yang mengabdi kepada

gampong. Kondisi gaji yang tidak memadai dan tidak adanya kejelasan tentang

pengangkatan para paratur gampong sebagai pegawai negeri membuat semangat

59

atau motivasi aparatur pemerintah gampong dalam memberikan pelayanan

administrasi menjadi berkurang.

Ketiga, tidak adanya hukuman atau sanksi yang tegas dari pimpinan

gampong terhadap para aparatur pemerintah gampong yang tidak disiplin. Selama

ini memang keuchik selaku pemimpin pemerintahan gampong belum pernah

memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melakukan tindakan tidak

disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini tindakan

yang dilakukan keuchik selaku pimpinan hanyalah berupa peringatan dan

pengarahan untuk melaksanakan disiplin kerja. Pimpinan di Gampong

Beureugang juga sangat memahami kondisi pendapatan para aparatur

gampongnya sehingga mereka harus mencari pekerjaan lain sebagai tambahan

untuk memenuhi kebutuhan hidup.

60

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Untuk memenuhi tuntutan pelayanan administrasi yang prima, aparatur

pemerintah Gampong Beureugang dituntut untuk memiliki displin kerja yang baik

terutama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, memiliki sistem kerja

dan prosedur pelayanan yang transparan, terpadu, responsive dan adaptif terhadap

setiap perubahan. Namun demikian, sampai saat ini kondisi tersebut belum terlihat

di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan

beberapa hal, sebagai berikut:

5.1.1. Disipli kerja para aparatur pemerintah Gampong Beureugang Kecamatan

Kaway XVI masih sangat rendah. Pelayanan administrasi yang selama ini

diberikan oleh aparatur pemerintah Gampong Beureugang terlihat masih

belum lancar dan maksimal, tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan

disiplin kerja para aparatur gampong dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Masih terlihat pegawai yang datang terlambat, tidak teratur

dalam bekerja, berpakaian tidak rapi, tidak memiliki tanggungjawab yang

tinggi terhadap pekerjaan dan lain-lain sehingga masyarakat tidak

mendapatkan pelayanan yang baik sebagaimana mestinya.

5.1.2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak disiplinnya para

aparatur pemerintah Gampong Beureugang dalam memberikan pelayanan

administrasi kepada masyarakat, seperti kurangnya kemampuan dari para

aparatur pemerintahan gampong dalam menyelesaikan tugas-tugas

61

pelayanan, terutama dalam hal mengoperasikan komputer yang memang

telah menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Selain itu, faktor gaji

atau honor yang diterima para aparatur pemerintah gampong selama ini

juga tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta

ditambah lagi dengan tidak adanya kejelasan dari pemerintah daerah

tentang pengangkatan para aparatur pemerintah gampong sebagai pegawai

negeri sipil sehingga menyebabkan kurangnya motivasi dan disiplin kerja

para aparatur Gampong Beureugang. Kondisi tersebut diperkuat dengan

tidak adanya tindakan tegas dari pimpinan pemerintah gampong terhadap

para aparatur pemerintah gampong yang melakukan tindakan indisipliner

dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan pada uraian di atas, jelas bahwa upaya pembinaaan disiplin

kerja harus terus menerus dilakukan agar pelayanan administrasi kepada

masyarakat dapat dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,

melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran atau

rekomendasi yang kiranya dapat digunakan untuk perbaikan disiplin kerja

aparatur pemerintah gampong di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintah gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

terutama dalam hal penguasaan teknologi komputer sehingga para aparatur

pemerintah gampong dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan baik.

62

2. Mengingat tugas aparatur pemerintahan gampong yang begitu vital dalam

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di gampong, maka

perlu adanya perbaikan atau peningkatan gaji atau honor para aparatur

pemerintahan.

3. Kepada pihak pemerintah daerah, diharapkan segera memberikan

kejelasan tentang pengangkatan para aparatur pemerintah gampong yang

selama ini bekerja ntuk menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan

pemerintah Aceh Barat, sehingga dapat memberikan motivasi kepada para

aparatur pemerintah gampong dalam memberikan pelayanan administrasi

kepada masyarakat.

4. Bagi pimpinan atau keuchik gampong beureugang hendaknya lebih

bersikap tegas terhadap bawahannya yaitu dengan memberikan sanksi

kepada para aparatur pemerintah gampong yang melakukan tindakan

indisipliner, sehingga para aparatur pemerintah gampong beureugang

dapat menerapkan disiplin kerja sebagaimana mestinya.

63

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Gaspersz, Vincent, 2002. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa (terjemahan),

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamdi, Mukhlis, 1999. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah. Makalah pada

likakarya pengembangan kemampuan pemda TK II, Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar danKunci Keberhasilan. Jakarta: Haji Masagung.

Lexy,J Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya

Mardalis. 2003, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi

Aksara,

Moekijat, 2005, Manajemen Kepegawaian, Penerbit Alumni, Bandung.

Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, 2004. Metodologi Penelitian, Jakarta:

Bumi Aksara

Ndara, Taliziduhu,. 2000. Ilmu Pemerintahan Jilid I – IV. Jakarta: Institut Ilmu

Pemerintahan.

......., 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid 2, Jakarta : PT. Rineka

Cipta

Nitisemito, 2001. Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Pamudji, S. 1992. Kepemeimpinan pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Bumi

Aksara

Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi

Etika dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

64

Sugiyono. 2006, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi

Aksara

Singodimedjo, Markum, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit

SMMA, Surabaya.

Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama, Cetakan

Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta.

Thoha, Miftah1996, Perilaku Organisasi-Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta

: PT. Raja Grafindo.

Tjiptono, Fandy. 1996. Total Quality Management, Yogyakarta : Andi Ofset.