pendidikan kewarganegaraan "asas kewarganegaraan"

28
Asas Kewarganegaraan XI MIA 1 Pendidikan Kewarganegaraan

Upload: dedi-saputra

Post on 19-Jul-2015

3.743 views

Category:

Education


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Asas Kewarganegaraan XI MIA 1

Pendidikan Kewarganegaraan

Page 2: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Asas Kewarganegaraan adalah dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknyaseseorang dalam golongan warga Negara dari suatu Negara tertentu. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara suatu negara haruslah melaluiketentuan-ketentuan dari suatu negara. Ketentuan inilah yang menjadi asas atau pedomandalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dankewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya. Dalam penentuankewarganegaraan ada 2 (dua) asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkankelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam asas kewarganegaraanyang berdasarkan kelahiran ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang digunakan, yaitu iussoli (tempat kelahiran) ius sanguinis (keturunan). Sedangkan dari asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu asas kesatuan hukum dan asaspersamaan derajat.

A. Pengertian

Page 3: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

B. Pembagian Asas Kewarganegaraanssss

Asas Kewarganegaraan

2.Perkawinan

3. Umum

4. Khusus

1. Kelahiran

Page 4: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

1. Berdasarkan Kelahiran

Page 5: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Ius soli (asas kelahiran) berasal dari latin ius yang berartihukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah.Jadi, ius soli adalah penentuanstatus kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerahkelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negaradimana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asaskewarganegaran ini, yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Dominika, Ekuador, El Savador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venuzuela, dan lain-lain.

a). Ius Soli

Page 6: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Ius sanguinis (asas keturunan) juga berasal dari bahasa latin, ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atauketurunan.Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraanyang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorangmendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memilikikewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dariorang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara China, Bulgaria, Belgia, Replublik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jepang, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Libanon, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Serbia, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, dan Ukraina.

b). Ius Sanguinis

Page 7: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

setiap negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda-beda, contoh di negaraJepang yang hanya menerapkan asas kewarganegaraan bedasarkan tempat kelahiran (iussoli), negara kita Indonesia menganut kedua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan iussanguinis.Berdasarkan hal di atas ada tiga permasalahan kewarganegaraan, yaitu

apatride

bipatride

multipatride

Page 8: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Apatride merupakan istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewaganegaraan. Hal ini disebabkan ada seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkantempat kelahiran (ius soli), namun ia lahir di negara yang menganut asas yang berdasarkandarah keturunan (ius sanguinis). Misalkan, ada seseorang yang orang tuanya adalah warganegara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun ia dilahirkan di negaraJepang yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), maka kedua negara, baik negara asalnya, maupun negara ia dilahirkan menolaknya untukmenjadi warga negaranya.

1. Apatride

Page 9: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Bipatride adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewargaegaraan ganda(rangkap), atau memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika ada seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkantempat kelahiran (ius soli). Contoh, ada seseorang yang kedua orang tuanya tinggal di negaraJepang yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Waktu itu ia belum lahir, dankedua orang tuanya pergi ke negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, dania pun dilahirkan di negara Brazil, maka ia mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negaratersebut.

2. Bipatride

Page 10: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Multipatride merupakan suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari duakewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerahperbatasan antara dua negara atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memilikikewarganegaraan yang berbeda. Misalkan, seseorang yang ayahnya berkewarganegaraanChina yang menganut asas ius sanguinis dan ibunya berkewarganegaraan India yang jugamenganut asas ius sanguinis, namun ia di lahirkan di Kamboja yang menganut asas ius soli. Jadi, ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara ayahnya, dari negara ibunya, dan negaraia dilahirkan.

3. Multipatride

Page 11: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Perkawinan

Persamaan derajat

Persamaan Hukum

2. Berdasarkan Perkawinan

Page 12: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Asas kesatuan atau kesamaan hukum itu berdasarkan padaparadigma bahwa suami-isteri ataupun ikatan keluarga merupakan intimasyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dantidak terpecah.Jadi, suami-isteri atau keluarga yang baik dalammenyelenggarakan kehidupan bermasyakatnya harus mencerminkanadanya suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk merealisasikan terciptanyakesatuan dalam keluarga atau suami-isteri, maka semuanya harustunduk pada hukum yang sama. Dengan kebersamaan tersebut sehinggamasing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggukeutuhan dan kesejahteraan keluarga.

a). Kesamaan Hukum

Page 13: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Asas persamaan derajat menyebutkan bahwa suatu perkawinantidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.Jadi, baik suami maupun isteri tetap dangankewarganegaraan aslinya, sama seperti sebelum mereka dikaitkan olehpernikahan dan keduanya memiliki hak untuk memilih kewarganegaraanyang dianutnya. Selain itu, dalam hukum negara juga mengatur tentangasas warga negara, yaitu pada UU Nomor 12 Tahun 2006. Hukum negaratersebut membagi asas kewarganegaraan juga menjadi dua asas ataupedoman, yaitu (1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asaskewarganegaraan khusus

b). Kesamaan Derajat

Page 14: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Umum

Ius Sanguinis

Kewarganegaraan Tunggal

Kewarganegaraan Ganda

Ius Soli

3. Asas Kewarganegaraan Umum Atau Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006

Page 15: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Asas kelahiran (ius soli) dan asas keturunan (ius sanguinis) mempunyai pengertian yang sama dengan yang telah diterangkan di atas tadi. Sedangkan

asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraanbagi setiap orang.Jadi, setiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan, tidak bisamemiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu.

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukankewarganegaraan ganda (lebih dari satu kewarganegraan) bagi anak-anak sesui denganketentuan yang diatur dalam UU.Jadi, kewarganegraan ini hanya bisa dimiliki ketika masihanak-anak dan setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia harusmemilih atau menentukan salah satu kewarganegaraannya.

Jadi, sebagai seorang warga negara tidak boleh memiliki lebih dari satukewarganegaraan dan jika seseorang berhak mendapatkan status kewarganegaraan karenakelahiran dan keturunan sekaligus, maka ia harus memilih salah satu diantaranya ketika iasudah berumur 18 tahun.

Page 16: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dua/atau berdasarkan perjanjianPemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.

5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidakmempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikankewarganegaraan kepada anak tersebut.

6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dariperkawinan yang sah dan ayahnya WNI.

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.

Page 17: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA sebagai anaknya danpengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

9. Anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas ststuskewarganegaraan ayah dan ibunya.

10. Anak yang bearu lahir yang ditemukan di wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya tidakdiketahui.

11. Anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyaikewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karenaketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraankepadas anak yang bersangkutan.

13. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah danmenyatakan jannji setia.

Page 18: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan priaWNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akanberkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anaktersebut harus menentukan pilihannya, dan pernyataan untuk memilih tersebut harusdisampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan perkembangan baru yang positifbagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun perlu di telaah, apakah pemberian duakewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari atau tidak, karena bagaimanapun memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada dua yurisdiksi, dan apabila dikaji dari segi hukum perdata internasional kewarganegaraan ganda memilikipotensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asasnasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bilaketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan makatidak ada masalah, namun bagaimana bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negarayang mana, dan bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum padaketentuan negara yang lain.

Page 19: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Contoh negara yang menerapkan asas ius soli adalah Amerika Serikat, sedangkan yang menerapkan asas ius sanguinis adalah Cina. Seorang warga negara Cina melahirkan anak di Amerika Serikat, menurut asas yang dianut oleh masing-masing negara tersebut memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Amerika Serikat dan warga negara Cina. Sebaliknyawarga negara Amerika Serikat yang melahirkan seorang anak di Cina menurut asas tersebuttidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Untuk mengatasi kesulitan tersebut diatasdiadakan perundingan dengan negara lain. oleh karena itu, untuk menentukanpewarganegaraan seseorang terdapat 2 macam stelsel, yaitu :

stelsel pasif

stelsel aktif.

Page 20: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Stelsel pasif adalah semua penduduk diakui sebagai warga negara, kecuali dia menyatakanmenolak menjadi warga negara atau hak repudiasi.

Stelsel aktif adalah untuk menjadi warga negara, seseorang harus menggunakan hak-hakopsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara

Pelaksanaan kedua stelsel tersebut mengakibatkanberlakunya dua konsekuensi hukum, yaitu hak opsi dan hak repurdiasi. Pengertian haak opsi adalah hak untuk memilih suatukewarganegaraan ( dalam stelsel aktif). Sedangkan pengertian hak repurdiasi adalah hak untukmenolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Page 21: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

4. Asas Kewarganegaraan Khusus

KhususPublisitas

Kepentingan Sosial

Perlindungan Hukum

Persamaan di dalamHukum dan

Pemerintahan

KeterbukaanPengakukan Dan pEnghromatan Terhadap HAM

Non-Deskriminatif

Persamaan di dalamHukum dan

Pemerintahan

Page 22: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

1. Asas Kepentingan Nasional

Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingannasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.

2. Asas Perlidungan Maksimum

Adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepadasetiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4. Asas Kebenaran Substantif

Adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapijuga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkankebenarannya.

Page 23: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

5. Asas Non-Diskriminatif

Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, danmemuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM

Adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang menetukan bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harusdilakukan secara terbuka.

8. Asas Publisitas

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangankewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

Page 24: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

pada asas kewarganegaraan khusus ini lebih membahas atau mengaturberdasarkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya dalam hal hakdan kewajiban diantara keduanya, seperti menjaga kedaulatan negara, menjamin hakasasi manusia, dan sebagainya.

Berkaitan dengan status istri dalam perkawinan campuran, maka terdapat dua asas:

Asas mengikuti

Asas persamamerataan

Page 25: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

maka suami/istri mengikuti suami/istri baik pada waktu perkawinanberlangsung, kemudian setelah perkawinan berjalan. Pasal 26 UU Kewarganegaraan menyatakan, Ayat (1) perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki – laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jikamenurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikutikewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ayat (2) Laki – lakiwarga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asingkehilangan kewarganegaraanya RI jika menurut hukum asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibatperkawinan tersebut.

Asas Mengikuti

Page 26: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Menurut asas ini, bahwasanya perkawinan tidak mempengaruhi samasekali kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka (suami atau istri) bebasmenentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudahmenjadi suami istri.Ketentuan ini di atur dalam pasal 26 ayat (3) UU kewarganegaraan , bahwaperempuan atau laki – laki WNI yang menikah dengan WNA tetap menjadi WNI jika yang bersangkutan memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI. Adapunmekanismenya dengan, yaitu dengan jalan mengajukan surat pernyataanmengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecualipengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda

Asas Pemerataan

Page 27: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

a. UUD 1945 pasal 26

b. Undang-Undang No.3 Tahun 1946

c. Hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar

d. Undang-Undang No.62 Tahun 1958

e. Undang-Undang No.3 Tahun 1976

f. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006

Undang-Undang Yang Mengatur Kewarganegaraan

Page 28: Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"

Warga Negara adalah orang-orang yang menjadi bagian darisuatu penduduk yang menjadi unsur Negara .Setiap negara berdaulatberwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalammenentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asaskewarganegaraan berdasarkan kelahiran, asas kewaraganegaraanberdasarkan perkawinan dan Asas kewarganegaraan berdasarkannaturalisasi. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina danmelaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak-hak dankewajiban warganegara diatur oleh Undang-Undang pasal 27 ayat 1 dan2, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 dan 31.

Kesimpulan