Penegakan Disiplin Pegawai

Kementerian Kesehatan

sebagai Upaya

Mewujudkan ASN yang Lebih

Profesional

http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Yogyakarta, 25 April 2019

Profesionalitas ASN

Time Frame Peraturan

PP N0. 53 / 2010

Disiplin PNS

PP No. 49 / 2018

Manajemen PPPK

PP No. 32 / 1979

Pemberhentian PNS

UU No. 5 / 2014

UU Aparatur Sipil

Negara (ASN)

201720142010199919801979

UU No 8 / 1974

Pokok-Pokok

Kepegawaian

1974

PP No. 30 / 1980

Peraturan Disiplin PNS

UU No. 43 / 1999

Perubahan UU NO. 8 / 1974

PP N0. 11 / 2017

Manajemen PNS

2018

PROBLEM PROFESIONALITAS ASN

LAMBATNYA KINERJA

BANYAKNYA

PELANGGARAN DISIPLIN

RENDAHNYA KOMPETENSI

KURANGNYA INTEGRITAS Dis In

Ki Ko

Data hukuman disiplin

menjadi sumber untuk

mengukur indikator

disiplin dalam Indeks

Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN

Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,

kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan

PROFESIONAL

ASN

DISIPLIN

KINERJA

KOMPETENSI

KUALIFIKASI

(Berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)

Disiplin menggambarkan kesanggupan seorang

pegawai untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan

Apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

hukuman disiplin yang secara langsung maupun

tidak langsung berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas jabatan

Disiplin diukur dari indikator riwayat pegawai

yang meliputi :

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan

Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan,

sedang, berat)

DISIPLIN

Penegakan Disiplin ASN

Untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional,

diperlukan peningkatan disiplin pegawai

Penegakan disiplin merupakan langkah atau tindakan bersifat

represif yang dilakukan dalam hal telah terjadi pelanggaran

disiplin

Penegakan disiplin memberikan efek jera baik bagi pelanggar maupun

pegawai lainnya sehingga berkontribusi pada peningkatan disiplin dan

pencegahan terulangnya pelanggaran, disamping upaya lainnya yang

bersifat non-represif

PP No. 49

Th 2018

PP No. 53

Th 2010

PNS yang tidak menaati ketentuan

tentang kewajiban dan larangan

dijatuhi hukuman disiplin (Ps 5)

PP No. 53 Th 2010

ttg Disiplin PNS

PPPK yang melakukan

pelanggaran disiplin dijatuhi

hukuman disiplin (Ps 51 ay 3)

PP No. 49 Th 2018

ttg Manajemen PPPK

Penegakan Disiplin PNS & PPPK

DISIPLIN PNSDISIPLIN PNS : KESANGGUPAN PNS UTK

MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI

LARANGAN YANG DITENTUKAN DLM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YG

APABILA TDK DITAATI ATAU DILANGGAR

DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP

UCAPAN, TULISAN,ATAU PERBUATAN PNS YG

TIDAK MENAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU

MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN

DISIPLIN PNS, BAIK YANG DILAKUKAN DI

DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA

GRAFIK PELANGGARAN DISPLIN PNS

GRAFIK JENIS HUKDIS 2016 - 2018

Pelanggaran Jam Kerja(PP 53/2010 Pasal 3 angka 11)

Tahun

Jenis Hukuman Disiplin

TOTALPDHTAPS

CPNS

PDHTAPS

PNS

Pindah

& Turun

Jabatan

TP selama

3 tahun

TP selama

1 tahun

2016 1 38 0 4 1 44

2017 5 16 1 6 2 30

2018 0 24 0 4 0 28

GRAFIK HUKDIS PER UNIT UTAMA

Analisa Permasalahan

• Pelanggaran disiplin yang paling sering terjadi pada tahun 2016-2018 adalahpelanggaran terhadap kewajiban jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

• Dari seluruh pelanggaran jam kerja, hukuman disiplin yang paling banyakdikenakan adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri, yang mungkin terjadi karena adanya pembiaran atau tidak dilakukanpembinaan.

• Usulan penjatuhan hukuman disiplin paling banyak berasal dari lingkunganDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Terkait hal ini terdapat beberapakemungkinan :

Ditjen Pelayanan Kesehatan memiliki jumlah terbesar UPT (57 termasukDirektorat) dan pegawai (32.824 orang)

Proses administrasi disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut sudahberjalan dengan baik

Ketaatan terhadap disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut rendah

Analisa Permasalahan

• Pada tahun 2018 tidak ada permasalahan yang masuk dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat. Terkait hal ini terdapat beberapa kemungkinan :

Pembinaan di unit utama / satuan kerja tersebut sudah berjalan dengan baik

Proses administrasi disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut belum berjalan dengan baik

Ketaatan terhadap disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut tinggi

• Permasalahan :

Kurangnya pemahaman pegawai atas pelanggaran disiplin dan konsekuensinya

Pembinaan dan pengusulan penjatuhan hukuman disiplin belum dilakukan oleh setiap satuan

kerja karena :

• belum optimalnya peran pimpinan/atasan langsung dalam melakukan pembinaan dan

menindaklanjuti pelanggaran disiplin

• Kurangnya pemahaman pengelola kepegawaian atas mekanisme dan prosedur penegakan

disiplin

Ropeg tidak memiliki data hukuman disiplin ringan sampai dengan sedang yang kewenangannya

berada di unit utama / satuan kerja.

• Kesimpulan : sosialisasi belum optimal dan monev belum berjalan.

KEWENANGAN DALAM

PENEGAKAN DISIPLIN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

ATASAN LANGSUNG

ATASAN

LANGSUNG

Atasan langsung

mempunyai

kewajiban untuk

melakukan

pemanggilan

kepada PNS yang

diduga melakukan

pelanggaran

PEMANGGILAN

Atasan langsung

berkewajiban

melakukan

pemeriksaan

kepada PNS yang

diduga melakukan

pelanggaran

disiplin

PEMERIKSAAN

Atasan Langsung

menjatuhkan

hukuman disiplin

sesuai dengan

kewenangannya

MENGHUKUM

Atasan langsung

menyampaikan ke

wenangan penjatu

han hukuman disip

lin kepada pejabat

yang berwenang

menghukum

MELAPORKAN

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepadanya

dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya

Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan

TATA CARA PEMANGGILAN

Content Content Content Content

PNS YG DIDUGA

MELANGGAR

DISIPLIN

PEMANGGILAN I

SECARA TERTULIS O/

ATASAN LANGSUNG

HADIR TDK HADIR

PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I

HADIR

PEMERIKSAANPENJATUHAN HD O/

PJBW BERDASRKAN

ALAT BUKTI &

KETERANGAN YG ADA

TDK HADIR

7

HARI

KERJA

7

HARI

KERJA

MEKANISME PEMERIKSAAN

DILAKUKAN SECARA TERTUTUP

PNS DIDUGA

MELANGGAR

DISIPLIN

PEMERIKSAAN

DILAKUKAN OLEH

ATASAN

LANGSUNG / TIM

PEMERIKSA

Tujuan Pemeriksaan :

1. Benar atau tidak PNS tersebut melakukan

pelanggaran disiplin

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau

menyebabkan PNS tsb melakukan pelanggaran

disiplin

3. Menegetahui dampak dan akibat dari

pelanggaran disiplin tersebut

Kewajiban PNS :

1. Wajib menjawab semua pertanyaan

2. Jika tidak menjawab, PNS tersebut dianggap

mengakui pelanggaran disiplin

Apabila PNS yang diperiksa mempersulit

pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan

untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan

bukti-bukti yang ada

BAP

(Berita Acara Pemeriksaan)

HASIL PEMERIKSAAN HARUS DITUANGKAN DALAM BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN

1. Harus di tandatangani oleh Atasan langsung / Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa

2. Jika menurut pendapat PNS isi BAP tidak sesuai, pemeriksa wajib memperbaikinya.

3. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP , maka BAP tersebut cukup

ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan,

bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP.

4. BAP tersebut sah dan tetap dijadikan dasar penjatuhan Hukuman Disiplin.

5. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan copy BAP

6. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan “dan “Jawaban”

7. Kejujuran merupakan pertimbangan dalam menentukan hukumanUtarakan bahwa pengakuan

dalam BAP hanya salah satu bukti

BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

MATERI BAP

1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat Dipertanggung jawabkan).

2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan beritahukan tentang bukti-

bukti atau informasi tambahan yang telah diperoleh, kecuali ybs tidak mengaku atau untuk

menggali keadaan yang sebenarnya).

3. Pertanyaan selanjutnya sebaiknya bersumber dari jawaban sebelumnya.

4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti / informasi yang ada pada saudara

sesuai dengan substansi pertanyaan.

5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/informasi berikutnya, demikian seterusnya sampai

ybs mengaku.

6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang mendorong ybs melakukan perbuatan

tersebut.

7. Tanyakan juga tetang akibat/ dampak perbuatannya terhadap ybs, kantor, pemerintah (untuk

mengetahui tingkat kesadaran dan kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb).

8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya, keterpaksaan ybs dalam menjawab (untuk

menghindari pencabutan keterangan kemudian

PERAN PIMPINAN

1st

2st

3stMampu mempengaruhi staf /melakukan

pendekatan dalam rangka deteksi dini

sebagai upaya preventif sehingga menjadi

problem sloving dalam pembinaan.

Komitmen pimpinan untuk memberikan

reward dan punsihment kepada pegawai

yang berprestasi maupun yang melakukan

pelanggaran

Menjadi teladan bagi staf, sehingga menjadi

contoh nyata yang dapat ditiru yang pada

akhirnya dapat berfungsi pembinaan untuk

menjadi budaya organisasi.

KOMITMENTELADANPENGARUH

RINGAN

BERAT SEDANG

- Penundaan KGB 1 thn

- Penundaan KP 1 thn

- Turun Pangkat 1 thn

Hukdis Sedang

- Turun pangkat 3 thn

- Pindah dalam rangka turun jabatan

- Bebas dari jabatan

- Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri

Hukdis Berat

- Teguran lisan

- Teguran tertulis

- Pernyataan tidak puas secara tertulis

Hukdis Ringan

JENIS HUKUMAN

DISIPLIN

Jenis Hukuman Disiplin sesuai PP

53 Tahun 2013 terdiri dari:

a. Hukuman Disiplin Ringan

b. Hukuman Disiplin Sedang

c. Hukuman Disiplin Berat

• Sumpah janji PNS• Setia dan taat kpd Pancasila, UUD

45, NKRI• Menaati segala ketentuan PerUUan• Mencapai SKP yang ditetapkan• Bekerja dengan cermat, jujur, dan

bersemangat• Masuk kerja dan menaati ketentuan

jam kerja, dll

Pasal 3Kewajban

• Menyalahgunakan wewenang• Menjadi perantara untuk mendapatkan

keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

• Menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan

• Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

• Memberi atau menyangggupi akan memberi sesuatu untuk diangkat dalam jabatan, dll

Pasal 4Larangan

KEWAJIBAN MASUK KERJA

Wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja

Keterlambatan dan/atau pulang cepat

7,5 jam dikonversi menjadi 1 hari kerja

Pelanggaran jam

kerja

5 hari, teguran

lisan 6-10 hari teguran tertulis

11-15 hari

Tidak puas secara Tertulis

16-20 hari Tunda KGB

1 thn

21-25 hari Tunda KP 1

thn25-30 hari

Turun Pangkat 1

thn

31-35 hari

Turun Pangkat 3

thn

36-40 hari Pindah dlm

rangka turun

jabatan

40-45 hari

Bebas dari jabatan

Lebih dari 46 hari

PDHTAPS

KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Esselon II

• Hukdis Ringan

JFU Penata, III/c s.d PenataTingkat I, III/d

JFT jenjang Muda, Penyelia

Esselon III

• Tunda KGB 1 th

• Tunda KP 1 th

JFU Pengatur, II/c s.dPenata Muda Tk. I, III/b

JFT Jenjang Pertama, Pelaksana Lanjutan

Esselon IV

Esselon III

• Hukdis Ringan

JFU Pengatur, II/c s.dPenata Muda Tk. I, III/b

JFT Jenjang Pertama, Pelaksana Lanjutan

Esselon IV

• Tunda KGB 1 th

• Tunda KP 1 th

JFU Pengatur Muda, II/a s.dPengatur Muda Tingkat I, II/b

JFT jenjang Pelaksana, Pelaksana Pemula

Esselon V

Atasan langsung (esselon V –IV)

• Semua Hukdis Ringan

JFU Juru Tingkat I, I/d kebawah

Atasan langsung (esselon IV)

• Semua Hukdis Ringan

JFU Pengatur Muda Tk. I , II/b ke bawah

JFT jenjang Pelaksana, Pelaksana Pemula

Esselon V

• Tunda KGB 1 th

• Tunda KP 1 th

JFU Juru Tingkat I, I/d ke bawah

KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Esselon I

• Semua Hukdis Ringan

JFU Pembina, IV/a s.d Pembina Utama Muda, IV/c,

JFT jenjang Madya

Esselon II

• Tunda KGB 1 th

• Tunda KP 1 th

JFU Penata Muda Tk. I, III/b s.d Penata Tingkat I, III/d

JFT jenjang Muda, Penyelia

Esselon III

MENTERI KESEHATAN

• Hukdis Ringan

Esselon I, JFT jenjang Utama, JFU Pembina UtamaMadya, IV/d s.d Pembina Utama, IV/e

• Tunda KGB 1 th

• Tunda KP 1 th

Esselon I, Esselon II, JFT jenjang Penyelia, Madya, Utama, JFU Pembina, IV/a s.d Pembina Utama, IV/e,

• Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th

• Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 th

Esselon I, Esselon II, Seluruh jenjang JF, Seluruh PNS Gol I/a s.d IV/e

• Pemberhetian dengan hormat tidak atas perminataansendiri

Seluruh PNS Kementerian Kesehatan Kecuali Esselon I (kewenangan Presiden)

DISIPLIN DAN CUTISesuai Pasal 3 angka 11 PP No. 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

disebutkan bahwa setiap PNS wajib

masuk kerja dan menaati ketentuan jam

kerja.

Cuti PNS adalah keadaan tidak masuk

kerja yang diizinkan dalam jangka waktu

tertentu.

Cuti merupakan salah satu alasan yang

sah sebagai dasar meninggalkan jam

kerja sehigga PNS yang meninggalkan

tugas karena Cuti tidak dikenakan

hukuman disiplin.

CUTI PNS

CUTI PNS

• Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja

• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yangbersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untukpaling lama 18 hari kerja

• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahunatau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnyauntuk paling lama 24 hari kerja

Cuti Tahunan

• PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terusmenerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan

• Digunakan untuk memenuhi kepentingan agama dan kelahiran anakkeempat dan seterusnya

Cuti Besar

• PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atascuti sakit

• Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 tahun & dapatditambah untuk paling lama 6 bulan

• PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untukpaling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan

Cuti Sakit

CUTI PNS

CUTI PNS

•Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketigapada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan

Cuti Melahirkan

• PNS berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan

• Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, ataumenantu sakit keras dan salah satu diantara orang tsb meninggaldunia, melangsungkan perkawinan.

• Terdampak kahar (bencana)

• PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi cesar

Cuti Alasan Penting

• Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, pelaksanaannyaditetapkan dgn Keppres

• PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersamayang tidak diberikan

Cuti Bersama

• PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) tahun

CLTN

KEWENANGAN PEMBERIAN CUTIPermenkes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS

Lingkungan Kementerian Kesehatan

KEWENANGAN PEMBERIAN CUTIPermenkes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS

Lingkungan Kementerian Kesehatan

KEWENANGAN PEMBERIAN CUTIPermenkes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS

Lingkungan Kementerian Kesehatan

FORM PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

DISIPLIN DAN PERCERAIAN

Sesuai Pasal 3 angka 4 PP No. 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS disebutkan

bahwa setiap PNS wajib menaatai segala

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sesuai PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45

Tahun 1990 PNS yang akan melakukan

perceraian wajib memperoleh iin atau

surat keterangan lebih dahulu dari

Pejabat.

PNS yang bercerai TANPA IZIN dari

PEJABAT dikenakan salah satu hukuman

disiplin berat.

Pimpinan & Mediasi Perceraian

KONSELING bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Psikiatri agardapat diperoleh solusi bersama.

Tujuan:

Menjadi salah satu upaya pencegahan perceraian pegawai.

Sehingga KONSELING kedepannya akan menjadi salah satu syarat proses usul izin perceraian.

BIRO KEPEGAWAIAN PROJECT

Thank You

Penegakan Disiplin PPPK

• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplinterhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatandisiplin (Ps 51 ay 2)

• PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK berdasarkankarakteristik pada setiap instansi (Ps 52 ay 1 & 2)

• Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakansesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Th 2010 (Ps 52 ay 3)