penegakan hukum lingkungan.doc
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
1/21
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
TUGAS KELOMPOK
MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
DISUSUN OLEH :
Eny Setyawati
M. Fauzi Saputra A
Sunar
Zaena Ari!in
Ma"ya Auia Aziz
FAKULTAS HUKUM
P#OG#AM STUDI ILMU HUKUM
UNI$E#SITAS TULUNGAGUNG
%&'(
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
2/21
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia,
serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul PenegakanHukum Lingkungan ini dengan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki! "an juga
kami berterima kasih pada #bu #ndri Hadisis$ati, %H!,MH selaku "&sen mata kuliah Hukum
Lingkungan yang telah memberikan tugas ini kepada kami
Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bah$a pasti ada kekurangan baik
dari segi penyusunan bahasa maupun yang lainnya! 'leh karena itu dengan lapang dada dan
tangan terbuka kami akan menerima kritik dan saran sehingga kami dapat memperbaiki makalah
ini!
(khirnya kami mengharapkan sem&ga dari makalah yang berjudul Penegakan Hukum
Lingkungan ini pemba)a dapat mengambil manfaatnya
Tulungagung, Maret 2015
Penulis,
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
3/21
"(*T(+ #%#
ata pengantar!! i
"aftar #si!!! ii
.(. # /
- Latar .elakang /
.(. ##!!! 0
- Pembahasan!! 0
- Pengertian,+uang Lingkup dan Tujuan Hukum Lingkungan!! 0
- Penegakan Hukum Lingkungan (dministratif 1
- Penegakan Hukum Lingkungan eidanaan!!! 2
- Penegakan Hukum Lingkungan eperdataan!! //
- Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan! /3
.(. ###!! /2
- "aftar Pustaka!! /2
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
4/21
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lingkungan adalah semua fakt&r, fisik dan bi&l&gis yang se)ara langsung berpengaruh
terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan repr&duksi &rganisme! Lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk
di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya! Lingkungan fisik meliputi benda dan daya,
lingkungan bi&l&gi meliputi manusia, he$an dan tumbuh-tumbuhan, lingkungan s&sial meliputi
manusia dan prilakunya dan lingkungan institusi&nal meliputi lembaga-lembaga yang dibentuk
masyarakat! Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain! Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, men)emari, atau menguras
lingkungan!
Manusia hanya dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya karena adanya tumbuhan,
makhluk hidup yang lain, dan jasad per&mbak! %ebaliknya alam dengan tumbuhan, makhluk
hidup lain, dan jasad per&mbak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin akan
lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan! "engan demikian
manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan
serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah! erusakan sudah
terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah! %alah satu upayanya
adalah pemaksaan dan imbauan kepada masyarakat agar menjaga, memlihara lingkungan yang
baik dan sehat, serta lestari! 4ntuk itu diperlukan pen)iptaan perangkat peraturan hukum yang
baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkan yang baik dengan aparat penegak yang
)akap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri atau g&l&ngannya!Mengutamakan kenikmatan di masa depan daripada kenikmatan sesaat di masa kini!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
5/21
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN HUKUM LINGKUNGAN
"alam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur
tatanan lingkungan 5lingkungan hidup6, di mana lingkungan men)akup semua benda dan
k&ndisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di
mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta
jasad-jasad hidup lainnya! "alam pengertian se)ara m&dern, hukum lingkungan lebih
ber&rientasi pada lingkungan atau En7ir&nment-'riented La$, sedang hukum lingkungan yang
se)ara klasik lebih menekankan pada &rientasi penggunaan lingkungan atau 4se-'riented La$!
/! Hukum Lingkungan M&dern
"alam hukum lingkungan m&dern, ditetapkan ketentuan dan n&rma-n&rma guna mengatur
tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan
kemer&s&tan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat se)ara langsung terus-
menerus digunakan &leh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang! Hukum
Lingkungan m&dern ber&rientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan $aktunya juga
mengikuti sifat dan $atak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak
berguru kepada ek&l&gi! "engan &rientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan
M&dern memiliki sifat utuh menyeluruh atau k&mprehensif integral, selalu berada dalam
dinamika dengan sifat dan $ataknya yang lu$es!
0! Hukum Lingkungan lasik
%ebaliknya Hukum Lingkungan lasik menetapkan ketentuan dan n&rma-n&rma dengan
tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan ekspl&itasi sumber-sumber daya
lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna men)apai hasil semaksimal
mungkin, dan dalam jangka $aktu yang sesingkat-singkatnya! Hukum Lingkungan lasik
bersifat sekt&ral, serta kaku dan sukar berubah! M&)htar usumaatmadja mengemukakan,
bah$a sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan &leh hukum untuk mampu
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
6/21
mengatur lingkungan hidup manusia se)ara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah
melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di #nd&nesia! "rupsteen mengemukakan,
bah$a Hukum Lingkungan 5Millieu re)ht6 adalah hukum yang berhubungan dengan
lingkungan alam 5Naturalijk milleu6 dalam arti seluas-luasnya! +uang lingkupnya berkaitan
dengan dan ditentukan &leh ruang lingkup pengel&laan lingkungan! Mengingat pengel&laan
lingkungan dilakukan terutama &leh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar
terdiri atas Hukum Pemerintahan 5bestuursre)ht6! Hukum Lingkungan merupakan
instrumentarium yuridis bagi pengel&laan lingkungan hidup, dengan demikian hukum
lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai
&leh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
7/21
B. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF
1. Pengertian an T!"!an A#$ek H!k!% A%ini#tra#i
Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk se)ara aktif terlibat
dengan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan
angg&ta masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa!
"alam sistem hukum diind&nesia penguasa itu terdiri dari penguasa di tingkat pusat dalam hal
iniadalah pemerintah dan penguasa di tingkat daerah adalah pemerintah pr&pinsi dan pemerintah
kabupaten8k&ta! "engan mengkaji lebih mendalam permasalahan hukum tentang pengel&laan
lingkungan hidup di ind&nesia, maka bagian terbesar hukum lingkungan di ind&nesia merupakan
hukum administrasi! Hal ini dapat dilihat bah$a hukum administrasi dapat berbentuk undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah tingkat pr&pinsi dan kabupaten8k&ta! "engandemikian, aspek hukum administrasi akan tampak berkaitan dengan peran pemerintah 5baik
pemerintah maupun pemerintah pr&pinsi dankabupaten8k&ta6 dalam memberikan peri9inan
pendirian usaha dan8ataukegiatan, dan melakukan langkah penyelamatan lingkungan apabila
ketentuan yang disyaratkan dalam peri9inan itu dilanggar! "engan demikian, tugas pemerintah
adalah memberikan pelayanan kepada$arga masyarakatnya sebelum melakukan akti7itas
kehidupan untuk men)apai masyarakat yang adil dan makmur! "alam kaitannya dengan
pengel&laan lingkungan, maka pelayanan pemerintah pada masyarakat adalah sesuai dengan
tujuan pengel&laan lingkungan hidup se)ara berdaya guna dan berhasil guna!
&. Pak#aan Pe%erinta'an(A%ini#tratie D)ang*
Paksaan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 0: dikenal juga dengan paksaan
administratif yaitu paksaan pemeliharaan hukum yang berupa larangan untuk meneruskan suatu
usaha dan8atau kegiatan!Pemerintah ber$enang melakukan paksaan pemerintahan atau paksaan
administratif terhadap penanggung ja$ab usaha dan8atau kegiatan untuk men)egah dan
mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akiba tyang ditimbulkan &leh suatupelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan8atau pemulihan atas beban
biaya penanggung ja$abusaha dan8atau kegiatan! Pelanggar dapat diperingatkan agar berbuat
sesuaidengan i9in yang diberikan, dan apabila tidak menaati i9in tersebut akan dikenakan sanksi
administratif lain yang lebih keras seperti uang paksa danyang paling keras adalah pen)abutan
i9in usaha! Paksaan pemerintah dilakukan dengan didahului surat perintah &leh pejabat yang
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
8/21
ber$enang! ;adi, sanksi berupa paksaan administratif atau lebih dikenal sebagai paksaan
pemeliharaan hukum, yaitu sanksi yang tidak melalui pr&ses di pengadilan! Paksaan
pemeliharaan hukum ini adalah tindakan pemerintahan yang bersifat p&lisi&nel! Misalnya
tindakan p&lisi pam&ng praja 5%atp&l PP6abupaten8&ta untuk meng&s&ngkan suatu bangunan,
tindakan menertibkan bangunan liar, tindakan menggusur pedagang kaki lima di tempat
yangdilarang untuk berdagang, dan lain-lain! (pabila suatu i9in telah ditarik ataudi)abut karena
melakukan pelanggaran peri9inan, karena tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan
paksaan pemeliharaan hukum yaitu dapatdiadakan tindakan lanjutan berupa penyegelan dan
sebagainya! ;adi, dengan jalan menyegel tempat usaha berarti juga melakukan paksaan
administratif! Tujuan paksaan administratif atau pemerintahan ialah untuk memperbaiki keadaan
yang mengakibatkan dilanggarnya suatu peraturan! "engan mempergunakan penegakan hukum
lingkungan melalui hukum administratif,maka pemerintah harus memperhatikan apa yang
disebut &leh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik dalam era
&t&n&mi daerah saat ini!
+.Pen!t!$an Te%$at U#a'a
etentuan tentang penutupan tempat usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang se)ara
eksplisit tidak menyebutnya, tetapi menurut d&ktrin salah satu sanksi administratif adalah
penutupan tempat usaha sebagaimana dikemukakan &leh %iti %undari bah$a salah satu sanksi
administratif adalah penutupan perusahaan! "i samping itu juga, sebelum pemerintah melakukan
sanksi yang lebih keras lagi yaitu pen)abutan i9in usaha, biasanya dilakukan terlebih penutupan
tempat usaha sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran lingkungan!
%ebenarnya ketentuan mengenai penutupan tempat usaha yang berkaitan dengan gangguan
lingkungan hidup sejak dahulu sudah diatur dalam 'rd&nansi
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
9/21
sebagai tersebut dalam Pasal 0 atau A, maka pejabat yangtersebut pada a$al pasal ini ber$enang
untuk men)egah hal itu, menutuptempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat
pen&l&ng yang dipergunakan untuk itu mengambil tindakan lain supaya benda- benda itu tidak
dipakai lagi?
. Uang Pak#a (D)ang#-%*
Lembaga uang paksa merupakan istilah termin&l&gi dari kata d$angs&m dalam rumpun
hukum .elanda atau kata astreinte pada rumpun hukum Peran)is! Eksistensi uang paksa la9im
dapat dijumpai hampir di setiap gugatan, yaitu dalam perkara perdata sering dituntut adanya
uang paksa &leh penggugat8para penggugat kepada tergugat8para tergugat! Lembaga uang paksa
ini, apabila dikaji melalui hukum p&sitif, maka eksistensi lembaga uang paksa sebenarnya
mempunyai dua spesifikasi, yaituBPertama, jikalau ditinjau dari pembagian hukum menurutisinya dapat diklasifikasi ke dalam Hukum Publik dan Hukum Pri7at! etentuan HukumPublik
pada asasnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum5algemene belangen6,
sedangkan ketentuan Hukum Pri7at mengatur kepentingan per&rangan5bij9&ndere
belangen6!(pabila ditinjau dari fungsinya maka ruang lingkupHukum Pri7at dibagi menjadi
Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata*&rmal 5Hukum ()ara Perdata6! .ertitik t&lak pada
dimensi pembagian hukum menurut fungsinya tersebut,maka tuntutan uang paksa mempunyai
spesifikasi yakni di satu pihak d$angs&m mempunyai $ujud sebagai Hukum Perdata Materiil
&leh karena tuntutan uang paksa bersifat a))es&ir yakni tergantung kepada eksistensi
tuntutan8hukuman p&k&k! &leh YudeC *a)ti 5Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi6 serta
Mahkamah (gung +# tetap mempergunakan dan mempertahankannya
. Pen/a0!tan Iin U#a'a
%ebagaimana dikemukakan dalam Pasal 0D 4ndang-undang N&m&r 0A Tahun/@@D, bah$a
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapatdijatuhi sansi pen)abutan i9in usaha dan8
atau kegiatan! (dapun b&b&t pelanggaran peraturan lingkungan hidup dapat berbeda-beda mulaidari pelanggaran syarat-syarat administrasi sampai pada pelanggaran yang menimbulkan k&rban
masyarakat! 'leh karena itu, pen)abutan i9in usaha dan8atau kegiatan dapat dilakukan terhadap
pelanggaran yang dianggap mempunyai b&b&t tertentu untuk dihentikan kegiatan usahanya,
misalnya menimbulkan k&rban, yaitu telah ada $arga masyarakat yang terganggu kesehatannya
bahkan sampai meningga ldunia akibat pen)emaran dan perusakan lingkungan hidup!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
10/21
Pen)abutan i9in usaha dilakukan &leh pejabat yang ber$enang untuk itu atau pejabat yang
memberi $e$enang memberikan i9in usaha! epala "aerah dapat mengajukan usul untuk
men)abut i9in usaha kepada pejabat yang ber$enang untuk itu, di samping itu juga pihak yang
berkepentingan dapa tmengajukan perm&h&nan kepada pejabat yang ber$enang untuk men)abut
i9in usaha karena merugikan kepentingannya! "engan demikian, pejabat yang ber$enang dapat
men)abut i9in usaha dan8atau kegiatan atas usul epala "aerah yang bersangkutan atau atas
perm&h&nan pihak yang berkepentingan!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
11/21
2. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN
Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-
ketentuan pidana dari hukum lingkungan! %ubstansi, $e$enang kelembagaan, dan pr&sedur yang
digunakan se)ara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan ke)uali jika hal itu belum
diatur se)ara khusus! "alam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku
dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, pers&nil, dan
hukum a)ara yang berlaku!
etentuan pidana di bidang hukum lingkungan se)ara umum diatur dalam Pasal @1-/0
44PPLH 0@! %elain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-
undangan sekt&r, seperti 44 &nser7asi %umber "aya (lam Hayati dan ek&sistemnya 544 N&!
: Tahun /@@6, 44 N&! / Tahun /@@D tentang etanaganukliran, 44 N&! 1/ Tahun /@@@ j&!
44 N&! /@ Tahun 01 tentang ehutanan, 44 N&! 00 Tahun 0/ tentang Minyak dan
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
12/21
0! Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua &rang yang diperlukan, penangkapan dan
penahanan jika diperlukan> penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat
bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pen)emaran dan perusakan lingkungan
A! Tahap Pemeriksaan> pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasukpemeriksaan lab&rat&rium!
1! Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut 4mum 5P46!
&. Ta'a$ Pen!nt!tan Perkara
%etelah berkas diserahkan &leh penyidik kepada P4, maka tahap selanjutnya dilakukan pra
penuntutan dan penuntutan &leh ;aksa P4! %e)ara umum tahapannya sebagai berikut 5Pasal /AD-
/11 4H(P6!
/! Tahap Pra Penuntutan, yang meliputi B
a! Penelitian kelengkapan berkas hasil penyidikan!
b! .ila hasil penelitian belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik dengan
memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan!
)! Menerima kembali penyerahan berkas tahap kedua dari penyidik untuk dilengkapi,
termasuk tersangka dan barang bukti serta penyerahan tanggung ja$ab
d! Melakukan pemeriksaan tambahan 5jika diperlukan6 terhadap saksi-saksi, saksi ahli, dan
barang bukti termasuk gelar perkara atau eCp&se!
0! Tahap Penuntutan, meliputi B
a! ;ika hasil penyidikan sudah lengkap, maka se)epatnya membuat surat dak$aan 5Pasal
/1 4H(P6
b! Pelimpahan perkara dari ;P4 ke Pengadilan Negeri 5PN6!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
13/21
+. Pe%erik#aan i Pengailan, P!t!#an Haki% an U$a3a H!k!%
%etelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka tahapan berikutnya adalah pemeriksaan di
sidang pengadilan dan putusan hakim, khusus di bidang perikanan pemeriksaan perkara
dilakukan &leh hakim pengadilan pengadilan perikanan yang dibentuk berdasarkan 44 N&! A/Tahun 01 j&! 44 N&! 1: Tahun 0@ tentang Perikanan! %elain tunduk kepada 4H(P, dalam
hal tertentu juga diatur tersendiri misalnya hakim pengadilan terdiri dari hakim karir dan hakim
ad h&), penahanan &leh hakim paling lama A hari dan dalam jangka $aktu A hari sejak
penerimaan pelimpahan perkara dari P4, hakim sudah harus menjatuhkan putusan!
%elain ketentuan di atas se)ara umum pemeriksaan perkara lingkungan di peradilan meliputi
tahapan-tahapan berikut B
/! Pemeriksaan di %idang Pengadilan, meliputi pemba)aan surat dak$aan, eksepsi
terdak$a8penasihat hukumnya, pemeriksaan ala-alat bukti, keterang saksi, keterangan
ahli, surat-surat, petunjuk 5seperti f&t&-f&t&6, dan keterangan terdak$a> pengajuan surat
tuntutan &leh ;P4, pled&i terdak$a, replik ;P4, dan terakhir duplik dari
terdak$a8penasihat hukumnya 5Pasal /1:-/@ 4H(P6!
0! Putusan, dapat berupa putusan bebas 5Pasal /@ 5/6 4H(P6, lepas dari segala tuntutan
hukum 5Pasal /@ 506 4H(P6, dijatuhi pidana 5Pasal /@A 5/6 4H(P6!
A! 4paya Hukum, berupa bading 5Pasal 0AA 4H(P6 dan kasasi yang merupakan upaya
hukum biasa 5Pasal 011 4H(P6, dan terhadap mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dapat diajukan upaya hukum luar biasa demi kepentingan hukum &leh ;P4 5Pasal 0:@ 5/6
4H(P6, serta Peninjauan embali 5Pasal 03A 5/6 4H(P6!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
14/21
D. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN
1. Pengertian H!k!% Lingk!ngan Ke$erataan
Hukum Lingkungan se)ara susbtansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan
hak-hak keperdataan sese&rang, kel&mp&k &rang dan badan hukum perdata dalam kaitannya
dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat!
;ika hak-hak keperdataan ini dirugikan &leh salah satu pihak, misalnya karena terjadi
pen)emaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan
sarana hukum lingkungan keperdataan! Hal ini diberikan dengan )ara memberikan hak kepada
penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan
terhadap pen)emar,adapun k&nsep penegakannya yaitu seperti tanggung gugat,ganti rugi,gugatan
kel&mp&k dan ke$enangan menggugat &rganisasi lingkungan!
&. Tangg!ng G!gat Lingk!ngan an Be0an Pe%0!ktian
Tanggung gugat lingkungan mengandung arti bah$a sese&rang atau badan hukum perdata
$ajib bertangung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat
perbuatan dan kerugian yang mereka lakukan, baik se)ara sendiri-sendiri maupun se)ara
bersama-sama! 4ntuk itu dalam k&nsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan
beban pembuktian!
Tanggung gugat digunakana &leh pakar hukum perdata dalam menerjemahkan liability untuk
membedakannya dari pengertian resp&nsibility yang lebih dikenal dalam hukum pidana dengan
istilah tanggung ja$ab!
(da beberapa jenis k&nsep tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata, baik dalam
sistem hukum Er&pa &ntinental 5)i7il la$ system6 maupun %istem (ngl& %aC&n 5)&mm&n la$
system6! .erikut ini beberapa jenis k&nsep tanggung gugat yang dimaksud seperti Tanggung
gugat,
a* Tangg!ng G!gat Bera#arkan Ke#ala'an
"alam hukum perdata k&nsep ini tertuang dalam /A3: 4HPerdata tentang perbuatan
mela$an hukum, ketentuan ini kemudian diad&psi dalam Pasal 2D 5/6 44 PPLH 0@! "alam
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
15/21
k&nsep ini Tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan 5act or omission6 yang menyebabkan
terjadinya risik& bagi pihak lain, beban pembuktian ada pada penggugat!
elemahan dalam k&nsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan mela$an hukum
tersebut, terutama kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yangditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak k&rban8penggugat! 'leh karena itu,
gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan mela$an hukum berupa pen)emaran atau perusakan
lingkungan yg diatur dalam Pasal 2D 5/6 44 PPLH 0@ j&! /A3: 4HPerdata )enderung gagal
di pengadilan!
0* Tangg!ng G!gat Bera#arkan Ke#ala'an engan Be0an Pe%0!ktian Ter0alik
&nsep tanggung gugat ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam, yaitu dengan
membalikkan ke$ajiban beban pembuktian! Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan
tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bah$a dia )ukup berupaya untuk
berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan!
&nsep ini tertuang dalam Pasal /A3D 4HPerdata ayat 506 j&! (yat 5:6 tentang tanggung
gugat &rang tua dan $ali, dan Pasal /A32 4HPerdata tentang tanggung gugat pemilik binatang!
&nsep ini tidak diatur dalam 44 PPLH 0@!
/* Tangg!ng G!gat M!tlak (Stri/t Lia0ilit3*
%tri)t Liability mengandung makna bah$a tanggung gugat timbul seketika pada saat
terjadinya perbuatan, tanpa mempers&alkan kesalahan tergugat! Namun demikian tidak semua
kegiatan dapat diterapkan dengan asas ini, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu
yang besar dan membahayakan lingkungan!
Pengaturan %tri)t Liability dalam undang-undang lingkungan sudah ada seja 44LH /@20
5Pasal 0/6 , Pasal A: 44PLH /@@D, dan terakhir pada Pasal 22 44PPLH 0@ yang
menentukan B %etiap &rang yang tindakannya, usahanya, dan8atau kegiatannya menggunakan
.A, menghasilkan dan8atau mengel&la limbah .A, dan8atau yang menimbulkan an)aman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung ja$ab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
16/21
Lebih jauh lagi penjelasan pasal di atas menyatakan Yang dimaksud dengan bertanggung
ja$ab mutlak atau stri)t liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan &leh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi! etentuan ayat ini merupakan leC spe)ialis
dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya! .esarnya nilai ganti rugi
yang dapat dibeb ankanterhadap pen)emar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini
dapat ditetapkan sampai batas tertentu! Yang dimaksud dengan sampai batas $aktu tertentu
adalah jika menurut penetapan peraturan perundang- undangan ditentukan keharusan asuransi
bagi usaha dan8atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup!
ata-kata sampai batas tertentu di atas diberikan penekanan karena disitulah karakter
stri)t liability yang terbatas pada batas tertentu! Hal ini berbeda degan abs&lute liability dengan
jumlah yang tidak terbatas atau penuh
;adi jelaslah bah$a k&nsep ini diterapkan se)ara terbatas pada kasus tertentu yang
berbahaya seperti pen)emaran minyak di laut, dan8atau perusakan sumber daya alam di $ilayah
FEE #nd&nesia 544 FEE6 dan seperti yang ada dalam Pasal 22 44PPLH 0@ mengenai
pen)emaran dan perusakan yang menggunakan .A!
* Tangg!ng G!gat Ber#a%a
&nsep ini diterapkan dalam hal tergugat terdiri dari beberapa &rang atau badan hukum dan
penggugat tidak dapat se)ara spesifik menunjuk pelaku pen)emaran dari sekian banyak
perusahaan yang p&tensial menjadi penyebab pen)emaran-pen)emaran lingkungan! "alam
44PPLH 0@ tidak ditemukan pengaturan tanggung gugat bersama, namun ada dalam Pasal A
5/6 44 N&! /8/@@D tentang etanaganukrilan!
e* Tangg!ng G!gat Beraa#arkan Aniln3a ala% Pen/e%aran
"alam kasus-kasus yang sulit mengungkapkan hubungan kausal prinsip-prinsip kasualitas
dan tangggung gugat tradisi&nal dari perbuatan melanngar hukum mulai ditinggalkan dan
timbullah te&ri market share liability atau tanggung gugat berdasarkan andil di pasar! .eberapa
pakar di .elanda dan di (merika %erikat berpendapat bah$a k&nsep ini dapat digunakan pada
perkara-perkara lingkungan! &nsep ini meringankan beban pembuktian bagi k&rban yang tidak
mungkin menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian
tersebut! Terutama dalam peristi$a kerugian lingkungan, yang sering tidak dapat ditunjukkan
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
17/21
dengan pasti se&rang pelaku! "alam k&nsep ini didampingi dengan pr&ses beban pembuktian
terbalik!
+. Ganti R!gi, Tinakan Tertent! 4 Uang Pak#a
Menurut Pasal 2D 5/6 44PPLH 0@ ada dua jenis ganti rugi, yaitu 5/6 ganti rugi kepada
&rang yang menderita akibat kerusakan atau pen)emaran lingkungan 506 ganti rugi kepada
lingkungan hidup itu sendiri! %elain ke$ajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan
tindakan hukum tertentu untuk B
/! memasang atau memperbaiki unit peng&lahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku
mutu lingkungan hidup yang ditentukan!
0! memulihkan fungsi lingkungan hidup dan8atau
A! menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pen)emaran dan8atau perusakan
lingkungan hidup!
"alam kaitan dengan pembebanan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dalam Pasal
2D 5A6 dan 516 44 PPLH 0@ ditentukan bah$a pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang
paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan! .esarnya uang
paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan!
. G!gatan Kel-%$-k (2la## A/ti-n*
"alam hukum lingkungan keperdataan tidak selalu terdapat sengketa lingkungan antar
indi7idu, tetapi juga atas nama kel&mp&k masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui
gugatan kel&mp&k! Glass ()ti&n pada intinya adalah gugatan perdata 5biasanya terkait dengan
permintaan ganti kerugian6 yang diajukan &leh sejumlah &rang 5dalam jumlah yang tidak banyak,
misalnya satu atau dua &rang saja6 sebagai per$akilan kelas 5Glass +epresentati7e6 me$akili
kepentingan mereka, sekaligus me$akili kepentingan ratusan atau tibuan &rang lainnya yang
juga sebagai k&rban! 'rang-&rang yang di$akili ini disebut dengan Glass Members!
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
18/21
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
19/21
kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak
publik seperti lingkungan hidup, perlindungan k&nsumen, hak-hak sipil dan p&litik!
E. EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Efekti7itas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu
efek atau akibat yang dikehendaki, kalau sese&rang melakukan suatu perbuatan dengan maksud
tertentu yang memang dikehendaki! Maka &rang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau
mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki!
"ari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bah$a suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut
sesuai dengan dengan yang dikehendaki! (rtinya, pen)apaian hal yang dimaksud merupakan pen)apaian tujuan
dilakukannya tindakan-tindakan untuk men)apai hal tersebut! Efekti7itas dapat diartikan sebagai suatu pr&ses
pen)apaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya! %uatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif
apabila usaha atau kegiatan tersebut telah men)apai tujuannya!
(dapun apabila kita melihat efekti7itas dalam bidang hukum, %&erj&n& %&ekant&
berpendapat bah$a efektif atau tidaknya hukum di pengaruhi &leh : fakt&r, yaituB
/! *akt&r hukumnya sendiri 5undang-undang6!
0! *akt&r penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum!
A! *akt&r sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum!1! *akt&r masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan!
:! *akt&r kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, )ipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup!
"ari : fakt&r tersebut yang paling berpengaruh khususnya untuk efektifitas penegakan hukum
lingkungan yaitu fakt&r penegak hukum dan masyarakat, yaitu untuk penegak hukum haruslah ikut berperan
se)ara maksimal seperti )&nt&hnya kasus kasus Lapind& yang menurut kami lebih menitikberatkan
pada sisi keperdartaannya saja yaitu adanya ganti rugi kepada pemilik lahan yang terkena lumpur
panas, namun sisi hukum lainnya yang juga penting diabaikan misalnya sampai saat ini hukum
pidana lingkungan yang harus diterapkan tidak dilaksanakan se)ara maksimal, dan fakt&r
masyarakat yaitu kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan! %e)ara
sederhana dapat dikatakan, bah$a derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
20/21
salah satu indikat&r berfungsinya hukum yang bersangkutan! %ebagai )&nt&h dapat diungkapkan
sebagai berikut!
/6 (pabila derajat kepatuhan terhadap peraturan Ilarangan mer&k&k pada tempat umum adalah
tinggi maka peraturan Ilarangan mer&k&k pada tempat umum dimaksud, pasti akan berfungsi
sehingga p&lusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dapat dikurangi! ;ikalau
aturan ini ditaati se)ara tinggi maka tidak akan ada &rang mer&k&k di In&n-sm&king area
melainkan di Ism&king area 5fasilitas per&k&k disediakan6!
06 (pabila derajat kepatuhan rendah maka peraturan perihal larangan membuang sampah
sembarangan yang disertai an)aman sanksi denda uang maupun hukuman kurungan, tidak akan
berlaku se)ara efektif! (kibatnya lingkungan menjadi k&t&r, semra$ut bahkan pada musim hujan
menumpuknya sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan ben)ana banjir!
;adi penegakan hukum lingkungan yang efektif apabila penegakan hukum lingkungan
perdata, pidana dan administratif tersebut bisa di lakukan semaksimal mungkin sesuai pr&sedur
hukum, dan juga keefektifan tersebut sangatlah tergantung pada masyarakat bah$a seberapa jauh
masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ada!
Faklutas Hukum Semester 4 UNITA, 2015
-
7/25/2019 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.doc
21/21
BAB III
DAFTAR PUSTAKA
httpB88$$$!negarahukum!)&m8hukum8penegakan-hukum-lingkungan!html
httpB889riefmar&nie!bl&gsp&t!)&m80/18:8penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan!html
httpB88id!$ikipedia!&rg8$iki8HukumJlingkungan
httpB88bahankuliyah!bl&gsp&t!)&m80/18:8hukum-lingkungan!html
httpB889riefmar&nie!bl&gsp&t!)&m80/18:8hukum-lingkungan-keperdataanJ/D!html
http://www.negarahukum.com/hukum/penegakan-hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://bahankuliyah.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan-keperdataan_17.htmlhttp://www.negarahukum.com/hukum/penegakan-hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://bahankuliyah.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan.htmlhttp://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hukum-lingkungan-keperdataan_17.html