penerimaan pajak 2020 skema ijon diliburkan
TRANSCRIPT
11Jumat, 20 November 2020
“Secara logis tidak bisa melakukan dinamisasi, kecuali untuk beberapa sektor tertentu yang dalam kondisi ini malah meningkat penghasilannya.
PENERIMAAN PAJAK 2020
SKEMA IJON DILIBURKANBisnis, JAKARTA — Setelah mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pajak pada tahun ini meniadakan
praktik ijon atau yang disebut dinamisasi alias special effort yang selama ini menjadi andalan untuk menimbun penerimaan pada akhir tahun.
Edi Suwiknyo
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapor an Keuangan Kemen terian Keuang an 2019 (Audited) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya peningkatan
pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 badan yang signifi kan di 20 Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak. Pembayaran itu dilakukan oleh 944 wajib pajak.
Total pembayaran 944 wajib pajak pada Desember 2019 sebanyak Rp14,01 triliun, naik 303,9% atau sekitar Rp9,4 triliun dibandingkan dengan November 2019 yang hanya Rp4,6 triliun.
Menariknya, wajib pajak yang telah membayar PPh Pasal 25 pada Desember 2019, tidak membayar angsuran pada Januari 2020.
Selain itu, LHP tersebut juga mengungkap adanya pembayaran PPh Pasal 25 yang seharusnya jatuh tempo pada Januari dan Februari 2020 dengan nilai masing-masing adalah Rp8,8 triliun dan Rp292 miliar.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama tak bersedia menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis soal hasil audit BPK dan kemiripan skema antara dinamisasi dan ijon.
Namun demikian, Yoga menje laskan bahwa dinamisasi alias praktik ijon kemungkinan tidak akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini.
Dia beralasan dinamisasi PPh Pasal 25 itu terjadi karena perkiraan PPh terutangnya akan meningkat cukup signifi kan dalam tahun pajak ini.
Persoalannya, pada tahun ini wajib pajak mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah PPh terutangnya juga menurun
“Secara logis tidak bisa melakukan dinamisasi, kecuali untuk beberapa sektor tertentu yang dalam kondisi ini malah meningkat penghasilannya,” kata Yoga kepada Bisnis, Kamis (19/11).
Dalam catatan Bisnis, kinerja ekonomi sampai dengan kuartal III/2020 masih mengalami kontraksi akibat lambannya proses pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi kuartal III/2020 tercatat terkontraksi hingga 3,49%.
Tren ambruknya kinerja ekonomi tersebut juga sejalan dengan kontraksi penerimaan pajak yang sampai September 2020 mendekati angka 17%.
Sektor-sektor utama penerimaan pajak seperti manufaktur, perdagangan, dan konstruksi atau real estat mengalami penurunan kinerja yang cukup dalam yakni masing-masing di angka minus 17,16%,
18,42%, dan 19,6%.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
berulangkali mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada tahun ini berisiko meleset dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Hal ini terjadi karena kondisi korporasi maupun masyarakat di Tanah Air yang tertekan akibat pandemi Covid-19.
“Penerimaan pajak yang rendah terjadi karena memang mengalami kontraksi dan ini pun masih ada risiko tidak tercapai,” kata Sri Mulyani.
Adapun penerimaan pajak sampai dengan September tahun ini mencapai Rp750,62 triliun atau 62,61% dari target penerimaan pajak 2020 yang sebesar Rp1.198,8 triliun.
Artinya hingga akhir tahun nanti, pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp448,18 triliun atau setiap bulan sebesar Rp149,39 triliun.
Dalam catatan Bisnis, praktik ijon sebenarnya memang tidak melanggar undang-undang. Pasalnya, UU PPh hanya mengatur tanggal jatuh tempo.
Namun secara prinsip, praktik ini telah dilarang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena dianggap merusak basis data pajak.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa dinamisasi dan ijon pada dasarnya berbeda.
EKONOMI ANJLOKDia mengatakan dinamisasi dilakukan
untuk mengakomodasi kondisi di mana terjadi kasus ekstrem misalnya ekonomi yang anjlok akibat pandemi seperti saat ini.
Jika turun PPh terutangnya di bawah 75%, sementara itu jika naik PPh terutangnya lebih dari 150%.
“Jadi dinamisasi ada dua, dinamisasi naik dan dinamisasi turun, bisa lebih kecil atau besar. Kalau ijon, jadi dia bukan kasus ekstrem seperti di atas, tapi memang diminta karena target penerimaan sulit dicapai,” jelasnya.
Fajry juga menjelaskan bahwa LHP BPK atas LKPP Kementerian Keuangan yang
menemukan adanya lonjakan pembayaran pajak lebih dari 300% pada Desember 2019 dibandingkan dengan November 2020 tidak bisa ditarik kesimpulan kalau pemerintah melakukan ijon.
Menurutnya, untuk menjus tifi kasi ijon atau tidak perlu diveri fi kasi apakah PPh terutangnya meningkat lebih dari 150%. “Tapi kalau dijadikan indikasi praktik ijon, ya bisa saja,” tegasnya.
Pernyataan Fajry ini berbeda dengan penuturan dari kalangan pelaku usaha.
Wakil Ketua Komite Tetap Bi dang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono menyebut praktik ijon masih terus terjadi.
Sementara itu, istilah dinamisasi dalam praktiknya menurutnya tidak ada perbedaan dengan esensi dari ijon.
Menurutnya, salah satu siasat yang dilakukan adalah memperhalus kata ijon dengan dinamisasi atau special effort. Namun, menurutnya, apapun istilah yang digunakan esensi keduanya tetap sama.
“Maknanya sama saja, ha nya menggunakan kata-kata yang berbeda. Ijon itu kan kedenga-rannya tidak enak dan terlalu negatif,” kata dia.
Secara hukum, Herman melihat praktik ijon bukanlah sebuah pelanggaran.
Para pengusaha tak keberatan dengan praktik tersebut, selama dilakukan dengan proporsional, tanpa paksaan, dan tidak menim bulkan lebih bayar.
PP Cipta Kerja Molor
Bisnis, JAKARTA – Penyelesaian atur-an turunan dari UU No. 11/2020 ten tang Cipta Kerja mo lor. Awalnya, pe me rintah me nargetkan seluruh peraturan pemerintah (PP) peraturan pre-siden (Perpres) tuntas pada pekan ini.
Sekretaris Ke-men ko Pereko no-mian Susiwijono mengatakan seluruh rancangan PP dan perpres dari UU Cipta Kerja bisa diakses oleh masyarakat pada akhir bulan ini.
Dia menambah-kan bahwa ran-cang an PP dan per pres me mer lu-kan masukan dari seluruh lapis an masyarakat dan stakeholder su paya dapat terimple men-tasi dengan baik.
“Peraturan pe lak-sanaan ini terdiri dari permodalan tata kelola perlakuan per-pajakan yang akan membantu op tima-lisasi nilai in vestasi peme rintah dengan me ning katkan alter-natif pem biayaan dan mem berikan kepas -tian hu kum,” kata dia, Kamis (19/11). (Edi Suwiknyo)
Pemerintah memastikan praktik ijon PPh Pasal 25 tidak akan dilakukan pada tahun ini, sejalan dengan pandemi Covid-19 yang memukul seluruh sendi-sendi ekonomi.
Sementara itu, di tengah terkontraksinya penerimaan mayoritas jenis pajak utama lainnya, jenis pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi masih mengala-mi pertumbuhan.
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi periode Januari—Septem-ber 2020 sebesar Rp9,55 triliun, tumbuh 1,97 % (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Jenis Jan—Sep %
Pajak 2020 2019—2020
PPh Ps 21 106,51 -4,51
PPh Ps 23 30,43 -1,83
PPh Ps 25/29 129,49 -28,74
Orang Pribadi 9,55 1,97
Badan 119,94 -30,40
PPh Ps 26 36,53 -6,51
PPh Final 80,08 -6,96
PPN Dalam Negeri 180,85 -9,42
Pajak atas Impor 129,01 -24,02
PPh Ps 22 Impor 23,67 -41,94
PPN Impor 103,03 -17,97
PPnBM Impor 2,31 -32,90
Penerimaan Jenis Pajak Utama (Rp triliun)
DAMPAK PANDEMI
Sumber: Kementerian Keuangan.
BISNIS/TRI UTOMO
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman bank jangka pendek 1.005.642 2.800.000 Utang Usaha Pihak ketiga 936.401 822.838 Pihak berelasi 8.282.981 10.529.816 Lain-lain Pihak ketiga 2.382.057 268.404 Pihak berelasi 297.831 46.368 Akrual 1.289.111 1.285.254 Utang pajak 244.912 173.982 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 58.069 93.143 Liabilitas jangka pendek lainnya 560.207 367.855
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 15.057.211 16.387.660
LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja 5.966.382 5.966.382
TOTAL LIABILITAS 21.023.593 22.354.042
EKUITAS Modal saham Nilai nominal Rp250 atau setara dengan AS$0,04 per saham Modal dasar-1.284 juta saham Modal ditempatkan dan disetor penuh-1.224 juta saham 52.430.707 52.430.707 Tambahan modal disetor 222.083 222.083 Saldo laba Ditentukan untuk cadangan umum 1.708.721 1.658.721 Belum ditentukan penggunaannya 12.450.306 15.064.501
TOTAL EKUITAS 66.811.817 69.376.012
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 87.835.410 91.730.054
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 4.887.171 8.111.901
Piutang
Usaha
Pihak ketiga 8.786.671 11.812.838
Pihak berelasi 7.809.723 10.284.615
Lain-lain
Pihak ketiga 9.183 14.428
Pihak berelasi 12 2.681
Persediaan 16.075.293 17.446.489
Biaya dibayar di muka 1.141.124 169.828
Pajak dibayar di muka 83.673 -
Aset lancar lainnya 62.448 18.211
TOTAL ASET LANCAR 38.855.298 47.860.991
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap, neto 35.405.323 33.017.104
Taksiran tagihan pajak 6.076.257 5.794.102
Aset pajak tangguhan 1.390.339 1.379.427
Aset takberwujud, neto 211.681 204.987
Aset tidak lancar lainnya 5.896.512 3.473.443
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 48.980.112 43.869.063
TOTAL ASET 87.835.410 91.730.054
PENJUALAN NETO 64.332.276 105.889.489
BEBAN POKOK PENJUALAN (62.747.542 ) (98.013.934 )
LABA BRUTO 1.584.734 7.875.555
Beban penjualan (1.610.487 ) (2.487.259 )
Beban umum dan administrasi (1.565.157 ) (1.650.700 )
Beban usaha lainnya (46.571 ) (762.358 )
Penghasilan usaha lainnya 54.289 31.940
LABA (RUGI) USAHA (1.583.192 ) 3.007.178
Penghasilan keuangan 7.384 13.447
Beban keuangan (124.139 ) (87.307 )
LABA (RUGI) SEBELUM
BEBAN PAJAK (1.699.947 ) 2.933.318
BEBAN PAJAK, NETO 10.912 (744.400 )
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN (1.689.035 ) 2.188.918
Penghasilan komprehensif lain - -
TOTAL PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE
BERJALAN (1.689.035 ) 2.188.918
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (0,0014 ) 0,0018
Saldo per 1 April 2019 52.430.707 222.083 1.608.721 13.148.810 67.410.321
Pembentukan cadangan umum - - 50.000 (50.000 ) -
Dividen kas - - - (773.568 ) (773.568 )
Laba periode berjalan - - - 2.188.918 2.188.918
Saldo per 30 September 2019 52.430.707 222.083 1.658.721 14.514.160 68.825.671
Dividen yang tidak terbayarkan kepada pemegang saham - - - 344 344
Laba tahun berjalan - - - 157.848 157.848
Penghasilan komprehensif lain - - - 392.149 392.149
Saldo per 31 Maret 2020 52.430.707 222.083 1.658.721 15.064.501 69.376.012
Pembentukan cadangan umum - - 50.000 (50.000 ) -
Dividen kas - - - (875.160 ) (875.160 )
Rugi periode berjalan - - - (1.689.035 ) (1.689.035 )
Saldo per 30 September 2020 52.430.707 222.083 1.708.721 12.450.306 66.811.817
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 71.950.393 101.522.374 Pembayaran kas kepada pemasok (58.358.841) (93.571.398)Pembayaran kas kepada karyawan (5.153.668) (5.567.107)Pembayaran kas untuk beban pabrikasi dan beban usaha (4.296.931) (6.000.192)Penerimaan kas dari : Penghasilan keuangan 7.384 13.448 Pembayaran kas untuk: Pajak penghasilan (542.609) (5.315.245) Bunga hutang bank (109.621) (68.565)
Kas Neto Diperoleh dari 3.496.107 (8.986.685) Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dividen kas 39.525 19.548 Hasil penjualan aktiva tetap 14.422 14.048 Perolehan aset tetap (3.909.191) (2.155.727)Perolehan aset takberwujud (43.838) (108.364)
Kas Neto Digunakan untuk (3.899.082) (2.230.495) Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran dividen kas (875.160) (773.568)Pencairan utang bank 72.447.352 41.522.566 Pembayaran utang bank (74.772.221) (32.494.980)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan (3.200.029) 8.254.018 untuk) Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS (3.603.004) (2.963.162)
Pengaruh penjabaran kurs mata uang asing atas kas dan setara kas 378.274 39.802
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 8.111.901 8.715.325
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 4.887.171 5.791.965
Catatan :
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 tidak diaudit.
Tangerang, 20 Nopember 2020
PT SUMI INDO KABEL Tbk.
Direksi
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 September 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAINUntuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
30 September 2020 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal
30 September 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
Periode yang berakhir pada Tanggal 30 September
2020 2019
Periode yang Berakhir pada tanggal 30 Septemeber
2020 2019LIABILITAS DAN EKUITASASET 31 Maret 202031 Maret 202030 Sept 2020 30 Sept 2020
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
Saldo Laba
Belum Ditentukan
Penggunaannya
Total EkuitasDitentukan untuk
cadangan umum
TambahanModal Disetor
Modal sahamditempatkan dan
disetor penuh
MAK RO E KONOM I