pengadilan tinggi sumatera utara - pt-medan.go.id filesiantar selatan kota pematangsiantar provinsi...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari Halaman 47
P U T U S A N
Nomor :59/PDT/2017PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara
perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H.M.H, Jenis kelamin laki-laki, Umur
37 tahun, Pekerjaan Advokat, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen,
Alamat Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan
Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Republik
Indonesia, NIK : 1272040207790001,dalam hal ini Penggugat telah
memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili Penggugat
dalam perkara ini, dan Penggugat juga telah memilih kediaman hukum
(domicilie) di alamat kantor dari kuasa hukumnya yaitu 1. BINARIS
SITUMORANG, S.H., 2. DAME PANDIANGAN,S.M.H.S.H.M.H. 3.
MARULAM PANDIANGAN,S.H.4. TANJAYA SIDAURUK, S.H. 5.
ROSMAWARI PURBA, S.H. masing-masing Advokat dan Anggota
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kewarganegaraan: Indonesia,
berkantor pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum “BINARIS
SITUMORANG, S.H & REKAN” beralamat di Jalan Nias Ujung No. 65
Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar tertanggal 4 April 2016, Nomor : 84/L/ SK/ 2016/ PN.
PMSSelanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT;
MELAWAN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari Halaman 47
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH (POLDA) SUMATERA UTARA C.Q. KEPOLISIAN
RESOR ( POLRES ) KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Kota
Pematangsiantar, Alamat Kantor : Jalan Sudirman No. 08 Kecamatan
Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGI semula TERGUGAT
I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH (POLDA) SUMATERA UTARA, berkedudukan di
Kota Medan, Alamat Kantor di Jalan Medan – Tanjung Morawa Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagaiTERBANDING II semulaTERGUGAT II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada
tanggal 8 Maret 2017 Nomor: 59/PDT/2017PT.MDN, Tentang penunjukan
Majelis Hakim ;
Telah membaca berkas Perkara Pengadilan NegeriPematang Siantar
Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms tanggal 4 April 2016dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4
April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 40/ Pdt.G/ 2016/PN. PMS
tertanggal 4 April 2016 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari Halaman 47
1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang cucu laki-laki kandung dari Alm.
Pdt. MARINUS PANDIANGAN dengan isterinya Almh. TIORMSI
SILABAN.
2. Bahwa Kakek Penggugat yaitu Alm. PDT. MARINUS PANDIANGAN
meninggal dunia pada tahun 2004 dan Nenek Penggugat yaitu Almh.
TIOROMSI SILABAN meninggal dunia pada tahun 2013.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pdt. Marinus Pandiangan pernah
mendirikan dan membuka sekolah Menengah Tingkat Pertama ( SMP )
dan Sekolah Menengah Tingkat Atas ( SMA ) PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA bekerjasama dengan seorang yang bernama Alm. Pansa
Tampubolon bertempat di Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara mulai tahun Ajaran 1951/1952.
4. Bahwa kemudian Alm. Marinus Pandiangan selaku Pengurus dan Guru
SMP dan SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA mengajukan
permohonan kepada Walikota Pematangsiantar pada sekitar tahun 1953
untuk diberikan sebidang tanah untuk Pertapakan sekolah SMP dan SMA
Pendidikan Tjahaja Indonesia dan tanah pertapakan perumahan untuk
tempat tinggal pribadi.
5. Bahwa atas adanya permohonan dari Alm. Marinus Pandiangan selaku
Pengurus dan Guru sekolah SMP dan SMA Pendidikan Tjahaja
Indonesia tersebut, maka Walikota Pematangsiantar memberikan dua
bidang tanah kosong, yaitu bekas tanah sewa No. 358 Lau Pau Moy
persil No. 98 yang luasnya ditaksir kira-kira : 7.500 M2 ( tujuh ribu lima
ratus meter bujur sangkar ) untuk Tanah Pertapakan sekolah SMP DAN
SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, dan tanah persil No. 98 A
yang luasnya ditaksir kira-kira : 2.000 M2 (dua ribu meter bujur sangkar )
untuk Tanah Pertapakan Rumah MARINUS PANDIANGAN yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari Halaman 47
letaknya dahulu dikenal dengan wijk kebun sayur Kp. Keristen Barat dan
sekarang Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar
Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.
Bahwa Tanah pertapakan Sekolah SMP dan SMA “PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA“ yaitu tanah persil No. 98 mempunyai batas-
batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus.
Sebelah Selatan : Tanah persil No. 98 A atas nama Marinus
Pandiangan.
Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh
Marga Tampubolon.
Sebelah Utara : Jalan Setapak/ Rencana Jalan Nias Ujung.
Bahwa Tanah pertapakan rumah milik Marinus Pandiangan yaitu
tanah persil No. 98 A mempunyai batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah Negara yang diusahai Marga Sitorus ;
Sebelah Selatan : Sungai ( Bah Sorma )
Sebelah Barat : Tanah Negara berupa Sawah yang diusahai oleh
Marga Tampubolon ;
Sebelah Utara : Tanah Pertapakan sekolah SMP dan SMA
Pendidikan Tjahaja Indonesia yaitu tanah persil No.
98 ;
6. Bahwa kemudian Walikota Pematangsiantar memberikan kepada Alm.
Marinus Pandiangan bukti hak kepemilikan atas kedua bidang tanah
tersebut berupa SURAT HAK TANAH SEMENTARA ( SHTS ) Nomor
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari Halaman 47
1000 tanggal 12 Agustus 1955 untuk dan atas nama KETUA/
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA untuk tanah persil No.98, dan
SURAT HAK TANAH SEMENTARA ( SHTS ) Nomor 1001 tanggal 12
Agustus 1955 untuk dan atas nama MARINUS PANDIANGAN untuk
tanah persil No. 98 A.
7. Bahwa selanjutnya Gedung sekolah SMP DAN SMA PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA didirikan di atas tanah persil No. 98 tersebut pada
tahun 1955 dan setelah Gedung Sekolah selesai didirikan di atas tanah
persil No. 98 tersebut pada tahun 1955, maka SMP DAN SMA
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA pindah dari Jalan Pangaribuan
Kota Pematangsiantar ke atas tanah persil No. 98 tersebut.
8. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA berlangsung beberapa tahun di atas tanah persil No. 98
SURAT HAK TANAH SEMENTARA ( SHTS ) Nomor 1000 tanggal
12 Agustus 1955 tersebut, ternyata ada terjadi perselisihan antara Alm.
Marinus Pandiangan dengan Alm. Pansa Tampubolon dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan SMP DAN SMA PENDIDIKAN
TJAHAJA tersebut, sehingga operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA tutup atau berhenti pada tahun 1960.
9. Bahwa setelah operasional SMP DAN SMA PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA tutup atau berhenti sejak tahun 1960, maka tanah
pertapakan sekolah yaitu tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000
tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan
dari Alm. Marinus Pandiangan dan kemudian Penguasaan dan
pengawasan tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA
tersebut beralih kepada Para Ahli Waris dari Marinus Pandiangan setelah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari Halaman 47
Marinus Pandiangan meninggal dunia.
10. Bahwa kemudian Alm. Pansa Tampubolon pernah berusaha untuk
merebut dari kekuasaan Alm. Marinus Pandiangan tanah persil No.
98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas
nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut sejak
tahun 1982 yang lalu.
11. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon telah bersekongkol dengan beberapa
orang oknum pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari
Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union
Mission Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera
Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota
Pematangsiantar untuk merebut dan menguasai tanah persil No. 98
SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.
12. Bahwa Alm. Pansa Tampubolon berupaya menguasai tanah persil No. 98
SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut dengan cara pura-pura
membuat dua buah Surat Penyerahan di bawah tangan bertanggal 16
Oktober 1973.
13. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan versi I bertanggal 16 –
10 - 1973 disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku Eks Wakil
Ketua “YAYASAN CAHAYA INDONESIA (YCI )” menyerahkan tanah
seluas kira-kira 7.500 M2 terletak di Jalan Nias Ujung bekas tanah
sekolah “PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA” Pematangsiantar
kepada YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNTUK
DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH2 dllnya.
14. Bahwa dalam surat penyerahan di bawah tangan versi II bertanggal 16
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari Halaman 47
Oktober 1973 disebutkan bahwa Pansa Tampubolon selaku EKS
WAKIL KETUA JAJASAN/ SATU-SATUNYA PENDIRI “ JAJASAN
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA ( JPTI )” menyerahkan tanah
seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Kampung Kristen, Jalan Nias
Ujung Pematangsiantar, SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955
milik “JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” UNTUK
DIPERGUNAKAN OLEH YAYASAN MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH yang berkedudukan di Pematangsiantar, Jalan Simbolon
No. 6 untuk sekolah dan lain-lain.
15. Bahwa Apabila kedua Surat Penyerahan bertanggal 16 Oktober 1973
dibaca dan diteliti secara cermat, maka kedua Surat Penyerahan
bertanggal 16 Oktober 1973 berkualifikasi sebagai SURAT PALSU DAN
PENIPUAN dengan alasan sebagai berikut :
a. Bahwa kedua surat Penyerahan mempunyai tanggal dan
bulan serta tahun yang sama tetapi isi berbeda.
b. Bahwa dalam Surat Penyerahan versi I tanggal 16 Oktober
1973 tidak ada pihak penerima penyerahan, dan dalam surat
penyerahan tersebut disebutkan bahwa Pansa Tampubolon
berkedudukan sebagai Eks Wakil Ketua “YAYASAN CAHAYA
INDONESIA” menyerahkan tanah bekas sekolah “
PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA”
c. Bahwa sementara dalam Surat Penyerahan versi II tanggal 16
Oktober 1973 ada Pihak penerima penyerahan, dan dalam
Surat penyerahan tersebut disebutkan bahwa Pansa
Tampubolon berkedudukan sebagai Eks Wakil Ketua/ Satu-
satunya PENDIRI “JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA ( JPTI ) menyerahkan tanah milik JAJASAN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari Halaman 47
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.
d. Bahwa tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Jalan Nias
Ujung Pematangsiantar adalah terdaftar atas nama “Ketua/
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” dan bukan milik Pansa
Tampubolon, sehingga Pansa Tampubolon tidak berhak
mengalihkan atau menyerahkan tanah tersebut kepada pihak
lain.
e. Bahwa tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2 terletak di Jalan Nias
Ujung Pematangsiantar tersebut bukan milik “YAYASAN CAHAYA
INDONESIA” DAN JUGA BUKAN MILIK “JAJASAN
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA” SEHINGGA PANSA
TAMPUBOLON TIDAK BERHAK MENGALIHKAN ATAU
MENYERAHKAN TANAH Persil No. 98 SHTS Nomor 1000
tanggal 12 Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2 tersebut
dalam kedudukannya baik sebagai Wakil Ketua YAYASAN
CAHAYA INDONESIA MAUPUN SEBAGAI WAKIL JAJASAN
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.
f. Bahwa “ YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH “ yang
disebut sebagai “PEMAKAI “ tanah persil No. 98 SHTS Nomor
1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas kurang lebih 7.500 M2
tersebut tidak pernah ada berdiri atau Yayasan itu adalah yayasan
fiktip.
16. Bahwa kemudian beberapa orang oknum pengurus dari Perkumpulan
Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)
Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari Halaman 47
6 Kota Pematangsiantar SILIH-BERGANTI MENGAKU-NGAKU DIRI
SEBAGAI PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH dan memperalat kedua Surat Penyerahan di bawah
tangan bertanggal 16 Oktober 1973 tersebut untuk menyerobot dan
menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA tersebut.
17. Bahwa sebenarnya YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
adalah YAYASAN FIKTIP, karena Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh
yang disebut dalam kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16
Oktober 1973 tersebut, tidak pernah ada berdiri secara sah menurut
hukum di Jalan Simbolon No. 6 Pematangsiantar pada tahun 1973
atau sebelum tahun 1973, sehingga pembuatan kedua surat
penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 tersebut hanya
merupakan suatu akal-akalan dan atau tipu daya dari Alm. Pansa
Tampubolon bersama beberapa orang oknum pengurus dari
Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di
Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar untuk menyerobot dan
menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus
1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.
18. Bahwa sebenarnya kedua surat penyerahan di bawah tanggal 16
Oktober 1973 tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerobot dan
menguasai tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus
1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut,
karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tersebut berkualifikasi
surat palsu dan Surat Penyerahan di bawah tangan tersebut adalah batal
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari Halaman 47
demi hukum karena kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16
Oktober 1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal
1321 KUH. Perdata.
Bahwa pasal 1320 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : ” untuk
sahnya persetujuan diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.”
Bahwa pasal 1321 KUH. Perdata berbunyi sebagai berikut : “ tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”
Bahwa kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober
1973 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321
KUH. Perdata dan berkualifikasi surat palsu serta batal demi hukum,
dengan alasan hukum sebagai berikut :
a. bahwa Objek kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal
16 Oktober 1973 tidak halal karena tanah persil No. 98 SHTS
Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut adalah atas nama
KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA dan bukan atas nama
atau milik dari JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA ( JPTI
) ATAU YAYASAN CAHAYA INDONESIA ( YCI ).
b. Bahwa PANSA TAMPUBOLON JUGA BUKAN SEBAGAI PEMILIK
ATAU PEMEGANG HAK atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor
1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas nama KETUA/
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut, sehingga Pansa
Tampubolon tidak berhak menurut hukum untuk menjual atau
meminjamkan dan atau mengalihkan hak atas tanah persil No. 98
SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari Halaman 47
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut kepada pihak lain atau
pihak ketiga, dan oleh karena itu Unsur “ SUATU SEBAB YANG
HALAL” tidak terdapat dalam kedua surat penyerahan di bawah
tangan tanggal 16 Oktober 1973.
c. Bahwa Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut sebagai
Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan di bawah
tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktip, sehingga
Yayasan Fiktip tersebut bukan sebuah Subjek Hukum yang dapat
bertindak di dalam dan di luar hukum ( non persona standi in
judicio ), dan oleh karena itu Unsur “SEPAKAT” tidak terdapat dalam
kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973.
d. Bahwa akibat Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang disebut
sebagai Pihak Penerima Penyerahan dalam kedua surat penyerahan
di bawah tangan tanggal 16 Oktober 1973 adalah Yayasan Fiktip,
maka kedua surat penyerahan di bawah tangan tanggal 16 Oktober
1973 adalah berkualifikasi Surat palsu SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 263 AYAT (1) KUH. PIDANA.
19. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan telah pernah mengadukan kepada
Pihak Kepolisian Resort Simalungun sejak tahun 1984 perihal
pembuatan dan penggunaan kedua surat penyerahan di bawah tangan
tanggal 16 Oktober 1973 yang berkualfikasi surat palsu tersebut,
sehingga Alm. Pansa Tampubolon dan para oknum pengurus dari
Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang berkantor di
Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar, tidak pernah lagi
menggunakan kedua surat penyerahan di bawah tangan bertanggal 16
Oktober 1973 yang berkualifikasi surat palsu tersebut sejak tahun 2004
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari Halaman 47
untuk menyerobot dan mengusai tanah persil No. 98 SHTS Nomor
1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA tersebut.
20. Bahwa tetapi kemudian Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan
Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)
Daerah Sumatera Kawasan Utara periode 2011-2015 dengan cara
mengaku-ngaku diri sebagai Pengurus “YAYASAN MASEHI ADVENT
HARI KETUJUH”,telah berupaya kembali melakukan penyerobotan
dan penguasaan atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor
1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama KETUA/ PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan
Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara tersebut sejak tahun 2012 hingga sampai
sekarang, sehingga Penggugat bersama Pengurus YAYASAN
PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( d/ h. JAJASAN PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA/ JPTI ) melakukan pencegahan dan pelarangan
atas adanya upaya penyerobotan dan penguasaan tanpa hak yang
dilakukan oleh Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Advent Hari
Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union
Mission Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera
Kawasan Utara tersebut.
21. Bahwa Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni
Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union Mission
Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan
Utara periode 2011- 2015 dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai
Pengurus “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” telah
berupaya melakukan penyerobotan dan penguasaan atas sebagian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari Halaman 47
tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas
nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang terletak di
Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan
Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan cara
membangun Bangunan baru tanpa ada Surat Ijin Mendirikan
Bangunan ( SIMB ) dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan juga
tanpa ada persetujuan dari Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN
CAHAYA INDONESIA (JPTI ) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus
Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/ SMA PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA yang menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah persil
No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.
22. Bahwa dalam upaya melakukan penyerobotan dan atau penguasaan
tanpa hak atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000
tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja
Indonesia tersebut, maka Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan
Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia
Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah
Sumatera Kawasan Utara periode 2011- 2015 juga berupaya
mengelabui para pejabat pemerintah di Kota Pematangsiantar dan
pejabat Pemerintah Republik Indonesia lainnya dengan cara
memanipulasi isiPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 3620
K / SIP/ 1988 dimana Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan
Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)
Daerah Sumatera Kawasan Utara periode 2011- 2015 MENDAKU (to
claimed ) DAN MENGAKU BAHWA PIHAK PENGGUGAT DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 3620 K / SIP/ 1988
TERSEBUT ADALAH “GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari Halaman 47
(GMAHK), PADAHAL SEBENARNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG R.I. Nomor : 3620 K / SIP/ 1988 DISEBUTKAN SEBAGAI
PIHAK PENGGUGAT ADALAH “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH.”
23. Bahwa YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH tidak sama
dengan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH ( GMAHK ), dan
Para Pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh
Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union Mission
Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan
Utara TIDAK BENAR MERANGKAP SEBAGAI PENGURUS DARI
“YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” sehingga Para
Pengurus dari Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni
Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union Mission
Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan
Utara, telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaiman diatur
dan diancam hukuman dalam pasal 378 KUH.Pidana menggunakan
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 3620 K / SIP/ 1988
untuk menyerobot tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 milik PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA tersebut.
24. Bahwa Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Advent Hari Ketujuh Uni
Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union Mission
Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan
Utara juga membuat pengaduan bersifat memfitnah secara tertuliske
berbagai instansi pemerintahdimana dalam surat pengaduan tertulis
tersebut disebutkan bahwa Penggugat dan Pihak Ahli Waris yang
lain dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/ SMA
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA, TELAH BERUSAHA MEREBUT
DAN MENGUASAI TANPA HAK TANAH persil No. 98 SHTS Nomor
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari Halaman 47
1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Perkumpulan Penginjilan
Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventis)
Daerah Sumatera Kawasan Utara, pada hal tanah persil No. 98
SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut adalah atas
nama KETUA/ PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang Pendirinya
adalah Alm. MARINUS PANDIANGAN.
25. Bahwa sebenarnya Perkumpulan atau Lembaga “GEREJA MASEHI
ADVENT HARI KETUJUH (GMAHK) “ tidak pernah ada berdiri di
Indonesia, tetapi Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni
Indonesia Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of
Seventh Day Adventist) pernah mendirikan sebuah Perkumpulan
Gereja sejak tahun 1987 dengan nama “GEREJA MASEHI ADVENT
HARI KETUJUH DI INDONESIA”sesuai dengan Akta Notaris No. 59
tanggal 28 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi,
S.H. di Jakarta.
26. Bahwa lembaga atau perkumpulan keagamaan yang berkantor di
Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar adalah Perkumpulan
Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)
Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA MASEHI ADVENT
HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN
UTARA.”
27. Bahwa “YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH” TIDAK
BENAR PERNAH ADA BERDIRI DAN BERKANTOR di Jalan
Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar baik pada tahun 1973
maupun sebelum tahun 1973 sebagaimana disebutkan dalam Surat
Penyerahan tertanggal 16 Oktober 1973 tersebut.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari Halaman 47
28. Bahwa atas adanya upaya dari beberapa oknum pengurus Perkumpulan
Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)
Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA MASEHI ADVENT
HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN
UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota
Pematangsiantar tersebut menduduki dan menguasai sebagaian
tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik
Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut, maka Pengurus
YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli
Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau
pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 melarang dan mencegah oknum pengurus
Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA
MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH
SUMATERA KAWASAN UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon
No. 6 Kota Pematangsiantar untuk mendirikan bangunan di atas persil
No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/
Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.
29. Bahwa Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI
) dan Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI
dari SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi
pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor
1000 tanggal 12 Agustus 1955 juga telah membuat surat keberatan
kepada Walikota Pematangsiantar agar Walikota Pematangsiantar tidak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari Halaman 47
memberikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( SIMB) di atas tanah persil
No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/
Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut untuk dan atas nama
Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA
MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH
SUMATERA KAWASAN UTARA” yang berkantor di Jalan Simbolon
No. 6 Kota Pematangsiantar.
30. Bahwa atas adanya surat keberatan dari Pengurus YAYASAN
PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli Waris dari
Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik atau
pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 kepada Walikota Pematangsiantar, maka Walikota
Pematangsiantar tidak pernah memberikan Surat Ijin Mendirikan
Bangunan ( SIMB) di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000
tanggal 12 Agustus 1955 milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia
tersebut kepada Oknum Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist
Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West Indonesia Union
Mission Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera
Kawasan Utara dan “GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI
INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA” yang
berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematangsiantar.
31. Bahwa walaupun tidak ada Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( SIMB )
di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955
milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut dari Walikota
Pematangsiantar tetapi ternyata Oknum Pengurus Perkumpulan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari Halaman 47
Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist)
Daerah Sumatera Kawasan Utara dan “GEREJA MASEHI ADVENT
HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN
UTARA” periode 2011 – 2015 tetap berupaya mendirikan bangunan
di atas sebagian tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 milik Ketua/ Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.
32. Bahwa akibat adanya Tindakan Pencegahan dan Pelarangan dari
Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan
Pihak Ahli Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari
SMP/SMA PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA yang menjadi pemilik
atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000
tanggal 12 Agustus 1955 terhadap upaya Para Pengurus Perkumpulan
Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist )
Daerah Sumatera Kawasan Utara membangun atau mendirikan
bangunan baru tanpa hak di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor
1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia
tersebut, MAKA BENTROKAN DAN PERTENGKARAN TELAH
TERJADI BEBERAPA KALI ANTARA Para Pengurus Perkumpulan
Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist )
Daerah Sumatera Kawasan Utara DENGAN PENGURUS YAYASAN
PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli Waris
dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari Halaman 47
33. Bahwa BENTROKAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( JPTI ) dan Pihak Ahli
Waris dari Alm. Marinus Pandiangan sebagai PENDIRI dari SMP/SMA
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA DENGAN Para Pengurus
Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Barat
(The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day
Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara, TELAH TERJADI
KEMBALI di atas tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut PADA
HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL 2014 MULAI PUKUL 10 WIB
SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB.
34. Bahwa beberapa orang oknum Pengurus dan anggota Jemaat dari
Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara bersama-sama
dengan puluhan Murid SMP dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar
MELAKUKAN PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH
DAN TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
CAHAYA INDONESIA ( YPCI ) YANG ADA DI ATAS tanah persil No.
98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan
Tjahaja Indonesia tersebut PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL
2014 MULAI PUKUL 10 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB.
35. BAHWATINDAKAN PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS
TANAH DAN TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
CAHAYA INDONESIA (YPCI ) YANG ADA DI ATAS tanah persil No.
98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan
Tjahaja Indonesia YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28
APRIL 2014 MULAI PUKUL 10 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari Halaman 47
TERSEBUT, DISAKSIKAN OLEH KOMISARIS POLISI D. ARUAN
SELAKU WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I ) PADA WAKTU ITU DAN JUGA
DISAKSIKAN PULUHAN PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I) YANG MENDAMPINGI
KOMISARIS POLISI D. ARUAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA.
36. BAHWA PADA AWALNYA KOMISARIS POLISI D. ARUAN SELAKU
WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR
(TERGUGAT I) TELAH MEMERINTAHKAN BEBERAPA PETUGAS
KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I )
UNTUK MEMBAWA Para Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist
Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West Indonesia Union
Mission Corporation of Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera
Kawasan Utara yang ada di tempat kejadian perkara ke Kantor
KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I)
untuk membicarakan persoalan yang ada dengan Pihak Penggugat
dan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI),
TETAPI KOMISARIS POLISI D. ARUAN MENERIMA TELEPON
SECARA TIBA-TIBA DARI SESEORANG, DAN SETELAH
KOMISARIS POLISI D. ARUAN MENERIMA TELEPON TERSEBUT,
MAKA KOMISARIS POLISI D. ARUAN MEMANGGIL KEMBALI
PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR
(TERGUGAT I ), SEHINGGA PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I ) TIDAK JADI MEMBAWA Para
Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang ada di tempat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari Halaman 47
kejadian perkara ke Kantor KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I).
37. Bahwa setelah PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I) TIDAK JADI MEMBAWA Para
Pengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia
Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of Seventh
Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang ada di tempat
kejadian perkara ke Kantor KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I ), maka ParaPengurus dan
Anggota Jemaat Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni
Indonesia Barat (The West Indonesia Union Mission Corporation of
Seventh Day Adventist ) Daerah Sumatera Kawasan Utara yang ada di
tempat kejadian perkara bersama-sama dengan puluhan Murid SMP
dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar MELAKUKAN PERUSAKAN
TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH DAN TANAMAN MILIK
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI )
YANG ADA DI ATAS tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal
12 Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut.
38. BAHWA PENGGUGAT MEMINTA BERULANGKALI KEPADA
KOMISARIS POLISI D. ARUAN SELAKU WAKIL KEPALA
KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I )
DAN PETUGAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR
(TERGUGAT I ) UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENGAMANAN
DAN MENINDAK PARA PELAKU PERUSAKAN SESUAI KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU, TETAPI KOMISARIS POLISI D. ARUAN
SELAKU WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEMATANGSIANTAR (TERGUGAT I) DAN PETUGAS KEPOLISIAN
RESORT KOTA PEMATANGSIANTAR ( TERGUGAT I) TIDAK
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari Halaman 47
MENGHIRAUKANNYA DAN MALAH MEMBIARKAN PERUSAKAN
TERUS BERLANJUT, SEHINGGA PAGAR PEMBATAS TANAH DAN
TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA
INDONESIA TERSEBUT RUSAK SEMUA.
39. Bahwa setelah ParaPengurus Perkumpulan Penginjilan Adventist Hari
Ketujuh Uni Indonesia Barat (The West Indonesia Union Mission
Corporation of Seventh Day Adventist) Daerah Sumatera Kawasan
Utara yang ada di tempat kejadian perkara bersama-sama dengan
puluhan Murid SMP dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar SELESAI
MELAKUKAN PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH
DAN TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
CAHAYA INDONESIA (YPCI ) YANG ADA DI ATAS tanah persil No.
98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pendidikan
Tjahaja Indonesia tersebut, maka Penggugat berupaya membuat
Laporan dan Pengaduan pada Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian
Terpadu ( SPKT ) di Kantor Tergugat I sekira pukul 15 WIB atas
terjadinya Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama tersebut,
tetapi ternyata Petugas SPKT di Kantor Tergugat I tidak ada yang
bersedia menerima Laporan dan Pengaduan dari Penggugat.
40. Bahwa akibat Penggugat tidak diterima membuat Laporan dan
Pengaduan atas atas terjadinya Tindak Pidana Kekerasan secara
bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN
TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA
INDONESIA YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL
2014 TERSEBUT, maka Penggugat membuat Laporan dan
Pengaduan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (
SPKT ) pada kantor Tergugat II di Medan pada hari selasa tanggal 29
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari Halaman 47
April 2014 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/ 2014/
SPKT II tanggal 29 April 2014.
41. Bahwa Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT )
pada kantor Tergugat II di Medan baru bersedia menerima Laporan
dan Pengaduan Penggugat setelah Penggugat menunjukkan Hasil
Rekaman Vidio atas peristiwa terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
secara bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN
TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA
INDONESIA YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL
2014 TERSEBUT dan Penggugat juga menyerahkan alat bukti surat
lainnya sebagai bukti permulaan.
42. Bahwa setelah Laporan dan Pengaduan Penggugat diterima oleh
Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ) pada kantor
Tergugat II di Medan, maka Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian
Terpadu (SPKT) pada kantor Tergugat II memberikan
SURAT TANDA TERIMA PENGADUAN DAN LAPORAN ( STTPL )
Nomor : 501/IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 kepada
Penggugat, dan SURAT TANDA TERIMA PENGADUAN DAN
LAPORAN (STTPL ) nomor : 501/IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April
2014 diberikan kepada Penggugat sebagai bukti bahwa Pengaduan
dan Laporan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum acara
pidana yang berlaku di Indonesia.
43. Bahwa kemudian Tergugat II melimpahkan Laporan dan Pengaduan
Penggugat kepada Tergugat I untuk dilakukan penyidikan selanjutnya,
dan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat tersebut
dilakukan oleh ERIKSON SIAHAAN selaku Penyidik Pembantu pada
Tergugat I.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari Halaman 47
44. Bahwa ERIKSON SIAHAAN selaku Penyidik Pembantu pada Tergugat I,
telah memanggil Penggugat untuk diperiksa dan dimintai keterangan
atas adanya Laporan dan Pengaduan Penggugat tanggal 29 April 2014
tersebut, dan ERIKSON SIAHAAN selaku Penyidik Pembantu pada
Tergugat I juga telah meminta Penggugat membawa alat bukti surat dan
saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
secara bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN
TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA
INDONESIA YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL
2014 TERSEBUT.
45. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Alat Bukti Surat dan Saksi-saksi
serta Rekaman Vidio atas Peristiwa Tindak Pidana Kekerasan secara
bersama-sama terhadap PAGAR PEMBATAS TANAH DAN
TANAMAN MILIK PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA
INDONESIA YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL
2014 TERSEBUT sesuai permintaan dari Erikson Siahaan selaku
Penyidik Pembantu pada Tergugat I, sehingga Laporan dan
Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai lebih
dari dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam
pasal 184 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
46. BAHWA SETELAH ERIKSON SIAHAAN SELAKU PENYIDIK
PEMBANTU PADA TERGUGAT I MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAS
LAPORAN DAN PENGADUAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT
TERSEBUT, MAKA PENYIDIK PEMBANTU ERIKSON SIAHAAN
PERNAH MENGATAKAN KEPADA PENGGUGAT BAHWA LAPORAN
DAN PENGADUAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT
DILANJUTKAN PENYIDIKANNYA KARENA “MOTIF” TERJADINYA
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari Halaman 47
TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
DILAKUKAN OLEH PARA TERSANGKA TERSEBUT ADALAH AKIBAT
DARI ADANYA PERSENGKETAAN TANAH,SEHINGGA PERBUATAN
YANG TIMBUL DARI ADANYA SUATU PERSENGKETAAN ATAS
TANAH TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA HUKUM KARENA
TINDAKAN PARA PELAKU PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERSEBUT ADALAH SUATU UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK
ATAS TANAH SENGKETA.
47. Bahwa Penggugat mengajukan bantahan dan keberatan kepada Erikson
Siahaan selaku Penyidik Pembantu pada Tergugat I atas kesimpulannya
untuk menghentikan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan
Penggugat tersebut, dan Penggugat mengatakan bahwa pendapat
Penyidik Pembantu Erikson Siahaan yang menyatakan PERBUATAN
YANG TIMBUL DARI ADANYA SUATU PERSENGKETAAN ATAS
TANAH TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA HUKUM KARENA
TINDAKAN PARA PELAKU PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERSEBUT MERUPAKAN SUATU UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK
ATAS TANAH SENGKETA ADALAH SUATU PENDAPAT YANG
KELIRU DAN TIDAK BENAR MENURUT HUKUM KARENA
SESEORANG TIDAK BOLEH MAIN HAKIM SENDIRI ( EIGENRICHTIG
) MENURUT HUKUM UNTUK MEMPERTAHANKAN HAKNYA
TERHADAP ORANG LAIN, TETAPI SESEORANG ITU HARUS
MENEMPUH SALURAN HUKUM YANG DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG.
48. Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan kepada Tergugat I dan
kepada Erikson Siahaan sebagai alat bukti untuk mendukung
bantahan Penggugat atas kesimpulan dari Penyidik Pembantu
Erikson Siahaan tersebut yaitu Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari Halaman 47
Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal 15 Maret 1958 yang berbunyi sebagai
berikut : Perbuatan merusak rumah orang lain yang didirikan di atas
tanah miliknya Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa untuk
mempertahankan hak miliknya, tidak menghilangkan
pertanggungan jawab kepidanaan, dari sebab apabila mereka
merasa ada hak atas tanah tersebut, maka mereka dapat
mempertahankan hak itu dengan secara lain apabila hak itu
diganggu atau diperkosa oleh orang lain, misalnya dengan
melaporkan gangguan atau perkosaan itu kepada alat-alat Negara
yang berwenang mengambil tindakan dalam perkara itu, akan tetapi
Terdakwa-Terdakwa dilarang untuk merusak sendiri rumah tersebut
dan dan perbuatan mana merupakan kejahatan yang diatur oleh
pasal 406 KUH.Pidana.”
49. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan secara resmi dengan Surat
tertulis Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal
15 Maret 1958 tersebut kepada Tergugat I dan kepada Erikson Siahaan
selaku penyidik pembantu pada Tergugat I sebagai Alat Bukti Tambahan
atas Laporan dan Pengaduan yang diajukan Penggugat tersebut.
50. Bahwa Setelah Penggugat menyerahkan secara resmi Putusan
Mahkamah Agung R.I. Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal 15 Maret 1958
tersebut kepada Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku Penyidik
Pembantu pada Terguat I atas Laporan dan Pengaduan Penggugat,
maka Penggugat mendesak Tergugat I untuk menindak lanjuti penyidikan
atas Laporan dan Pengaduan Penggugat tersebut guna diserahkan
kepada Penuntut Umum untuk penuntutannya.
51. Bahwa setelah Penggugat mendesak sdr. Erikson Siahaan selaku
Penyidik Pembantu pada Tergugat I untuk menindak lanjuti penyidikan
atas Laporan dan Pengaduan Penggugat sebagaimana mestinya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari Halaman 47
ternyata Tergugat I mengirim kepada Penggugat sebuah Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/
52/ II/ 2016/ Reskrim, tanggal 15 Pebruari 2016 yang isi pokoknya
sebagai berikut : “ BERSAMA INI DENGAN HORMAT
DIBERITAHUKAN BAHWA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
PERKARA YANG SAUDAR LAPORKAN, PENYIDIK TELAH
MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG MAKSIMAL NAMUN
DEMIKIAN HASIL PENYIDIKAN TELAH MENYIMPULKAN PERKARA
TERSEBUT TIDAK CUKUP BUKTI, MAKA UNTUK KEPASTIAN
HUKUM PERKARA TERSEBUT DIHENTIKAN.”
52. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I
menghentikan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat
tersebut, karena Tindakan Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku
Penyidik Pembantu pada Tergugat I menyatakan Laporan dan
Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai cukup
bukti adalah tidak tepat menurut hukum dan Tindakan Tergugat I
menghentikan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat
tersebut adalah suatu perbuatan yang berindikasi manipulasi
hukum yang berkualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum oleh
Penyelenggara Negara atau Pemerintahan ( onrechtmatige
overheidsdaad ), karena Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku
Penyidik Pembantu pada Tergugat I tidak pernah menyebutkan secara
jelas kepada Penggugat tentang alat bukti apa yang tidak dapat diajukan
oleh Penggugat untuk membuktikan Peristiwa Tindak Pidana Perusakan
secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Tersangka dalam
Laporan dan Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat kepada
Tergugat II.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari Halaman 47
53. Bahwa semula Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku Penyidik
Pembantu pada Tergugat I menyatakan bahwa Laporan dan Pengaduan
yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti penyidikannya
karena Motif Perusakan bersumber dari adanya persengketaan tanah,
tetapi setelah Pengugat mengajukan Alat Bukti Putusan Mahkamah
Agung R.I. Nomor : 24 K/ Kr/ 1958 tanggal 15 Maret 1958 untuk
membantah pendapat Penyidik Pembantu Erikson Siahaan tersebut
ternyata Tergugat I dan atau Erikson Siahaan selaku penyidik
pembantu pada Tergugat I membuat alasan lain yaitu “ TIDAK
CUKUP BUKTI” untuk tidak melakukan penyidikan sebagaimana
mestinya terhadap Laporan dan Pengaduan yang diajukan oleh
Penggugat tersebut, sehingga Tergugat I dan atau Erikson Siahaan
selaku Penyidik Pembantu pada Tergugat I jelas sengaja mencari-
cari alasan yang tidak benar menurut hukum untuk tidak melakukan
penyidikan sebagaimana mestinya atas Laporan dan Pengaduan
yang diajukan Penggugat dengan menyalahgunakan wewenangnya
selaku penyidik untuk menghindarkan Para Tersangka dari
penindakan hukum.
54. Bahwa tindakan Tergugat I menghentikan penyidikan atas Laporan dan
Pengaduan Penggugat tersebut dengan alasan “tidak cukup bukti”
adalah Suatu alasan yang tidak benar menurut hukum dan bertentangan
dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena Penggugat telah
menyerahkan ALAT BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI SERTA
REKAMAN VIDIO ATAS PERISTIWA TINDAK PIDANA PERUSAKAN
SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP BARANG-BARANG MILIK
PENGGUGAT YANG TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL
2014 TERSEBUT, SEHINGGA LAPORAN DAN PENGADUAN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari Halaman 47
PENGGUGAT TELAH DIDUKUNG LEBIH DARI DUA ALAT BUKTI
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 184 AYAT (1) KUHAP.
55. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan Penyidikan
atas Laporan dan Pengaduan Penggugat Nomor Pol. : LP/ 501/ IV/ 2014
SPKT/ II tanggal 29 April 2014, telah bertentangan dengan kewajiban
Hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku Penyidik yang wajib mencari
Alat Bukti guna lengkapnya Berkas Penyidikan.
56. Bahwa Laporan dan Pengaduan Penggugat telah didukung lebih dari dua
jenis alat bukti, maka Tindakan Tergugat I dan Tergugat II
menghentikan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat
tersebut adalah suatu tindakan yang tidak sah menurut hukum dan batal
demi hukum, sehingga Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk
melanjutkan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat
Nomor Pol. : LP/ 501/ IV/ 2014 SPKT/ II tanggal 29 April 2014 tersebut,
dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/
52/ II/ 2016/ Reskrim, tanggal 15 Pebruari 2016.
57. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak
mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan
yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat
dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada
Perlawanan ( verzet ) atau Banding maupun Kasasi.
58. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Para
Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atau
tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam
perkara ini.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 30 dari Halaman 47
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat
memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan
mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat
untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna
didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar
putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan penyidikan
atas Laporan dan Pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi
Nomor : LP/ 501/ IV/2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 adalah suatu
3. perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan penyidikan
atas Laporan dan Pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi
Nomor : LP/ 501/ IV/2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 tidak sah menurut
hukum dan batal demi hukum ( absoluut nietig );
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untukmencabut Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/ 52/ II/ 2016/ Reskrim,
tanggal 15 Pebruari 2016;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan Penyidikan atas
Laporan dan Pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :
LP/ 501/IV/ SPKT II tanggal 29 April 2014 dan menyerahkan berkas
penyidikan perkara kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan kepada
Pengadilan Negeri guna dilakukan proses peradilan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 31 dari Halaman 47
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan ( verzet ) atau banding
maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung
renteng atau tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini;
Atau: Apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar
berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Membaca surat-surat:
1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
NegeriPematang Siantar pada tanggal 10 Oktober 2016, yang menerangkan
bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada
tanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Para Terbanding semula Para Tergugatpada tanggal 26OKtober 2016;
3. Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Pembanding semuIa
Penggugat tertanggaI 21 Nopember 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan
PengadiIan Negeri Pematang Siantar pada tanggaI 21 Nopember 2016,
memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum
ParaTerbanding semuIa Para Tergugat pada tanggaI28 Desember 2016;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Para Terbanding
semuIa Para Tergugat tertanggaI 13 Januari 2017 dan di daftarkan di
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari Halaman 47
Kepaniteraan PengadiIan Tinggi Medan pada tanggal 13 Januari 2017,
kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2017 ;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari
2017, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat
pada tanggal 13 Januari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang
Siantardalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan sebelum berkas perkara dikirimke
Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh
karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat teIah
mengajukan memori banding tertanggaI 10 Oktober 2016 terhadap Putusan
Pengadilan NegeriPematang Siantar pada tanggal 4 Oktober Nomor: 40/ Pdt.G/
2016 / PN. Pms, yang pada pokoknya teIah mengemukakan keberatan dengan
alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para
Terbanding/ Tergugat I dan II dengan alasan bahwa Para Terbanding
telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ( ONRECHTMATIGE
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 33 dari Halaman 47
DAAD ) KARENA PARA TERBANDING TIDAK MELAKUKAN
PENYIDIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS LAPORAN DAN
PENGADUAN PEMBANDING YAITU Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/
2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 ATAS TERJADINYA TINDAK
PIDANA PERUSAKAN TERHADAP PAGAR PEMBATAS TANAH DAN
TANAMAN MILIK PEMBANDING DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA ( YPCI )
YANG ADA DI ATAS tanah persil No. 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12
Agustus 1955 milik Pendidikan Tjahaja Indonesia tersebut YANG
TERJADI PADA HARI SENIN TANGGAL 28 APRIL 2014 MULAI PUKUL
10 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 13.WIB. YANG DILAKUKAN OLEH
beberapa orang oknum Pengurus dan anggota Jemaat dari Perkumpulan
Penginjilan Adventist Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat (The West
Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist )
Daerah Sumatera Kawasan Utara bersama-sama dengan puluhan Murid
SMP dan SMA ADVENT 2 Pematangsiantar.
2. Bahwa Pembanding menggugat Para Terbanding/ Tergugat I dan II
dengan alasan bahwa Para Terbanding telah melakukan Perbuatan
melawan Hukum (ONRECHTMATIGE DAAD), KARENA PARA
TERBANDING TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA
MESTINYA ATAS LAPORAN DAN PENGADUAN PEMBANDING, yaitu
Laporan Polisi Nomor : LP/ 501/ IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014,
sehingga akibatnya Pembanding telah mengalami atau menderita
kerugian Immateril yang tidak ternilai besarnya, sebab Pembanding
telah dianggap oleh Para Terbanding sebagai PEMBUAT LAPORAN
DAN PENGADUAN PALSU, DAN KEMUDIAN PARA TERBANDING
TELAH MENYATAKAN DALAM JAWABANNYA BAHWA PARA
TERBANDING AKAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 34 dari Halaman 47
PEMBANDING SEBGAI TERSANGKA PEMBUAT LAPORAN DAN
PENGADUAN PALSU. (vide : Jawaban Para Tergugat/ Para
Terbanding).
3. BAHWA GUGATAN PEMBANDING ADALAH TUNTUTAN AGAR
PENGADILAN MENYATAKAN TINDAKAN PARA TERBANDING YANG
TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS
LAPORAN DAN PENGADUAN PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi
Nomor : LP/501/ IV/ 2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014 ADALAH
SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( ONRECHTMATIGE DAAD )
DAN OLEH KARENA ITU PERBUATAN PARA TERBANDING
TERSEBUT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM SERTA MENGHUKUM
PARA TERBANDING UNTUK MENERUSKAN PENYIDIKAN SESUAI
KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA ATAS LAPORAN DAN
PENGADUAN PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/
2014/ SPKT II tanggal 29 April 2014.
4. BAHWA GUGATAN PEMBANDING BUKAN MENGUJI SAH ATAU TIDAK
PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN DAN PENGADUAN
PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/ 2014/ SPKT
II tanggal 29 April 2014, TETAPI GUGATAN PEMBANDING ADALAH
GUGATAN UNTUK MENUNTUT AGAR PERBUATAN PARA
TERBANDING YANG TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS LAPORAN DAN PENGADUAN
PEMBANDING SESUAI Laporan Polisi Nomor : LP/ 501/ IV/ 2014 / SPKT
II tanggal 29 April 2014 DINYATAKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) OLEH PENGADILAN NEGERI
PEMATANGSIANTAR, SEHINGGA GUGATAN PENGGGUGAT TIDAK
MASUK KOMPETENSI PRAPERADILAN SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PASAL 77 KUHAP.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 35 dari Halaman 47
5. BAHWA RUANG LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN YANG
DIATUR DALAM PASAL 77 KUHAP ADALAH KEWENANGAN UNTUK
MENGUJI “ SAH ATAU TIDAK “ SECARA FORMIL ATAU
PROSEDURAL ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN
DAN ATAU SAH ATAU TIDAK PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN ATAU
PENGGELEDEHAN ATAU PENYITAAN, SEHINGGA KEWENANGAN
PRAPERADILAN ADALAH KEWENANGAN UNTUK MENGUJI
KEABSAHAN ( LEGALITY ) DARI SUATU PELAKSANAAN UPAYA
PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK APAKAH SUDAH SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM KUHAP SECARA
FORMAL ATAU PROSEDURAL.
6. Bahwa kewenangan untuk mengadili suatu Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum ( onrechtmatige daad ) berdasarkan ketentuan pasal
1365 KUH. Perdata adalah Kewenangan ( competentie ) dari Hakim
Peradilan Perdata ( privat rechter ), karena Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatige daad ) adalah Gugatan untuk menguji
atau menilai apakah suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan
melawan hukum atau tidak secara hukum materil, SEHINGGA
GUGATAN ATAS PERBUATAN MELAWAN ( ONRECHTMATIGE DAAD )
TIDAK MASUK KEWENANGAN (COMPETENTIE ) PRAPERADILAN
YANG DIATUR DALAM PASAL 77 KUHAP.
7. Bahwa pada hakekatnya Para Terbanding telah mengakui secara tegas
dalam Jawabannya bahwa Para Terbanding telah tidak melanjutkan
penyidikan sebagaimana mestinya atas LAPORAN DAN PENGADUAN
PEMBANDING yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/501/ IV/ 2014/ SPKT II
tanggal 29 April 2014, sehingga dalil Gugatan Pembanding tentang
adanya Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Para Terbanding/
Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 36 dari Halaman 47
Gugatan Pembanding patut diadili dan diputus oleh Hakim Majelis
Pengadilan Perdata – in casu : Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
8. Bahwa Pembanding merujuk Perkara Perdata Nomor : ……./Pdt-
G/2016/ PN-Jgy. yang diajukan di Pengadilan Negeri Jogyakarta
sebagai contoh dan Perbandingan tentang Perkara Gugatan Perbuatan
melawan hukum yang diajukan terhadap Kepolsian Negara Republik
Indonesia karena Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak
memproses Laporan dan Pengaduan Penggugat dalam perkara
perdata tersebut lebih dari dua tahun lamanya.
Bahwa Pengadilan Negeri Jogyakarta menyatakan diri
berwenang mengadili Gugatan Perdata Perbuatan Melawan hukum
tersebut dan Pengadilan Negeri Jogyakarta telah memeriksa dan
mengadili Perkara Perdata tersebut menurut ketentuan Hukum Acara
Perdata.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut di atas, maka
Putusan Sela Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri
Pematangsiantar, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor : 40/ Pdt-G/2016/ PN-
Pms. telah salah menarapkan hukum atau tidak menarapkan hukum
sebagaimana mestinya, dan Gugatan Penggugat/ Pembanding harus
diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri melalui Proses peradilan
perdata, dan oleh karena itu Putusan Sela Hakim Majelis Persidangan/
Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor : 40/
Pdt-G/2016/ PN-Pms. Patut dibatalkan.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut, maka
Pembanding memohon agar Bapak Ketua / Hakim Majelis Persidangan/
Pengadilan Tinggi Medan berkenaan untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini secara seksama di tingkat banding serta menerima alasan-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 37 dari Halaman 47
alasan banding ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus perkara ini
dengan Amar Putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ;-
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal
4 Oktober 2016 Nomor : 40/ Pdt-G/2016/ PN-Pms.;
1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang
memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat/ Pembanding melalui
proses peradilan perdata ;
2. Memerintahkan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri
Pematangsiantar melanjutkan proses pemeriksaan dan peradilan atas
Gugatan Pengggugat/ Pembanding dalam perkara perdata Nomor : 40 /
Pdt-G/ 2016/ PN-Pms.
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua
ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini baik di tingkat pertama
dan di tingkat Banding ;
Bahwa apabila Bapak Ketua/ Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan
Tinggi Medan tidak sependapat dengan Alasan-alasan banding yang
diajukan Pembanding dalam Memori Banding ini, maka Pembanding
memohon Bapak Ketua / Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tinggi
Medan memutus perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Banding
ini berdasarkan alasan-alasan hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah
mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan
keberatan sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 38 dari Halaman 47
Bahwa terkait atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori
bandingnya kami tanggapi sebagai berikut :
Bahwa setelah mencermati alasan-alasan keberatan Pembanding dalam
memori banding adalah merupakan pengulangan dalil Pembanding baik dalam
gugatan maupun dalam repliknya, tidak ada hal-hal yang baru yang telah
dijawab oleh Terbanding I dan II baik dengan jawaban maupun duplik, dan telah
dinilai Judex factie Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, oleh karena itu
patut dan beralasan atas hukum keberatan Pembanding dalam memori
bandingnya untuk ditolak atau dikesampingkan;
Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding pada pokoknya, bahwa
Pembanding mengajukan gugatan perdata dengan alasan para Terbanding
telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Terbanding tidak
melakukan penyidikan sebagaimana mestinya atas Laporan dan Pengaduan
Pembanding yaitu Laporan Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29
April 2014 atas terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap pagar pembatas
tanah dan tanaman milik Pembanding dalam kedudukan sebagai pengurus
Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) yang ada diatas tanah Persil No.
98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12 Agustus 1955..... dan seterusnya, sehingga
Pembanding menuntut supaya perbuatan Para Terbanding tersebut dinyatakan
batal demi hukum serta menghukum Para terbanding untuk meneruskan
penyidikan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana atas Laporan Polisi Nomor
:LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014;
Bahwa Pembanding bukan menguji sah atau tidak penghentian penyidikan atas
Laporan dan Pengaduan Pembanding sesuai Laporan Polisi Nomor
:LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014 , tetapi gugatan Pembanding
adalah untuk menuntut agar perbuatan para terbanding yang tidak melakukan
penyidikan sebagaimana mestinya atas laporan dan pengaduan Pembanding
tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 39 dari Halaman 47
Pembanding/Penggugat tidak masuk kompetensi praperadilan sebagaimana
diatur dalam pasal 77 KUHAP, karena kewenangan praperadilan adalah untuk
menguji untuk menguji keabsahan (Legality) dari suatu pelaksanaan upaya
paksa yang dilakukan penyidik apakah sudah sesuai ketentuan yang diatur
dalam KUHAP secara formal atau prosedural;
Bahwa sebagaimana subtansi atau pokok gugatan Penggugat/Pembanding
adalah untuk menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum penghentian
penyidikan dengan alasan ” Tidak Cukup Bukti ” (vide petitum gugatan
Pembanding) yang dilakukan Tergugat I terhadap Laporan Polisi Nomor
:LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014 atas nama Pelapor
MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H. (ic.Penggugat) dengan alasan
bahwa Penggugat telah menyerahkan lebih dari 2 alat bukti sebagaimana
dimaksud Pasal 184 KUHAP untuk mendukung penyidikan laporan polisi
Penggugat/Pembanding, penghentian penyidikan mana telah diberitahukan oleh
Tergugat I kepada Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor :B/52/II/2016/Reskrim
tanggal 15 Pebruari 2016.
Bahwa benar Tergugat I/Terbanding telah melakukan penghentian penyidikan
terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014
atas nama Pelapor MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H.
(ic.Penggugat/Pembanding), dengan alasan ”Tidak Cukup Bukti ” dengan
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol.:S-TAP/209-A/X/2015/Reskrim
tanggal 28 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
No.Pol.:SP.Henti Sidik/209/X/2015/Reskrim tanggal 28 Oktober 2015.
Bahwa selain itu atas penghentian penyidikan tersebut, Penggugat/Pembanding
tidak ada mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding dirugikan atas
penghentian penyidikan Laporan Polisi yang dilaporkan Penggugat/Pembanding
sehingga mengajukan gugatan a quo, sedangkan dalil Pembanding dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 40 dari Halaman 47
memori bandingnya bahwa akibat penghentian penyidikan yang tidak
semestinya dilakukan Para Terbanding atas laporan dan pengaduan
Pembanding, Pembanding mengalami atau menderita kerugian inmateril yang
tidak ternilai besarnya adalah hal mengada-ada karena hal tersebut tidak
pernah didalilkan Pembanding. Adanya suatu kerugian atas perbuatan melawan
hukum adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu gugatan perbuatan melawan
hukum sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo. Nomor 842 K/Pdt/1986
tanggal 23 Desember 1987.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut disimpulkan menurut hukum
bahwa materi gugatan Penggugat adalah murni terkait tindakan Tergugat
I/Terbanding yang melakukan penghentian penyidikan terhadap Laporan
Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April 2014 atas nama Pelapor
MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H. (ic.Penggugat/Pembanding).
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa
praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Hakim praperadilan mempunyai
kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan sesuai
dengan ketentuan Undang-undang tentang :
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan.
b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
Bahwa oleh karena petitum gugatan Pembanding adalah untuk menyatakan
tidak sah dan batal demi hukum (absoluut nietig) penghentian penyidikan atas
laporan Pembanding sehingga hal tersebut adalah merupakan kewenangan
secara limitatif yang bersifat imperatif dari Hakim Praperadilan, bukan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 41 dari Halaman 47
kewenangan dari Hakim Judex factie Majelis Hakim Perdata yang memeriksa
dan mengadili gugatan a quo;
Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan Terbanding I atas laporan Polisi
Pembanding adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana diatur
ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP, sehingga tindakan penghentian
penyidikan atas laporan Pembanding bukanlah merupakan perbuatan melawan
hukum;
Bahwa alasan Pembanding bahwa gugatannya bukan menguji sah atau
tidaknya penghentian penyidikan laporan Pembanding melainkan untuk
menuntut agar penyidikan yang tidak semestinya atas laporan Pembanding
dinyatakan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang mengada-
ada dengan memutar balikan fakta, hal ini terlihat dari petitum gugatan
pembanding poin 3 secara tegas meminta supaya tindakan Tergugat I dan
Tergugat II menghentikan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan Penggugat
sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/501/IV/2014/SPKT II tanggal 29 April
2014 tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum (absoluut nietig). Maka
dengan fakta ini disimpulkan menurut hukum bahwa gugatan Pembanding
adalah untuk menguji sah atau tidak penghentian penyidikan yang dilakukan
Terbanding I atas laporan dan pengaduan Pembanding, yang sudah barang
tentu adalah kompetensi absolut instansional Hakim Praperadilan sesuai pasal
77 KUHAP .
Bahwa penghentian penyidikan adalah merupakan upaya paksa yang dapat
dilakukan oleh penyidik (ic. para Terbanding) dengan syarat laporan polisi yang
dilakukan penyidikan adalah tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana
dan atau demi hukum sebagaimana diatur oleh pasal 109 ayat (2) KUHAP,
dimana pelaksanaan upaya paksa penghentian penyidikan tersebut dapat diuji
keabsahannya melalui pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam
pasal 77 KUHAP.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari Halaman 47
Bahwa dalil Pembanding, bahwa dasar gugatan Pembanding adalah perbuatan
melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata yang tidak
termasuk kompetensi praperadilan pasal 77 KUHAP adalah suatu hal yang
mengada-ada, karena gugatan perbuatan melawan yang diatur pasal 1365 KUH
Perdata adalah perbuatan manusia atau subjek hukum yang mengakibatkan
kerugian materil dan moril kepada subjek hukum lain, sedangkan dalam perkara
a quo ternyata Pembanding tidak mengalami kerugian baik materil maupun
inmateril karena gugatannya adalah meminta menyatakan penghentian
penyidikan laporan polisi Pembanding tidak sah menurut hukum dan batal
menurut hukum oleh karena itu penyidikannya supaya dilanjutkan dan
menyerahkan perkaranya kepada Penuntut umum yang merupakan
kewenangan dari Hakim Praperadilan secara absolut instansional sebagaimana
diatur pasal 77 KUHAP
Bahwa dalil Pembanding bahwa para Terbanding telah mengakui secara tegas
dalam jawabannya bahwa para Terbanding telah tidak melanjutkan penyidikan
sebagaimana mestinya atas laporan dan pengaduan Pembanding.... dan
seterusnya sehingga dalil gugatan Pembanding tentang adanya perbuatan
melawan hukum dilakukan Para Terbanding/Tergugat telah terbukti secara sah
dan meyakinkan sehingga gugatan Pembanding patut diadilidan diputus oleh
Hakim Majelis Perdata in casu Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah
merupakan dalil yang mengada-ada dengan memutar balikkan fakta karena
Para terbanding tidak pernah mengakui bahwa para Terbanding telah tidak
melanjutkan penyidikan sebagaimana mestinya atas laporan dan pengaduan
Pembanding, pada hal jawaban para Terbanding adalah mengakui telah
menghentikan penyidikan laporan pembanding dengan alasan ”Tidak Cukup
Bukti ” dan penghentian penyidikan telah sesuai ketentuan hukum (KUHAP),
sehingga keberatan Pembanding patulah untuk dikesampingkan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 43 dari Halaman 47
Bahwa perbandingan yang diajukan pembanding Putusan Perkara Perdata p
ada Pengadilan Negeri Sleman No.146/Pdt/G/2016/PN-Sleman, dalm hal ini
terlepas benar atau tidak putusan tersebut ternyata adalah terkait tidak
memproses laporan dan pengaduan lebih dari 2 tahun, sudah barang tentu tidak
ada relevansinya dalam perkara a quo dengan alasan bahwa perkara in casu
adalah karena tindakan penghentian penyidikan laporan Pembanding yang
dilakukan Terbanding I, sedangkan penghentian penyidikan tersebut dapat
dilakukan penyidik (para Terbanding) karena diberikan kwenangan oleh pasal 7
ayat (1) huruf I KUHAP dengan mengacu pada pasal 109 ayat (2) KUHAP;
Bahwa adalah sesuatu hal yang aneh atas keberatan Pembanding atas
putusan Judex factie Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan
bahwa gugatan Pembanding adalah kompetensi praperadilan, pada hal mana
sarana berbiaya ringan, cepat, sederhana telah disediakan oleh Undang-undang
(KUHAP) untuk menguji keabasahan penghentian penyidikan atas laporan
Pembanding melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83
KUHAP, dengan tidak dipungut biaya perkara, persidangan berlangsung hanya
membutuhkan waktu 7 hari dan tidak ada upaya hukum atas putusan
praperadilan tersebut sehingga dalam waktu tidak lama menikmati hasilnya,
sedangkan dalam perkara a quo membutuhkan biaya, membutuhkan waktu
yang lama baru mendapat putusan karena masih ada upaya hukum banding,
kasasi dan Peninjauan Kembali. Maka perlu dipertanyakan motivasi apa yang
melatarbelakangi, sehingga Pembanding harus ngotot perkara penghentian
penyidikan laporan Pembanding harus diuji melalui gugatan perdata in casu.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas telah cukup
membuktikan bahwa subtansi atau pokok gugatan a quo adalah kewenangan
Absolut Instansional dari Hakim Praperadilan, sehingga Majelis Hakim Perdata
yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara in casu, oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 44 dari Halaman 47
Hakim untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup
membuktikan bahwa Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Pematangsiantar
dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menunjukkan
keprofesionalannya dan kaya akan argumentasi hukum dalam melahirkan
pertimbangannya sehingga patut dan beralasan menurut hukum alasan-alasan
dalam memori banding Pembanding untuk ditolak atau dikesampingkan, oleh
karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan bahwa putusan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 40 /Pdt. G/2016/PN-Pms tanggal
4 Oktober 2016 sudah tepat dan benar maka haruslah dipertahankan;
Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas sudilah
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak seluruh dalil-
dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding seraya menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut :
- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 40
/Pdt. G/2016/PN-Pms tanggal 4 Oktober yang dimohonkan banding.
Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding
yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diatas,
Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-
alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh MajeIis Hakim
Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-
materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan
putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 45 dari Halaman 47
tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para TerbandingsemulaPara
Tergugatyang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri
Pematang Siantartanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms;
Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan
Ntgegeri Pematang Siantartanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 /
PN. Pms, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding
berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis
Hakim TingkatPertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang
disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka
MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan
pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantartanggal 4 Oktober
2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms, yang dimintakan banding tersebut
haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kekuasaan absolut
dikabulkan, maka putusan peradilan Tingkat Pertama adalah putusan akhir,
dengan demikian kalimat putusan sela baik dalam Putusan perkara Nomor:
40/Pdt.G/2016/PN.Pms dan Berita Acara persidangan dalam perkara tersebut
harus dibaca menjadi Putusan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 46 dari Halaman 47
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada
di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR/160 RBg dan ketentuan
hukum lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4
Oktober 2016 Nomor: 40/ Pdt.G/ 2016 / PN. Pms, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari KAMIS tanggal 23 MARET 2017, oleh Kami: LINTON SIRAIT,
SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.,MHdan
AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan
tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 8 Maret 2017 Nomor : 59/PDT/2017/PT-MDN, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30
MARET 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota serta PARLINDUNGAN SIAHAAN, SH sebagai Panitera
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Perdata Nomor : 59/PDT/2017/PT.MDN Halaman 47 dari Halaman 47
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak berperkara;
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ERWAN MUNAWAR, SH.,MH LINTON SIRAIT, SH.,MH AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum
Panitera Pengganti,
PARLINDUNGAN SIAHAAN, SH Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-