Pengantar Kebijakan Kesehatan

Pengantar Kebijakan KesehatanKelompok 2 Kelas 3-CGL Sabanari | CA Kairupan | I Timban | JV Maramis | MC BasoPengertian(Walt, 1994)Health policy embraces coursesof action that affect the set of institutions, organizations, services, and funding arrangements of the health care system. It goes beyond health services, however, it includes actions or intended actions by public, private, and voluntary organizations that have an impact on health.Kebijakan kesehatan melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/actor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta, LSM dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan.8 Elemen utk Penentuan Kualitas Kebijakan KesehatanPendekatan holistiPartisipatoriKebijakan publik yang sehatEkuitasEfisiensiKualitasPemberdayaan masyarakatSelf-reliantPentingnya Kebijakan KesehatanSektor kesehatan merupakan bagian penting dan mempunyai posisi istimewa dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan diluar bidang tersebut seperti kemiskinan, perekonomian, polusi, dan sebagainya. Karena itu, perlu adanya kebijakan kesehatan untuk memberikan arahan yang tepat dalam pemilihan teknologi dan pelayanan kesehatan.Sistem dan Komponen Kebijakan Kesehatan(Dunn, 1994)

Segitiga Kebijakan Kesehatan(Triangle of Health Policy)

Hierarki Kebijakan KesehatanSetiap kebijakan memiliki otoritas atau kewenangannya sendiri. Sejauh mana kewenangan suatu kebijakan dapat diterapkan tergantung dari posisi kebijakan tersebut dalam sebuah hierarki kebijakan. Setiap kebijakan harus memiliki konsistensi dan koherensi dengan kebijakan pada tingkat kewenangan yang lebih luas. Dengan begitu, tidak akan terjadi benturan kebijakan yang dapat menyebabkan sebuah kebijakan tidak dapat dieksekuasi.Berdasarkan Sistem PolitikKebijakan publik tertinggi yang dibuat oleh legislatif sebagai representatif dari publik.Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dengan eksekutif. Kebijakan yang buat oleh eksekutif, yaitu kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan publik yang bersifat umum yang dibuat legislatif (UUD) dan yang melalui kerja sama dengan eksekutif (UU).Berdasarkan Wilayah Geografis Otoritas Pembuat KebijakanKebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah memiliki kewenangan berdasarkan wilayah kerja tertentu. Wilayah kerja tersebut biasanya terkait dengan wilayah geografis otoritas pembuat kebijakan. Berdasarkan Isi, waktu, dan Prioritas Penetapan KebijakanKebijakan utama, adalah kebijakan dasar yang belum diturunkan Kebijakan turunan, yang telah diturunkan dari sebuah kebijakan utama. Misalnya, kebijakan penanggulangan angka kematian ibu dapat diturunkan menjadi kebijakan peningkatan gizi ibu hamilKebijakan jangka panjang. Berdurasi lebih dari lima tahun misalnya dua puluh lima tahun, biasanya dibuat ditingkat nasional, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang kesehatanKebijakan jangka menengah. Berdurasi antara lima hingga sepuluh tahun, bisa dibuat ditingkat provinsi maupun kabupaten kota, misalnya Renstra ( Rencana Strategis)Kebijakan jangka pendek. Kebijakan jangka pendek memiliki durasi sekitar satu tahun. Biasanya berupa program yang menjadi implementasi dari kebijakan pada hierarki lebih tinggi.Faktor Kontekstual yang Memengaruhi Kebijakan KesehatanFaktor situasional, merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan.Faktor struktural, merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor budaya. Dalam masyarakat dimana hierarki menduduki tempat penting, akan sangat sulit untuk bertanya atau menantang pejabat tinggi atau pejabat senior. Faktor internasional atau exogenous, yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional dalam kesehatan. Kebijakan Kesehatan di IndonesiaReformasi kesehatan dan Perubahan Struktur Kementerian KesehatanPada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan Tujuh Reformasi Pembangunan Kesehatan yang mengutamakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dengan menekankan upaya promotif dan prefentif.Pencapaian Target MDGs dalam Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi TEnggaraTimur (NTT)Tenaga kesehatan/ Warga Negara AsingAdanya Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia sebagai pengawasan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bangsa Indonesia.

THANKS for Your Attention ~ GBUArigatou gozaimasu, minna-san~