Pengantar Medikolegal

Penanganan Pasien Darurat

MEMAHAMI PRAKTIK

KEDOKTERAN

ILMU KEDOKTERAN

EMPIRIS PROBABILITAS

PELUANG BIAS & “UNKNOWN”

REASONABLE MEDICAL CERTAINTY

EVIDENCE BASED

HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK (INSPANNINGSVERBINTENNIS)

COMPLEX AND TIGHTLY COUPLED SYSTEM SPESIALISASI & INTERDEPENDENSI

PRONE TO ACCIDENT

Praktik Kedokteran

Menurut UU nomor 29 tahun 2004

Pasal 1 ayat 1 :

“Praktik kedokteran adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan

dokter gigi terhadap pasien dalam

melaksanakan upaya kesehatan”

HUBUNGAN

PROFESIONAL KESEHATAN

DENGAN PASIEN

PROFESI

SYARAT UTAMA :

PELATIHAN EKSTENSIF

KOMPONEN INTELEKTUAL TINGGI

PELAYANAN PENTING

SYARAT UMUM :

SERTIFIKASI - proficiency check

ORGANISASI PROFESI

OTONOMI KERJA - self regulation

PROFESI (2)

CONSULTANT :

HUBUNGAN INDIVIDU - PROFESIONAL

FEE FOR SERVICE

CONTOH : dokter, pengacara

SCHOLAR :

HUBUNGAN INDIVIDU - INSTITUSI

GAJI / HONOR

CONTOH : guru, perawat

TREND

BERGESER KE ARAH SCHOLAR (?)

PRAKTEK PRIBADI BERGESER KE

RUMAH SAKIT / KLINIK

HUBUNGAN DWIPARTIT BERGESER KE

TRI / MULTIPARTIT

FEE FOR SERVICE BERGESER KE PRE-

PAID

HUBUNGAN

PROFESIONAL-KLIEN

ISSUE : LETAK KEWENANGAN (SIAPA YANG

BERWENANG MEMUTUSKAN APA)

ALTERNATIF HUBUNGAN :

AGEN

KONTRAK

FRIENDSHIP

PATERNALISTIK

FIDUCIARY : VIRTUE BASED

HUBUNGAN

DOKTER-PASIEN

DIPENGARUHI OLEH ETIKA PROFESI DAN

KEWAJIBAN PROFESI

PRINSIP MORAL :

AUTONOMY, BENEFICENCE, NON

MALEFICENCE, JUSTICE

VERACITY, FIDELITY, PRIVACY,

CONFIDENTIALITY

SALING PERCAYA

HUB. DOKTER - PASIEN

PATERNALISTIK

SEJAK HIPPOCRATES

DIANGGAP DASARNYA : SALING PERCAYA

PRINSIP MORAL UTAMA : BENEFICENCE

“MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)

MULAI DIKRITIK TAHUN 1956

KONTRAKTUAL

MULAI TAHUN 1972-1975 (social contract)

PRINSIP MORAL UTAMA : AUTONOMY

INSPANNINGSVERBINTENNIS

“KONTRAK TERAPEUTIK”

SALAH SATU HUBUNGAN HUKUM DOKTER-PASIEN

TIDAK SEIMBANG / SETARA

DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL (RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA (INSPANNINGSVERBINTENNIS) – reasonable care

HARUS DIJAGA DENGAN ATURAN

HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)

KRITIK TERHADAP KONTRAKTUAL :

TAK ADA NEGOSIASI EKSPLISIT

TAK ADA EKSPEKTANSI EKSPLISIT

TERLALU MATERIALISTIK, BUKAN ETIK

MELUPAKAN FAKTOR SISTEM SOSIAL

TERLALU LEGALISTIK : PERATURAN

TERFOKUS PADA PRINSIP AUTONOMY

CENDERUNG MEMINIMALKAN MUTU

DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS

HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)

FIDUCIARY : VIRTUE BASED ETHICS

PRINSIP : MORAL KEUTAMAAN

BUKAN SEKEDAR KEWAJIBAN DAN PERATURAN, TETAPI JUGA “BAGAIMANA SIKAP SEBAIKNYA”

EMPATHY, COMPASSION, PERHATIAN, KERAMAHAN, KEMANUSIAAN, SALING PERCAYA, ITIKAD BAIK, dll

HUBUNGAN : BERTUMBUH-KEMBANG, BERTUJUAN MENSEJAHTERAKAN PASIEN

KOMUNIKASI HARUS BAIK

ASPEK

HUKUM

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER

HAK DAN KEWAJIBAN

PASIEN

HUBUNGAN HUKUM DOKTER-

PASIEN

IUS DELICTU : AKIBAT PERATURAN

PERUNDANGUNDANGAN

MIS : RAHASIA KEDOKTERAN

IUS CONTRACTU : AKIBAT ADANYA

HUBUNGAN KONTRAKTUAL

MIS : UPAYA SESUAI STANDAR

TERTINGGI

HAK PASIEN

Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the patient

UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : pasal 53 : hak pasien

UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan 53.

SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS

Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan kewajiban pasien dan dokter

Declaration of Lisbon

Hak memilih dokter

Hak dirawat dokter yang “bebas”

Hak menerima / menolak pengobatan setelah menerima informasi

Hak atas kerahasiaan

Hak mati secara bermartabat

Hak atas dukungan moral / spiritual

UU Kesehatan

Hak atas Informasi

Hak atas second opinion

Hak atas kerahasiaan

Hak atas persetujuan tindakan medis

Hak atas pelayanan kesehatan

Hak atas ganti rugi

KEWAJIBAN PASIEN

Itikad baik

Beri informasi yang adekuat

Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka perawatan / pengobatan

Menghormati hak dokter

Memberi imbalan & ganti rugi

Berterus terang apabila timbul masalah

HAK DOKTER

HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL

HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI

LUAR STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR

ETIK

HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB

DR-PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS

HAK ATAS PRIVACY

HAK ATAS IMBALAN

KEWAJIBAN DOKTER

KEWAJIBAN PROFESI :

SUMPAH DOKTER

KODEKI

STANDAR PERILAKU

STANDAR PROSEDUR

STANDAR PELAYANAN MEDIS

KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN

MEMENUHI HAK PASIEN

KEWAJIBAN SOSIAL

IMPLIKASI HUKUM-ETIK

PIDANA

PERDATA

DISIPLIN

ETIK

Pelanggaran Etika Kedokteran

Sanksi = moral – adminsitratif

- teguran

- penghentian tugas/kewenangan tertentu

untuk sementara

- pengalihan tugas

- re-edukasi

- pencabutan ijin praktik

TUNTUTAN PIDANA

KELALAIAN : 359-361 KUHP

KETERANGAN PALSU : 267-268 KUHP

ABORSI ILEGAL : 347-349 KUHP

PENIPUAN : 382 BIS KUHP

PERPAJAKAN : 209, 372 KUHP

EUTHANASIA : 344 KUHP

PENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP

TUNTUTAN PERDATA

PS 1365 KUH PERDATA :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya

PS 1366 KUH PERDATA : Juga akibat kelalaian

PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior

Ps 55 UU KESEHATAN :

Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau

kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan

UNSUR-UNSUR “KELALAIAN” sebagai salah satu malpraktek

ADA KEWAJIBAN

PELANGGARAN KEWAJIBAN TSB

HUB. KAUSAL

CEDERA / KERUGIAN

DUTY

BREACH OF DUTY

CAUSAL RELATIONSHIP

DAMAGE

ADANYA KEWAJIBAN

AKIBAT ADANYA HUBUNGAN DR-PASIEN

TIDAK MELAWAN HAK PASIEN (Consent)

REASONABLE COMPETENCE

REASONABLE CARE : SESUAI NORMA / STANDAR PROFESI

PERBUATAN ATAU KELALAIAN

TAK PERSOALKAN : “SEMAMPUNYA” & “NIAT BAIK”

YANG PENTING : PROSEDUR dan REASONABLE COMMUNICATION

REASONABLE COMPETENCE

SKILL & KNOWLEDGE SESUAI KATALOG

PENDIDIKAN

DIBANDINGKAN DENGAN DOKTER RATA-

RATA

PADA SITUASI DAN KEADAAN TERTENTU

REASONABLE CARE :

SESUAI STANDAR PROFESI

STANDAR PERILAKU : UNIVERSAL

STANDAR PROSEDUR : TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT

STANDAR PELAYANAN MEDIS TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT

TERGANTUNG SITUASI – KONDISI TERTENTU

TERGANTUNG SUMBER DAYA

DPT DISIMPULKAN DARI DOKUMEN TERTULIS ATAU DARI SAKSI AHLI

PELANGGARAN KEWAJIBAN

HARUS DIBUKTIKAN DAHULU

TIDAK BISA GUNAKAN “STRICT LIABILITY” STRICT LIABILITY HANYA BERLAKU BAGI PRODUK

– BUKAN JASA

KADANG FAKTA SUDAH MENUNJUKKAN ADANYA KELALAIAN : RES IPSA LOQUITUR (The thing speaks for it self) AKIBAT ALATNYA DOKTER

TIDAK ADA KONTRIBUSI PASIEN

KEADAAN NORMAL : TAK TERJADI

mis : gunting / tampon tertinggal

HUBUNGAN KAUSAL

DICARI : LEGAL CAUSE / PROXIMATE CAUSE

PENGUJIAN : CAUSATION IN FACT : BUT FOR TEST “kalau tidak” /

(Conditio sine qua non theory)

Mis. Kalau gunting tak tertinggal, tak akan terjadi perforasi – peritonitis

Mis. Kalau diagnosis tak salah atau terlambat, pasien dapat tertolong ( ? )

Terlalu menyederhanakan hubungan kausalitas

FORESEEABILITY (Adequate theory)

Bahwa cedera adalah akibat yang dapat diperkirakan sebelumnya dari tindakan substandar oleh dokter yang layak

CEDERA / DAMAGE

HARUS SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KEWAJIBAN

JENIS KERUGIAN :

GENERAL DAMAGE : NON-EKONOMIK

SPECIAL DAMAGE :

PAST AND FUTURE COSTS & EXPENSES

LOSS OF INCOME, LOSS OF EARNING CAPACITY

PUNITIVE DAMAGE : sengaja, culpa lata, kekerasan, penipuan dll

GANTI RUGI

DITAGIHKAN SATU KALI

TUNAI / ANGSUR (dapat berbunga)

“KEHILANGAN KESEMPATAN” SUKAR

DIHITUNG, PREDIKTIF, TIDAK PASTI

JUMLAH DAN LAMANYA

MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN DAN

KEMAMPUAN KEDUA PIHAK

CONTOH

DOKTER LALAI AMPUTASI

KERUGIAN :

BIAYA :

BIAYA PERAWATAN HINGGA SEMBUH

BIAYA FISIOTERAPI & KAKI PALSU

BIAYA NON MEDIS

KEHILANGAN KESEMPATAN

SELAMA PERAWATAN

KETERBATASAN PELUANG KERJA

IMMATERIEL

Pencegahan

UPAYA CEGAH PELANGGARAN

REASONABLE COMPETENCE, REASONABLE CARE, REASONABLE COMMUNICATION

PROFESIONALISME : ETIK, STANDAR, PENGAWASAN, KOREKSI

UPAYA CEGAH RISIKO

PRODUCT LIABILITY PREVENTION, QUALITY ASSURANCE, RISK MANAGEMENT

SIAPKAN LEGAL DEFENCE

MEDICAL EVIDENCE : REKAM MEDIK, INFORMED CONSENT

ALIHKAN RISIKO :

ASURANSI PROFESI

NO FAULT COMPENSATION

Pencegahan (2)

Pendidikan etika kedokteran sejak dini

Sikap etis dan profesional

UU Praktik Kedokteran

Good clinical governance

Evidence Based Medicine