pengaruh total pembiayaan dan inflasi terhadap non …eprints.walisongo.ac.id/10141/1/skripsi...

i

PENGARUH TOTAL PEMBIAYAAN DAN INFLASI

TERHADAP NON PERFORMING FINANCING BANK UMUM

SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

DICKY ISKANDAR DZULQORNAIN AIZ

NIM. 1505036047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

S1 PERBANKAN SYARI’AH

2019

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Dicky Iskandar Dzulqornain Aiz

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya

bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Dicky Iskandar Dzulqornain Aiz

NIM : 1505036047

Judul Skripsi : Pengaruh Total Pembiayaan dan Inflasi Terhadap

Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode

2013-2017

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat

segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Mei 2019

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag Nurudin, S.E.,MM.

NIP. 19700410 199503 1 001 NIP. 19900523 201503 1 004

iv

MOTTO

ِ ئَِله اْلقَْىُم اْلَكافُِزوىَ ِ ۖ ئًِههُ ََل يَْيأَُس ِهْي َرْوِح َّللاه َوََل تَْيأَُسىا ِهْي َرْوِح َّللاه

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus

asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur” (Q.S Yusuf: 87)

“Terkadang Allah menjauhkan dari apa yang kita kejar dengan segala daya dan upaya.

Tapi terkadang Allah memberi hal yang luar biasa yang tak pernah kita bayangkan

sebelumnya untuk mendapatkannya”

(Mahfud MD)

“Work harder when the other person sleep then you can get succes when the other

person still struggle for their life”

v

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk:

Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat dan

kemudahan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

Bapak dan Ibu yang telah merawatku sejak kecil serta mengajarkanku

nilai-nilai kehidupan dan tidak henti-hentinya mendo’akan ku disetiap

malam

Bidikmisi Walisongo yang telah memberikanku kesempatan untuk dapat

belajar di UIN Walisongo dan memberikan banyak dukungan terhadap

proses kuliah di UIN Walisongo. Karyaku ini merupakan salah satu bentuk

tanggung jawabku terhadap amanat yang telah diberikan kepadaku sebagai

penerima beasiswa Bidikmisi.

Ibu Dra. Susi Alifah yang telah membiayai beberapa tahapan

pendidikanku, sehingga penulis dapat berada di titik ini sekarang.

Pergerakanku PMII Rayon Ekonomi Komisariat UIN Walisongo yang

kubanggakan

vi

DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Dicky Iskandar Dzulqornain Aiz

NIM : 1505036047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Pengaruh

Total Pembiayaan dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing Bank

Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017” adalah benar-benar hasil

karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain.

Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik

ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari

karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.


Deklarator

Dicky Iskandar Dzulqornain Aiz

NIM.1505036047

vii

ABSTRAK

Pertumbuhan Non Performing Financing (NPF) bank syariah dalam 5

tahun terakhir cukup besar. Bahkan beberapa bank syariah memiliki nilai rasio

Non Performing Financing diangka dua digit. Hal ini sangat bertolak belakang

dengan nilai pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang mengalami kenaikan.

Rasio Non Performing Financing yang cukup besar bisa disebabkan oleh faktor

internal berupa pembiayaan dan faktor eksternal yaitu kondisi makro ekonomi

salah satunya inflasi. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk

mengidentifikasi pengaruh pembiayaan dan inflasi terhadap Non Performing

Financing bank syariah secara simultan maupun parsial. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan terhadap Non Performing

Financing Bank Umum Syariah dan Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing

Financing Bank Umum Syariah. Periode penelitian ini adalah tahun 2013-2017.

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh Bank Umum Syariah Periode 2013 sampai dengan 2017. Metode

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling.

Terdapat 6 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear

berganda dengan SPSS versi 24.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel Pembiayaan

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF)

dengan koefisien regresi sebesar 2,630 dan memiliki nilai signifikansi sebesar

0,001, (2) Variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Non

Performing Financing (NPF) dengan koefisien regresi sebesar -0,072 dan

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,532

Kata Kunci : Pembiayaan, Inflasi dan Non Performing Financing

viii

ABSTRACT

The growth of Non Performing Financing (NPF) syariah bank in last five years is

too big. Some syariah bank even have Non Performing Financing ratio in two digit. This

is very contrary with value of growth Financing syariah bank that is increased. The big

Non Performing Financing ratio can be caused by internal factor like a financing and

eksternal factor like a macro economic condition one of them is inflation. Therefore this

research try to identify financing and inflation effect toward Non Performing Financing

syariah bank simultaneously or partially. The purpose of this research is to determine

Financing effect toward Non Performing Financing (NPF) of Syariah Bank and Inflation

effect toward Non Performing Financing (NPF) of Syariah Bank. The period of this

research is 2013-2017.

This research is quanitative researh. The population of this research is all of

Syariah Bank periode 2013 until 2017. The sampling method used is the purposive

sampling method. There are 6 syariah bank that meet the criteria as research

samples. The data used in this research is secondery data. Testing in this study

used factor analysis techniques and multiple linear regression analysis with SPSS

version 24.0.

The result of this research showed that: (1) Financing Variabel had a

positive significant effect toward Non Performing Financing (NPF) with coefficent regression of 2,630 and has significant value of 0,001, (2) Inflation Variabel had no

significant effect toward Non Performing Financing (NPF) with coefficent regression of -0,072 and has significant value of 0,532

Keyword: Financing, Inflation and Non Performing Financing

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas

kehadirat Allah SWT yang telah limpahan segala rahmat dan hidayah-Nya. Serta

shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas doa serta

bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi

yang berjudul “Pengaruh Total Pembiayaan dan Inflasi Terhadap Non

Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-

2017”. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1

(S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakulas Ekonomi Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selama penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa ada bantuan dari

berbagai pihak baik itu berupa pengarahan, pemberian informasi, saran serta

bimbingan yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan

ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus

dosen pembimbing penulis.

3. Ibu Hj. Nur Huda, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnisi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

4. Bapak Nurudin, S.E., MM. selaku dosen pembimbing yang dengan

penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi

ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta staf karyawan

Universitas Islam Negeri Walisongi, yang telah memberikan bekal

berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.

6. Ibu dan Bapak yang telah mendoakan, membantu dari segi moril maupun

materiil, memberikan nasihat dan dorongan yang sangat besar kepada

penulis.

7. Teman-teman PBASB 2015 yang telah memberikan motivasi untuk

segera menyelesaikan skripsi.

x

8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon

Ekonomi 2015 yang telah memberikan do’a dan dorongan selama penulis

menyelesaikan skripsi ini.

9. Senior-senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon

Ekonomi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ilmu dan

pengetahuan diluar perkuliahan yang sangat membantu dalam

penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam

Negeri Walisongo Angkatan 2015.

11. Semua kerabat dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi

ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena

keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk saran,

masukan serta kritik yang membangun agar usulan penelitian ini dapat lebih

sempurna.


Penulis,

Dicky Iskandar Dzulqornaian Aiz

NIM. 1505036047

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. .. iii

HALAMAN MOTTO ........................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... v

HALAMAN DEKLARASI ................................................................................... vi

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................... vii

ABSTRAK............................................................................................................viii

ABSTRACT............................................................................................................. ix

KATA PENGANTAR............................................................................................ x

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR........................................................................................... xiii

DAFTAR GRAFIK.............................................................................................. xiv

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................ xv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Penelitian ....................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 5

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 5

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 5

1.5 Sistematika Penulisan............................................................................... 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ ..7

2.1 Kajian Teori ............................................................................................ ..7

2.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah .................................................... ..7

2.1.2 Pembiayaan Bank Syariah ............................................................. 17

xii

2.1.3 Inflasi ............................................................................................. 33

2.1.4 Non Performing Financing............................................................ 39

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 43

2.3 Kerangka Pemikiran................................................................................ 47

2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................................ 48

2.4.1 Pengaruh Total Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing

Bank Umum Syariah ........................................................................................ 48

2.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Non Performing Financing Bank Umum

Syariah.................................................................. ............................................ 48

2.4.3 Pengajuan Hipotesis ...................................................................... 49

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 50

3.1 Jenis Penelitian........................................................................................ 50

3.2 Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 50

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .............................................................. 51

3.4 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 52

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ......................................... 52

3.5.1 Variabel Penelitian ........................................................................ 52

3.5.2 Definisi Operasional Variabel ....................................................... 53

3.6 Teknik Analisis Data............................................................................... 54

3.6.1 Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 54

3.6.2 Regresi Linear Berganda ............................................................... 56

3.6.3 Pengujian Hipotesis ....................................................................... 57

BAB IV PEMBAHASAN ..................................................................................... 60

4.1 Deskripsi Sampel .................................................................................... 60

4.2 Uji Asumsi Klasik ................................................................................... 60

4.2.1 Uji Normalitas ............................................................................... 60

4.2.2 Uji Heterokedastisitas .................................................................... 61

4.2.3 Uji Autokorelasi ............................................................................ 62

4.2.4 Uji Multikolinearitas ..................................................................... 63

xiii

4.3 Regresi Linear Berganda......................................................................... 64

4.4 Pengujian Hipotesis ................................................................................ 65

4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .................................................. 65

4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)...................................................... 66

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi ............................................................. 67

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data ............................................................ 68

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 73

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 73

5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................................... 73

5.3 Saran ....................................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 75

LAMPIRAN...........................................................................................................80

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .......................... 11

Tabel 2.3 Kriterian Penilaian Peringkat Non Performing Financing ................... 42

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 45

Tabel 4.1 Pengambilan Sampel ............................................................................. 60

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas ............................................................................. 61

Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas .................................................................. 62

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi .......................................................................... 63

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas ................................................................... 64

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ....................................................... 65

Tabel 4.7 Hasil Uji F ............................................................................................. 66

Tabel 4.8 Hasil Uji T ............................................................................................. 67

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................... 68

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah...................................................... 21

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah ...................................................... 22

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah........................................................ 23

Gambar 2.4 Skema Pembiayaan Salam ................................................................ 24

Gambar 2.5 Skema Pembiayaan Istishna’ ............................................................ 25

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah........................................................ 26

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Ijarah ................................................................ 27

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan IMBT ................................................................ 28

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 47

xvi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah ............................................. 2

Grafik 1.2 Pertumbuhan Non Performing Financing Bank Syariah ..................... 3

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian .................................................................................. 80

Lampiran 2. Asumsi Klasik .................................................................................. 81

Lampiran 3. Regresi Linear Berganda .................................................................. 83

Lampiran 4. Uji Simultan (Uji F) .......................................................................... 90

Lampiran 5. Uji Parsial (Uji T) ............................................................................. 91

Lampiran 6. Uji Koefisien Determinasi ................................................................ 97

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia perekonomian di Indonesia semakin maju

dikarenakan banyaknya permintaan terhadap kebutuhan manusia yang semakin

kompleks. Salah satu kebutuhan tersebut adalah dalam hal keuangan. Oleh karena

itu di era sekarang ini lembaga keuangan harus mulai beradaptasi terhadap

kebutuhan manusia. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang

menawarkan solusi terhadap berbagai kebutuhan keuangan. Sebagai media

perantara, bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus

dana) kepada masyarakat yang kekurangan dana (defisit dana). Dari hal tersebut

tidaklah berlebihan jika mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan

kemajuan perekonomian suatu negara adalah dari kondisi lembaga keuangannya

(Bank).

Perkembangan perbankan pada era ini sangatlah pesat. Terbukti dengan

munculnya inovasi dan kreasi produk-produk perbankan hingga munculnya sistem

perbankan yang baru.1 Jika selama ini masyarakat hanya mengetahui sistem Bank

Konvensional sekarang masyarakat mulai mengenal sistem Bank Syari’ah. Bank

Syari’ah muncul untuk memenuhi permintaan pasar akan sistem Bank yang

terhindar dari praktek Riba. Keraguan masyarakat akan unsur Riba dalam bunga

bank sudah terjawab dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa’idah). Dalam fatwa

tersebut Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa bunga telah memenuhi

kriteria sebagai transaksi ribawi. Selain menjadi jawaban terhadapa kebutuhan

pasar, Bank Syari’ah juga merupakan implementasi konsep ekonomi syari’ah

yang diajarkan oleh islam.

1 Yozika dan Nurul. PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK KEUANGAN DAN

PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN

KEPUASAN NASABAH. Edunomika: Jurnal Ekonomi Islam, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 100-107,

august 2017.

2

Perkembangan bank syariah mulai signifikan sejak tahun 2008 setelah

dikeluarkannya undang-undang tentang perbankan syariah. Dimulai pada tahun

2009 berdiri Bank Bukopin Syari’ah, Bank Panin Syari’ah dan Bank BRI

Syari’ah. Disusul pada tahun 2010 berdiri BNI Syari’ah, BJB Syari’ah, BCA

Syari’ah, BJB Syari’ah, Maybank Syari’ah dan Bank Victoria Syari’ah. (Sri

Nurhayati-Wasilah, 2013). Selain itu pertumbuhan pembiayaan Bank Syari’ah

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun

terakhir. Hal itu dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 1. 1

Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syari’ah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019

Grafik diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah dari tahun

2013 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata tiap

tahunnya sebesar 11, 65% atau sekitar 25. 393 milyar rupiah. Peningkatan

tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 16, 43% yaitu dari 212. 996 milyar

rupiah pada tahun 2015 menjadi 248.007 milyar rupiah pada tahun 2016.

Peningkatan tersebut semakin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat

terhadap sistem akad Bank Syari’ah semakin besar. Namun pertumbuhan tersebut

184,120 199,330 212,996

248,007 285,695

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Pembiayaan Bank Syari'ah (dalam miliaran rupiah)

3

tidak diikuti dengan pengelolaan pembiayaan macet yang ditimbulkan dari resiko

pembiayaan.

Pembiayaan macet (Non Performing Financing) bank syariah tidak

mencatatkan performa yang baik dalam kurun 5 tahun terakhir. Hal ini dapat

dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. 2

Pertumbuhan Non Performing Financing Bank Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019

Pada grafik diatas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara

NPF Bank Syari’ah dengan NPL Bank Konvensional. Peningkatan NPF bank

syariah yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,3% dari 2,65% pada

tahun 2013 menjadi 4,95% pada tahun 2014. Setelah tahun 2014 NPF Bank

Syari’ah tetap berada dikisaran 4%. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena

berada dekat pada batas maksimal NPF yang telah ditetapkan oleh BI dan OJK

yaitu sebesar 5%. Sedangkan Bank Konvensional masih bisa menjaga NPLnya di

kisaran 3% meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.65

4.95 4.84

4.42 4.76

1.77 2.16

2.49

2.93 3.09

2013 2014 2015 2016 2017

NPF Bank Syariah NPL Bank Konvensional

4

Non Performing Financing (NPF) merupakan masalah utama pada bank.

Bank sebagai lembaga intermediate dituntut bisa memutarkan uang sebaik

mungkin melalui skema funding dan landing. NPF (pembiayaan macet)

mengakibatkan perputaran uang dalam bank terganggu. Hal ini dikarenakan dana

yang seharusnya dikembalikan oleh nasabah melalui skema pembiayaan tidak

dapat dikembalikan, sehingga mengganggu perputaran uang di bank. Permasalaha

ini sudah mulai disadari oleh bank-bank didunia. Sehingga bank-bank didunia

mengadakan sebuah konferensi yang dihadiri seluruh bank sentral didunia pada

tahun 1988 di Basel Swiss. NPF (pembiayaan macet) pada waktu itu menjadi

salah satu topik utama dalam pembahasan. Dalam konferensi tersebut disepakati

bahwa untuk mengantisipasi resiko kredit maka bank perlu mencadangkan

modalnya sebesar 8% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko).2

Faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing terbagi menjadi 2

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal salah satunya berupa

bentuk perjanjian akad bank seperti uraian sebelumnya. Sedangkan Faktor

Eksternal yaitu kondisi makro ekonomi salah satunya adalah inflasi. Inflasi

merupakan gejala dari kondisi overheating ekonomi sebuah negara dikarenakan

terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Inflasi mengakibatkan kenaikan

harga-harga komoditas sehingga membuat daya beli masyarakat turun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar

pengaruh faktor internal dan eksternal NPF dengan menggunakan variabel

pembiayaan dan inflasi. Sehingga penulis mencoba melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Total Pembiayaan dan Inflasi terhadap Non Performing

Financing Bank Umum Syari’ah di Indonesia Periode 2013-2017”.

2 Effendi, Tyas Utaminingrum (2018) ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL BANK

TERHADAP CAPITAL BUFFER PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA. S1 Skripsi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

5

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang ingin

diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh total pembiayaan terhadap Non Performing

Financing Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing Bank

Umum Syariah di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh total pembiayaan dan inflasi secara simultan

terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh total pembiayaan terhadap Non

Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Non Performing

Financing Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh total pembiayaan dan Inflasi

secara simultan terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah

di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pemahaman penulis tentang

perbankan syari’ah terkhusus masalah pengaruh pembiayaan dan inflasi

terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syari’ah.

2. Bagi Bank Syari’ah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan

serta saran dan masukan pada bank syari’ah dalam mengambil keputusan

terkait resiko pembiayaan agar bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan

macet.

6

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Bank Syari’ah dan juga

diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta referensi bagi peneliti

selanjutnya.

4. Bagi Stakeholder

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

stakeholder untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan atau keputusan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk bisa memahami struktur penulisan penelitian, maka disusun

sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi tentang Kajian Teori, Penelitian

Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang Jenis dan Sumber Data,

Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian

dan Definisi Operasional, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi tentang Hasil Pengujian

Instrumen, Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP berisi tentan kesimpulan yang dapat diambil dalam

seluruh proses penelitian dan saran yang bisa diambil oleh lembaga terkait dan

peneliti selanjutnya.

7

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah sebuah lembaga penghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat

kembali dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain lembaga intermediasi.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah disebutkan bahwa

negara indonesia adalah negara yang memiliki 2 sistem perbankan yaitu

perbankan konvensional dan perbankan syari’ah. Definis bank syari’ah menurut

UU No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama

Indonesia. Sedangkan definisi bank syari’ah menurut para ahli adalah sebagai

berikut:

1. Siamat Dahlam

Menurut Siamat Dahlam, bank syariah merupakan bank yang

menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan

prinsip – prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur’an dan Hadist.3

2. Schaik

Menurut Scahik, definisi bank syariah adalah suatu bentuk dari

bank modern yang berlandaskan hukum-hukum agama islam, yang

dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan jalan menggunakan

konsep bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapuskan

3 Dahlan Siamat, 2004, Manajemen Lembaga Keuangan, LPFEUI, Jakarta, hlm.87

8

sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan

yang telah ditentukan sebelumnya.4

3. Sudarsono

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga

keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya

di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi

dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.5

Ketiga ahli diatas memiliki pandangan yang berbeda dalam

mendefinisikan bank syari’ah, akan tetapi menekankan hal yang sama dalam

definisinya yaitu: Lembaga keuangan bank yang menjalankan operasionalnya

dengan prinsip syari’at islam.

B. Sejarah Bank Syari’ah di Indonesia

Rencana pendirian bank syari’ah di Indonesia pada awalnya sudah dimulai

sejak awal periode 1980-an oleh beberapa tokoh penting yaitu Karnaen A.

Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A. M Saefuddin, M. Amin Azis, dll.

Pada tahun itu telah dilakukan beberapa uji coba salah satunya adalah pendirian

Baitul Tamwil Salman di Bandung yang sempat berkembang dengan baik. Di

Jakarta juga dibangun Koperasi Syari’ah Ridho Gusti.

Pada tahun 1990 Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) mulai mempelopori

berdirinya Bank Syari’ah dengan menyelenggarakan Loka Karya Bunga Bank dan

Perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil Loka Karya tersebut kemudian menjadi topik

bahasan utama pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung pada

tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jakarta.6 Pada musyawarah tersebut

4 Sujarwo, Makmur dan Sari, Adi Inayah, Customer Developing In Using the Islamic

Banking Product at Bank Syariah Mandiri Tbk, Tegal Branch, Benefit: Jurnal Manajemen dan

Bisnis; Volume 2 No 1 Juni 2017 5 Heri Sudarsono, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi,

Ekosoria, Yogyakarta, hlm.29 6 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di

Indonesia, Erlangga, Jakarta, hlm.20

9

dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait untuk berdirinya bank

syari’ah di masa mendatang.

Tim Perbankan MUI kemudian berhasil mendirikan Bank Syari’ah

pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan akte pendirian PT.

Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pada awal pendirian

terkumpul komitmen pembelian saham sebesar RP.106.126.382.000,00. Baru

pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Perkembangan bank muamalat pada waktu itu belum bisa mendapat perhatian

optimal karena landasan hukum yang digunakan yaitu UU No.7 tahun 1992 hanya

memperbolehkan operasional bank syariah berdasarkan bagi hasil. Sehingga

sangat sulit bagi bank syariah untuk mengembangkan produknya.

Pada era reformasi Landasan hukum bank syariah diperbarui dengan UU

No.10 tahun 1998. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, maka bangsa

Indonesia mulai masuk dalam era dual banking system.7 Dalam unduang-undang

tersesbut bank syari’ah baru diatur dengan rinci terkait landasan hukum serta jenis

usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Pada era ini mulai berdiri Bank

Syari’ah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti

oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota

Presasi.

Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia baru mulai pesat pada tahun

2008 yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syari’ah pada waktu itu muali bermunculan Bank-bank Syari’ah yang

baru seperti BRI Syari’ah, Bank Bukopin Syari’ah, Bank Panin Syari’ah dll.

Dalam pasal 2 UU No 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi,

dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan

syari’ah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan

7 Amir Machmud dan Rukmana, loc.cit.

10

rakyat.8Sehingga sekarang jumlah bank syari’ah yang tercatat oleh OJK per 1

september sejumlah 14 Bank dengan 1.862 kantor yang tersebar diseluruh

Indonesia.

C. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Meskipun sama-sama sebagai sebuah Lembaga Intermediasi

keuangan.Akan tetapi Bank Syari’ah dan Bank Konvensional memiliki banyak

perbedaan.Menurut pakar keuangan dan perbankan syari’ah terkemuka

Dr.Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan perbedaan mendasar antara Bank

Syariah dengan Bank Konvensional adalah sebagai berikut:9

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam perbankan syariah akad/persetujuan pada bank memiliki

konsekuensi duniawi dan ukhrowi yaitu pertanggung jawaban terhadap

tuhan.Berbeda dengan bank konvensional yang hanya memiliki

konsekuensi duniawi saja.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan Bank Syariah,

maka Bank Syariah tidak menyelesaikan sengketa tersebut di peradilan

agama seperti pada halnya bank konvensional.Akan tetapi Bank Syariah

akan menyelesaikannya sesuai dengan materi dan prinsip syari’ah yaitu di

Bandan Arbitrase Nasional (BASYARNAS).

3. Struktur Organisasi

Pada dasarnya bank syariah memiliki struktur yang sama dengan

bank konvensional seperti komisaris,direksi dll.Akan tetapi berbeda

dengan bank konvensioanal bank syari’ah mempunyai Dewan Pengawas

Syariah yang bertujuan untuk mengawasi operasional bank syariah agar

tidak melanggar hukum syariah.

4. Bisnis/Usaha yang Dibiayai

8Khotibul Umam,2016,Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya

di indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.58 9 M. Syafii Antonio, op.cit hlm.29

11

Bank syariah tidak bisa sembarang mensetujui pembiayaan yang

diajukan nasabah.Bank Syariah hanya diperbolehkan untuk membiayai

bisnis/usaha yang baik dan halal.

5. Lingkunga Kerja

Bank syariah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan

syariah.Dalam hal etika contohnya sifat amanah dan shidiq harus dimiliki

oleh setiap karyawan sesuai dengan ajaran islam dalam

bermuamalah.Begitu juga dalam hal berpakaian, karyawan bank syariah

harus berpakaian rapi,bersih dan menutup aurat sesuai dengan ajaran

islam.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional selengkapnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1

Tabel Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No Aspek Bank Syariah Bank Konvensional

1. Hukum Berdasarkan Syariat Islam Berdasarkan hukum

positif yang ada di

Indonesia

2. Investasi Jenis usaha yang halal

saja

Semua jenis usaha

3. Orientasi Profit and sosial oriented Profit oriented

4. Keuntungan Bagi hasil,Margin dan

ujrah

Bunga

5. Hubungan

nasabah dan bank

Kemitraan Kreditur dan Debitur

6. Dewan Pengawas Ada Tidak ada

Sumber: Antonio (2001:34)

D. Prinsip Operasional Bank Syariah

Pada dasarnya hal yang membedakan bank syariah dengan bank

konvensional terdapat pada prinsip operasionalnya. Bank syariah memiliki rambu-

12

rambu atau larangan tertentu dalam melaksanakan usahanya. Dalam

operasionalnya bank syariah harus terhindar dari unsur MAGHRIB (Maisir,

Gharar dan Riba).Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa

kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja10

dan Gharar menurut imam

syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita (tidak

dikehendaki). Sedangkan Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok

secara bathil.11

Untuk terhindar dari MAGHRIB, maka bank syariah menggunakan

prinsip-prinsip pokokberikut dalam operasionalnya:

1. Prinsip Titipan/Simpanan (Al-Wadi’ah)

Al Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak

ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.12

Prinsip Al-Wadi’ah

berlandaskan pada Q.S Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

... ََربهہٗ فَاِۡى اَِهَي بَۡعُعُکۡن بَۡعًعا فَۡليَُإدِّ الهِذی اۡؤتُِوَي اََهاًَتَٗہ َو ۡليَتهِق َّللّاہ ...

Artinya: jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (Q.S Al Baqarah ayat 283)

2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Prinsip bagi hasil (Syirkah) dalam perbankan syariah biasanya

dilakukan dengan 2 akad utama yaitu musyarakah dan

mudharabah.Pengertian Musyarakah yaitu akad kesepakatan antara dua

orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dimana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.13

Sedangkan mudharabah

yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang pihak dimana pihak pertama

10

Mardani, 2015, HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.107 11

Abdul Ghafur Anshori, 2008, Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia, Refika

Adiama, Bandung,hlm.11 12

M. Syafii Antonio, op.cit hlm.85 13

Ibid., hlm.90

13

(Shahibul Mal) menyediakan seluruh modal, sedangakan pihak lainnya

(mudharib) sebagai pengelola usaha.14

Prinsip Syirkah berlandaskan pada

Q.S. Shad ayat 24 yang berbunyi:

تِ .... لَِحہ َي ٱْلُخلَطَآِء لَيَْبِغى بَْعُعهُْن َعلَىہ بَْعٍط ئَِله ٱلهِذيَي َءاَهٌُى۟ا َوَعِولُى۟ا ٱلصهہ َوئِىه َكثِيًزا هِّ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat

itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Q.S. Shad

ayat 24)

3. Prinsip Jual Beli (Bai’)

Bai’ adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-

tharadhin) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian

dengan prinsip tidak melanggar syariah.15

Prinsip bagi hasil (bai’) dalam

bank syariah biasanya digunakan dalam akad murabahah, salam dan

istishna’.

Murabahah yaitu akad jual beli antara dua orang atau lebih yang

mana harga pokok diketahui kedua belah pihak dengan tambahan (margin)

keuntungan sesuai kesepakatan.

Salam yaitu akad jual beli yang mana pemberian barang dilakukan

kemudia hari, sedangkan pembayaran dilakukan di awal akad.

Istishna’ yaitu akad jual beli pembuatan barang yang mana, penjual

membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi pembeli dengan

pembayaran bisa diawal ataupun diakhir sesuai kesepakatan.16

Prinsip Bai’ berlandaskan pada Q.S. Al Baqarah ayat 275 yang

berbunyi:

۟ا ۚ... بَىہ َم ٱلزِّ ُ ٱْلبَْيَع َوَحزه ...َوأََحله ٱَّلله

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba.. (Q.S.Al Baqarah: 275)

14

Ibid., hlm.95 15

Mardani, 2015, HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.167 16

M. Syafii Antonio, op.cit hlm.113

14

4. Prinsip Sewa

Prinsip sewa diimplementasikan bank syariah dalam akad

Ijarah.Menurut Fatwa DSN MUI, Ijarah adalah pemindahan hak guna

(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.17

Prinsip Sewa berlandaskan pada Q.S.Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

ٌْهَُوا َوتََشاُوٍر فَََل ُجٌَاَح َعلَْيِهَوا ۗ َوئِْى أََرْدتُْن أَْى تَْستَْزِظُعىا أَْوََلَدُكْن فَََل فَاِْى أََراَدا فَِصاًَل َعْي تََزاٍض ِه

َ َوا َ بَِوا تَْعَولُىَى بَِصيز ُجٌَاَح َعلَْيُكْن ئَِذا َسلهْوتُْن َها آتَْيتُْن بِاْلَوْعُزوِف ۗ َواتهقُىا َّللاه ْعلَُوىا أَىه َّللاه

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S.Al Baqarah:233)

Yang menjadi dalil dalam ayat tersebut adalah ungkapan “apabila

kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut

menunjukkan adanya kewajiban pembayaran upah/fee yang sepantasnya

untuk seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya.

E. Produk Bank Syari’ah

Pada dasarnya produk bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3

bagian yaitu:

1. Penghimpunan Dana (Funding)

a. Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan oleh

itu.18

Produk tabungan ini menggunakan prinsipwadi’ahdan mudharabah.

17

Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 18

Khotibul Umam,2016,Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika

Perkembangannya di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.88.

15

Adapun landasan hukum produk tabungan bank syariah adalah Fatwa

DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

b. Deposito

Dalanm pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,

deposito didesinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah /

UUS.Akad yang digunakan dalam produk dapat menggunakan akad

mudharabah muthlaqah maupun mudharabah muqayyadah.Mudharabah

Muthlaqah adalah akad mudharbah yang mana nasabah membebaskan

pihak bank dalam menggunakannya dananya.Sedangkan Mudharabah

Muqayyadah adalah akad mudharabah yang mana nasabah memberikan

batasan terhadap usaha yang akan dipilih bank dengan menggunakan

dananya.

Landasan hukum pelaksanaan produk deposito bank syariah adalah

Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Dalam transaksi

ini nasabah bertindak sebagai sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan

bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

c. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menggunkan cek, bilyet giro, sarana perintah

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.19

Produk giro

bank syariah menggunakan akad wadi’ah dan mudharabah. Adapun

landasan hukum pelaksanaan giro bank syariah adalah Fatwa DSN

No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

16

2. Penyaluran Dana (Landing)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar

produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 3 kelompok yaitu:20

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditujukan untuk membiayai

usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dikarenakan menggunakan prinsip

bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh bank tidak pasti (uncertainty)

tergantung pada kondisi usaha nasabah. Bahkan bisa jadi bank

menanggung kerugian selama kerugian tersebut bukan merupakan

kelalaian nasabah.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memenuhi

keinginan nasabah dalam memiliki sesuatu atau untuk memenuhi

kebutuhan nasabah sehari-hari (konsumtif). Keuntungan yang diperoleh

bank dalam pembiayaan ini bersifat pasti (certainty). Hal ini dikarenakan

prinsip jual beli menggunakan tambahan (margin) sebagai keuntungan

disepakati diawal akad dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual

oleh bank.

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan nasabah akan jasa dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan

yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa ujrah

(sewa).Berbeda dengan margin, besaran ujrah/sewa dapat dirubah

sewaktu-waktu oleh bank berdasarkan pertimbangan tertentu.

d. Produk Jasa

1) Jual Beli Valuta Asing

Pelaksanaan jual beli valuta asing pada bank syariah menggunakan

akad sharf. Dalam jual beli ini bank harus melakukan proses jual beli

20

Adhiwarman Karim, 2014, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Raja Grafindo,

Jakarta, hlm. 97

17

pada waktu yang sama (spot). Hal ini dimaksudkan untuk terhindar

dari gharar.

2) Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah penyewaan kotak simpanan harta atau

surat-surat berharga yang dirancang secara khusus. Bank akan

mendapatkan ujrah / imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.1.2 Pembiayaan Bank Syariah

A. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi

bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan dan musyarakah, transaksi sewa-

menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah

bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk murabahah salam dan istishna’,

transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ujrah.21

Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor

12 disebutkan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan pada bank konvensional disebut dengan loan, sedangkan pada

bank syariah disebut dengan financing. Keuntungan yang diperoleh bank

konvensional berdasarkan bunga/interest yang mereka patok. Sementara pada

bank syariah keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan berupa nisbah

bagi hasil, margin dan ujrah tergantung pada akad yang digunakan.

21

Ahmad Ifham Sholihin, 2010, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta hlm.145

18

B. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan keperluannya, pembiayaan bank syari’ah dapat dikategorikan

menjadi berikut:22

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah Pembiayaan jangka pendek yang

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.23

Jangka waktu untuk

pembiayaan modal kerja paling lama adalah satu tahun dan dapat

diperpanjang sesuai kebutuhan. Pembiayaan modal kerja biasa digunakan

perusahaan untuk mengatasi masalah likuiditas, piutang dan keterbatasan

persediaan atau perdagangan

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau

panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:24

a. Pendirian Proyek Baru yaitu pendirian atau pembangunan

proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.

b. Rehabilitasi, yaitu penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah

rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik.

c. Modernisasi, yaitu penggantian menyeluruh mesin/peralatan yang

telah ada dengan mesin/peralatan yang lebih berteknologi tinggi atau

modern.

d. Ekspansi, yaitu Penambahan komponen perusahaan baik mesin,

peralatan atau bahkan tempat usaha baru guna memperoleh pangsa

pasar yang lebih luas.

e. Relokasi Proyek, yaitu pemindahan unit usaha dikarenakan alasan

tertentu guna untuk menyelamatkan usaha atau untuk memperoleh

hasil yang lebih baik.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

22

Adhiwarman karim, op.cit hlm.231 23

Ibid., hlm.234 24

Ibid., hlm.237

19

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan dalam

rangka untuk memenuhi kebutuhan individu baik kebutuhan barang

ataupun jasa dalam kehidupan sehari-hari. Pembiayaan konsumtif dalam

bank syariah biasa menggunakan akad murabahah, ijarah, IMBT, dan

istishna’.

4. Pemiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih

dari satu lembaga keuangan bank untuk membiayai projek tertentu.25

Pembiayaan ini biasanya dilakukan untuk membiayai proyek yang nilainya

sangat besar. Sehingga untuk meminimalisir resiko diperlukan kerja sama

antar lembaga keuangan untuk membiayai proyek tersebut. Pembiayaan

sindikasi memiliki 3 bentuk pembiayaan yaitu:

a. Lead SyndicationadalahPembiayaan suatu proyek yang dilakukan

oleh beberapa bank secara bersama-sama dengan salah satu bank

sebagai pemimpin proyek. Dalam pembiayaan ini bank

mengeluarkan modal dengan proporsinya masing-masing. Modal

tersebut kemudian dilebur sehingga kerugian dan keuntungan

proyek akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi

modalnya. Pemimpin pembiayaan sindikasi biasanya menyetorkan

modal yang lebih besar dari pada anggota sindikasi lain.

b. Club Deal adalah Pembiayaan suatu proyek oleh beberapa bank

secara bersama-sama tanpa disertai dengan peleburan modal

sehingga antara bank satu dengan bank lainnya tidak memiliki

hubungan kerja sama bisnis secara langsung. Dalam pembiayaan

ini masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda

dalam proyek tersebut. Sehingga keuntungan dan kerugian bank

akan ditanggung masing-masing berdasarkan bidang yang mereka

biayai.

25

Binti Nur Aisyah, 2015, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Kalimedia, Yogyakarta,

hlm. 21

20

c. Sub Syndication adalah bentuk sindikasi yang terjadi antara satu

bank dengan salah satu bank anggota sindikasi dan kerja sama

bisinis antar mereka berdua tidak memiliki hubungan langsung

dengan peserta sindikasi lain.26

Hal ini kemungkinan terjadi apabila

salah satu bank sindikasi tidak dapat memenuhi proporsi modal

yang telah disepakati dalam sindikasi, sehingga anggota bank

sindikasi tersebut membentuk sub sindikasi dengan bank lainnya

guna untuk memenuhi proporsi modal yang telah disepakati.

C. Produk Pembiayaan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, produk pembiayaan pada bank

syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan prinsip yang

digunakan.yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan Mudharabah.

Produk pembiayaan mudharabah ditujukan untuk pembiayaan

yang bersifat produktif. Bank akan membiayai kebutuhan modal kerja

nasabah. Dalam pembiayaan ini nasabah berposisi sebagai mudharib

(pengelola dana) sedangkan bank sebagai shahibul mal (pemilik dana).

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah dapat dilihat dalam gambar

2.1 dibawah ini.

26

Ibid.,hlm.23

21

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Mudharabah


Dalam skema diatas, nasabah yang mengajukan pembiayaan

kepada bank memilik keahlian dalam bidang usaha tertentu.Kemudian

bank sebagai pemilik dana membiayai seluruh modal yang dibutuhkan

nasabah dalam membangun usaha yang dikuasai.Nasabah dan Bank

Syariah kemudian menyepakati tentang nisbah bagi hasil keuntungan

usaha.Ketika usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka

keuntungan dibagi sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil.Akan tetapi

apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut bukan merupakan

kelalaian dari nasabah dalam mengelola, maka kerugian 100%

ditanggung oleh bank.Selain memberikan bagi hasil nasabah juga

berkewajiban mengembalikan modal pokok yang dikeluarkan oleh

bank.

Landasan hukum pembiayaan mudharabah berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran

Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.Adapun ketentuan umum

22

tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah telah diatur dalam

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh).

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah biasanya ditujukan untuk nasabah yang

sudah memiliki usaha, akan tetapi membutuhkan tambahan modal

kerja untuk kemajuan usaha nasabah. Meskipun begitu, tidak menutup

kemungkinan juga pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang

baru ingin membangun usahanya.

Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah dapat dilihat dalam gambar

2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Musyarakah


Dalam skema diatas nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah

memiliki dana dan keahlian.Akan tetapi dana yang dimiliki belum

mencukupi atau mungkin bisa saja nasabah sudah mempunyai usaha

dan ingin mengembangkannya lagi,maka dari itu nasabah

memperlukan modal tambahan.Nasabah mengajukan pembiayaan

23

musyarakah ke bank.Nasabah dan Bank sama-sama menyetorkan

modal untuk menjalankan usaha.Usaha yang telah dibentuk dikelola

oleh nasabah.Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut

kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, begitu

juga sebaliknya ketika usaha tersebut mengalami kerugian.Selain

menyetorkan nisbah bagi hasil, nasabah juga wajib mengembalikan

modal pokok yang diberikan oleh bank.

Landasan hukum pembiayaan musyarakah berdasarkan Peraturan




tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah telah diatur dalam

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Musyarakah.

2. Prinsip Jual Beli

a. Pembiayaan Murabahah

Pada dasarnya pembiayaan Murabahah ditujukan untuk kebutuhan

konsumtif, meskipun tidak menutup kemungkinan juga pembiayaan

ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif nasabah.

Pembiayaan murabahah produktif biasa digunakan untuk membiayai

kebutuhan jangka pendek perusahaan nasabah seperti pengadaan

barang baku atau penolong.27

Pelaksanaan pembiayaan Murabahah dapat dilihat pada gambar

2.3 dibawah ini.

27

M. Syafii Antonio, op.cit hlm.164

24

Gambar 2.3

Skema Pembiayaan Murabahah


Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank untuk

membelikan barang tertentu.Bank dan nasabah menyepakati margin

(tambahan) keuntungan bank dan syarat-syarat lain.Setelah disetujui

bank, bank akan membelikan barang yang diinginkan nasabah melalui

suplier.Suplier akan mengirimkan barang tersebut ke nasabah.Setelah

barang diterima, nasabah wajib membayar harga pokok plus margin

kepada bank secara angsuran.

Landasan hukum pembiayaan murabahah berdasarkan Peraturan




tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa

DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan murabahah.

b. Pembiayaan Salam

Dalam pembiayaan salam spesifikasi barang, waktu dan tempat

penyerahan harus jelas agar tidak terjadi masalah dikemudian

hari.Berbeda dengan murabahah, posisi nasabah dan bank justru

sebaliknya.Bank bertindak sebagai pembeli sedangkan Nasabah

25

bertindak sebagai penjual.Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk

pembiayaan pertanian ataupun industri.28

Pelaksanaan Pembiayaan Salam dapat dilihat pada Gambar2.4

dibawah ini.

Gambar 2.4

Skema Pembiayaan Salam


Contoh dalam hal pertanian.Dalam skema tersebut pertama

nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian bibit.Bank akan

mengarahkan nasabah untuk pembiayaan salam.Nasabah dan Bank

bernegosiasi untuk kesepakatan harga, waktu dan tempat

penyerahan.Setelah disepakati, bank akan membayar hasil pertanian

nasabah dengan uang dibayar dimuka.Sedangkan hasilnya akan

diserahkan nanti sesuai kesepakatan.Kemudian bank akan menjual

hasil pertanian tersebut diperusahaan rekanan dengan mengambil

keuntungan.

Landasan hukum pembiayaan salam berdasarkan Fatwa DSN

No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan salam.Adapun

ketentuan umum tentang pelaksanaan pembiayaan salam telah diatur

28

Ibid.,hlm.165

26

dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbs tertanggal

17 Maret 2008 tentang implementasi akad salam dalam produk

pembiayaan.

c. Pembiayaan Istishna’

Pembiayaan istishna’ biasanya digunakan untuk membiayai proyek

manufaktur, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Pelaksanaan pembiayaan istishna’ dapat dilihat pada gambar 2.5

dibawah ini

Gambar 2.5

Skema Pembiayaan Istishna’


Dalam pembiayaan manufaktur.Nasabah mengajukan pembiayaan

untuk pembangunan rumah dengan desain spesifikasi yang diinginkan

oleh nasabah.Bank dan Nasabah menyepakati harga, waktu dan syarat

ketentuan lain. Bank akan menghubungi perusahaan properti rekanan

untuk membuatkan rumah dengan spesifikasi yang diinginkan

nasabah.Pembayaran nasabah kepada bank dalam akad ini bisa

diangsurkan selama proses pembuatan pesanan.Keuntungan yang

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij1-bP35vfAhUObo8KHe8iCtwQjRx6BAgBEAU&url=http://arsippkuliah.blogspot.com/2017/04/risiko-pasar-pada-pembiayaan-istishna.html&psig=AOvVaw2zv8yJ2KlkPHTkA5suY9zy&ust=1544754052137535

27

didapat bank adalah berupa selisih harga antara yang disepakati

dengan nasabah dan perusahaan rekanan.

Landasan hukum pembiayaan istishna’ berdasarkan DSN

No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan istishna’.Adapun

ketentuan umum tentang pelaksanaan pembiayaan istishna’ telah

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbs

tertanggal 17 Maret 2008 tentang implementasi akad istishna’ dalam

produk pembiayaan.

3. Prinsip Sewa

Produk pembiayaan bank syari’ah dengan prinsip sewa menyewa

adalah Pembiayaan ijarah.Pembiayaan ijarah ditujukan untuk nasabah

yang membutuhkan manfaat suatu barang/jasa dalam jangka waktu

tertentu. Pelaksanaan akad ijarah dalam bank syariah dapat dilihat

pada gambar 2.6 dibawah ini.

Gambar 2.6

Skema Pembiayaan Ijarah


Dalam skema tersebut, nasabah yang membutuhkan hak guna

barang tertentu, menemui bank untuk mengajukan pembiayaan sewa.Bank

dan nasabah menyepakati harga sewa (ujrah), jangka waktu dan syarat

28

ketentuan lainnya.Bank menyerahkan barang yang diinginkan nasabah

untuk dimanfaatkan.Setelah waktu akad sewa habis, barang dikembalikan

sepenuhnya kepada bank.

Akad Ijarah kemudian dikembangkan lagi oleh perbankan menjadi

Akad Ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT) yaitu akad sewa menyewa yang

diakhiri dengan perpindahan kepemilikan.Pengembangan akad ini

dimaksudkan agar barang yang dimiliki bank tidak terlalu banyak,

sehingga dapat mengurangi biaya perawatan barang.29

Selain itu

dikarenakan permintaan pasar terhadap produk ijarah yang bisa diakhiri

dengan pemindahan kepemilikan.

Pelaksanaan IMBT dapat dilihat dalam 2.7 dibawah ini.

Gambar 2.7

Skema Pembiayaan IMBT

Sumber: Sartika dan Adinugraha (2016:111)

Dalam skema diatas nasabah yang membutuhkan pembiayaan

IMBT mengajukan pembiayaan ke bank. Bank dan Nasabah menyepakati

ujrah dan harga barang beserta ketentuan-ketentuan lainnya.Bank membeli

29

Ibid., hlm.174

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivlJSl7ZvfAhUGNI8KHXuFBagQjRx6BAgBEAU&url=http://dunia-keuangan.blogspot.com/2012/&psig=AOvVaw0c6J2LhFSd8bJCEMPsqBWp&ust=1544757721742764

29

objek sewa dari produsen untuk disewakan kepada nasabah.Nasabah

berkewajiban membayar ujrah beserta cicilan harga setiap bulannya

kepada bank.Diakhir waktu sewa, Objek sewa spenuhnya menjadi milik

nasabah.

Landasan hukum pembiayaan ijarah berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta

Pelayanan Jasa Bank Syariah.Adapun ketentuan umum tentang

pelaksanaan pembiayaan ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN

No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaanijarah.Sedangkan untuk

pembiayaan IMBT diatur dalam Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III?2002

Tentang Pembiayaan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik.

D. Prinsip-prinsip penilaian pembiayaan

Prinsip penilaian pembiayaan merupakan pedoman yang harus

diperhatikan oleh bank syariah dalam melakukan pembiyaan. Prinsip pembiayaan

digunakan untuk mengetahui kelayakan pembiayaan, menekan risiko akibat tidak

terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan tersebut adalah:30

1. Character

Character yaitu sifat atau perilaku nasabah pembiayaan. Hal in

perlu ditekankan bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang

nasabah. Penilaian karakter digunakan untuk mengetahui sejauhmana

kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willness to pay)

sesuai perjanjian yang telah disepakati. Untuk memperoleh gambaran

tentang karakter nasabah pembiayaan, maka dapat ditempuh langkah-

langkah sebagai berikut:31

Meneliti riwayat hidup calon nasabah

30

Binti nur aisyah, op.cit hlm.80 31

Ibid.,hlm. 81

30

Meneliti reputasi calon nasabah

Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana

calon nasabah berada

Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi atau

berfoya-foya.

2. Capacity

Capacity yaitu kemampuan nasabah memperoleh laba dari usaha

yang dijalankannya sehingga dapat mengembalikan pembiayaannya

kepada bank dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini sangat bermanfaat

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon nasabah untuk melunasi

pembiayaannya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang dilakukannya.

Adapun pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas

nasabah adalah sebagai berikut:

Pendekatan historis yaitu menilai perkembangan usaha calon

nasabah dari waktu ke waktu, apakah menunjukkan

perkembangan yang cukup baik atau sebaliknya.

Pendekatan yuridis yaitu apakah secara yuridis calon nasabah

dapat mewakili untuk melakukan pembiayaan kepada bank

atau tidak.

Pendekatan manajerial yaitu mengetahui kemampuan calon

nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajaemen di

perusahaannya.

3. Capital

Capital yaitu kemampuan modal calon nasabah. Kemampuan

modal calon nasabah dapat dilihat melalui struktur modal, kinerja hasil

apabila calon nasabah tersebut adalah perorangan. Semakin besar modal

sendiri perusahaan, maka semakin besar kepercayaan bank terhadapa calon

nasabah. Hal ini dikarenakan kemampuan modal sendiri dapat menjadi

benteng dalam guncangan ekonomi makro. Modal sendiri (self financial)

tidak selalu harus berbentuk tunai, akan tetapi dapat berupa tanah,

bangunan, mesin-mesin dll.

31

4. Collateral

Collateral yaitu jaminan pinjaman yang dimiliki calon nasabah

kepada bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai sebuah

collateral meliputi jenis, lokasi, status kepemilikan jaminan, dan stabilitas

nilai jaminan. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan,

melainkan juga bisa berbentuk jaminan pribadi, letter of guarantea,

rekomendasi dan avalis.32

5. Condition

Condtion yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi secara spesifik

dan keterkaitannya terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Bank

memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi prospek usaha

calon nasabah kedepannya, membandingkan dengan jenis usaha lain

didaerah dan lingkungannya. Bank juga memperhatikan peraturan

pemerintah terkait usaha yang dijalankan calon nasabah, apakah perauran

yang ada cukup mendukung jalannya usaha nasabah atau justru

sebaliknya. Selain itu bank juga harus memperhatikan situasi politik yang

ada, apakah cukup ramah dalam menjalankan usaha tersebut atau tidak.

E. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak

nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.33

Risiko ini dapat terjadi

akibat aktivitas penyaluran dana bank. Dalam penyaluran dananya bank

menghadapi lima masalah utama yaitu:34

1. Ketidakpastian kondisi pasar

Ketidakpastian kondisi pasar mewajibkan nasabah untuk bijak

dalam menghadapi perubahan pasar secara tiba-tiba. Perubahan pasar akan

mengakibatkan faktor-faktor produksi usaha nasabah menjadi tidak

32

Ibid., hlm. 83 33

Veitzal Rivai dan Rifki Ismail, 2013, ISLAMIC RISK MANAGEMENT FOR ISLAMIC

BANK Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdik, cerdas dan profesional,

PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.13 34

Imam Wahyudi dkk, 2013, Manajemen Risiko Bank Islam, Salemba Empat, Jakarta,

hlm.91

32

efisien. Perubahan pasar juga dapat mengakibatkan naik dan turunnya

harga produk nasabah. Sehingga akan mempengaruhi laba yang akan

diperoleh oleh nasabah.

2. Perbedaan nilai jual agunan

Perbedaan nilai jual agunan pada waktu kontrak dengan waktu

eksekusi mengakibatkan tidak terpenuhinya pengembalian kewajiban

nasabah kepada bank. Hal ini bisa terjadi apabila bank melakukan

kesalahan dalam menilai penyusutan agunan.

3. Kredibilitas informasi

Informasi yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang kurang

kredibel akan mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan informasi.

Ketidak seimbangan informasi ini memicu terjadinya kesalahan bank

dalam memilih nasabah pembiayaan atau kesalahan dalam membuat

perjanjian pembiayaan seperti penetapan limit, jangka waktu, margin,

nisabah serta nilai dan bentuk jaminan.

4. Masalah pengawasanpembiayaan

Masalah pengawasan pembiayaan terjadi akibat terlalu banyaknya

debitur yang dibiayai dengan nilai yang kecil-kecil. Hal ini mengakibatkan

bank malas dalam melakukan pengawasan yang intensif dan kalaupun

melakukannya, bank akan menanggung biaya pengawasan yang lebih

sehingga akan mengurangi profit yang diperoleh oleh bank dalam

pembiayaan tersebut.35

5. Ketidakmampuan bank dalam menilai sebab terjadinya gagal bayar.

Kegagalan bayar secara garis besar disebabkan oleh faktor

kemampuan keuangan (ability to pay) dan faktor itikad debitur

(willingness to pay). Ketika bank tidak dapat membedakan hal ini, maka

yang akan terjadi adalah bank akan salah menetapkan kebijakan

pembiayaan bermasalah debitur.

35

Ibid.,hlm.91

33

2.1.3 Inflasi

A. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat

digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Inflasi perlu

menjadi pertimbangan bagi perusahaan atau pelaku ekonomi dalam mengambil

keputusan. Menurut Venieris dan Sebold inflasi dapat diartikan sebagai suatu

kecenderungan meningkatnya harga umum secara terus menerus sepanjang waktu.

Sedangkan menurut sadono sukirno inflasi diartikan sebagai proses ketika

terjadinya suatu kenaikan harga yang berlaku terhadap perekonomian. Ada 3 hal

penting yang perlu ditekankan dalam pengertian inflasi yaitu:36

1. Adanya kecenderungan kenaikan harga-harga yang terjadi pada kurun

waktu tertentu.

2. Kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus

(sustained), yang berarti kenaikan tersebut tidak dalam satu waktu tertentu

akan tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama.

3. Tingkat harga yang dimaksudkan adalah tingkat harga umum yaitu tingkat

harga semua komoditas bukan hanya pada satu komoditas saja.

B. Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan ke

dalam tiga macam yaitu:37

1. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi tarikan permintaan atau disebut juga inflasi sisi permintaan

adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan yang cukup besar dari

permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan penawaran atau produksi

agregat. Dalam kondisi ini barang-barang yang tersedia di pasar menjadi

kurang dikarenakan tingkat produksi agregat yang ada sudah mencapai

36

Muana Nanga, 2005, MAKRO EKONOMI Teori,Masalah dan Kebijakan, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, hlm.237 37

Ibid.,hlm.245

34

maksimum atau produksi tidak dapat ditingkatkan dengan cepat untuk

mengimbangi permintaan agregat yang meningkat secara tiba-tiba. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva 2.1 dibawah ini.

Kurva 2.1

Kurva Inflasi Tarikan Permintaan

Sumber: Nanga (2005:245)

Mula-mula kondisi pasar ditunjukkan pada permintaan agregat

dengan harga dan jumlah permintaan . Kemudian terjadi kenaikan

permintaan dari ke , sehingga kurva permintaan agregat

bergeser ke yang menyebabkan tingkat harga naik dari ke

2. Inflasi dorongan biaya (inflasi sisi penawaran)

Inflasi dorongan biaya atau disebut juga inflasi sisi penawaran

adalah inflasi yang terjadi akibat dari adanya kenaikan biaya produksi

yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi yang

menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran mereka ke pasar.38

Kondisi ini menyebabkan terjadi pembatasan penawaran dari satu atau

lebih sumber daya sehingga harga dalam pasar mengalami kenaikan atau

sengaja dinaikkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva 2.2

dibawah ini.

38

Ibid.,hlm.246

35

Kurva 2.2

Kurva Inflasi Sisi Penawaran

Sumber: Nanga (2005:246)

Mula-mula kondisi pasar ditunjukkan pada penawaran agregat

dengan harga dan jumlah permintaan . Kemudian terjadi kenaikan

biaya produksi yang mengakibatkan produsen mengurangi supply produk

mereka di pasar dari ke , sehingga kurva penawaran agregat

bergeser ke yang menyebabkan tingkat harga naik dari ke .

3. Inflasi struktural

Inflasi struktural yaitu inflasi yang terjadi dikarenakan adanya

kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran dalam

perekonomian menjadi kurang responsif terhadap permintaan yang

meningkat. Dalam kondisi ini meskipun permintaan agregat terus

meningkat, akan tetapi dikarenakan adanya kendala tertentu sisi

penawaran barang tidak memberikan respon terhadap permintaan atau

kehilangan fleksibilitas penawaran.

Menurut Paul Samuelson, berdasarkan tingkat keparahannya inflasi

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:39

39

Naf’an, 2014, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, Graha Ilmu, Yogyakarta,

hlm.111

36

a. Moderate Inflation

Moderate Inflation yaitu dimana inflasi yang terjadi

mengalami tingkat kenaikan harga yang lambat. Umumnya

kenaikan yang terjadi hanya sebesar satu digit. Pada tingkatan ini

orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya

dalam bentuk cash/tabungan daripada dalam bentuk aset riil.

b. Galloping Inflation

Galloping Inflation yaitu inflasi yang terjadi mulai cukup

parah dikisaran angka 20%-200% pertahun. Dalam kondisi ini

orang sudah mulai mengurangi penggunaan uang. Penyimpanan

aset kekayaan mulai dipindahkan dalam bentuk aset riil yaitu

rumah, tanah, bangunan dll. Uang hanya digunakan seperlunya saja

dan seminimal mungkin. Kondisi ini juga mengakibatkan pasar

uang mengalami penyusutan dan pendanaan akan dilakukan

dengan cara meningkatkan harga jual yang lebih tinggi. Sehingga

peminjam akan terbebabani dengan biaya yang cukup besar untuk

pinjamannya. Kondisi ekonomi yang cukup mengalami gangguan

ini mengakibatkan para investor akan lebih senang

menginvestasikan dananya ke luar negeri ketimbang didalam

negeri (capital outflow)

c. Hyper Inflation

Hyper Inflation yaitu inflasi yang sudah sangat parah

bahkan bisa berada di angka jutaan sampai triliunan pertahun.

Dalam kondisi ini orang sudah tidak mau menggunakan uang dan

semua aset kekayaannya akan disimpan dalam bentuk aset riil.

Inflasi ini merupakan inflasi yang sangat mematikan. Didalam

sejarah, tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat bertahan

dalam menghadi jenis inflasi ini, contohnya adalah Weimar

Republic di Jerman pada tahun 1920-an.40

40

Ibid.,hlm.112

37

C. Pengukuran Inflasi

Inflasi dapat diukur dengan menggunakan tingkat inflasi (rate of inflation)

yaitu tingkat perubahan harga secara umum, dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rate of Inflation =

Keterangan:

tingkat harga t :tingkat harga pada waktu t

tingkat harga t-1 :tingkat harga pada waktu tepat sebelum t

Indikator harga yang biasa digunakan dalam pengukuran inflasi adalah

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu

ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat. Penentuan IHK atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH)

yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian BPS akan

memonitoring perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di

beberapa kota.41

Selain menggunakan IHK inflasi juga dapat diukur dengan

mengunakan indikator berikut:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks Harga Perdagangan Besar yaitu harga transaksi yang terjadi

antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar

berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama suatu komoditas.

2. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen yaitu Indeks Harga yang mengukur

perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang

yang mereka hasilkan.

3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

41

Bank Indonesia, Pengenalan Inflasi

38

Deflator Produk Domestik Bruto menunjukkan perubahan harga

dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar nominal dengan

PDB atas dasar harga konstan.

C. Dampak Inflasi

Inflasi merupakan hal yang lumrah dalam perekonomian. Inflasi tidak

dapat 100% dicegah, akan tetapi dapat dikendalikan agar pertumbuhannya tidak

terlalu explosive. Dampak yang diberikan inflasi tidak selalu negatif terhadap

suatu perkenomian. Akan tetapi pada sektor tertentu juga memberikan dampak

positif. Adapun dampak inflasi menurut Naf’an adalah sebagai berikut:42

1. Dampak Terhadap Pendapatan (Equity Effect)

Dampak terhadap pendapatan sifatntya tidak merata, ada yang

dirugikan akan tetapi juga ada yang diuntungkan karena adanya inflasi.

Pihak yang biasanya dirugikan dengan adanya inflasi adalah pihak yang

memiliki pendapatan tetap seperti PNS, Tentara, Karyawan dan lain-lain.

Sedangkan pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi adalah pelaku

usaha, yang mana harga yang terjadi di pasaran meningkat sehingga

pendapatan yang dihasilkan pun meningkat searah dengan laju inflasi.

2. Dampak Terhadap Efisiensi (Efficiency Effect)

Kenaikan permintaan berbagai macam barang akan mendorong

perubahan faktor-faktor produksi beberapa barang tertentu, sehingga

mengakibatkan alokasi faktor produksi kurang efisien. Hal ini akan

berpengaruh pada penggunaan faktor produksi yang tidak efisien dan

perubahan daya beli masyarakat terhadap beberapa jenis barang.

3. Dampak Terhadap Output (Output Effect)

Kenaikan harga barang akan memberikan stimulus bagi pelaku

usaha untuk meningkatkan produksinya. Dalam kondisi inflasi biasanya

kenaikan harga barang tidak langsung diikuti dengan kenaikan gaji.

Sehingga dengan begitu produsen akan sangat diuntungkan karena harga

42

Naf’an, op.cit hlm 124.

39

barang meningkat akan tetapi faktor produksi yaitu gaji tetap. Akan tetapi

jika laju inflasi terlalu tinggi maka tingkat produksi barang akan

cenderung diturunkan, hal ini dikarenakan nilai riil mata uang menjadi

tidak berharga sehingga pertukaran dilakukan antara barang dengan

barang.

4. Dampak Terhadap Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi mengakibatkan biaya-biaya terus naik termasuk

cost produksi. Sehingga aktivitas produksi dinilai tidak menguntungkan.

Maka dari itu pemilik modal biasanya akan menggunakan modalnya untuk

membeli aset-aset riil seperti tanah, rumah dan bangunan. Dikarenakan

aktivitas produksi yang turun drastis maka kegia

pengaruh total pembiayaan dan inflasi terhadap non …eprints.walisongo.ac.id/10141/1/skripsi...

Documents