pengelolaan bantuan sosial program … day 2017/2.3... · sk dirjen nomor 12/ljs.set.ohh/09/2016...
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN YANG LEBIH BERKUALITAS
Kementerian Keuangan RI
Jakarta, 22 November 2017
Disampaikan Pada Seminar Budget Day
Dr. Ir. R. Harry Hikmat, MSi
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
11,2211,13
10,86
10,710,64
9,5
10
10,5
11
11,5
12
Maret 2015 September 2015 Maret 2016 September 2016 Maret 2017
Persentase Angka Kemiskinan Indonesia 2015-2017
2Sumber : Badan Pusat Statistik
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
4. Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH
5. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan SosialNon Tunai
6. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
7. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )
3
Program Keluarga Harapan (PKH)
adalah program pemberian bantuan
sosial bersyarat kepada keluarga miskin
yang ditetapkan sebagai Keluarga
Penerima Manfaat PKH.
Tujuan Program:1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses
layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial;2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan;3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga
penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan danpendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Presiden RI menyerahkan bantuan KIP, PMT, PKH, dan KIS di Mempawah, Maret 2016 2917
Sumber : Permensos Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan
Data Jaminan Sosial Keluarga
2.798 3.511 5.982 6.000
10.000
- 2.000 4.000 6.000 8.000
10.000 12.000
2014 2015 2016 2017 2018
5.548 6.471 7.795
11.340
17.317
- 2.000 4.000 6.000 8.000
10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
2014 2015 2016 2017 2018
Mil
lio
n I
DR
87,99 90,32 89,04 89,91
7,45 7,8 6,439,08
4,56 1,88 4,531,020,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2015 2016 2017 2018
Trasfer cash
Sallary
safeguarding
Perbandingan Bantuan dan Safeguarding
In T
ho
usa
nd
KP
M
Anggaran dan Cakupan Program Keluarga Harapan
Perkembangan Anggaran PKH Tahun 2007 – 2017 dan Rencana Tahun 2018
Perkembangan Jumlah KPM PKH Tahun 2007 – 2017 dan dan Rencana 2018
Keluarga penerima manfaat (KPM)
PKH adalah keluarga miskin yang
memenuhi minimal satu kriteria sebagai
berikut :
Komponen Kesehatan
Ibu Hamil/Nifas
Anak usia di bawah 6 tahun
Komponen Pendidikan
SD
SMP
SMA
Komponen Kesejahteraan Sosial
Disabilitas Berat
Lanjut Usia mulai dari 70 tahun
Komponen PKH
Syarat Kepesertaan PKH
6
Hak KPM PKH
Mendapatkanbantuan uang
tunai yang besarnya
disesuaikandengan ketentuan
program.
Mendapatkan Iayanandi fasilitas kesehatan.
pendidikan. kesejahteraan sosial
bagi seluruh anggotakeluarga sesuaikebutuhannya
Terdaftar danmendapatkan
program-program komplementer
penanggulangan
kemiskinan Iainnya.
7
Kewajiban Peserta
Ibu hamil/
Nifas
• Pemeriksaan kehamilan di faskes
sebanyak 4 kali dalam 3x
trimester.
• Melahirkan oleh tenaga kesehatan
di faskes.
• Pemeriksaan kesehatan 2 kali
sebelum bayi usia 1 bulan.
Usia 0-11 bulan :
• Imunisasi lengkap serta
pemeriksaan berat badan setiap
bulan.
Usia 6-11 bulan :
• Mendapat suplemen vit A
•Usia 1-5 tahun :
imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan. setiap
bulan
•Usia 5-6 tahun :
Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vit A
sebanyak 2 kali dalam setahun
•Usia 6 – 7 tahun:
Timbang badan di faskes
Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar (SD. SMP. SLTA) :
•Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
•Minimal 85 % kehadiran dikelasBalita
Bayi
Penyandang
Disabilitas
Berat
Anak
Sekolah
Disabilitas Berat:
1. Pemeliharaan kesehatan sesuai
kebutuhan.
2. Pemeriksaan kesehatan dapat
dilakukan oleh tenaga kesehatan
melalui kunjungan ke rumah (home
care)Lansia 70 tahun ke atas:
1. Pemeriksaan kesehatan dapat
dilakukan oleh tenaga kesehatan atau
mengunjungi puskesmas santun lanjut
usia (jika tersedia).
2. Mengikuti kegiatan sosial (day care
dan home care)
88
DATA TARGETING
PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI
FDS/P2K2 VERIFIKASI
MENGGUNAKAN LAYANAN
PENYALURAN
PEMUTAKHIRAN DATA
PEMENUHAN SYARAT
KOMITMEN
SELESAI
SANKSI
Daftar CalonPeserta
KomposisiKeluarga
Formulir
DIT JSK
Pendamping
PUSDATIN KESOS
Ya
Tidak
• Pengisian formulir dilakukan olehpendamping
• Data verifikasi disahkan oleh petugasfaskes, fasdik dan faskesos.Tidak
Ya
Pendamping- Data berubah- Pelaporan
Faskes/Fasdik/Faskesos
Alur Pelaksanaan PKH
MONITORINGEVALUASI
SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT
9
Jadwal Penyaluran Tiap Tahap
Feb
MeiJan Feb Mrt Apr
AgtApr Mei Jun Jul
NovJul Agt Sep Okt
Okt Nov Des JanPEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
PEMUTAHIRAN DATA
Bulan Pengajuan
Data Bayar
Bulan
Penyaluran
10
Validasi Terminasi
• Data sasaran: BDT/Siskadasatu dan Indeks KemiskinanDaerah serta verifikasi & validasi pendamping PKH
• Perubahan sasaran dariRumah Tangga menjadiKeluarga
• Tambahan komponenKesejahteraan Sosial (Penyandang DisabilitasBerat dan Lanjut Usia 70 tahun ke atas)
• Penyebutan KeluargaPenerima Manfaat (KPM PKH)
• Penggunaan Web PKH berbasis android
Kepesertaan
• Kesatuan entitas keluargapenerima manfaat
• Family Development Session (FDS) diberikanpada semua peserta PKH
• Komplementaritas KPM PKH sebagai sasaranutama program KIP. KIS. KKS. Rastra. E-WarongKube. Rutilahu. subsidi LPG. subsidi pupuk. subsidi PLN. BansosPemda
• Resertifikasi Kepersertaan
Bantuan Sosial
• Perluasan Inklusi Keuangan melalui Bantuan Sosial NonTunai yang disalurkan melalui E- Warong KUBE-PKH dan Agen Bank
• Kartu Kombo KKS
• penyaluran non tunaiKPM PKH didampingioleh Pendamping PKH dan Petugas Bank
• Dibangun Dashboardrealtime
• Interoperability
• EDC Offline
Sumber Daya
• Prioritas Diklat FDS untuk semua Korwil. Korkot/Korkab
• Bimtek FDS bagi seluruh pendamping
• Supervisi Peksos
• Rekruitmenpendamping danoperator on line
• Standarisasi diklat danBimtek
• Kerjasama denganBank Dunia. GIZ. WFP. UNICEF. AUSAID/DFAT danPerguruan Tinggi
Inisiatif Baru PKH
11 11
Indeks Bantuan Sosial PKH
N
O
KOMPONEN
BANTUAN
INDEKS
BANTUAN
1 KPM reguler 1.890.000.-
2 KPM Lanjut Usia 2.000.000.-
3KPM Penyandang
Disabilitas2.000.000.-
4KPM di Papua dan
Papua Barat2.000.000.-
12
Jauh lebih sederhana. lebih transparan dan lebih mudah
dipertanggungjawabkan
• Lebih transparan
• Risiko moral hazard lebih kecil
• Administrasi lebih sederhana
• Sistem dapat menghitung manfaat secara otomatis
• Rekonsiliasi dan audit jauh lebih mudah
• Keluhan lebih sedikit
• Dapat diprediksi secara fiskal
• Mudah untuk penyesuaian jika terjadi penghematan
anggaran
Kesederhanaan penting bagi program yang lebih besar dan
sedang berkembang
Indeks Bantuan Sosial PKH 2007-2016
NO KOMPONEN BANTUANINDEKS BANTUAN (Rp) /KELUARGA /BULAN
2007 -2012 2013 2014 2015 2016 2017
1Rata-rata Bantuan(persentase dari pengeluaran keluarga/bulan)
187.000(20%)
187.000(13,7%)
187.000(12,4%)
181.500(11 %)
162.000(9,2%)
157.000(8,41)
2 Garis kemiskinan 187.000 271.157 302.305 330.211 354.386 374.478
Keterangan:• Rata-rata bantuan sosial dari tahun ke tahun cenderung semakin menurun, sedangkan garis kemiskinan cenderung
meningkat. Hal ini akan mempengaruhi siginifikansi terhadap dampak peningkatan kesejahteraan keluarga penerimamanfaat PKH
• Menurut Bank Dunia signifikansi dampak PKH antara 16-25% dari pengeluaran. Pengalaman Brazil sebesar 19% dan
Filipina sebesar 16%
• Pengeluaran perbulan menurut BPS bagi penduduk kategori miskin sebesar Rp374.478,- per jiwa. Dengan asumsi 3
anak maka Rp374.478,- x 5 = Rp1.872.390,-
• Jika 25 % dari pengeluaran, maka per bulan per keluarga mendapatkan Rp500.000,-
• Jika 16 % dari pengeluaran, maka per bulan per keluarga mendapatkan Rp300.000,-
• Saat ini baru 8,41% dari pengeluaran per bulan per keluarga, sebesar Rp157.500,-
PKH
6 -> 10 jt KPM
PIPProgram Indonesia Pintar
(KIP)17.5 Juta Jiwa
PISProgram Indonesia Sehat
( PBI KIS)92.4 Juta Jiwa
BPNT
1,4 -> 10Juta Keluarga
RASTRA
14,3 Juta RT
Subsidi LPG
26 Juta RT
2,3 Juta UMK
Subsidi PLN
19,1 Juta RT/450 VA
4,1 Juta RT/900 VA
ASLUT
150.000 Jiwa
ASPDB
50.000 Jiwa
Program Komplementer PKH
14
Fitur Tabungan• Tabungan adalah Simpanan berupa Rekening
Bank yang dapat ditarik secara tunai• Produk TabunganKU – Lakupandai• Mendukung program Keuangan Inklusif• Wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan
bantuan tabungan lainnya
15
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakansarana untuk menyalurkan Bansos & SubsidiPemerintah. KKS mempunyai fungsi ganda yaitumenjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif pertamakaliyang digunakan diantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer)
Fitur e-Wallet• e-Wallet adalah Simpanan uang elektronik• Dapat digunakan belanja barang / tidak bisa di
tarik Tunai• Kuota Barang• Wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non
Tunai, Bantuan LPG 3 Kg, dan bantuan baranglainnya
Inovasi Penyaluran Bantuan SosialProgram Keluarga Harapan
Kartu Keluarga Sejahtera
KKS LANSIAKKS KKS DISABILITAS
Launching KKS oleh Presiden di Pekalongan
16
Peta Sebaran & Sarana Penyaluran Bantuan Sosial
17
Agen Bank/Outlet & ATM Bank Himbara yang tersebar diseluruh Indonesia mampumengcover 10 juta orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan secara system sudahInteroperability.
OUTLET
18.921ATM
60.992AGEN BANK
193.901
Pemindahbukuan keRekening
PenarikanUang secara Tunai
PKH
DanaBantuan (KasNegara)
RekeningPemberiBantuan E-wallet
1. Data (hasilpemeriksaanKemensos dan Bank) untukpembukaan rekening & kartuKombo
3. Transfer dari Kas Negara ke RekPemberiBantuan
6. TransaksimenggunakanKartu Kombo dan PIN
7. KPM MemilihJenis Transaksi
(PENCAIRAN)
5. Transfer dari Rek Pemberi Bantuan keRekPenerimaBantuan
2. Rekeningpenerimabantuan(KartuKombo & Tabungan)
(REGISTRASI)
4. Data digunakanuntuk e-wallet bantuan
KEMENTERIAN SOSIAL RI
BANK
PENYALUR
KELUARGA PENERIMA
MANFAAT
PembelianBahan Pangan
Data Penerima
BPNT
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
(Perpres no. 63 Tahun 2017)
Penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai
19
Perkembangan Kredit UMKM
• Berdasarkan data Otoritas JasaKeuangan (OJK) per Maret 2016, posisi kredit UMKM sebesar Rp 738 triliun atau hanya 18,45 persendibandingkan total kredit perbankanyang mencapai Rp 4.000 triliun.
• Artinya, dengan porsi pekerja 99,9 persen, porsi kredit yang diterimaUMKM hanya 18,45 persen.
• Sementara korporasi, dengan porsipekerja hanya 2,7 persen, mendapatkan porsi kredit sekitar81,55 persen.
Interoperability
21
Teknologi Interoperability
merupakan fasilitas yang
memudahkan penerima
manfaat untuk mencairkan
bantuan di Bank Himbara
yang meliputi Bank BNI,
BTN, BRI dan Mandiri
Himbara telah
menyediakan fasilitas ATM
dengan Logo “Himbara”
dan saat ini telah diperluas
ke ATM yang berlogo
“LINK”
Electronic Data Capture (EDC) Offline
Diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2017di Kec. Pacet Kabupaten Mojokerto ProvinsiJawa Timur
Terdapat 5 kecamatan yang terkendalamasalah jaringan internet
• Berbasis Android• Merekam data
Penerima Manfaat• Memverifikasi para
penerima bantuandenganmenggunakan data dalam E-KTP danfinger print sehinggapada saat pencairantidak memerlukanPIN
• Mesin dapat dibawakemana saja tanpaterkendala jaringaninternet
Untuk merespon lokasi yang sulitjaringan, BNI meluncurkanInovasi EDC Offline
22
Fitur-fitur Agen46 dengan Menggunakan EDC Offline/Smart POS
Pembukaan RekeningTabungan BNI
Setor-Tarik Tunai
Tranfer Uang; antar BNI & antar Bank
Pengajuan Kredit
Bantuan Pemerintah(G2P) **)
e-Payment
Supply Chain
EDC Offline/Smart POS yang dikembangkan adalah perangkatuntuk melakukan berbagai fungsi antara lain untuk layananberbagai jenis transaksi (pembayaran, pembelian, transfer) nontunai, layanan Laku Pandai, LKD (Layanan Keuangan Digital), e-Payment, layanan penyaluran bantuan pemerintah (G2P/Government to Person), pendaftaran dan informasi lengkapdengan standar aplikasi
Aplikasi transaksi terintegrasi denganverifikasi dan otentikasi KTP-el (off line).
**) Fungsi yang dapat mengunakan fitur Offline
Arsitektur Transaksi EDC Offline / Smart POS
VPN
Secure
Conection
Encryption file
II. Transaksi dan Cek Kuota
Internet
Core
Banking
Firewall
KPM- Cek Kuota
- Penarikan Tunai
- Penarikan Non Tunai
- Pembelian (BPNT)
Biometric
Base
Transaction
eWallet
& Rek.
Tabunga
n
BNI Switching
HUB
Corebanking
I. Upload dan Verifikasi Data
III. Settlement TrxSettlement file
• Upload Data NIK & KPM
Download- Lock eWallet dan block
saldo rek. Tabungan KPM
Upload- Log Transaksi eWallet
dan rekening- Data Sales- Debet Rekening eWallet- Release Lock eWallet
dan unblock saldorekening
Bulk Settlement Trx File
Verifikasi trx menggunakan pencocokan sidik jari (biometrik)
Dengan data pada e-ktp sebagai pengganti PIN
1 23
4
5
6a
6b
1. Upload data NIK ke Sistem eWallet
melalui EDC
2. Validasi NIK dan Lock Data Wallet
pada Sistem eWallet
3. Upload data KPM yang sudah
terverifikasi ke mesin EDC
4. Transaksi pada EDC Offline
• Cek Kuota Bansos
• Penarikan Tunai
• Penarikan Non Tunai (Cair ke
Rekening)
• Pembelian (BPNT)
5. Upload Data Settlement
Transaksi
6. a. Upload Data Transaksi :
• Data Sales
• Debet rekening eWallet
• Release Lock eWallet
b. Bulk Settlement Transaksi
(Pembukuan D/K ) pada sistem
Corebanking (H+0 sd H+3
tergantung jarak lokasi
penyaluran bansos.
Note: Agen46 dapat meng-upload data transaksi KPM ketika mendapat sinyal internet.
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran BANSOS dengan EDC Offline / Smart POS
Alat di Agen: Smart POS/MPOS
Media verifikasi & otentikasi
Media transaksi & store data NIK & data KPN
Agen46 datang ke kantor
Cabang BNI dengan membawa
mesin smart POS/ MPOS
1
Upload data NIK Keluraga
Penerima Manfaat (KPM) yang
ada didaerah oleh petugas BNI
kedalam mesin smart POS/
MPOS
2
Agen46 siap menerima KPM
yang akan melakukan transaksi
dengan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS)/ Kartu Tani/
Kartu Nelayan/ Kartu PKH
3
Agen46 cek kuota KPM di mesin smart
POS/MPOS
1
Masuk menu Program Pemerintah ;
Pilih transaksi offline; Pilih cek kuota; Swipe kartu; Letakan KTP-el; Pindai sidik jari; Keluar data KPM; Tekan proses; Transaksi berhasil kertas
resit keluar berisi data KPM.
2
Masuk menu Program Pemerintah ; Pilih transaksi offline; Pilih menu bansos; Pilih pencaran tunai; Swipe kartu; Masukan kode produk; Masukan nominal jumlah transaksi; Tekan proses; Letakan KTP-el; Pindai sidik jari; Skrin konfirmasi; Tekan proses; Transaksi berhasil kertas resit akan
keluar sebagai tanda bukti transaksi
3
Agen46 menyerahkan uangtunai kepada KPM berikut resittanda transaksi
Upload dan Verifikasi Data
Transaksi dan Penyaluran Offline
Agen46 datang ke kantor Cabang BNI
dengan membawa mesin smart POS/
MPOS
1
Onlinekan EDC
Pilih Upload setlement
Notifikasi EDC siap untuk
melakukan upload data
Upload setlement berhasil
23
Upload Log Transaksi eWallet dan
rekening Data Sales Debet Rekening eWallet Release Lock eWallet dan
unblock saldo rekening Bulk Settlement Transaksi
(Pembukuan D/K ) padasistem Corebanking (H+0 sdH+3 tergantung jarak lokasipenyaluran bansos.
eWallet
& Rek.
Tabunga
n
Rekonsiliasi & Settlement Transaksi
1
2
3
Tim Pengendali
Tim Pengarah
Tim Koordinasi
Teknis
Menteri Sosial
Ditjen LJS
Direktorat JSK
TU
Team Technical Assistance (TA)
Team Leader
TA Validasi dan Terminasi
TA Bantuan Sosial
TA Kepesertaan
TA Sumber Daya
Subdit Validasi
dan Terminasi Subdit Bantuan
Sosial
Subdit
Kepesertaan
Subdit Sumber
Daya
Seksi Validasi Seksi
Terminasi
National Board of PKH
Team Leader
Senior Advisor on HRD
Senior Advisor on MIS
Senior Advisor on Single Register System
Senior Advisor on Partnership on Development
Senior Advisor (WB, GIZ, ILO, UNICEF)
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
Seksi
Perencanaan
Kebutuhan
Bantuan
Sosial
Seksi
Pemanfaatan
Bantuan
Sosial
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
Seksi
Pemantauan
Dan Evaluasi
Kepesertaan
Seksi
Peningkatan
Kepesertaan
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
Seksi
Analisis Dan
Potensi
Sumber Daya
Seksi
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
ASN
ASN PPPK
(outsourcing)
Tenaga Ahli
Bidang VT
Tenaga Ahli
Bidang Bansos
Tenaga Ahli
Bidang
Kepesertaan
Tenaga Ahli
Bidang SD
Tenaga Ahli bid
SDM
Tenaga Ahli bid
Media / Sosial
Marketing
Struktur Organisasi Direktorat Jaminan Sosial KeluargaDitjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pendampingan
Pendamping melakukan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi terhadap KPM.
• Memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
• Mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dampingannya dalam format Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
• Melakukan fungsi penanganan pengaduan
• Melakukan edukasi pada KPM tentang Kebijakan baru PKH
27
11.293 14.242
22.855
2014 2015 2016
Pendamping
81
85
88
2014 2015 2016
Operator Provinsi
695946
1.741
2014 2015 2016
Operator Kab/Kota
32 32
55
2014 2015 2016
Kordinator Wilayah
Pelaksana Program Keluarga Harapan Di Daerah
388
432 435
2015 2016 2017
Koordinator Kab/Kota
Pendamping /Operator PKHKab. Mandailing Natal, Sumut
NO. POSISI KEBUTUHAN
2018
JUMLAH
PELAMAR
LULUS
ADMINISTRASI
1. Pekerja Sosial Supervisor 877 13.554 2.068
2. Pendamping Sosial 12.722 168.134 26.323
3. Pendamping Sosial PKH Akses 2.013 10.238 2.465
4. Asisten Pendamping Sosial 172 26.020 316
5. Administrator Database
Provinsi/Kabupaten/Kota
607 34.872 1.234
6. Koordinator Regional 7 1.864 35
7. Koordinator Wilayah 9 472 45
8. Koordinator Kabupaten/Kota 194 3.331 725
9. Koordinator Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kabupaten/Kota
514 5.008 929
JUMLAH KESELURUHAN 17.115 263.493 34.140
SELEKSI SDM PKH DAN BPNT
• Menjadi
Orangtua hebat
• Memahami
Perilaku dan
belajar anak
usia dini
• Meningkatkan
perilaku baik
anak
• Bermain
sebagai cara
anak belajar
• Meningkatkan
kemampuan
bahasa anak
• Membantu anak
sukses di
sekolah
• PIP dan Bidik
Misi
•Pengelolaan
Keuangan
Keluarga
•Tabungan dan
Kredit
•Usaha Mikro.
Kecil
Menengah
•Kewirausahaa
n
•Pemasaran
•KUBE Jasa
dan produksi
•E-Warong da
KUBE PKH
•Pemasaran
Online
•BPNT
•Perlindungan
Anak
•Hak Anak
termasuk
Anak
Berkebutuha
n Khusus
•Mencegah
Kekerasan
dalam Rumah
Tangga
•Perlindungan
Ibu
•PKSA
•Gizi
•Pelayanan
Ibu Hamil
dan bersalin
•Pelayanan
Ibu Nifas dan
Menyusui
•Pelayanan
Bayi
Pelayanan
Remaja
•Perilaku
Hidup Bersih
dan Sehat
(PHBS)
•KIS dan PMT
Modul Peningkatan
Kemampuan
Keluarga
Pendidikan EkonomiPerlindungan
AnakKesehatan
•Perawatan
kesehatan
lansia dan
PDB.
•Pemenuhan
kebutuhan
dasar
Lansia dan
PDB.
•Home Care
Services
Kesejahteraan
Sosial
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
30
Data Pelaksanaan P2K2/FDS 2017
• Jumlah KPM Yang Sudah Mendapatkan FDS Sebanyak811.363 KPM
• Terlaksana Di 12 Provinsi, 50 Kab/Kota• Jumlah Pendamping Pelaksana FDS Sebanyak : 3.403 Orang• Jumlah Kelompok Yang Sudah Mendapatkan FDS Sebanyak
7.771 Kelompok• Jumlah SDM PKH Yang Sudah Mendapatkan Diklat FDS
Sebanyak : 3.808 Orang , 51 Korwil, 315 Korkab/KorkotTotal : 4.174
31
Indikator Kinerja Utama
32
• PKH mempunyai dampak langsung yang signifikanterhadap kemiskinan dan kesenjangan.
• Selain itu, PKH meningkatkan pemerataankesempatan bagi anak dengan mendoronginvestasi pada modal manusia.
• PKH telah terbukti menjadi program bantuansosial paling efektif di Indonesia.
Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan
Memperluas program ke Wilayah-Wilayah Prioritas
Tata Kelola yang Lebih Baik
Meningkatkan inklusi keuangan
Menurunkan angka gizi buruk
Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangiangka putus sekolah
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0,01,02,03,04,05,06,07,0
Efe
ktif
itas
, in
de
ks
Tota
l man
faat
terd
istr
ibu
si,
ind
eks
effectiveness, index (RHS) total benefits distributed, index (LHS)
98,85632429 99,94 99,94307481
93,2591100,2872571 99,69213333
0
20
40
60
80
100
2014 2015 2016PAGU KPM
Realisasi Bantuan PKH Tahun 2017
Kategori Target (KPM) Realisasi
%(KPM)
PKH Reguler 5,751,000 5,832,610 101.42
PKH Disabilitas 49,000 48,407 96.81
PKH Lansia 150,000 145,808 97.21
PKH Akses 50,000 49,757 99.51
Total 6,000,000 6,076,582 101.28
Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %Target (KPM)
Realisasi%
(KPM)
2014 4,449,944,358,000 4,399,051,425,209 98.86 3,000,000 2,797,773 93.26
2015 5,580,195,777,000 5,580,165,855,000 99,94 3,500,000 3,510,054 100.29
2016 7,795,830,092,000 7,791,392,301,186 99.94 6,000,000 5,981,528 99.69
2017 11,340,000,000,000 11,296,706,940,000 99,62 6,000,000 6,076,582 101,28
Realisasi Bantuan PKH Tahun 2014 – 2016
Sebaran Bantuan Per Bank Tahun 2017
BNI2,648,611,
43,59%
BRI2,252,845
37,07%
Mandiri944,60515,55%
BTN230,5213,79%
Target KPM SP2D (Orang)
Total : 6.076.582
REALISASI PKH PER 21 NOVEMBER TAHUN 2017
TAHAP
Target KPM SP2D Penyaluran E-Wallet Penyaluran Rekening Tabungan
Pencairan
Dana (KPM) Target
PenyelesaianKPM
(orang) Nominal KPM
(orang) %
Nominal %
KPM
(orang) %
Nominal %
KPM
(orang) %
I 5,954,955 2,943,615,500,000 5,914,684 98.75 2,958,151,500,000 98.72 5,914,683 100.00 2,958,151,500,000 100.00 5,547,130,000 93.8 30 Nov 2017
II 5,926,153 2,943,615,500,000 5,844,824 98.63 2,922,411,500,000 94.31 5,844,823 100.00 2,922,411,500,000 100.00 5,555,928,000 95.1 30 Nov 2017
III 5,917,224 2,958,619,050,000 5,736,836 98.27 2,868,416,000,000 97.22 5,736,835 100.00 2,868,416,000,000 100.00 5,487,549,000 95.7 30 Nov 2017
IV 6,076,582 2,293,598,430,000 5,326,035 98.27 2,113,901,000,000 97.22 3,477,023 65.28 1,374,904,000,000 65.04 486,311,000 14.0 30 Nov 2017
NO PROVINSI PKH RASTRA
1 Aceh 154,139 154,189
2 Sumatera Utara 294,802 293,892
3 Sumatera Barat 93,670 92,087
4 Riau 85,879 85,806
5 Jambi 58,905 58,953
6 Sumatera Selatan 175,475 174,983
7 Bengkulu 51,783 51,666
8 Lampung 220,589 219,910
9 Kep. Bangka Belitung 14,319 14,321
10 Kepulauan Riau 20,513 20,411
11 Dki Jakarta 53,124 53,101
12 Jawa Barat 1,033,537 1,019,520
13 Jawa Tengah 962,351 982,679
14 Di Yogyakarta 216,894 217,981
15 Jawa Timur 1,099,154 1,103,450
16 Banten 178,866 179,247
17 Bali 48,610 48,604
NO PROVINSI PKH RASTRA
18 Nusa Tenggara Barat 165,362 164,648
19 Nusa Tenggara Timur 227,406 229,286
20 Kalimantan Barat 82,998 82,522
21 Kalimantan Tengah 31,405 31,184
22 Kalimantan Selatan 58,107 58,150
23 Kalimantan Timur 38,991 38,986
24 Kalimantan Utara 8,608 8,670
25 Sulawesi Utara 57,232 57,094
26 Sulawesi Tengah 83,636 83,577
27 Sulawesi Selatan 182,057 182,050
28 Sulawesi Tenggara 71,760 70,734
29 Gorontalo 39,905 39,885
30 Sulawesi Barat 36,599 36,596
31 Maluku 62,741 61,855
32 Maluku Utara 23,034 22,785
33 Papua Barat 19,835 19,500
34 Papua 29,242 28,503
JUMLAH 5,981,528 5,986,825
Integrasi Penerima PKH dan Rastra/BPNT Tahun 2017
36
Sumber : Hasil Pengolahan MIS PKH (Kemensos Tahun 2016 dan 2017)
118024
2327839
4591715
2582729
1542594
640483
40785125549
2403451
4738380
2575135
1526274
684749
51407
Ibu Hamil Balita SD SMP SMA Lanjut Usia Disabilitas
2,016 2,017
No Komponen 2016 2017
Jumlah Jiwa Penerima Manfaat 11.320.67812.104.945
Jumlah KPM 5.981.528 5,917,182
Anggota KPM Yang Menerima Manfaat PKH Tahun 2016-2017
Data Jaminan Sosial Keluarga
0,048
0,034
0,1
0,068
0%
4%
8%
12%
Konsumsi Perkapita Pengeluaran Makanan2015 2016
Dampak PKH terhadap Pola Konsumsi KPMTahun 2015 - 2016
Sumber : Evaluasi TNP2 K (2015)
Sumber : Evaluasi World Bank (2016)
Dampak Yang Teridentifikasi :
• Penurunan penderita kerdil berat/ severe stunting berkurang 2.7 %;
0,061
0,0430,045
0,008
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
Kelahiran dibantutenaga medis
Kelahiran difasilitas
kesehatan
Imunisasi lengkapKunjungan RawatJalan
Peningkatan Akses KPM terhadap Fasilitas Kesehatansetelah Menerima PKH Tahun 2016
Sumber :Evaluasi Bank Dunia (2016)
1,8
9,5 8,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Peningkatan Akses PKH Terhadap Fasilitas Pendidikan
Menteri Sosial motivasi pada anak berprestasi dariKeluarga PKH di Mojokerto, Juli 2017
Keterangan : peningkatan akses faskes dihitung dari % kehadiran di sekolah > 85%Sumber : World Bank (2016)
356
188 199
0
50
100
150
200
250
300
350
400
SD/MI SMP/MTS SMU/MAS 2
78
0 20 40 60 80 100
PT LN
PTN (BIDIK MISI)
Jumlah Anak KPM PKH Berprestasi
Bidang Akademik
Diterima Bidik Misi dan Beasiswa Luar Negeri
Keterangan : Prestasi akademik yaitu peringkat 10 besar di lingkungan sekolah Data dihimpun dari 28 Kab/Kota 17 Provinsi
Siswi berprestasi dari anak keluarga PKH di Pontianak 2017
19
4
30
22
5
1
13 12
20
8
15
Athletik Volly/Basket Beladiri Lainnya
Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi
Tingkat Basional
3
15
66
4
10
3
1
6
SD/MI SMP/MTS SMU/MA
Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi Tingkat nasional
2 2
4
11
0
3
12
1
MTQ Hafidz Kaligrafi
Tingkat Kecamatan
Tingkat Kab/Kota
Tingkat Provinsi
Tingkat nasional
Jumlah Anak KPM PKH Berprestasi Tahun 2017
Bidang Olahraga Bidang Sains Bidang Keagamaan
Keterangan :
• Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 10 Provinsi
Keterangan :
• Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 11 Provinsi
Keterangan :
• Data Dihimpun Dari 18 Kab/Kota 13 Provinsi
Sumber: Susenas 2014
Untuk 20% keluarga termiskin… PKH Non-PKHPerbedaan %
[sekitarnya individu]
Balita yang di-immunisasi secara penuh 68% 62%6% **
[~30,000]
Anak berusia 7 sampai 12 dan belajar di tahap SD
89% 81%8%**
[~61,000]
Anak berusia 13 sampai 15 dan belajar di tahap SMP
66% 64%2%**
[~7,000]
• Dalam data 20% keluarga termiskin ditemukan perbedaan yang signifikan antara hasil pembangunan modal manusiaantara anak PKH dan non-PKH.
• Data ini menegaskan bahwa PKH membantu keluarga membuat pilihan yang lebih baik mengenai investasi di pelayanankesehatan dan pendidikan
Friday, 24 November, 2017 42
43Data : Susenas 2015 and 2016 BPSSource : Presentation of Badan Kebijakan Fiskal Head, 7 September 2017
0
1
2
3
4
5
6
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Per
tum
bu
han
rat
a-ra
ta p
er t
ahu
n %
Percentiles
Growth in mean Growth Incidence 2010 to 2014
Rp.344.809/kap/bln Rp.1.034.409/kap/blnRp.517.213/kap/bln
40%11.13% 80%
28,51 juta 73,95 juta 102,46 juta 50,55 juta
MenengahRetanMiskin Atas
Sumber: Susenas 2014 & 2015, World Bank 2016 dan perhitungan Kemensos 2016Catatan:1. Garis kemiskinan (11,13%) didasarkan Susenas September 2015, sedangkan laju pertumbuhan pengeluaran perkapita berdasarkan Susenas 20142. Pengeluaran per kapita per bulan adalah pengeluaran rata-rata untuk kelompok masyarakat antara persentil 0 – 11 (miskin), 12 – 40 (rentan), 41-80 (menengah) dan 81 – 100
(atas) 3. Pertumbuhan untuk kelompok miskin, rentan dan menengah lebih kecil dibandingkan dengan kelompok atas. Namun, pertumbuhan kelompok miskin lebih besar dari kelompok
rentan dan menengah. Secara rata-rata, pertumbuhan lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2008 – 2012 untuk semua rumah tangga yang disurvai oleh Susenas4. Perhitungan proyeksi penduduk didasarkan estimasi jumlah penduduk dari BPS 2015 sebanyak 255.472.000 jiwa.5. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita 80% penduduk berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan 20%-nya jauh di atas rata-rata nasional ketimpangan.6. Rasio Gini per Maret 2016 adalah 0,397, menurun dari Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan September 2015 yang sebesar 0,4027. Bansos membantu smoothing consumption/pengeluaran per kapita penduduk miskin, namun belum signifikan mendorong penduduk miskin dan rentan keluar dari kemiskinan
2.4%
44
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita 2010-2015
Mulai Bulan ke-3
Bulanke-6
Bulanke-24
Bulanke-36Sumber: Graduation model, CGAP
ANALISIS PASAR
TARGETING
BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN
TABUNGAN (mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuangan selanjutnya)
TRANSFER ASET
PENDAMPINGAN
Penghidupanyang
BerkelanjutanKemiskinanKronis
Komponen utama model graduasi KPM PKH
PELATIHAN KETERAMPILAN
Melalui a.l. KUBE, PNPM, KUR, E-Warong KUBE PKH dsb
Melalui Bimsos,FDS dan berbagai ketrampilan lain
G2P in Fiji (Source: CGAP)
SASSA card in South Africa. Source: CFI-ACCION
Melalui a.l. PKH, ASLUT, ASPDB, KIS, dsb
KKS, PKSA, KIP
45 45
3 TAHUN JOKOWI – JUSUF KALLA
SITI TULASIH, PESERTA PKH DARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN“tahun ini 2017 saya putuskan untuk keluar dari peserta PKH untuk mandiri”
Dalam acara Launching Program Keluarga Harapan, pada 21 September 2017, Ibu Siti Tulasih, salah satu pesertaPKH menceritakan pengalamannya dalam mengikuti PKH dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari kepesertaanPKH. Ibu Siti Tulasih telah menjadi peserta PKH sejak tahun 2013 di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Selamamenjadi peserta PKH, Bu Siti mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping PKH, yang salah satumaterinya terkait bimbingan dalam mengelola keuangan keluarga. Sejak tahun 2013, Bu Siti telah memiliki usahawarung kecil-kecilan, karena dukungan PKH dan bimbingan dari pendamping, usaha warungnya kini berkembang dandiberi nama Pondok Lesehan Banyu Kuning yang menu utama nya nasi Megono dan tempe Mendoan.
Setelah merasa mampu untuk mandiri karena telah memiliki warung yang penghasilannya dapat digunakanuntuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak bahkan menabung, pada tahun 2017 Bu Sitimemutuskan untuk mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Ucapan terima kasih dari Bu Siti disampaikan di tengahacara tersebut, “Saya ucapkan terima kasih kepada para pendamping, Bu Reni Bu Lala yang selama ini mendukungsaya, akhirnya di tahun ini 2017 saya putuskan untuk keluar dari peserta PKH, semoga hal ini bisa menjadi motivasipara peserta PKH lainnya untuk mengikuti jejak saya, kunci sukses saya adalah kerja keras, pantang menyerah, dangemar menabung, menyisihkan penghasilan untuk hari esok yang lebih cerah”
Sumber : youtube.com, Testimoni Alumni Peserta PKH Kabupaten Pekalongan (21/09/2017)
Transformasi Kepesertaan PKH
TRANSISI
RESERTIFIKASI
Masih miskin dan memenuhi syarat
PKH
Masih miskin tetapi
tidak memenuhisyarat PKH
Tidak miskin tetapi masih memenuhi
syarat PKH
Tidak miskin dan tidak memenuhi
syarat PKH
GRADUASI
“Resertifikasi merupakanpendataan ulang danevaluasi status kepesertaandan sosial ekonomi KPM PKH.”
Sumber: Pasal 32 ayat (5)Permensos RI No. 10 Tahun 2017 tanggal10 Juli 2017 tentang Program KeluargaHarapan
“Graduasi merupakan kondisi KPM PKH yang sudah memiliki status ekonomi tidak miskin”
Sumber: Pasal 32 ayat (6)Permensos RI No. 10 Tahun 2017 tanggal 10 Juli2017 tentang Program Keluarga Harapan
Transisi merupakan kondisi KPM PKH yang masihmemiliki komponen dan status ekonomi miskinsehingga mendapatkan penambahan bansos PKH dan pendampingan paling lama 3 (tiga) tahun.
Sumber: Pasal 32 ayat (7)Permensos RI No. 10 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentangProgram Keluarga Harapan
47
CoachingFasilitator
Bimbingan teknis
Pengumpulan data
Analisis Data
Keputusan Akhir
Penyampaian hasil
Alur Resertifikasi PKH 2017
5-7 September
Minggu ke III dan IV September
Minggu ke I-IIIOktober
Minggu ke IVOktober
Minggu ke INovember
Minggu ke IINovember
37 korwil162 korkab/korkot32 pusat
32 provinsi20 titik lokasi
32 provinsi311 kab/kota9.245 pendamping1.188.409 KPM
APLIKASI berbasisAndroid
PROXY MEAN TEST
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
Penyampaianke Daerah (Pemprov, Pemda, KPM)
48
ACEH 23 289 227,196 153,162 380,358
BALI 9 57 26,538 47,380 73,918
BANTEN 8 155 82,598 176,540 259,138
BENGKULU 10 130 80,712 51,105 131,817
DIYOGYAKARTA 5 78 29,052 211,780 240,832
DKIJAKARTA 6 44 24,815 52,163 76,978
GORONTALO 6 77 49,766 39,314 89,080
JAMBI 11 141 102,348 57,412 159,760
JAWABARAT 27 627 419,741 1,022,650 1,442,391
JAWATENGAH 35 573 460,447 969,513 1,429,960
JAWATIMUR 38 665 528,319 1,077,309 1,605,628KALIMANTANBARAT 14 174 138,055 81,480 219,535
KALIMANTANSELATAN 13 152 91,143 56,241 147,384
KALIMANTANTENGAH 14 136 50,092 30,852 80,944
KALIMANTANTIMUR 10 103 81,534 37,826 119,360KALIMANTANUTARA 5 53 14,416 8,445 22,861
KEPULAUANBANGKABELITUNGl 7 47 28,698 13,950 42,648
KEPULAUANRIAU 7 70 40,853 20,323 61,176
LAMPUNG 15 228 382,641 217,563 600,204
MALUKU 11 118 62,285 61,623 123,908
MALUKUUTARA 10 116 28,617 23,216 51,833
NUSATENGGARABARAT 10 116 91,583 162,356 253,939
NUSATENGGARATIMUR 22 307 222,842 228,110 450,952PAPUA 29 531 415,802 29,453 445,255
PAPUABARAT 13 189 71,117 22,129 93,246
RIAU 12 166 144,099 84,630 228,729
SULAWESIBARAT 6 69 37,388 36,276 73,664SULAWESISELATAN 24 306 78,365 178,594 256,959
SULAWESITENGAH 13 175 118,232 82,445 200,677SULAWESITENGGARA 17 220 83,470 70,738 154,208SULAWESIUTARA 15 172 89,179 56,680 145,859SUMATERABARAT 19 179 155,590 92,856 248,446SUMATERASELATAN 17 228 286,182 172,024 458,206SUMATERAUTARA 33 443 112,392 291,044 403,436
GrandTotal 514 7,134 4,856,106 5,917,182 10,773,288
KPMTOTALPROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KPMPERLUASAN KPMEKSISTING
DATA PERLUASAN PKH TAHUN
2018
KESIAPAN PENAMBAHAN 4 JUTA KPM
SUMBER DATA
Data Rastra Non PKH (Siskadasatu-PBDT 2017), termasukBNBA nya yang telah ditetapkan melalui Kepmensos No : 57/HUK/2017.
KRITERIA DALAM METODE PERHITUNGAN
KOMBINASI
1. Provinsi yang memiiki KPM Rastra 2017 < 100 Ribu KPM, seluruhnya diambil sebagai calonKPM PKH (100%)
2. Provinsi yang memiliki daerah remote, seluruhKPM Rastra di daerah remote diambilseluruhnya (100%)
3. Provinsi di luar Jawa, kecuali Bali, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, KPM Rastra 2017 diambil seluruhnya sebagai KPM PKH 2018 (100%)
4. Provinsi di Jawa dan daerah pengecualian(Bali, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara) di pedesaan, KPM Rastra diambil 26%.
5. Provinsi-provinsi di Jawa dan daerahpengecualian (Bali, NTB, Sulawesi Selatan, danSumatera Utara) di perkotaan, KPM Rastradiambil 13%.
4.856.106 calon KPM PKH Penyerahan Data Ke Lembaga
Penyaluran Minggu ke III danIV Desember 2017
Pengolahan Hasil ValidasiMinggu ke V Nov sd Minggu
ke II Desember 2017
Pelaksanaan ValidasiMinggu ke 1 Nov 2017
Pelaksanaan Coaching PetugasValidasi
Sedang berlangsung
Pengajuan SP2D Minggu ke I Januari 2017
Penyaluran tahap ! Tahun2018
Minggu I Feb
Tahapan Validasi
•PenetapanLokasi
•PenyediaanData CalonPeserta PKH
Dit. JSK
•Koordinasidengan PihakBank HIMBARA
•PembentukanTim Validasi
• Split Data olehOperator
PPKH Kab/Kota•Penyebaran
SUPA
•PertemuanAwal
•Validasi
•Entry Data
Pendamping
•Temporary Closing
• Final Closing
•Berita Acara FC
•TTD Dinsos –Korkab - Bank
PPKH Kab/Kota •PengolahanData
• SK PenetapanKepesertaanhasil validasi
Dit. JSK
Pra KondisiPenetapanLokasi
PertemuanAwal & Validasi
Closing HasilValidasi
PenetapanPeserta PKH
Validasi KYC oleh HIMBARA
DATA WAJIB Syarat Know Your Customer Perbankan
• Nama Sesuai Dokumen Kependudukan
• Tempat Lahir
• Tanggal Lahir
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Nama Ibu Kandung
APLIKASI VALIDASI
e-PKH• Berbasis Android
• Offline / Online
• Username Unik
• Fleksibel
Hasil Validasi Sementara Per 21 November 2017
no nm_prop data_awal sdh_validasi blm_validasi eligible noneligible
1 ACEH 224,312 121,253 103,059 70,929 50,324
2 SUMATERA UTARA 112,408 104,594 7,814 66,756 37,838
3 SUMATERA BARAT 155,001 55,418 99,583 33,809 21,609
4 RIAU 142,041 25,804 116,237 16,700 9,104
5 JAMBI 101,308 41,974 59,334 23,000 18,974
6 SUMATERA SELATAN 285,638 77,519 208,119 37,757 39,762
7 BENGKULU 85,430 45,761 39,669 22,886 22,875
8 LAMPUNG 376,535 78,571 297,964 45,834 32,737
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 26,674 26,674 - 10,696 15,978
10 KEPULAUAN RIAU 39,869 1,992 37,877 559 1,433
11 DKI JAKARTA 24,470 20,137 4,333 13,150 6,987
12 JAWA BARAT 419,764 402,027 17,737 275,012 127,015
13 JAWA TENGAH 460,472 459,213 1,259 278,201 181,012
14 DI YOGYAKARTA 29,053 29,053 - 16,226 12,827
15 JAWA TIMUR 528,362 507,649 20,713 315,024 192,625
16 BANTEN 82,604 69,569 13,035 46,509 23,060
17 BALI 26,542 25,168 1,374 16,224 8,944
18 NUSA TENGGARA BARAT 91,585 91,585 - 49,708 41,877
19 NUSA TENGGARA TIMUR 222,394 56,865 165,529 40,516 16,349
20 KALIMANTAN BARAT 137,817 43,368 94,449 26,620 16,748
21 KALIMANTAN TENGAH 48,937 15,363 33,574 6,136 9,227
22 KALIMANTAN SELATAN 89,762 83,018 6,744 37,653 45,365
23 KALIMANTAN TIMUR 79,347 36,815 42,532 14,928 21,887
24 KALIMANTAN UTARA 14,314 3,090 11,224 402 2,688
25 SULAWESI UTARA 88,843 47,189 41,654 22,781 24,408
26 SULAWESI TENGAH 117,949 26,093 91,856 17,144 8,949
27 SULAWESI SELATAN 78,196 58,731 19,465 40,991 17,740
28 SULAWESI TENGGARA 82,536 23,707 58,829 16,757 6,950
29 GORONTALO 49,629 7,640 41,989 2,862 4,778
30 SULAWESI BARAT 37,317 13,538 23,779 10,615 2,923
31 MALUKU 62,084 12,759 49,325 9,350 3,409
32 MALUKU UTARA 28,382 2,197 26,185 1,114 1,083
33 PAPUA BARAT 66,495 18 66,477 9 9
34 PAPUA 327,806 4,440 323,366 2,109 2,331
4,743,876 2,618,792 2,125,084 1,588,967 1,029,825
Rekap data Hasil Validasi
333.348
541.699
797.551
961.966
1.419.124
1.732.337
2.320.295
2.618.792
4.410.644
4.202.177
3.946.325 3.781.910
3.324.752
3.011.539
2.423.581
2.125.084
195.599 316.769
471.850 570.939
851.297
1.048.333
1.407.303
1.588.967
137.749 224.930
325.701 391.027
567.827
684.004
912.992 1.029.825
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
14-Nov-17 15-Nov-17 16-Nov-17 17-Nov-17 18-Nov-17 19-Nov-17 20-Nov-17 21-Nov-17
sudah validasi belum validasi eligible non eligible
Timeline Tahapan Persiapan Perluasan PKH Tahun 2018
No TahapanSept'17 Okt'17 Nov'17 Des'17 Jan'18 Feb'18 Mar'18 Apr'18 Mei'18 Juni'18 Juli'18 Agst'18 Sept'18 Okt'17 Nov'18 Des'18
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penetapan Lokasi KPM PKH
2 Pengumuman Rekrutmen
3 Coaching Petugas Seleksi
4 Pelaksanaan Seleksi
a. Seleksi Administrasi
b.Pengumuman Hasil Seleksi administrasi
c. Seleksi Kompetensi Dasar
d.Penilain Hasil Seleksi Kompetensi Dasar
e.Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar
7Bimtek Validasi Pendamping dan Operator baru
8 Penyebaran SUPA
9 Pertemuan Awal
10 Pelaksanaan Validasi
11 Pengajuan SPM
12 Penyaluran Bantuan
13 Rekonsiliasi
Kebutuhan Alokasi PKH dan Kebutuhan Total PAGU
Kemensos TA 2018
ASUMSI UNTUK PEMBAYARAN PESERTA BARU 4 TAHAP
I PKH 9.072,7 12.837,7 17.317,2 21.201,2
Catatan :
- coverage (KPM) 6.000.000,0 6.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0
- index rata2 (Rp/Thn/KPM) 2.154.000,0 1.890.000,0 1.890.000,0 1.890.000,0
- penyaluran 3,5 Jt KK 4x bayar 4x bayar 2x bayar 4x bayar
2,5 Jt KK 1x bayar
II Program/Kegiatan Lain
Non PKH
4.423,7 4.687,6 4.746,7 4.746,7
- 001 (Gaji) 447,1 450,7 447,1 447,1
- 002 (Operasional Kantor) 161,9 196,2 196,2 196,2
- Non Oprs 3.814,7 4.040,7 4.103,4 4.103,4
Total Pagu Kemensos 13.496,4 17.525,3 22.063,9 25.947,9
EXERCISE 2018
(Target PKH 10 Juta KK)
EXERCISE 2018
(Target PKH 10 Juta KK)No Uraian 2016 2017
Dalam Milyar Rupiah
Catatan :• Untuk Peserta Baru (4 juta KPM) pembayaran Tahap I dapat diberikan secepatnya pada Kuartal I
dan Tahap II paling lambat pada Kuartal III TA 2018• Pembayaran Tahap III dan IV. alokasi anggaran Bantuan Sosial dicadangkan di BA BUN TA 2018• Alokasi anggaran safeguarding masih dapat dilakukan efisiensi
Sumber: Rapat di DJA tentang Rencana Kenaikan target PKH Tahun 2018 tanggal 5 April 2017
6161
62
Strategi Perluasan PKH 10 Juta Tahun 2018
1 2 3
4 65
Memastikan Komplementaritas Program:
1. Pemutakhiran dan sosialisasi data PKH kepada program lainnya: NIK, akte, dsb.
2. Koordinasi Pemda untuk komplementaritas dukungan APBD dan Dana Desa bagi PKM PKH.
3. Memberikan akses pelatihan dan peluang kerja ke sektor formal, bagi kepala keluarga PKH.
Penguatan MIS dan link ke BDT/SIKS:
1. Sinkronisasi dengan BDT (link ke NIK, KIP, PIP, dsb) untuk penggunaan satu kartu kombo KKS
2. Dashboard untuk memantau pemenuhan kondisionalitas, graduasi kepesertaan, dan komplementaritas.
3. Optimalisasi server PKH untuk berbagai program, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas.
4. Kapasitas SDM
Strategi Graduasi Program:
1. Institusionalisasi kriteria dan threshold graduasi
program (resertifikasi).
2. Penguatan MIS dan sistem pengaduan untuk
updating data (keluar masuk peserta PKH) yang
mendukung resertifikasi berkala.
3. Integrasi skema graduasi dengan program lain,
untuk memastikan peserta graduasi tidak
kembali jatuh miskin.
Penguatan Pendampingan
1. Bimtek & pelatihan: a) standar kompetensi; b) promosi
perubahan perilaku dan gizi melalui FDS dan
komplementaritas program lain
2. Kerjasama dengan Pemda, PT, organisasi
kemasyarakatan, & program mitra lain untuk
rekruitmen SDM dan pelatihan pendamping
3. Tunjangan operasional, dan rasio beban kerja,
terutama di daerah padat atau sulit.
4. Review kapasitas pendamping PKH dalam mendukung
program diluar PKH
Penguatan Kelembagaan PKH
1. Internal Kemsos: kerjasama lintas program (data, komplementaritas, pendamping, pengaduan, dsb).
2. Eksternal: Revitalisasi peran Tim Koordinasi di Pusat dan Daerah (Cluster II-IV)
3. Sebagai Program Nasional, keberhasilan PKH tidak dapat hanya dibebankan pada KemenSossaja
Penguatan FDS
1. Penguatan modul gizi FDS
2. Pembangan E-Learning.
3. Kerjasama dengan berbagai K/L dan
stakeholders untuk memastikan efektivitas
hasil FDS
4. Komplementaritas program yang fokus
peningkatan gizi.
5. Supervisi FDS oleh Peksos Supervisor
7
63
Terimakasih
63