pengelolaan pendidikan
DESCRIPTION
Rangkuman Pengelolaan Pendidikan 16 bab-completeTRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah Rangkuman ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya.
Rangkuman Makalah ini berisikan tentang informasi atau berbagai teori tentang Manajemen/Pengelolaan Pendidikan.
Diharapkan Rangkuman Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang seluk beluk dunia pendidikan. Kami menyadari bahwa rangkuman makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan rangkuman makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Karawang 16 November, 2012
Penyusun
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................i
DAFTAR ISI ..............................................................................................................ii
BAB 1 FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ........................................3-9
BAB 2 DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ..................10-17
BAB 3 ORGANISASI PENDIDIKAN........................................................18-19
BAB 4 MANAJEMEN SEKOLAH ...........................................................20-21
BAB 5 MANAJEMEN KELAS.................................................................22-23
BAB 6 KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN..................................................24-26
BAB 7 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN............................................27-
32
BAB 8 MANAJEMEN INPLEMENTASI KURIKULUM..............................33-34
BAB 9 MANAJEMEN PESERTA DIDIK...................................................35-39
BAB 10 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN............40-41
BAB 11 MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN...................................42-45
BAB 12 KERJASAMA SEKOLAH DAN MASYARAKAT...............................46-48
BAB 13 MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN...................49-50
BAB 14 SUPERVISI PENDIDIKAN............................................................51-53
BAB 15 PEMASARAN PENDIDIKAN........................................................54-
55
BAB 16 KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN.......................................56
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................57
2
BAB 1
FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN
A. PendahuluanKajian filsafat dan teori administrasi pendidikan merupakan
bagian yang memberikan arah dan pandangan bagaimana seorang administrator pendidikan menjalankan tugasnya dengan didasari oleh nilai-nilai kebenaran, baik pada tataran praktis maupun teoritis.Secara etimologi filsafatberasal dari bahasa Arab Falsafah. Dalam bahasa Yunani disebut Philosophia, dalam bahasa Inggris philosophy. Philos berarti mencintai, dan sophia berarti kebenaran, kearifan, kebahagiaan. Namun demikian, dalam terjemahan umum filsafat sering diartikan menjadi “mencintai kepada kearifan, kebenaran atau kebahagiaan”.
B. KAJIAN TEORI1. Masalah Kebenaran
Substansi filsafat adalah kebenaran, apa itu kebenaran? Istilah Kebenaran memiliki 4 artiyang berbeda, dalam hal ini dapat disimbolkan dengan T1, T2, T3, T4.a. Kebenaran T1 : Kebenaran Metafisikb. Kebenaran T2 : Kebenaran Etikc. Kebenaran T3 : Kebenaran Logikd. Kebenaran T4 : Kebenaran Empirik
Dalam mengungkapkan kebenaran terdapat beberapa teori umum yang menjadi dasar untuk mendapatkan bagaimana kebenaran itu diterima secara logis, yakni:
a. Teori Korespondensib. Teori Koherensic. Teori Pragmatisme
Teori-teori tersebut merupakan hasil dari cara berpikir manusia dalam mencari kebenaran. Cara berpikir adalah suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Cara-cara berpikir terdiri dari:
3
a. Penalaran: suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan (cirinya: logis dan analitik).
b. Intuisi: suatu kegiatan berpikir non analitik bercampur dengan perasaan.
c. Perasaan: penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran.
d. Logika: pengkajian untuk berpikir secara sahih. Logika Induktif: berpikir dari khusus (individual) ke umum
kesimpulan Logika Deduktif : berpikir dari umum ke khusus (pola
berpikir silogisme; disusun dari 2 pernyataan (premi; mayor dan minor dan sebuah kesimpulan).
2. Kebenaran dalam Ilmu PengetahuanTerminologi ilmu dari sudut pandang bahasa terutama bahasa
Inggris adalah Science dalam bahasa Indonesia disebut Ilmu. Kata Science dalam bahasa Inggris bermula dari bahasa latinyaitu scire yang berarti belajar atau mengetahui. Dalam bahasa Arab kata Ilmu berasal dari kata alima. Pengetahuan yang mendalam, pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang difahami dengan yakin dan gamblang. Ilmu ini bertolak dari pengalaman empiris sebagai proses penggaliannya. Ilmu memiliki ciri-ciri standar:a. Objektivitasb. Ada pokok persoalan tertentuc. Memilikisistematika content dan area of studies d. Terbuka – dapat dijelaskan secara ilmiahe. Memiliki terminologi-terminologi yang standar
Dalam filsafat, syarat dari sesuatu yang dapat dikatakan sebagai ilmu ditandai oleh adanya unsur : ontology, epistemology, dan aksiologi.
3. Filsafat Administrasi Pendidikana. Filsafat Administrasi
Filsafat; Berasal dari kata ‘Philos’ berati suka, gemaratau cinta dan ‘Sophia’ berarti kebijaksanaan atau bijaksana. Berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya baik mengenai hakikat, fungsi, ciri, kegunaan, masalah dan solusi dari masalah itu sendiri.
4
Administrasi; Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Administrasi memiliki unsur-unsur:a. Adanya dua manusia atau lebihb. Adanya tujuan yang hendak dicapaic. Adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakand. Dan adanya peralatan atau perlengkapan termasuk waktu
dan tempat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebutb. Filsafat Pendidikan
Filsafat Pendidikan dalam arti luas dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: 1. Filsafat Praktik Pendidikan2. Filsafat Ilmu Pendidikan Objek filsafat ilmu pendidikan dapat dibedakan dalam empat
kategori, yaitu:1. Ontologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat
substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan.2. Epistemologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat
objek formal dan material ilmu pendidikan.3. Metodologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat
cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan, dan4. Aksiologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat nilai
kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan.c. Filsafat Administrasi Pendidikan
Administrasi pendidikan merupakan ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama antar manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui perubahan sikap dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, secara efektif dan efisien.
a. Hakikat Pendidikan1) Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi
yang ditandai keseimbangan antara
5
kedaulatansubjek didik dengan kewibawaan pendidik.
2) Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat.
3) Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.
4) Pendidikan berlangsung seumur hidup5) Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.
b. Hakikat Subjek Didik1) Subjek didik bertanggungjawab atas pendidikannya
sendiri sesuai dengan wawasna pendidikan seumur hidup.
2) Subjek didik memiliki potensi, baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda sehingga masing-masing subjek didik merupakan insane yang unik.
3) Subjek didik merupakan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi.
4) Subjek didik pada dasarnya merupakan insane yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya.
c. Hakikat Guru dan Tenaga Kependidikan1) Guru dan tenaga kependidikan merupakan agen
pembaharuan.2) Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai
pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakt.3) Guru dan tenaga kependidikan sebagai fasilitator
memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar.
4) Guru dan tenaga kependidikan bertanggungjawab atas tercapainya hasil belajar subjek didik.
5) Guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk menjadi contoh dalam pengelolaan proses belajar-mengajar bagi calon guru yang menjadi subjek didiknya.
6
6) Guru dan tenaga kependidikan bertanggungjawab secara profesional untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya.
7) Guru dan tenaga kependidikan menjunjung tinggi kode etik profesional.
d. Hakikat Belajar Mengajar1) Peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek
didik secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
2) Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan media/teknologi pendidikan yang tepat.
3) Program belajar mengajar dirancang dan diimplikasikan sebagai suatu sistem.
4) Proses dan produk belajar perlu memp eroleh perhatian seimbang didalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.
5) Pemebentukan kompetensi profesional memerlukan pengintegrasian fungsional antara teori dan praktik serta materi dan metodologi penyampaian.
6) Pembentukan kompetensi profesional memerlukan pengalaman lapangan yang bertahap, mulai dari pengenalan medan, latihan keterampilan terbatas sampai dengan pelaksanaan penghayatan tugas-tugas kependidikan secara lengkap aktual.
7) Kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan profesional adalah pendemonstrasian penguasaan kompetensi.
8) Materi pengajaran dan sistem penyampaiannya selalu berkembang.
e. Hakikat Kelembagaan1) LPTK merupakan lembaga pendidikan
profesional yang melaksanakan pendidikan tenaga kependidikan dan pengembangan ilmu teknologi kependidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan.
7
2) LPTK menyelenggarakan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3) LPTK dikelola dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu dalam rangka pengadaan tenaga kependidikan.
4) LPTK memiliki mekanisme balikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat secara terus-menerus
5) Pendidikan pra-jabatan guru merupakan tanggungjawab bersamaan antara LPTK dan sekolah-sekolah pemakai (calon) lulusan.
5. Kepala Sekolah sebagai Administrator PendidikanEsensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 tahun 2000 tentang otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping itu, hal penting lainnya yang perlu dilakukan kepala sekolah adalah membangun visi. Visi yang telah dimiliki oleh sekolah seharusnya disosialisasikan, dikomunikasikan, dihidupkan bahkan dikembangkan agar mempunyai arti, bermakna bagi kehidupan sekolah itu. Untuk menempuh tujuan tersebut, diperlukan empat pilar, yaitu: “(1). Penentu arah, (2). Agen perubahan, (3). Juru bicara, (4) pelatih”.
Ada sejumlah elemen kunci yang perlu diperhatikan kepala sekolah, yaitu: Suatu kepekaan yang mendalam menyangkut
pencapaian tujuan, yang sering diungkapkan sebagai suatu visi (untuk apa suatu sekolah didirikan dan beroprasi serta apa yang ingin dicapai).
Penataan atau penempatan diri guru-guru dan staf berkaitan dengan visi tersebut.
Penekanan pada kinerja guru-guru dan staf serta penciptaan suatu lingkungan yang memberdayakan semua unsur dalam sekolah yang dipimpinnya.
Struktur yang efektif yang memperhitungkan aspek sistemik sekolah.
8
Suatu kapasitas untuk mengintegrasikan akal dan intuisi.
Dalam memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik , melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta didik dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Pertama, mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran, untuk menambah wawasan para guru.
Kedua, kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman.
Ketiga, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran.
9
BAB 2
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
A. PendahuluanDesentralisasi menurut kitab UU.No.32/2004 bukan lagi hanya
suatu konsep tetapi mulai diimplementasikan pada semua tingkatan manajemen, tidak terkecuali pada tatanan kelembagaan sistem maupun satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal, di lingkungan persekolahan atau diluar persekolahan. Implementasi pada tatanan kelembagaan pendidikan sungguh sangat berarti, karena fungsi dan peranan kelembagaan tersebut sangat stratejik dalam pembangunan peradaban bangsa.
B. Kajian Teori1. Hakikat Desentralisasi Manajemen Pendidikan
Karakteristik yang melekat pada kitab UU.No.32/2004 telah membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional.implikasi tersebut diantaranya bahwa setiap proses manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional harus pula berlandaskan bottom up approach karena disamping organisasi dan manajemen pendidikan nasional harus acceptable bagi masyarakatnya, juga harus accountable dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan.
Desentralisasi membutuhkan keseimbangan antara independensi para administrator serta komitmennya terhadap kelangsungan hidup organisasi.
Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional.
10
Konsep retriksi administrasi, menganggap bahwa implementasi kebijakan desentralisasi dalam manajemen pendidikan, dapat dipandang dari sebuah penerapan teori dan prinsip-prinsip pengembangan organisasi.
Desentralisasi manajemen pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Dalam kitab-kitab administrasi ketatanegaraan, misalnya yang dikemukakan Rondinelli & Cheema, yang pernah kita diskusikan, ada dua alasan mengapa organisasi pemerintahan negara perlu membentuk struktur desentralisasi, yaitu:a. By decentralizing functions and reassigning central government
officials to local levels, these officials knowledge of and sensitivity to local problems and need can be in creased. Closer contact between government officials and the local population would allow both to obtain better information with which to formulate more realistic and effective plans for government projects and programs.
b. Decentralization could lead to the development of greater administrative capability among local government and private institutions, thus expanding their capacities to take over function that are not usually performed well by central ministries. It could also give local officials the opportunity to develop their managerial and technical skills.
2. Ruang Lingkup Desentralisasi Manajemen PendidikanDalam aspek ini, terdapat tiga model desentralisasi
pendidikan, yaitu: (1). Manajemen berbasis lokasi (site-based management), (2). Pengurangan administrasi pusat, dan (3). Inovasi kurikulum.
Terlepas dari bidang garapan mana yang didesentralisasikan, sebenarnya aspek utama yang perlu disiapkan ialah adanya deregulasi peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan nasional yang dijadikan perangkat kendali sistem manajemen, sekaligus yang mengatur isi dan luas kewenangan setiap bidang garapan yang didesentralisasikan.
11
Aspek inilah yang akan memberi corak, jenis dan bentuk-bentuk desentralisasi dalam manajemen pendidikan.
Berdasarkan pada gambaran tersebut, maka substansi desentralisasi dalam bidang manajemen pendidikan, paling sedikit berkenaan dengan aspek-aspek: (1). Perundang-undangan pendidikan; (2). Struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan; (3). Pengembangan kurikulum pendidikan; (4). Profesionalisasi tenaga kependidikan; (5). Sarana dan prasarana pendidikan; (6) pembiayaan pendidikan.
1) Desentralisasi Perundang-undangan Pendidikan
Salah satu keberhasilan dalam desentralisasi manajemen pendidikan sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari dua sumber: Pertama, komitmen politik yang bersumber dari amanat rakyat. Komitmen ini mencakup komitmen internal dan eksternal. Komitmen internal berkaitan dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan, keinginan dan harapan rakyat untuk kesejahteraan. Sedangkan komitmen eksternal berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat dan bangsa dalam peraturan global. Kedua, political will (kemauan politik) para pembuat kebijakan baik pada tatanan manajemen pendidikan di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Kemauan politik ini harus konkrit dalam wujud peraturan perundang-undangan dengan segala akibat hukum yang menyertainya secara konsisten.
2) Desentralisasi Organisasi Kelembagaan PendidikanPembaharuan kelembagaan pendidikan di daerah perlu
didasarkan pada prinsip rasional, efisien, efektif, realistis dan operasional, serta memperhatikan karakteristik organisasi dan manajemen modern. Dalam istilah yang lebih populer, bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus “ramping struktur kaya fungsi”. Pertimbangannya ialah: (1) terbuka, (2) fleksibel, (3) ramping, (4) efisien, (5) rasional, (6) fungsionalisasi, (7) jenjang pengambilan keputusan sangat pendek, (8) desentralisasi dan delegasi wewenang optimal, (9) peran sentral SDM, (10) kepemimpinan partisipatif, (11) daya tanggap tinggi atas aspirasi rakyat, (12) antisipatif terhadap masa depan, dan (13) berorientasi kepada tercapainya tujuan.
Sedangkan ‘hubungan kewilayahan’ adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonomi yang diselenggarakan di wilayah NKRI, yang merupakan satu kesatuan wilayah
12
negara yang utuh dan bulat. Hubungan ini diwujudkan oleh pola hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau dengan organisasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
(a) Organisasi Pendidikan Tingkat PusatUnsur-unsur pokok dalam struktur organisasi pendidikan pada
tingkat pemerintah pusat menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, terdiri dari: (1) unsur pimpinan, (2) unsur pembantu pimpinan, (3) unsur pelaksana, dan (4) unsur pelaksana teknis.
(b) Organisasi Pendidikan Tingkat ProvinsiMasyarakat pendidikan kini tidak bisa lagi hanya sekedar
menunggu uluran bantuan pemerintah, melainkan harus mampu berkreasi dan berinovasi dalam mengelola, membangun dan mengembangkan pendidikan di daerahnya. Dalam wacana akademik, konsep ini sering diidentikan dengan program pembangunan yang berlandaskan pada konsep Community-Based Depelopment.
Peranan yang diharapkan dari “Dewan Pendidikan” tersebut paling tidak sebagai pendukung dalam penyadiaan sumber daya atau pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan di daerah, dan sebagai pengontrol dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Di samping itu, lembaga ini dapat pula dijadikan sebagai mediator antara pihak pemerintah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif).
(c) Organisasi Pendidikan Tingkat Kabupaten/KotaPerubahan struktur organisasi pemerintahan pada tingkat
kabupaten/kota turut pula mempengaruhi struktur organisasi pendidikan. Bentuknya sangat bervariasi, tergantung aspirasi, bidang garapan dan kebutuhan masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(d) Struktur Organisasi Pendidikan Tingkat Satuan PendidikanStruktur organisasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
lebih bervariasi lagi, karena besar-kecilnya, luas-sempitnya dan banyak-sedikitnya unit-unit organisasinya ditentukan oleh bidang
13
garapan manajemen dan karakteristik organisasi satuan pendidikan itu sendiri.
Sebagaimana kita ketahui, organisasi pendidikan nasional yang merujuk UU.No.5/1974 telah membuktikan mandulnya kemandirian struktur organisasi pendidikan di daerah dalam melaksanakan program-program pendidikan. Dan sekalipun telah diberlakukan kitab UU.No.32/2004 juga belum menjamin beban-beban pendidikan sebagaimana dipaparkan di muka dapat dilalui sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah yang dicita-citakan, apabila tidak dilakukan suatu relocation of authority untuk membangun struktur-struktur yang lebih responsif terhadap pembaharuan-pembaharuan masa kini dan masa depan. Karena itu, desentralisasi kewenangan berdasarkan kitab UU.No.32/2004 pada saat ini dianggap pilihan terbaik untuk melaksanakan manajemen pembangunan secara internal. Pada organisasi pendidikan tingkat nasional, seyogyanya berkonsentrasi, pada upaya-upaya yang bersifat strategis dalam meningkatkan ‘keberanian bangsa untuk berperang’ dalam arti daya saing bangsa, dan pada organisasi pendidikan di daerah, diarahkan pada self regulating power. Ciri organisasi kependidikan yang mencerminkan jiwa desentralisasi, antara lain:
Struktur organisasinya lebih gemuk ke bawah, berbentuk piramid dengan kerucut ke atas;
Tidak banyak unit-unit khusus, pokja, tim kerja, staf ahli yang tidak jelas eselonisasinya;
Beban tugas organisasi lebih banyak pada unit organisasi tingkatan bawah, tetapi tidak disertai dengan imbalan yang memadai sesuai dengan beban pekerjaannya;
Setiap tugas pokok dan fungsi unit-unit organisasi ditata dan diatur secara lengkap dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis;
Mekanisme pelaksanaan kerja, tugas, kebijakan, keputusan yang menyangkut mekanisme sistem pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja, selalu diagendakan dan dibuat secara tertulis serta disampaikan kepada seluruh anggota organisasi;
Mempunyai rencana strategis yang berjenjang dengan target, acuan, alat, mekanisme pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitas yang jelas;
14
Ada transparansi dalam setiap pengelolaan sumber-sumber pembiayaan organisasi;
Ada pertimbangan pembiayaan dan profit sharing antara unit-unit pusat dengan unit-unit pelaksana pada tingkat bawah;
3) Desentralisasi Manajemen Kurikulum PendidikanDesentralisasi manajemen kurikulum berkenaan dengan
kemampuan daerah dalam aspek relevansi.Perubahan yang paling mendasar dalam aspek manajemen
kurikulum, bahwa pendidikan harus mampu mengoptimalkan semua potensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat, baik pada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, masyarakat atau swasta. Persyaratan dasar penetapan jenis kurikulum antara lain: (1) Kuriulum dikembangkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik; (2) Kurikulum berkaitan dengan karakteristik potensi wilayah setempat misalnya sumber daya alam, ekonomi, pariwisata dan sosial-budaya; (3) Dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat: (4) Pembelajaran berorientasi pada peningkatan kompetensi keterampilan untuk belajar dan bekerja, lebih bersifat aplikatif dan operasional; (5) Jenis keterampilan ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan peserta didik, orang tua, tokoh masyarakat, dan mitra kerja.
Kompetensi yang dituntut ialah bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis seta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha secara mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya.
Isi dan muatan kurikulum pendidikan harus berorientasi pada dimensi-dimensi penguasaan bidang keterampilan, keahlian dan kemakhiran berkiprah sebagai anggota keluarga yang hidup bermasyarakat bangsa dan negara, dan mampu pula berkiprah dalam persaingan global. Misalnya: (1) Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing; (2) Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat pembelajaran berpikir ilmiah; penelitian (explorative), penemuan (discovery) dan penciptaan (inventory); (3) Kemampuan
15
menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi; (4) Kemampuan memanfaatkan beraneka ragam teknologi diberbagai lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan dan olahraga); (5) Kemampuan mengelola sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan; (6) Kemampuan bekerja dalam tim/kelompok baik dalam sektor informal maupun formal; (7) Kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya; (8) Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar; (9) Kemampuan memadukan pendidikan dan pembelajaran dengan etika sosio-religius bangsa berlandaskan nilai-nilai luhur kemuliaan sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara beradab.
4) Desentralisasi Manajemen Tenaga Kependidikan
Aspek ketenagaan berkenaan dengan para prajurit SDM yang kurang profesional menghambat pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Penataan para prajurit SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Banyak tenaga pengelola pendidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan dengan dunia kerja yang ditekuninya.
Dengan demikian, apabila kita percaya bahwa dengan desentralisasi manajemen menuntut profesionalisasi ketenagaan, maka sebagai suatu konsep, desentralisasi dipercaya banyak mengandung makna yang menggambarkan suatu situasi yang penuh tantangan. Bahkan sering digambarkan sebagai keadaan dalam era reformasi, dimana segala sesuatu yang berbau ‘orde baru’ yang penuh intrik kolusi, korupsi dan nepotisme, perlu dimusnahkan dalam manajemen pembangunan bangsa.
5) Desentralisasi Manajemen Pembiayaan PendidikanSalah satu persoalan dalam desentralisasi manajemen
pembiayaan pendidikan apabila diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah ialah adanya pemikiran untuk menerapkan pendekatan ekonomi dalam pendidikan. Beberapa pendekatan perencanaan pendidikan seperti pendekatan investasi sumber daya manusia, pendekatan social demand dan pendekatan rate of return.
Pendidikan disamping mempunyai manfaat ekonomi juga mempunyai manfaat sosial-psikologis yang sulit dianalisis secara
16
ekonomi. Namun pendekatan pendekatan ekonomi dalam menganalisis pendidikan memberikan konstribusi sekurang-kurangnya terhadap dua hal yaitu (1) Analisis efektivitas dalam arti analisis penggunaan biaya yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan; (2) Analisis efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam arti perbandingan hasil dengan sejumlah pengorbanan yang diberikan.
6) Desentralisasi Manajemen Sarana dan Prasarana PendidikanPermasalahan-permasalahan yang menyangkut fasilitas
pendidikan ini, erat kaitannya dengan kondisi tanah, bangunan dan perabot yang menjadi penunjang terlaksananya proses pendidikan. Dalam aspek tanah, berkaitan dengan status hukumkepemilikan tanah yang menjadi tempat pendidikan, letaknya yang kurang memenuhi persyaratan lancarnya proses pendidikan (sempit, ramai, terpencil, kumuh, labil, dan lain-lain). Aspek bangunan berkenaan dengan kondisi gedung sekolah yang kurang memadai untuk lancarnya proses pendidikan (lembab, gelap, sempit, rapuh, bahkan banyak yang sudah ambruk, dan lain-lain) sampai membahayakan keselamatan. Aspek perabot berkenaan dengan sarana yang kurang memadai bagi pelaksanaan proses pendidikan (meja-kursi yang reyot, alat peraga yang tidak lengkap, buku paket yang tidak cukup, sarana kesehatan yang kurang memadai, dan lain-lain), termasuk fasilitas untuk kebutuhan ekstrakurikuler.
17
BAB 3
ORGANISASI PENDIDIKAN
A. Pendahuluan
Organisasi merupakan sebuah wadah dimana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi dapat diidentifikasikan sebagai keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara, persatuan kedua negara atau lebih, perserikatan bangsa-bangsa, dan lain sebagainya.
B. Konsep dasar
Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusi. Setiap manusia hidup dalam sebuah organisasi.1. Pengertian organisasi
Organisasi adalah suatu sisteminteraksi antar orang yang ditunjukan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi.
2. Aspek-aspek organisasi
Aspek-aspek dalam organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Empat komponen utama aspek organisasi ,yaitu: mission, goals, objevtives, behavior.
3. Jenis-jebis organisasi
a. organisasi formalb. organisasi informal
4. Dimensi struktur organisasi
a. kompleksitasb. formalisasic. sentralisasi
5. Desain organisasi
18
a. The operating core
b. The strategic apec
c. The middle line
d. The tecno structure
e. The support staff
C. Sekolah sebagai Organisasi sosial
Sekolah sebagai organisasi sosial merupakan pandangan sekolah sebagai organisasi formal.1. Element kunci sekolah sebagai organisasi sosial
Struktur
Individu
Culture
Politics
Environment
Outcomes
Internal feedback loops
External feedback
2. Sekolah sebagai organisasi pembelajar
19
BAB 4
MANJEMEN SEKOLAH
A. Pendahulan
Ilmu manajemen apabila di pelajari secara komprehensif dan diterapkan secara konsisten memberikan arah yang jelas, langkah yang teraturdan keberhasilan dan dan kegagalan dapat mudah di evaluasi dengan benar, akurat dan lengkap sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi tindakan selanjutnya.
B. Pengertian manajemen dan manajemen pendidikan
1. Pengertian manajemen
Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematisdan terpadu sebagai aktifitas manajemen.
2. Pengertian manajemen pendidikan
Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensip, diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses dan substansi pendidikan.
C. Tujuan manajemen pendidikan
a. Produktifitas
b. Kualitas
c. Efektifitas
d. Efesiensi
D. Pendekatan-pendekatan manajemen
1. Empirikal atau kasus
20
2. Perilaku antar pribadi
3. Perilaku kelompok
4. Sistem-sitem sosial kooperatif
5. Sistem-sistem sosio-teknikal
6. Teori keputusan
7. Sitem (systems approach)
8. Matematical atau “manajemen sciense”
9. Kontigensi atau situasional
10. Peranan-peranan manajerial
11. Operasional
E. Prinsip manajemen
Prinsip manajemen berdasarkan sasaran
Prinsip manajemen berdasarkan orang
Prinsip manjemen berdasarkan informasi
F. Fungsi manajemen
Fungsi manajemen dapat bditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer yaitu perencanaan,pelaksanan dan penilaian
G. Proses manajemen
1. Merencanakan
2. Mengorganisasikan
3. Memimpin
4. Mengendalikan
H. Perkembangan pemikiran manajemen
1. Teori manajemen ilmiah (scientific management theory)
2. Manajemen organisasi klasik (classical organization theory) atau
manajemen operasional modern
3. Aliran perilaku (behavioral sciences)
4. Pendekatan sistem (system approach)
5. Pendekatan kontigensi atau pendekatan situasional
21
BAB 5
MANAJEMEN KELAS
A. PendahuluanManajemen kelas adalah kegiatan mengatur sejumlah sumber daya yang ada di kelas sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin di capai secara efektif dan efisien.
B. Konsep dasar1. Manajemen pembelajaran 2. Konsep manajemen kelas 3. Kegiatan manajemen kelas
Pengaturan orang atau siswa Pengaturan fasilitas
i. Mengecek kehadiran siswa ii. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa
iii. Pendistribusian alat dan bahaniv. Mengumpulkan informasi dari siswa v. Mencatat data
vi. Pemeliharaan arsipvii. Menyampaikan materi pelajaran
viii. Memberikan tugas/PR4. Tujuan manajemen kelas
Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelaso Kondisi fisik
a) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar
b) Pengaturan tempat dudukc) Ventilasi dan pengaturan cahaya
22
d) Pengaturan penyimpanan barang-barango Kondisi ssosio-emosional
a) Tips kepemimpinanb) Sikap guruc) Suara gurud) Pembinaan hubungan baik
o Kondisi organisasionala) Pergantian pelajaranb) Guru berhalangan hadirc) Masalah antar siswad) Upacara benderae) Kegiatan lain
C. Aspek fungsi dan masalah dalam manajemen kelas1. Aspek dalam manajemen kelas
o Mengecek kehadiran o Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai
hasil mpekerjaan o Pendistribusian alat dan bahano Mengumpulkan informasi dari siswao Mencatat datao Pemeliharaan arsipo Menyampaikan materi pelajarano Memberikan tugas
2. Funsi manajemen kelaso Merencanakano Mengorganisasikano Memimpino Mengendalikan
3. Masalah dalam manajemen kelasa. Sifat masalah
Perennial Naturant effect Substantive Kontekstual
b. Jenis masalah yang muncul di kelas Masalah individu Masalah kelompok
23
c. Sumber masalah Dari lingkungan rumah Dari lingkungan masyarakat Dari lingkungan sekolah
d. Pendekatan dalam melihat permasalahan di kelas Culture Commitment Communic
BAB 6
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
A. PendahuluanKepemimpinan berarti kemapuan dan kesiapan yang mengajak, menuntun menggerakan mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah di tetapkan. Pendidikan yang mengandung arti dalam lapangan apa dan dimana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
B. Konsep dasar1. Fungsi pemimpin pendidikan
a. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan.
b. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan
c. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja , yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.
d. Pemimpin bertanggung jawab dalam menqmbil keputusan bersama dengan kelompok.
e. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi.
24
2. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikana. Tipe otoriterb. Tipe “laissez-faire”c. Tipe demokratisd. Tipe pseudo-demokratis
3. Syarat-syarat pemimpin pendidikana. Rendah hati dan sederhana b. Bersifat suka menolong c. Sabar dan memiliki kestabilan emosid. Percaya kepada diri sendirie. Jujur, adil dan dapat dipercayaf. Keahlian dalam jabatan
4. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpina. Keterampilan dalam memimpinb. Keterampilan dalam hubungan insanec. Keterampilan dalam proses kelompok d. Keterampilan dalam administrasi personile. Keterampilan dalam menilai
5. Pendekatan tentang teori munculnya pemimpina) Teori pertama,berpendapat bahwa seseorang akan mejadi
pemimpin b) Teori kedua, mengatakan bahwa seseorang akan menjadi
pemimpin kalau linkungan, waktu atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin.
c) Teori ketiga, adalah gabungan teori pertama dengan teori kedua.
d) Teori keempat, disebut teori situasi6. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan
Human relation skill Technical skill Conceptual skill
a. Pendekatan sifat b. Pendekatan keperilakuanc. Studi kepemimpinan ohio state university d. Teori kepemimpinan managerial grid e. Model getzels dan gubaf. Pendekatan kontingensi/situasig. Model kepemimpinan tiga dimensi
25
h. Teori kepemimpinan situasionalC. Siapakah yang disebut pemimpin pendidikan
Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikanD. Model-model kepemimpinan dalam pendidikan
1. Kepemimpinan visioner2. Konsep visi3. Teori kepemimpinan visioner4. Langkah-langkah menjadi visionary leadership
1) Penciptaan visi2) Perumusan visi3) Transformasi visi4) Implementasi visi
5. Kepemimpinan transformasional6. Definisi kepemimpinan transfomasional
“ leadership is seen to be sensitive to organization building developing shared vision, distributing leadership and building school culture necessary to current restructuring effort in school”. leithwood dkk (1999)
7. Dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional 1) “I”pertama adalah idealized influence 2) “I” kedua adalah inspirational motivation 3) “I” ketiga adalah intellectual simulation 4) “I” keempat adalah individualized consideration
8. Kritisi model kepemimpinan transformational
26
BAB 7
SISTEM ORGANISASI MANAJEMEN
A. Pendahuluan
Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, khususnya dalam bidang pendidikan merupakan kegiatan manajerial yang pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan. Semua kegiatan tersebut membutuhkan informasi.
Informasi yang dibutuhkan oleh para manajer, termasuk pengelola pendidikan, disediakan oleh suatu sistem informasi manajemen-SIM (Management Information System) yaitu “suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur”.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam SIM adalah:
Perlu dididentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan Perlu ditentukan sumber data dan informasi yang
dibutuhkan Perlu ditentukan siapa yang membutuhkan informasi dan
kapan Perlu dikomunikasikan informasi itu secara tepat,
terpercaya kepada pengguna
Ada beberapa persyaratan agar informasi yang dibutuhkan itu dapat berfungsi, bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pengguna lainnya, yaitu:
Uniformity Lengkap Jelas, dan
27
Tepat waktuB. Konsep Dasar
1. PengertianInformasi adalah data terpilih yang telah diproses dalam suatu
sistem untuk menjadikannya dapat memberikan arti. Untuk memahami secara mendalam tentang Sistem Informasi Manajemen, banyak para ahli telah membahas konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM). Konsep-konsep itu pada dasarnya banyak yang memiliki kesamaan dalam maknanya dan saling mengisi satu sama lain.
Dalam menyamakan pandangan mengenai SIM ini, maka penulis akan membahas 3 konsep Sistem Informasi Manajemen yang menurut kajian penulis satu sama lain saling berkaitan, ketiga konsep itu adalah:
a. Menurut Gordon. B. Davis (1974)Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem
manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.
b. Menurut Suhardiman YuwonoAdalah keseluruhan jaringan informasi yang ditujukan
kepada pimpinan untuk keperluan pelaksanaan fungsi manajemen bagi pemimpin terutama dalam menentukan keputusan yang tepat.
c. Menurut The Liang Gie (1976)Keseluruhan jaringan hubungan dan jaringan lalu lintas
keterangan-keterangan dalam organisasi mulai dari sumber yang melahirkan bahan keterangan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan, sampai penyebarannya kepada para pejabat yang berkepentingan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan terakhir tiba pada pimpinan untuk keperluan pembuatan keputusan-keputusan yang tepat.
Dengan mengacu kepada pengertian-pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep sistem informasi manajemen memiliki beberapa karakteristik:
1) Dalam suatu organisasi terdapat satu bagian khusus sebagai pengelola SIM.
28
2) SIM merupakan jalinan lalu lintas data dan informasi dari setiap bagian di dalam organisasi yang terpusat di bagian SIM
3) SIM merupakan jalinan hubungan antar bagian dalam organisasi melaui satu bagian SIM
4) SIM merupakan segenap proses yang mencakup:a) Pengumpulan datab) Pengolahan datac) Penyimpanan datad) Pengambilan datae) Penyebaran informasi dengan cepat dan tepat
5) SIM bertujuan agar para pelaksana dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta pimpinan dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat.
Dengan demikian yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen, adalah jaringan prosedur pengelolaan data dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, penyimpana data, pengambilan data, dan penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai peralatan yang tepat, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan dengan cepat dan tepat, untuk dasar pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Komponen-Komponen Sistem Informasi Manajemena. Sistem
Dimaksud sistem adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih, yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama.
b. InformasiInformasi merupakan unsur inti dalam sistem informasi
manajemen. Karena informasi inilah yang dijadikan sebagai sistem, dan dikelola dengan pendekatan sistem. Namun tidak berarti sistem informasi manajemen berdiri dengan tanpa unsur sistem dan unsur manajemen. Ketiganya tetap tidak dapat dipisahkan.
29
Pengertian data dalam sistem informasi manajemen,merupakan hasil dari kajian-kajian ilmiah dan dapat didapatkan secara ilmiah pula
C. Manajemen Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari atas
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.
Menurut Prajudi Atmosudirjo (1962:179) pengertian manajemen dapat dipandang sebagai:
Orang-orang Semua orang yang mempunyai fungsi atau kegiatan pokok
sebagai pemimpin-pemimpin kerja. Proses Adanya kegiatan-kegiatan yang berarah ke bawah, jadi
berupa kerja-kerja untuk mencapai tujuan tertentu Sistem kekuasaan atau wewenang supaya orang-orang
menjalankan pekerjaan1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pada dasarnya ada dua pihak utama yang terlibat langsung dalam upaya mengembangkan suatu sistem informasi untuk manajemen suatu organisasi, yaitu analisis sistem dan manajer. Orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji unjuk kerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem biasanya dikatakan sebagai seorang analisi sitem.
Adapun langkah-langkah dasar yang dapat ditempuh dalam mengembangkan sistem informasi meliputi:
Studi fisibilitas Menentukan persyaratan sistem Merancang dan menerapkan sistem yang perangkatnya
terdiri dari atas basis data (data base), persiapan fisik, langkah-langkah kerja dan solusi program
Perubahan keorganisasian Pengetesan solusi Konservasi Manajemen proyek
2. Proses Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Manajemen
30
Proses kerja suatu sistem informasi manajemen merupakan suatu alur proses yang kontinu dari mulai perencanaan sampai dengan umpan balik.
Sistem informasi manajemen berdasarkan konsepnya dalam pembahasan terdahulu bisa dipandang sebagai pemprosesan data. Karena inti dari SIM adalah data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan disebar ke setiap yang memerlukan.
Pemprosesan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemprosesan data yang dilakukan oleh para kepala sekolah dasar yang meliputi bidang administrasi umum, supervisi, administrasi personil, administrasi murid, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana sekolah, administrasi keuangan dan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat (hubsekmas). Untuk di bawah ini penulis akanmenyajikan bahasan secara teoritis tentang pemprosesan data, yang meliputi:
a. Pengumpulan datab. Pengolahan datac. Penyimpanan datad. Pengeluaran data
a. Pengumpulan DataUntuk pengumpulan data ini, dapat dipergunakan beberapa metode, diantaranya:1) Melalui pengamatan secara langsung2) Melalui wawancara3) Melalui perkiraan koresponden (pembawa berita)4) Melalui daftar pertanyaan
b. Pengolahan DataSerangkaian aktivitas dalam proses pengolahan data ini, menurut Burch dan Strater (1974:26-27) adalah:1) Capturing2) Verifying (pemeriksaan)3) Classifying (penggolongan)4) Penyusunan atau Penyortiran5) Summarizing (peringkasan)6) Calculating (penghitungan)7) Storing (penyimpanan)8) Retreiving (pengambilan kembali)9) Reproduksi
31
10) Disseminating-communicating (penyebaran-pengkomunikasian)c. Penyimpanan Data
Penyimpanan data termasuk didalamnya pengarsipan. Tujuan penyimpanan atau pengarsipan ini adalah:
Sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil
Menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terlindung dari kemungkinan rusak, terbakar atau hilang
d. Pengeluaran DataYang dimaksud dengan pengeluaran data atau informasi disini
adalah memindahkan data atau informasi dari bagian Sistem Informasi Manajemen ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan.
D. Studi KasusMembangun basis data dalam sistem informasi pendidikan
nasional dewasa ini sangat memperhatikan data persekolahan. Untuk tercapainya keterpaduan menyeluruh maka telah ditetapkan jenis data harus dikirimkan dan untuk itu telah disiapkan format khusus. Demikian pula agar terkendalinya arus data, prosedur, dan waktu pengumpulannya pun telah ditetapkan. Ketetapan-ketetapan tersebut dibuat secara tersentralisasi. Untuk sekolah dasar, jenis data yang harus dicatat meliputi:
Nomor Statistik Sekolah (NSS) Identitas yang mencakup nama, alamat, status, tahun
pendirian, dan waktu penyelenggaraan sekolah Murid dan kelas yang mengikuti UN/UAS tahun ajaran lalu,
pengiriman murid tingkat satu, murid baru tingkat satu menurut umur, tingkat dan jenis kelamin, murid menurut agama, murid mengulang, dan kelas menurut tingkat
Kepala Sekolah, guru, dan pegawai lainnya menurut status Kepegawaian, jenis kelamin, ijazah tertinggi, jabatan/penugasan
Ruang belajar yang meliputi status pemilikan dan kondisi
32
BAB 8
MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM
A. Pengertian manajemen kurikulum.
Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif,komprehensif,sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.Dalam pelaksanaannya,manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah,sehingga terbentuk sinerjik antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program program sekolah.Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami,membantu dan mengontrol implementasi kurikulum,sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum,melaksanakan pembelajaran,menilai kurikulum,mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepda masyarakat maupun pada pemerintah.
B. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum
Ruang lingkup perencanaan manajemen kurikulum meliputi :
Perencanaan Pelaksanaan,dan Penilaian kegiatan kurikulum
Pada tingkat sekolah kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi / kompetensi dasar),dengan kebutuhan daerah dan
33
kondisi sekolah yang bersangkutan,sehingga kurikulum tersebut merupajkan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan.
C. prinsip dan fungsi manajemen kurikulum
Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut,yaitu:
Produktivitas yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
Demokratisasi yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelelola,pelaksana dan subyek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum .
Kooperatif yaitu untuk memproleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
Efektifitas dan Efesiensi,yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum.
Mengarahkan visi dan misi,tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum,proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi,misi dan tujuan kurikulum.
D. Komponen komponen kurikulum Komponen tujuan
Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan.
Komponen isi/materi pembelajaranKomponen ini lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran.
Komponen metode
34
Komponen ini berkaitan dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan.
Komponen evaluasiEvaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan.
BAB 9MANAJEMEN PESERTA DIDIK
A. Pengertian manajemen peserta didikSecara etimologis, kata manajemen merupakan terjemaha dari
management(bahasa inggris),kata ini berasal dari bahasa latin perancis dan italia yaitu manus,mano,manage/menege.
Secara arti luas manajemen yaitu suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik memerlukan perencanaan ,pemikiran,pengarahan dan pengaturan serta mempergunakan /mengikutsertakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektiv dan efisien.
B. Tujuan,fungsi dan prinsip manajemen peserta didikTujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan kegiatan
peserta didik agar bisa menunjang proses pembelajaran dilembaga pendidikan (sekolah).
Fungsi manajemen peserta didik adalah seabagai wahan bagi peserta didik untuk mengembangkan diri se-optimal mungkin,baik yang berkenaan dengan segi segi individualitasnya, segi sosial,aspirasi,kebutuhan dan segi segi potensi peserta didik lainnya.
C. Ruang lingkup manajemen peserta didik Ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi:
A. Analisis kebutuhan peserta didik.1. Merencanakan jumlah peserta didik yang diterima.
a. Daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia.b. Rasio murid dan guru,yaitu perbandingan antara
banyaknyta peserta didik dengan guru perfultimer.2. Menyusun program kegiatan kesiswaan.
a. Visi dan misi lembaga pendidikan (sekolah) yang bersaangkutan.
35
b. Minat dan bakat peserta didik.c. Sarana dan prasaran yang ada.d. Tenaga kependidikan yang tersedia.
B. Rekruitmen peserta didik.Langkah langkah rekruitmen peserta didik(siswa baru) adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru.Susunan kepanitian disebuah sekolah biasanya mencakup:
a. Ketua umumb. Ketua pelaksanac. Sekretarisd. Bendaharae. Anggota / seksi
2. Pembuatan dan pemanasan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka.Pengumuman penerimaan siswa baru ini berisi hal hal sebagai berikut :
a. Gambaran singkat lembaga pendidikan (sekolah).b. Persyaratan pendaftaran siswa baru.c. Cara pendaftaran.d. Waktu pendaftaran.e. Tempat pendaftaran.f. Jumlah uang pendaftaran.g. Waktu dan tempat seleksi.h. Pengumuman hasil seleksi.
C. Seleksi peserta didik.Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik dilembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.Adapun cara cara seleksi yang dipergunakan adalah :
a. Melalui tes atau ujian.b. Melalui penelusuran bakat kemampuan.c. Berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN.
36
D. Orientasi.Orientasi peserta didik (siswa baru) adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan (sekolah) tempat peserta didik itu menempuh pendidikan.Tujuan diadakan kegiatan orientasi bagi peserta didik antara lain :a. Agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala
peraturan yang berlaku di sekolah.b. Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan
kegiatan yang diselenggarakan sekolah.c. Agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru
baik secara fisik,mental dan emosional.E. Penempatan peserta didik (pembagian kelas).
Menurut William A Jeager dalam mengelompokan peserta didik dapat didasarkan kepada :a. Fungsi Integrasi.
Yaitu fungsi pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan kesamaan yang ada pada peserta didik.
b. Fungsi perbedaan.Yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan perbedaanyangf ada dalam individu peserta didik.
Menurut Hendyat Soetopo, dasar dasar pengelompokan peserta didik ada 5 macam,yaitu :
a. Friendship Groupingb. Achievment Groupingc. Aptitude Groupingd. Attention or Interest Groupinge. Intelligence Grouping
F. Pembinaan dan pengembangan peserta didik.Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik.Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan didalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam jam pelajaran.
G. Pencatat dan Pelaporan
37
Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab agar pihak – pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut.
Mempermudah peralatan dan perlengkapan tersebut biasanya berupa : Buku induk siswa Buku klapper Daftar presensi Daftar mutasi peserta didik Buku catatan pribadi peserta didik Daftar nilai Buku legger Buku raport
H. Kelulusan dan AlumniKetika peserta didik telah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga telah selesai. Namun demikian, diharapkan hubungan antara para alumni dan sekolah tetap terjalin.
D. Layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didika. Layanan Bimbingan dan konseling
Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal,sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah,keluarga dan masyarakat.
Fungsi bimbingan di sekolah ada 3 yaitu : Fungsi penyaluran,yaitu membantu peserta didik dalam memilih
jenis sekolah lanjutannya. Fungsi pengadaptasian,yaitu membantu guru atau tenaga edukatif
lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran. Fungsi penyesuaian,yaitu membantu peserta didik dalam
menyesuaikan diri dengan bakat dan minat.
Tujuan dilakukannya bimbingan di sekolah anatara lain :
38
Mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. Mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan. Mengembangkan pengetahuan tentang berbagai nilai dalam
kehidupan keluarga dan masyarakat. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan merencanakan masa depan. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya,lingkungannya dan
berbagai nilai. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan,minat dan bakatnya. Mengatasi kesulitan dalam belajar dan hubungan sosial.
Ruang lingkup bimbingan di sekolah :
Layanan kepada peserta didik. Layanan kepada guru Layanan kepada kepala sekolah. Layanan kepada calon peserta didik. Layanan kepada orang tua. Layanan kepada dunia kerja. Layanan kepada lembaga lembaga dan masyarakat lain.
b. Layanan Perpustakaan.Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dan juga merupakan perangkap kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah.
Tujuan perpustakaan sekolah : Mengembangkan minat dan bakat. Mendidik peserta didik agar bisa memelihara dan memanfaatkan. Meletakan dasar kearah belajar mandiri. Memupuk bakat dan minat. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah
39
BAB 10
MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
A. Definisi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan.a. Definisi manajemen
Managemen berasal dari bahasa inggris “Manajement” yang dikembangkan dari kata “to manage” yang artinya mengatur atau mengelola.
b. Definisi tenaga pendidik dan kependidikanMenurut undang undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6,yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.Pendidikk adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,dosen,konselor,pamong belajar,widyaiswara,tutor,instruktur fasilitor dan lain lain.
c. Definisi Manajemen Tenaga Pendidik dan KependidikanDalam organisasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
1. Tujuan Manajemen Tenaga Pendidik dan KependidikanTujuan manajemen pendidikan lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu ,produktif,kreatif dan berprestasi.
2. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.Berdasarkan undang undang no 20 tahun 2003 pasal 39,tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,pengelolaan,pengembangan,pengawasan,dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.Pendidikan merupakan tenaga profesional
40
yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
Mereka pun memilik hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas yaitu:
a. Pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghargaan sesuai prestasi kerja. Pembinaan karir. Perlindungan hukum. Kesempatan untuk menggunakan sarana.
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban : Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Mempunyai komitmen secara profesional. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga
atau profesi.
41
BAB 11
MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
A. MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN 1. Konsep Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.
Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi menejemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. (Suad Husnan, 1992:4)
2. Organisasi Pendidikan sebagai Organisasi Sektor PublikOrganisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang
memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil bahkan bisa dikatakan besar.Sementar tujuan organisasi nirlaba menurut Henke O. Emerson (1991:4) adalah untuk layanan-layanansosial tanpa maksud mengambil keuntungan. Organisasi seperti ini tanpa kepemilikan saham yang dapat dijual atau diperdagangkan oleh perorangan adapun kelebihan pendapatan digunakan untuk meningkatkan kemampuan layanan dari organisasi.
Kelompok organisasi nirlaba ini adalah: (a) Organisasi nirlaba publik (public nonprofit organization) dan (b) organisasi nirlaba swasta (private nonprofit organization enterprise units).Ciri-ciri organiisasi sektor publik adalah sebagai berikut:
Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial Dimiliki secara kolektif oleh publik
42
Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan
Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasional didasarkan pada konsensus
3. Penganggaran (Budgeting)Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan
secara kuantitatif dalam bentuk satuanuang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Nnang fattah, 2000). Sementara kalau anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, (Freeman dalam Deddi Nordiawan, 2006:48).
a. Karakteristik anggaran Anggarna memiliki dua sisi, yaitusisi penerimaan dan pengeluaran sisi pengeluaran menggambarkan perolehan atau besarnya dana yangditerima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari pemerintahan, masyarakat, orang tua peserta didik dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponenprogram.
b. Fungsi AnggaranAnggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi.Ada beberapa funsi menurut Deddy Nordiawan (2006:48-49) adalah sebagai berikut:
1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian3) Anggarn sebagai Alat Kebijakan4) Anggaran sebagai Alat Polotik5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan komunikasi6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja7) Anggaran sebagai Alat Motivasi
c. Prisip-prinsip dan Prosedur Anggaran
43
Prinsip-prinsip penyusunan anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian menurut Nanang Fattah (2000:49) adalah sebagai berikut:
Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi.
Adanya sistem akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi..Sedangkan apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan pemerintah adalah seperti dikemukakan oleh Deddy Nordiawan (2006:49-50), yaitu:
Torisasi oleh legislatif Komprehensif/menyeluruh Keutuhan artinya semua penerimaan dan pengeluaran tersebut
tercakup dalam satu dana umum. Nonaiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif harus
termanfaatkan secara ekonomis. Periodik Akurat Jelas Transparansi
d. Bentuk-bentuk Anggaran 1) Anggaran Butir-Perbutir (Line Item Budget)2) Anggaran Program (Program Budget System)3) Anggaran Berdasarkan Kinerja (Performance – Based Budget)4) Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang
dapat mengidentifikasi secara jelas satuan dari hasil suatu program dan sekaligus merinci butir perbutir dari kegiatan yang harus dibiayai.
5) PPBS / SP4 (Planning Programing Budgeting System / sistem Perencanan Penyusunan program & penganggaran)
6) Anggaran Berbasis No 1 (Zero Based Budget / ZBB)Proses dari anggaran berbasis nol adalah sebagai berikut:
Membagi semua operasi dari organisasi kedalam unit-unit keputusan. Unit-unit keputusan.
Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik,
44
Memilih cara yang terbaik untuk menyediakan jasa berdasarkan analisis biaya-manfaat atau analisis lain (pertimbangan politis).
Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan (sama dengan tahun yang lalu, ditambah atau dikurangi).
4. Akuntansi (Acccounting)
Akunting adalah bahasa yang digunakan untukmenggambarkan hasil kegiatan ekonomi.Kegiatan akutansi memerlukan sistem akutansi yang benar. Didalam sistem akuntansi terdiri dari catatan-catatan akuntansi (buku cek, jurnal, dan buku besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang diterapkan untuk staf, sukarelawan dan para profesional.
45
BAB 12
KERJASAMA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni berupa peningkat mutu pendidikan,sehingga pada gilirannya masyarakatakan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut.Adapun tujuan yang lebih kongkrit hubungan antara sekolah dan masyarakat anatara lain :
Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik.
Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat kini
Berguna dalam menggunakan program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.
Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya,dengan demikian,maka sekolah tidak bisa menjadi lembaga yang ekslusif dan memisahkan diri dari lingkungan masyarakatnya,dan semakin tinggi tingkat perhatian masyarakat terhadap lembaga yang terkait maka akan semakin besar pula peluang sekolah untuk mempertahankan eksistensinya demikian sebaliknya.
Latihan Khusus Hubungan Sekolah Dan Masyarakat
46
1. Deskripsi Masalah
Komite sekolah merupakan salah satu jalur yang ditempuh dalam mengembangkan system two way traffic communicaton.Masalah masalah yang muncul terkait dengan pemberdayaan sekolah dan pemberdayaan masyarakat melalui jalur komite sekolah diantaranya:
a. Penyamaan konsep pemberdayaan itu sendiri.b. Memaknai peranserta masyarakat sebagai kemitraan sekolah.c. Memaknai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat
terhdap sekolah.d. Keluaran yang diharapkan oleh lembaga pendidikan dan
masyarakat.2. Pokok masalah
Menyamakan persepsi tentang makna pemberdayaan,sekolah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menjalin kerjasama dengan masyarakat umum.Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan system kerjasamayang saling menguntungkan.
3. Alternatif Solusi
Solusi solusi yang dapat ditawarkan dalam menjalin hubungan kerjasama kerjasama dengan masyarakatdan bermuara pada keterampilan keterampilan manajerial sekolah.Beberapa solusi alternatif sekolah diantaranya :
a. Menggali potensi guna menjalankan departemen humas sesuai peran dan fumgsinya.
b. Meningkatkan kemampuan manajerial kepala sekolah.c. Meningkatkan kemampuan pemahaman masyarakat dalam
memaknai hubungan yang harmonis.4. Solusi Terpilih
Solusi terpilih yang dianggap efektif dalam menjalin hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari peran dan fungsi departemen humas yang didalamnya meliputi :
47
a. Strategi kampanye public relation yang meliputi pesan atau informasi yang harus disampaikan berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan.
b. Public relation sebagai komunikator dan mediator yang berusaha membentuk opini berupa sikap positif dari masyarakat melalui rangsangan.
c. Mendorong public untuk berperan dalam aktivitas perubahan serta situasi negativ menjadi situasi positif.
d. Perubahan sikap dan penilaian dari pihak public.
5. Rekomendasi
Tuntutan utama agar perencanaan serta pelaksanaan tersebut dapat di laksanakandengan baik maka di perlukan beberapa langkah perbaikan,yakin:
a. Peningkatan kemampuan manajer hubungan masyarakat dalam mengamati serta menganalisa suatu persoalan.
b. Kemampuan dalam menarik perhatian melalui berbagai kegiatan publikasi yang kreatif, inovatif dan dinamis.
c. Kemampuan untuk mempengaruhipendapat umum melalui kekuatan public reiation.
48
BAB 13MANAJEMEN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi “agent of change”, bertugas untuk membangun perserta didik agar sanggup memecahkan masalah nasional (internal) dan memenangkan persaingan internasional (eksternal). Penyelenggaraan sekolah harus diorentasikan pada pembentukan manusia yang komponen dan beradab.
Manajemen peningkatan mutu pendidikan merpakan sebuah kajian mengenai bagimana sebuan pendidikan persekolahan harus dikelola secara efektif,efisien,dan berkeadilan untuk mewujudkan mutu pendidikan (persekolahan).
A. Konsep dasar manajemen mutu
1. Sejarah Mutu
Inspection (inspeksi) meliputi pengukuran,pengujian,test produk dan proses pelayanan dalam membuat produk yang sama.
Inpeksi adalah salah satu tugasnya yang bertujuan untuk:a. Menyediakan jaminan bahwa tida ada kegagalan produksi
baik pada pabrik atow “workshop’’.b. Mempokuskan pada produk dan mendeteksi masalah-
masalah di dalam produk.
49
c. Melaksanakan pengetesan untuk setiap item untuk menyjamin bahwa produk telah sesuai dengan spesifikasinya.
d. Menganalisis proses produksi akhir dan mendukung pelatihan khusus inspektur.
3. Definisi Mutu
Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan.
Sallis (1993) mendefinisikan mutu dalam dua perfesktif yaitu :a. Mutu Absolut.
Merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa ditawar tawar lagi atau bersifat mutlak
b. Mutu Relatif.Merupakan mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen.
4. Definisi Manajemen Mutu Terpadu
Manajemen mutu terpadu merupakan sebuah konsep yang mengaplikasikan berbagai prinsip mutu untuk menjamin suatu produk barang/jasa memilik spesifikasi mutu sebagaimana ditetapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4.Prinsip Mutu
Prinsip mutu adalah sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu.
5.Komponen Mutu
Komponen mutu merupakan bagian yang harus ada dalam upaya untuk mewujudkan mutu dan merupakan pendukung dan menjadi prasyarat dimilikinya mutu.Ada beberapa kommponen komponen mutu,yaitu :
a. Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu.b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat).
50
c. Struktur pendukung.d. Komunikasi.e. Ganjaran dan pengakuan.f. Pengukuran.
6.Implementasi Manajemen Mutu melalui konsep MPMBS
MPMPBS adalah sebuah singkatan dari “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah”,yaitu sebagai model desentralisasi dalam bidang pendidikan,khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah diyakini sebagai model yang akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan.
BAB 14
SUPERVISI PENDIDIKAN
A. PendahuluanUsaha apapun yang telah dilakukan pemerintah mengawasi
jalannya pendidikan untuk mendongkrak mutu bila tidak ditindak lanjuti dengan pembinaan gurunya, tidak akan berdampak nyata pada kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan guru merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan.
B. Konsep dasar a. Pengertian
Pengrtian supervisi pendidikan pada umumnya mengacu kepada usaha perbaikan situasi belajar mengajar.
b. Fungsi-fungsi dan tujuan supervisi pendidikan1. Fungsi supervise pendidikan
1) Menyelenggarakan inspeksi2) Penelitian hasil infeksi berupa data3) Penilaian 4) Latihan5) Pembinaan
2. Tujuan supervisi pendidikan1) Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih
memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu.
51
2) Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif.
3) Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan.
4) Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong.
5) Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu layanannya secara maksimal dalam bidang profesinya meningkatkan.
6) Membantu pimpinan sekolah untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat dalam mengembanggkan program-program pendidikan.
7) Membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktivitas perkembangan peserta didik, dan
8) Mengembangkan ‘esprit de corps’, guru-guru, yaitu adnya rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru.
c. Teknik-teknik supervisi pendidikan Kunjungi kelas secara berencana untuk dapat memperoleh
gambaran tentang kegiatsn belajar mengajar di kelas. Pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk
membicarakan masalh-masalah khusus yang dihadapi guru. Rapat antara supervisor dengan para guru di sekolah, biasanya
untuk membicarakn masalh-masalah umum yang menyangkut perbaikan dan atau peningkatan mutu pendidikan.
Kunjungan antar kelas atau antar sekolah merupakan suatu kegiatan yang terutama untuk saling menukarkan pengalaman sesama guru atau kepala sekolah tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar.
Pertemuan-pertemuan di kelompok kerja penilik, kelompok kerja kepala sekolah, serta pertemuan kerja guru, pusat kegiatan guru dan sebagainya.
C. Prosedur kegiatan supervisi pengjaran/pelayanan professional guru
52
1. Perilaku-perilaku etik yang perlu dimiliki supervisor pendidikana. Sifat yang berhubungan dengan kepribadian
o Memperhatikan perbuatan nyata dalam segala hal o Bertindak sesuai dengan waktu dan tempatnya dalam
segala halo Keterbukaan, tidak menyembunyikan sesuatu yang
dirahasiakan o Tidak kehabisan inisiatif, penuh prakarsao Tekun dan ulet dalam mengerjakan pekerjaan o Mempunyai daya tahan psikis yang tinggi dan tidak cepat
putus asab. Sifat yang berhubungan dengan profesi
o Seorang professional harus bekerja full time di bidang profesinyadan sebagai sumber penghidupan
o Seorang professional memiliki motivasi yang kuat untukbekerja dalam bidangnya.
o Memiliki suatu pengetahuan khusus dan keterampilan yang diprolehnya dari pendidikan yang cukup lama.
o Membuat keputusan-keputusan dalam tindakannya demi kepentingan klien, bukan harus bekerja tanpa pamrih.
o Pelayanan atas dasar kebutuhan yang objektif dari klien.o Seorang professional harus berorientasi pada pelayanan
terhadap klien.o Seorang professional mempunyai otonomi dalam
bertindak mengenai apa yang baik bagi klien.o Menjadi anggota organisasi profesi yang diseleksi melalui
ukuran-ukuran tertentu.o Memiliki pengetahuan yang spesifik.o Seorang professional tidak boleh mengiklankan untuk
mendapatkan pasaran luas.c. Sifat-sifat supervisor yang dikehendaki ‘survisee’, menurut
pendapat dan harapan supervisi pada umumnya. 1) Mempunyai perhatian terhadap segala kegiatan sekolah.2) Bersikap simpatik dan mempunyai perhatian terhadap murid.3) Mempunyai sikap terbuka, yang tidak apriori dan menolak
pendapat orang lain.d. Supervisor yang demokratis.
53
e. Supervis kelompokf. Supervisi klinisg. Implementasi dilapangan.
BAB 15
PEMASARAN PENDIDIKAN
A. Pendahuluan Secara pilosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada
keluarga, masyarakat dan pemerintah. Secara hakiki upaya pembangunan pendidkan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya.
B. Pendidikan di era persaingan global Globalisasi merupakan driver porces pada semua aspek kehidupan, konsep kesejagatan ini menciptakan paradigma borderless world, yaitu dunia yang tidak mengenal batas-batas territorial kedaulatan sebuah Negara/bangsa.
C. Konsep dasar pemasaran pendidikan 1. Dasar pendidikan dan sekolah 2. Pengertian dan karakteristik jasa pendidikan
Jasa pendidikan diterima setelah melakukan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal itu menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan akan sangat tegantung pada siapa, kapan dan diman proses tersebut terlaksana.
3. Pengertian pemasaran pendidikan
54
Penerapan marketing tidak hanya beriorentasi pada peningkatan laba perusahaan/lembaga akan tetapi bagaimana menciptakan kepuasan bagi customer sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder atas mutu dari outputnya.
4. Kepuasan pelanggan pendidikan Kata kepuasan berasal dari bahasa latin “statis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat), sehingga kepuasan bias diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.
D. Penerapan pemasaran pendidikan 1. P1 : product merupakan hal yang paling mendasar yang akan mejadi
pertimbangan preferensi pilihan bagi customer, merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
2. P2 : price merupakan element yang belajar sejajar dengan mutu produk baik, maka calon siswa/mahasiswa berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan.
3. P3 : place adalah letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting, karena lingkungan dimana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan.
4. P4 : promotion merupakan suatu nentuk komunikasi pemasaran yaitu aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut.
Kompetensi pendagogik Bidang kepribadian Bidang professional Bidang social
5. P5 : people, ini menyangkut peranan pemimpin dan civitas akademika dalam meningkatkan citra lembaga, dalam arti semakin berkualitas unsure pemimpin dan civitas akademika dalam melakukan pelayanan maka akan meningkatkan jumlah customer.
6. P6 : physical evidence, seperti yang dikemukakan oleh zeithaml and binter (2000:20) physical is the environment in which the service is
55
delivered and where the firm and cus tomers interact, and any tangible components that facilitate performance or communication of the service., merupakan sarana dan prasana yang mendudukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya.
7. P7 : process, zaithami and bitner (2000:20) menyatakan bahwa proses is the actual procedures, mechanism and floe of activies by which is delivery the service delivery and operating system.
BAB 16
KEWIRAUSAHAAN DALAM PENDIDIKAN
A. Pendahuluan Mengenai kebijakan otonomi daerah adalah para pengelola
pendidikan di daerah, khususnya para kepala sekolah, dituntut untuk mampu ,mengembangkan visi pendidikan dan kelembagaannya secara kontekstual.
B. Konsep dasarPeristiwa masa lampau, lingkungan dan latar belakang social-kultural memiliki peran dalam membentuk karakter anda.1. Tantangan dan permasalahan 2. Konsep dasar kewirausahaan 3. Karakteristik seorang wira usaha 4. Mewirausahakan pola manajemen di sekolah 5. Strategi kewirausahaan bagi sekolah dasar
Pengembangan visi/misi Dorongan inovasi Penstrukturan iklim intrapreneurial
6. Jenis aktivitas dasar bisnis bagi sekolah7. Keterampilan membangun usaha-usaha institusi sekolah yang bersifat
wiraswasta Menaksir peluang bisnis Mengembangkan gagasan dan peluang pasar
56
Menaksir kemampuan diri dan mencari modal Memulai dan mengelola suatu usaha
DAFTAR PUSTAKA
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.Manajemen Pendidikan.Bandung, 2012
57
58