pengelolaan sumber daya air dalam otonomi daerah
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
1/21
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
2/21
PENDAHULUAN
Kegagalan Pemerintah
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
Koordinasi Dan Sinkronisasi Baik Di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota,
Maupun Di Tingkat Wilayah Sungai Merupakan Tantangan Dalam Membangun
Sistem Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Permasalahan
sumberdaya air
menjadi semakin
berkembang
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
3/21
ARTIKEL
Judul : Mewaspadai Musibah Banjir di Musim Hujan
Tanggal Terbit : 18 Oktober 2013
Oleh : Elvis Hotlen
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
4/21
Resume artikel :
Sebanyak 500 kepala keluarga (kk) mengungsi akibat
banjir yang merendam desa Kwala Begumit dan desaPantai Gemi di kecamatan Stabat Kabupaten LangkatSumatera Utara. Hujan yang datang hampir setiap sorehari sampai malam membuat sejumlah tempat di Medandilanda banjir.
Sehubungan dengan paradigma baru dalammelaksanakan pembangunan yang dikaitkan denganpenyelenggaraan otonomi daerah, terjadinya krisisekonomi serta berbagai permasalahan yang ada
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
5/21
Penggundulan hutan di beberapa kawasan yang mengelilingi
kota Medan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir.
Kemudian sistem pengelolaan air atau drainase kota Medan
yang kian buruk juga menambah persoalan menjadi kian
besar. Apalagi dengan situasi dan kondisi pemukiman yangterletak di beberapa bantaran sungai telah membuat kota
Medan kewalahan dalam menghadapi banjir.
Program dan kebijakan pelestarian lingkungan sudah dibuat,
namun yang dijalankan pemerintah daerah selama ini masihcenderung parsial.
Banjir akan selalu datang seiring dengan perilaku buruk
manusia dalam memperlakukan alam.
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
6/21
Analisis Artikel
Permasalahan pengelolaan sumber daya air berupa
banjir di beberapa desa yang ada di Kecamatan Langkat
Kabupaten Stabat Sumatera Utara terkait denganadanya otonomi daerah adalah berasal dari beberapa
penyebab, diantaranya adalah:
Kebijakan RTRW
Stakeholder
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
7/21
Kebijakan yang ditetapkan masih belum efektif.
Dengan demikian, penanggulangan banjir yang hanya
dalam bentuk pembangunan fisik (structural approach),harus disinergikan dengan pembangunan non fisik
(non-structural approach), yang menyediakan ruang
lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat,
sehingga hasilnya lebih optimal.
1. KEBIJAKAN
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
8/21
Dalam rangka mengurangi dampak banjir. Padatahapprabencana dilakukan:
Membuat peta rawan bencana
Pemeliharaan sungai
Menertibkan sungai
Membuat peta daerah genangan banjir
Sosialisasi penanggulangan banjir
Penegakan hukum bagi pelanggaran pengelolaan DAS Membuat sumur resapan
Dll
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
9/21
Kebijakan dan program pada tahapan ketika terjadibencana:
Pemeberian dini pd masyarakat ttg kondisi cuaca
Menyiapkan sarana penanggulangan banjir
Menempatkan petugas pd pospos pengamatan
Menyiapakan sarana penanggulangan banjir
Evakuasi penduduk
Pemberian bantuan pangan dll
Mendata jumlah korban bencana
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
10/21
Kegiatan pasca bencana banjir :
Pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik
Memperbaiki prasarana yang rusak
Pembersihan lingkungan
Mengajukan usulan pembiayaan program
pembangunan fasilitas peanggulangan banjir
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
11/21
Kendala mengendalikan banjir : Masyarakat kurang peduli menjaga lingkungan
Kurangnya kesadaran mematuhi peraturan yang
berlaku Kurangnya pertisipasi masyarakat sehingga
cenderung mengandalkan bantuan pemerintah
Perda masih terbatas
Penegakan hukum lemah Kurang koordinasi antar lembaga pemerintah
Dana pemerintah terbatas
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
12/21
Penanganan yang ditawarkan dlm mengatasi
banjir :
Indirect benefits, direct social cost, kebijakan atau
kegiatan yang memberi manfaat tidak langsungkepada masyarakat, tetapi menimbulkan biaya sosial.
Contohnya, antara lain pembangunan insfrastruktur,
keanekaragaman hayati, structural adjustment, dan
privatisasi.
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
13/21
Significant uncertainty or risk, kebijakan untukmenyelesaikan masalah yang bentuk penyelesaiannyabelum jelas dan tidak cukup tersedia informasi sertakomitmen dari kelompok Sasaran. Contohnya, antara lainintervensi/ pembangunan wilayah pasca konflik.
Large number of beneficiaries and few social cost,kebijakan atau kegiatan yang jumlah penerima manfaat
atau dampaknya sangat besar, tetapi hanya sedikitmenimbulkan biaya sosial. Contoh kegiatan ini antara lainpembangunan kesehatan, pendidikan, penyuluhanpertanian, dan desentralisasi.
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
14/21
Targeted assistance, kebijakan ataukegiatan yang
kelompok dan jumlah penerima manfaat atau
dampaknya telah terdefinisikan secara jelas. Contohkegiatan ini antara lain penanggulangan kemiskinan
di suatu wilayah, penanganan pengungsi, reformasi
kelembagaan (institutional reform), dan korban
bencana alam.
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
15/21
2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Secara umum, permasalahan diatas mengacu pada
konsepsi penataan ruang terpadu untuk satuan
wilayah sungai. Didalam UU Nomor 24/1992 tentangPenataan Ruang, terdapat hirarki perencanaan
berdasarkan skala yang berbeda meliputi : Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK).
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
16/21
1. Skala Nasional, RTRWN memberikan arahan makrodalam pengelolaan sumber daya air, dimanapengembangan sumber daya air harus selaras denganpengembangan kawasan permukiman dan kawasanandalan.
2. Skala Pulau, maka Rencana Tata Ruang Pulaumemberikan arahan bahwa pengembangan sumber
daya air harus selaras dengan sistem kota-kota (pusat-pusat permukiman), mengingat sistem dan hirarki kota-kota memberikan implikasi pada pola pengembangansumber daya air.
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
17/21
3. Skala Propinsi, RTRWP memberikan arahan bahwapengembangan sumber daya air bukan hanya penting
untuk mendukung kawasan permukiman, namun lebihdiprioritaskan untuk mendukung pengembangankawasan-kawasan strategis dalam lingkup Propinsi,misalnya kawasan strategis pertanian, industri,pariwisata, dan sebagainya.
4. Skala kawasan, misalnya Jabotabek, pengelolaan sumberdaya air dibedakan ke dalam beberapa karateristik zonayang spesifik
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
18/21
Peran penataan ruang dalam pengelolaan sumber
daya air adalah dalam rangka:
(1) menjamin ketersediaan air
(2) koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah
(3) mencegah terjadinya externalities(seperti
dampak lingkungan negatif)
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
19/21
3. STAKEHOLDER
Terkait Stakeholder dalam upaya penanggulangan
banjir dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
Beneficaries (Masyarakat)
Intermediaries (Kelompok masyarakat)
Decision/policy makers (Lembaga/Institusi)
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
20/21
Dari artikel ini, stakeholderyang berperan diantaranya:
Manusia/masyarakat setempatperilaku dan
partisipasinya kurang dalam hal pencegahan danpenanggulangan banjir
Aparat penegak hukumkelemahan pengawasanperlindungan hutan
Pemerintah Daerahresponsif, mengacu padakeuntungan ekonomipendapatan asli daerah(PAD)
-
7/22/2019 Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah
21/21