HUKUM JAMINAN

HAK TANGGUNGAN, GADAI, FIDUSIA, BANK GARANSI, SMF

HAK TANGGUNGAN

A. Pengertian Hak Tanggungan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagaibarang yang dijadikan

jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinyatanggungan atas pinjaman yang diterima

(Kamus Besar BahasaIndonesia, 1989 : 899). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNomor

4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Yangdimaksud dengan hak tanggungan

adalah :³Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agrariaberikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satukesatuan dengan

tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu,yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.´Unsur-unsur yang tercantum

dalam pengertian hak tanggungandisajikan berikut ini.

1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanahYang dimaksud dengan hak jaminan atas

tanah adalah hakpenguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditur,yang

memberi wewenang kepadanya untuk, jika debitur cedera janji, menjual lelang tanah

yang secara khusus pula ditunjuksebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau

sebagianhasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hakmendahulu daripada

kreditur-kreditur lain (droit de preference).

2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yangmerupakan satu kesatuan

dengan tanah itu. Pada dasarnya, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah

semata-mata,tetapi dapat juga hak atas tanah tersebut berikut dengan benda-benda yang

ada di atasnya.

3. Untuk pelunasan hutang tertentu. Maksud untuk pelunasan hutangtertentu adalah hak

tanggungan itu dapat membereskan danselesai dibayar hutang-hutang debitur yang ada

pada kreditur.4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

tertentuterhadap kreditur-kreditur lainnya.Memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya lazimnya disebut droit de

preference.

Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) danPasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996, yangberbunyi : ³Apabila debitur cedera janji, kreditur

pemegang haktanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminanmelalui

pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku danmengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut,dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain yang

bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungandengan

peringkat yang lebih rendah´. Hak yang istimewa ini tidakdipunyai oleh kreditur bukan

pemegang hak tanggungan.Prof. Budi Harsono mengartikan hak tanggungan

adalah :³Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat

sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan.Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik

dan digunakan,melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari

hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagaipembayaran lunas hutang debitur kepadanya´

(Budi Harsono,1999 : 24).

B. Dasar Hukum Hak TanggunganSebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,maka peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentangpembebanan hak atas tanah adalah Bab 21 Buku II KUH

Perdata,yang berkaitan dengan hipotek dan redietverband dalam Staatsblad 1908-542

sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190.

Kedua ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena tidak sesuailagi dengan

kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia.Ketidaksesuaian ini karena pada undang-undang

lama yang dapatdijadikan objek hipotek dan credietverband hanyalah hak milik, hakguna

usaha dan hak guna bangunan,

sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, yang menjadi objek hak

tanggungantidak hanya ketiga hak atas tanah tersebut, tetapi ditambah denganhak pakai dan

hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasilkarya yang telah ada atau akan ada

merupakan satu kesatuan dengantanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas

tanahyang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam aktapemberian hak atas

tanah yang bersangkutan.Lahirnya undang-undang tentang hak tanggungan karenaadanya

perintah dalam Pasal 51 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi ³Haktanggungan yang dapat

dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25,

Pasal 33 dan Pasal39 diatur dalam undang-undang´. Tetapi dalam Pasal 57 UUPAdisebutkan

bahwa selama undang-undang hak tanggungan belumterbentuk, maka digunakan ketentuan

tentang hipotek sebagaimanayang diatur dalam KUH Perdata dan redietverband . Perintah

Pasal51 UUPA baru terwujud setelah menunggu selama 36 tahun.

C. Asas-Asas Hak TanggunganDidalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditetapkan pada tanggal 9 April

1996.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdiri atas 11 bab dan 31pasal.

Ada 4 pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4Tahun 1999, yaitu :

1. bahwa bertambah meningkatnya pembangunan nasional yangbertitik berat pada bidang

ekonomi, dibutuhkan penyediaan danayang cukup besar, sehingga diperlukan lembaga

hak jaminan yangkuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak

yangberkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasimasyarakat dalam

pembangunan untuk mewujudkan masyarakatyang sejahtera, adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD1945;

2. bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria sampai dengansaat ini.

3. bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku II Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuhsetelah penerimaan

secara lengkap surat-surat yang diperlukanbagi pendaftarannya.

5. dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanahyang baru akan ada di

kemudian hari (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). Dengan syarat

diperjanjikansecara tegas.

D. Subjek Hak TanggunganSubjek hak tanggungan diatur dalam Pasal 8 sampai denganPasal 9 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan. Dalam kedua pasal itu ditentukan bahwa yang

dapatmenjadi subjek hukum dalam pembebanan hak tanggungan adalahpemberi hak

tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Pemberihak tanggungan dapat perorangan atau

badan hukum, yangmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

terhadapobjek hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan terdiri dariperorangan atau badan

huukm, yang berkedudukan sebagai pihakberpiutang. Biasanya dalam praktik pemberi hak

tanggungan disebutdengan debitur, yaitu orang meminjamkan uang di lembaga perbankan,

sedangkan penerima hak tanggungan disebut denganistilah kreditur, yaitu orang atau badan

hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.

E. Objek Hak TanggunganPada dasarnya tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang, tetapi hak atas

tanah yang dapat dijadikan jaminanharus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.1. dapat

dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupauang;2. termasuk hak yang didaftar

dalam daftar umum, karena harusmemenuhi syarat publisitas;3. mempunyai sifat dapat

dipindahtangankan, karena apabila debitur cedera janji benda yang dijadkan jaminan utang

akan dijual dimukaumum; dan4. memerlukan penunjukan dengan undang-undang (Budi

Harsono,1996 : 5).

F. Pendaftaran Hak TanggunganPendaftaran hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 sampaidengan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996. AktaPemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT

wajib didaftarkan.Secara sistematis tata cara pendaftaran dikemukakan berikut ini.

1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan;

2. PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani pemberian haktanggungan wajib

mengirimkan akta pendaftaran hak tanggungandan warkah lainnya kepada Kantor

Pertanahan serta berkas yangdiperlukan. Berkas itu meliputi :

a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) danmemuat daftar jenis

surat-surat yang disampaikan;

b. Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerimahak tanggungan;

c. Fotocopy surat identitas pemberi dan pemegang haktanggungan;

d. Sertifikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahsusun yang menjadi

objek hak tanggungan;

e. Lembar kedua akta pemberian hak tanggungan;

f. Salinan akta pemberian hak tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang

bersangkutan untuk disahkan sebagai salinanoleh Kepala Kantor Pertanahan untuk

pembuatan sertifikat haktanggungan.

3. Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah hak tanggungan danmencatatnya dalam

buku tanah hak atas tanah yang menjadi objekhak tanggungan serta menyalin catatan

tersebut pada sertifikathak atas tanah yang bersangkutan.

4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuhsetelah penerimaan

secara lengkap surat-surat yang diperlukanbagi pendaftarannya.

G. Peralihan Hak TanggunganPada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihaklainnya. Peralihan hak

tanggungan

ini diatur dalam Pasal 16 sampaidengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

PeralihanHak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara

(1) cessi,

(2)subrogasi,

(3) pewarisan, dan

(4) sebab-sebab lainnya.

Cessi adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang olehkreditur pemegang hak

tanggungan kepada pihak lainnya. Cessi harusdilakukan dengan akta autentuk dan akta di

bawah tangan. Secaralisan tidak sah.Subrogasi adalah penggantian kreditur oleh pihak

ketiga yangmelunasi hutang debitur.

Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu

(1)perjanjian (kontraktual), dan

(2) Undang-Undang.

Subrogasikontraktual dilakukan dengan cara :

(1) kreditur menerimapembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari

pihakketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinyaterhadap

orang ketiga tersebut,

(2) pihak ketiga membantu debitur.Debitur meminjamkan uang dari pihak ketiga yang

dipergunakan untukmembayar hutang kepada kreditur, dan sekaligus menempatkan

pihakketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.

Supaya subrogasi ini dianggap sah, maka harus diikuti tata carasebagai berikut :

(1) pinjaman uang mesti ditetapkan dengan aktaautentik,

(2) dalam akta autentik mesti dijelaskan besarnya jumlahpinjaman dan diperuntukkan

melunasi hutang debitur, dan

(3) tandapelunasan berisi pernyataan, bahwa uang pembayaran hutang yang diserahkan

kepada kreditur, adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.

H. Hapusnya Hak Tanggungan Hapusnya hak tanggungan diatur dalam Pasal 18 sampai denganPasal 19 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang dimaksud dengan hapusnya hak tanggungan adalah tidak

berlakunya lagi haktanggungan.

Ada empat sebab hapusnya hak tanggungan, yaitu :

1. hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;

2. dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;

3. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkatoleh Ketua Pengadilan

Negeri;

4. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan 6 (enam) caraberakhirnya atau hapusnya hak

tanggungan. Keenam cara tersebutdisajikan sebagai berikut ini.

1. Dilunasinya hutang atau dipenuhinya prestasi secara sukarela olehdebitur. Disini tidak

terjadi cedera janji atau sengketa.

2. Debitur tidak memenuhi tepat pada waktu, yang berakibat debitur akan ditegur oleh

kreditur untuk memenuhi prestasinya. Teguranini tidak jarang disambut dengan

dipenuhinya prestasi oleh debitur secara sukarela, sehingga dengan demikian utang

debitur lunasdan perjanjian utang piutang berakhir.

3. Debitur cedera janji. Dengan adanya cedera janji tersebut, makakreditur dapat

mengadakan parate executie dengan menjual lelang barang yang dijaminkan tanpa

melibatkan pengadilan.

4. Debitur cedera janji, maka kreditur dapat mengajukan sertifikat haktanggungan ke

pengadilan untuk dieksekusi berdasarkan Pasal224 HIR yang diikuti pelelangan umum.

Dengan dilunasi utang darihasil penjualan lelang, maka perjanjian utang piutang berakhir.

Disini tidak terjadi gugatan.

5. Debitur cedera janji dan tetap tidak mau memenuhi prestasi makadebitur digugat oleh

kreditur, yang kemudian diikuti oleh putusanpengadilan yang memenangkan kreditur

(kalau terbukti!).

6. Debitur tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang mengalahkannya dan

menghukum melunasi utangnya makaputusan pengadilan dieksekusi secara paksa dengan

pelelanganumum yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang debitur,dan

mengakibatkan perjanjian utang piutang berakhir (SoediknoMertokusumo, 1996 : 8-9).

GADAI

A. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,

yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan

yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan

(Badrul Zaman, 1991).

B. Sifat-sifat umum gadai

a. Gadai adalah untuk benda bergerak

Artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak

tagihan).

b. Sifat kebendaan.

Artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya

pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

c. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai.

Artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.

d. Hak menjual sendiri benda gadai.

Artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.

e. Hak yang didahulukan

f. Hak accessoir.

Artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok. (Badrul Zaman, 1991).

C. Barang yang dapat digadaiBarang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang

perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dll.

Barang yang tidak dapat digadaikan seperti barang milik pemerintah, surat-surat berharga,

hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor,

benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain

memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan

digadaian, barang yang tidak tetap harganya. (Badrul Zaman, 1991).

D. Hak dan kewajiban pemegang gadai.

a. Hak pemegang gadai.

Menjual gadai dengan kekuasaan sendiri dan atau dengan perantara hakim, atas izin

hakim tetap menguasai benda gadai, mendapat ganti rugi, retorsi dan hak undang-undang

untuk didahulukan.

b. Kewajiban pemegang gadai.

Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang gadai karena kelalaiannya,

memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai itu di jual dan bertanggung

jawab terhadap hasil penjualan barang gadai tersebut. (Badrul Zaman, 1991).

E. Berakhirnya gadai

Perikatan kredit melalui lembaga gadai akan berakhir pada saat dilunasinya kredit gadai

oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai sesuai isi pengikat. Gadai dapat diperpanjang

dengan cara mengadaikan perjanjian baru. (Badrul Zaman, 1991).

FIDUSIA 3.1 Pengertian Fidusia :

Surat perjanjian accesor antar debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik

secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditor.

3.2 Jaminan Fidusia :1. Menurut UU No. 42 tahun 1999 pasal 1angka 1 :

Pengalihan suatu atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya

diahlikan dan penguasaan tetap ada pada pemilik benda.

2. Pasal 1 angka 2 UUJF :

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada

dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan atas perlunasan uatang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.

3.3 Perbedaan Fidusia dengan Jaminan Fidusia :Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jamian fidusia adalah

jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

3.4 Objek Jaminan Fidusia :Benda segala sesuatu yang dapat memiliki dan dialihkan yang terdaftar maupun tidak

terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan atau hipotik.

3.5 Hapusnya jaminan Fidusia :1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur

3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

4. Konkorndansi :

1. Dasar yang efektif untuk mempelajari kata-kata

2. Buku petunjuk untuk menemulan ayat-ayat dalam kitab suci

3. Index,daftar,alfabetis kata pokok dari sebuah buku atau karya seorang penulis konteks

terdekat.

BANK GARANSI

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM BANK GARANSI

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah, yang

dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa bank

akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah

wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga), sesuai yang

telah diperjanjikan.

Dengan demikian perlu disadari bahwa dengan memberikan bank garansi, berarti bank

telah membuat pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada penerima jaminan (pihak ketiga)

untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah

wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas

bahwa dengan pemberian bank garansi, risiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak

ketiga) diambil-alih oleh bank. Sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil-alih risiko

ini, bank harus mendapatkan fee (provisi) dan meminta kontra garansi dari nasabah (sebagai

pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis.

Disamping kesadaran akan adanya risiko, hal selanjutnya yang paling mendasar untuk

difahami yaitu bahwa risiko bank garansi akan terjadi apabila nasabah yang diberikan jaminan

oleh bank melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian analisis risiko harus diawali

dengan menilai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga

(penerima jaminan) yang mencakup aspek-aspek kualitatif (seperti karakter dan manajemen)

dan aspek kuantitatif (kondisi financial) nasabah.

Dengan memperhatikan pengertian diatas dapat difahami bahwa lahirnya bank garansi

didahului adanya proses transaksi antara nasabah dengan pihak ketiga (penerima jaminan),

sehingga bank garansi merupakan perjanjian accesoir dan perjanjian pokoknya yaitu transaksi

antara nasabah dengan pihak ketiga (penerima jaminan).

Ditinjau dari segi hukum bank garansi termasuk perjanjian penanggungan (borgtocht),

yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 – 1850, yang mengatur masalah penanggungan

hutang secara umum. Sedangkan ketentuan yang mengatur bentuk dan syarat-syarat minimal

bank garansi, ditentukan oleh Bank Indoneisa. Selain itu aturan hukumnya juga terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Dalam ketentuan yang mengatur isi bank garansi, antara lain diatur masalah klausula

yaitu ketentuan yang mengatur bahwa dalam fungsinya sebagai penanggung (borg), bank

melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata, sehingga

dengan demikian bank harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima bank garansi

apabila nasabah wanprestasi.

Sejalan dengan pengertian diatas, pemberian bank garansi harus dilakukan sesuai dengan

filosofi dan proses pemberian kredit, baik menyangkut analisis kelayakan dan analisis risiko

maupun ketentuan kewenangan memutus.

B. Jenis Bank GaransiA. Garansi dalam bentuk warkat

Yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar

bagi bank terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin (nasabah)

cidera janji (wanprestasi). Dilihat dari sisi penggunaannya, bank garansi dalam bentuk

warkat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bank Garansi Yang Diberikan Untuk Mendukung Modal Kerja Adalah bank garansi

untuk mendukung modal kerja nasabah, yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan

suatu kegiatan dalam suatu proyek/pengadaan barang dan atau keagenan / distributor oleh

nasabah. bank garansi untuk kepentingan proyek ini dapat diberikan kepada Main

Contractor dan Sub Contractor berdasarkan analisis kelayakan oleh pejabat kredit lini.

bank garansi untuk mendukung modal kerja ini dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bank Garansi Untuk Proyek Pembangunan/Pengadaan Barang/Jasa

Jaminan Tender (Tender / Bid Bond) merupakan jenis bank garansi yang diberikan pada

nasabah dengan tujuan agar nasabah dapat mengikuti kegiatan tender suatu proyek

tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan pemilik proyek. Dengan diterbitkannya

Tender/Bid Bond, maka BRI menjamin bahwa: “Nasabah akan melaksanakan

kewajibannya untuk mengikuti tender tersebut sesuai persyaratan yang ditetapkan pemilik

proyek’.

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) merupakan jenis bank garansi yang

diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek (bouwheer), dengan tujuan

untuk menjamin pengambilan uang muka oleh nasabah dalam rangka pelaksanaan

tahapan tertentu dari suatu proyek.

Jaminan Pelaksanaan Proyek (Performance Bond) merupakan jenis bank garansi yang

diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek (bouwheer) dalam rangka

pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah

ditandatangani.

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) merupakan jenis bank garansi yang diberikan

kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pemeliharaan suatu

proyek tertentu selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan kontrak kerja yang sudah

ditandatanganinya.

Besarnya nilai garansi untuk kepentingan proyek ini (tender bond, advance payment

bond, performance bond dan maintenance bond), ditentukan oleh permintaan atau syarat

yang ditetapkan pihak bouwheer atau pemilik proyek.

b. Bank Garansi Untuk Pembelian / Pengadaan Bahan Baku / Stock Barang Dagangan

dan Perdagangan ( Agen/Dealer )

Jenis bank garansi ini bertujuan untuk menjamin pihak pemasok (supplier, pabrikan) yang

memasok bahan baku atau barang dagangan yang digunakan/diperlukan oleh nasabah

dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja nasabah.

c. Bank Garansi Untuk Kepentingan Pita Cukai Rokok

bank garansi ini diterbitkan dengan tujuan untuk kepentingan nasabah dalam rangka

pembebasan dan atau penangguhan pembayaran kewajiban cukai, bea masuk, serta

pungutan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah.

2. Bank Garansi Diberikan Untuk Mendukung Keperluan Investasi

bank garansi untuk kepentingan Bea Cukai dalam rangka pembebasan Bea Masuk dan

pungutan lain-lain untuk pengadaan barang investasi. bank garansi sejenis ini biasanya

diberikan untuk menjamin bahwa barangbarang yang diimpor oleh nasabah akan

digunakan untuk kepentingan investasi, sehingga barang tersebut dapat diberikan fasilitas

bebas bea masuk dan pungutan lainnya. Perlu diketahui bahwa penerbitan bank garansi

oleh bank untuk kepentingan bea dan cukai, hanya untuk barang-barang yang

diperkenankan oleh Menteri Keuangan.

3. Standby Letter of Credit ( SBLC )

Penerbitan Standby L/C oleh bank (sebagai pihak yang menjamin) pada dasarnya

merupakan suatu jenis garansi (jaminan) yang diberikan atas permintaan nasabah untuk

kepentingan bank Lain atau pihak yang menerima jaminan (beneficiary), berdasarkan

term of payment sesuai yang dinyatakan dalam Standby L/C, terlepas dari underlying

transaction antara beneficiary dan account party, termasuk pula jaminan dalam rangka

pemberian kredit. Kewenangan penggunaan Credit Line kepada bank luar negeri dalam

rangka penerbitan SBLC dilakukan oleh Divisi Internasional. Sedangkan kewenangan

penggunaan Credit Line kepada bank dalam negeri dalam rangka penerbitan SBLC

dilakukan oleh Divisi Treasury.

C. Garansi Dalam Bentuk Penandatanganan Atas Surat BerhargaGaransi dalam bentuk penandatanganan surat-surat berharga seperti aval dan

endorsement dengan hak regress akan dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank

apabila pihak yang dijamin cidera janji. Pemberian garansi dalam bentuk penandatanganan

surat-surat berharga, mulai berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan

kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank dan berakhir

apabila :

1. Telah ada pembayaran dari debitur baik dalam hal tidak terjadi klaim maupun dalam

hal terjadi klaim yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak

tertarik (dalam hal wesel) dan penandatanganan atau penerbit (dalam hal promes).

2. Tidak diterima pemberitahuan klaim dalam tenggang waktu menurut ketentuan yang

ditetapkan dalam kitab undang undang Hukum dagang.

Mengingat bank garansi dalam bentuk penandatanganan surat berharga termasuk dalam

ruang lingkup produk operasional yang menjadi tugas Divisi Treasury, maka pengaturan

lebih lanjut mengenai bank garansi dalam bentuk penandatanganan surat berharga akan

dilakukan oleh Divisi Treasury.

D. Garansi LainnyaGaransi lainnya merupakan garansi (jaminan) yang dikeluarkan oleh bank diluar jenis

garansi tersebut diatas. Apapun bentuknya, dengan dikeluarkannya garansi tersebut, bank tetap

bertindak sebagai penjamin yang dapat menimbulkan kewajiban membayar sejumlah tertentu

kepada pihak yang dijamin.

Adapun jenis garansi lainnya adalah sebagai berikut :

1. Garansi Bersyarat, Garansi ini merupakan garansi (jaminan) yang terjadi karena

adanya perjanjian bersyarat, sehingga dapat menimbulkan kewajiban membayar pada

bank bersangkutan sejumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji, seperti

halnya Letter of credit (L/C)

2. Garansi Dalam Bentuk Surat, Pemberian garansi seperti ini diberikan dalam bentuk

surat yang mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat

realisasi garansi dimana syarat perjanjian dipenuhi, atau pada saat tidak dipenuhinya

syarat perjanjian. Pemberian garansi seperti ini dapat diterbitkan sendiri atau dalam

bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang

menimbulkan kewajiban pemberian garansi, seperti Letter of commitment.

Syarat-syarat Minimum yang Harus Dipenuhi Pada Setiap Penerbitan Bank Garansi1. Judul “Bank Garansi”

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul

dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurung “Bank Garansi”.

2. Nama dan alamat bank pemberi

3. Tanggal penerbitan

4. Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu

perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya tender, pemenuhan

bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek,

perijinan perdagangan valuta asing, dsb. Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin

dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wan prestasi dapat dibuktikan

dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (Bank, nasabah dan

pihak penerima jaminan ).

5. Jumlah uang yang dijamin

6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir Jangka Waktu bank garansi adalah jangka waktu

yang tertera dalam warkat bank garansi. Jangka waktu bank garansi diperbolehkan

sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank garansi dengan jangka waktu

melampaui 12 bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur

Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Administrasi

Kredit. Masa berlaku bank garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat bank garansi

dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat bank garansi tersebut.

7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim bank garansi yang diterbitkan harus dengan

tegas mencantumkan “bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi,

dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari

kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank

garansi tersebut”.

8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana pasal 1831

KUH Perdata. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib

membayar bank garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi.

Calon Nasabah Yang Tidak Boleh Diberikan Fasilitas Bank Garansi

a. Warga negara asing

b. Badan hukum asing atau badan asing lainnya Tidak termasuk dalam pengertian Badan

Hukum Asing atau Badan Asing lainnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing

(PMA) dan perusahaan patungan (Joint Venture) yang berbadan hukum Indonesia.

c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap Negara lain dan tidak

berdomisili di Indonesia

d. Perwakilan negara asing dan Lembaga Internasional di Indonesia

e. Kantor Bank / Badan Hukum Indonesia di luar negeri.