penggunaan web untuk perbaikan kearah - hrh … •di berbagai negara, proses keputusan kebijakan di...
TRANSCRIPT
Penggunaan Web untuk perbaikan
kearah Evidence-Based Policy
Laksono Trisnantoro
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Pengantar • Di berbagai negara, proses keputusan kebijakan di
sektor kesehatan diusahakan dilakukan berdasarkan
kajian bukti yang tepat (evidence based policy making).
• Sementara itu di negara lain, keputusan dilakukan
berdasarkan tekanan politik atau naluri belaka.
• Pengambilan kebijakan di Indonesia menunjukkan
gejala yang belum memberikan tempat bagi evidence
based policy making.
• Bagaimana web dapat dipergunakan untuk menambah
peluang terjadinya evidence based medicine
Prinsip-prinsip Evidence Based Policy Making
Evidence Based Medicine Evidence Based Policy
• Sackett dkk mendefinisikan EBM sebagai: “The conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the case of individual patient”. – (Sackett DL, Rosenberg
WMC, Muir Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence-based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996: 312:71-2)
• Cookson memberikan definisi
yang serupa, namun berfokus pada
keputusan public tentang
kelompok atau masyarakat, bukan
sebuah keputusan tentang individu
pasien
– (Cookson R. Evidence-based
policy making in health care: what
it is and what it isn’t. Journal of
Health Service Research Policy.
Vol 10 No 2 April 2005).
Diagram 1. Evidence Based Policy Making
Sumber: Cookson, 2005
Bukti Ilmiah
Nilai-nilai
Kepercayaan
Pengalaman
Bukti Anekdot
Opini
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Keputusan
Situasi pengambilan
keputusan • Berdasarkan konsep EBP saat ini ada dua
golongan besar pengambilan keputusan:
– (1) Pengambilan keputusan dilakukan tanpa
tersedianya dukungan bukti ilmiah;
– (2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam
situasi tersedianya dukungan bukti ilmiah.
Situasi A: Tidak Ada bukti Ilmiah.
Tidak ada
Bukti Ilmiah
yang berasal
dari Riset
Nilai-nilai
Kepercayaan
Pengalaman
Bukti Anekdot
Opini
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Keputusan
Situasi tanpa bukti ilmiah,namun
keputusan harus dilakukan
Contoh:
• Alokasi anggaran kesehatan untuk propinsi dan
kabupaten dari pemerintah pusat
• Penyebaran tenaga dokter di daerah-daerah terpencil
dan sulit
• Kebijakan JKN..
• ….
• ….
Situasi B: Ada Bukti Ilmiah.
Ada Bukti
Ilmiah
Berasal dari
Riset
Nilai-nilai
Kepercayaan
Pengalaman
Bukti Anekdot
Opini
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Keputusan
Dalam situasi B ini ada beberapa kemungkinan:
B1. Ada Bukti Ilmiah dari riset dasar dan klinik, dan proses Evidence Based Policy dilakukan. Contohnya adalah: Program TB DOTS Program IMCI
B2. Ada Bukti Ilmiah dari Riset Dasar namun Proses
Evidence based Policy tidak berjalan, misalnya: Kebijakan penyemprotan DHF (fogging) Pemberian makanan tambahan …….
Apa yang diperlukan untuk Evidence Based Medicine
Policy Maker yang mau mendengarkan/membaca bukti dari penelitian
Lembaga Penelitian, Think-Tank
Analis-analis kebijakan kesehatan yang tangguh
BAGAIMANA
PENGGUNAAN WEB?
Penggunaan web untuk penyebaran bukti ilmiah
Bukti Ilmiah
Nilai-nilai
Kepercayaan
Pengalaman
Bukti Anekdot
Opini
Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika
Keputusan
Tugas Lembaga Peneliti/Think Tank
• Secara terus menerus membawa suasana ilmiah di proses pengambilan kebijakan
• Memberikan himbauan terus agar terjadi penetapan kebijakan berbasis bukti-ilmiah yang tepat
• Melakukan proses detailing kebijakan
Web menjadi alternatif menarik untuk pengembangan hal ini
Apa fungsi Web
Policy Maker yang mau mendengarkan bukti dari penelitian:
Mencari berbagai referensi dan pollcy brief di web
Lembaga Penelitian, Think-Tank
Analis-analis kebijakan kesehatan
Menggunakan web untuk basis tempat menulis dan
pengiriman analisis kebijakan/policy brief
Lobbyst
Penyusun Policy Brief-Rekomendasi
kebijakan
Policy Makers
Di seluruh Indonesia
VSAT
Sistem Alert
Komunikasi
Jarak Jauh
PT Telkom
Pengiriman
• Policy Brief dipostingkan di web tertentu
• Alert (pemberitahuan) dapat dilakukan ke policy maker melakui email, SMS, ataupun What App
• Dapat pula dikirimkan melalui cetakan (lebih mahal dan butuh waktu lebih lama)
• Memberikan fasilitas untuk komunikasi antara policy maker dengan analist kebijakan/think-tank
Catatan:
• Web tetap tidak bisa menggantikan tatap muka
• Masih diperlukan lobbyst-lobbyst untuk mempengaruhi kebijakan
Terimakasih