penghapusan_dan_pemindahtanganan_barang.doc

7/24/2019 PENGHAPUSAN_DAN_PEMINDAHTANGANAN_BARANG.doc

1/15

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

A. Pendahuluan

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.1 Pengelolaan Aset

Daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan;

penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan;

pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengaasan, dan pengendalian.!

"alah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan

menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berenang untuk membebaskan Pengguna

dan#atau $uasa Pengguna Barang dan#atau Pengelola Barang dari tanggung jaab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.%Pemindahtanganan

adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusandengan cara dijual, dipertukarkan, di&ibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.'

(ntuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah

daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih

menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan

pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. )amun dalam pelaksanaan

penghapusan dan pemindahtanganan, masih terdapat penghapusan dan pemindahtanganan

yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak

berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kemungkinan adanya

penyalahgunaan eenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan

merugikan daerah.

Dalam penulisan ini akan dibahas tentang bentuk dan mekanisme penghapusan dan

pemindahtangan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Permasalahan

1. Apakah syarat Barang Milik Daerah yang dapat dihapuskan*

!. Bagaimanakah bentuk dan tata cara pemindahtanganan Barang Milik Daerah*

1Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Kerajan/Daerah, Pasal 1 ayat (2!2Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Pasal " ayat (2!"Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Pasal 1 ayat (1#!#Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (1$%


2/15

C. Pembahasan

1. Sara! Pen"ha#usan Baran"

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan

Barang Milik Daerah meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

pembinaan, pengaasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian

hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berenang untuk membebaskan

pengguna dan#atau kuasa pengguna barang dan#atau pengelola barang dari tanggungjaab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. "edangkan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak

lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, di&ibahkan atau disertakan

sebagai modal Pemerintah.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi+

a penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan#atau $uasa Pengguna;

& penghapusan dari Daftar Barang Milik )egara#Daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan#atau kuasa

pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalampenguasaan Pengguna Barang dan#atau $uasa Pengguna Barang. Penghapusan dari

Daftar Barang Pengguna dan#atau kuasa pengguna dilakukan dengan penerbitan surat

keputusan penghapusan dari +

a- Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk

Barang Milik )egara;

b- Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan ubernur#Bupati#/alikota atas

usul Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan atas penghapusan ajib dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal

Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan ataukarena sebab0sebab lain. Penghapusan barang milik )egara#daerah dengan tindak lanjut

pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik )egara#Daerah dimaksud+

a idak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat

dipindahtangankan;

$Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200' tentang Peoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal

$"!


3/15

b- Alasan lain sesuai ketentuan perundang0undangan.

Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan, yaitu. 2

a- Penghapusan barang tidak bergerak

Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan#alasan0alasansebagai berikut+

1- rusak berat, terkena bencana alam#force majeure;

!- tidak dapat digunakan secara optimal 3idle-;

%- terkena planologi kota.;

'- kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

- penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan

2- pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis &ankam.

b- Penghapusan barang bergerak

Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan#alasan0alasan sebagai

berikut +1- Pertimbangan eknis, antara lain+

3a- secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis

bila diperbaiki.

3b- secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.

3c- telah melampaui batas aktu kegunaannya#kedaluarsa.

3d- karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.

3e- selisih kurang dalam timbangan#ukuran disebabkan penggunaan#susut dalam

penyimpanan#pengangkutan.

!- Pertimbangan 4konomis, antara lain +

3a- (ntuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle.3b- "ecara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena

biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang

diperoleh.

%- $arena hilang#kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan+

3a- $esalahan atau kelalaian Penyimpan dan#atau Pengurus Barang.

3b- Diluar kesalahan#kelalaian Penyimpan dan#atau Pengurus Barang.

3c- Mati, bagi tanaman atau hean#ternak.

3d- $arena kecelakaan atau alasan tidak terduga 3force majeure-

/eenang penghapusan barang daerah berupa barang tidak bergerak seperti anahdan#atau Bangunan ditetapkan dengan $eputusan $epala Daerah setelah mendapat

persetujuan DP5D, sedangkan untuk barang0barang in6entaris lainnya selain anah

dan#atau Bangunan sampai dengan 5p.777.777.777,77 3lima milyar rupiah- dilakukan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan $epala Daerah.

6Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran


4/15

Dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah, $epala Daerah membentuk Panitia

Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis

terkait. ugas Panitia Penghapusan adalah meneliti barang yang rusak, dokumen

kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan# perbaikan maupun

data lainnya yang dipandang perlu. &asil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk

Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, suratketerangan sebab kematian dan lain0lain.

"elanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada $epala Daerah

mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara

hasil penelitian Panitia Penghapusan. "etelah mendapat persetujuan $epala Daerah,

penghapusan ditetapkan dengan "urat $eputusan Pengelola atas nama $epala Daerah,

juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui $antor 8elang

)egara atau lelang terbatas dan#atau disumbangkan#di&ibahkan atau dimusnahkan.

Apabila akan dilakukan lelang terbatas, $epala Daerah membentuk Panitia Pelelangan

terbatas untuk melaksanakan penjualan#pelelangan terhadap barang yang telah

dihapuskan dari Daftar 9n6entaris Barang Milik Daerah.:

$husus penghapusan untuk Barang Bergerak karena rusak berat dan tidak dapat

dipergunakan lagi seperti alat $antor dan Alat 5umah angga yang sejenis termasuk

kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil

ena

a- "udah tidak sesuai dengan tata ruang ilayah atau penataan kota;

b- &arus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan

dalam dokumen penganggaran;

c- Diperuntukkan bagi pegaai negeri;

d- Diperuntukkan bagi kepentingan umum;e Dikuasai )egara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan#atau berdasarkan ketentuan perundang0undangan, yang

jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran+


5/15

Dalam pelaksanaannya, pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan

dengan cara penjualan dan tukar menukar, &ibah dan Penyertaan Modal. Bentuk0bentuk

pemindahtanganan tersebut dijelaskan sebagai berikut.17

a- Penjualan dan ukar Menukar

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan Barang Milik Daerah

dilakukan secara lelang melalui $antor 8elang )egara setempat, atau melalui Panitia

Pelelangan erbatas untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk

dengan $eputusan $epala Daerah, dan hasil penjualan#pelelangan tersebut disetor

sepenuhnya ke $as Daerah.11

Penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barang

bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak antara lain kendaraan

bermotor dan barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

Dalam pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah terdapat ! 3dua-

cara, yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi 3dijual- dan

dengan cara tukar menukar 3ruilslagh/tukar guling-. ?ara0cara tersebut bertujuan

untuk+

1- meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan#atau

bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar 3ruilslag#tukar

guling- dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah;

!- mencegah terjadinya kerugian daerah; dan

%- meningkatkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah untuk kepentingan

daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"ubyek pelepasan ganti rugi atau tukar menukar adalah pelepasan hak dengan cara

ganti rugi atau tukar menukar 3ruilslag#tukar guling- dapat dilakukan antara

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara

Pemerintah Daerah dengan "asta, B(M)#B(MD, $operasi, pegaai# perorangan,

atau Badan &ukum lainnya.

Adapun alasan0alasan dilakukannya pelepasan hak antara lain+

1- erkena planologi;

!- Belum dimanfaatkan secara optimal 3idle-;

%- Menyatukan barang#aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi

dan dalam rangka efisiensi;'- Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat

pengembangan organisasi; dan

- Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis &ankam.

b- &ibah

10Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal $'11Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 1 ayat (2'


6/15

&ibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.1! &ibah dapat dilakukan untuk

kepentingan sosial dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah. &ibah untuk

kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingantempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya dan &ibah untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan yaitu &ibah antar tingkat Pemerintahan 3Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah-.

"yarat0syarat Barang Milik Daerah yang dapat di&ibahkan harus memenuhi hal0hal

sebagai berikut+1%

1- Bukan merupakan barang rahasia )egara#daerah;

!- Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

%- idak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan

penyelenggaraan pemerintahan )egara#daerah.

Dalam pelaksanaannya $epala Daerah menetapkan Barang Milik Daerah berupa

tanah dan#atau Bangunan yang akan di&ibahkan sesuai batas keenangannya.

&ibah Barang Milik Daerah berupa anah dan#atau Bangunan yang telah diserahkan

kepada pengelola yang sejak aal pengadaaannya direncanakan untuk di&ibahkan

sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah

mendapat persetujuan $epala Daerah;

&ibah Barang Milik Daerah selain anah dan#atau Bangunan dengan nilai sampai

dengan 5p.777.777.777,0 3lima milyar rupiah- dilaksananakan oleh $epala Daerah

tanpa persetujuan Dean Perakilan 5akyat Daerah.

c- Penyertaan Modal

Penyertaan Modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal#saham daerah pada Badan

(saha Milik )egara#Daerah atau badan hukum lainnya.1'

Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam

rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan (saha Milik

Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan sasta.

Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas Barang Milik Daerah yangsejak aal pengadaaannya direncanakan untuk Penyertaan Modal dan Barang Milik

Daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui Penyertaan Modal.

12Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 1 ayat (2+1"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal '+ ayat (21#Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 1 ayat (2


7/15

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap anah dan#atau

Bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada $epala Daerah atau

terhadap anah dan#atau Bangunan yang sejak aal direncanakan untuk Penyertaan

Modal. Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat juga dilakukan terhadap Barang

Milik Daerah selain anah dan#atau Bangunan. $epala Daerah menetapkan Barang

Milik Daerah berupa anah dan#atau Bangunan yang akan dijadikan untukPenyertaan Modal daerah sesuai batas keenangannya.

'. Ta!a Cara Pem&ndah!an"anan

a( Ta!a Cara Pem&ndah!an"an den"an Pen)ualan dan Tu$ar Menu$ar

Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui $antor 8elang )egara

setempat, atau melalui Panitia Pelelangan erbatas untuk Barang Milik Daerah yang

bersifat khusus yang dibentuk dengan $eputusan $epala Daerah, dan hasil

penjualan#pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke $as Daerah.

1( Pen)ualan Kendaraan Per*ran"an D&nas

Kendaraan #er*ran"an d&nasyang dapat dijual adalah kendaraan perorangan

dinas yang digunakan oleh $epala Daerah dan /akil $epala Daerah. Penjualan

kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat )egara yang

berumur 3lima- tahun lebih, dapat dijual 1 3satu- unit kepada yang bersangkutan

setelah masa jabatannya berakhir.1

"yarat penjualan kendaraan perorangan dinas adalah umur kendaraan

perorangan dinas yang dijual sudah dipergunakan selama 3lima- tahun dan#atau

lebih dan sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaantugas. Pihak yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah $epala

Daerah dan /akil $epala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 3lima-

tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari

pemerintah dalam tenggang aktu 17 3sepuluh- tahun. Permohonan membeli

$endaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang

bersangkutan.

(ntuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, $epala

Daerah dengan "urat $eputusan membentuk Panitia Penjualan $endaraan

Perorangan Dinas. Panitia penjualan kendaraan meneliti dari segi

administratif#pemilikan $endaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggukelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual

kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain0lain yang dipandang perlu.

&asil penelitian Panitia $endaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

1$Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 62 ayat (2


8/15

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam penjualan kendaraan

perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, yaitu+12

3a- keputusan pengangkatan pertama sebagai $epala Daerah dan /akil $epala

Daerah;

3b- surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam

tenggang aktu 17 3sepuluh- tahun;3c- hasil penelitian panitia penjualan.

3d- harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut+

(1 kendaraan perorangan dinas yang telah berumur sampai dengan :

tahun, harga jualnya adalah '7 @ 3empat puluh persen - dari harga umum

# pasaran yang berlaku;

(2 $endaraan perorangan dinas yang telah berumur + !ahun atau lebih,

harga)ualna ,- 3dua puluh persen- dari harga umum #pasaran yang

berlaku.

$epala Daerah menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas

dengan lampiran $eputusan yang memuat antara lain+3a- )ama dan jabatan pembeli;

3b- Data mengenai kendaraan;

3c- Biaya perbaikan selama 1 3satu- tahun terakhir;

3d- &arga jual sesuai dengan peraturan perundang0undangan;

3e- &arga yang ditetapkan;

3f- umlah harga yang harus dibayar pembeli;

3g- Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas.

"etelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas, selanjutnya dibuat

"urat Perjanjian "ea Beli $endaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani

oleh Pengelola atas nama $epala Daerah. "urat perjanjian sea beli harusmemuat +

3a- besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan

ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam aktu 3lima- tahun;

3b- apabila dilunasi dalam aktu kurang dari 1 3satu- tahun, maka balik nama atas

kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan

3c- selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat

sebagai barang in6entaris milik pemerintah daerah.

Apabila ada biaya perbaikan selama 1 3satu- tahun terakhir atas kendaraan

tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli

sebelum "urat Perjanjian ditandatangani, dalam hal kendaraan tersebut masihdipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat

disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan. semua harga jual dan

biaya perbaikan selama 1 3satu- tahun terakhir merupakan penerimaan

Pemerintah Daerah dan harus disetor ke $as Daerah. "etelah harga jual

kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan $eputusan $epala

Daerah yang menetapkan+

16Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran


9/15

3a- Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas $endaraan Perorangan Dinas

tersebut kepada pembelinya; dan

3b- Menghapuskan $endaraan Perorangan Dinas dari Buku 9n6entaris

Pemerintah Daerah.

Berdasarkan $eputusan $epala Daerah, pejabat pembeli $endaraan PeroranganDinas dapat melakukan Balik )ama $endaraan tersebut sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

,( Pen)ualan Kendaraan D&nas /#eras&*nal

Penghapusan#Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari macam, yaitu+1:

3a- $endaraan dinas operasional; dan

3b- $endaraan dinas operasional khusus#lapangan;

$endaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar 9n6entaris Barang

Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan#ataupelelangan terbatas. $endaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar

9n6entaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 3lima-

tahun lebih, untuk kendaraan dinas operasional khusus#lapangan yang dapat

dihapus dari Daftar 9n6entaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah

berumur berumur 17 3sepuluh- tahun lebih. Penghapusan kendaraan dinas

operasional alaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap

memperhatikan apakah sudah ada kendaraan pengganti dan#atau tidak

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas1=

$endaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar 9n6entaris terdiri dari+

3a- enis sedan, jeep, station agon, minibus danpick up;3b- enis kendaraan bermotor beroda ! 3dua-, 3sepeda motor dan scooter-;

3c- enis $endaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil

pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alatalat besar, pesaat, dan

kendaraan diatas air.

Pengguna#kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan

dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada

$epala Daerah melalui pengelola. (ntuk melaksanakan penelitian atas kendaraan

yang dimohon untuk dihapus, $epala Daerah dengan "urat $eputusan

membentuk Panitia Penghapusan $endaraan Dinas perasional. Panitia

penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segiadministratif#pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu

kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual

kendaraan, dan lain0lain yang dipandang perlu. &asil penelitian Panitia

Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

1'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 6" ayat (11+Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 6" ayat (2 an Pasal 6#


10/15

Apabila memenuhi persyaratan, $epala Daerah menetapkan keputusan tentang

penghapusan kendaraan dinas operasional. "etelah dihapus dari daftar in6entaris,

pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau

pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang

)egara. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pihak yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas

operasional yaitu Pejabat#Pegaai )egeri "ipil yang telah mempunyai masa kerja

17 3sepuluh- tahun dengan prioritas pejabat#pegaai yang akan memasuki masa

pensiun dan pejabat#pegaai pemegang kendaraan dan#atau pejabat#pegaai

yang lebih senior dan $etua dan /akil $etua Dean Perakilan 5akyat Daerah

yang telah mempunyai masa bhakti 3lima- tahun. Dalam tenggang aktu 17

3sepuluh- tahun pejabat#pegaai, $etua#/akil $etua DP5D dapat mengikuti

pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

$endaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan#pelelangan terbatas;jenis sedan, jeep, station agon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor

beroda ! 3dua-. $endaraan dinas operasional khusus lapangan 3bus, pemadam

kebakaran, ambulance, truck, alat0alat berat, dlsb-, penjualan#pelelangannya

dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. &asil

penjualan#pelelangan disetor ke kas daerah.

'( Pen)ualan Rumah D&nas Daerah

5umah dinas milik daerah dibedakan dalam % 3tiga- golongan yakni+1>

3a- 5umah daerah golongan 9 adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk

ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifatdinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut 3rumah jabatan-;

3b- 5umah daerah golongan 99 adalah rumah milik daerah yang tidak boleh

dipindah0tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan

untuk ditempati oleh pegaai dari Dinas yang bersangkutan 3rumah 9nstansi-;

3c- 5umah daerah golongan 999 adalah rumah milik daerah lainnya 3rumah milik

daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegaai )egeri-, tidak termasuk

rumah daerah golongan 9 dan olongan 99 tersebut di atas.

5umah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau diseakan, dengan

ketentuan+!7

3a- 5umah dinas daerah golongan 99 yang telah diubah golongannya menjadirumah dinas golongan 999;

3b- 5umah dinas daerah golongan 999 yang telah berumur 17 3sepuluh- tahun atau

lebih;

3c- Pegaai yang dapat membeli adalah pegaai yang sudah mempunyai masa

kerja 17 3sepuluh- tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau

1Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 6$ ayat (220Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal 6'


11/15

memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau

pemerintah pusat;

3d- Pegaai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang

pemegang "urat 9jin Penghunian yang dikeluarkan oleh $epala Daerah;

3e- 5umah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan

3f- 5umah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki olehPemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses

tersendiri sesuai dengan peraturan perundang0undangan.

5umah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu 5umah Daerah olongan 9;

5umah Daerah olongan 99, kecuali yang telah dialihkan menjadi 5umah Daerah

olongan 999; 5umah Daerah olongan 999 yang masih dalam sengketa dan 5umah

Daerah olongan 999 yang belum berumur 17 3sepuluh- tahun.!1

Pihak yang berhak membeli 5umah Daerah olongan 999 adalah+!!

3a- Pegaai )egeri yang mempunyai masa kerja sekurang0kurangnya 17

3sepuluh- tahun, memiliki "urat 9jin Penghunian 3"9P-, "urat 9jin Penghunianditandatangani oleh pengelola atas nama $epala Daerah dan Belum pernah

dengan jalan#cara apapun memperoleh#membeli rumah dari Pemerintah

berdasarkan peraturan perundang0undangan.

3b- Pensiunan Pegaai )egeri yang menerima pensiunan dari )egara #

Pemerintah, memiliki "urat 9jin Penghunian 3"9P-; dan Belum pernah dengan

jalan#cara apapun memperoleh#membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan

peraturan perundang0undangan.

3c- anda#Duda Pegaai )egeri yang masih menerima tunjangan pensiun dari

)egara#Pemerintah, yang almarhum suaminya#isterinya sekurang0kurangnyamempunyai masa kerja 17 3sepuluh- tahun pada Pemerintah, atau masa

kerja almarhum suaminya# isterinya ditambah dengan jangka aktu sejak

yang bersangkutan menjadi janda#duda berjumlah sekurang0kurangnya 17

3sepuluh- tahun, memiliki "urat 9jin Penghunian 3"9P- dan almarhum

suaminya#isterinya belum pernah dengan jalan#cara apapun memperoleh#

membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan Perundangundangan.

3d- anda#Duda Pahlaan, yang suaminya#isterinya dinyatakan sebagai

Pahlaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang0undangan, Masih

menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah, memiliki "urat 9jin

Penghunian 3"9P- dan Almarhum suaminya#isterinya belum pernah denganjalan#cara apapun memperoleh#membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan

peraturan perundangundangan.

3e- Pejabat )egara#Daerah atau janda#duda Pejabat )egara#Daerah yang masih

berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah; memiliki "urat 9jin

21Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran%22Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran%


12/15

Penghunian 3"9P-; almarhum suaminya#isterinya belum pernah dengan

jalan#cara apapun memperoleh#membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan

peraturan perundangundangan.

aksiran harga rumah Daerah olongan 999 berpedoman pada nilai biaya yang

digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada aktu penaksirandikurangi penyusutan menurut umur bangunan#rumah +!%

3a- ! % setiap tahun untuk permanent;

3b- ' % setiap tahun untuk semi permanen; dan

3c- 17 @ setiap tahun untuk darurat;

Dengan ketentuan setinggi0tingginya 3maksimal- penyusutan =7 @ atau nilai sisa

bangunan#rumah minimal !7 @. &arga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 7

@ 3lima puluh persen- dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh

Panitia.

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran#cicilan, yakni+3a- pembayaran angsuran pertama paling sedikit @ 3lima persen- dari harga

yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sea beli

ditandatangani.

3b- pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama

!7 3dua puluh- tahun.

Penjualan 5umah Daerah olongan l99 tidak dapat diproses sebelum adanya

Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan 999 atau diatur

dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses

pelaksanaan penjualan 5umah Daerah olongan 999 didasarkan atas permohonan

dari Pegaai )egeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya.

Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah olongan 999 dan

secara periodik melaporkan kepada $epala Daerah. "etelah mendapat

persetujuan dari $epala Daerah, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan

Panitia Penilai.

"usunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait.

"usunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan

agar anggota0anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih

tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.

ugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain +!'

3a- Pembangunan dan pemilikan rumah dan#atau tanahnya; $eadaan fisik rumah;

3b- Perbaikan0perbaikan yang telah dilaksanakan;

3c- 9jin penghunian;

2"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran2#Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran%


13/15

3d- Persyaratan personil pegaai dari segi masa kerja, pernah#belum membeli

rumah pemerintah dengan cara apapun;

3e- Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan

keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan0perbaikan yang telah

dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila ada penambahan dan#atau

perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidakdiperhitungkan.;

3f- 8ain0lain yang dipandang perlu. &asil penelitian penaksiran tersebut

dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran.

ugas panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir

tersebut di atas. &asil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita

Acara. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai

tidak sama 3tidak sepakat- maka yang menetapkan# memutuskan harga taksiran

tersebut adalah pengelola.

Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu+3a- Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian

Panitia Penilai;

3b- Persyaratan0persyaratan administrasi dan pejabat#pegaai pembeli.

"elanjutnya penjualan rumah Daerah olongan 999 dan#atau ganti rugi atas tanah

bangunannya, ditetapkan dengan $eputusan $epala Daerah.

Dalam $eputusan penjualan rumah Daerah olongan 999 harus dengan tegas

menetapkan penjualan rumah Daerah olongan 999 dan termasuk tanah

bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing0masing

pegaai, dengan mencantumkan pula jabatannya. "elain itu harus pula

ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam "urat Perjanjian "ea Beli

"etelah dikeluarkan $eputusan $epala Daerah tentang penjualan rumah

olongan 999, dibuat "urat Perjanjian "ea Beli rumah dan ganti rugi atas

tanahnya yang ditandatangani oleh $epala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

sebagai Pihak ke 9 dan masing0masing pegaai#pembeli sebagai Pihak ke 99.

"ebelum "urat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum @

dari harga jual rumah beserta tanahnya#ganti rugi atas tanahnya yang telah

ditetapkan dan disetor ke $as Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Dalam "urat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulananyang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi. /aktu pelunasan seluruh

harga jualnya dilaksanakan paling lama !7 3dua puluh- tahun. Apabila dilunasi

dalam aktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan hak. "elain itu

dalam "urat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang

dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian

atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.


14/15

"etelah pegaai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan#atau ganti rugi

atas tanah maka $epala Daerah menetapkan $eputusan tentang +

3a- Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan#atau tanah bangunannya

yang telah dijual kepada pembeli.

3b- Menetapkan penghapusan rumah dan#atau tanah bangunannya dari Buku

9n6entaris kekayaan milik Pemerintah Daerah.Berdasarkan $eputusan $epala Daerah tersebut di atas, maka atas hak sertifikat

atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegaai yang bersangkutan untuk

mendapatkan sesuatu hak pada 9nstansi Pertanahan setempat.

# Pen)ualan Baran" M&l&$ Daerah sela&n Tanah dan0a!au Ban"unan

Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan#atau bangunan dilaksanakan oleh

pengelola setelah mendapat persetujuan $epala Daerah dan dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut+!

3a- pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;

3b- pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukanoleh pengguna sesuai dengan keenangannya;

3c- pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas

keenangannya; dan

3d- untuk penjualan yang memerlukan persetujuan $epala Daerah

atau Dean Perakilan 5akyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan

disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan,

dilakukan setelah mendapat persetujuan $epala Daerah atau Dean Perakilan

5akyat Daerah; &asil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke $as Daerah.

b( Ta!a Cara Pem&ndah!an"an den"an H&bah

Pengelola barang mengajukan usul &ibah atas anah dan#atau Bangunan kepada

$epala Daerah disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data. $epala Daerah

dapat membentuk im untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan

&ibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan

penyelenggaraan pemerintahan. Pengguna mengajukan usul &ibah selain tanah

dan#atau bangunan kepada $epala Daerah melalui pengelola disertai dengan

penjelasan serta kelengkapan data.

Apabila $epala Daerah menyetujui atas usul &ibah tersebut, maka $epala Daerah

mengajukan permohonan kepada DP5D untuk pelaksanaan

&ibah#pemindahtanganan tanah dan#atau bangunan tersebut. "etelah mendapat

persetujuan DP5D, ditindak lanjuti dengan "urat $eputusan Penghapusan tanah

dan#atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara &ibah.

2$Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', Pasal '2


15/15

"etelah mendapat persetujuan $epala Daerah ditindaklanjuti dengan keputusan yang

ditandatangani oleh pengelola atas nama $epala Daerah, selanjutnya pengguna

barang melaksanakan serah terima barang#&ibah yang dituangkan dalam Berita

Acara.!2

( Ta!a Cara Pem&ndah!an"an den"an Pener!aan M*dal

ata ?ara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah adalah Pengelola mengajukan

usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas tanah dan#atau bangunan kepada

$epala Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data. $epala Daerah

membentuk im untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola.

Apabila $epala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut,

selanjutnya $epala Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada DP5D

untuk menghapus#memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai

penyertaan modal.

"etelah mendapat persetujuan DP5D, $epala Daerah menetapkan penghapusanterhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. "etelah Peraturan Daerah ditetapkan,

selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara "erah erima kepada

pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah.!:

D. Penu!u#

Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan dan dipindahtangankan

berdasarkan pertimbangan#alasan0alasan yang sudah ditentukan dalam peraturan. Adapun

penghapusan dan pemindahtangan dapat dilakukan dengan+

1. cara penjualan dan tukar menukar;!. &ibah; dan

%. penyertaan modal.

Dengan dilakukannya penghapusan dan pemindahtanganan sesuai dengan peraturan yang

berlaku, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan tidak terjadi

adanya penyalahgunaan eenang ataupun niat untuk memperkaya diri sendiri.

Pera!uran Perundan"%Undan"an

1. Peraturan Pemerintah )omor 2 ahun !772 tentang Pengelolaan Barang Milik

)egara#Daerah

!. Peraturan Menteri Dalam )egeri )omor 1: ahun !77: tentang Pedoman eknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah%. Peraturan Pemerintah )omor %= ahun !77= tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah )omor 2 ahun !772 tentang Pengelolaan Barang Milik )egara#Daerah.

26Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran2'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1' Tahun 200', )am*iran

penghapusan_dan_pemindahtanganan_barang.doc

Documents