penguatan fungsi dan pengawasan dprd
TRANSCRIPT
Abdul Gaffar Karimhttp://[email protected]
Jurusan Politik & PemerintahanFISIPOL UGM
Penguatan Fungsi Pengawasan DPRDdalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Daerah
Orientasi dan Pelatihan Anggota DPRD PKNUYogyakarta, 13 Juli 2012
Beberapa Pertanyaan...
• Siapa kah Anda semua?• Mengapa Anda semua berada di sini?• Peran apa yang Anda mainkan dalam masyarakat
berbangsa dan bernegara?
Wakil Rakyat. Dipilih oleh rakyat, memperoleh mandat dari
rakyat. Peran representasi, legislasi dan pengawasan.
Bagaimana sifat mandat Anda? Mandat parlemen dalam sistem PRESIDENSIIL
Eksekutif Legislatif
Suara Rakyat
checksand
balances
Kabinet
Birokrasi
Bagaimana sifat mandat Anda? Berbeda dari parlemen dalam sistem PARLEMENTER
Eksekutif/Penguasa
Suara Rakyat
Kabinet
Parlemen
Opposisi
Kabinet Bayangan
Birokrasi
Dalam sistem presidensiil...
• Kontrol bersifat checks and balances.• Kontrol dilakukan oleh parlemen sebagai SATU UNIT
politik terhadap eksekutif sebagai unit politik yang lain.• Tak dikenal mekanisme kontrol penguasa vs oposisi di
dalam parlemen.• Parlemen yang sehat adalah parlemen yang dalam
menghadapi eksekutif tak terbelah oleh “pendukung” dan “lawan”.
Jadi...
KIAT # 1 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA EKSEKUTIF:• Dewan harus solid dan satu suara. Dewan
tak seyogyanya terbelah menurut garis penguasa dan oposisi.
Kurang ideal...!
Ini baru ideal...!
Oleh karena itu...
KIAT # 2 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA EKSEKUTIF:• Dewan harus menguasai informasi.
Sebagai pejabat politik, anggota dewan cenderung tak memiliki pengalaman dan informasi seperti eksekutif dan birokrasi.
“Information is power”.
Selanjutnya...
KIAT # 3 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA EKSEKUTIF:• Dewan harus didukung rakyat.• Jadikan suara rakyat sebagai suara dewan.• Lakukan constructive engagement..!!
Yang tak kalah penting...
KIAT # 4 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA EKSEKUTIF:• Pahami ruang yang tersedia dalam
regulasi.
Regulasi yang mengatur...
• Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
• Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU no. 27 / 2009
Ps. 292, 343: DPRD mempunyai fungsi• Legislasi• Anggaran• Pengawasan
Ps. 298,349: DPRD mempunyai hak:• Interpelasi (meminta keterangan)• Angket (penyelidikan)• Menyatakan Pendapat
UU no. 32 / 2004
Ps. 41: DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ps. 42 (c): DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah
UU no. 15 / 2004
Ps. 20: Hasil Pemeriksaan oleh BPK disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah
Ps. 21: DPRD dapat meminta kepada: BKP untuk memberi penjelasan dalam
rangka menindaklanjuti, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut pemeriksaan.
Dan akhirnya...
KIAT # 5 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA EKSEKUTIF:• Pahami ilmu dan ketrampilan operasional
dalam pelaksanaan penngawasan.
Misal: USAID-LGSP (2009), “Pengwasan DPRD terhadap Pelayanan Publik.”
Jadi kelima kiat itu adalah:
1. Dewan harus solid sebagai satu unit politik.
2. Dewan harus menguasai informasi.3. Constructive engagement.4. Paham ruang yang tersedia dalam
regulasi.5. Paham ilmu dan ketrampilan operasional
dalam pelaksanaan penngawasan.
Alur kiat...
A. Mengawasi demi menjamin kelangsungan sistem:1. Dewan harus solid sebagai satu unit politik.
B. Mengawasi dengan menjamin kekuatan dewan:2. Dewan harus menguasai informasi.3. Constructive engagement.
C. Mengawasi dengan menjamin tercapainya tujuan politik (anggota) dewan:
4. Paham ruang yang tersedia dalam regulasi.5. Paham ilmu dan ketrampilan operasional dalam
pelaksanaan penngawasan.
Prioritas kiat...
C
B
A
A
B
C
Prioritas kiat...
C
B
A
A
B
C
Terima Kasih